PENERAPAN KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DI DAERAH, TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH DALAM PRAKTEK LAPANGAN Hasil Survei Pertambangan Kabupaten Dan Provinsi Di Indonesia Tahun 2015 Oleh: Dipresentasikan Pada Acara:
INDONESIAN MINING INSTITUTE
SOSIALISASI DAN SEMINAR EITI Meningkatkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Transparansi Pengelolaan Industri Ekstraktif Di Indonesia
Bekerja Sama dengan:
HOTEL GRAND INNA KUTA BALI 25 AGUSTUS 2016 BALI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
SURVEI PERTAMBANGAN
Dalam pemeberian izin usaha pertambangan, pemerintah daerah
memiliki wewenang dalam pemberian izin usaha dengan ketentuan-ketentuan wilayah tertentu (UU No. 4 Tahun 2009). Dalam hal ini pemerintah daerah yang dimaksud adalah Gubernur
dan Walikota/Bupati tergantung pada lokasi tambang berada.
SURVEI PERTAMBANGAN
Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyebabkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah masingmasing (gubernur) dengan pengawasan dari Pemerintah Pusat.
Masing-masing daerah memiliki kebijakannya sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah tersebut.
SURVEI PERTAMBANGAN
Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu dari
industri ekstraktif yang berdasarkan PP No. 26 Tahun 2010, diperlukan adanya transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ini.
SURVEI PERTAMBANGAN
Dengan adanya kebijakan daerah dan kebijakan pusat terkadang
menimbulkan adanya dualisme peraturan yang berlaku. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu melakukan sinkronisasi kebijakan antara derah dan pusat serta transparansi urusan
pemerintahan agar penerapan masing-masing kebijakan dapat berjalan baik.
SURVEI PERTAMBANGAN
Indonesian Mining Institute mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan kebijakan/peraturan perundang-undangan di daerah melalui survey tahunan yang rutin dilaksanakan dengan
mengadopsi metodologi dari Fraser Institute.
Survei Pertambangan
IMI telah melakukan survei pertambangan sejak tahun 2014 bekerjasama dengan Fraser Institute dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
TUJUAN SURVEI
Survei ini bertujuan untuk membuat kajian (report card) yang dapat digunakan pemerintah untuk meningkatkan kebijakan yang
berkaitan dengan pertambangan dalam rangka menarik investasi disektor pertambangan demi pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang lebih baik
OUTLINE
1.
2.
Informasi Umum Survei
Metodologi Survei
3. Hasil Survei
4. Perbandingan dengan Hasil Tahun Sebelumnya
1. INFORMASI UMUM SURVEI
1. INFORMASI UMUM SURVEI Merupakan suatu survei untuk mengukur persepsi pelaku pertambangan terhadap kebijakan pertambangan minerba di daerahdaerah utama penghasil sumber daya minerba
720
72 Perusahaan
Responden
25 17 Kabupaten Provinsi
Waktu pelaksanaan survei:
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
2015 Nov
1. INFORMASI UMUM SURVEI Nunukan
Tapanuli Selatan
Kutai Kartanegara
Bangka Muara Enim Lahat
Barito Utara Ketapang
Murung Raya
Tanah Bumbu
Berau Kutai Timur
Minahasa Utara
Samarinda Tabalong Balangan Kota Baru
Halmahera Utara Halmahera Timur
Morowali Utara Luwu Timur Kolaka Mimika
Sumbawa Barat
Kusioner yang dibagikan
25 Kabupaten 17 Provinsi 720 Kuesioner
Kusioner yang diterima kembali
20 Kabupaten 14 Provinsi 339 Kuesioner
25 kabupaten dipilih dari sekitar lebih 80 kabupaten yang menerima dana bagi hasil lebih dari 20 miliar rupiah di tahun 2014 (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 84/PMK.07/2014)
PEMAHAMAN BERSAMA Survei ini merupakan penilaian atas persepsi dari pelaku industri pertambangan. Hasil survei sangat bergantung dari pengetahuan, pengalaman, dan penilaian dari masing-masing individu responden.
Pemilihan kabupaten yang dijadikan obyek survei bukan semata-mata mengambil 20 kabupaten dengan dana bagi hasil teratas, tetapi pemilihan kabupaten tersebut juga didasarkan atas pertimbangan pemerataan sesuai dengan provinsi di Indonesia. Peringkat dalam hasil survei ini bukanlah merupakan peringkat yang mutlak karena masih ada kabupaten lain yang belum diikutkan dalam survei tahun ini. Nilai pada provinsi merupakan akumulasi dari hasil kuesioner pada tingkat kabupaten yang mewakili
2. METODOLOGI SURVEI
2. METODOLOGI SURVEI Survei Pertambangan Kabupaten dan Provinsi merupakan program rutin tahunan IMI yang diadopsi dari survei serupa yang diadakan oleh Fraser Institute untuk negara dan dimodifikasi oleh IMI untuk kabupaten dan provinsi. Survei dibagi menjadi 3 Bagian, yaitu:
Bagian 1
• 17 pertanyaan untuk memperoleh persepsi profesional pertambangan mengenai keadaan kebijakan suatu kabupaten dalam mendukung kegiatan pertambangan
Bagian 2
• Survei mengenai pola investasi perusahaan pertambangan di Indonesia
Bagian 3
• Komentar umum responden tentang keadaan penerapan kebijakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pertambangan
2. METODOLOGI SURVEI Pertanyaan pada Bagian 1 No
Pertanyaan
1
Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
2
Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
3
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten
4
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen
5
6
7 8 9 10
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, tepat waktu, efisien) Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan) Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi Ketersediaan infrastruktur
2. METODOLOGI SURVEI Pertanyaan pada Bagian 1 No
Pertanyaan Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasuk
11
pembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolah atau rumah sakit,)
12
13
Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan) Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat
14
Peraturan ketenagakerjaan
15
Keamanan lokal
16
Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah
17
Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan
2. METODOLOGI SURVEI
Respon untuk Bagian 1 1 2 3 4 5
= = = = =
Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan. Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan. Agak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan. Sangat menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan. Tidak akan mengupayakan kegiatan eksplorasi dan pertambangan di kabupaten.
3. HASIL SURVEI
3. HASIL SURVEI Terdapat 5 indeks yang menggambarkan hasil survei, yaitu:
1. 2. 3. 4. 5.
Indeks Potensi Kebijakan Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Ruang untuk Peningkatan Indeks Komposit
3. HASIL SURVEI
1. Indeks Potensi Kebijakan Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari penerapan kebijakan pada suatu daerah. Semakin tinggi indeks ini berarti semakin baik kondisi kebijakan yang diterapkan pada daerah tersebut Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-17) dengan cara menghitung persentase responden yang menjawab pilihan 1 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut
3. HASIL SURVEI
1. Indeks Potensi Kebijakan Kabupaten Indeks Potensi Kebijakan Ranking 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kabupaten/Kota Mimika Bangka Kutai Kartanegara Halmahera Timur Tapanuli Selatan Samarinda Muara Enim Berau Halmahera Utara Minahasa Utara Balangan Nunukan Kutai Timur Barito Utara Kolaka Tabalong Tanah Bumbu Luwu Timur Tanah Laut Sumbawa Barat
Tahun 2015 Nilai 2015 21,18 17,65 15,82 14,02 13,61 12,88 11,61 10,59 10,59 10,29 9,47 9,41 8,98 8,75 8,24 7,92 5,31 5,11 0,59 0,00
0
Mimika Bangka Kutai Kartanegara Halmahera Timur Tapanuli Selatan Samarinda Muara Enim Berau Halmahera Utara Minahasa Utara Balangan Nunukan Kutai Timur Barito Utara Kolaka Tabalong Tanah Bumbu Luwu Timur Tanah Laut Sumbawa Barat
20
40
21.18 17.65 15.82 14.02 13.61 12.88 11.61 10.59 10.59 10.29 9.47 9.41 8.98 8.75 8.24 7.92 5.31 5.11 0.59 0.00
60
80
100
3. HASIL SURVEI
1. Indeks Potensi Kebijakan Provinsi Indeks Potensi Kebijakan
Potential Policy Index Ranking Provinsi 1 Papua 2 Bangka Belitung 3 Maluku Utara 4 Sumatera Utara 5 Kalimantan Timur 6 Sumatera Selatan 7 Maluku 8 Sulawesi Utara 9 Kalimatan Utara 10 Kalimantan Tengah 11 Sulawesi Tenggara 12 Kalimantan Selatan 13 Sulawesi Selatan 14 Nusa Tenggara Barat
0
Nilai 21,18 17,65 14,02 13,61 12,86 11,61 10,59 10,29 9,41 8,75 8,24 5,96 5,11 0,00
20
Papua
40 21.18
Bangka Belitung
17.65
Maluku Utara
14.02
Sumatera Utara
13.61
Kalimantan Timur
12.86
Sumatera Selatan
11.61
Maluku
10.59
Sulawesi Utara
10.29
Kalimatan Utara
9.41
Kalimantan Tengah
8.75
Sulawesi Tenggara
8.24
Kalimantan Selatan
5.96
Sulawesi Selatan
5.11
Nusa Tenggara Barat
0.00
60
80
100
3. HASIL SURVEI
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari penerapan kebijakan pada suatu daerah yang mempengaruhi potensi dari sumber daya pada daerah tersebut. Nilai yang rendah pada indeks ini menggambarkan adanya potensi-potensi sumber daya yang tidak dapat dikembangkan/ dieksploitasi karena adanya hambatan dari kebijakan yang diterapkan .
3. HASIL SURVEI
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15) dengan cara menghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeks ini dilakukan pembobotan sebagai berikut: Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1
3. HASIL SURVEI
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Kabupaten Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Ranking Nilai Kabupaten/Kota 2015 2015 1 Halmahera Utara 62,71 2 Bangka 58,33 3 Tapanuli Selatan 41,18 4 Berau 37,21 5 Kutai Kartanegara 35,65 6 Tabalong 35,27 7 Minahasa Utara 34,78 8 Samarinda 33,33 9 Muara Enim 32,31 10 Balangan 31,90 11 Kutai Timur 29,02 12 Mimika 27,05 13 Kolaka 26,96 14 Tanah Laut 26,36 15 Tanah Bumbu 25,00 16 Nunukan 21,93 17 Halmahera Timur 19,30 18 Barito Utara 18,73 19 Luwu Timur 13,19 20 Sumbawa Barat 12,12
Tahun 2015 0
20
40
60
Halmahera Utara
62.71
Bangka
58.33
Tapanuli Selatan
41.18
Berau
37.21
Kutai Kartanegara
35.65
Tabalong
35.27
Minahasa Utara
34.78
Samarinda
33.33
Muara Enim
32.31
Balangan
31.90
Kutai Timur
29.02
Mimika
27.05
Kolaka
26.96
Tanah Laut
26.36
Tanah Bumbu
25.00
Nunukan
80
21.93
Halmahera Timur
19.30
Barito Utara
18.73
Luwu Timur
13.19
Sumbawa Barat
12.12
100
3. HASIL SURVEI
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Provinsi Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini
Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Ranking Provinsi Nilai 1 Maluku 62,71 2 Bangka Belitung 58,33 3 Sumatera Utara 41,18 4 Sulawesi Utara 34,78 5 Kalimantan Timur 33,76 6 Sumatera Selatan 32,31 7 Kalimantan Selatan 29,26 8 Papua 27,05 9 Sulawesi Tenggara 26,96 10 Kalimatan Utara 21,93 11 Maluku Utara 19,30 12 Kalimantan Tengah 18,73 13 Sulawesi Selatan 13,19 14 Nusa Tenggara Barat 12,12
0
20
40
60
Maluku
62.71
Bangka Belitung
58.33
Sumatera Utara
41.18
Sulawesi Utara
34.78
Kalimantan Timur
33.76
Sumatera Selatan
32.31
Kalimantan Selatan
29.26
Papua
27.05
Sulawesi Tenggara
26.96
Kalimatan Utara
80
21.93
Maluku Utara
19.30
Kalimantan Tengah
18.73
Sulawesi Selatan
13.19
Nusa Tenggara Barat
12.12
100
3. HASIL SURVEI
3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Merupakan Indeks yang menggambarkan kondisi dari penerapan kebijakan pada suatu daerah yang mempengaruhi potensi dari sumber daya pada daerah tersebut apabila kebijakan suatu daerah dikelola dengan baik. Indeks ini mengasumsikan beberapa kebijakan telah dikelola dengan baik.
Dinilai dari jawaban seluruh pertanyaan (1-9,13,15) dengan cara menghitung presentase responden yang menjawab pilihan 1 dan 2 untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk perhitungan indeks ini dilakukan pembobotan sebagai berikut:
3. HASIL SURVEI
3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Bobot Respon 1 (Mendukung kegiatan eksplorasi dan pertambangan) dibanding dengan Bobot Respon 2 (Tidak menghambat kegiatan eksplorasi dan pertambangan) adalah 2 : 1 Namun untuk pertanyaan 1,2,7,8,9,13 jawaban responden akan diasumsikan menjadi pilihan 1 karena diasumsikan kebijakan di daerah tersebut telah dikelola dengan baik.
3. HASIL SURVEI
3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Kabupaten Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Ranking Nilai 2015 Kabupaten/Kota 2015 1 Bangka 88,89 2 Halmahera Utara 84,09 3 Berau 83,40 4 Balangan 82,18 5 Tapanuli Selatan 81,71 6 Tabalong 81,49 7 Kutai Kartanegara 81,28 8 Samarinda 81,20 9 Tanah Laut 80,59 10 Minahasa Utara 80,00 11 Kutai Timur 79,58 12 Mimika 79,33 13 Muara Enim 78,98 14 Kolaka 78,16 15 Nunukan 77,01 16 Sumbawa Barat 76,47 17 Barito Utara 76,16 18 Tanah Bumbu 76,03 19 Halmahera Timur 75,74 20 Luwu Timur 75,71
Tahun 2015 0 Bangka Halmahera Utara Berau Balangan Tapanuli Selatan Tabalong Kutai Kartanegara Samarinda Tanah Laut Minahasa Utara Kutai Timur Mimika Muara Enim Kolaka Nunukan Sumbawa Barat Barito Utara Tanah Bumbu Halmahera Timur Luwu Timur
20
40
60
80
100
88.89 84.09 83.40 82.18 81.71 81.49 81.28 81.20 80.59 80.00 79.58 79.33 78.98 78.16 77.01 76.47 76.16 76.03 75.74 75.71
3. HASIL SURVEI
3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Provinsi Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice
Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Ranking Provinsi Nilai 1 Bangka Belitung 88,89 2 Maluku 84,09 3 Kalimantan Timur 81,17 4 Sulawesi Utara 80,00 5 Papua 79,33 6 Kalimantan Selatan 79,27 7 Sumatera Selatan 78,98 8 Sulawesi Tenggara 78,16 9 Kalimatan Utara 77,01 10 Nusa Tenggara Barat 76,47 11 Kalimantan Tengah 76,16 12 Maluku Utara 75,74 13 Sulawesi Selatan 75,71 14 Sumatera Utara 54,47
0
20
40
60
80
100
Bangka Belitung
88.89
Maluku
84.09
Kalimantan Timur
81.17
Sulawesi Utara
80.00
Papua
79.33
Kalimantan Selatan
79.27
Sumatera Selatan
78.98
Sulawesi Tenggara
78.16
Kalimatan Utara
77.01
Nusa Tenggara Barat
76.47
Kalimantan Tengah
76.16
Maluku Utara
75.74
Sulawesi Selatan
75.71
Sumatera Utara
54.47
3. HASIL SURVEI
4. Ruang untuk Peningkatan Merupakan Indeks yang menggambarkan seberapa jauh suatu daerah dapat berkembang apabila kebijakan dikelola dengan baik Dinilai dari selisih hasil Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice dan Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini
3. HASIL SURVEI
4. Ruang untuk Peningkatan Kabupaten Ruang untuk Peningkatan Ranking 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kabupaten/Kota Sumbawa Barat Luwu Timur Barito Utara Halmahera Timur Nunukan Tanah Laut Mimika Kolaka Tanah Bumbu Kutai Timur Balangan Samarinda Muara Enim Tabalong Berau Kutai Kartanegara Minahasa Utara Tapanuli Selatan Bangka Halmahera Utara
Nilai 2015 64,35 62,53 57,43 56,44 55,08 54,22 52,28 51,20 51,03 50,56 50,29 47,87 46,67 46,23 46,19 45,63 45,22 40,54 30,56 21,38
Tahun 2015 0 Sumbawa Barat Luwu Timur Barito Utara Halmahera Timur Nunukan Tanah Laut Mimika Kolaka Tanah Bumbu Kutai Timur Balangan Samarinda Muara Enim Tabalong Berau Kutai Kartanegara Minahasa Utara Tapanuli Selatan Bangka Halmahera Utara
20
40
60
80
64.35 62.53 57.43 56.44 55.08 54.22 52.28 51.20 51.03 50.56 50.29 47.87 46.67 46.23 46.19 45.63 45.22 40.54 30.56 21.38
100
3. HASIL SURVEI
4. Ruang untuk Peningkatan Provinsi Ruang untuk Peningkatan
Room for Improvement Ranking Provinsi Nilai Nusa Tenggara 1 Barat 64,35 2 Sulawesi Selatan 62,53 3 Kalimantan Tengah 57,43 4 Maluku Utara 56,44 5 Kalimatan Utara 55,08 6 Papua 52,28 7 Sulawesi Tenggara 51,20 8 Kalimantan Selatan 50,00 9 Kalimantan Timur 47,42 10 Sumatera Selatan 46,67 11 Sulawesi Utara 45,22 12 Sumatera Utara 40,54 13 Bangka Belitung 30,56 14 Maluku 21,38
0
20
40
60
80
Nusa Tenggara Barat
64.35
Sulawesi Selatan
62.53
Kalimantan Tengah
57.43
Maluku Utara
56.44
Kalimatan Utara
55.08
Papua
52.28
Sulawesi Tenggara
51.20
Kalimantan Selatan
50.00
Kalimantan Timur
47.42
Sumatera Selatan
46.67
Sulawesi Utara
45.22
Sumatera Utara Bangka Belitung Maluku
40.54 30.56 21.38
100
3. HASIL SURVEI
5. Indeks Komposit Merupakan Indeks gabungan yang menggambarkan keadaan kebijakan dari suatu daerah dan potensi sumber daya pada derah tersebut Dinilai dari rata-rata hasil Indeks Potensi Kebijakan dan Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice dengan pembobotan beturutturut 40 : 60. Diasumsikan bahwa potensi sumber daya lebih mempengaruhi keadaan pertambangan di suatu daerah.
3. HASIL SURVEI
5. Indeks Komposit Kabupaten Composite Index Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Kabupaten/Kota Bangka Mimika Kutai Kartanegara Halmahera Utara Tapanuli Selatan Berau Samarinda Balangan Minahasa Utara Tabalong Muara Enim Kutai Timur Halmahera Timur Kolaka Nunukan Barito Utara Tanah Laut Tanah Bumbu Luwu Timur Sumbawa Barat
Nilai 2015 60,39 56,07 55,10 54,69 54,47 54,27 53,87 53,10 52,12 52,06 52,03 51,34 51,05 50,19 49,97 49,19 48,59 47,74 47,47 45,88
Tahun 2015 0 Bangka Mimika Kutai Kartanegara Halmahera Utara Tapanuli Selatan Berau Samarinda Balangan Minahasa Utara Tabalong Muara Enim Kutai Timur Halmahera Timur Kolaka Nunukan Barito Utara Tanah Laut Tanah Bumbu Luwu Timur Sumbawa Barat
20
40
60 60.39 56.07 55.10 54.69 54.47 54.27 53.87 53.10 52.12 52.06 52.03 51.34 51.05 50.19 49.97 49.19 48.59 47.74 47.47 45.88
80
100
3. HASIL SURVEI
5. Indeks Komposit Provinsi Composite Index
Composite Index Ranking
Provinsi
Nilai
1
Bangka Belitung
60,39
2
Papua
56,07
3
Maluku
54,69
4
Sumatera Utara
54,47
5
Kalimantan Timur
53,85
6
Sulawesi Utara
52,12
7
Sumatera Selatan
52,03
8
Maluku Utara
9
0
20
40
60
Bangka Belitung
80 60.39
Papua
56.07
Maluku
54.69
Sumatera Utara
54.47
Kalimantan Timur
53.85
Sulawesi Utara
52.12
Sumatera Selatan
52.03
51,05
Maluku Utara
51.05
Sulawesi Tenggara
50,19
Sulawesi Tenggara
50.19
10
Kalimatan Utara
49,97
Kalimatan Utara
49.97
11
Kalimantan Selatan
49,94
Kalimantan Selatan
49.94
12
Kalimantan Tengah
49,19
Kalimantan Tengah
49.19
13
Sulawesi Selatan
47,47
Sulawesi Selatan
14
Nusa Tenggara Barat
45,88
Nusa Tenggara Barat
47.47
45.88 Composite Index
100
3. HASIL SURVEI
6. Hasil Indeks untuk Indonesia Secara Keseluruhan Perbandingan Hasil Indeks Indonesia antara IMI dengan Fraser Institute Indeks Indeks Potensi Kebijakan Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Ruang untuk Peningkatan Indeks Komposit
IMI 2015 10,92 30,54 79,94 49,40 52,33
Fraser 2015 12,02 29 82 53 54
3. HASIL SURVEI
7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan Secara Keseluruhan Peringkat
Hambatan yang dihadapi
1
Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
2
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen
3
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten
4
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
5
Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
6
Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah
7
Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan) Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan)
8
9
3. HASIL SURVEI
7. Hambatan yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan Secara Keseluruhan (lanjutan) Peringkat
Hambatan yang dihadapi
10
Ketersediaan infrastruktur
11
Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat
12
Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, tepat waktu, efisien)
13
Keamanan lokal
14
Keterlibatan instansi daerah untuk menjaga infrastruktur daerah
15
Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi / program pengembangan masyarakat (termasuk pembelian lokal atau persyaratan pengolahan, atau infrastruktur sosial seperti sekolah atau rumah sakit,)
16
Ketersediaan tenaga kerja / keterampilan
17
Peraturan ketenagakerjaan
3. HASIL SURVEI
8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten Berikut merupakan uraian hambatan yang yang paling dirasakan oleh pelaku pertambangan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas kebijakan di masing-masing kabupaten. Kabupaten/ Kota Tapanuli Selatan
Hambatan utama yang dihadapi • Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
Muara Enim
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Bangka
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
3. HASIL SURVEI
8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten Kabupaten/ Kota Barito Utara
Nunukan
Hambatan utama yang dihadapi • Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
• Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada
Kutai Timur
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Kutai Kartanegara
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Berau
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Samarinda
• Perpajakan (termasuk pribadi, perusahaan, gaji, dan timbulnya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan) • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
3. HASIL SURVEI
8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten Kabupaten/ Kota
Hambatan utama yang dihadapi
Tanah Bumbu
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah • Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Tanah Laut
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Tabalong
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Balangan
• Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa
Mimika
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen • Ketersediaan infrastruktur
Sumbawa Barat
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen
3. HASIL SURVEI
8. Hambatan Utama yang Dihadapi oleh Pelaku Pertambangan di Masing-Masing Kabupaten Kabupaten/ Kota
Hambatan utama yang dihadapi
Halmahera Utara
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
Halmahera Timur
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
Kolaka
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
Minahasa Utara
• Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar kabupaten • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antar departemen • Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kewenangan antara pusat dengan daerah
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit Nilai
Ranking
BANGKA
13
1
49,78
60,39
MIMIKA
15
2
47,61
56,1
KUTAI KARTANEGARA
2
3
55,66
55,1
HALMAHERA UTARA
4
54,7
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit Nilai
Ranking
TAPANULI SELATAN
17
5
47,12
54,5
BERAU
5
6
54,6
54,3
SAMARINDA
12
7
50,29
53,9
BALANGAN
9
8
53,12
53,1
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit
MINAHASA UTARA
Ranking
Nilai
9
52,1
TABALONG
9
10
53,12
52,1
MUARA ENIM
4
11
54,62
52
KUTAI TIMUR
1
12
62,5
51,3
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit
HALMAHERA TIMUR
Ranking
Nilai
13
51,1
KOLAKA
3
14
55,2
50,2
NUNUKAN
14
15
47,65
50
BARITO UTARA
8
16
53,63
49,2
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
Perubahan Ranking dan Hasil Indeks Komposit
TANAH LAUT
Ranking
Nilai
17
48,6
TANAH BUMBU
16
18
47,17
47,7
LUWU TIMUR
11
19
52,87
47,5
SUMBAWA BARAT
6
20
53,82
45,9
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA Perbandingan Indeks Komposit Kabupaten Tahun 2015
Tahun 2013-2014 0
0 Bangka Mimika Kutai Kartanegara Halmahera Utara Tapanuli Selatan Berau Samarinda Balangan Minahasa Utara Tabalong Muara Enim Kutai Timur Halmahera Timur Kolaka Nunukan Barito Utara Tanah Laut Tanah Bumbu Luwu Timur Sumbawa Barat
20
40
60 60.39 56.07 55.10 54.69 54.47 54.27 53.87 53.10 52.12 52.06 52.03 51.34 51.05 50.19 49.97 49.19 48.59 47.74 47.47 45.88
80
100
20
40
60
Kutai Timur
80 62.50
Kutai Kartanegara
55.66
Kolaka
55.20
Muara Enim
54.62
Berau
54.60
Sumbawa Barat
53.82
Morowali
53.68
Barito Utara
53.63
Balangan
53.12
Tabalong
53.12
Luwu Timur
52.87
Kota Samarinda
50.29
Bangka
49.78
Nunukan
47.65
Mimika
47.61
Tanah Bumbu
47.17
Tapanuli Selatan
47.12
100
4. PERBANDINGAN DENGAN HASIL TAHUN SEBELUMNYA
Hasil Indeks untuk Indonesia Secara Keseluruhan Perbandingan Hasil Indeks Indonesia antara IMI dengan Fraser Institute IMI Indeks Indeks Potensi Kebijakan Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Ruang untuk Peningkatan Indeks Komposit
2013 2014 13,29 34,89 80,48 45,59 53,60
Fraser
2015 10,92 30,54 79,94 49,40 52,33
2012 2013 9,4 25 79 54 51,16
2013
2014
2015
15,30 23 73 50 49,8
15,83 22 69 47 47
12,02 29 82 53 54
5. ANALISIS
1. PERMASALAHAN UTAMA
Permasalahan utama yang dihadapi di Indonesia secara keseluruhan meliputi ketidakpastian dalam penyelesaian klaim tanah sengketa dan tumpang tindih serta inkonsistensi peraturan dan kewenangan baik antardepartemen maupun antara pusat dan daerah.
2. SOLUSI YANG DAPAT DILAKUKAN
Berdasarkan permasalahan utama tersebut, solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem penerapan peraturan perundang-undangan di daerah adalah: i.
Adanya kebijakan pertambangan yang mengatur mengenai
penguasaan, pengelolaan, pengusahaan sumber daya mineral dan batubara yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. ii. Penyesuaian pelimpahan kekuasaan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah. iii. Penerapan Good Governance.
2. SOLUSI YANG DAPAT DILAKUKAN
i.
Adanya Kebijakan Pertambangan
Kebijakan pertambangan merupakan koridor dari peraturan perundang-
undangan pada sektor ini yang melibatkan sektor-sektor yang berkaitan dengan industri pertambangan sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya permasalahan eksternal seperti sengketa lahan dan permasalahan sosial lainnya
2. SOLUSI YANG DAPAT DILAKUKAN
ii. Penyesuaian pelimpahan kekuasaan pemerintah daerah
Penyesuaian ini diperlukan dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini menjadi salah satu factor yang mendorong urgensi perlunya revisi UU No. 4 Tahun 2009.
2. SOLUSI YANG DAPAT DILAKUKAN
iii. Penerapan Good Governance
Sistem pemerintahan yang baik akan menciptakan keadaan negara yang stabil sehingga akan meningkatkan kepastian (certainty) iklim investasi bagi para penanam modal.
TERIMA KASIH
Ketidakpastian mengenai administrasi, interpretasi, dan penegakan peraturan yang ada Minahasa Utara 0%
38%
Luwu Timur 0%
0%
38%
50%
Kolaka 0%
50%
30%
20%
Halmahera Timur 0%
20%
60%
Sumbawa Barat 0%
0%
67%
Mimika 0%
10%
Balangan 0%
20%
10%
61% 60%
27% 8%
24%
0% 36%
60%
0%
40%
40%
0%
56%
Bangka 0%
0%
100% 16%
Tapanuli Selatan 0%
20%
0%
10%
Mendukung
0%
43% 40%
Barito Utara 0%4%
4%
27%
32%
Nunukan 0%
0%
33%
20%
0%
55%
33%
5%
Kutai Timur 0%
31%
35%
0%
40%
40% 50%
20%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
0% 30%
50%
Agak Menghambat
6% 0%
42%
7%
10% 11%
40%
Samarinda 2%
10%
60%
Tanah Laut 0%
0% 0%
60%
22%
Tanah Bumbu 0%
20% 33%
20%
Tabalong 0%
Muara Enim
10%
30%
20%
Kutai Kartanegara
0%
40%
50%
Halmahera Utara
Berau
25%
60%
70%
Sangat Menghambat
80%
0% 90%
100%
Tidak Mengusahakan
Ketidakpastian tentang peraturan lingkungan yang diterbitkan daerah Minahasa Utara 0%
38%
Luwu Timur 0%
13%
11%
Kolaka 0%
20%
11%
50%
20%
50%
10%
80%
Sumbawa Barat 0%
0%
20%
67%
Mimika 0%
10%
Balangan 0%
33%
30%
Tabalong
18%
Tanah Laut 0%
20%
53%
24%
40%
4%
Berau
60%
19%
Samarinda 2%
13%
20%
Barito Utara 0%
44%
Mendukung
0%
56%
0%
100% 8%
0%
0%
50%
Bangka 0% Tapanuli Selatan 0%
0%
42%
20%
17%
10%
0%
38%
22%
38%
44% 20%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
0%
33% 50%
Agak Menghambat
0%
0%
39%
38%
30%
0%
2%
40%
30%
17%
Nunukan 0%
Muara Enim
31%
40%
11%
4%
19%
43%
7%
0%
0%
58%
22%
Kutai Kartanegara
0%
60%
6%
0% 0%
60%
20%
0%
10%
40%
Halmahera Utara 0%
Kutai Timur
13%
78%
Halmahera Timur 0%
Tanah Bumbu
38%
60%
70%
Sangat Menghambat
80%
0% 90%
100%
Tidak Mengusahakan
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar kabupaten Minahasa Utara 0%
13%
Luwu Timur 0%
13%
Kolaka 0%
50% 38% 20%
0%
50%
20%
60%
20%
Sumbawa Barat 0%
20%
67%
Mimika 0%
10%
Balangan 0%
50%
20% 22%
50% 33%
24%
10%
16%
Kutai Timur 0% Nunukan 0%
33%
2%
60%
40%
Barito Utara 0% 8%
0%
55%
20%
10%
2%
27% 25%
20%
0%
45%
40%
Kutai Kartanegara 2%
0% 52%
41%
Berau 0%
0%
60%
20%
Samarinda 2%
0%
44%
40%
4%
0% 20%
30%
Tanah Laut 0%
0%
33%
20%
Tabalong 0%
0% 50%
16%
0%
76%
Bangka 0% Muara Enim
13%
60%
30%
Halmahera Utara 0%
0%
38%
20%
Halmahera Timur 0%
Tanah Bumbu
38%
0%
100% 4%
13%
Tapanuli Selatan 0%
20%
0%
10%
Mendukung
0%
42%
38%
30% 20%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
4%
50% 40%
50%
Agak Menghambat
60%
70%
Sangat Menghambat
0% 80%
90%
100%
Tidak Mengusahakan
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antar departemen Minahasa Utara 0%
13%
38%
Luwu Timur 0%
25%
25%
Kolaka 0%
30%
Halmahera Timur 0%
30%
Halmahera Utara
0%
20% 20%
50%
22%
20%
28% 40%
4%
12%
Samarinda 2%
31%
Nunukan 0%
0% 4%
39%
0%
55%
24%
10%
2%
40%
25%
0%
56%
40%
0% 50%
28%
0%
64%
Bangka 0%
0%
100% 8%
Tapanuli Selatan 0%
20%
0%
10%
Mendukung
0%
27%
20%
Barito Utara 0% 8% 4%
50%
47%
16%
Kutai Timur 0%
0%
50%
33% 5%
50%
60%
10%
Berau 0%
0% 0%
30%
Tanah Laut 0%
Muara Enim
50%
67%
20%
Tabalong 0%
Kutai Kartanegara
20%
60%
30%
Balangan 0%
13%
50%
33%
Mimika 0%
0%
38%
20%
Sumbawa Barat 0%
Tanah Bumbu
50%
0%
36%
40%
12%
50% 20%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
30% 50%
Agak Menghambat
60%
70%
Sangat Menghambat
80%
0% 90%
100%
Tidak Mengusahakan
Duplikasi dan inkonsistensi peraturan, tumpang tindih kekuasaan antara pusat dengan daerah Minahasa Utara
13%
38%
Luwu Timur 0% Kolaka
38%
30%
Halmahera Timur 0%
40%
Halmahera Utara 0%
50%
10%
50%
10% 20%
33% 10%
67%
0% 30%
Tabalong Tanah Laut 0%
20%
20%
22%
22% 40%
Samarinda
38%
8%
0% 4% 0% 33%
35%
16% 10%
0%
33%
19%
Kutai Timur
50%
49%
33%
Kutai Kartanegara
0%
46%
39%
Berau
50%
60%
12%
0%
42%
36%
0%
44%
20%
Barito Utara 0%
0%
70%
0%
56%
44%
Bangka
0%
100%
Muara Enim
12%
Tapanuli Selatan
20% 0%
Mendukung
10%
0%
36%
44%
4%
50% 20%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
0% 0%
70%
Balangan
Nunukan
0%
80%
Sumbawa Barat 0%
Tanah Bumbu
0%
63% 10%
Mimika
50%
30% 50%
Agak Menghambat
60%
70%
Sangat Menghambat
80%
0% 90%
100%
Tidak Mengusahakan
Sistem Hukum (proses hukum yang adil, transparan, dan tidak korup, tepat waktu, efisien) Minahasa Utara
25%
Luwu Timur
13%
Kolaka
38%
0%
10%
Halmahera Timur 20%
10%
39%
15%
22%
16% 20% 10%
24%
10%
13% 16%
48%
Tapanuli Selatan
20%
12%
0%
Mendukung
10%
20%
10% 30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
30% 50%
Agak Menghambat
4% 0%
40%
40%
4% 10%
100% 20%
0%
16% 40%
12%
2% 7%
26%
10%
Bangka Muara Enim
0%
16%
40%
30%
0%
0%
20%
42%
Nunukan
0%
22%
47%
20%
30%
50%
37%
Kutai Kartanegara
0%
20%
27%
13%
30%
39%
70%
Samarinda
Barito Utara
10%
40%
Tanah Laut 0%
Kutai Timur
0% 33%
0%
22%
8%
0%
33%
30%
Berau
50% 60%
60%
Tanah Bumbu
10%
0% 20%
Mimika Tabalong
13%
50%
33%
Balangan
13%
38%
50%
Sumbawa Barat 0%
25%
38%
20%
Halmahera Utara
0%
60%
70%
Sangat Menghambat
80%
20%
0%
20%
0%
90%
100%
Tidak Mengusahakan
Perpajakan Minahasa Utara 0%
38%
Luwu Timur 0%
13%
75%
Kolaka 0% Halmahera Timur 0%
50%
30%
40%
11%
56%
7%
55% 20%
33%
14%
8%
0%
37%
0% 7%
41% 48%
10%
36%
33%
36%
12%
2% 28%
50%
Barito Utara 0%
4%
40%
44%
36%
Bangka 0%
0% 16%
4%
100% 8%
16%
0% 64%
Tapanuli Selatan 0%
Mendukung
0%
32%
6%
Kutai Kartanegara
8%
60% 10%
20%
0%
60%
32%
7%
0% 11%
40%
Berau
0%
20%
22%
Tanah Bumbu 0%
20%
60%
Tanah Laut 0%
Muara Enim
0% 0%
20%
20% 11%
Nunukan 0%
11%
20%
60%
Balangan 0%
Kutai Timur
0%
100%
Mimika 0%
Samarinda 2%
13%
0%
11%
80%
Sumbawa Barat 0%
Tabalong
0%
30%
67%
Halmahera Utara 0%
13%
10%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
50%
Agak Menghambat
60%
20% 70%
Sangat Menghambat
80%
4% 10%
90%
100%
Tidak Mengusahakan
Ketidakpastian mengenai penyelesaian klaim tanah sengketa Minahasa Utara 0%
25%
13%
Luwu Timur 0%
38%
38%
Kolaka 0%
50%
20%
10%
22% 100%
Sumbawa Barat 0%
33%
Mimika 0%
33%
60%
24%
13%
Mendukung
0%
75%
8%
33%
54%
6%
53% 11%
47%
27%
8%
29%
10%
0%
57%
5%
63%
10%
0%
70%
8%
10%
33%
58%
Bangka 0%
0%
0%
70%
Berau 0%
Tapanuli Selatan
0%
65%
30%
Samarinda 0% 6%
Muara Enim 0%
20%
30%
12%
Tanah Bumbu 0%4%
Barito Utara 0%
33% 40%
10%
Tanah Laut 0%
Nunukan 0%
0%
40%
Tabalong 0%
Kutai Timur 0%
0%
78%
Halmahera Utara 0%
Kutai Kartanegara 0%
13%
70%
Halmahera Timur 0%
Balangan 0%
25%
0%
100% 8%
33%
10%
30% 10%
20%
0% 50%
8%
10% 30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
50% 50%
Agak Menghambat
60%
70%
Sangat Menghambat
0% 80%
90%
100%
Tidak Mengusahakan
Ketidakpastian mengenai daerah mana yang akan dilindungi sebagai taman, hutan lindung, situs arkeologi Minahasa Utara Luwu Timur Kolaka Halmahera Timur Halmahera Utara Sumbawa Barat Mimika Balangan Tabalong Tanah Laut Tanah Bumbu Samarinda Berau Kutai Kartanegara Kutai Timur Nunukan Barito Utara Bangka Muara Enim Tapanuli Selatan
0%
25%
0%
25%
0%
13%
0%
63%
20%
0%
63%
0%
13%
70%
22%
10%
44%
0%
22%
80%
0% 20%
0%
20%
0% 20%
0%
20%
4%
40%
0%
28%
Mendukung
0% 4%
45%
33% 33%
0%
34%
24%
9%
48%
20%
28%
50%
12%
2%
33%
39%
0%
30%
40%
0%
36%
12%
100%
20%
10%
0%
40%
20% 0%
0%
48%
0%
0%
39% 80%
14%
0%
0%
33%
33%
0%
20%
60%
16%
5%
0% 0%
20%
20%
0%
20%
67%
28%
0%
11%
0%
33%
0%
20%
20%
0%
30%
40%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
36%
4%
40% 50%
Agak Menghambat
0%
60%
20% 70%
Sangat Menghambat
80%
90%
100%
Tidak Mengusahakan
Ketersediaan infrastruktur Minahasa Utara
13%
Luwu Timur
13%
Kolaka
13%
38%
0% 10% 30%
Halmahera Utara
20%
33%
0%
20%
30% 40%
28%
56%
Berau
30%
Kutai Timur
24%
Nunukan
41%
7%
40%
14%
34%
20% 30%
Barito Utara
16%
22%
33%
Kutai Kartanegara
0%
44%
31%
32%
20%
0% 8%
30%
16%
16%
52%
Tapanuli Selatan 0% 0%
Mendukung
20%
0% 0%
48%
40% 10%
20%
16% 60%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
50%
Agak Menghambat
0% 0%
100%
Muara Enim
0%
23%
30%
Bangka
0% 6% 0%
48%
10%
0%
6% 0% 40%
32%
Samarinda
0% 10%
60% 8%
0% 20%
30%
Tanah Laut 0% Tanah Bumbu
0%
33%
11%
10%
60%
50%
Tabalong
10% 10%
20%
Mimika
0%
40% 50%
33%
Balangan
25%
0%
20%
Sumbawa Barat 0%
13%
63%
20%
Halmahera Timur
25%
60%
70%
Sangat Menghambat
0% 0%
80%
90%
100%
Tidak Mengusahakan
Kewajiban mengenai Sosial Ekonomi Minahasa Utara
38%
Luwu Timur
13%
25%
0%
Kolaka
20%
20%
67%
20%
11%
20%
0%
67%
Mimika
33%
40%
Balangan
30%
10% 61%
28%
33%
14% 16%
Barito Utara
7% 27%
60%
2%
20%
40%
4%
40%
40%
36%
Bangka
0%
27%
57%
20%
8% 33%
33%
Nunukan
6%
27%
57%
Berau Kutai Timur
0% 24%
100%
Muara Enim
16%
Tapanuli Selatan
Mendukung
24%
24%
50% 10%
20%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40% 40%
50%
Agak Menghambat
0% 0%
36%
10% 0%
0%
0%
54%
10%
Kutai Kartanegara
0%
90%
12%
Samarinda
30% 20%
10%
Tanah Bumbu
0%
70%
6%
Tanah Laut
0%
60%
Sumbawa Barat 0%
Tabalong
0%
40%
22%
Halmahera Utara
13%
88%
20%
Halmahera Timur
25%
60%
70%
Sangat Menghambat
80%
0% 90%
100%
Tidak Mengusahakan
Hambatan Perdagangan (ketersediaan infrastruktur penunjang perdagangan, tambahan tarif perdagangan) Minahasa Utara 0%
25%
Luwu Timur 0%
25%
Kolaka 0%
50%
10%
0%
40%
44%
11%
41%
18%
56%
7%
Nunukan 0%
10%
0%
50% 56%
0% 36%
Bangka 0%
0%
100%
Muara Enim 0%
32%
0%
32%
Tapanuli Selatan 0%
Mendukung
0%
36%
40%
36%
60% 10%
20%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
0%
30% 40%
50%
Agak Menghambat
0% 0%
32%
28%
8%
0%
27%
41%
36%
4%
14%
47%
23%
Kutai Timur 0%
23%
57%
20%
5%
0%
46%
24%
0% 0%
44%
27%
4%
0%
44%
41%
Tanah Bumbu 0%
Barito Utara 0%
0%
50%
Tanah Laut 0%
Kutai Kartanegara
0%
67%
10%
Tabalong 0%
0%
60%
33%
0%
10% 30%
40%
Balangan 0%
Berau
40% 60%
Sumbawa Barat 0%
Samarinda
13%
30%
Halmahera Utara 0% Mimika 0%
0%
63%
20%
Halmahera Timur
25%
60%
70%
Sangat Menghambat
10% 80%
90%
0% 100%
Tidak Mengusahakan
Stabilitas politik lokal, baik pada saat masa Pemilihan Kepala Daerah maupun pemilihan pemimpin dan tokoh masyarakat Minahasa Utara Luwu Timur Kolaka Halmahera Timur Halmahera Utara Sumbawa Barat Mimika Balangan Tabalong Tanah Laut Tanah Bumbu Samarinda Berau Kutai Kartanegara Kutai Timur Nunukan Barito Utara Bangka Muara Enim Tapanuli Selatan
0%
38%
25%
0% 10%
11% 0%
50%
20%
33%
20%
0%
33% 10%
20%
33%
20%
10%
10%
11%
70%
0% 56%
0%
0%
80%
20%
50%
31%
12% 0%
20%
40% 34%
0% 0%
6% 0%
40%
0% 14%
48%
40%
16%
30%
20%
30%
60%
0%
0%
20%
10%
20%
16%
50% 20%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
50%
Agak Menghambat
0%
0% 0%
48% 30%
0%
0%
100%
16%
0%
29%
41%
36%
0%
15%
53%
11%
0%
30%
33%
4%
0%
60%
33%
0% 0%
44%
30%
Mendukung
13%
30%
11%
0%
0%
0%
88% 10%
0%
38%
60%
70%
Sangat Menghambat
80%
0%
20%
0%
90%
100%
Tidak Mengusahakan
Peraturan Perburuhan / ketenagakerjaan Minahasa Utara 0%
75%
Luwu Timur
13%
Kolaka
13%
50%
10%
20%
22%
Halmahera Utara
44%
20%
22%
Balangan
20%
10%
Tabalong
17%
10%
20%
60%
10%
28%
60%
8%
28%
Bangka 0%
20%
10%
0%
40%
24%
20%
20%
60% 20%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
50%
Agak Menghambat
2%
0%
100% 16%
2%
4% 30%
44%
0%
7% 0%
52%
8%
Mendukung
14% 67%
25%
0%
8%
27%
Kutai Kartanegara
0%
6%
67%
Berau
0%
10%
88% 16%
Tapanuli Selatan
0%
90%
4%
Muara Enim
30%
67%
Tanah Laut 0% Samarinda
0% 0%
80%
11%
Barito Utara
20% 33%
50%
Nunukan
11%
67%
Mimika
Kutai Timur
20%
60%
Sumbawa Barat 0%
0%
25%
50%
Halmahera Timur
Tanah Bumbu
25%
60%
70%
Sangat Menghambat
80%
20%
0%
90%
100%
Tidak Mengusahakan
Keamanan lokal Minahasa Utara
25%
Luwu Timur
13%
25%
38%
13%
63%
Kolaka
20%
Halmahera Timur
20%
20%
Halmahera Utara
20%
20%
10%
40%
Balangan
0%
20%
0% 0% 0%
20%
10%
40%
40%
6%
10%
20%
44%
30% 28%
Tanah Laut 0% 15%
Samarinda
22%
0%
Berau
38%
33% 20%
16%
32%
Tapanuli Selatan
44%
10%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
50%
Agak Menghambat
0% 0%
36%
16%
40% 20%
0%
0%
28% 30%
Mendukung
12%
100% 20%
0%
2%
10%
20%
Bangka 0% Muara Enim
20%
60% 24%
0% 0%
40%
20%
12%
8%
33%
32%
10%
Barito Utara
20% 20%
25%
Kutai Timur
4%
43%
13%
Kutai Kartanegara
0%
38%
29%
0% 0%
100%
4%
Nunukan
20%
60%
30%
0%
13%
100%
Mimika
Tanah Bumbu
0%
50%
Sumbawa Barat 0%
Tabalong
13%
20% 60%
70%
Sangat Menghambat
80%
0% 10%
90%
0% 100%
Tidak Mengusahakan
Ketersediaan tenaga kerja Minahasa Utara
25%
Luwu Timur
38%
13%
25%
13%
Kolaka
20%
Halmahera Utara
20%
30%
40%
40%
0%
80%
36%
Nunukan
7%
40%
4% 20%
32%
Bangka 0%
7% 5% 0%
32%
28%
2% 0%
20%
36%
16%
10% 20%
32%
Tapanuli Selatan
12%
10%
20%
28% 40%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
50%
Agak Menghambat
0%
0% 24%
40%
4%
4%
100%
Muara Enim
Mendukung
17%
39%
30%
0%
0%
27%
24%
0%
38%
47%
Kutai Timur
0% 6% 0%
63%
Kutai Kartanegara
0%
30%
50%
13%
10%
39%
19%
Barito Utara
10%
70% 13%
0%
30%
33%
Tanah Laut 0%
0% 0%
40%
22%
Berau
20%
20%
30%
Tabalong
0%
33%
60%
Samarinda
0%
67%
Mimika
Tanah Bumbu
0%
40%
Sumbawa Barat 0% Balangan
0%
75% 10%
Halmahera Timur
13%
60%
4% 10%
70%
Sangat Menghambat
80%
10% 90%
0% 100%
Tidak Mengusahakan
Tumbuh (atau berkurangnya) ketidakpastian dalam kebijakan lokal di bidang pertambangan dan implementasinya Minahasa Utara
50%
Luwu Timur
13%
Kolaka
38%
13% 20%
75% 10%
Halmahera Timur 20%
Sumbawa Barat 0%
20%
Balangan
67% 20% 10%
50%
Tanah Laut 0%
11%
27%
Samarinda
0%
50%
23%
43%
37%
20%
33%
Kutai Kartanegara Kutai Timur Nunukan
30%
36%
12%
60%
17%
21%
10%
38%
Bangka 0% 28%
16%
Tapanuli Selatan
0% 36%
20%
60% 10%
20%
30%
30%
Tidak Menghambat
Survei Pertambangan Indonesia 2015
40%
50%
Agak Menghambat
0%
25%
100%
Muara Enim
Mendukung
2%
24%
30%
2% 13%
25%
28%
0%
18% 33%
43%
0%
17%
100%
Tanah Bumbu
0%
0%
60%
22%
Barito Utara
0%
40%
30%
Berau
10%
60%
40%
Tabalong
10%
33%
Mimika
10%
50%
0%
0% 0%
60%
30%
Halmahera Utara
13%
60%
70%
Sangat Menghambat
0% 80%
90%
10% 100%
Tidak Mengusahakan
1. Indeks Potensi Kebijakan Kabupaten Tahun 2015 0
Mimika Bangka Kutai Kartanegara Halmahera Timur Tapanuli Selatan Samarinda Muara Enim Berau Halmahera Utara Minahasa Utara Balangan Nunukan Kutai Timur Barito Utara Kolaka Tabalong Tanah Bumbu Luwu Timur Tanah Laut Sumbawa Barat
20
40
21.18 17.65 15.82 14.02 13.61 12.88 11.61 10.59 10.59 10.29 9.47 9.41 8.98 8.75 8.24 7.92 5.31 5.11 0.59 0.00
60
80
Tahun 2013-2014
100
0
20
40
Kutai Timur
27.21
Barito Utara
24.07
Kolaka
23.05
Morowali
17.90
Luwu Timur
16.60
Kutai Kartanegara
14.34
Balangan
13.14
Tabalong
13.14
Muara Enim
12.59
Berau
9.35
Mimika
8.68
Bangka
7.50
Tapanuli Selatan
6.36
Kota Samarinda
6.33
Tanah Bumbu
2.97
Nunukan
0.00
Sumbawa Barat
0.00
60
80
100
2. Indeks Potensi Sumber Daya Saat Ini Kabupaten Tahun 2015 0
20
40
60
Halmahera Utara
Tahun 2013-2014 80
62.71
Bangka
58.33
Tapanuli Selatan
41.18
100
0
Sumbawa Barat
54.55
35.65
Berau
Tabalong
35.27
Muara Enim
Minahasa Utara
34.78
Kolaka
Samarinda
33.33
Muara Enim
32.31
Balangan
31.90
47.14 43.26 39.22
Kutai Kartanegara
36.27
Kota Samarinda
35.29
Balangan
30.70
Mimika
27.05
Tabalong
30.70
Kolaka
26.96
Barito Utara
30.56
Tanah Laut
26.36
Morowali
28.57
Tanah Bumbu
25.00
Luwu Timur
27.27
Tanah Bumbu
26.46
21.93
Halmahera Timur
19.30
Barito Utara
18.73
Bangka
80
66.81 54.55
Kutai Kartanegara
Nunukan
60
Nunukan
37.21
29.02
40
Kutai Timur
Berau
Kutai Timur
20
24.50
Luwu Timur
13.19
Mimika
16.46
Sumbawa Barat
12.12
Tapanuli Selatan
15.94
100
3. Indeks Potensi Sumber Daya Best Practice Kabupaten Tahun 2015 0 Bangka Halmahera Utara Berau Balangan Tapanuli Selatan Tabalong Kutai Kartanegara Samarinda Tanah Laut Minahasa Utara Kutai Timur Mimika Muara Enim Kolaka Nunukan Sumbawa Barat Barito Utara Tanah Bumbu Halmahera Timur Luwu Timur
20
40
60
Tahun 2013-2014 80
0
100
88.89 84.09 83.40 82.18 81.71 81.49 81.28 81.20 80.59 80.00 79.58 79.33 78.98 78.16 77.01 76.47 76.16 76.03 75.74 75.71
20
40
60
80
100
Sumbawa Barat
89.71
Kutai Timur
86.02
Berau
84.76
Kutai Kartanegara
83.22
Muara Enim
82.64
Balangan
79.77
Tabalong
79.77
Kota Samarinda
79.61
Nunukan
79.41
Bangka
77.97
Morowali
77.53
Luwu Timur
77.05
Kolaka
76.64
Tanah Bumbu
76.63
Tapanuli Selatan
74.29
Mimika
73.56
Barito Utara
73.33
4. Ruang untuk Peningkatan Kabupaten Tahun 2015 0 Sumbawa Barat Luwu Timur Barito Utara Halmahera Timur Nunukan Tanah Laut Mimika Kolaka Tanah Bumbu Kutai Timur Balangan Samarinda Muara Enim Tabalong Berau Kutai Kartanegara Minahasa Utara Tapanuli Selatan Bangka Halmahera Utara
20
40
60
Tahun 2013-2014 80
64.35 62.53 57.43 56.44 55.08 54.22 52.28 51.20 51.03 50.56 50.29 47.87 46.67 46.23 46.19 45.63 45.22 40.54 30.56 21.38
0
100
Tapanuli Selatan Mimika Bangka Tanah Bumbu Luwu Timur Balangan Tabalong Morowali Kutai Kartanegara Kota Samarinda Barito Utara Muara Enim Berau Kolaka Sumbawa Barat Nunukan Kutai Timur
20
40
60 58.34 57.11 53.47
50.18 49.78 49.07 49.07 48.96 46.95 44.31
42.78 39.38 37.62 37.42 35.16 24.87 19.20
80
100
5. Indeks Komposit Kabupaten Tahun 2015
Tahun 2013-2014 0
0 Bangka Mimika Kutai Kartanegara Halmahera Utara Tapanuli Selatan Berau Samarinda Balangan Minahasa Utara Tabalong Muara Enim Kutai Timur Halmahera Timur Kolaka Nunukan Barito Utara Tanah Laut Tanah Bumbu Luwu Timur Sumbawa Barat
20
40
60 60.39 56.07 55.10 54.69 54.47 54.27 53.87 53.10 52.12 52.06 52.03 51.34 51.05 50.19 49.97 49.19 48.59 47.74 47.47 45.88
80
100
20
40
60
Kutai Timur
80 62.50
Kutai Kartanegara
55.66
Kolaka
55.20
Muara Enim
54.62
Berau
54.60
Sumbawa Barat
53.82
Morowali
53.68
Barito Utara
53.63
Balangan
53.12
Tabalong
53.12
Luwu Timur
52.87
Kota Samarinda
50.29
Bangka
49.78
Nunukan
47.65
Mimika
47.61
Tanah Bumbu
47.17
Tapanuli Selatan
47.12
100
