PENEGAKKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI INDONESIA

“PENEGAKKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI INDONESIA”

Penyusun : Fetty Marcella (S.2012.3188) Fransisca Okttaviani (S.2012.3190) Lisa Kristiana (S.2012.3193) Metta Setiawan (S.2012.3194) Nataria (S.2012.3197) Paramita Kurniawaty (S.2012.3199)

Akademi Sekretari Dan Manajemen Don Bosco Jln. Pulomas Barat V – Jakarta Timur 13210 Telp. ( 021 ) 4898774 Faks. ( 021 ) 4701190

DAFTAR ISI

PENEGAKKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI INDONESIA ........................ 1 I.

TUJUAN .......................................................................................................................................... 1

II. DASAR TEORI ................................................................................................................................ 1 III. PEMBAHASAN ............................................................................................................................... 1 IV. KESIMPULAN ................................................................................................................................. 2 V. SARAN ............................................................................................................................................. 3 VI. REFERENSI ..................................................................................................................................... 4

PENEGAKKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI INDONESIA

I.

TUJUAN Mengetahui pendapat masyarakat mengenai penegakkan hukum di pemerintahan Indonesia

II.

DASAR TEORI Tata pemerintahan, khususnya reformasi di bidang penegakan hukum dan peradilan, tetap merupakan salah satu tantangan terbesar pembangunan jangka menengah bagi konsolidasi demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Selama era reformasi yang dimulai sejak tahun 1998 berbagai upaya reformasi peradilan telah dilakukan , akan tetapi perubahan secara sistematis dan mendasar dari lembaga-lembaga penegak hukum tetap berjalan lambat dimana kepolisian dan lembaga peradilan dipandang sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Tidak seperti bidang pemerintahan lainnya yang telah terdesentralisasi kewenangannya, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman masih tersentralisasi di pusat dan bersifat hierarkis. Dalam upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih independen dan dapat dipertanggungjawabkan serta mendukung supremasi hukum, pemerintah membentuk sebuah lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi dan jajaran lembaga pengawas independen untuk reformasi peradilan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dimana momentum untuk reformasi diamati. Dukungan Komisi Eropa dalam sektor Penegakan Hukum dan Peradilan dirancang untuk menanggapi prioritas-prioritas pemerintah – memberantas korupsi, meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan memberantas kejahatan transnasional.

III.

PEMBAHASAN Penegakkan hukum di Indonesia masihlah sangat memprihatinkan karena banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh “oknum-oknum” di dalam pemerintahan tetapi pemerintah sendiri tidak melakukan tindakan apapun. Hal ini tentu saja dapat membuat masyarakat kecewa dan merasa tidak adil. Dan tentu saja masalah ini sangat penting untuk masyarakat dikarenakan hukum adalah suatu peraturan yang berisi larangan untuk mengatur tingkah laku manusia yang dibuat oleh pihak yang berwenang atau pemerintahan. Dan jika pemerintahan itu sendiri “berantakan”, tentu saja pemerintah tidak akan dihargai oleh masyarakat dan bahkan Negara lain. Karena hukum dibuat untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan

1

keselerasan dalam hidup atau dengan kata lain untuk mencegah terjadinya kekacauan dan lain sebagainya dalam hidup. Para penegak hukum di pemerintahan Indonesia bisa dikatakan penuh dengan nuansa KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Penegakkan hukum di Indonesia ini masihlah membuat masyarakat memiliki niat melanggar aturan. Apabila ada masyarakat yang melanggar aturan, maka masyarakat yang awalnya tidak melanggar aturan setelah melihat masyarakat yang melanggar yang tidak ditindak lanjuti dengan seharusnya maka masyarakat tersebut akan ikut-ikutan untuk melanggar aturan. Oleh karena itu, masih bisa dilihat bahwa penegakkan hukum di Indonesia belum berjalan dengan efektif. Salah satu contohnya adalah hukum yang tidak ditangani dengan baik karena masih memiliki campur tangan dari pihak luar, contohnya dari jabatan seseorang atau uang. Seharusnya penegakkan hukum diharuskan bersifat “ada”, yaitu hukum yang bersifat mutlak, yang artinya bersih, jujur, dan murni. Tentu saja penegakkan hukum harus saling menghargai dan saling menghormati apa yang sudah diputuskan bersama. Karena hukum dibuat pasti ada yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan tergantung kepentingannya. Dan pemerintah sendiri harus mengambil sikap tegas dalam mengambil tindakan dan tidak mengambil pendapat sendiri tanpa campur tangan dari masyarakat. Berdasarkan pendapat masyarakat, adapun solusi yang harus diubah oleh pemerintah, sebagai berikut: 1. Hukum harus tegas dalam mengambil tindakan. 2. Pemerintah harus lebih komunikatif kepada masyarakat dalam mengambil keputusan. 3. Manusia harus taat kepada Tuhan. 4. Masyarakat perlu dibina untuk taat kepada hukum pemerintahan di Indonesia. 5. Masyarakat harus memiliki kesadaran dalam diri sendiri untuk mentaati hukum. 6. Penegakkan hukum harus lebih tertata. 7. Memiliki sangsi yang berat dan tegas untuk setiap pelanggar. Hukum seharusnya untuk ditaati bukan untuk dilanggar oleh masyarakat, karena di Indonesia memiliki kebiasaan seperti “hukum hanyalah hukum yang tertulis, bukan hukum yang untuk ditaati.”

IV.

KESIMPULAN Kesimpulan dari hasil wawancara adalah sebagai berikut : 1) Pemerintah memiliki peranan penting dan sangat strategis dalam penegakan dan pembinaan hukum nasional yang adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 2) Pembinaan hukum nasional harus memperhitungkan dan mempertimbangkan hukum-hukum yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat mayoritas.

2

3) Beberapa aspek yang sudah berlaku positif dalam NKRI, namun yang menjadi tuntutan bagi masyarakat adalah hukum pidana yang belum mencerminkan perlindungan hak asasi manusia. 4) Pemerintah melalui lembaga peradilan Negara dan semua unsur penegak hukum harus betul-betul menegakkan hukum secara adil, sehingga yang bersalah divonis salah, dan yang benar memperoleh pengakuan. V.

SARAN Kepada semua pihak penyelenggara Negara diharapkan, agar : 1) Menjadikan masyarakat sebagai tujuan pembangunan, yakni bahwa pembangunan yang dilakukan adalah untuk kesejahteraan rakyat. 2) Tidak menjadikan rakyat sebagai sumber pendapatan Negara. 3) Mengupayakan semaksimalnya kekayaan alam NKRI sebagai sumber pendapatan Negara, bukan pendapatan pihak tertentu. 4) Penegakkan hukum benar-benar dilaksanakan sebagai sebuah amanah Tuhan YME untuk kesejahteraan rakyat.

3

VI.

REFERENSI

Nama Pewawancara Masalah Tanggal Nama yang diwawancarai Jabatan

: : : : :

Metta Setiawan Penegakkan Hukum di Indonesia oleh Pemerintah 22 November 2013 Widyastuti Listyawati, S.Sos Pustakawan

Pertanyaan : 1. Apakah Ibu menganggap masalah ini penting? Mengapa?  Penting, supaya penegakkan hukum sesuai dengan HAM agar tidak ada yang dirugikkan dan tidak ada yang diuntungkan. Kalau diuntungkan kan memang diharuskan bahwa hidup itu fine-fine aja, tetapi kalau dirugikan supaya orang itu tidak tertekan dan tidak merasa sesuatu yang dilakukan itu terpaksa. 2. Apakah menurut Ibu masalah ini dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain? Mengapa?  Penting, jadi setiap masyarakat yang menghendaki dunia ini berjalan dengan baik itu penting dengan penegakkan hukum. Jadi, seharusnya supaya semua berjalan lancar dan baik itu seharusnya walaupun dalam hati dan manusiawi tidak cocok, tetapi punya keharusan saling menghargai, saling menghormati apa yang sudah diputuskan bersama yaitu itu tadi namanya penegakkan hukum. Jadi, jika memang harusnya A ya A, suka tidak suka ya A. Karena hukum itu dibuat pasti ada yang merasa dirugikkan dan ada yang merasa diuntungkan tergantung kepentingannya. 3. Kebijakan apakah yang harus dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut?  Ya otomatis penegakkan hukum harus lebih tertata, kemudian untuk mengikuti itu harus ada sangsi hukum. Nah, sekarang kalau sangsi hukum itu merasa “kecil” maka orang akan melanggar terus, tetapi kalau sangsi hukum itu “berat”, orang merasa bahwa saya melanggar, maka otomatis orang akan berhati-hati dan tidak ada keinginan untuk melanggar.

4


: : : : :

Nataria Penegakkan Hukum di Indonesia oleh Pemerintah 19 November 2013 Muller Sagala

Mantan Kementrian Keuangan dan sekarang menjabat sebagai Direktur Asekma Don Bosco

Menurut beliau yang pernah bekerja di Kementrian Keuangan, penegakkan hukum di Indonesia harus tegas. Serta hukumnya harus jelas. Dianggap penting penegakkan hukum tersebut karena punya dampak. Dampak :   

Kalau kita plin – plan, maka tidak dihargai oleh negara lain. Jika pemerintah plin – plan dalam bertindak apalagi masyarakatnya. Salah satu contoh yang dapat diambil adalah penyadapan oleh Australia. Dan bila tidak tegas, value kita akan turun. Kalau ada investor ke Indonesia terjadi kekacauan, nanti bisa diomongin tidak baik kepada investor lainnya sehingga negara kita terancam.

Kenapa dianggap penting penegakkan hukum ini ?  Karena kita yang punya negara. Setiap warga negara menaati peraturan dan pemerintah. Hukum harus dijalankan. Siapa pun yang melakukan kesalahan, harus dihukum. Tidak ada perbedaan dia anak selebriti / orang penting. Contoh negara yang memiliki hukum bagus yaitu: Singapore.

5


: : : : :

Lisa Kristiana Penegakkan Hukum di Indonesia oleh Pemerintah 19 November 2013 Danny Business Consultant

Pertanyaan : 1. Apakah bapak menganggap masalah ini sangat penting ? Mengapa ?  Jelas sangat penting karena apa bila tidak ada penegakan hukum di indonesia maka kesatuan NKRI tidak dapat dipertahankan, penegakan hukum diadakan untuk mengatur dan memberikan kelancaran dalam berjalannya suatu ketata negaraan. 2. Apakah menurut bapak masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain ? Mengapa ?  Tentu sangat penting dikarenakan apabila masyarakat dan warga lain tidak diatur dengan adanya hukum maka tidak ada acuan mereka dalam bermasyarakat , masyarakat akan bertindak semena-mena dan tidak ada kekuatan untuk mengaturnya itulah mengapa hukum sangat di perlukan. 3. Kebijakan apakah yang harus dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut ?  Untuk hal yang satu ini pemerintah seharusnya lebih komunikatif kepada masyarakat membicarakan bagai mana dan baiknya itu kepada masyarakat langsung. Jadi pemerintah tidak arogan dengan membuat peraturan sendiri tanpa ada campur tangan dari masyarakat.

6


: : : : :

Fetty Marcella Penegakkan Hukum di Indonesia oleh Pemerintah 22 November 2013 Putra Agency Properti

1. Menurut bapak bagaimana hukum di pemerintahan Indonesia ini ? Sangat memprihatinkan karena semua permasalah yang akan di selesaikan itu selalu tidak jelas. Para penegak hukum kita tidak tegas mentalnya sangatlah rapuh dan penuh dengan nuansa KKN (Krupsi, Kolusi dan Nepotisme). Jadi kita tidak bisa mengharapkan penegakakan hukum yang adil dan kepastian hukum. Karena yang benar menjadi salah dan salah menjadi benar. 2. Apakah bapak menganggap masalah ini penting ? Sangat penting karena banyak kejadian yang menunjukan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum berjalan efektif . Mengapa dikatakan belum efektif ? Dimulai dari tindakan pidana yang diberikan oleh kalangan bawah sampai menengah ke atas. Dari golongan itulah yang membedakan pemberian hukuman di Indonesia saat ini. 3. Apakah menurut Bapak masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain ? Sangat penting , karena hukum di Indonesia harus tegas , kita harus banyak melihat diantara nya banyak permasalahan tersebut suatu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam awam adalah adanya inkonsistensi Mengapa pak tidak konsisten ? Ya tidak itu karena hukum di Indonesia itu tidak tegas nanti di jalankan nanti tidak dijalankan seperti itu. Contoh masalah akibat dari penyelewangan penegakan hukum yaitu korupsi yang semakin meraja rela. Mereka tidak akan pernah takut apabila ketahuan telah melakukan tindakan korupsi. Karena para koruptor dapat membagikan hasil korupsi kepada polisi, hakim, jaksa, maupun pengacara agar mereka mndapatkan hukuman yang ringan. Bahkan yang saya lihat berita di televisi para koruptor memang di penjara tetapi mereka mendapatkan perlakuan yang khusus di dalam penjara. Seperti ruangan yang VIV. Jadi para koruptor itu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal seperti apa yaitu seperti maling sandal atau orang-orang miskin lainnya jadi hukum di Indonesia itu tidak adil seperti itu menurut saya tadi bilang dari awal carut marut yaitu kurang tegas ya di Indonesia si harus ada penegakan hukum yang benar karena masyarakat Indonesia harus mentaati peraturan hukum yang ada di Indonesia karena tidak sendiri bersama-sama, karena seluruh warga Negara Indonesia itu patut mentaati peraturan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia. 4. Kabijakan apa yang harus dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut ? Kebijakan itu dari pemerintahnya sendiri itu harus di jalankan harus mengambil tindakan tersebut . Contoh Tindakan misalnya seperti apa ? Pengambilan itu sendiri harus tegas atas peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah itu di Indonesia bagaimana nah itu yang harus dijalankan.

7

Narasumber

: Adi Wibowo (Marketing)

Date

: Senin, 25 November 2013

Penegakkan Hukum di Pemerintahan Indonesia

1. Bagaimana penegakan hukum di pemerintahan Indonesia? kurang baik, karena banyak korupsinya. 2. Apakah masalah ini penting ? Mengapa ? Penting. Kalau hukum bisa dibayar pake duit buat apa ada hukum mendingan pake hukum rimba. 3. Apakah masalah ini juga dianggap penting oleh masyarakat lain? Mengapa ? Penting. Hukum kalau bisa pake duit semuanya gampang. Contohnya: apa-apa semuanya menggunakan duit. Mendingan hukum tidak usah ada Alasannya: karena, orang-orang jaman sekarang sudah pada suka duit hukumnya. Dari yang bawah sampai atas seperti mahkama konsitusi aja sudah menggunakan duit. 4. Kebijakan apakah yang harus dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah tersebut? Manusia harus taat kepada Tuhan dan kemudian harus dibina kembali orang-orangnya, supaya bisa tegak kepada hukum di pemerintahan Indonesia.

8

Narasumber

: Agung Purwanto (Mahasiswa UMB)

Date

: Senin, 25 November 2013

Penegakkan Hukum di Pemerintahan Indonesia

1. Bagaimana penegakan hukum di pemerintahan Indonesia ? Sangat kurang memuasakan. Pernah terjadi diberita anak kecil menyolong sandal jepit dipenjara 5 tahun, sedangkan koruptor beberapa milliard saja cuma beberapa tahun atau cuma 1 tahun, malah bisa dikurangin tututannya. 2. Mengapa menganggap hal itu penting ? Karena, hukum itu sebenarnya dibuat untuk membatasi seseorang melakukan perbuatan yang lebih dari luar kewajaran. Jadi kalau hukum itu seharusnya bersifat ada tetapi hukum itu harus bersifat mutlak artinya bersih, jujur, dan murni. Hukum itu perlu, supaya orang-orang idak keluar dari sistem. 3. Apakah masalah ini juga dianggap penting oleh warga masyarakat yang lain ? mengapa? Penting. Hukum itu untuk ditaati tetapi bagi warga Negara Indonesia hukum itu dilanggar karena di Indonesia sudah punya tabiat “hukum hanya hukum, apa yang tertulis. Bukan apa yang ditindaki seperti kasus pelanggaran jalur busway, dikenakan denda Rp 1.000.000. Tapi coba dilihat di daerah ragunan. Pengadara motor yang melawati jalur busway malah bergotong-royong berarti hukum hanyalah tertulis saja bukan sebagai dihendaki. 4. Kebijakan apakah yang harus dibuat oleh pemerintah untuk menangani masalah ini ? Kembali lagi kemasyarakatnya. Apakah masyarakatnya mau ntuk mentaati peraturan tersebut. Percuma hukum dibuat, kalau masyarakatnya sendiri masih tidak mau mentaati. Semua itu kembali dari pribadi diri sendiri. diri sendiri harus sadar bahwa hukum itu ada dan hukum itu untuk ditaati.

9

PENEGAKKAN HUKUM OLEH PEMERINTAH DI INDONESIA

Recommend Documents