PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN Oleh : Abd.Hadi.SH

Jurnal Ummul Qura Vol III, No. 2, Agustus 2013

92

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 1 Oleh : Abd.Hadi.SH., MH 2 A. PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menunjung tinggi hak asasi menusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu hak-hak dan martabat kemanusiaan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya tata kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera tanpa ada diskriminasi kepada seluruh masyarakat. Tetapi dalam kenyataanya hal itu belum sepenuhnya terwujud, terbukti dengan masih banyak terjadinya kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan, yang lebih ironis lagi hal itu sebagian besar jutru terjadi dalam lingkup rumah tangga mereka sendiri. Harus disadari bahwa perbuatan tersebut adalah pelanggaran hukum oleh karenanya harus dilawan dan dihapuskan. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya yang tejadi dalam rumah tangga, pada kenyataanya dilakukan dihampir semua lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkat pendidikan, strata ekonomi, maupun latar belakang pendidikan, bahkan para pelaku kekerasan tersebut yang kebanyan adalah suami, mantan suami, orang tua, anak, dan majikan merupakan orang-orang yang sangat dekat dengan korban dan seharusnya melindunginya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga atau masih dalam istilah lain disebut domestic violence sudah menjadi fenomena sosial yang melanda sebgaian besar masyarakat, bahkan hal itu sudah terjadi secara iniversal diseluruh belahan Tema diangkat sebagai bahan Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat, yang disampaikan dalam rangka Penelitian dan Pemgabdian masyarakat, yang selanjutnya diangkat sebagai Jurnal. 2 Penulis adalah Dosen Akhwal al-Syakhsyiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qosim (STAIRA) Lamongan 1


93

dunia. Mengenai kenyataan tersebut Aziz Hoesien, mengatakan : Kekerasan terhadap perempuan bukanlah masalah yang terjadi di Indonesia saja, tetapi juga menjadi masalah perempuan di seluruh dunia. Untuk itu msalah kekerasan terhadap perempuan merpakan salah satu dari 12 Critical area of concern hasil pertemuan kongres perempuan sedunia ke 4 di Beijing tahun 1995. Padahal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Menghendaki adanya keserasian d an kerukunan dalam rumah tangga. Mengenai hal ini sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan atas Undang-undang No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga : “Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Psal 29 Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan demikian setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuhkan kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga”. Mengatakan hal itu, Muthia Farida Hatta Mengutarakan Pendapatnya bahwa “Permsalahan kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) terlebih Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap kemanusiaan, artinya, ia tidak bisa didiamkan namun harus dilawan dan dihapuskan. Karena tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari waktu ke waktu tidak semakin berkurang tetapi justru semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Perkembangan yang demikian tentu sangat meresahkan dan menimbulkan kekhwatiran kepada semua pihak, sebab hal itu dapat menimbulkan gangguan ketertiban dan keaamanan dalam masyarakat. B. PERMASALAHAN Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) akhir-akhir ini memang perlu dipikirkan kemudian dicarikan pemecahannya. Pada umumnya, KDRT dipicu oleh berbagai factor, antara lain adalah faktor Ekonomi, gender, lingkungan, relasi kuasa yang timpang, dan role


94

modeling (perilaku meniru-niru) misalnya media masa terutama Televisi yang banyak menayangkan hal-hal yang berbau kekerasan sehingga timbul kecenderungan untuk meniru sehingga meningkatkan kesadaran hokum masyarakat khususnya pada kaum wanita. Penyebab paling besar tejadinya KDRT adalah fakta bahwa lelaki dan perempuan kekuasaannya tidak sama didalam masyarakat. Suaami menganggap bahwa perempuan yang menjadi istri adalah sah milik mereka lewat perkawinan, sehingga mereka boleh berbuat apa saja terhadap perempuan yang menjadi istrinya itu, tanpa seorangpun yang berhak melarang kondisi.ini semakin ironis dimana banyak pihak yang tidak mau melaporkan perilaku kekerasan yang dilakukan suaminya. Dalam kenyatannya, suami melakukan KDRT, karena kesalahan atas dasar standar nilai suami. KDRT, juga terjadi pada pasangan yang saling mencintai, suami dalam kondisi normal, pasangan ekonomi kuat, suami bukan pemabuk bahkan sukses dalam kariernya, suami yang sopan santun orang, juga menjadi persoalan manusia, dilakukan dengan kesadaran, dan sering dilakukan dengan alasan diperbulehkan agama. C. PEMBAHASAN Kekerasan dalam rumah tangga hal ini dimaksudkan, untuk mendapatkan permainan yang benar mengenai topik pembicaraan serta untuk menghindari timbulnya kerancuan pda pembahasan berikutnya. Untuk dapat mengerti isitlah kekerasan dalam rumgah tangga maka terlebih dahulu perlu dibahas mengenai pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri. Berbicara mengenai pengertian kekerasan ternyata sampai saat ini belum terdapat kesamaan pendapat dari para ahli, hal ini disebabkan masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam masalah ini, yang sama dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya dimana mereka berasal dan bertempat tinggal. Mengenai hal itu, dalam makalahnya yang berjudul Pembktian dan pentalaksanaan Kekersan Terhadap Perempuan Tinjauan Klinis dan Forensik, Budi Sampurna, mengatakan :


95

Definisi kekerasan ternyata belum mencapai kesepakatan. Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu ke Individu lain, dari suatu negara ke negara lain dan dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap kekerasan pada beberapa budaya atau negera. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu. Terutama terhadap hubungan pelaku-korban tertentu, juga dianggap bukan kekerasan pada budaya dan negri tertentu. 3 Dengan demikian dapat diketahui bahwa asal daerah atau tempat tenggal latar belakang budaya masyarakat sangat menentukan dalam menentukan sudut pandang dan penilaian terhadap apa yang disabut dengan kekerasan. Sejalan dengan pendapat diatas, Harkrisnowo mengatakan dalam makalahnya berjudul Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap perempuan dengan mengutip pendapat Michael Levi bahwa “tindak kekerasan, atau violenca”, pada dasarnya merupakan suatu konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada masyarakat sendiri-sendiri dengan tidak adanya kesamaan persepsi tentang definisi terhaap istilah kekerasan, maka terdapat beberapa pengertian yang muncul dan berkembang meskipun demikian dari peredaan-perbedaan tersebut pada prinsipnya terdapat kesamaan, yaitu bahwa perbuatan yang dimaksud tersebut menimbulkan kerugian dan penderitaan pada orang lain, sebagaimana yang dikatakan oleh Jerome skolnick, bahwa tindak keekrasan merupakan an ambiguous term whose meaning is established thorough political proses.4 Dalam berbagai ligteriature terdapat penggunaan kekerasan, dengan isitlah viclence, assult dan Batter.

istilah

Pengertian violence dapat diartikan sebagai : 1.

Ketidak adilan atau ketidak inginan kekuatan dengan disertai kebiadaban / kekejaman dari kemarahan berapi-rapi.

2.

Kekuatan fisik yang dilatih dari ketidaksahan hukum, penyalahgunaan kekutan, kekuatan tersebut digunakan untuk menentang keadaan biasa melawan hukum, dan menentang kebebasan publik/masyarakat.

Achie Sudiarti Luhulima, ed. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, Kelompok Kerja “Convention Watch” Pusat Kajian Wanita Dan Jender Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 51. 4 Ibid, hlm. 80 3


3.

Penggunaan dari sebuah penyalahgunaan.

96

penyaluran, pengarusakan, atau

Pengertian Assault adalah ( Black’s Law Dictionary): “Any willful attempt or theat to Infict upon the person of another…” “Any intentional display of forse such as woul give the victim reason to fear or expect immediate bodily harm” An assault may be commited wihout acrually touching, or strinking, or doing bodily harm, to the person another “5 Pengertian Batttery ( Black’s Law Dictionary ) adalah : “Criminal Battery defined as the unlawful application of force to the person oranotrhe, may be divided into its there basic elements: 1. The defendant’s conduct ( act or omisior); 2. His “ mental state “ Which may be intent to kill or injure, or criminal negligence ,or perhaps the doing oif an unlawful act: 3. The harmfull result to the victim,which may be a bodily injury or an offensive touching”. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulkan bahwa “kekerasan dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain yang si pelakunya perseorangan/lebih dari seorang yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain”. Sedangkan pengertian dari rumah tangga adanya suatu yang mengikat anggota-anggota keluarga dengan ikatan batin yang halus lagi kuat atau dapat pula dikatakan rumah tangga house hold adalah kelompok sosial yang biasanya berpusat pada suatu keluarga batin, ditambah dengan beberapa. Keluarga yang lain, yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah sehingga merupakan kesatuan kedalam dan keluar. Berdasarkan pengertian istilah kekerasan dan keluarga di atas dapat dirumuskan mengenai pengertian kekerasan dalam rumah tanggal. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam bukunya yang 5

Ibid


97

berjudul Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan) memberikan pengertian kekerasan dalam rumah tangga sebagai “sebagai bentuk perilaku yang dilakukan oleh unsur (anggota) keluarga terhadap unsur (anggota) keluarga yang lain, yang memunculkan perasaan tidak nyaman dan bahkan rasa takut, sedangkan menurut Budi Sempurna, yang mengutip pendapat dari Kyriacou, mengatakan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga (keluarga) didefinisikan sebagai “Pola Perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa yang menciptakan ancaman atau menciderai secara fisik yang dilakukan oleh padangannya atau mantan pasangannya” atau secara lebih luas dapat disebutkan seabgai penalahgunaan kekerasan atau kekuasaan oleh salah satu anggota kelaurga kepada anggota keluarga yang lain, yang melanggar hak individu/perdata. Uraian diatas pada dasarnya sudah cukup untuk mendefinisikan istilah kekerasan dalam rumah tangga, namun untuk dapat menentukan pengertian terhadap istilah dalarn hukum pidana, maka tidak boleh terlepas darl ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berkaitan dengan topik pernbicaraan dalarn penulisan ini, maka. definisi kekerasan dalarn rumah tangga harus mengacu pada UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan : Kekerasan dalarn rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap sesecrang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga, terdapat dalarn Pasal 2 yang berbunyi : Ayat (1) : Lingkup rumah tangga dalarn Undang-Undang ini meliputi: a. Suami, istri ,dan anak;


98

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan ketuarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau; c. Orang yang bekeria membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Ayat (2) : Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Dengan demikian termonologi kekerasan dalam rumah tangga mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut : a. Dapat berupa fisik, seksual, maupun non-fisik (psikis) b. Dapat dilakukan secara Aktif maupun dengan cara pasif (tidak, berbuat), c. Dikehendaki/diniati oleh pelaku, d. Ada akibat atau kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik, seksual, atau psikis) yang tidak dikehendaki korban. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga E Kristi Poorwandari, dalam makalahnya berjudul Kekerasan Terhadap Perempuan : Tinjauan Feministik, mengatakan bahwa semua bentuk kekerasan, siapapun pelaku dan korbannya dapat dikelompokkan dalam penggolongan besar, antara lain sebagai berikut : 1.

Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga.

2.

Hubungan kedekatan lain. Termasuk disini penganiayaan terhadap istri, penganiayaan terhadap pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan, anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga.

3.

Kekerasan dalam area publik : berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain. Dapat dimaksudkan disini, berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas cakupannya, baik yang terjadi di tempat kerja (dalam semua tempat kerja termasuk untuk kerja-keria domestik,


99

misalnya baby sister, pernbantu rumah tanggga, perawat orang sakit), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, di pasar, restoran, tempat-tempat umum lain; di lembaga-lembaga pendidikan; dalam bentuk publikasi atau produk dan pratik ekonomis yang meluas distribusinya (misalnya pornografi, perdagangan perempuan, pelacuran paksa, d1l) maupun bentuk lain. 4.

Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara : kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan/dibiarkan terjadi oleh negara dimana pun terjadinya. Dalam bagian ini termasuk pelanggaranpelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelornpok, dalam situasi konflik bersenjata, berkait dengan antara lain pembunuhan, perkosaan (sisternatis), perbudakan seksual dan kehamilan paksa.

Terhadap fenornena tersebut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan mengatakan bahwa kekerasan yang terjadi dalam area domestik itu dapat terjadi dengan bentuk-bertuk sebagai berikut 1.

Kekerasan fisik misalnya menampar, memukul, menendang, menjambak, membekap, melukai,dll.

2.

Kekerasan psikologis, misalnya menghina, meremehkan, berbicara kasar, memaki, mengancam/memaksa sebagai sarana.

3.

Kekerasan seksual, misalnya memaksa unsur anggota keluarga lain (perempuan) tintuk melakukan hubungan seksual.

Sedangkan menurut E. Kristi Poerwandari dalam buku Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap “Perempuan dan Alternatif Pemecahannya ciptaan Achie Sudiarti Luhulima dengan rumusan yang hampir sama dengan pendapat diatas membagi bentuk-bentuk kekerasan dalarn rumah tangga menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu antara lain meliputi : Fisik

: Memukul, menampar, meneekiki, menenclang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat/ senjata, membunuh.

Psikologis

: Berteriak-teriak, merendahkan,

menyumpah, mengatur,

mengancam, melecehkan,


100

menguntit, dan memata-matai, tindakantindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang dekat korban, misalnya keluarga, anak, suami, teman dekat, dll). Seksual

: Melakukan tindakan yang mengarah pada ke ajakan/desakan seksual seperti meraba, mencium, dan/atau melakukan tindakantindakan lain yang tidak dikehndaki korban, memaksa korban menonton produk pornografl, gurauan-gurauan seksual yang tidak dikehendaki korban, Ucapan-ucapan yang merenclahkan clan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban, dengan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa rnelakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, atau melukai korban.

Finansial

: Mengambil uang korban, menahan atau tidak mernberikan pernenuhan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang sampai sekecil-kecilnya, semua dengan maksud untuk dapat mengendalikan korban.

Spiritual

: Merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempratikkan ritual dan keyakinan tertentu

Diatas sudah diuraikan panjang lebar mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga, namun untuk dapat mengambil kesimpulan tentu harus tetap mengacu dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang mengaturriya, yaitu UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rurnah Tangga, terkait dengan topik pembicaraan pada sub bab ini mengenai bentuk-bentuk kekerasan daldm rurnah tangga, disebutkan dalam Pasal 5 yang berbunyi : Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :


101

a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis, c. Kekerasan seksual; atau d. Penelantaran dalam rumah tangga. Dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan diatas, maka secara garis besar kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bentuk, antara lain sebagai berikut : 1. Kekerasan Fisik Kekerasan dalam kategori ini merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi terhadap perempuan (istri) dan anak-anak, dimana pelaku biasanya suami (bapak). Pasal 6 LJU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapuasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, rnenyebutkan : "Kekerasan, fisik sebagairnana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat." Berkaitan dengan hal itu, untuk melakukan tindakan dalam pengamatan terhadap korban kekerasan fisik, Budi Sampurna mengklasifikasikan perlukaan yang terjadi akibat kekerasan fisik, Budi Sampurna mengklasifikasikan perlukaan yang terjadi akibat kekerasan secara fisik sebagai berikut : a. Perlukaan atau cedera pada kulit dan jaringan bawah kulit: Beberapa bentuk yang dikaitkan deagan adanya penganiayaan adalah : 1. Memar akibat tamparan yang kuat dengan meninggalkan bekas telapak jaringan, 2. Memar yang membentuk gambaran jari dan ibu jari sering tampak pada muka, lengan atas atau pantat. 3. Memar yang berbentuk garis, lengkungan atau lingkaran benda-benda tumpul seperti ikat pinggang, kabel, kain pembekap mulut dan sebagainya.


102

4. Bekas gigitan mantisia yang berbentuk bulan sabit. Gigitan manusia dapat dibedakan denpn gigitan binatang (pemakan dengan gigi yang tajam atau runcing), yaitu bahwa gigitin manusia hanya menyebabkan perickanan pada daging, sedangkan gigitan binatang akan merobek daging yang menyebabkan mernar. 5. Luka bakar yang berbentuk khas sebagai akibat dari sundutan rokok atau setrika., atau luka bakar akibat cairan panas yang terletak pada fokasi yang janggal. Luka bakar memang scring terjadi pada masa anak-anak, baik karena kecelakaan maupun karena kesengajaan. Namun pada usia dewasa Kecelakaan menjadi semakin jarang. Kekerasan termis (akibat suhu tinggi) dapat disebabkan oleh api yang terbuka,benada padat yang panas atau benda cait yang panas. Sundutan api rokok pada tangan, kaki dan pantat merupakan bentuk yang cukup sering dijumpai, luka bakar dapat juga membentuk gambaran benda padat (alat rumah tangga) yang panas seperti bekas setrika di punggung. b. Perlukaan dan cedera di daerah wajah Perlukaan di daerah wajah dapat meliputi hidung, dan mulut :

mata, telinga,

1. Mata adalah organ yang sensitife, bila seseorang mendapat pukulan di daerah rongga mata harus di cari kemungkinan perdarahan dalam rongga bola mata. 2. Hidung yang mengalami pukulan langsung akan menimbulkan pergeseran sekat hidung atau patahnya tulang rawan. Tanda yang mudah tampak adalah pengeluaran darah dari rongga hidung (mimisan). 3. Mulut adalah yang mendapat pukulan langsung dapat menimbulkan lepasnya gigi. Bahkan patah tulang rahang bawah elinga sering mendapatkan jeweran yang bila berlebihan akan menimbulkan memar.pukulan tunggal yang keras pada telinga akan menyebabkan robekan gendang telinga dan pendarahan. Adanya pendarahan dibelakang gendang telinga atau bercak pendarahan pada


103

tulang mastoed dapat menunjukkan adanya patah pada dasar tulang tengkorak. c. Perlukaan dan cedera pada kepala dan susunan saraf pusat menjambak rambut hingga suatu daerah rambut tercabut merupakan hal yang umum dalam penganiayaan, hal ini tampak pada beberapa daerah yang rambutnya sangat p endek hingga kulit kepala dapat mengakibatkan tumpul dengan itensitas tinggi pada kepala dapat mengakibatkan gangguan pada susunan saraf pusat, seperti gegar otak, pendarahan di dalam rongga kepala, memar jaringan otak, dll. Gejala yang timbul dapat berupa kehilangan kesadaran, kehilangan ingatan pusing sakit kepala, mual muntah, dll. Pada keadaan yang agak lanjut dapat disertai dengan kelumpuhan. d. Perlukaan dan cedera pada dada dan perut Kekerasan tumpul pada dada dapat menimbulkan patahnya tulang rusuk, yang dapat menimbulkan komplikasi pendarahan dalam rongga dada dan masuknya udara ke dalam rongga dada atau ke jaringan bawah kulit.Tanda yang mudah tampak adalah kelainan bentuk dada serta ke susuahan gerak atau kesulitan bernafas. Kekerasan tumpul pada perut dapat menyebabkan robekan pada organ dalam>Tanda dari kekerasan tumpul ini umumnya tidak khas. Seperti memar atau lecet yang tak bermakna pada kulit, tetapi mungkin disertai dengan kerusakan alat dalam perut, adanya kerusakan alat dalam perut ditandai menurunya bising usus, muntah-muntah, nyeri pada perut s hok dan sebagainya. e. Perlukan dan lecetan pada tulang Gejala yang tampak pada kekerasan ini adalah deformasi (patah tulang atau cerai send ) rasa sakit dan bengkak, kelumpuhan serta kesulitan bergerak .Hal ini dapat terjadi akibat keserlakaan atau kesengajaan. Bila anggota gerak I lengan/tungkai) perempuan dengan paksa ditarik aau di tekan dapat mengakibatkan terlepasnya sendi. Gejala kekerasan pada tulang tampak lebih jelas pada pemeriksaan


104

radiologi/foto rontogen yang mengambarkan tanda tanda kecerdasan yang lama danbaru sekaligus menunjukkan bahwa perempuan tersebut sering mendapat kekerasan tumpul. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dapat terjadi dengan segala macam tindakan yang mengakibatkan penderitaan, rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada anggota tubuh dari korbannya. 2.

Kekerasan Psikis

Mengenai bentuk kekerasan ini, pasal 7 UU NO 23 Tahun 2004 tentang penghapusan psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.” Bentuk kekerasan yang termasuk dalam katagori ini meskipun tidak menimbulkan luka yang nyata secara fisik pada tubuh dari korbannya , sesungguhnya dapat menimbulkan dampak langsung secara fisik, maka kekerasan ini sulit didefinisikan, berkaitan dengan hal tersebut Budi Sampurna mengatakan “bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensivitas emosi seseorang sangat bervariasi. Dalam suatu rumah tangga hal ini dapat berupa tidak diberikannya suasana kasih sayang pada isteri agar terpenuhi kebutuhan emosinya lebih lanjut dapat diaktakan “Ke dalam kekerasan psikologis atau mental in dapat dimasukkan semua jenis tindakan yang bersifat verbal abose, pelecehan, sikap memiliki yang berlebihan, isolasi, ancaman atau berbagai bentuk lain.” 3.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan sebuah bentuk pelanggaran seksual yang dampaknya sangat besar terhadap korban, apalagi kalau hal itu dilakuan dalam lingkup rumah tangga, karena antara pelaku dan korban sudah saling kenal dan ada kemungkinan untuk selalu berinteraksi setiap saat.


105

Mengenai definisi kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga ini, Pasal 8 UU NO 23 tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, menyebutkan : Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. Pemaksaan hubungan sexsual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. b. Pemaksaan hubungan sekxual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya denga orang lain untuk tujuan omersial dan /atau tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan diatas maka tolak ukur untuk dapat menyebut sebuah perbuatan sebagai kekerasan, seksual adalah apabila terdapat unsur pemaksaan dari pelaku terhadap korbannya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual ini dilakukan tanpa paksaan, melainkan dengan rayuan atau karena iming-iming sesuatu. Tetapi secara kasus yang sering terjadi adalah dilakukan dengan unsur paksaan. Berkaitan dengan itu Budi Sampuna menjelaskan: Pelanggaran seksual tanpa unsur pemaksaan dilakukan dengan bujukan pada anak-anak, yang terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penaralannya belum dapat memberikan keputusan atau persetujuan secara sempurna, sehingga dianggap persetujuan yang sah .kemungkinan terjadinya tindakan ini telah lama disadari oleh para ahli hukum sehingga delik-deliknya telah lama diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Seorang anak yang berusia belum cukup 15 th dianggap belum dapat memberikan persetujuan sehingga dijadikan delik biasa. KUHP juga mengancam perbuatan seksual yang dilakukan oleh sesama jenis yang dilakukan dengan paksa atau melibatkan anak dibawah umur, namun, pada perempuan dewasa yang belum terikat perkawinan, melakukan perbuatan seksual tanpa paksaan seorang laki-laki, tidak mengakibatkan ancaman pidana bagi laki-laki. Untuk melengkapi pembahasan mengenai kekerasan seksual ini, akan penulis kemukakan pendapat dari Groth dan Bimbaum, yang mengemukakan mengani identifikasi terhadap jenis kekerasan seksual :


4.

106

1.

Anger rape, dalam hal ini serangan seksual menjadi sarana menyalurkan kemarahan atau keberangan yang melibatkan serangan fisik yang berlebihan terhadap korban .

2.

Power Rape : terjadi apabila pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban.

3.

Sadistic rape : apabila pelaku mengkonsumsikan seksualitas dan agresi yang ditunjukkan pada psikotik untuk menyiksa atau menyakiti korban

Penelantaran Rumah Tangga

Mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terakhir ini, Pasal 9 UU No 23 tahun 2004 Penghapusan Kekesaran Dalam Rumah Tangga menyebutkan : Ayat (1)

: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan. Perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat (2)

: Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang menagkibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana yang tersebut diatas sangat berkaitan dengan permasalahan ekonomi. Sebab yang mendasari terjadinya kekerasan adalah faktor ekonomi. Tentang hal ini Budi sampurna mengatakan : “Penelantaran rumah tangga adalah kelalainan dalam memberikan kebutuhan hidup pada seseorang yang memiliki ketergantunan kepda pihak lain Khususnya dalam lingkungan rumah tangga .Kurangnya menyediaakan sarana dan prawatan kesehatan . Pemebrian makanan , pakai dan perumahan yang sesuai merupakan faktor utama dalam menentukan adanya penelantaran .Namun harus hati-hati untuk membedakan antara ketidak mampuan ekonomi dengan penelantaran yang disengaja


107

Bentuk kekerasan jenis ini menonjol. Khususnya terhadap anak karena anak belum mampu mengurus dirinya sendiri.” Dengan demikian, seorang laki-laki (suami) yang tidak mempu memberikan kebutuhan hidup, sandang, pangan papan, dan saranasarana lain, kepada keluarganya tidak dapat begitu saja dikatakan melakukan penelantaran rumah tangga. Selama ia telah berusaha dengansungguh-sungguh secara msksimal maka ia tidak dapat dikenai tuduhan melakukan penelantaran rumah tangga . Sebaliknya bagi seorang suami yang sebenarnya memunyai kemampuan secara ekonomi untuk menghidupi keluarganya. Tetapi karana kelalaiannya sehingga mengabaikan kewajiban nya untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. D. PENUTUP Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, khusunya setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalarn Rumah Tangga, nampaknya sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik, dibandingkan sebelum adanya undang-undang ini. Alat penegak hukum berkewajiban untuk : 1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2. Melindungi korban Kekerasan dalam rumah tangga 3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; 4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Disamping aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan, pencegahan KDRT dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar menurut norma agama terutama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia


108

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim G. Nusantara, e.t.al, Kekuasaan, Cet. I FH UII, 1996.

Penyiksaan Dalam Anarki

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak-Hak Asasi Peremuan ), Bandung : Refika Ditama, 2001. Abu Umar Basyier dan Abu Ibrahim, Sutra Ungu : Panduan Hubungan Intim dalam Perspektif Islam, Solo : Nikah Media Semara, 2005. Achie Sudiarta Luhulima,ed. Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan danAlternatif Pemecahannya, Jakarta kelompok Kerja ; Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia, 2000. Hasan Syadili, Ensiklopedi Umum, Yogyakarta : Yayasan Kanisius, 1979. Johnny Ibrahim, Teori & Metode Penelitian Hukum Normative, Bayumedia Puiblishing, Malang, 2005 Melly Sri Sulastri Rifa’i, Garis Besar Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Bandung IKIP, 1979. Moeljatno, Azas-azas hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1985. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kuanlitatif, Yogyakarta, Rake Sarsin , 2000. Sahatapy, Kausa Kejahatan, Fakultas Hukum Unair, 1979. --------- Suatu study kasus mengenai Ancaman Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta Rajawali 1982 Tumbu Saraswati, Seminar Nasional Pelecehan dan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Balai Pertemuan UGM, 1996 Eko

Bambang S., Penegakan Hukum Target Sosialisasi UU Penghapusan KDRT, Jurnal Perempuan.c om, 25 April 2005.

Fadma Sustiwi, Kekerasan Masih Jadi “Hantu Bagi Perempuan, Kedaulatan rakyat, 8 Maret 2005.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN Oleh : Abd.Hadi.SH

Recommend Documents