PENEGAKAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Agus Sarono
Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Abstrak Tulisan ini menyajikan tentang penegakan hukum dalam perspektif hukum Islam. Dalam penegakan hukum di Indonesia pendekatan yang digunakan kebanyakan adalah pendekatan KUHP yang merupakan warisan kolonial belanda namun hasilnya kurang optimal. Oleh karena itu penting kiranya melakukan pendekatan hukum Islam sebagai alternatif. Di dalam hukum Islam tindak pidana korupsi masuk dalam ranah hukuman ta’zir sehingga ulil amri dapat berijtihad untuk menentukan jenis hukuman bagi koruptor. Korupsi dimasukkan dalam hukuman ta’zir karena memiliki sifat yang khas berbeda dengan tindak kejahatan yang telah ada dalam hukum Islam sehingga Ulil Amri berwenang menentukan jenis hukumannya dengan berijtihad. Kata kunci : penegakan hukum, perspektif hokum Islam I.
Alasan
PENDAHULUAN Untuk
oleh para penegak hukum untuk
Pembaharuan Hukum Nasonal yang
penegakan
selanjutnya di singkat dengan PHN ,
membawa
PENEGAKAN HUKUM DENGAN
terbukti
PENDEKATAN HUKUM ISLAM.
2.
Pendekatan Hukum Islam.
hasil
contohnya
korupsi yang
perbuatan
belum
diharapkan
korupsi
tidak
semakin surut bahkan berkembang
dua
pesat
pokok masalah sebagai berikut. Penegakan Hukum
hukum,
pemberantasan
penulis tertarik untuk membahas topik
1.
adalah
pendekatan yang selama ini dipakai
melakukan
Dari judul tersebut ditentukan
penulis
seperti
jamur
dimusim
penghujan. Pendekatan hukum Islam tidak hanya jarang dilakukan oleh para penegak hukum tetapi masih banyak yang takut jika mendengar
67
hukum Islam. Namun pendekatan ini
hukum” (legal culture)3 dalam konteks
seharusnya dikedepankan mengingat
penegakan
NKRI
yang
terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum,
berdasarkan Pancasila dimana Sila
nilai-nilai hukum yang hidup dalam
pertamanya adalah Ketuhanan yang
masyarakat
maha Esa. Oleh karena itu pendekatan
perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan
hukum
pendidikan/ilmu hukum.4
adalah
Islam
negara
dalam
penegakan
hukum,
tentunya
dan
lebih
kesadaran/sikap
hukum sudah seharusnya dilakukan. Penting untuk menyampaikan II.
PEMBAHASAN
suatu contoh penegakan hukum dalam
Pemberantasan Korupsi.
hal korupsi mengingat korupsi masalah
Penegakan hukum, yang lekat
tindak pidana yang menjamur dan
dengan sistem peredilan. Karena proses
sedang dalam upaya untuk diberantas.
peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan dengan
hukum.
Jadi
“sistem
kekuasaan
kehakiman”,
karena
“kekuasaan
kehakiman”
pada
dasarnya
merupakan
hukum)
hukum".
(atau dilihat
sistem
1
korupsi.
dimaaksud
dengan
Adapun korupsi
sengaja
yang adalah
melakukan
kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau
Sistem
tanpa hak menggunakan kekuasaan,
penegakan
secara
pengertian
“Dengan
"kekuasaan/kewenangan
menegakkan peradilan
Untuk itu penting kiranya disampaikan
identik
dengan
integral,
tujuan
keuntungan
merupakan satu kesatuan berbagai sub-
yang
memperoleh sedikit
banyak
bersifat pribadi.” Demikian pula,
sistem yang terdiri dari komponen
pendapat yang kurang lebih sama
”substansi hukum” (legal substance),
yang
”stuktur hukum” (legal structure), dan
dikemukakan
oleh
Alfiler,
bahwa korupsi adalah: “Purposive
”budaya hukum” (legal culture). 2 dan yang terakhir adalah nilai-nilai budaya 3
L. Friedman, 1984. “What Is a Legal System” dalam American Law. W.W. Norton & Company, New York, hlm. 2, dalam Barda Nawawi Arief, Makalah Seminar, FH. UNDIP. 4 Lihat Renstra (Rencana Strategik) pembangunan hukum nasional Repelita VI (1994-1999) dalam Barda Nawawi Arief, makalah Seminar FH UNDIP.
hukum (komponen kultural). Yang dimaksud dengan nilai-nilai “budaya
1 2
Nawawi Arief, Barda, Makaalah Seminar, FH, UNDIP. Ibid.
68
behavior which may be deviation
kesusilaan agama Budha bagi orang-
from an expected norm but is
orang Budha”. 6
undertake nevertheless with a view to
Penulis
attain materials or other rewards.” 5
para
penegak hukum yang menjalankan ilmu
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan
berpendapat
hukum harus amanah. Maksudnya
bahwa korupsi suatu
adalah bahwa tugas yang diemban
perbuatan yang melanggar hukum dan
merupakan tanggung jawab dari Allah
selama ini penanganannya hanya
yang harus dipertanggung jawabkan
merujuk
pada
diakherat kelak. Tuntunan Tuhan dalam
makalah
ini
KUHP, akan
sehingga
memberikan
menegakkan
keadilan
(dalam
alternatif pemberantasan korupsi
pandangan Islam) ,antara lain terlihat
dengan pendekatan Hukum Islam .
dalam
Al-Qur’an
:An-Nisaa’:58
:
apabila kamu menghukum di antara Pengertian
pendekatan
hukum
manusia, maka hukumlah dengan adil; An-Nisaa’:135
Islam.
:
janganlah kamu
mengikuti hawa nafsumu karena ingin Yang
dimaksud
dengan
menyimpang
pendekatan hukum Islam seperti yang
dari
kebenaran/keadilan; Al-Maidah:8
disampaikan oleh Prof. Dr. Hazairin :
:
janganlah kebencianmu kepada suatu
“Dalam negara Republik Indonesia
kaum/golongan,
tidak boleh terjadi atau berlaku
mendorong
kamu
berlaku tidak adil; Asy-Syuura:15 :
sesuatu yang bertentangan dengan
perlakuan
kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam
adil
wajib
ditegakkan
terhadap siapa saja, kendati terhadap
atau kaidah-kaidah Kristiani bagi
orang yang tidak seagama; Al-Maidah:
umat kristiani/Katolik atau berten-
42 : Dan jika kamu memutuskan
tangan dengan kaidah-kaidah agama
perkara mereka (orang Yahudi), maka
Hindu Bali bagi orang-orang Hindu
putuskanlah (perkara itu) di antara
Bali atau yang bertentangan dengan
mereka dengan adil, sesungguhnya
5
6
Alfiro dan Carino dalam Alatas, Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fun gsi, Jakarta, LP3ES. 1987
Hazairin, Demokrasi Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34
69
Allah menyukai orang-orang yang
MUI, yang menjelaskan bahwa dalam
adil”.7
Islam dikenal dua kategori hukum ayat-ayat
yaitu hukum yg berkenaan dengan
diatas maka dapat disimpulkan bahwa
ibadah (hubungan vertikal dengan
hakekat
yang
Allah SWT) dan hukum muamalah
berketuhanan ( Islam ) adalah ilmu
(hubungan sesama manusia). Untuk
hukum yang menerapkan prinsip-
yg pertama bersifat doktrinal/ Taken
prinsip keadilan yang berarti tidak ada
for Granted (Taufiqy) , sedangkan yg
yang merasa dirugikan, objektif yaitu
kedua
tidak memihak kepada siapapaun
dikembangkan) selama tidak ada dalil
sekalipun pada kerabatnya sendiri,
yang jelas-jelas melarangnya. Dengan
impartial berarti tidak juga memihak
demikian
pada kelompoknya, sukunya, rasnya
menerapkan
dan lain sebagainya. Dan didalam
ilmu hukum yang berketuhanan di era
keadilan juga termasuk didalamnya
modern ini para ahli hukum memiliki
unsur kebenaran, kejujuran, kearifan
keleluasaan
dan bijaksana.
mengembangkannya
Dengan
melihat
ilmu
hukum
bersifat
maka dan
ijtihady
(bisa
dalam
hal
mengembangkan
didalam dengan
cara
berijtihad. Menetapkan hukum baru Hukum Islam dan Ijtihad. Hukum diturunkan
oleh
terhadap masalah-masalah baru yang
Islam
telah
Allah
kepada
belum
Dr. Hasbi Assyiddiqy bahwa ijtihad
banyak masalah hukum di Era modern
adalah
ini secara tersurat belum dijelaskan Alqur’an
memberi
segala
daya
kemampuan dalam usaha mengetahui
maupun
sesuatu hukum syara’ 8
Alhadist. Hal ini menjadi tanggung
Bagaimana mengembangkan
jawab para ahli hukum. adalah KH.
Ilmu hukum yang berketuhanan dan
Ma'ruf Amin , Ketua Dewan Fatwa
apakah perlu ilmu bantu yang lain.
MUI/ Ketua Dewan Syariah Nasional
7
hukumnya
Seperti yang disampaikan oleh Prof
lebih 15 abad yang lalu. Ini artinya
dalam
ketetapan
didalam Alqur’an atau Al Hadist.
Rasulnya Muhammad saw kurung
baik
ada
Untuk menjawab pertanyaan tersebut 8
Ibid.
70
Ibid.
tentu harus dijelaskan terlebih dahulu
inipenegak
hukum
apa itu ilmu ushul fiqih. Ushul fiqih
melaksanakan
tugas mendapatkan
adalah
berisi
sesuatu yang tidak diperkenankan
kumpulan kaidah dan bahasan yang
oleh syari’at Islam sehingga mereka
menjadi sarana untuk mengambil dalil
menghindarkan diri dari perolehan
hukum-hukum
rizki yang
suatu
ilmu
yang
syara’
mengenai
perbuatan manusia dari dalil-dalil yang
terinci.
9
Dengan
demikian
dalam
tang tidak halal atau
dengan cara korupsi. Dengan
sifat
shidiq
para
ini
dalam
sanubari
mutlaq bagi para ahli hukum untuk
penegak hukum baik hakim, jaksa
menguasai ilmu ushul fiqih. Sebab
ataupun polisi serta pengacara akan
dengan Ilmu Ushul Fiqih para ahli
selalu mendapatkan nafkah
hukum dapat menggali hakekat dan
diperkenankan (halal) serta menjauhi
makna serta tujuan dari nash yang
cara-cara yang meragukan (subhat)
merupakan sumber hukum Islam.
terlebih lagi yang bersifat dilarang
Ada konsep-konsep hukum
yang
(haram).
Islam yang dapat diterapakan baik
Tabligh,
secara
dalam pembaharuan legal substance,
berkesinambungan
legal structure ataupun dalam legal
hukum melakukan sosialisasi dan
culture. Konsep Hukum Islam yang
mengedukasi masyarakat
disampaikan
tindakan-tindakan yang dibolehkan
ini
hanya
sebagai
para
penegak
mengenai
sampel. Artinya masih banyak konsep
dan
hukum Islam yang dapat diadopsi dan
menjelaskan mengapa suatu tindak
digunakan sebagai alternatif dalam
pidana
Pembaharuan
Hukum
dikharamkan oleh Islam. Sehingga
Prinsip-prinsip
hukum
antara lain : Shiddiq,
Nasional. Islam
mana yang dilarang. Juga
korupsi
dilarang
dan
itu
masyarakat paham tentang alasan
memastikan
mengapa hukum Islam membolehkan
bahwa para penegak hukum dalam
atau
melakukan tugasnya harus dilakukan
tersebut.
dengan moralitas yang menjunjung
melarang suatu tindak pidana
Amanah,
tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai
ketat
prinsip
menjaga
dengan
kehati-hatian
dan
kejujuran dalam menjalankan tugas 9
Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fiqih, hlm. 2
71
sehingga
para
penegak
hukum
Adhalah adalah prinsip yang
memegang sifat amanah dalam setiap
mutlak harus dimiliki oleh penegak
langkahnya
menegakkan
hukum. Karena hanya dengan prinsip
hukum. Sehingga mereka berpegang
adhalah para pihak yang bermasalah
pada suatu keyakinan bahwa tugasnya
akan mendapatkan kepuasan yang
kelak dipertanggung jawabkan kepada
berakhir
tuhan
menerima keputusan hakim. Dengan
dalam
Yang Maha Esa. Sehingga
mereka
akan
menghindarkan
prinsip
dengan
adhalah
sikap
maka
saling
keadilan
perbuatan tercela dalam tugasnya
tercapai, yang berarti tidak ada yang
seperti menerima suap, tidak adil serta
merasa dirugikan, objektif yaitu tidak
tidak jujur.
memihak kepada siapapaun sekalipun
Fathanah,
Termasuk
di
pada kerabatnya sendiri, impartial
yang penuh
berarti tidak juga memihak pada
dengan kecermatan dan kesantunan
kelompoknya, sukunya, rasnya dan
(ri’ayah) serta penuh rasa tanggung
lain
jawab (mas’uliyah). Didalam hukum
keadilan juga termasuk didalamnya
Islam sifat fathanah sifat yang sangat
unsur kebenaran, kejujuran, kearifan
penting didalammengemban tugas.
dan
Tentunya
sifat
fathanah
sangat
semua pihak, tidak mengecewakan
diperlukan
bagi
penegak
hukum
orang yang diadili dan akhirnya
dalamnya adalah sifat
didalam
melaksanakan
tugasnya.
sebagainya.
bijaksana.
menimbulkan
Dan
Tidak
didalam
merugikan
kesadaran
untuk
Tanpa memiliki sifat ini sulitlah para
memperbaiki perbuatannya agar tidak
penegak
melakukan perbuatan yang melanggar
hukum
menciptakan keadilan
bagi
akan
kesejahteraan masyarakat.
dapat dan
hukum lagi.
Ini
Anti Raasyi ( penyuap) dan
menyiratkan pada penguasa didalam
Murtasyi
merekrut para calon penegak hukum
prinsip anti suap dan menerima suap
harus
yang
ini dipegang teguh oleh para penegak
cerdas santun dan penuh dengan
hukum tentulah kasus korupsi di
tanggung jawab.
Indonesia ini akan sangat berkurang.
mengutamakan
calon
(penerima
suap).
Jika
Karena kasus-kasus korupsi banyak 72
juga
yang
diakibatkan
oleh
perbuatan tersebut mengenai jiwa, 11
menjamurnya proses suap menyuap
harta, atau lainnya.
ini. Istilah yang sering didengar
pengertian uqubah atau hukuman
dimasyarakat
adalah
yakni
“semua
bisa
sebagaimana
Sedangkan
dikemukakan
diatur” merupakan indikator bahwa
oleh Abdul Qadir Audah adalah
anti suap menyuap di Indonesia belum
pembalasan yang ditetapkan untuk
diterapkannya pada para penegak
kemaslahatan
hukum. Padahal Rasulullah saw telah
adanya pelanggaran atas ketentuan-
menegaskan bahwa laknat Allah akan
ketentuan syara’
diberikan pada penyuap dan yang
tindak
menerima suap (Alhadist)
hukumannya dibedakan dalam tiga
Penulis sekiranya
berkeyakinan
prinsip-prinsip
jika
pidana
masyarakat, 12
karena
Jarimah atau
ditinjau
dari
segi
bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah
Shidiq,
qishash dan diat,
tablig, amanah, fathanah, adhalah
serta
jarimah
ta'zir.
dan anti suap menyuap diterapkan
Jarimah hudud adalah jarimah
dalam kontek pemberantasan korupsi
yang diancam dengan hukuman had.
maka hasilnya insyaallah akan nyata.
Pengertian
Tindak pidana dalam hukum
sebagaimana
had,
dikemukakan
Abdul
sedangkan hukuman disebut dengan
Hukuman had adalah hukuman yang
istilah Uqubah. Maka jika disebut
telah ditentukan oleh syara', dan
istilah jarimah dan uqubah itu berarti
merupakan hak Allah.13
pidana
dan
hukumannya.
Audah
oleh
Islam dikenal dengan istilah Jarimah
tindak
Qadir
hukuman
adalah
:
Ciri khas jarimah hudud itu
Jarimah adalah perbuatan-perbuatan
adalah
yang
yang
terbatas, dalam arti bahwa hukuman
diancam oleh Allah dengan hukuman
tersebut telah ditentukan oleh syara'
had atau ta'zir. 10 Istilah lain dari
dan tidak ada batas minimal dan
jarimah
maksimal.
dilarang
adalah
oleh
syara'
jinayah.
Jinayah
hukumannya
tertentu
Hukuman
dan
tersebut
adalah suatu istilah untuk perbuatan 11
yang dilarang oleh syara ', baik 10
12
Abu AI-Hasan Al-Mawardi, AI-Ahkam As-Sulthaniyah, Mushthafa Al-Baby Al-Halaby, Mesir, cet. Ill, 1975, hlm. 219.
13
73
Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-lslamiy, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun, hlm. 67. Ibid.
Ibid, hlm. 79.
merupakan hak Allah semata-mata,
Jarimah ta'zir adalah jarimah
atau kalau ada hak manusia di
yang diancam dengan hukuman ta'zir.
samping hak Allah maka hak Allah
Pengertian
yang lebih dominan. Hukuman had
adalah
merupakan hak Allah maka hukuman
pelajaran.
tersebut tidak bisa digugurkan oleh
dengan Ar-Raddu wal Man 'u, yang
perseorangan (orang yang menjadi
artinya menolak dan mencegah.
korban atau keluarganya) atau oleh
Sedangkan pengertian ta'zir menurut
masyarakat yang diwakili oleh negara.
istilah,
Jarimah hudud ini ada tujuh macam
oleh Al-Mawardi adalah Ta'zir adalah
namun tidak dibahas dalam tulisan
hukuman
ini.
(tindak
ta'zir
ta'dib, 14
menurut artinya
bahasa memberi
Ta'zir juga diartikan
sebagaimana
dikemukakan
pendidikan pidana)
15
atas
yang
dosa belum
Jarimah qishash dan diat
ditentukan hukumannya oleh syara'.16
adalah jarimah yang diancam dengan
Dari definisi tersebut, dapat
hukuman qishash atau diat. Baik
diketahui
qishash maupun diat kedua-duanya
adalah
adalah
ditetapkan oleh syara', dan wewenang
hukuman
yang
sudah
bahwa
hukuman
ta'zir
hukuman
yang
belum
ditentukan oleh syara'. Perbedaannya
untuk
dengan hukuman had adalah bahwa
kepada ulil amri. ciri khas jarimah
hukuman had merupakan hak Allah,
ta'zir adalah sebagai berikut.
sedangkan
qishash
dan
diat
merupakan
hak
manusia
(hak
1)
hukuman
yang lain adalah karena hukuman
tertentu
tersebut
belum
batas minimal dan maksimal.
manusia maka hukuman tersebut bisa digugurkan
tidak
ditentukan oleh syara' dan ada
qishash dan diat merupakan hak
atau
Hukumannya
diserahkan
dan tidak terbatas. Artinya,
individu). Di samping itu, perbedaan
dimaafkan
menetapkannya
oleh
korban atau keluarganya, sedangkan
14 15
hukuman had tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.
16
74
Ibid, hlm. 80. Abd Al-Aziz 'Amir, At-Ta'zir fi Asy-Syari'ah AlIslamiyah, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, cetakan IV, 1969, hlm. 52. Al-Mawardi, op. cit. hlm. 236.
2)
Penentuan hukuman tersebut
berpikir
adalah
terbentuknya generasi masa depan
hak
penguasa
(ulil
manusia
yang
berkibat
amri).
sebuah negara yang rendah nilai
Menurut hemat penulis tindak
moralitas dan integritasnya.
pidana korupsi mefrupakan tindak
Korupsi berasal bahasa latin
pidana baru dilihat dari referensi
corruptio atau corruptus. Corruptio
hukum Islam. Sebab jika diqiyaskan
sendiri berasal dari kata corrumpere,
dengan tindak pidana pencurian maka
suatu kata latin yang lebih tua. Secara
ada
seperti
etimologis, korupsi berarti kebusukan,
bukan
kebejatan,
unsur
mengambil
kesamaaan barang
yang
ketidakjujuran,
dapat
haknya. Namun pencurian dalam
disuap, tidak bermoral, penyimpangan
referensi
dari kesucian, kata-kata atau ucapan
dengan
hukum pemilik
mengambil
hak
Islam
dikaitkan
yakni
dibedakan
orang
lain
yang memfitnah.17
dan
Dalam Kamus Besar Bahasa
pemilik tidak tahu dan pencurian
Indonesia, korupsi diartikan secara
dengan
terminologis
klasifikasi
dirampok.
dipaksa
Sedangkan
lingkupnya
lebih
perorangan,
luas
atau
korupsi lagi
kelompok,
sebagai:
Penyelewengan
atau
1.
penggelapan
bisa
(uang negara atau perusahaan, dsb)
bisa
untuk keuntungan pribadi atau orang
merugikan negara. Oleh karena itu
lain.
berikut
menggelapkan (uang, benda, dsb). 18
ini
disampaikan
ijtihad
2.
Menyelewengkan;
hukum islam tentang korupsi.
Sedangkan definisi korupsi menurut
Ijtihad Hukuman bagi Koruptor
Lembaga Transparansi Internasional
Korupsi adalah ancaman yang
adalah perilaku pejabat publik, baik
siap merusak tidak hanya sendi-sendi
politikus maupun pegawai negeri,
perekonomian,
yang secara tidak wajar dan tidak
akan
tetapi
juga
merapuhkan sendi-sendi mentalitas
legal
bangsa.
Korupsi
bukan
hanya
memperkaya
merusak
sistem
ekonomi
yang
dengannya, dengan menyalahgunakan
berakibat merosotnya kesejahteraan
kekuasaan publik yang dipercayakan
bangsa,
akan
tetapi
juga
sistem
17 18
75
memperkaya
Kamus bahasa Indnesia Ibid
mereka
diri
atau
yang
dekat
kepada mereka. Korupsi didefinisikan oleh
Bank
Dunia
Sedangkan ta‘zīr sebetulnya
sebagai
berarti mendidik (al-ta’dīb). Ta‘zīr
penyalahgunaan jabatan publik untuk
sebagai
mendapatkan keuntungan pribadi.19
mempunyai cakupan sangat luas.
Hukum Islam mengenal dua
Pelaku
kejahatan
“mendidik”
yang
terus
jenis sanksi pidana (uqūbāt), yaitu
melakukan kejahatan secara berulang
sanksi pidana definitif (maħdūdah)
meskipun
dan sanksi pidana non definitif (ghair
membahayakan kemaslahatan orang
maħdūdah). Sanksi pidana definitif
banyak, ta‘zīr dengan sanksi pidana
adalah
hukuman
definitif
karena
sudah
dihukum
dan
atas
kejahatan
mati bisa saja diterapkan. Di samping
sudah
dijelaskan
itu, tidak terpenuhinya syarat-syarat
bentuknya sedemikian rupa di dalam
dan
Al-Qur’an
kejahatan
dan
Al-Sunnah
bukti-bukti yang
dalam
beberapa
termasuk
dalam
sebagaimana hukuman cambuk (jild)
kategori ħudūd dan qishāsh pada
bagi pemabuk dan hukuman potong
akhirnya
tangan
hukuman
ta‘zīr
Sedangkan sanksi pidana non defintif
pemimpin
dengan
adalah sebaliknya, bentuk hukuman
kemaslahatan. Bahkan dalam qishāsh,
non denifitif atas kejahatan non
meskipun pihak korban memberikan
definitif karena Al-Qur’an dan Al-
pengampunan
Sunnah
memberikan
dianjurkan dalam Al-Qur’an, seorang
penjelasan bentuknya dan diserahkan
pemimpin atau hakim bisa saja tetap
kepada
memberikan
(qath’)
bagi
tidak
pertimbangan
pencuri.
pemimpin
akan
mengarah dari
kepada seorang
pertimbangan
sebagaimana
ta‘zīr
kepada
yang
ataupun hakim untuk merumuskan.
bersangkutan yang lagi-lagi atas dasar
Sebagai contoh, sanksi pidana bagi
pertimbangan kemaslahatan. Sebagai
penyuap (risywah), pelaku kefasikan
bentuk hukuman dari kejahatan yang
(fisq), pengkhiyanat (khiyānah) dan
tidak dijelaskan di dalam Al-Qur’an
lain sebagainya. Sanksi pidana ini
dan
lazim disebut dengan ta‘zīr.
merupakan otoritas pemimpin atau
Al-Sunnah,
hakim. 19
konsep
Ibid
76
ketentuan
ta‘zīr
Islam datang melalui risalah
pada
akhirnya
ilmu
pengetahuan
Nabi Muhammad pada abad VI M.
Islam berkembang secara intensif dan
Risalah yang bersumber dari wahyu
ekstensif
Allah SWT itu bersifat universal.
adanya klasifikasi ilmu pengetahuan.
Islam tidak hanya diperuntukkan bagi
sehingga
mengandaikan
Masing-masing rumpun ilmu
masyarakat Arab pada waktu pertama
pengetahuan
mempunyai
kali datang, akan tetapi seluruh umat
hubungan
manusia di setiap waktu dan tempat,
berbeda terhadap Al-Quran dan Al-
termasuk generasi kita sekarang. Di
Sunnah. Kesemuanya dikembangkan
samping bersifat universal, risalah
melalui
Islam juga bersifat komprehensif.
diwajibkan dalam setiap generasi.
dan
pendekatan
proses
bentuk yang
ijtihad
yang
Islam telah berbicara tentang semua
Sebagai bagian dari rumpun
hal yang terkait dengan kehidupan
ilmu tekstual, hukum Islam bersumber
dunia maupun kehidupan akhirat, hal
kepada
yang terkait dengan kehidupan fisik
secara tekstual lebih banyak daripada
maupun metafisik, logik maupun
rasional. Hal ini bisa dilihat dari
metalogik.
fenomena di mana setiap hukum
Universalitas
ajaran
Islam
Islam
Al-Quran
diakui
dan
Al-Sunnah
otoritasnya
apabila
dikembangkan terus menerus melalui
mempunyai sandaran yang eksplisit di
kerja intelektual yang dinamakan
dalam
ijtihad. Seiring dengan perkembangan
pengetahuan itu (al-mashādir). Proses
zaman,
penemuan
ajaran-ajaran
Islam
yang
kedua
sumber
atau
pencarian
utama
hukum
mula-mula terkodifikasi di dalam Al-
dilakukan melalui mekanisme yang
Quran dan Al-Sunnah menjadi sumber
sudah digariskan di dalam teori
ilmu pengetahuan sekaligus menjadi
hukum Islam (ushūl fiqh), salah satu
inspirasi bagi tumbuh berkembangnya
dari cabang ilmu tekstual rasional.
ilmu pengetahuan. Watak dinamis
Ushul
ilmu pengetahuan yang bersumber
mencari
dari
Al-Sunnah,
Islam atas berbagai permasalahan
pengembangan
hukum yang ada dan berkembang
Al-Qur’an
didukung
dengan
dan
perangkat metodologis dalam ijtihad, 77
fiqh dan
mengatur
bagaimana
menemukan
hukum
tanpa harus keluar dari tektualitas Al-
sepenuhnya
Qur’an dan Al-Sunnah.
kepada pemimpin atau hakim. Bisa
Tekstualitas
hukum
Islam,
saja
sanksi
ketentuan
melalui saluran ushul fiqh, bukan
sekarang
disebut
bentuk tekstualitas
minimal
dan
tertutup, akan
pidana
ta‘zīr
hukuman
yang
sebagai
batas
batas
maksimal
tetapi tekstualitas lentur dan terbuka
diberlakukan dalam konteks hukuman
dengan
yang
bagi koruptor. Dalam hal ini apa yang
terangkum dalam syarat-syarat dan
dirumuskan dalam UU No 31 Tahun
metodologi-metodologi
1999 sesuai dengan konsep sanksi
batasan-batasan
Korupsi
adalah
khiyānah
lebih
tertentu.
bentuk tepat
kejahatan karena
pidana ta‘zīr dalam hukum Islam.
ia
Hanya
saja
dalam
hukum
Islam
mempunyai karakter identik yaitu
pelaksanaannya,
pengkhiyanatan kepercayaan terkait
mempertimbangkan
dengan keuangan negara.
hukuman ta‘zīr di mana harus melihat
Dalam hukum Islam, khiyānah
perumusan
beberapa hal sebagaimana berikut: 1.
termasuk ke dalam kategori kejahatan
Faktor
non
maħdudah)
dijatuhkannya
sehingga masuk ke dalam kategori
kemaslahatan
ta‘zīr. Korupsi tidak termasuk ke
ta‘zīr
dalam kategori ħudūd yang sudah
memberikan efek jera dan tidak
mempunyai sanksi pidana definitif
menyebabkan kerusakan lebih besar
tersendiri
di masyrakat, 3. Adanya kesesuaian
definitif
(ghair
semisal
potong
tangan
yang
mendorong ta‘zīr
umat,
yang
2.
adalah Hukuman
diberikan
(qath’) bagi tindak pidana pencurian,
antara
cambuk (jild) atas tindak pidana
hukuman, tidak kurang dan tidak pula
perzinahan, hukuman mati (qatl) atas
berlebihan 4. Persamaan dan keadilan
tindak
bagi
pidana
perampokan,
dan
besaran
segenap
kejahatan
dapat
masyarakat,
dengan
tidak
lainnya. Korupsi juga tidak termasuk
membedakan antara individu dan
ke dalam kategori qishāsh yang
golongan.
mengandaikan
hukuman
sepadan
Begitu juga, ta‘zīr idealnya
dengan bentuk kejahatan. Maka ketika
dijatuhkan oleh seorang pemimpin
hukum
atau
Islam
menyerahkan 78
hakim
yang
adil.
Karena
kenyataannya, masyarakat dihadapkan
sampai hari ketiga. Nabi Muhammad
kepada
juga
kemungkinan
seorang
pernah
memerintahkan
pemimpin yang menjatuhkan sanksi
menghukum mati orang yang berkali-
pidana
rangka
kali melakukan kebohongan secara
mempertahankan kekuasaannya dan
sengaja. Ia juga pernah ditanya oleh
tidak dilandaskan kepada kebenaran
seorang sahabat tentang seseorang
dan keadilan. Maka tidak heran,
yang tidak bisa berhenti menegak
apabila pengalaman hukum Islam para
minuman
pakar hukum lebih banyak melakukan
sahabat untuk menjatuhkan hukuman
kodifikasi sanksi pidana ta‘zīr dari
mati. Atas dasar riwayat dari Nabi
para hakim yang mempunyai reputasi
semacam
baik dan fatwa-fatwa mereka daripada
pemimpin
ta‘zīr yang dijatuhkan para pemimpin
sebagian pengikut madzhab Hambali
kecuali apabila memang benar-benar
memperbolehkan
adil seperti figur Umar Ibn Abd Al-
hukuman mati bagi mata-mata dan
Aziz.
pembuat
hanya
Hukuman
dalam
Mati:
Ta‘zīr
keras,
ini,
Nabi
Malik
madzhab
menyeru
Ibn
Anas,
Maliki
dan
penjatuhan
fitnah
yang
hendak
menghancurkan Islam.
Bagi
Kedua,
Koruptor?
pendapat
yang
Para ahli hukum Islam berbeda
mengatakan bahwa sanksi pidana
pendapat tentang batas maksimal
ta‘zīr tidak bisa melampaui hukuman
sanksi pidana ta‘zīr. Mereka terbagi
ħudūd-nya. Maka sanksi pidana ta‘zīr
menjadi
Pertama,
bagi pencuri yang mengambil harta
bentuk sanksi pidana ta‘zīr secara
secara diam-diam tetapi harta itu tidak
mutlak
dengan
berada di tempat yang aman (fī hirzi
orang
mislih) maka ukuran sanksi pidana
dua
pendapat.
disesuaikan
pertimbangan
kemaslahatan
banyak. Umar Ibn Al-Khatab pernah
ta‘zīr
menghukum
kali
potong tangan. Begitu juga pelaku
orang yang mencuri uang negara dari
kejahatan yang tidak sampai kepada
baitul mal karena berdampak bagi
batas
kesejahteraan
banyak.
melakukan caci maki, maka sanksi
Cambukan itu diulang seratus kali
pidana ta‘zīr tidak bisa melampaui
cambuk
rakyat
seratus
79
harus
qadzaf
di
bawah
akan
hukuman
tetapi
hanya
batas hukum ħudūd bagi pelaku
ta‘zīr,
kejahatan qadzaf yaitu cambukan 80
dilakukan
kali. Pendapat kedua ini merupakan
diberlakukan.
opini
hukum
pengikut
madzhab
pendapat
dan
tidak
hukuman
bisa harus
Korupsi adalah tindak pidana
Syafi’i, Hanbali dan Hanafi. Kedua
pengampunan
pengkhiyanatan atas kekayaan negara tersebut
(khiyānah) yang mempunyai banyak
mengarah kepada satu benang merah
tingkatan
bahwa bentuk sanksi pidana ta‘zīr
pidana ta‘zīr yang diberikan oleh
disesuaikan dengan tindak pidana dan
penguasa
dampaknya
mempertimbangkan hal ini. Teguran
manusia.
bagi
kemaslahatan
Hanya
saja
atau
frekwensi.
hakim
Sanksi
seharusnya
(wa’dh),
pemukulan
pendapat yang kedua, sanksi pidana
pemecatan
(‘azl),
ta‘zīr atas beberapa tindak pidana
penyaliban
yang tingkatannya di bawah kejahatan
dijatuhkan kepada koruptor dengan
ħudūd,
diperbolehkan
tingkatan-tingkatan tertentu, begitu
penjatuhan sanksi yang lebih berat
juga sanksi pidana mati bisa saja
dari sanksi pidana ħudūd-nya. Islam
divoniskan kepada koruptor dengan
memberlakukan sanksi pidana yang
jumlah yang amat merugikan dan
keras atas kejahatan yang terkait
berdampak
dengan hak Allah atau kemaslahatan
orang banyak (ihdar mashalih al-
orang banyak dalam konsep ħudūd
ammah). Koruptor disamakan (qiyās)
dan ta‘zīr. Sedangkan dalam sanksi
dengan
pidana qishāsh, Islam menerapkan
mengancam kemaslahatan negara dan
prinsip
keadilan
antar
individu.
orang banyak. Ta‘zīr dengan sanksi
Karena
tidak
terkait
dengan
pidana mati juga bisa dijatuhkan
kemaslahatan orang banyak maka
kepada koruptor yang melakukan
dalam konsep qishāsh bisa saja
kejahatan secara berulang setelah
korban
pengampunan
sekian kali dihukum lebih ringan.
kepada pelaku kejahatan. Sedangkan
Koruptor semacam ini disamakan
kejahatan
dengan
dengan pecandu minuman keras yang
kemaslahatan sosial dalam ħudūd dan
terus mengulang perbuatannya setelah
tidak
memberikan
yang
terkait
menurut
dan
80
penjara
(shulb)
kepada
pelaku
(dharb),
bisa
(sizn), saja
kemaslahatan
subversi
karena
beberapa kali tervonis hukuman lebih
demokrasi dan Hak Asasi Manusia
ringan.
yang dilempar oleh negara-negara Korupsi tidak hanya telah
merugikan
keuangan
perekonomian
sekuler
mempengaruhi pola pikir
negara,
para ahli hukum kita dan tidak sedikit
dan
mereka yang mengartikan Undang-
negara
menghambat pembagunan nasional
undang
akan tetapi telah merusak sendi-sendi
dengan Hak Asasi Manusia dan lain
moralitas
dan
sebagainya. Sungguh suatu hal yang
Dampak
yang
mentalitas
bangsa.
diakibatkan
Pornografi
bertentangan
oleh
sangat tidak masuk akal jika ahli
kejahatan korupsi bukan hanya bisa
hukum Indonesia mengatakan bahwa
dirasakan pada masa sekarang, akan
undang-undang
tetapi akan menjadi ancaman masa
bertentangan
depan
upaya
Manusia ( HAM ) tidakkah mereka
pemberantasan korupsi membutuhkan
tahu negara Indonesia ini dibangun
ikhtiar-ikhtiar yang simultan di setiap
dengan
lini
Kemanusiaan dan keadilan
bangsa.
Sehingga,
kehidupan
berbangsa
dan
bernegara. Baik di lini politik, hukum maupun
budaya
dengan
Hak
landasan
Asasi
Ketuhanan, seperti
yang tertuang pada Pancasila ?
pendidikan.
Masalah lain yang muncul
Khususnya di lini hukum, perlu
untuk terciptanya Ilmu Hukum yang
adanya sanksi pidana yang lebih berat
berketuhanan
adalah
dan memberikan efek jera (al-zajr)
KUHP
merupakan
bagi
korupsi
belanda. Semua orang tahu bahwa
sebagaimana dalam hukum Islam, di
KUHP kita ini dijiwai Sekulerisme,
samping proses penanganan yang
yang bertentangan jiwa dan semangat
lebih
bangsa Indonesia yang berketuhanan.
pelaku
dan
pornografi
kejahatan
intensif,
konsisten
dan
kita
warisan
Seperti
Kendala-kendala penegakan hukum
perzinahan, yang mengatakan bahwa
Islam dalam memberantas Korupsi.
yang
tersendiri hukum
untuk yang
disebut
pasal
fakta
berkesinambungan.
Era globalisasi memberi warna
halnya
suatu
perzinahan
tentang
apabila
perbuatan itu dilakukan oleh orang
terciptanya
ilmu
yang sudah bersuami ataupun sudah
berketuhanan.
Bola
beristri. Sedang apabila dilakukan 81
oleh orang yang belum bersuami atau Abu AI-Hasan Al-Mawardi, AIAhkam As-Sulthaniyah, Mushthafa Al-Baby AlHalaby, Mesir, cet. Ill, 1975
beristri bukan perzinahan. Hal ini sungguh
menjadi
masalah
dan
bertentangan dengan nilai-nilai yang
Abd Al-Qadir Audah, At-Tasyri' AlJinaiy Al-lslamiy, Juz I, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, tanpa tahun,
telah dijunjung tinggi oleh bangsa ini.
III.
KESIMPULAN. Sesuai dari topik makalah ini
Abd Al-Aziz 'Amir, At-Ta'zir fi AsySyari'ah Al-Islamiyah, Dar AlFikr Al-'Arabi, cetakan IV, 1969
maka ada dua variable yang dibahas. Yakni
pemberantasan
korupsi,
pendekatan Hukum Islam. Sehingga dapat
disimpulkan
hal-hal
Alatas, Korupsi : Sifat, Sebab, dan Fun gsi, Jakarta, 1987
sebagai
berikut : Bardach, Eugene, Can Network Theory Illuminate Interagency Collaboration?. 1994
1. Pembahuruan dalam pemberantasan korupsi berarti pembaharuan dalam penegakan selama
hukum
ini
yang
dilakukan
yang
Becerra, Raquel L, Interorganizational Service Delivery Systems: Studying a Different Kind of Arrangement. Dalam Proceeding Twelfth Annual International conference of Public Adnzinis (ration Theory Network, Florida. 1999
dengan
pendekatan KUHP yang hasilnya belum
optimal
sehingga
perlu
alternatif pendekatan yang lain. 2. Pendekatan Hukum Islam dalam pemberantasan
korupsi
dapat
dengan menerapkan konsep-konsep Bennis, Warren C., (1981), Organizational Development and the Fate of Bureaucracy, dalam Kramer, Fred A., , Perspectives on Public Bureaucracy. (3rd), USA, Little, Brown & Company. 1981
yang ada dalam Alqur’an atau Alhadist. Jika masalah
yang ada
memiliki sifat dan karakter yang baru maka dapat dilakukan Ijtihad. Seperti
memasukkan
hukuman
pidanan korupsi dalam ranah ta’zir. Carino, Ledivina, V., Bureaucratic Corrupt.ion In Asia: Couses Consequences and Controls,
DAFTAR PUSTAKA 82
Quezon City, JMC Press Inc. 1986 Hasbi
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence Oxford: Oxford University Press, 1959
Assidiqy, Tengku Muh. Pengantar Ilmu Fiqih, Pustaka Rizki Putra Semarang, 1999
Powers, Jennifer Goodall, The Formation of Interorganizational Relationships and the Development of Trust. 2001
Hill, Carey. Network Literature Review: Conceptualizing and Evaluating Networks. 2002 Hodge, B.J., & Anthony William P., Organization Theory (3” ed.). USA, Allyn and Baconn, Inc. 1988.
Roberts, Nancy, Wicked Problems and NetworkApproaches.to Resolution. Managing Successful Global Alliance, Great Britain, Economist Intellegence Unit. 2000
Khalaf, Abdul Wahab, Ushul Fiqih, Dina Utama, Semarang, 1994
Sydow, Jorg, Inter-organizational Relations, Dalam Sorge, Arndt. 2002
Leach, Steve, & John Stewart, Kieron Walsh, The Changing Organization and Management Of Local Government, Great Britain, The Macmillan Press Ltd. 1994
MAKALAH-MAKALAH Nawawi Arief, Barda, Bahan-bahan Kuliah S3, Angkatan XVI tahun 2010. ............Kumpulan hasil Seminar Hukum Nasional ke I S/D ke VIII dan Konvensi Hukum Nasional ,2008, Pustaka Magistar Semarang, 2009. ............. Nawawi Arief, Barda, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religious Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, Makalah Seminar, FH, UNDIP.
Lubis, Muchtar dan Scott, James C., , Korupsi Politik, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.1993 Muhammad Abu Zahrah, AlJarimah wa Al- 'Uqubah fi AlFikih Al-Islamiy, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, tanpa tahun, hlm. 380. Nawawi Arief, Barda. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti Bandung, 1998.
UNDANG-UNDANG Alquran dan Terjemahnya Depag, RI., 1995.
Noel James Coulson, A History of Islamic Jurisprudence 83
UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No 20 Tahun
2001
Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
84
