PENERAPAN SANKSIPIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP BENDA CAGARBUDAYA DIPENGADILAN NEGERIKLATEN DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN *) Oleh: Winarno Budyatmojo ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh hakim pada pelaku tindak pida na terhadap benda cagar budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan sanksi ter
sebut. Derajat penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif dan merupakan penelitian hukum non doctrinal
dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Sleman. Teknik cuplikan de ngan cara Criterion Based Selection.Validasi data dengan Triangulasi. Analisis data dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terhadap benda-benda cagar budaya seperti pencurian, oleh hakim tidak selalu diputus dengan menggunakan UndangUndang Nomor 5Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya, tetapi lebih banyak diputus dengan KUHP. Hal ini disebabkah karena hakim dalam memutus perkara dengan mendasarkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, sedangkan surat dakwaan tersebut dibuat berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat
oleh penyidik (Polri). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan sanksi pidana antara lam adalah kualifikasi tindak pidana, obyek tindak pidana dan umur pelaku (anak-anak atau dewasa). I.
Pendahuluan
Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sebagaimana
sa dan kepentingan nasional. Di sisi lain, tuntutan
yangtercantum dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yangberbunyi "Pemerintah memajukan ke
yang mengalami transformasi dari bentuk agraris ke
budayaan nasional Indonesia". Sehubungan tersebut kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahanbahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bang sa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan
bangsa Indonesia. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dipelihara, dibina dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengalaman Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampumenjadi penggerak bagi perujutan citacita bangsa di masa depan. Benda-benda cagar budaya merupakan keka-
yaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi pemupukan kesadaran jati diri bang *
pembangunan dan sumber mata pencaharian bangsa industri memberikan alternatif pada bangsa Indone sia untuk menerima pengaruh dari luar. Sementara
kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya bendabenda cagar budaya masih sangat kurang, sehingga muncul banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran hukum atau gangguan di bidang cagar budaya yang antara lain berupa pencurian, pemindahan ataupun penyelundupan. Berdasarkan uraian di atas, maka telah dilaku
kan penelitian Penerapan Sanksi Pidana Pada Pelaku
Tindak Pidana Terhadap Benda Cagar Budaya Di Pengadilan Negeri Klaten Dan Pengadilan Negeri Sleman. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana terhadap benda cagar budaya dan fak tor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan sanksi pada pelaku tindak pidana terhadap benda cagar budaya tersebut. Tujuan pene litian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana terhadap benda cagar budaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi
Penelitian Dibiayai DIPUNS Tahun 1999/2000
42—
.
_
ISSN :0852-0941 Nomor 49 Tahun XIII September - Nopember 1999
