KETIDAKADILAN HUKUM DI INDONESIA
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Disusun Oleh Nama: Angga Ramadhan S Nim:11.11.5094 Kelompok D 11-S1TI-07
Drs.Tahajudin Sudibyo
ABSTRAK
-
Sistem hukum di Indonesia harus diperbaiki dari dasarnya agar dapat berjalan lebih baik dan adil
-
Aparat yang berhubungan dengan sistem hukum tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan warganya,harus berbuat seadil-adilnya
-
Fakultas – fakultas hukum lebih memfasilitasi para calon-calon penegak hukum agar para calon tersebut memiliki keahliaan sehingga dapat mengatur Negara dengan benar.
1
BAB I
A.Latar Belakang Masalah Dalam persoalan hukum di Indonesia saat ini,dirasakan adanya ketidak kepaercayaan masyarakat terhadab pemerintah.Hal tersebut diakibatkan karena sistem hukum yang dirasa berjalan tidak adil,juga menyimpang dengan sila keadilan sosilal bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakkan hukum di Indonesia sudah lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat di Indonesia.Bagaimana tidak, karena persoalan keadilan telah lama diabaikan bahkan di fakultas-fakultas hukum hanya diajarkan bagaimana memandang dan menafsirkan peraturan perundang-undangan. Persoalan keadilan atau yang menyentuh rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia.Hal ini menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam kontek penegakkan hukum.Para hakim yang notabene merupakan produk dari sekolah-sekolah hukum yang bertebaran di Indonesia tidak lagi mampu menangkap inti dari semua permasalahan hukum dan hanya melihat dari sisi formalitas hukum.Sehingga
tujuan
hukum
yang
sesungguhnya
malah tidak
tercapai.
Sebagai contoh,seluruh mahasiswa hukum atau ahli-ahli hukum mempunyai pengetahuan dengan baik bahwa kebenaran materil, kebenaran yang dicapai berdasarkan kesaksian-kesaksian, adalah hal yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana. Namun, kebanyakan dari mereka gagal memahami bahwa tujuan diperolehnya kebenaran materil sesungguhnya hanya dapat dicapai apabila seluruh proses pidana berjalan dengan di atas rel hukum. Namun pada kenyataannya proses ini sering diabaikan oleh para hakim ketika mulai mengadili suatu perkara. Penangkapan yang tidak sah, penahanan yang sewenang-wenang, dan proses penyitaan yang dilakukan secara melawan hukum telah menjadi urat nadi dari sistem peradilan pidana. Hal ini terutama dialami oleh kelompok masyarakat miskin. Itulah kenapa, meski dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, prinsip
persamaan
di
muka
hukum
gagal
dalam
pelaksanaannya.
Kebenaran formil, kebenaran yang berdasarkan bukti-bukti surat, adalah kebenaran yang ingin dicapai dalam proses persidangan perdata. Namun, tujuan ini tentunya tidak hanya melihat keabsahan dari suatu perjanjian, tetapi juga harus dilihat bagaimana keabsahan tersebut dicapai dengan kata lain proses pembuatan perjanjian justru menjadi titik penting dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan kebenaran
2
formil tersebut. Namun,pengadilan ternyata hanya melihat apakah dari sisi hukum surat-surat tersebut mempunyai kekuatan berlaku yang sempurna dan tidak melihat bagaimana
proses
tersebut
terjadi.
Persoalan diatas makin kompleks, ketika aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat) juga mudah atau dimudahkan untuk melakukan berbagai tindakan tercela dan sekaligus juga melawan hukum. Suatu tindakan yang terkadang dilatarbelakangi salah satunya oleh alasan rendahnya kesejahteraan dari para aparat penegak hukum tersebut (kecuali mungin advokat). Namun memberikan gaji yang tinggi juga tidak menjadi jaminan bahwa aparat penegak hukum tersebut tidak lagi melakukakn tindakan tercela dan melawan hukum, karena praktek-praktek melawan hukum telah menjadi bagian hidup setidak merupakan pemandangan yang umum dilihat sejak mereka
duduk
di
bangku
mahasiswa
sebuah
fakultas
hukum.
Persoalannya adalah bagaimana mengatasi ini semua, tentunya harus dimulai dari pembenahan sistem pendidikan hukum di Indonesia yang harus juga diikuti dengan penguatan kode etik profesi dan organisasi profesi bagi kelompok advokat, pengaturan dan penguatan kode perilaku bagi hakim,jaksa, dan polisi serta adanya sanksi yang tegas terhadap setiap terjadinya tindakan tercela, adanya transparansi informasi hukum melalui putusan-putusan pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat,dan adanya kesejahteraan dan kondisi kerja yang baik bagi aparat penegak hukum.
B.Rumusan Masalah -
Bagaimankah seharusnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia?
-
Upaya – upaya apa saja yang harus harus dilakukan pemerintah agar hukum di indonisia dapat berjalan dengan adil dan benar?
3
BAB II
C.Pendekatan Historis Hukum di Indonesia sudah berjalan sangat lama sejak berdirinya Negara Republik Indonesia.para petinggi Negara sudah mulai membuat sitem untuk mengatur Negara,kemudian terbentuk lah hukum – hukum yang telah didasari oleh UUD 1945.Didalam undang – undang 1945 terdapt pasal – pasal yang berfungsi sebagai dasar untuk mengatur hukum yang berjalan sampai sekarang ini.Hukum di Indonesia mengalama banyak perubahan penggantian pasal- pasal dalam UUD 1945.hukum diindonesia terbagi atas beberapa periode yaitu:
Periode Kolonialisme
Periode kolonialisme terbagi ke dalam tiga tahapan besar, yakni: periode VOC, Liberal Belanda dan Politik etis hingga penjajahan Jepang.Pada periode ini Indonesia memiliki hukum yang diatur ole para Negara penjajah.Dimasa ini hukum di indonesia sangat memberatkan rakyat Indonesia,karena hukum yang dibuat memang bertujuan untuk memperbudak rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Negara penjajah. a.
Periode VOC
Pada masa pendudukan VOC, sistem hukum yang diterapkan bertujuan untuk: 1) Kepentingan ekspolitasi ekonomi demi mengatasi krisis ekonomi di negeri Belanda; 2) Pendisiplinan rakyat pribumi dengan cara yang otoriter; dan 3) Perlindungan terhadap pegawai VOC, sanak-kerabatnya, dan para pendatang Eropa. Hukum Belanda diberlakukan terhadap orang-orang Belanda atau Eropa. Sedangkan bagi pribumi, yang berlaku adalah hukum-hukum yang dibentuk oleh tiap-tiap komunitas secara mandiri. Tata pemerintahan dan politik pada zaman itu telah meminggirkan hak-hak dasar rakyat di nusantara dan menjadikan penderitaan yang mendalam terhadap rakyat pribumi di masa itu. b.
Periode liberal Belanda
4
Pada 1854 di Hindia Belanda diterbitkan Regeringsreglement (selanjutnya disebut RR 1854) atau Peraturan tentang Tata Pemerintahan (di Hindia Belanda) yang tujuan utamanya melindungi kepentingan kepentingan usaha-usaha swasta di negeri jajahan dan untuk pertama kalinya mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari kesewenang-wenangan pemerintahan jajahan. Hal ini dapat ditemukan dalam (Regeringsreglement) RR 1854 yang mengatur tentang pembatasan terhadap eksekutif (terutama Residen) dan kepolisian, dan jaminan terhadap proses peradilan yang bebas. Otokratisme administrasi kolonial masih tetap berlangsung pada periode ini, walaupun tidak lagi sebengis sebelumnya. Namun, pembaruan hukum yang dilandasi oleh politik liberalisasi ekonomi ini ternyata tidak meningkatkan kesejahteraan pribumi, karena eksploitasi masih terus terjadi, hanya subyek eksploitasinya saja yang berganti, dari eksploitasi oleh negara menjadi eksploitasi oleh modal swasta. c.
Periode Politik Etis Sampai Kolonialisme Jepang
Kebijakan Politik Etis dikeluarkan pada awal abad 20. Di antara kebijakan-kebijakan awal politik etis yang berkaitan langsung dengan pembaharuan hukum adalah: 1) Pendidikan untuk anak-anak pribumi, termasuk pendidikan lanjutan hokum 2) Pembentukan Volksraad, lembaga perwakilan untuk kaum pribumi 3) Penataan organisasi pemerintahan, khususnya dari segi efisiensi 4) Penataan lembaga peradilan, khususnya dalam hal profesionalitas 5) Pembentukan peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada kepastian hukum.
Periode Demokrasi Liberal UUDS 1950 yang telah mengakui hak asasi manusia. Namun pada masa ini
pembaharuan hukum dan tata peradilan tidak banyak terjadi, yang ada adalah dilema untuk mempertahankan hukum dan peradilan adat atau mengkodifikasi dan mengunifikasinya menjadi hukum nasional yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan tata hubungan internasional. Kemudian yang berjalan hanyalah unifikasi peradilan dengan menghapuskan seluruh badan-badan dan mekanisme pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan negara, yang ditetapkan melalui UU No. 9/1950 tentang Mahkamah Agung dan UU Darurat No. 1/1951 tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.
5
D.Pembahasan Cara melaksanakan hukum di indonesia dirasa kurang berjalan adil.hukum yang yang berjalan diindonesia belum cukup untuk mengatasi masalah yang ada.Untuk mengatasi hukum di Indonesia harus dibenahi mulai dari dasar yaitu dari sdm. Seharusnya lembaga lembaga hukum di Indonesia ditempati oleh orang orang yang benar benar memiliki kualitas dalam bidang hukum.Dengan adanya sumber daya manusia yang memang memiliki skill di bidang tersebut,memungkinkan hukum dapat berjalan dengan lebih baik. Negara juga sebaiknya mendirikan suatu lembaga yang mengkhususkan pendidikan di bidang hukum.Agar tidak kekurangan kualitas SDM dibidang di bidang hukum.Dengan demikian akan memunculkan sdm yang berkualitas. Kualitas hukum diindonesia juga masih kurang.Banyak hukum – hukum yang masih tidak jelas,kurangnya kinerja pemerintah dalam membuat suatu hukum berakibat kualitas hukum diindonesia memburuk.Bahkan hukum diindonesia dapat dijual belikan,yang bersalah menjadi benar sedangkan yang benar menjadi salah.sehingga tidak memberikan efek jera.Berikut factor –faktor lemahnya hukum diindonesia -
Produk Hukum Hukum yang ada di Indonesia saat ini sebenarnya merupan hasil rancangan dari para penjajah Indonesia khususnya belanda.Karena sangat lamanya belanda menjajah Indonesia dengan misinya yaitu misi ekonomi,agama dan menegakkan hukum.HUkum yang dibuat oleh belanda memiliki kelemahan karena pada dasarnya hukum tersebut untuk orang eropa dan sangat tidak sesuai jika diterapkan bagi orang pribumi.Sehingga produk hukum belanda tidak sesuai dengan hukum Indonesia saat ini.Jika hukum tersebut akan diterapkan maka harus direvisi,dilengkapi dan ditambah.
-
Aparat Penegak Hukum Aparat penegak hukum di Indonesia terdiri dari polisi,jaksa dan hakim.Mereka memiliki lembaganya masing – masing namun memiliki jalurkoordinasi yang sama.Kepolisian bertugas sebagai lembaga yang melayani kepentingan masyarakat sekaligus sebagai pengayom masyarakat tapi pada kenyataannya
6
lembaga tersebut justru terkesan manakutkan dimata masyarakat.Hal tersebut terjadi karena citra yang dibentuk oleh anggota kepolisiaan memang sangat buruk.Tidak hanya kepolisiaan yang bermasalah ,namun juga para jaksa juga tidak lput dari masalah – masalah yang meresahkan rakyat. Banyak jaksa yang tergiur dengan
materi yang ditawarkan oleh para tersangka yang berani
membayar tinggi kepada jaksa dan penyidik agar kasusnya dihentikan.Bahkan banyak
kasus
–
kasus
yang
dengan
sengaja
tidak
dilimpahkan
kepengadilan.Departemen kehakiman sampai saat ini belum mampu mengatasi praktek kecurangan oleh para hakim.Juga adanya mafia peradilan,begitu banyak kasus yang di vonis hukuman yang tidak sesuai.Hal tersebut dikarenakan hakim memberikan vonis tanpa dasar dan hanya sesuai dengan hati para hakim.Hakim menjatuhkan vonis buakan berdasarkan berat ringan kasus melainkan besar kecil tersangka membayarkan uang padanya malalui pengacaranya. Karena pengacara sekarang cenderung berperan sebagai makelar kasus. -
Sanksi/Hukuman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hingga saat ini belum banyak berubah sejak penjajahan belanda sehingga hukum di Indonesia kurang memberi efek jera dan menyadarkan masyarakat. Begitu banyak peraturan hukum yang dibuat oleh para penegak hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat,tetepi kenyataannya meskipun hukum tersebut di buat beserta sanksinya tetapi tetap saja peraturan tersebut dilanggar dikarenakan aparat pemerintah dan aparat tidak brsungguh – sungguh dalam menegakkannya. seharusnya hkum dibuat secara tegas dan jelas agar rakyat jugamengetahui
akibat jika melanggar hukum serta memberi efek jera bagi para pelanggar hukum.Pemerintah juga harus meningkatkan kinerjanya agar hukum dapat dislesaikan dengan baik jika hukum yang ada sudah benar ,maka sitem hukum akan berjalan dengan adil dan benar.Maka hal tersebut sesuai dengan pancasila sila keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.Hukum merupakan ladasan suatu Negara oleh sebab itu harus dijalankan dengan benar dan adil.
7
BAB III
E.Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Bahwa Negara bertujuan melindungi segenab bangsa Indonesia.Hal tersebut menjelaskan bahwa Negara harus mampu menciptakan keamanan dan ketertiban kehidupan warga negaranya sehingga peraturan yang dibuat wajib dipatuhi oleh warga negaranya juga dapat menekan tindakan kriminalitas didalam kehidupan berbabngsa dan bernegara Saran -
Pemerintah dan kepolisian agar membenahi kinerjanya menjadi lebih baik.
-
Berantas para makelar kasus dan hukum dengan hukuman seberat beratnya agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi.
-
Sanksi harus dibuat lebih tegas tidak pandang bulu
F.Daftar Pustaka Pranarka,
A.W.M.,
Sejarah
Pemikiran
Tentang
Pancasila,
CSIS.,Cetakan
Pertama,Jakarta, 1985. Ramlan, M. Prof., Drs., Morfologi, CV Karyono, Yogyakarta,1983 Kansil, C.S.T., Drs. S.h., Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Cet. 7., Pradnya Paramita, Jakarta, 1980
8
