PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER DENGAN SIFAT RULE OF REASON HemawanHadl Abstract
This article is to analyze that collusion on Actnumber 5 of 1999related to rule of reason category means thatKPPU has to prove the effectof the collusion effort in the indisposedeffort emulation. The efforts of tender collusion are so inflicts financial loss to the society or the state. Because the tender
collusion result on developmental activities are coming from generalrevenues and national expenditure budgeting fund (APBN) which is released withoutanyresponsibilityandthewinneroftenderitselfconspir ingto obtain bigadvantages from nonnalprice. Fromall KPPU database, most ofallare these cases-Tender Collusion(70%). Collusionclose to the
negative meaning of preliminary excistenceof corruption, ehich can harm the state. Rule of reason ap proach is an approach which is used as means of evaluation by the institute of emulation authority, to evaluate the effect of certainbusiness activity oragreement, to utilize the determineactivity oragreement which has thecharactertopursue ortosupport theemulation. Thestrengthening of law will be strengthen KPPUon tendercollusionsettlement, because KPPUhas toprove the collusioncaused and effect which
caused theindisposedeffort emulation. Refer to this explanation, collusion is morecompatible toper se illegalcategory.
Keyword: tender collusion.
A.
Pendahuluan.
Persekongkolan menurut Undang-Urtdang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat, diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 24yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Istilah persekongkolan di semua kegiatan masyarakat hampir selalu berkonotasi negatif. Pandangan ini disebabkan, pada hakekatnya persekongkolan atau konspirasi bertentangan dengan keadilan, karena tidak memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penawar untuk mendapatkan obyek barang dan/atau jasa yang ditawarkan penyelenggara. Akibat adanya persekongkolan tender, penawar yang mempunyai iktikad baik menjadi terhambat untuk masuk pasar.dan akibat lebih jauh adalah terciptanya harga yang tidak kompetitif. Persekongkolan penawaran tender (bid rigging) termasuk salah satu perbuatan yang dianggap merugikan negara. Pendekatan Rule of Reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Bahkan di Jepang, persekongkolan penawaran tender dan kartel dianggap merupakan tindakan yang secara
Yuatisfa EdisiNomor 78 Sept-Desember2009
serius memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional. Bidriggingdalam industri konstruksi merupakan salah satu akar penyebab korupsi dikalangan kaum politikus dan pejabat negara.Hal iniakan mengakibatkan kerugian.karena masyarakat pembayar pajak harus membayar beban biaya konstruksi yang tinggi. Persekongkolan tender mengakibatkan kegiatan pembangunan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab, dan pemenang tenderyang bersekongkol mendapatkan
keuntungan jauh di atas harga normal, namun kerugian tersebut dibebankan kepada masyarakat luas. Persekongkolan itu sendiri mencakup persekongkolan untuk mengatur atau menentukan pemenang tender atau tindakan bid rigging, mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaing yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan tujuan agar barang dan atau
jasa itu berkurang kualitas maupun kuantitasnya serta terganggunya ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Salah satu substansi dari kegiatan persekongkolan itu adalah persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan merupakan ketentuan yang lebih khusus sifatnya dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna
Penegakan Hukum Persekongkolan....
65
