PENERAPAN ASAS JUJUR DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru PENERAPAN ASAS JUJUR DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Zahirman Dosen PPKn FKIP Universitas

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota Pekanbaru ditinjau dari Undang-undang nomor 32 tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memakai analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan asas jujur dalam pelaksanaan pemilihan umum walikota pekanbaru, terutama oleh pihak pelaksana yaitu KPU kota Pekanbaru dan Panwaslu kota Pekanbaru. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi adalah pelaksanaan kampanye diluar jadwal dan menggunakan fasilitas negara, perusakan atribut pemilu (kotak suara) dan pemalsuan dokumen pemilu, pencetakan surat suara tidak berdasarkan pada jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% dari jumlah pemilih tersebut, surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (undangan pemilih) yang tidak mencantumkan nomor induk kependudukan, kotak suara ditemukan dalam kondisi rusak dikantor KPU, daftar pemilih tetap ganda, serta pelanggaran kode etik oleh anggota panwaslu. Kata kunci: Asas, Jujur, pemilu dan walikota.

pemerintahan yang memposisikan rakyat

A. PENDAHULUAN Negara Indonesia adalah negara hukum

yang

demokratis.

sebagai

pemegang

kekuasan

atau

Penegasan

kedaulatan tertinggi. Hal ini sejalan

bahwa Indonesia adalah negara hukum

dengan salah satu amanat yang tertuang

tetuang

Negara

didalam UUD 1945 yaitu pada pasal 1

Kesatuan Republik Indonesia yakni UUD

ayat (2) yang menyatakan “kedaulatan

1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan

adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan

“Indonesia

adalah

menurut Undang-Undang Dasar”.

Demokrasi

merupakan

didalam

konstitusi

negara

hukum”.

wujud

dari

JURNAL PPKn & HUKUM_________________________Vol.10, No.1 April 2015

1

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru Menurut Alamudi dalam Udin S. Winaputra

(2007

:1.6)

soko

guru

prinsip-prinsip

dari

suatu

negara

demokrasi yakni negara tersebut harus

demokrasi, yaitu (1) kedaulatan rakyat;

memiliki

(2)

berdasarkan

menyelenggarakan pemilu secara rutin

persetujuan dari yang diperintah; (3)

dan berkala. Pemilihan umum (Pemilu)

kekuasaan

hak-hak

yang merupakan salah satu perwujudan

minoritas; (5) jaminan hak asasi manusia;

sistem demokrasi di Indonesia, dari masa

(6) pemilihan yang bebas dan jujur; (7)

ke

persamaan didepan hukum; (8) proses

perkembangan. Pada masa sekarang ini

hukum yang wajar; (9) pembatasan

pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di

pemerintah

Indonesia

pemerintahan

mayoritas;

secara

(4)

konstitusi;

(10)

partai

masa

politik

terus

dan

mengalami

diselenggarakan

secara

pluralitasme sosial, ekonomi dan politik;

langsung, sehingga setiap warga negara

(11) nilai-nilai toleransi, pragmatisme,

Indonesia yang telah memenuhi syarat

kerja sama dan mufakat.

untuk ikut serta dalam pemilu dapat antara

memberikan hak suaranya dalam setiap

demokrasi dengan pemilu. Pemilihan

pemilihan umum yang diselenggarakan.

Umum merupakan salah satu perwujudan

Adapun

sistem pemerintahan yang demokratis,

diselenggarakan

karena perwujudan demokrasi dilakukan

Indonesia pada saat ini antara lain:

melalui partai politik sebagai penampung

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

aspirasi dari rakyat dan melalui pemilu

Presiden, Pemiihan Umum Legislatif,

untuk memilih wakil-wakil mereka yang

Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan

berperan dalam pemerintahan, Bahkan

Gubernur

hal ini sudah menjadi indikator dan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,

Terdapat

kaitan

erat

pemilihan

dan

umum

secara

yang

langsung

Wakil


di

Gubernur,

2

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru pemilihan Walikota dan Wakil Walikota,

untuk memilih Walikota dan Wakil

bahkan Pemilihan Kepala Desa juga

Walikota untuk wilayah Kota Pekanbaru

dilakukan secara langsung.

awalnya dilaksanakan pada tanggal 18

Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil

Mei 2011 namun hasil penghitungan

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut

suara Pemilukada Pekanbaru oleh KPU

Pemilukada adalah saran pelaksanaan

Kota Pekanbaru pada tanggal 24 mei

kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi

2011

dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan

Konstitusi

Pancasila dan Undang-undang Dasar

dibatalkan (MK),

oleh

Mahkamah

dikarenakan

MK

menemukan ada pejabat yang telah

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk

melampaui

kewenangan

dan

memilih Kepala Daerah dan Wakil

melakukan pelanggaran hukum.

malah

Kepala Daerah ( Peraturan Pemerintah

Adapun indikasi pelanggaran yang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

terjadi dalam pelaksanaan pemilihan

2005). Dalam UU No.22 tahun 2004

umum Walikota dan Wakil Walikota

pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa

yang berkaitan dengan asas jujur antara

pemilihan kepala daerah dan wakil

lain yaitu: (1) Adanya Intervensi walikota

kepala

pekanbaru

daerah

dipilih

dalam

satu

menggerakkan

struktur

pasangan calon yang dilaksanakan secara

Pemerintah kota mulai dari Kepala

demokratis berdasarkan asas langsung,

Dinas, Camat, RW, RT dan SKPD

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

berpihak pada calon pasangan nomor 1;

Adapun dalam penelitian ini hanya mengkaji

tentang

asas

jujur

dalam

(2) Adanya kesengajaan pengacauan data kependudukan sehingga

dalam

DPT

pelaksanaan pemilihan umum Walikota

ditemukan banyak NIK Ganda, nama

Pekanbaru. Pemilihan kepala daerah

alamat

ganda dan tanpa NIK; (3)


3

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru Keterlibatan oknum pejabat Pegawai

banyak

Negeri Sipil (PNS) dari tingkat Wakil

pelanggaran asas jujur dalam pemilu

Gubernur, Walikota sampai tingkat RT;

pada saat pelaksanaan pemilihan umum

(4)

Walikota dan Wakil Walikota Pekabaru

Kampanye

sosial;

(5)

berselubung

gerakan

Ketidaknetralan

KPU

pada

yang

tanggal

berkaitan

18

mei

2011

dengan

yang

Pekanbaru untuk memenangkan salah

menyebabkan MK memutuskan harus

satu

diadakan

Pemungutan

Konstitusi Republik Indonesia Nomor

(PSU).

Hal

63/phpu.d-ix/2011). (6) Pencetakan surat

melatarbelakangi penulis ingin meneliti

suara tidak berdasarkan pada jumlah

lebih

pemilih

tetap

dan ditambah paling

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

banyak

2,5%

dari

Pekanbaru Tahun 2011 dengan judul

pasangan.

(Putusan

Mahkamah

jumlah

pemilih

lanjut

Suara

tersebutlah

mengenai

yang

pelaksanaan

tersebut; (7) Ditemukannya kotak Suara

“Penerapan

dalam kondisi rusak (tidak disegel dan

Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota

digembok) bertempat di penyimpanan

Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-

kotak suara dan bilik suara

Undang Nomor 32 Tahun 2004”.

(gudang)

penyimpanan KPU Kota Pekanbaru; (8) Terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan

salah

Dalam

B. TINJAUAN PUSTAKA Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV, yaitu

Pengawas Pemilu Kecamatan Bukit Raya

terdapat dalam buku Nagarakertagama

Kota Pekanbaru. (Dokumen Panwaslu

karangan Prapanca dan buku Sutasoma

kota Pekanbaru)

karangan indikasi

pelanggaran-pelanggaran

satu

Jujur

anggota

Adanya

oleh

Asas

Ulang

Tantular.

Dalam

buku

terjadinya

Sutasoma istilah Pancasila disamping

terutama

mempunyai arti berbatu sendi yang


4

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru kelima (dari bahasa sansekerta), juga

penciptaan suatu masyarakat Indonesia

mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan

yang menempatkan demokrasi dalam

yang kelima (Pancasila Krama), yaitu: 1)

kehidupan

tidak boleh melakukan kekerasan; 2)

sebagai titik sentral.

tidak boleh mencuri; 3) tidak boleh berjiwa

dengki;

berbohong;

5)

berbangsa

dan

bernegara

Menurut Abd. Jabar Abdul (2010 :

4)

tidak

boleh

5), lemah dan hancurnya bangsa karena

tidak

boleh

mabuk

lemahnya karakter. Bangsa yang besar

minuman keras. (Darji Darmodiharjo. 1991: 15).

dan

bermartabat

pasti

tidak

akan

membiarkan dirinya lemah dan terus

Menurut Udin S.Winataputra (2007

dalam

goncangan,

dan

membangun

:1.1) tugas pendidikan kewarganegaraan

karakter bangsa, sama artinya dengan

apabila

menyelamatkan bangsa dari ambang

dikaitkan

dengan

demokrasi

maka kaitannya sangat erat, dikarenakan

kehancuran.

tugas

kewarganegaraan

kewarganegaraan

barunya

terintergrasi

dengan

pendidikan paradigma

yakni

Karena

itu

yang

di

nilai-nilai

pendidikan dalamnya pendidikan

mengembangkan pendidikan demokrasi

karakter mengemban peran penting dan

mengemban tiga fungsi pokok, yaitu

strategis terhadap pembangunan bangsa.

mengembangkan

kecerdasan

warga

Menurut Thomas Lickona dalam

negara (civic intellegence), membina

Abd. Jabar Abdul (2010 : 5), menegaskan

tanggung jawab warga negara (civic

terdapat sepuluh karakteristik jaman yang

responcibility) dan mendorong partisipasi

harus

warga negara (civic participation). Pada

karakteristik tersebut ada, maka itu

hakikatnya proses pembentukan karakter

berarti suatu bangsa sedang menuju

bangsa

jurang kehancuran. Kesepuluh karakter

diharapkan

mengarah

pada

diwaspadai

karena


jika

5

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru tersebut

adalah

kekerasan

(1)

dikalangan

meningkatnya

demokrasi secara utuh dan menyeluruh.

remaja,

Dalam

(2)

sistem

negara

demokrasi,

penggunaan bahasa dan kata-kata yang

pemilihan umum merupakan salah satu

memburuk, (3) pengaruh peer group

indikator atau ciri suatu negara yang

yang kuat dalam tindakan kekerasan, (4)

menerapkan sistem demokrasi. Adapun

meningkatnya perilaku merusak diri,

pemilihan umum yang diselenggarakan

seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan

secara langsung di Indonesia pada saat

seks

ini

bebas,

(5)

semakin

kaburnya

antara

lain:

Pemilihan

Umum

pedoman moral baik dan buruk, (6)

Presiden dan Wakil Presiden, Pemiihan

semakin menurunnya etos kerja, (7)

Umum

semakin rendahnya rasa hormat kepada

Daerah

orang

semakin

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

rendahnya rasa tanggung jawab individu

dan Wakil Bupati pemilihan Walikota

dan warga negara, (9) membudayanya

dan Walikota, dan Pemilihan Kepala

ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa

Desa dibeberapa daerah juga dilakukan

saling curiga dan kebencian di antara

secara langsung.

tua

dan

guru,

(8)

sesama.

Pemilihan Kepala

(Pimilulkada),pemilihan

Namun untuk menerapkan pemilihan

Demokrasi di Indonesia semakin mengalami

Legislatif,

perkembangan

umum secara langsung bukanlah hal yang

yang

mudah, terutama pemilihan umum kepala

signifikan. Namun meskipun demikian

daerah atau yang lebih sering disebut

dalam pelaksanaannya masih banyak

Pemilukada,

terdapat kendala-kendala yang masih

demokrasi di Indonesia yang sekarang

harus dihadapi oleh bangsa Indonesia

semakin

dalam rangka upaya mewujudkan negara

pelanggaran-pelanggaran

meskipun perkembangan

baik

tetapi

masih yang


banyak terjadi

6

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru dibeberapa

daerah

pada

saat

pelaksanaan pemilihan umum walikota

penyelenggaraan pilkada secara langsung

Pekanbaru. Jujur yang dimaksud adalah

yang tidak sesuai dengan ketentuan-

jujur

ketentuan yang sudah diatur dalam

pelaksanaan pemilu, pemerintahan dan

Undang-undang.

partai politik peserta pemilu, pengawasan

dalam

penyelanggaraan

atau

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

dan penentuan pemilu termasuk memilih

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut

atau semua pihak yang terlibat secara

Pemilukada adalah saran pelaksanaan

langsung ataupun tidak langsung dan

kedaulatan rakyat diwilayah provinsi

harus bersikap dan bertindak jujur sesuai

berdasarkan

dengan peraturan perundang-undangan

pancasila dan Undang-undang Dasar

yang berlaku. Jujur tak hanya diartikan

dan/atau

kabupaten/kota

Republik Indonesia Tahun 1945 untuk

secara harfiah sebagai 'berkata benar,

memilih Kepala Daerah dan Wakil

mengakui

Kepala Daerah (Peraturan Pemerintah

informasi yang sesuai dengan kenyataan

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

dan

2005). Dalam UU No.22 tahun 2004

pengertian

pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa

berbohong, tidak menipu, tidak mencuri,

pemilihan kepala daerah dan wakil

tidak korupsi,

kepala

satu

kekerasan, tidak melakukan selingkuh,

pasangan calon yang dilaksanakan secara

dan sejumlah `tidak' lainnya, merupakan

demokratis berdasarkan asas langsung,

bentuk lain dari sebuah kejujuran.(

umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

http://faisalhamzah.multiply.com)

daerah

dipilih

dalam

Adapun dalam penelitian ini hanya mengkaji

tentang

asas

jujur

dalam

atau

memberikan

kebenaran'.

Tapi

yang

juga

lebih

tidak

luas,

berbuat

suatu

dalam tidak

tindak

Daerah, sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan


7

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru Republik Indonesia, oleh karena itu dalam

melakukan

daerah

dan

b. Pemberitahuan DPRD kepada

Pemilihan

kepala

KPUD

kepala

daerah

masa jabatan kepala daerah;

wakil

seharusnya dilakukan sinkron dengan

mengenai

c. Perencanaan

berakhirnya

penyelenggaraan,

pemilihan presiden dan wakil presiden,

meliputi penetapan tata cara dan

yaitu pemilihan secara langsung.

jadwal

Pemilihan umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk

pemerintahan

demokratis,

kuat,

dukungan

rakyat

mewujudkan

dan

yang

memperoleh

dalam

rangka

tujuan

sebagaimana

tahapan

pelaksanaan

pemilihan kepaala daerah dan wakil kepala daerah; d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS e. Pemberritahuan dan pendaftaran pemantau.

nasional

2. Tahap pelaksanaan, meliputi: a. Penetapan daftar pemilih;

yang

tercantum

dalam

Negara

Indonesia

yaitu

b. Pendaftaran dan penetapan calon

Undang-undang Dasar Negara Republik

kepala daerah dan wakil kepala

Indonesia Tahun 1945.

daerah;

konstitusi

c. Kampanye; Tahap-tahap

penyelenggaraan d. Pemungutan suara;

pemilihan kepala daerah dan wakil e. Penghitungan suara; dan kepala daerah meliputi sebagai berikut: f. Penetapan pasangan calon kepala 1. Masa persiapan, meliputi:

daerah dan wakil kepala daerah.

a. Pemberitahuan DPRD kepada Pemungutan kepala

daerah

suara

pemilihan

mengenai pasangan calon kepala daerah dan wakil

berakhirnya masa jabatan; JURNAL PPKn & HUKUM_________________________Vol.10, No.1 April 2015

8

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru kepala daerah diselenggarakan paling

semua jenis pelanggaran, kecuali yang

lambat satu bulan sebelum masa jabatan

telah ditetapkan sebagai tindak pidana,

kepala daerah berakhir.

termasuk dalam kategori pelanggaran

Dalam Pemilulkada partai politik

administrasi.

memiliki peranan yang sangat besar.

Contoh

Adapun fungsi partai politik dalam

tersebut misalnya ; tidak memenuhi

pilkada adalah sebagai suatu badan yang

syarat-syarat

bisa mengusulkan pasangan calon dalam

pemilu,

pilkada secara berpasangan baik oleh satu

pelanggaran

untuk

administratif

menjadi

peserta

menggunakan

fasilitas

pemerintah, tempat ibadah dan tempat

partai politik ataupun gabungan partai

pendidikan untuk berkampanye, tidak

politik. Dalam pelaksanaan pemilihan

melaporkan

umum kepala daerah dikenal dua bentuk pelanggaran yaitu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan umum dan bentuk

rekening

awal

dana

kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan dll. Sedangkan

dalam

252

pelanggaran pidana pemilihan umum.

Undang-Undang

Pasal 248 Undang-Undang Nomor 22

tentang tindak pidana pemilu sebagai

tahun

Pemilu

pelanggaran pemilu yang mengandung

mendefinisikan perbuatan yang termasuk

unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan

dalam pelanggaran administrasi adalah

tindakan yang dalam Undang-Undang

pelanggaran terhadap ketentuan Undang-

Pemilu diancam dengan sanksi pidana.

Undang Pemilu yang tidak termasuk

Sebagai contoh tindak pidana pemilu

dalam ketentuan pidana pemilu dan

antara lain adalah sengaja menghilangkan

ketentuan

dalam

hak pilih orang lain, menghalangi orang

Peraturan KPU. Dengan demikian maka

lain memberikan hak suara dan merubah

2007

lain

tentang

yang

diatur

Pemilu

Pasal


mengatur

9

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru hasil suara. Seperti tindak pidana pada

Research). Penelitian berbasis literatur

umumnya, maka proses penyelesaian

merupakan

tindak pidana pemilu dilakukan oleh

menggunakan literatur sebagai obyek

lembaga penegak hukum yang ada yaitu

kajian, seperti : buku-buku, majalah,

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

dokumen,

C.

memperoleh

penelitian

catatan,

dan

yang

kisah-kisah

sejarah dan lain- lain. Penelitian pustaka

METODE PENELITIAN Untuk

bentuk

gambaran

dalam konteks keilmiahan, maka dalam penelitian ini termasuk penelitian hukum

perpustakaan

ini

pengidentifikasian,

mencakup

penjelasan,

dan

penguraian secara sistematis tentang

data

dokumen-dokumen yang mengandung

sekunder, oleh karena itu pendekatan

informasi yang berkaitan dengan masalah

normatif

yang

yang

menggunakan

digunakan

normatif

analitis,

adalah yaitu

pendekatan

yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis akan

dengan

mengidentifikasikan sumber hukum yang

memberikan

menjadi dasar rumusan masalah, serta

teoritis maupun yuridis (hukum normatif)

mengkaji secara komperhensif analitis

mengenai asas jujur dalam pelaksanaan

bahan hukum primer dan bahan hukum

pemilihan umum walikota Pekanbaru

sekunder, guna menjawab permasalahan

tahun

yang dirumuskan, serta mendeskripsikan

implementasi

jawaban masalah secara lengkap, rinci,

kaitannya

jelas, dan sistematis.

tersebut.

Dalam penelitian sosial penelitian hukum normatif ini disebut juga sebagai penelitian

kepustakaan

gambaran

2011

baik

dengan dan

dengan

secara

menganalisis

keberadaan hukum

serta

normatif

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:

(Library


10

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru 1. Dokumentasi

yaitu

teknik

pengambilan data yang diperoleh melalui

bentuk angka-angka sebagaimana analisa data kuantitatif.

dokumen-dokumen.

Data dideskripsikan dan dianalisa

(dalam Windy Laila Winarto.

berdasarkan data sekunder dari bahan-

2010 : 40). Teknik ini digunakan

bahan hukum primer, bahan-bahan

untuk

hukum sekunder, maupun bahan-bahan

menganalisis

relevan

yang

lapangan.

diperoleh

Terutama

berupa

data-data di

data-data

dokumen-dokumen

hukum tersier, “ analisa data kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

terlampir, sebagaimana yang telah

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan

dijelaskan

efektif, sehingga memudahkan

pada

bagian

pembahasan jenis dan sumber

interprestasi data dan pemahaman hasil

data diatas.

analisis”.

2. Studi

kepustakaan

dilakukan

D.

HASIL DAN PEMBAHASAN

dengan cara menelaah berbagai

Pelaksanaan

pemilihan

umum

bahan bacaan yang berhubungan

walikota pekanbaru disengelenggarakan

dengan

seperti

ilmiah,

penelitian, jurnal,

makalah

laporan

dan

peraturan yang terkait. Sedangkan

umum

walikota

diberbagai daerah di Indonesia pada umumnya yang berdasarkan kententuan

yang

peraturan perundang-undangan terkait.

digunakan dalam penelitian ini adalah

Pada umumnya undangan-undangan yang

analisa

yaitu

dipakai sebagai landasan dan kunci

mendeskripsikan dan menganalisa data

pokok dalam penyelenggaraan pemilihan

dalam bentuk kalimat dan tidak dalam

umum kepala daerah yaitu Undang-

data

analisis

pemilihan

kualitatif,


11

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun

d. Pembentukan panitia pengawas,

penyelenggaraan pemilihan walikota dan

PPK,

wakil

dilaksanakan pada tanggal 18

walikota

di

kota

Pekanbaru

meliputi sebagai berikut: pada

masa

persiapan, meliputi: DPRD

daerah

berakhirnya

kepada mengenai

masa

jabatan,

dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2010 b. Pemberitahuan

DPRD

kepala

kepada

daerah,

padatanggal

9

sampai 16 Januari 2011. c. Perencanaan

penyelenggaraan,

meliputi penetapan tata cara dan jadwal

tahapan

pelaksanaan

pemilihan kepala

daerah dan

wakil kepala daerah, dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 18 Agustus 2010.

2010

pemantau. Tahap pelaksanaan, meliputi: a. Penetapan daftar pemilih oleh PPS, dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2011.

KPU mengenai berakhirnya masa

dilaksanakan

PPDP,

e. Pemberitahuan dan pendaftaran

a. Pemberitahuan

jabatan

dan

Oktober sampai 18 November

Penyelenggaraan

kepala

PPS

b. Pendaftaran

pasangan

calon

kepala daerah dan wakil kepala daerah,

dilaksanakan

pada

tanggal 3 sampai 9 Maret 2011. c. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta

penentu

nomor

urut,

dilaksanakan pada tanggal 4 April 2011. d. Kampanye, dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 14 Mei 2011. e. Pemungutan suara, dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011.


12

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru f. Penghitungan

suara,

pelaksanaan asas jujur yang merupakan

dilaksanakan pada tanggal 18

salah satu asas dasar dalam pelaksanaan

sampai 25 Mei 2011.

pemilukada yaitu sebagai berikut:

g. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemungutan

suara

pemilihan

pasangan calon walikota dan wakil walikota diselenggarakan paling lambat satu bulan sebelum masa jabatan kepala

Namun dari data yang penulis peroleh dari sumber penelitan, dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru yang telah diuraikan diatas, terjadi begitu banyak pelanggaran dari berbagai aspek baik pada masa dan

masa

pelaksanaan,

khususnya yang berkaitan dengan asas jujur dalam pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru. Adapun bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaran

dan menggunakan fasilitas negara yakni keterlibatan Walikota Pekanbaru yang telah melakukan kampanye diluar jadwal dengan mengundang 11 Camat dan 57 Lurah se Kota Pekanbaru yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau dan Pasangan

daerah berakhir.

persiapan

a). Pelaksanaan kampanye diluar jadwal

pemilukada

kota

pekanbaru yang tidak mencerminkan

calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011 – 2016 dengan calon

no urut 1. Walikota tersebut

memerintahkan kepada seluruh Camat dan Lurah untuk membantu kemenangan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2011–2016. calon no urut 1 termasuk memfasilitasi sosialisasi. Kegiatan tersebut dilakukan di rumah dinas pada tanggal 30 April 2011. Hal ini melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

sebagaimana diubah dengan Undang-


13

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru Undang Nomor 12 tahun 2008 yakni

tersebut juga sama dengan Peraturan

Pasal 78 Ayat (1) huruf h, Pasal 79 Ayat

Pemerintah

(4), Pasal 80 serta melanggar pasal-pasal

sebagaimana yang di ubah terakhir

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49

Tahun

tahun 2008 Pasal 72 Ayat (1), Pasal 75

2005

tentang

Pemilihan,

Nomor

6

Tahun

2005

Pengesahan

Pengangkatan,

Dan

Ayat (1), Peraturan KPU No 31 Tahun

Pemberhentian

Kepala

Dan

2008 Pasal 2, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal

Daerah

Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang

18;

di

Peraturan

d). Surat pemberitahuan waktu dan

Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 yakni

tempat pemungutan suara (undangan

pada Pasal 61 Ayat (3);

pemilih)

b). Perusakan atribut pemilu (kotak

nomor induk kependudukan, hal ini

suara) dan pemalsuan dokumen pemilu

melanggar pasal-pasal dalam Peraturan

hal ini melanggar Pasal 118 Ayat (2) dan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 72

Pasal 118 Ayat (3) UU No.32 Tahun

Tahun 2009 tentang pedoman tata cara

2004 serta Pelanggaran Peraturan KPU

pelaksanaan

No 31 Tahun 2008 pada pasal 2. pasal 5,

penghitungan suara pemilihan umum

pasal 11, pasal 18.

kepala daerah dan wakil kepala daerah di

c).

ubah

terakhir

Pencetakan

dengan

suara

tidak

mencantumkan

pemungutan

dan

tidak

tempat pemungutan suara sebagaiman

berdasarkan pada jumlah pemilih tetap

diubah terakhir dengan peraturan KPU

dan ditambah paling banyak 2,5% dari

nomor 15 Tahun 2010, yakni Pasal 15

jumlah

ini

Ayat (1), Pasal 15 Ayat (3), dan Pasal

melanggar pasal-pasal dalam UU 32

16. Serta Peraturan Komisi Pemilihan

pemilih

surat

yang

tersebut.

Hal

Tahun 2004 yakni Pasal 87 Ayat (1), hal


14

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru Umum Nomor 31 Tahun 2008 Pasal 2;

Etik yaitu di dalam Peraturan KPU No 31

dan Pasal 15.

Tahun 2008 pada pasal 2. pasal 5, pasal

e). Kotak suara ditemukan dalam kondisi

11, pasal 12, pasal 15, pasal 17, pasal 18.

rusak dikantor KPU, hal ini melanggar

g). Pelanggaran kode etik oleh anggota

melanggar pasal-pasal dalam UU No 32

panwaslu, yang melanggar Peraturan

Tahun 2004 yakni pada Pasal 118 Ayat

KPU No. 31 Tahun 2008 yaitu pada

(2), Pasal 118 Ayat Ayat (3) dan Pasal

Pasal 2, Pasal 5, Pasal 13 huruf, Pasal 13

119 ; Pelanggaran Administrasi yaitu di

huruf d , Pasal 13 huruf e, serta Pasal 13

dalam Peraturan KPU 16 Tahun 2010

huruf f. Peraturan Badan Pengawas

pada Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat 2, Pasal

Pemilu Republik Indonesia Nomor 11

29 Ayat (2); Pelanggaran Kode Etik yaitu

Tahun 2008 Pasal 33 Ayat (1); Pasal 33

di dalam Peraturan KPU No 31 Tahun

Ayat (2); Pasal 35 Ayat (1); Pasal 35

2008 pada pasal 2. pasal 5, pasal 11,

Ayat (3); Pasal 35 Ayat (5); Pasal 35

pasal 12, 17, 18.

Ayat (6)

f). Daftar pemilih tetap ganda, hal ini

Dari berbagai pelanggaran yang

melanggar pasal-pasal dalam UU No 32

telah diuraikan diatas, maka jelaslah

Tahun 2004 Pasal 72 Ayat (1) dan Ayat

bahwa

(2); PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana

penyelenggaraan

diubah terakhir kali dengan PP No 49

walikota Pekanbaru tahun 2011 belum

Tahun 2008 Pasal 18 Ayat (1) dan (2),

terimplementasi sebagai mana mestinya

Pasal 19 Ayat (4), Pasal 26, Pasal 28,

seperti yang diamanatkan oleh UU No.32

Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 31

Tahun 2004 dan berbagai peraturan

Ayat (1), Pasal 33 Ayat (1) Ayat (2) dan

perundang-undangan lainnya yang terkait

Ayat (3), Pasal 34 (1), Pelanggaran Kode

bahkan dapat dikatakan sangat tidak

penerapan asas

jujur

pemilihan


dalam umum

15

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru sesuai dengan yang seharusnya, karena

pemilu, Pencetakan surat suara tidak

begitu banyak terjadi pelanggaran yang

berdasarkan pada jumlah pemilih

terkait dengan asas jujur dalam pemilu.

tetap dan ditambah paling banyak

E.

2,5% dari jumlah pemilih tersebut,

SIMPULAN Dari analisa dan pemaparan di atas,

Surat

pemberitahuan waktu

dan

maka dalam penelitian ini dapat peneliti

tempat pemungutan suara (undangan

simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

pemilih) yang tidak mencantumkan

1.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum

nomor induk kependudukan, Kotak

pemilihan

Wakil

suara ditemukan dalam kondisi rusak

Gubernur, Pemilihan Bupati dan

dikantor KPU, Daftar pemilih tetap

Wakil Bupati, pemilihan Walikota

ganda, Pelanggaran kode etik oleh

dan Wakil Walikota

anggota panwaslu.

Gubernur

dan

Pekanbaru

Tahun 2011 yang dilaksanakan pada

2.

Dari berbagai pelanggaran yang

tanggal 18 mei 2011, banyak sekali

telah diuraikan diatas, maka jelaslah

terdapat pelanggaran terkait asas

bahwa penerapan asas jujur dalam

jujur diberbagai tahapan, baik pada

penyelenggaraan pemilihan umum

tahap persiapan maupun pada tahan

walikota Pekanbaru Tahun 2011

pelaksanaan. Adapun pelanggaran-

belum terimplementasi sebagai mana

pelanggaran yang terjadi adalah

mestinya seperti yang diamanatkan

sebagai

oleh UU No.32 Tahun 2004 dan

berikut:

kampanye

diluar

menggunakan

dan

jadwal

fasilitas

Perusakan atribut suara)

Pelaksanaan dan

Negara,

pemilu (kotak

pemalsuan

dokumen

berbagai

peraturan

undangan

lainnya

perundangyang

terkait

bahkan dapat dikatakan sangat tidak sesuai dengan yang


seharusnya,

16

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru karena

3.

begitu

banyak

Setelah

meneliti

lebih

lanjut

pelanggaran yang terkait dengan asas

mengenai penerapan asas jujur dalam

jujur dalam pemilu.

pelaksanaan pemilihan umum walikota

Banyaknya pelanggaran yang terjadi

Pekanbaru ditinjau dari Undang-undang

dalam peyelenggaraan pemilukada

Nomor 32 Tahun 2004, maka peneliti

walikota Pekanbaru Tahun 2011,

akan memberikan beberapa saran sebagai

maka dari itu Mahkamah Konstitusi

berikut:

yang

yang

1. Pemilu merupakan salah satu sarana

menyelesaikan

penyaluran aspirasi bagi rakyat serta juga

merupakan

lembaga

berwenang permasalah

4.

terjadi

membuat

merupakan sarana pendidikan politik

keputusan yakni membatalkan hasil

yang baik bagi rakyat, jadi apabila

rekapitulasi

suara

pemilu yang dilaksanakan penuh dengan

pemilukada Pekanbaru oleh KPU

pelanggaran dan kelicikan maka juga

Kota Pekanbaru.

akan

Sejalan

tersebut

penghitungan

dengan

Mahkamah pembatalan penghitungan Pekanbaru

Konstitusi hasil suara oleh

berimbas

pada

pembangunan

Keputusan

karakter bangsa, oleh karena itu peneliti

mengenai

mengharapkan pemilukada pada periode

rekapitulasi

berikutnya dapat berjalan dengan jujur

pemilukada

dan

KPU

tidak

terjadi

lagi

pelanggaran

Kota

diberbagai tahapan Pemilukada, sehingga

Pekanbaru, oleh karena itu juga

proses dalam pembelajaran politik dan

diputuskan

diadakan

pembangunan karakter bangsa juga dapat

Pemungutan Suara Ulang (PSU)

berjalan lebih baik dan sesuai dengan

Pemilukada Pekanbaru.

yang diharapkan.

harus


17

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru 2.

Hendaknya

seperti

masing-masing

KPU,

Panwaslu,

pihak Jajaran

5.Di harapkan kepada Lembaga pembuat dapat menyususn UU atau

peraturan

Pemerintahan Se-kota Pekanbaru serta

dapat yang dapat memberikan sanksi

pihak

dapat

terhadap pelanggar yang melangggar

bertindak sesuai dengan peraturan hukum

azaz-azaz Pemihan Umum khususnya

yang berlaku serta tidak melampaui batas

azaz kejujuran.

lainnya

yang

terkait

kewenangan yang seharusnya, sehingga kedepannya dapat tercipta pemilukada

DAFTAR PUSTAKA

yang bersih dan jujur.

Ahmad, Eddison., 2007. Metotologi Penelitian, Cendikia Insan, Pekanbaru.

3.

Hendak

dosen

sebagai

civitas

akademic dan mahasiswa sebagai agent of

change

diharapkan

responsif

dapat

terdapat

penyelenggaraan

lebih proses

pemilukada

karena

proses penyelenggaraan tersebut juga merupakan

bagian

dari

proses

pembelajaran politik. 4. Masyarakat selaku kontrol sosial hendaknya lebih berperan aktif dalam menanggapi pemilukada menciptakan

berbagai dan

juga

hal

terkait

bersama-sama

pemilukada

berlangsung lebih baik dan sukses.

yang

Assyidiqie, Jimlly. 1985. Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta. Bestari Prayoga dan Syam Syifillah (ed)., 2010. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam membanggun karakter Bangsa (Nation and Character Building) : Refleksi, Komitmen, dan Prospek. cet. Pertama, 2010. Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI, Bandung. Burhan Bungin., 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Darji

Darmodiharjo., 1991. Santiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1994. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.


18

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru Kansil C.S.T., 1983. Praktek Hukum Peratiran Perundang-Undangan Di Indonesia, Erlangga, Jakarta. Formatnews. 2011. MK Melakukan Penemuan Hukum Dalam Sengketa Pilkada Pekanbaru, Dalam http://www.formatnews.com diunduh tanggal 23 Oktober 2011. Kompasiana, Regional. 2011. Pemilihan Suara Ulang Pilkada Kota Pekanbaru Gagal Karena Tidak Ada Dana, Mana Mungkin?, dalam http://www.regional.kompasiana.co m diunduh tanggal 24 Oktober 2011. Hadi. Tujuan Penelitian Studi Kasus. Dalam http://penelitianstudikasus.blogspot .com diunduh tanggal 25 Oktober 2011. Mariam Budiardjo., 2003. Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Moh Koesno., 1986. Pokok Permasalah Hukum Kita Dewasa Ini, Rajawali, Jakarta. Muhammad Abdulkadir., 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Munasyaroh., 2011. Bentuk-bentuk Pelanggaran. Dalam http://munasyaroh.blogspot.com diunduh tanggal 25 Oktober 2011 Rasyidi, Lili., 1990. Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Robert, K.Yin., 2000. Studi Kasus (Desain Dan Metode), Rajawali Pers, Jakarta. Rozali Abdullah., 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan

Kepala Daerah Secara Langsung, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Suharsimi Arikunto., 1985. Prosedur Penelitian, Bina Aksara, Jakarta. Tunggal, Hadi Setia., 2005. UndangUndang Pembentukan PerundangPerundangan. Harvarindo, Jakarta. Eddy, Asnawi., 2005. Tinjauan hukum dan politik pemilihan kepala daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004, Dosen FH Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Fiza,

Risky Andriany Mart. 2010. Persepsi Mahasiswa Program Studi PPKn FKIP Universitas Riau Terhadap Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Di Kota Pekanbaru, Universitas Riau, Pekanbaru.

Hadiyah. Riwayati., 2009. Pengembangan Kantin Kejujuran Dalam Rangka Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Dasar Negeri Bertaraf Internasional (SDN BI) Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, Skripsi Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Program Studi PPkn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, Malang. Hendri, Budi Yanto., 2010. Implikasi Tugas Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/Phpu.Dvi/2008 Tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan), FH Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.


19

Zahirman, Asas Jujur, Pemilu Walikota Pekanbaru Indra, Yuda., 2007. Komunikasi Politik Dikota Pekanbaru (Studi Kasus Pelaksanaan MUSRENBANG Sebagai Sarana Penyaringan Aspirasi Di Kecamatan Tampan Tahun 2007), Universitass Riau, Pekanbaru. Nuruddin, Hady., 2010. PelanggaranPelanggaran Pilkada Dan Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, FH Universitas Wisnuwardhana Malang, Malang.

umum umum

oleh

komisi

pemilihan

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 17 tahun 2005 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 UUD Negara Republik Indonesia 1945

Pan, Mohamad Faiz., 2008. Putusan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Jawa Timur belajar dari sengketa pemilukada jatim, FH UI, Jakarta. Riri,

Nazriyah., 2008. Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Maluku Utara), FH UII. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara pemilihan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan KPU no. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggara pemilhan


20

PENERAPAN ASAS JUJUR DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM WALIKOTA PEKANBARU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004

Recommend Documents