MODEL PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN
RINGKASAN DISERTASI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
ERY SETYANEGARA NIM. 11010110500028
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2015 i
4 Pertanahan
TIM PROMOTOR
Penyelesaian Konflik Berbasis Pemberdayaan
5 Ormas dan LSM dalam Pemberantasan 6 Perkara Dalam Konteks 7
Indept Publisisting 2014 Indept Publisisting 2014 2012
Promotor Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu,S.H., M.S
2014
8 Dalam Memutus Perkara Pidana di
2012
memutus
konteks
2012
alat bukti petunjuk KPK dalam perkara
2011
Departemen Perikanan dan Kelautan RI, studi kasus Prof. Dr. Ir. Rohmin Dahuri,
2010
9
Co-Promotor
perkara
dalam
10
Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. 11
ii
85
8
2004
9
1995
10
1993
11
1999
12
1996
13
1996
14
1996
15
1995
16
1995
17
1995
Election Training Project Kerjasama KPU RI, Australian Electoral Commision, U.N.D.P, IFES. Seminar Nasional Hubungan Ekonomi Politik Indonesia - China, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya. dan Kepentingan Businnes Information Forum. Pendidikan dan Latihan Pemantau Pemilihan Umum oleh KIPP, Jakarta. Pendidikan dan Latihan Calon Penatar Inti Kamtibnas Tingkat Nasional, Direktorat BIMMAS MABES POLRI, Lemdiklat Brimob Kepala Dua Jakarta. Pendidikan dan Latihan Bela Negara Tingkat Nasional Angkatan ke-XVII, Kerjasama KNPI BAKORSTANAS. Kursus PADNAS Tingkat Nasional, LEMHANAS RI Angkatan ke-XVI Pendidikan dan Latihan Manajemen Organisasi Kemasyarakatan (OKP) bagi pengurus OKP Tingkat Nasional. Pendidikan dan Latihan Orientasi Kewaspadaan Nasional Bagi Pengurus OKP DKI Jakarta. Penataran Calon Penatar P4 Tingkat Nasional, Pola 144 Jam BP7 Pusat Jakarta.
MAJELIS PENGUJI
Pada Sidang Ujian Promosi Doktor Tanggal, Agustus 2015
Ketua
: Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.H., CN
Sekretaris: Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum Anggota :
1. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si 2. Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.H.
E.Karya Ilmiah / Jurnal / Buku No.
Judul
1 Crime School 2
3. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. Penerbit dan Tahun
4. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.
2014
5. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.
2014
Restorative Justice 3
2014
84
iii
23 23
MOTTO
24 25
Susungguhnya Allah Menyuruh (Kamu) berlaku Adil dan berbuat
26 27
1996 - 1999 Kepala Departemen Kaderisasi Bela Negara KNPI Kabinet Maulana Isman, Jakarta. 1996 - 1999 Wakil Sekjend. Forum Pemuda Pelopor RI Kantor MENPORA. 1998 - 2000 Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Kader Politik Pemuda Tingkat Nasional. 1995 Ketua Kelompok Kerja GDN - 95 KODAM JAYA, Jakarta 1993 - 1994 Biro Kaderisasi AMPI DKI Jakarta. 1993 - 1994 HUMAS Media Karya, Jakarta.
Kebajikan, dan Allah Melarang dari perbuatan Keji, Kemungkaran dan Permusuhan.Dia Memberikan Pengajaran Kepadamu Agar Kamu Dapat Mengambil Pelajaran. (An-Nahl : 90)
Hukum Bukanlah Suatu Skema Yang Final (Final Scheme) Namun terus Bergerak, Berubah, Mengikuti Dinamika Kehidupan Manusia, dan Hukum Juga Harus Dibedah dan Digali Melalui Upaya-Upaya Progresif Untuk Mencari Cahaya Kebenaran Dalam Menggapai Keadilan. (Satjipto Rahardjo)
iv
D.Kursus / Seminar / Pelatihan No. Tahun Tempat 1 2014 Seminar Nasional Hukum Progresif Universitas Diponegoro, Semarang 2 2014 Seminar Anti Korupsi (Pencegahan Korupsi dan Pakem - Aliran Kepercayaan), UBL, Lampung 3 2011 Asian Community In Global Community Of Nation UNDIP, Semarang 4 2011 Seminar Nasional Penyelenggaraan Peradilan : QUO VADIS Antara Penegak Hukum dan Peradilan, Lab. FH dan Magister Universitas Lampung 5 2010 Ilmu Hukum (Perspektif, Philosofis, Normatif, Sosio Legal). FH Universitas Diponegoro, Semarang 6 2010 Kursus Pendidikan Profesi Advokat (PKPA) PERADI dan DPC AAI Bandar Lampung Serta Universitas Lampung 7 2009 Ketua Panitia Penyelenggara Seminar Nasional Anti Korupsi antara Dewan Pimpinan Nasional Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) dan JAMPIDSUS KEJAKGUNG RI.
83
7
8 9 9 10 11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21 22
2010 - 2015 Direktur Lembaga Independen dan Investigasi Kontrol Hukum (LIIKUM) Provinsi Lampung. 2010 - 2013 Sekretaris Biro Hubungan Eksternal Universitas Tulang Bawang, Lampung. 2013 Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Lampung 2010 Calon Bupati Lampung Tengah 2008 - 2012 Direktur Forum Kajian Kebijakan Publik Lampung (FOKAL). 2008 - 2012 Dewan Pembina Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) Provinsi Lampung 2006 - 2015 Presiden Dewan Pimpinan Nasional Jaringan Pemberantas Korupsi (JPK). 2006 - 2010 Direktur LSM Nasional Yayasan Lembaga Ekonomi Masyarakat (YLEM) 2003 - 2008 Direktur Lembaga Advokasi dan Reformasi Kebijakan Lingkungan (LINGKAR) Provinsi Lampung 2003 - 2008 Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung Tengah, Lampung. 2003 - 2007 Sekretaris Dewan Pendidikan Lampung Tengah, Lampung. 2003 - 2007 Konsultan Manajemen Program (KMP) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEM Lampung Tengah) Lampung. 2002 - 2015 Wakil Sekjend Komite Wartawan Republik Indonesia (KWRI) Pusat. 2001 - 2003 Direktur Operasional Nusantara Jaya Raya (NJR), Lampung 1995 - 2000 Manajer Eksekutif PT. Masterindo Perdana Jaya, Jakarta. 1996 - 2000 Widyaiswara Kamtibnas, MABES POLRI, Jakarta 1997 - 1998 Penatar P4 DKI Jakarta. 82
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya selama penulis menempuh pendidikan pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro (PDIH UNDIP) sejak September 2010, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi dengan judul: Model Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Yang Berkeadilan Disertasi ini mengkaji dinamika dari aspek sosial, dan aspek hukum dan aspek kebijakan bagaimana model penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, kemudian apakah model penyelesaian konflik pertanahan yang berbasis pemberdayaan sudah dilakukan dalam penyelesaian konflik Mesuji Lampung.selanjutnya bagaimana model penyelesaian konflik pertanahan berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan di Mesuji dapat terwujud. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya proses pendidikan dan penulisan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya pertama penulis sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S. selaku promotor dan co-promotor Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, dalam penyelesaian disertasi pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Dan yang keduanya dengan tulus v
dan sabar telah memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat dalam penyelesaian disertasi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga penulis sampaikan kepada yang terhormat: 1. Kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga saya dapat menyelesaikan jenjang pendidkan tertinggi di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. 2. Kepada kedua Orang Tua penulis Almarhum Hi. Abd. Basyid Sepulau Raya dan Almarhumah Hj. Syamsidar yang telah melahirkan dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik dan mengajarkan arti perjuangan dalam hidup kepada penulis. 3. Kepada istriku, Nova Riza Sulianti,SE dan anak-anakku tersayang M. Faris Putra Setyanegara ; M. Sultan Raffi Setyanegara ; M. Tengku Raihan Setyanegara dan Chesia Aurel Putri Setyanegara yang telah sabar dan selalu menjadi penyemangat penulis dalam menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum sampai terselesaionya Disertasi ini 4. Kepada Ayahanda dan Ibunda Mertua, Almarhum. Inani Bin Mai serta Almarhumah. Sukmawati. 5. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi PDIH UNDIP. 6. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.H., CN selaku Dekan Fakulas Hukum UNDIP yang juga merupakan penguji.
vi
B.Riwayat Pendidikan No. Tingkat
Nama Pendidikan
S3
Universitas Diponegoro, Semarang
1
S2
Universitas Bandar Lampung, Lampung
2
S1
3
S1
4
D III
5
STM
6 7
SMP SD
1
Universitas Bandar Lampung, Lampung STIE Satu Nusa Lampung NBA Collage Internasional Jakarta STM Negeri 1 Tanjung Karang Persit KCK Tanjung Karang Xaverius Tanjung Karang
Jurusan/ Tahun Fakultas Doktor Ilmu 2015 Hukum Magister Ilmu 2010 Hukum Ilmu 2009 Hukum Ilmu 2008 Ekonomi Perbankan 1994 Bangunan -
1990 1987 1984
C.Pengalaman Kerja / Organisasi No. Tahun Jabatan 1 2010 - 2015 Tenaga Ahli Walikota Bandar Lampung, Lampung. 2 2014 - 2015 Tenaga Ahli Bupati Lampung Utara, Lampung. 3. 2015 Calon Pimpinan Komosioner KPK.RI 20152019 2014 Calon Anggota DPR RI Dapil Lampung II (Partai Nasdem) 4 2014 - 2015 Legal Consultant BTN (Persero) Regional Sumatera 5 2010 - 2015 Direktur LBH - SETYANEGARA. 6 2010 - 2015 Direktur Eksekutif SETYANEGARA LAW FIRM. 81
BIODATA
A.Identitas Diri Nama Lengkap Jenis Kelamin Pekerjaan Tempat/ Tanggal Lahir E-mail
: : : : : : : :
ERY SETYANEGARA,S.E., S.H., M.H. Laki-laki Pengacara /Advokat Tanjung Karang,13 Juni 1971
[email protected] 0721 241306 HP. 0821.3327.5555 Nova Riza Sulianti,SE. No. Telpon (1). M.Faris Putra Setyanegara (15 Tahun) Nama Isteri (2). M. Sulthan Rafi Setyanegara (13 Tahun) (3). M Tengku Reyhan Setyanegara (11 Tahun) Nama Anak (4). Chesia Aurel Putri Setyanegara ( 7 Tahun ) Alamat Kantor : (1). Jl.Way Abung No.34 Pahoman Bandar Lampung. (2). Gd.Manggala Wana Bhakti Blok VII Lt.4 Jakarta Selatan Alamat Rumah : (1) Jl. Kalibata Raya No. 1 Apartemen Kalibata City Tower C Lt. 15 CU, Kalibata Jakarta Selatan (2) Jl. Singosari I No. 26 Semarang, Jawa Tengah (3) Perum Tanjung Raya Permai Blok CC No. 3-4 Tanjung Seneng Kota Bandar Lampung 80
7.
Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan, sarana dan bantuan selama menempuh pendidikan serta sumbangsih pemikiran dalam penulisan disertasi ini. 8. Para Penguji Usulan Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, Kelayakan, Pra Promosi Tertutup dan Promosi Terbuka, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. 9. Para Guru Besar serta Tenaga Pengajar pada PDIH UNDIP, Prof. Dr. Barda Nawawi S.H., Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H., Prof. Dr Yusriyadi, S.H., M.S., Prof. Dr Arief Hidayat, S.H., M.S., Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., (Alm) Prof. Dr. Paulus Hadisuprapto, S.H., M.H., Prof. Dr. FX. Sugiyanto, M.S. 10. Selanjutnya juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada kekerabatan Kejaksaan Agung Republik Indonesia: 11. (Alm) Prof. Dr. Marwan Efendi, S.H.,M.M.; H.M. Prasetyo, SH Jaksa Agung Republik Indonesia; Arminsyah, S.H., M.H (Jam Intel Kejagung RI).; Ajimbar, S.H., M.H.; Dr. M. Nurochmad, S.H., M.H.(Jam Datun Kejagung RI); Azhari, S.H., M.H., Teguh, S.H., M.H.; Sarjono Turin, S.H., M.H.; Widyantoro, S.H., M.H.; Yudi Handono, S.H., M.H.; Hi. Darmo Widjoyo, S.H., M.H.; dan Raja Nafrial, S.H., M.H.; yang selalu menjadikan sahabat diskusi, konsultasi sekaligus pemberi semangat penulis.
vii
12. Rekan-Rekan Deputi V Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia,; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Siti Noor Layla.; Kepala Litbang Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc,; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.; Rekan-Rekan HuMa Andiko, S.H., M.H., Chalid Muhammad, S.H.; Nurul Firmansyah, S.H. yang selalu menjadikan sahabat diskusi, konsultasi dan pemberi referensi kepada penulis. 13. Kepada Bapak Komjend. (Purn). Drs. H. Sjachroedin ZP (Mantan gubernur Lampung Periode 2008- 2013).; Irjend. Pol.(P) Drs. Darwan Siregar, M.Sc; Irjend Pol. Drs. Syaiful Maltha.; Brigjen Pol. Sulistyo Ishak.; Brigjen Pol. Jodie Roseto.; Kombes Pol. Yusril Hakim YHS., SH.; menjadikan sahabat diskusi, konsultasi sekaligus pemberi semangat penulis. 14. Kepada Bupati Mesuji H. Khamami, SH, yang menjadikan nara sumber, dan pemberi referensi kepada penulis. 15. Kepada Walikota Bandar Lampung Drs. H. Herman HN, M.M. yang telah memberikan dorongan semangat kepada penulis untuk melanjutkan studi S3. 16. Bupati Lampung Utara H. Agung Ilmu Mangku Negara, S.SSTP., M.H., yang selalu memberi perhatian khusus, menanyakan kapan selesainya pendidikan Doktor. 17. Kepada Dr. Yuswanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung, Slamet Haryadi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tipikor Lampung, Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H. yang telah mendukung dalam penyelesaian disertasi di PDIH UNDIP.
viii
http://huma.or.id/kehutanan-dan-perubahan-iklim/konflikkehutanan-di-indonesia-apakah-redd-peluang-atauancaman.html. __________-http://www.haluankepri.com/nasional/53970-sektorkehutanan-negara-rugi-rp691-triliun.html Bunyamin Maftuh, Implementasi Model Pembelajaran Resolusi Konflik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Menengah Atas, Disertasi (tidak diterbitkan) Universitas Pendidikan Indonesia, 2005. _________-Profil Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), 2013. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamana Dalam Negeri, tahun 2014. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/KOMNAS HAM/IX/2011 Tentang Prosedur Pelaksanaan Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Laporan Tim Terpadu Tindak Lanjut dan Monitoring Penanganan Kasus Mesuji Bulan September s.d Desember 2013, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Informasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Kehutanan, Edisi Tahun 2010 Nomor 1 s.d 4, Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kehutanan. __________-Data Penduduk, Sido rukun Peraturan Sepanjang Adat Lampung, dikarang oleh Marga Tegamongan, Boelan dan Soewai Oempoe.
79
Undang-Undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 Tentang OTODA 2004-2007, Citra Umbara. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU RI Nomor 12 Tahun 2011), CV. Karya Gemilang, 2014. Undang-Undang Aparatul Sipil Negara (A.S.N) dan Peraturan Pelaksanaannya, Focus Media, 2014. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Koleksi Buku Terbitan KOMNAS HAM, 2013. Koleksi Terbitan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. C. Sumber Lainnya: Anonim. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Cetakan Ketiga Makalah tentang Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia oleh Soedirman Kartohadiprodjo. 2009. Makalah tentang Memasuki Bidang Penelitian Kualitatif oleh Norman K. Denzin dan Yvona S. Lincoln. Makalah tentang Teori, Konsep dan Paradigma dalam Kajian tentang Manusia, Masyarakat dan Hukumnya. _________-Makalah tentang Teori Hukum oleh Abdullah _________-Makalah tentang Teori Hukum oleh Hasbi Hasan. http://huma.or.id/kehutanan-dan-perubahan-iklim/konflikkehutanan-di-indonesia-apakah-redd-peluang-atauancaman.html. 78
18. Kepada Para Tokoh-tokoh Adat Megou Pak, Wan Mauly Sanggam Ketua Adat Megou Pak, Asaih Akib Kepala Marga Tegamoan, Suttan Kaiser Kepala Marga Aji, Helmi Gelar Suttan Tulang Bawang Kepala Marga Buay Bulan, Hosi Pagar Alam Kepala Marga Umpu, yang menjadikan nara sumber, konsultasi dan pemberi referensi kepada penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada : 1. Rektor Universitas Bandar Lampung (UBL), Dr. Ir. Yusuf Sulfarano Barusman, M.BA. yang telah memeberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk melanjutkan studi S3 di PDIH UNDIP. 2. Teman-teman angkatan III/17/KPK UNDIP-UNILA, Hi. Zulfikar Ali Butho, S.H., M.H.; Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.; Dr.Tri Herlianto, S.H., M.H., M.M.; Didiek R. Mawardi, S.H., M.H.; Dr.Tami Rusli, S.H., M.H.; Dr.Erlina, S.H., M.Hum.; Kingkin Wahyuningdiyah, S.H., M.Hum.; Dr.FX. Sumardja, S.H., M.H.; Dr.H. Sunaryo, S.H., M.H.; Dr.Marsudi Utoyo, S.H., M.H.; Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum dan (Alm). J, Pajar Widodo, S.H., M.H. Yang selalu memberikan semangat kepada penulis. 3. Rekan-rekan sejawat SETYANEGARA LAW FIRM dan LBH SETYANEGARA, Yustama, S.H.,M.H.; Resmen Kadapi, S.H., M.H.; Hermawan, S.HI., M.H.; Satria Muda SR., S.H.; Yopi Hendro, S.H.; Riski Menggala Putra, S.H.; Sugito, S.E., M.M.; Marsoni, S.Kom.; Putri Flesia, Salamah, S.Pd; yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaiakan di PDIH Undip. 4. Teman-teman sesama mahasiswa PDIH UNDIP yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatunya, atas segala bantuan, kritik dan saran dalam menyelesaikan disertasi ini. ix
Terakhir penulis menyadari, disertasi ini masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan, makna yang terkandung dalam disertasi ini dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua,baik dikalangan; Pemerintah, Penegak hukum, Praktisi, maupun masyarakat umum lainnya. Mudah-mudahan amal baik semua pihak mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Sub karya yang sederhana ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan hukum secara teoritis maupun praktis. Semarang, Agustus 2015. Penulis,
Ery Setyanegara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi. ________-Undang-Undang Kehutanan, Pustaka Belajar, 2006 Naskah Komprehensif Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Hasil Perubahan 1999-2002, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008 ________-Himpunan Lengkap Undang-undang Tentang Desa, Saufa, 2014. ________-Himpunan Peraturan Tentang Keormasan, PT. Tamita Utama, 2013. Peraturan Perundang-undangan Penyusunan Anggaran 2015, Fokus Media, 2014.
A.P.B.D
Tahun
Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012, Tentang Kendaraan, Kesindo, 2012. _________-Peraturan Pembentukan Produk Hukum Daerah, Fokus Media, 2014. _________-Undang-Undang Peradilan Indonesia, Fokus Media, 2010. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Citra Umbara, 2009. x
77
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.52/MenHut-II/2008. Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam Pada Hutan Produksi. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.57/MenHut-II/2008. Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 2018.
DAFTAR ISI
Halaman Halaman Judul.......................................................................
i
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.58/MenHut-II/2008. Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
Tim Promosi ...........................................................................
ii
Tim Penguji Ujian Promosi...................................................
iii
Motto.......................................................................................
iv
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 Tentang Hutan Kota;
Kata Pengantar ......................................................................
x
Daftar Isi.................................................................................
xi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
76
I. Pendahuluan 1.1.Latar Belakang................................................................
1
1.2.Permasalahan Penelitian .................................................
5
1.3.Tujuan dan Kontribusi Penelitian ...................................
5
1. Tujuan Penelitian ........................................................
5
2. Kontribusi Penelitian ..................................................
6
1.4.Metode Penelitian ...........................................................
6
II. Pembahasan dan Temuan 2.1.Pembahasan ....................................................................
7
1.Model-model Konflik Pertanahan ...............................
7
2.Penyelesaian Konflik Pertanahan ................................
8
3.Cara-cara Penyelesaian Konflik Pertanahan ................
10
a.Litigasi .....................................................................
10
xi
b.Non Litigasi.............................................................. 4.Konsepsi
Konflik
dalam
Penyelesaian
11
E. Sumaryono, Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat, Kanisius, 1999.
12
Erman, Suparman, Asal Usul Serta Landasan Pengembangan Ilmu lam Buku: Menggagas Hukum Progresif Indonesia, Pustaka Pelajar, 2006.
16
David,
Konflik
Pertanahan ................................................................... 5.Konsepsi Pemberdayaan dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Mesuji Lampung .......................................
M Chalmers. Corporation.
Encyclopedia
Americana,
Americana
6.Konsepsi Keadilan dalam Penyelesaian Konflik Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka, 2004.
Pertanahan Mesuji Lampung .......................................
19
a.Teori Keadilan Jeremy Bentham ..............................
19
b.Keadilan Menurut Pancasila.....................................
20
Meuwissen Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum, Adita, 2007.
25
B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya :
7.Model
Penyelesaian
Konflik
Pertanahan
Menggunakan Chambliss-Seidman ............................. a.Nilai-nilai Keadilan dalam Penyelesaian Konflik
__________-Pancasila
Mesuji dengan Pendekatan Teori (The Triangular of Natural Law and Its Pluralistic)...........................
__________-UUD 1945
27
b.Penyelesaian Konflik yang Dilakukan Melalui Litigasi .....................................................................
28
Undang-Undang RI No. 41 Tahun 1999. Kehutanan. Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departmen Kehutanan.
c.Penyelesaian Konflik yang Dilakukan Melalui Non Litigasi .....................................................................
29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya. Jakarta. Titik Terang.
d.Nilai-nilai Keadilan dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan ................................................................
xii
Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Departemen Kehutanan
30
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.62/MenHut-II/2008. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Taman Rakyat.
75
Safitri, Myrna, Untuk Apa Pluralisme Hukum, Epistama Institute, HuMa & Forest People Programane, 2011.
1)
Penyelesaian Konflik Mesuji Lampung ...........
30
2)
Konsep Keadilan ..............................................
31
3)
Keadilan Distributif menurut John Rawls.........
32
4)
Keadilan Menurut Pancasila .............................
32
_________Tak Ada Alasan Ditunda, HuMa, 2011. T. Sirait, Martua & Rekan, Perencanaan Tata Ruang Secara Partisipatif, Word Agroforerestry Center (ICRAF), 2013. Kahman, Hisma & Rekan, Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat, Perkumpulan HuMa, 2011. _________Mereka Yang Belum Setara, Kerjasama Pontianak Institute dan HuMa, 2011. _________-Menuju Kepastian dan Keadilan Tenurial, HuMa, 2011. Menski, Werner, Perbandingan Hukum Dalam Kontes Global, Nusa Media, 2011. Akib, Muhammad, Politik Hukum Lingkungan, PT. Raja Grafindo Persada, 2012. Yusriyadi, Industrialisasi dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah, Genta Publishing, 2010.
Nilai Keadilan dan Konsep Keadilan dalam
8.Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Megou Pak Masuji Lampung..........................................................
37
2.2.Temuan...........................................................................
38
1.Sejarah Konflik Tanah Megou Pak Tulang Bawang....
38
2.Riwayat Konflik Tanah Register 45 Mesuji Lampung
40
a.Lokasi Moro-Moro ...................................................
41
b.Lokasi Tugu Roda, Karya Jaya, Karya Tani, Sawit 99, Air Mati, Suka Agung ........................................ 3.Ketidakpuasan
Masyarakat
Adat
Terhadap
Perusahaan Sebagai Pemicu Konflik ........................... Gunawan Wijaya & Kartini Mulyadi, Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, 2004. Pada Seminar Nasional Prospek Hukum Progresif di Indonesia di UNDIP, 2009. Benjamin Cardozo, The Nature Of Judical Proces. New Heaven: Yale University Press. CA. Van Paursen. Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu. Terjemahan J. Drost. Ctk.3, Gramedia Pustaka Utama.
41
4.Penyelesaian Konflik Pertanahan di Mesuji Lampung yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah .................... 5.Upaya
Pemerintah
Daerah
Propinsi
42
Lampung
Terhadap Penyelesaian Konflik Mesuji Lampung .......
44
6.Dampak-dampak dari Konflik Pertanahan di Mesuji Lampung......................................................................
_________-Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989. 74
41
xiii
47
III. Simpulan...........................................................................
48
IV. Implikasi...........................................................................
51
4.1.Secara Filosofis ..............................................................
51
4.2.Secara Teoritis ................................................................
51
4.3.Secara Praktis .................................................................
51
__________-Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Pustaka Pelajar. 1980.
V. Rekomendasi ....................................................................
52
__________-Pemberdayaan Masyarakat. Pustaka Pelajar. 2013.
Daftar Pustaka .......................................................................
53
Daftar Riwayat Hidup ...........................................................
64
Moniaga, Adat Dalam Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH., Refika Aditama, 2008.
__________-Penggunaan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka. Pustaka Pelajar. 2012. Sutedi, Adrian, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Thohir, Mudjahirin, Memahami Kebudayaan. Teori, Metodologi, dan Implementasi. Semarang; Fasindo. 2007. Wignjodipuro, Surojo ¸ Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1982 Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah kajian Sosiologi Hukum. Bayumedia Publishing. 2008 Williams, J.E.H, Criminology and Criminal Justice, Buttenn worth, London 1982. Yusuf,
Abdul Muis. Mohammad Taufik Makarao. Kehutanan di Indonesia. PT. Rineka Cipta. 2011.
Hukum
Zubaedi. Pengembangan Masyarakat. PT. Fajar Interpratama Mandiri. 2013.
xiv
73
Rahmat, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. PT. Rajagrafindo Persada. 2011. Roberts, Simon. Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthopology, Harmonsworth: Penguin Books. 1979
I. Pendahuluan 1.1.Latar Belakang Perkembangan
dalam
pengolahan
tanah
serta
sejumlah
permasalahannya telah menjadi sejarah tersendiri di negara
Roberto Unger Mangabeira, Law in Modern Sociey-Toward Criticism of Social Theory, NY:The Free Press, 1976.
Indonesia, sejak zaman penjajah kolonial sampai sekarang masih
Safitri,
Myrna Penyelenggaran Pemerintah Menyimpang: Maladministrasi Laporan Penelitian, Kerjasama Komisi Ombudsman Nasional dan Konsorsium Pembaruan Agraria, 2002
Permasalahan mengenai tanah pada dewasa ini semakin kompleks,
akat Lokal Pada Kawasan Hutan, Sebuah Arean Bagi Pluralisme Hukum: Konferensi Internasional Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban, Hotel Santika Jakarta, 11-13 Oktober 2004.
penting akan haknya. Berkaitan dengan hak tersebut, tentunya tidak
Satjipto, Rahardjo, Hukum Dalam Jagad Ketertiban, Jakarta:UKI Press, 2006 Sarjita. Teknik Dan Strategi Penyelesaian Sengketa Atas tanah, Edisi Revisi, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005. Dari Adat ke Multikultur: Menggagas Format Kebijakan yang Tepat Bagi Masyarakat/ Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa, Yayasan Interseksi, Jakarta,2007 Samekto, Adji, Kapitalisme, Modernisasi dan Lingkungan, Genta Press, Yogyakarta, 2008 72
Kerusakan
meninggalkan permasalahan yang belum dapat terselesaikan.
disebabkan keadaan tanah yang terbatas sedangkan jumlah penduduk yang semakin bertambah, harga tanah yang meningkat dengan cepat dan kondisi masyarakat yang semakin sadar serta peduli akan
terlepas dengan semakin banyaknya kasus-kasus pertanahan yang berujung konfik. Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkrit antara perorangan dengan perorangan; perorangan dengan badan hukum atau negara; badan hukum dengan badan hukum lainnya. Penguasaan dan kepemilikan tanah yang berkonflik juga banyak terlihat dalam struktur masyarakat hukum adat, pada umumnya selain dikenal dengan adanya tanah hak milik yang bersifat individual, juga dikenal adanya tanah milik bersama (komunal) yang lazim disebut sebagai Hak Ulayat atas tanah. 1 Hak Ulayat atas tanah ini dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, 1
Abdon Nababan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan setiap komunitas adat memiliki areal sekitar 8.000 hektar. Lihat Kompas, 23 April 2012, hlm.22. Menurut Kepala badan Registrasi Wilayah Adat AMAN, Kasmita Widodo memperkirakan total luas tanah adat di Indonesia sekitar 10 juta hektar. Lihat Kompas, 21 April 2012.
1
padang penggembalaan, pemakaman, kolam, sungai, dan hutan seisinya.
2
Nurtjahjo Hendra, dan Fokky Fuad, Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
Namun keberadaan Hak Ulayat atas tanah, terutama yang masih berbentuk hutan adat, saat ini semakin tergerus oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mengabaikan eksistensi hak ulayat. Misalnya dengan kebijakan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kementerian Kehutanan yang telah menetapkan sekitar 133,7 juta hektar daratan Indonesia sebagai kawasan hutan. 3 Klaim sebagai hutan negara, ini antara lain agar memudahkan pemerintah memperoleh dana segar dari pemberian izin terkait dengan pemanfaatan hutan.4 Belakangan ini izin pemanfaatan hutan lebih banyak
digunakan
untuk
perkebunan
kelapa
sawit 5
dan
Anthropology Point of Vi US-China Law Review, Volume 9, Number 1, February 2012 -prinsip Dasar Pengelolaan Sumber Berkeadilan, Demokratis, dan Focus Group Discussion dengan tema Pertumbuhan Ekonomi Hijau Secara Inklusif (Inclusive Green Growth) Bagi Pembangunan Nasional Berwawasan Hijau: Peluang, Tantangan, dan Strategi, diselenggarakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI tanggal 20 September 2013 di Hotel Aston Tropicana, Cihampelas, Bandung. Daya
Alam
yang
pertambangan.6 Sebagai dampak dan akibat selanjutnya dari kebijakan tersebut adalah merebaknya konflik antara Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan pemilik modal atau dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun dengan pemerintah sendiri. Selain itu beberapa 2
Untuk kepentingan analisis,hak ulayat atas tanah ini hanya dibatasi dalam ruang lingkup lahan dan hutan, dengan tiga alasan: pertama, bagi masyarakat hukum adat,lahan dan hutan merupakan unsur utama dari hak ulayat atas tanah; kedua,
kelong di Batam, awig-awig hak ulayat laut di Lombok, sasi laut di Kep. Kei dan Raja Ampat; ketiga, tanah dan hutan sering menjadi obyek konflik dan ditangani oleh lembaga pemerintah yang berbeda, tanah menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional dan hutan menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan. 3 http;//www.dephut.go.id/files/Statistik_Kehutanan_2008_Planologi.pdf (diakses 19-2-2012).. Data terbaru menyebutkan bahwa pada tahun 2012, hutan Indonesia tinggal 45 juta hektar. Lihat www.badanplanologidephut.com, diakses 27 Juli 2012. 4 Sampai tahun 1991 telah diberikan izin 580 konsesi HPH dengan luas masing-masing rata-rata sekitar 105.000 hektar, sehingga totalnya mencapai 60 juta hektar atau sekitar 31 persen dari luas daratan RI, 1.992.570 km persegi atau setara dengan 192.257.000 hektar. Lihat Owen J. Lynch dan Kirik Taibott, Keseimbangan Tindakan: Sistem Pengelolaan Hutan Kerakyatan dan Hukum Negara di Asia Pasifik, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001, hlm.83. 5 Data Sawit Watch menunjukan bahwa sampai bulan Juni 2010, pemerintah telah memberikan 9,4 juta hektar kepada perkebunan sawit dan diperkirakan akan mencapai 26,7 juta hektar pada tahun 2020. Lihat Kompas 14 Januari 2012. 6 Di Kalimantan Timur misalnya, luas izin pertambangan pada tahun 2011 meningkat 18 persen d ibandingkan dengan tahun 2010, umumnya izin dikeluarkan setelah pilkada atau menjelang pilkada. Hal yang sama tejadi di Jambi, NTB, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Lihat Kompas, 22 Februari 2012.
2
Seminar Peran Masyarakat (Hukum) Adat Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bagian Perdata Fakultas Hukum Undip, 24 November 2010. Nurjaya, I N Within the State Agrarian Law of Indonesia is It A Genuine or PseudoUS-China Law Review, Volume 8, Number 4, April 2011. Rahardjo, Satjipto. Angkasa,1990.
Hukum
dan
Masyarakat,
Bandung,
__________. Hukum dan Perubahan Sosial. Genta Publishing. 2009. __________. Penegakan Hukum Progresif. PT. Kompas Media Nusantara. 2010.
71
Menski, Werner, Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika, Penerjemah M. Khozin, Nusa Media, Bandung, 2012
konflik semakin parah dengan terbelitnya masalah penyewaan Hak Ulayat pada jaman penjajahan Belanda yang tidak kunjung usai setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini sulit
Maulana, M. Rizki, Model Penyelesaian Sengketa PT Asiatic Persada Pemegang HGU di atas Tanah Ulayat Suku Anak Dalam Bathin Sembilan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, Tesis, Magister Kenotariatan, Undip, 2013 Nader, Laura. Law in Culture and Society, Aldine Publishing Company, Chicago, 1969.
dipastikan berapa jumlah konflik yang menyangkut hak ulayat. Dari data Komnas HAM menyebutkan bahwa lembaga tersebut sampai akhir 2011 telah menerima 700-800 kasus konflik tanah perusahaan dengan masyarakat lokal. Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) juga menyebutkan bahwa hingga akhir 2011 setidaknya pernah terjadi 530 konflik lahan di wilayah masyarakat
Simposium UUPA dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa Ini, Binacipta, Jakarta, 1978
adat. Sedangkan catatan Sawit Watch menyebutkan bahwa pihaknya telah menangani 663 kasus sengketa antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat.7
Edi Petebang (eds), Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat, WWF da Institut Dayakologi, Pontianak, 2001
Pemerintahan
Orde
Baru
dalam
melaksanaan
misi
pembangunannya cenderung menggunakan cara-cara otoriter dengan tekanan militeristik yang sangat kental. Siapa saja masyarakat yang
________________, Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008
berani menghalangi tujuan pembangunan dapat berurusan dengan hukum dan militer. Pemerintahan Orde Baru menginterprestasikan, bahwa Pasal
Seminar Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga tanggal 20 Agustus 2008 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. ND, Mukti Fajar, Yulianto Achmad. Dualisma Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar. 2010.
33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : tanah, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pengertian dikuasai oleh negara adalah alasan kuat untuk tujuan pemerintah tidak ada yang bisa menghalanginya.
7
70
Kompas, 8 September 2011
3
Sejarah konflik tanah Ulayat dan tanah Marga adat Megou Pak Mesuji Tulang Bawang Lampung, mengalami fase yang cukup
Lev, Daniel S. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan. Terjemahan Nirwono dan AE Priyono. Jakarta: LP3ES, 1990.
panjang, berawal dari bermukimnya masyarakat adat etnis Lampung Way Umpu yang membentuk serta menetap pada 2 desa; yaitu (1).
Like Wilarjo, Realita dan Desiderata , Duta Wacana University Press, 1990.
desa Talang Batu, (2). desa Talang Gunung yang mendiami areal Mesuji sejak tahun 1908 dan diakui oleh pemerintah Hindia Belanda
Luthan, Salman dan Agus Triyanya. . Jurnal Hukum, No, 9, Vol. 4 , 1997.
Aparat
melalui Besluit Pan Den Resident der Lampoengshe tanggal 12 September 1918, kedua desa itu mempunyai 22 umbul (dusun/ pedukuhan). Masyarakat Adat Megou Pak Mesuji Lampung, dari kedua
Lukito, Ratno, Hukum Sakral dan Hukum Sekuler, Studi tentag Konflik dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Terjemahan dari Sacred and Secular Laws: A Study of Conflict and Resolution in Indonesia, Penerjemah Inyiak Ridwan Muzir, Pustaka Alvabet, Jakarta, Cetakan I 2008
desa itu hidup dengan cara bercocok tanan, seperti karet, rotan, kemenyan, dammar dan bambu dalam luas areal hutan adat seluas lebih kurang 33.500 ha. Pada tahun 1993, melalui SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 785/kpts-II/1993 tanggal 22 Oktober 1993 menjadi Hutan Negara yang disebut Register 45 yang didalamnya terdapat 3 desa yaitu Talang Gunung, Talang Batu dan Labuhan Batin, dan kemudian
dengan
alasan
untuk
kepentingan
negara
dalam
peningkatan sektor ekonomi serta menambah pendapatan keuangan negara dari sektor industri maka ada penambahan luas areal, untuk dikelola sebagai Hutan Tanaman Industri atau (HTI) yang diberikan perizinannya kepada PT. Silva Inhutani Lampung melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 93/kpts-II/1997 pada tanggal 17 Febuari
Mahadi, Sedikit Sejarah Perkembangan Hak-hak Suku Melayu Atas Tanah di Sumatera Timur (Tahun 1800-1975), Alumni, Bandung, 1978. Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cetakan ke-6, 1995 Menski, Werner, Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa, Cambridge University Press, 2006 Muladi, Barda Nawawi Arief. Teori dan Kebijakan Pidana. PT. Alumni 2010. Moniaga, Sandra Davidson, et. Al, Adat Dalam Politik Indonesia, KITLVYayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010
1997 menjadi seluas 43.100 ha, adanya selisih penambahan perluasan areal 9.700 ha. 4
69
Masyarakat Adat baik ketiga desa yang masuk dalam areal Simposium Masyarakat Adat Mempersoalkan Keberadaan Masyarakat Adat Sebagai Subjek Hukum, diselenggarakan oleh HuMa dan Epistema Institute, Jakarta, 27 Juni 2012 Ismail, Nurhasan, Hukum Dalam Lingkar Kehidupan Kelompok Marjinal, Pidato dalam Rapat Senat Terbuka Dalam Rangka Dies Natalis ke-67 Fakultas Hukum UGM, 19 Februari 2013
perluasan maupun Masyarakat Hukum adat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji Lampung, mulai merasa kecewa dan cemas akan perluasan areal itu,mereka menilai Pemerintah dalam hal ini pihak Kementerian Kehutanan tidak berlaku adil dan memikirkan nasib mereka serta masa depan anak dan cucunya, Beriringan dengan waktu dan kesempatan yang ada setelah
Juliantara, Dadang Noer Fauzi, Menyatakan Keadilan Agraria, Manual Kursus Intensif Untuk Aktivis Gerakan Pembaruan Agraria, Badan Pelaksana KPA, Bandung, 2000 Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Aksara Bam. 1986. Kasim, Ifdhal, dan Johanes da Masenus Arus, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, ELSAM, Jakarta, 2001 -kebijakan Transnational Institutions yang Mempengaruhi Peta Tenurial Security dalam Lingkup Konferensi Internasional tentang Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Sedang Berubah: Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban, Hotel Santika, Jakarta, 11-13 Oktober 2004
Reformasi diawal tahun 2000, juga mulai masuknya para masyarakat umum yang masuk dan mengelola lahan areal Register 45 untuk bertani, menanam sawit dan singkong, mereka mendirikan perkampungan yang disebut, Moro Dewe, Moro Seneng dan Moro Dadi, masyarakat itu berasal dari wilayah Lampung dan luar Lampung, menduduki areal seluas 4800 ha. Kegiatan serta usaha mereka itu didukung pula oleh masyarakat hukum adat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji Lampung, hubungan yang baik dalam kekerabatan adat mereka saling berinteraksi dan menjadi saudara dalam adat, yang diakui oleh Tokoh-tokoh adat dari 4 Marga, yaitu : marga Tegamoan, marga Suay Umpu, Marga Buai Bulan dan Marga Aji.
Koesnoe, H. Moh. Dalam Irene A. Muslim, S. Jacobus E. Frans L
Pada
tahun
2004-2005
kembali
bertambah
masuknya
masyarakat pendatang, membuka lahan areal perkebunan di Register Florus, et. Al, Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi, Institut Dayakologi, Pontianak, Cet. Ke-3, 2010
45,1 ha per KK dengan jumlah sekitar 1.700 jiwa sampai di tahun 2012 jumlah mereka mencapai 15.000 jiwa. Hal ini menambah catatan panjang serta kompleksitasnya konflik pertanahan di Mesuji Lampung.Pemerintah dan Aparat Penegak hukum mencurigai
68
5
adanya transaksional antara tokoh adat dengan masyarakat pendatang adanya jual-beli tanah yang dilegalkan oleh masyarakat
_____, T.O. (peny), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993
hukum adat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji Lampung. Dengan ditangkapnya Tokoh Adat MPTBML, Wan Mauli B Sanggam pada tanggal 3 Maret 2012, yang sempat dikecam keras oleh masyarakat Tugu Roda dan Tokoh-tokoh adat 4 Marga MPTBML maupun Tokoh-tokoh Marga Lampung lainya. Kepolisian dinilai telah mengkriminalisasi salah satu tokoh adat Megou Pak dan tidak menghargai kearifan lokal8 Tindakan yang dilakukan secara refresif oleh Penegak Hukum Kepolisian daerah Lampung.dengan cara Litigasi dianggap tindakan yang sangat berlebihan, masyarakat mengiginkan seharusnya
Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan dalam Firsty Husbani (Peny), Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, ICEL, Jakarta, 1999 -Pokok Penting Tentang Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2001. Ife, Jim, Frank Tesoreiro. Community Development. Pustaka Pelajar. 2004.
Pemerintah dan Penegak Hukum Harus adil arif dan bijaksana serta menghargai nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Mesuji Lampung.
1.2.Permasalahan Penelitian
disampaikan dalam Seminar Pluralisme Hukum dan Tantangannya Bagi Pembentukan Hukum Nasional, Kerjasama BPHN- FH Unhas-Kanwil Depkumham Sulawesi Selatan, tanggal 1-2 Mei 2007.
Permasalahan penelitian yang dirumuskan sehubungan dengan latar belakang adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat? 2. Mengapa penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung yang telah dilaksanakan oleh pemerintah belum berbasis
Ismail, Nurhasan, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi-Politik, HuMa dan Magister Hukum UGM, Yogyakarta, 2007. Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama, Pustaka Setia, Bandung, 2007
pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan? dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta (Editor), Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi 8
Kompas.com,selasa 6 Maret 2012/ 14.02 wib
6
67
Haar, Ter, Beginselen en Stelsel van Hef Adatrecht, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Asas-asa dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
3. Bagaimana model ideal dalam penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang berkeadilan?
Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003 1.3.Tujuan dan Kontribusi Penelitian Hamidi, Jazim, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interprestasi Teks, UII Press, Yogyakarta, 2005
1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengkaji dan menganalisa Penyelesaian konflik di
Harsono, Boedi, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, Universitas Trisakti, Jakarta, 2007
Mesuji Lampung yang dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Hasanah, Yuliya, Konflik Pemanfaatan Sumberdaya Tanah Ulayat Baduy Pada Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus: Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak, Propinsi Banten), Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008. Hasanusiman. Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia. Pustaka Pelajar. 2010.
b. Untuk mendeskripsikan, dan menganalisis penyelesaian konflik
pertanahan
di
Mesuji
Lampung yang
telah
dilaksanakan oleh pemerintah apakah sudah memberdayakan masyararakat secara berkeadilan. c. Untuk menemukan model ideal dalam penyelesaian konflik pertanahan Mesuji Lampung yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan.
Haris Bu M. Azzam Manan (ed), Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indoensia, Sebuah Tantangan, LIPI Press, 2011.
2. Kontribusi Penelitian a. Kontribusi Teoritis
Husni Anang. Hukum Birokrasi dan Budaya. Genta Publising. 2009. Hutagalung, Arie S. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta 2005. Iskandar, Johan, Ekologi Perladangan di Indonesia: Studi Kasus dari Daerah Baduy, Banten Selatan, Jawa Barat, Djambatan, Jakarta, 1992.
66
1) Memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum di bidang kehutanan, pertanahan, yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan. 2) Pengkayaan dan pengembangan hukum yang nantinya memberikan kontribusi bagi pengembangan teoritis dan
7
konseptual tentang penemuan model penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung.
Creswell, John W., Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Edisi Ketiga, Terjemahan Achmad Fawaid, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2010
b. Kontribusi Praktis 1) Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai rujukan kebijakan
Chambliss, William J. & Robert B. Seidman, Law, Order and Power, Reading Mass, Addison-Wesley, 1971
dalam penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung Dahrendorf, Ralf dalam Bernard Raho. Teori Sosiologi Modern, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2007.
yang memberdayakan secara berkeadilan. 2) Bagi masyarakat hukum adat Megou Pak Mesuji Lampung penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan evaluasi eksistensi, motivasi dan inspirasi dalam memperjuangkan identitas
budaya
serta
bertuk
perjuangan
untuk
mempertahankan hak-hak ulayatnya kepada negara. 3) Bagi elemen masyarakat sipil lainnya, sebagai bentuk pembelaan kepentingan masyarakat serta pelestarian dalam memperjuangkan eksistensi masyarakat hukum adat Mesuji Lampung atau kearifan lokalnya agar tidak punah dan tergerus modernisasi. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan evaluasi penanganan konflik pertanahan pada daerah lain di Indonesia.
Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo. 1996. Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional, Usaha Nasional, Surabaya, 1991 Dj, Otong Setiawan. Teknik dan Panduan Menerjemahkan Bahasa Inggris Bahasa Indonesia. CV. Yrama Widya. 2004. Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Indah. 2009. Giddes, Anthony. Problematika Utama dalam Teori Sosial. Pustaka Pelajar. 2009. George, Ritzer
& Goodman, Douglas J. ological th 6 edition, terj. Alimandan, Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta, 2004.
1.4.Metode Penelitian Menurut teori interaksionisme simbolik ini, realitas hukum yang sesungguhnya nampak dalam simbol-simbol itu, yang hanya
Guba dan Linconc. SAGE Publications.
dimengerti sesudah ditafsirkan. Maka realitas hukum yang demikian itu tidaklah dengan mudah ditangkap melalui pengalaman dan
Gregory Leyh, Legal Hermeneutics, Diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2008.
8
65
Bedner,
penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran Pengakuan Hak atas Tanah Komunal di Indonesia: Sebuah Masa Depan Hak-Hak Komunal Atas Tanah: Beberapa Gagasan Untuk Pengakuan Hukum, Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan Bappenas, Jakarta, 2011
pemahaman yang lengkap (verstehen). Melalui konsep hukum ini penelitian ini akan mengidentifikasi masalah yang terkait dengan bagaimana penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung dengan pendekatan pemberdayaan
Beilharz, Peter. Teori-teori Sosial Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka. Pustaka Pelajar. 2005
dan mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat hukum adat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji Lampung. Penelitian ini
Berger, Peter L., Thomas Luckmann, The Social construction of Reality A treastise In The Sociology of Knowledge Tafsir social atas Kenyataan, Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan, LP3ES, Jakarta, 1990
dilakukan secara partisifatif dalam kehidupan masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji Lampung guna menemukan akar masalah serta jawaban permasalahan dari konflik pertanahan Mesuji. Disamping itu juga peneliti melakukan wawancara yang mendalam
UUPA dan Kedudukan Tanah-Tanah Adat Dewasa Ini, Binacita, Jakarta, 1978 Burns, Collaborative Action Research for English Language Teachers, Cambrige, Cambrige University Press. 1999
(in-depth) secara intensif dengan masyarakat yang menjadi partisipan dari kehidupan sosial, ekonomi, budaya, serta hukum masyarakat adat Mesuji Lampung.
II. Pembahasan dan Temuan S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga, Adat Dalam Politik Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia-KITLV, Jakarta 2010
2.1.Pembahasan 1. Model-model Konflik Pertanahan Tipologi konflik pertanahan merupakan jenis sengketa,
Cahyadi, Antonius, Donny Danardono. Sosiologi Hukum dalam Perubahan. Yayasan Obor Indonesia. 2009
konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani. Tipologi konflik pertanahan yang
dalam Antonius Cahyadi dan Donny Danardono (Editor), Sosiologi Hukum Dalam Perubahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
ditangani Badan Pertanahan Nasional RI dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan), terdiri dari masalah yang berkaitan dengan : a. Penguasaan dan Pemilikan Tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan
64
9
di atas tanah tertentu yang tidak atau belum tentu dilekati hak
Pluralisme Hukum : Konsep, Regulasi, Negoisasi Dalam Konflik Agraria di Indonesia, Epitesma Institute-HuMAForest People Programme, Jakarta, 2011
(tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu; b. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, yaitu perbedaan
Ali, Faried, Andi Syamsu Alam. Studi Keibijakan Pemerintah. PT. Refika Aditama. 2012.
persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan; c. Batas atau letak bidang tanah, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas; d. Pengadaan tanah, yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal dari proses pengadaan tanah, atau
Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana Media Group. 2010. _________-Pembaharuan Hukum dalam Perspektif Perbandingan. PT. Citra Aditya Bakti. 2011.
Kajian
_________-Tujuan dan Pedoman Pemindahan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara. Oetama. 2009. Baghi, Felix, Pluralisme, Demokrasi dan Toleransi, Ledalero, Maumere, 2012 Bakker, Laurens, Dapatkah kami memperoleh hak ulayat?, Tanah dan masyarakat di Kabupaten Paser dan Nunukan,
mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau
Moeliono, Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia, HuMa, Van Vollenhoven Institute dan KITLV-Jakarta, Jakarta, Jakarta, 2010.
pengadaan tanah dan ganti rugi; e. Tanah objek Landreform, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status
Bamba Masyarakat
Adat
Dayak
-Mempertegas Identitas Kalimantan dan Resiliensi
penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subjek objek dan pembagian tanah obyek Landreform;
Petebang (eds), Pelajaran Dari Masyarakat Dayak: Gerakan Sosial dan Resiliensi Ekologis di Kalimantan Barat, WWF dan Institut Dayakologi, Pontianak, 2001
f. Tuntutan Ganti Rugi Partikelir, yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang 10
63
kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas
DAFTAR PUSTAKA
tanah partikelir yang dilikwidasi. g. Tanah Ulayat, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
A. Buku-buku : Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Granit. 2004.
kepentingan mengenai status Ulayat dan masyarakat hukum
Afiff, Suraya A,
tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak
dalam Yayasan Kemala, Tanah Masih di Langit, Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang tak Kunjung Tuntas di Era, Reformasi, Yayasan Kemala, 2005
adat di atas areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas
lain; h. Pelaksanaan Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau obyek hak atas
ir dan dalam Hutan, Bogor, 19-22 Februari 2006.
tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.
_______, Pendapat Hukum Terhadap RPP Tatacara Penetapan dan Pengelolaan Hutan Adat, HuMa, Jakarta, 2009 2. Penyelesaian Konflik Pertanahan Ali, Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan, Termasuk Interprestasi Undang-Undang, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009 AMAN, Memahami Dimensi-Dimensi Kemiskinan Masyarakat Adat, AMAN & ICCO, Jakarta, 2010 Adib, Mohammad. Filsafat Ilmu. Pustaka Pelajar. 2010.
Di Indonesia, konflik pertanahan yang ada diselesaikan melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dari sekian banyaknya kasus yang masuk ke badan peradilan tersebut, banyak yang diselesaikan dengan hasil yang kurang memuaskan, sehingga berkembanglah pandangan di masyarakat bahwa badan peradilan tidak optimal dalam
Arizona, Yance et.al, Dinamika Implementasi Pengakuan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Alam, Learning Cetre-HuMa, Jakarta, 2010.
menyelesaikan sengketa pertahanan. Akibatnya, rasa keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat tersebut tidak terpenuhi, bahkan yang ada hanyalah persoalan baru yang
Kepastian Hak Masyarakat Atas Tanah dan Kekayaan Alam: Perkembangan dan Masalahnya di Kabupaten Sigibiromaru, itri, Untuk Apa 62
dampaknya justru memperburuk kondisi yang ada.
11
Pola-pola penyelesaian konflik pertanahan di luar pengadilan yang dilakukan adalah : negosiasi, musyawarah mufakat dan mediasi. Negosiasi dilakukan dengan jalan dimana para pihak
yang dituangkan dalam berita acara penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung. 2. Menginventarisasi
ulang
Jumlah
Masyarakat
Adat
serta
yang berkonflik duduk bersama untuk mencari jalan terbaik
masyarakat pendatang untuk dibuat kesepakatan penyelesaian
dalam penyelesaian konflik dengan prinsip bahwa penyelesaian
konflik pertanahan dengan Model Pemberdayaan.
itu tidak ada pihak yang dirugikan (win-win solution), kedua
3. Pengembalian tanah (inclave) ke masyarakat Adat MPTBM
pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Musyawarah mufakat
Lampung untuk dapat dikelola oleh masyarakat Hukum Adat
adalah langkah lebih lanjut dari negosiasi. Jika dalam negosiasi
sebagai Hutan Adat.
tidak terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan, maka
4. Mencabut izin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan SK
langkah lebih lanjut adalah melakukan musyawarah mufakat
tahun 1997 pemegang pelaksana HGU PT. Silva Inhutani
dengan
Lampung yang diteruskan oleh PT. BSMI.
melibatkan
pihak
lain
selaku
penengah.
Hasil
musyawarah tersebut selanjutnya dibuatkan surat kesepatakan bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kesamaan
5. Selanjutnya apabila akan dikelola kembali oleh Perusahaan harus ada komitmen dan perjanjian ulang dari model pemberdayaan berupa kemitraan.
kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekananan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution. Upaya untuk win-win solution itu ditentukan oleh beberapa faktor: 1. Proses pendekatan yang objektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima pihak-pihak yang memberikan hasil yang
saling
menguntungkan,
dengan
catatan
bahwa
pendekatan harus menitikberatkan pada kepentingan yang menjadi sumber dan bukan pada posisi atau kedudukan para pihak. 12
61
beserta kearifan lokalnya agar mendapat perlindungan dari negara.
2. Kemampuan yang seimbang dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar menawar akan
3) Bagi elemen masyarakat lainya agar tidak arogansi dalam sikap
menyebabkan adanya penekanan oleh pihak satu terhadap
dan perilaku dalam memperjuangkan hak-haknya tetap dalam
yang lain.
koridor hukum dan aturan.
Dengan berjalannya waktu, penyelesaian konflik pertanahan
4) Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk
melalui ADR secara implisit dimuat dalam Peraturan Presiden
memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik
Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional
atau tema yang sama dalam perspektif yang berbeda, sehingga
(BPN).
penelitian ini juga dapat digunakan untuk membangun
kedeputian,
penelitian lebih lanjut.
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. BPN telah pula
Dalam
struktur
yaitu
organisasi
Kedeputian
BPN
Bidang
dibentuk
satu
Pengkajian
dan
menerbitkan Keputusan Kepala BPN No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah
V. Rekomendasi Untuk menyelesaikan konflik pertanahan di kawasan hutan
Pertanahan yang telah diganti dengan Peraturan Kepala BPN No.
Register 45 Sungai Buaya, Pemerintah Pusat (Kementerian
3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan
Kehutanan), Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten
Kasus Pertanahan. Dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan
Mesuji
konflik pertanahan, BPN melakukan upaya antara lain melalui
serta
Instansi
terkait
duduk
bersama,
merumuskan
kesepakatan dan hal-hal yang berkaitan dalam pengelolaan
mediasi.
pertanahan di Mesuji yang melibatkan partisipatif masyarakat Adat dan Pendatang.
3. Cara-cara Penyelesaian Konflik Pertanahan
Penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung, harus dilakukan langkah-langkah sbb :
a. Litigasi Litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik yang
1. Pemetaan kawasan areal Register 45, untuk dapat bersama sama
paling umum, yaitu melalui mekanisme membawa sengketa ke
Tokoh Adat Megou Pak TBML dan Masyarakat bersama sama
pengadilan dimana hakin akan membuat putusan. Litigasi harus
dilibatkan dalam pengukuran ulang dan membuat kesepakatan
berdasarkan aturan yang ketat dan mengikat. Saat ini Indonesia sedang melakukan reformasi sistem hukum untuk mencapai hal
60
13
tersebut. Proses litigasi bisa memakan waktu lama dan biaya
IV. Implikasi
yang besar (termasuk biaya memperoleh perintah eksekusi dan
4.1.Secara Filosofis
biaya lainnya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan eksekusi).
Agar dapat berpengaruh pada Perubahan Paradigma berfikir;
1) Dasar Hukum
baik menyangkut budaya, hukum dan sosialnaya,untuk Masyarakat
Berikut adalah sumber hukum untuk penyelesaian sengketa
Hukum adat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji Lampung,
(gugatan perdata):
Masyarakat pendatang, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,
(1)Legalislature
Penegak Hukum, Ormas dan LSM untuk dapat saling bekerjasama
a.HIR (Het Herzein Indonesisch Reglement) Stb. 1848
dan dapat merumuskan hal-hal yang mendukung program model
No. 16 Jonto Stb, 1941 No. 44 untuk wilayah Jawa dan
pemberdayan masyarakat yang akan dibentuk.
Madura.
4.2.Secara teoritis
b.RBg (Rechtsreglement Buitengewesten) Stb. 1927 No. 227 untuk wilayah di luar Jawa dan Madura. c.BW:
Buku
IV
of
Burgelijke
Wetboek
Memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum di bidang Kehutanan; kasus dan konflik Pertanahan, yang berkaitan
Voor
Indonesisch.
dengan pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan. Pengkayaan dan pengembangan hukum yang nantinya memberikan kontribusi
d.RV (Reglement of de Burgelijk Rechtsvordering) Stb. 1847 No. 52 Jo. Stb. 1984 No. 63 Hukum Acara Perdata untuk Golongan Eropa. e.UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
bagi penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung. 4.3.Secara Praktis 1) Bagi Pemerintah dapat digunakan sebagai rujukan membuat regulasi/ kebijakan model penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung yang dapat memberdayakan masyarakat
f. UU No. 04/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. g.UU No. 14/1985 Jo, UU No. 5/2004 tentang Jaksa Agung.
secara berkeadilan. 2) Bagi masyarakat hukum adat Megou Pak Mesuji Lampung penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan evaluasi
h.UU No. 2/1986 Jo, UU No. 8/2004 tentang Lingkungan Peradilan Umum.
eksistensi, motivasi dan inspirasi dalam memperjuangkan identitas
i. Peraturan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 14
budaya
serta
bentuk
perjuangan
dalam
mempertahankan hak-hak masyarakat adat dan tradisional 59
pagu anggaran tersendiri sehingga dapat mandiri dan independen dalam penyelesaian konflik
(2)Yurisprudensi. Pada yurisprudensi, putusan hakim pada kasus yang tidak
(4)Kelembagaan khusus itu berupa Komisi Penyelesaian Konflik Pertanahan yang di dalamnya tergabung SDM dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, BPN, Pemerintah Dalam Negeri (Depdagri), Pemerintahan Desa Tertinggal (PDT), Kemetrian
diatur undang-undang dapat digunakan sebagai referensi oleh hakim yang sedang menilai kasus serupa. (3)Kebiasaan yang diadopsi oleh hakim dalam pemeriksaan kasus perdata.
Pekerjaan Umum (PU), dan Kementrian Kehutanan dan
(4)Doktrin
Lingkungan
(5)Perjanjian Internasional
Hidup,
yang
dapat
melaksanakan
model
penyelesaian konflik melalui pemberdayaan masyarakat.
RV Pasal 8 Ayat 3 mengatur rincian yang harus
(5)Model Pemberdayaan masyarakat berupa : Kemitraan
dimasukkan dalam penyusunan aplikasi gugatan ke
Terpadu Antara Perusahaan dan masyarakat di fasilitasi serta
Pengadilan Negeri. Penyertaan rincian berikut dapat
diawasi, dimonitor serta di evaluasi oleh Pemerintah (Komisi
mempercepat proses pendaftaran gugatan;
Penyelesaian Konflik Pertanahan).
a. Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
(6)Model Pemberdayaan yang diprogramkan oleh Komisi Penyelesaian Konflik Pertanahan berupa : h. Hutan Sahabat Rakyat, kawasan konservasi dan serta madu
b. Tanggal. c. Ditandatangani oleh penggugat atau yang memiliki surat kuasa
lebah hutan yang dibina secara berkelompok tani madu
d. Identitas semua pihak (nama lengkap, alamat)
hutan.
e. Fundamental Petendi, termasuk deskripsi sengketa dan
i. Hutan Desa, model hutan Tanaman Rakyat (HTR),
dasar hukum atas gugatan.
menanam sentra rotan, damar, jati, sengon dan sejenisnya
f. Daftar tuntutan yang akan diputus di sidang setelah
denga sistim tumpang sari, palawija, dan buah-buahan
aplikasi gugatan siap, penggugat atau pengacaranya
serta ternak (ayam, sapi dan kambing).
akan membawa gugatan ke Pengadilan Negeri dimana tergugat terdaftar. Apabila ada lebih dari 1 tergugat, maka gugatan dapat didaftarkan di salah satu pengadilan negeri dimana salah satu tergugat terdaftar.
58
15
pengelolaan oleh PT. BSMI, yang mengabaikan perjanjian
b. Non Litigasi Penyelesaian sengketa atau konflik melalui ADR.
awal serta wan prestasi terhadap masyarakat dan plasmanya.
Pada umumnya penyelesaian sengketa atau konflik tanah
(4)Belum adanya kebijakan dan aturan menggunakan model
dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui melalui pengadilan
penyelesaiaan
konflik
pertanahan
yang
(litigasi) dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-
pemberdayaan masyarakat berkeadilan di mesuji.
berbasis
litigasi). Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan
(5)Paradigma berfikir aparat penegak hukum dalam penyelesaian
seringkali menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan baru
konflik Mesuji terlihat sangat Positivistik, dengan cara
ini timbul apabila ada pihak yang tidak menerima hasil putusan
litigasi. Cara pandang serta berfikir dari penegak hukum yang
pengadilan yang memenangkan salah satu pihak. Permasalahan
tekstual dan kontekstual, sehingga cenderung materialis,
lainnya timbul, yaitu apabila memperkarakan objek sengketa
pragmatis. Dalam melaksanakan tugas pengamanan serta
yang sama ke lembaga peradilan yang berbeda. Seringkali
mengeluarkan masyarakat dari arel Register 45 dengan cara
ditemui sengketa tanah yang diajukan ke Peradilan Umum (PU)
memaksa sehingga ada perlawanan dari kelompok masyarakat
dan Peradilan Tata Usaha Negara PTUN. Keputusan antara PU
adat dan masyarakat pendatang di Mesuji.
dan PTUN seringkali berbeda, oleh karena itu hal ini dapat
3. Model Penyelesaian konflik pertanahan Mesuji Lampung yang
menimbulkan permasalahan baru dalam penyelesaian sengketa
berbasis pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan adalah sbb :
tanah.
(1)Kebijakan Pemerintah untuk membuat Regulasi/ Payung
Penyelesaian sengketa melalui di luar pengadilan (nonlitigasi)
merupakan
penyelesaian
sengketa
yang
sedang
dikembangkan saat ini. penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi atau lebih dikenal dengan istilah Alternative Dispute
Hukum Undang-undang Khusus yang menangani Konflik Pertanahan berikut cara-cara dan proses litigasi dan non litigasi (mediasi). (2)Membentuk Kelembagaan Khusus yang menangani persoalan
Resolution (ADR), diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun
konflik
pertanahan
dan
mempunyai
konsep
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan.
model
Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan
(3)Kelembagaan yang mempunyai kewenangan khusus dan
dalam media non-litigasi yaitu merupakan penyelesaian konflik
diberi anggaran khusus bersumber dari Pos APBN dan ada
atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu 16
57
(4)Penggunaan dana dari Pos kegiatan lain akan berakibat
kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang
hukum, apabila pemerintah menggunakan maka berpotensi
bersifat win-win solution.
penyalahgunaan keuangan negara.
Penyelesaian sengketa tanah saat ini banyak dilakukan
(5)Kebijakan Pemerintah yang terdahulu yaitu SK Menhut
melalui jalur non-litigasi. Adanya pihak ketiga yang ikut campur
nomor :93/KPTS II/1997 yang belum dicabut tentang HGU
tangan dalam penyelesaian sengketa ini diharapkan dapat
PT Inhutani Lampung yang digunakan oleh PT. BSMI
memberikan solusi bagi permasalahan sengketa tanah. BPN
sekarang menjadi permasalahan yang tidak kunjung selesai/
dalam menanggulangi sengketa tanah, telah mengeluarkan
lambat.
Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011
2. Penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji belum menggunakan
tentang
Pengelolaan
Pengkajian
dan
Penanganan
Kasus
model pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, dikarenakan
Pertanahan Perka BPN nomor 3 tahun 2011. Berdasarkan
sbb :
peraturan ini BPN dapat berperan sebagai pihak ketiga yang
(1)Penyelesaian
konflik
pertanahan
di
Mesuji
Lampung
dapat memberikan solusi bagi para pihak yang sedang
Pemerintah masih mengumpulkan bahan keterangan serta mendata masyarakat
kelompok-kelompok pendatang
sebagai
masyarakat bahan
Adat
serta
masukan
untuk
bersengketa. Penyelesaian
sengketa
melalui
ADR
merupakan
penyelesaian sengketa yang dilakukan bersama dengan pihak
mengambil langkah dan kebijakan apa kedepannya.
ketiga. Pihak ketiga ini bertugas menjadi mediator antara kedua
(2)Pihak Perusahaan PT. Bintang Sejahtera Mandiri Indonesia
belah pihak yang bersengketa.
(BSMI) sebagai pengelola HGU, Hutan Tanaman Industri (HTI) masih memakai cara-cara pressures mengunakan
4. Konsepsi
Konflik
dalam
Penyelesaian
Konflik
Ormas Pekat dan Aparat Penegak Hukum untuk mengusir
Pertanahan
paksa/ mengeluarkan masyarakat di areal lahannya.
Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf9, masyarakat senantiasa
(3)Pola Kemitraan yang disepakati antara masyarakat dan PT.
berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan
Inhutani pada tahun 1997 tidak melanjutkan pengelolaannya
yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Keteraturan yang
yang disebabkan krisis moneter, kemudian dilanjutkan
terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan karena adanya 9
56
Ritzer, George & Goodman, Douglas J., 2004, Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta, hlm. 154
6th edition, terj. Alimandan, Teori
17
tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang
nyata masyarakat setelah terjadinya konflik adalah, interaksi
berkuasa. Setiap individu mempunyai andil dalam terciptanya
masyarakat yang semulanya tenang dan damai menjadi tidak
pertentangan yang berujung pada konflik. Perubahan sosial dan
tenang dalam bekerja.
pembangunan yang terjadi merupakan hasil dari adanya konflik.
g. Dampak Religius
Dalam situasi konflik, golongan yang terlibat melakukan
Adanya rasa takut untuk beribadah karena kondisi keamanan
tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur
yang tidak stabil. Dari pengamatan langsung di lokasi, dampak di
sosial. Kalau konflik terjadi secara hebat maka perubahan yang
bidang religius secara keseluruhan dari konflik tidak begitu terasa
timbul akan bersifat radikal. Begitu pula kalau konflik itu
dalam kehidupan masyarakat, namun ada kecemasan dan
disertai oleh penggunaan kekerasan maka perubahan struktural
keraguan dalam kehidupan masyarakat tentang ketenangan dalam
akan efektif.
beribadah dan aktivitas keagamaan lainnya.
Sehingga dalam menetapkan pilihan terhadap penyelesaian sengketa yang dialaminya dibatasi oleh nilai, norma dan ide abstrak yang mempengaruhi, tetapi setidaknya ia mempunyai kemauan bebas dalam memilih berbagai alternatif tindakan. Cara-cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa antara lain dibahas oleh S. Roberts
10
yang mengemukakan
Berdasarkan permasalahan yang diajukan dan kemudian dilakukan analisis serta pembahasan, dalam penelitian ini berhasil disimpulkan : 1. Penyelesaian konflik pertanahan di Mesuji Lampung belum
tentang upaya-upaya seperti :
berbasis pemberdayaan masyarakat dikarenakan :
a. Penggunaan kekerasan, yaitu langsung antar pribadi.
(1)Masyarakat Hukum Adat Megou Pak TBM Lampung, belum
b. Melalui upacara atau ritual, misalnya upacara adat.
diajak duduk bersama-sama membahas keinginan apa dalam
c. Mempermalukan, biasanya dengan sindiran/kiasan.
penyelesaian konflik pertanahan.
d. Melalui makhluk-makhluk supernatural, misalnya dengan sampah atau magic.
(2)Baik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat saling melempar kewenangan dalam penyelesaian konflik Mesuji.
e. Pengucilan.
(3)Belum Adanya anggaran yang khusus dapat dipergunakan
f. Melalui pembicaraan, yang dapat terdiri dari : 10
III. Simpulan
Simon Roberts, 1979, Order and Dispute: An Introduction to Legal Anthopology, Harmonsworth: Penguin Books. hlm. 57-59.
18
secara legal/ sah dalam menyelesaikan konflik pertanahan di Mesuji Lampung. 55
dibangun pos-pos penjagaan oleh TNI untuk menjaga keamanan
1.Membicarakan langsung (negosiasi)
masyarakat Mesuji.
2.Pembicaraan tidak langsung atau dengan bantuan pihak
d. Dampak Sosial Budaya
ketiga, baik yang bertindak sebagai penengah atau
Hubungan sosial di antara masyarakat semakin renggang dan
penasehat (peradilan/penegak hukum atau perantara/go
nilai budaya menjadi luntur bahkan hampir hilang. Di samping itu
between) maupun sebagai pihak yang ikut menyelesaikan
juga
(arbitrasi/arbitration dan peradilan/adjudicator).
dampak
yang
dirasakan
dari
konflik
ini
adalah
berkembangnya sikap saling curiga antar kelompok masyarakat sehingga hubungan sosial yang semula baik menjadi luntur.
Teori-teori
konflik
pada
umumnya
memusatkan
perhatiannya terhadap pengenalan dan penganalisisan kehadiran
e. Dampak Lingkungan Hidup
konflik dalam kehidupan sosial, penyebabnya dan bentuknya,
Suhu udara di sekitar Register 45 terasa sangat panas, sumber mata air mulai berkurang, lokasi pencarian ikan sudah
serta akibatnya dalam menimbulkan perubahan sosial. Konflik
yang
bersifat
subyektif
dimana
tidak ada lagi. Berdasarkan temuan TPFG, bentuk-bentuk
masyarakat dengan instansi pemerintah atau masyarakat dengan
pelanggaran itu antara lain: (1).Membiarkan pembuangan limbah
investor yang yang seharusnya memiliki posisi yang lebih tinggi
di hutan Register 45 yang dilakukan oleh PT. Silva Inhutani
secara finansial. Konflik-konflik atas tanah pada akhirnya akan
Lampung yang mencemari wilayah sekitar, termasuk sungai-
menuntut pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan
sungai kecil di wilayah perusahaan. (2).Tidak melaksanakan
perdamaian,
kewajiban penanaman 5% tanaman kehidupan dengan pola
menyelesaikan konflik pertanahan dapat ditempuh melalui
kemitraan. (3).Tidak melaksanakan program CSR (Corporate
proses peradilan (konsensus).
Sosial Responsibility) atau program bina lingkungan terhadap masyarakat
sekitar
perusahaan.
(4).Meminjamkan
atau
menyewakan lahan kepada pihak ketiga.34 f. Dampak Psikologis
dalam
perspektif
hukum
sarana
untuk
Pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik tanpa disertai dengan penegakan hukum secara konsekuen dapat juga menyebabkan pendudukan tanah, penyerobotan, pemalsuan atau penipuan surat bukti hak atas tanah. Seyogyanya konflik atas
Adanya rasa stress, trauma, tekanan batin bahkan rasa duka
tanah harus dapat dideteksi dan diselesaikan sedini mungkin.
yang mendalam karena kehilangan anggota keluarga. Kondisi
Realitasnya lain, seperti halnya konflik di bidang lain, konflik atas tanah dapat diselesaikan dengan tiga cara, yaitu :
34
melibatkan
Sumber data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Mesuji.
54
19
a.Penyelesaian secara musyawarah.
6. Dampak-Dampak dari Konflik Pertanahan di Mesuji
b.Penyelesaian melalui badan peradilan. Disini masalah diajukan
Lampung
ke pengadilan umum secara perdata atau pidana jika
Dari hasil penelitian empiris, didapati bahwa dampak yang
sengketanya terkait dengan pemakaian tanah secara ilegal
terjadi akibat konflik pemilikan tanah ini sangat besar dan
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 Tahum
menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dari pengakuan
1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang
warga masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik Syahrul
Berhak atau Kuasanya, atau melalui Peradilan Tata Usaha
Sidin (Sekretaris Jenderal Persatuan Petani Moro-Moro) meminta
Negara.
pemerintah
c.Penyelesaian melalui arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
segera
menuntaskan
konflik
Register
45
mesuji,penyelesaiannya ini akibat dari pengelolaan kawasan di
konflik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
jaman orde baru yang menyingkirkan keberadaan masyarakat.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
a. Dampak Politik
konflik. Ini merupakan upaya penyelesaian konflik diluar
Yaitu kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sudah
pengadilan. Penyelesaian konflik tanah secara Arbitrase
berkurang karena pemerintah lamban menyelesaikan konflik ini.
bersifat informal, tertutup murah, dan lebih efisien sehingga
Dari konflik pemilikan tanah ini terpolarisasi dinamika politik
diharapkan lebih memenuhi keinginan para pihak berkonflik.
daerah.
Sementara itu, alternatif penyelesaian konflik adalah upaya penyelesaian
konflik
di
luar
pengadilan
dengan
b. Dampak ekonomi
cara
Yaitu sebagai korban, masyarakat kehilangan sumber mata
konsultasi, negosiasi, peradilan, konsolidasi, atau penilaian
pencarian dari pekerjaan mereka sebagai petani dan buruh,
ahli.
sehingga tidak bisa menyekolahkan anak dan kehilangan sumber
Penyelesaian konflik tanah senantiasa diupayakan agar tetap mengikuti tata cara dan prosedur yang telah diatur dalam berbagai
peraturan
Perundang-undangan.
penghasilan. c. Dampak Keamanan
Pentingnya
Kondisi lingkungan menjadi tidak aman, karena banyak
mengindahkan ketentuan Perundangan dimaksud, karena untuk
tindakan kriminal seperti pencurian, penodongan dan perampokan.
menghindari tindakan melanggar hukum.
Selain itu di lokasi-lokasi tertentu dapat dikatakan aman, karena
20
53
yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Upaya-upaya
Meskipun UUPA sama sekali tidak menyebut bagaimana
yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tersebut dapat
mekanisme penyelesaian konflik tanah, kecuali ketentuan pidana
dilihat pada tabel berikut:
Bab III Pasal 57 Ayat (1) yang menyebutkan ancaman pidana
Tabel 6. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung No. Tanggal 1. 21 Mei 2010
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
Upaya Pemerintah Pembentukan Tim Kerja Perlindungan Hutan Provinsi Lampung berdasar SK Gubernur Lampung No.G/354/III/16/HK/2010 6 November Tim Perlindungan Hutan (sekitar 60 petugas) 2010 melakukan sosialisasi dan penertiban gubuk di (Pukul 16.30) eks dusun Pelita Jaya. 17 Februari 2011 Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya Kabupaten Mesuji berdasar Keputusan Bupati No.B/37/1.02/HK/MSJ/2011 8 Februari 2012 Pejabat Bupati Mesuji Membentuk Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya 14 s/d 27 Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan Februari 2012 Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya melakukan sosialisasi terbuka dan sosialisasi tertutup. 28 s/d 3 Maret Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan, dan 2012 Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya melakukan tindakan penertiban, pengosongan dan pengusiran secara paksa bagi perambah. 28 Februari 2012 Atas saran Kapolres Tulang Bawang, penertiban ditunda/dibatalkan. 25 Juni 2012 Pembentukan Tim Terpadu Penertiban dan Penyelamatan Hutan Register 45 Sungai Buaya berdasar SK Bupati Mesuji No.B/118/I.02/HK/MSJ/2012
untuk yang melanggar Pasal 15 UUPA selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah dan peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 Ayat (1), 46, 47, 48, 49, Ayat (3), dan 50 Ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturan Perundang-undangannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000. Jika melihat ketentuan pasal ini, adanya ancaman pidana menunjukkan jika konflik tanah terjadi akan diselesaikan melalui pengadilan. Tidak adanya ketentuan tentang penyelesaian konflik tanah ini dalam UUPA dan karakteristik penyelesaian konflik di pengadilan biasa yang sering mengecewakan pencari keadilan, pentingnya
mendorong pengadilan
berbagai
kalangan
mendorong
mengusulkan
berbagai
kalangan
mengusulkan pentingnya pengadilan khususnya agraria. Tentu saja, ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian konflik tanah secara non-litigasi. Penyelesaian konflik tanah dalam perspektif Hukum Tanah Nasional menghendaki agar penyelesaian konflik diusahakan pertama-tama melalui musyawarah. Dalam musyawarah itu kedudukan para pihak adalah sederajat, biarpun salah satu
52
21
pihaknya adalah pemerintah. Kalau yang berkonflik meliputi
10. Air Mati (Alba VI B) 4. Karya Tani (Alba IV A) 900 1.878 911 5. Pok TB (Alba VIII A Seputaran 8 30 3 Terminal) Jumlah 8.549 16.271 8.753 Sumber: Dokumen PPLH (Pemuda Peduli Lingkungan Hidup), Februari 2013
jumlah yang besar, dapat dilaksanakan melalui perwakilan atau kuasa yang ditunjuk oleh yang bersangkutan. Musyawarah pada hakikatnya adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah, untuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian.
Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa masyarakat perambah hutan sudah meluas di berbagai wilayah dengan jumlah perambah yang sudah mencapai puluhan ribu. Hal ini merupakan permasalahan serius yang perlu di tangani oleh
5. Konsepsi Pemberdayaan Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan Mesuji Lampung Para
ilmuwan
sosial
dalam
pemerintah khususnya yang berwenang sebagai penengah rakyat, memberikan kebijakan serta keamanan bagi masyarakatnya,
memberikan
pengertian
pernyataan ini diperkuat oleh Rasyid (dalam Labollo,2006:19). 33
pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, artinya belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Namun demikian, bila dilihat secara lebih luas, pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan daya, kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap
Bahwa
pemerintah
adalah
peraturan,
pelayanan,
pemberdayaan, dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi peraturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktifitas. Fungsi pelayanan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Jadi, pemerintah
mempunyai
peran
yang
sangat
penting
dalam
menyelesaikan serta menjadi penengah konflik perambahan hutan Register 45.
pemberdayaan masyarakat. Pranarka & Vidhyandika (1996)11 menjelaskan bahwa
fungsi
Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian konflik Hutan Register 45 adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat perambah oleh Tim kerja
11
www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html?m=1
22
33
http://digilib.unila.ac.id/2207/10/BAB%20I.pdf
51
hutan Register 45 saat ini sudah hampir habis, hanya sisa sekitar
Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses
3.820 ha.
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan
Gubernur Lampung
32
mengatakan kisruh kepemilikan tanah di
atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih
Register 45 karena banyak yang telah memanfaatkan situasi untuk
berdaya.Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai
mengeruk keuntungan sendiri dengan memperjualbelikan lahan
kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan
tersebut kepada pihak ketiga. Lahan tersebut diklaim warga atau
kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan
pihak tertentu untuk menduduki tanah hasil jual belinya.
pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu
Hingga saat ini para perambah tersebut sudah mencapai ribuan
agar
orang yang datang dari berbagai daerah dan tinggal di kawasan
mempunyai
kemampuan
atau
keberdayaan
untuk
menentukan apayang menjadi pilihan hidupnya melalui proses
hutan Register 45 Mesuji dengan membentuk desa. Data masyarakat perambah hutan Register 45 Mesuji adalah pada tabel dibawah:
Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok (baca : masyarakat) mampu
Tabel 5. Data perambah Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji No
Nama Kelompok dan Wilayah
1. Suka Agung 1 (Blok Alba XII) Suka Agung 2 (Blok Alba VIIIA) Umbul Lalang (Blok Alba VIII A) 2. Tugu Roda (Margo Mulyo) (Blok Alba VIII A/IX) Tunggal Jaya (Blok Alba X, XI) 3. 1. Karya Jaya 1 (Blok Div IV A) 2. Karya Jaya 2 (Sawit 99 Alba II A) 3. Karya jaya 3 (Pelita Jaya) 4. Romo Samin (Blok Alba VII B) 5.Karya Jaya 4 (Blok Alba V A) 6. Marga Jaya (Alba VIII B) 7. Marga Jaya Tengah (Alba IX) 8. Mesuji Raya (Alba VI A, VII B) 9. Lebung Gajah Jaya (Alba V A, Abla VIIA) 32
Wawancara lamppost,tanggal 9 Setember 2013,jam 13.30 Wib.
50
bertahan (survive) dan dalam pengertian yang dinamis
Jumlah Jumlah Jumlah KK Jiwa Rumah 357 511 360 215 431 234 215 511 225 650 1.021 650 615 1.415 632 750 275 651 675 800 423 787 512 716
2.000 511 1.375 1.117 1.115 912 1.135 1.197 1.112
mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dimensi diatas sejalan dengan pemikiran pranarka dan Moeljarto (1996)12 yang menempatkan manusia atau masyarakat sebagai subyek (pelaku) sehingga memunculkan makna : 1.Pertama, proses pemberdayaan menekankan pada proses
750 280 661 681 816 450 800 550 750
memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. proses ini dapat pula dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian masyarakat melalui organisasi. kecenderungan
12
http://2frameit.blogsport.com/2011/12/paparan-tentang-konsep-pemberdayaan.html?m=1
23
dalam proses itu dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
3) Terhadap masyarakat Dusun Talang Gunung Kampung Talang Batu yang telah bermukim secara turun-temurun dan
2.Kedua, proses pemberdayaan menekankan pada upaya untuk menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar
telah mendapat persetujuan Menteri Kehutanan seluas 149,1 ha tetap dipertahankan.
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menemukan
Proses yang dilakukan hingga saat ini adalah sampai pada tahap
apa yang menjadi pilihan hidupnya, melalui proses dialog,
sosialisasi dan penindakan hukum. Belum sampai pada tahap
sehingga
pengusiran, karena tim bekerja dengan mengedepankan aspek sosial
kecenderungan
ini
dapat
dipahami
sebagai
kecenderungan yang bersifat sekunder.
dan mengantisipasi terjadinya korban. Karena adanya indikasi perlawanan dari masyarakat perambah jika akan dilakukan
6. Konsepsi
Keadilan
dalam
Penyelesaian
Konflik
Pertanahan Mesuji Lampung a. Teori Keadilan Jeremy Bentham Sebagaimana dikemukakan yang dikemukakan oleh Jeremy
pengusiran secara paksa. Seperti yang sudah terjadi pada tanggal 6 November 2010. Penyelesaian konflik hutan Register 45 yang berlarut-larut,salah satu faktor penghambatnya karena pemerintah dalam menyelesaikan konflik tersebut tidak menggunakan pola pemberdayaan masyarakat secara berkeadilan. Serta tidak ada ketegasan dari pemerintah
adalah memberi kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk orang
tentang aturan serta kebijakan dalam menyelesaikan konflik
banyak. Kemanfaatan disini dapat diartikan sebagai kebahagiaan
pertanahan di Mesuji Lampung.
(happiness), jadi baik ataupun buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung apakah hukum itu dapat memberikan
5. Upaya Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Terhadap
kebahagiaan kepada manusia. Namun aliran Bentham ini dapat
Penyelesaian Konflik Mesuji Lampung.
dijadikan pemikiran hukum sepanjang masa karena garis
Konflik perambah hutan di kawasan hutan Register 45 Mesuji
pemikirannya berupa pendekatan hukum kearah keadilan sosial
semakin berlarut-larut dan belum terselesaikan hingga saat ini
dan sebagai alat dalam perkembangan sosial di masyarakat, yang
(2013). Masyarakat perambah juga semakin meningkat dari tahun ke
semangkin kompleks, dalam benturan-benturan kepentingan
tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari media bahwa kawasan
dalam masyarakat, terhadap pencapaian tujuan hukum modern di 24
49
Tim yang saat itu masih bekerja dalam mengatasi konflik hutan
Indonesia. Selanjutnya kita lihat keadaan Indonesia saat ini,
Register 45 Kabupaten Mesuji adalah Tim Terpadu Penertiban dan
dimana sedang menuju negara modern, hal ini dapat dilihat dari
Penyelamatan Hutan Register 45 Sungai Buaya yang dibentuk
keterlibatan negara terhadap kepentingan masyarakat 13
berdasarkan SK Bupati Mesuji No. B/118/I.02/HK/MSJ/2012. Akibat dari belum adanya
penertiban Register 45 yang akan
b. Keadilan Menurut Pancasila
dilakukan oleh Tim Terpadu Penertiban, Pengosongan dan
Persepsi yang keliru dalam memahami makna penegakan
Penyelamatan Hutan Produksi Register 45 Kabupaten Mesuji pada
hukum yang lebih berorientasi pada asas legalitas formal, tidak
saat itu penduduk pendatang atau perambah Register 45 semakin
sejalan dengan karakteristik peradilan Indonesia yang berbasis
bertambah dan tak terkendali jumlahnya (± 15.000 Jiwa).
pada tiga aspek sumber hukum yaitu ilmu pengetahuan (doktrin)
Pada tanggal 02 Mei 2012 Pemerintah Kabupaten Mesuji,
hukum, nilai-nilai kebiasaan atau budaya luhur masyarakat lokal
Pemerintah Provinsi Lampung, Kementerian Kehutanan RI dan
dan nilai-nilai religius.14 Berdasarkan rumusan kesimpulan
instansi terkait dalam penyelesaian masalah Register 45 telah
seminar hukum nasional ke-IV/ 1994, dinyatakan bahwa perlu
menyepakati hal-hal sebagai berikut :
dikembangkan gagasan kualitas pemberian keadilan (the
1) Kawasan Hutan Produksi Register 45 tetap dipertahankan
dispension of justice) yang lebih cocok dengan hukum pancasila.
sebagai Kawasan Hutan Negara, dengan catatan: Ketua
Pernyataan
tersebut
menyiratkan
perlunya
dikembangkan
DPRD Kabupaten Mesuji merekomendasikan agar tanah
keadilan bercirikan Indonesia, yaitu Keadilan Pancasila, yang
masyarakat di Talang Gunung seluas 7.000 Ha yang masuk dalam KHP Register 45 agar dikaji kembali. Ketua DPRD
berkemanusiaan
Provinsi
I)
nasionalistik, dan berkeadilan sosial. Ini berarti keadilan yang di
merekomendasikan agar lahan masyarakat masyarakat
tegakkan tidak sekedar keadilan formal, tetapi juga keadilan
Labuhan Batin seluas 2.600 ha yang masuk dalam KHP
substansial.15 Oleh karena itu, penerapan asas legalitas dalam
Register 45 agar juga dikaji kembali.
KUHP dalam konteks ke-Indonesiaan (sistem hukum nasional)
Lampung
(diwakili
Anggota
Komisi
(humanistik),
keadilan
yang
demokratik,
2) Terhadap masyarakat yang menduduki kawasan hutan tanpa 13
izin akan dikeluarkan dari kawasan hutan tersebut.
48
Damang,SH,Aliran Ultilitarianisme,http://www.negara hukum.com/hukum/aliran-ultilitarianisme.html,2001 Suteki. Integrasi Hukum dan Masyarakat. Pustaka Magister. Semarang. 2007, hlm. 60, 61, 105. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembangunan hukum di Indonesia di dasarkan tiga bahan dasar yaitu hukum islam (religiouswisdom), hukum adat (living law wisdom) dan hukum modern (state law), kenyataannya terkesan ada upaya sistematis menegaskan hukum adat, maka perlu di lembagakan kembali (re-institusionalization). 15 Barda Nawawi Arif. Op. Cit. hlm. 87 14
25
jangan diartikan semata-mata kepastian/ kebenaran/ keadilan
dibentuk oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Tim
formal Undang-undang tetapi lebih menukik pada kepastian/
tersebut tidak hanya menangani kasus di Register 45, tim tersebut
kebenaran/ keadilan nilai-nilai substantif. Dalam
menegakkan
hukum,
16
pemerintah
telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut: juga
harus
1) Melakukan sosialisasi kepada para penduduk pendatang atau
berpedoman diri pada Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan
perambah agar mengosongkan Register 45 (yang telah
ruh/ penentu arah. Dengan demikian dalam penegakan hukum,
dilakukan tanggal 08 s/d 15 Februari 2012).Sosialisasi yang
pemerintah harus sesuai Grand design sistem dan politik hukum
dilakukan oleh Tim tersebut berupa Sosialisasi Formil dan
nasional yang mestinya tetap berdasarkan pada paradigma
sosialisasi Non Formil:
Pancasila, yaitu :
Sosialisasi non formil yaitu dengan adanya polisi intelijen
a. Paradigma Ketuhanan (moral-religius),
yang
bertemu
dengan
masyarakat
dengan
b. Paradigma Kemanusiaan (humanistik),
himbauan:
c. Paradigma Kebangsaan (persatuan/ nasionalistik),
a) Himbauan kepada masyarakat untuk menyadarkan bahwa
d. Paradigma kerakyatan/ demokrasi,
kawasan hutan Register 45 tidak layak untuk dijadikan
e. Paradigma keadilan sosial.
sebagai tempat tinggal.
Grand design ini menghendaki adanya keseimbangan ketiga nilai dasar yaitu:
b) Menghimbau masyarakat untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing.
(1) Nilai Ketuhanan (moral-religius), (2) Nilai Kemanusiaan (humanistik), (3) Nilai Kemasyarakatan, yaitu nasionalistik, demokratik dan keadilan sosial.
c) Menghimbau masyarakat asli agar tidak terlibat dalam perambahan hutan. 2) Telah melakukan pendataan para penduduk pendatang atau perambah Register 45 yang dilaksanakan pada 08 s/d 12
Dalam penegakan hukum seharusnya pemerintah berpegang teguh pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan
Februari 2012 dan telah dilaporkan kepada Gubernur Lampung.
manusia untuk hukum. Oleh karena itu, hakim harus senantiasa
3) Rencana penertiban pada tanggal 28 Februari 2012
mengedepankan nilai keadilan dalam masyarakat, sehingga harus
dibatalkan atas saran Kapolres Tulang Bawang melalui Surat No: B/302/II/2012 tanggal 27 Februari 2012.
16
memberi
Barda Nawawi Arif. 2010. Op. Cit. hlm. 27
26
47
BSMI yang menyangkut sengketa pemilikan tanah dengan
selalu
masyarakat sekitar dan permasalahan PT. Silva Inhutani Lampung
mengikuti
masyarakat.
yang mengelola hutan Register 45 dengan masyarakat sekitar dan
dinamika
perubahan
yang
ada
dalam
17
Upaya penegakan hukum dan keadilan serta kepastian
para perambah. Penyelesaian masalah sudah beberapa kali diusahakan melalui berbagai forum rapat, kajian akademis,
kepastian substantif dan material
kunjungan lapangan dan lain-lain, namun hingga kini belum dapat
(substantive/ material certainty), tidak sekedar kepastian ormal
menyelesaikan permasalahan ini secara keseluruhan. 31 Di wilayah
(formal/ legal certainty) sehingga diharapkan lebih bisa
Kabupaten Mesuji yang potensial untuk perkebunan, berdiri
mengarah ke penegakan hukum pidana yang adil.18 Kepastian
beberapa perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kepala
hukum dalam UUD 1945 lebih mengandung asas keseimbangan
sawit, singkong dan sebagainya.
dan mengandung konsep integratif.19 Intinya lebih mengandung makna keadilan substantif tidak sekedar kepastian formal. 20 Demikianlah
4. Penyelesaian Konflik Pertanahan di Mesuji Lampung yang
berbagai
syarat
untuk
mencapai
atau
dilakukan oleh Pemerintah Daerah
menciptakan penegakan hukum yang adil atau berkeadilan.
Upaya penyelesaian konflik tanah yang telah ditempuh
Lebih lanjut perlu dijajaki :
pemerintah Kabupaten Mesuji terkait dengan Kawasan Register 45
. Ada dua aspek
antara PT. Silva Inhutani Lampung dengan masyarakat adalah
terpenting untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan
Pemerintah Kabupaten Mesuji telah membentuk Tim Terpadu
berkeadilan, yaitu tatacara penegakan hukum (procedural
Penertiban, Pengosongan dan Penyelamatan Hutan Produksi
justice) dan isi atau hasil penegakan hukum (substantive justice).
Register 45 Kabupaten Mesuji melalui SK Bupati Mesuji No:
Bagaimana dengan keadilan substantif?, keadilan substantif
B/18/I.02/HK/MSJ/2012 Tanggal 08 Februari 2012.
menyangkut isi keadilan itu sendiri. Secara teoritik banyak
Tim yang menangani konflik Register 45 bukan hanya tim yang
pandangan mengenai hal itu, ada yang melihat dari tingkat
dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji, tetapi juga tim yang 17
dibentuk oleh Pemerintah Pusat, salah satunya yaitu Tim Terpadu Penanganan Kasus Mesuji. Tim terpadu penanganan kasus Mesuji 31
Sumber data : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Mesuji
46
Siti Malikhatun Badriah. Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan. Badan Penerbit Undip. Semarang. 2010. hlm. 95-96. Lihat Barda Nawawi Arief. Perkembangan Asas Hukum Pidana Indonesia. Semarang. Pustaka Magister. 2008. hlm.13 19 Istilah asas keseimbangan antara kepastian substantif (substantive certainty) dan kepastian formal (formal certainty) untuk an oleh Barda Nawawi Arief, sedangkan istilah konsep Integratif dari UUD 1945 dikemukakan oleh M. Arief Amrulla h untuk menggambarkan kepaduan antara prinsip keadilan dalam Rechtsstaat dengan prinsip keadilan the Rule of Law. 20 Kuat Puji Prayitno. Rekonstruksi Pemikiran Hukum Pidana yang Integral.Badan Penerbit UNDIP.Semarang.2011.hlm. 78. 18
27
pencapaian kepuasan. Ada yang memandang dari sudut manfaat.
rasa, menuntut Pemerintah Kabupaten Mesuji menerbitkan KTP dan
Ada pula yang memandang keadilan semata-mata diukur dari
mengakui mereka sebagai warga Mesuji dan juga menuntut hak
pelaksanaan hukum itu sendiri. Untuk dapat menemukan secara
politik, dan hak administratif dalam momen pemilihan umum atau
tepat, substansi keadilan haruslah dibedakan antara keadilan
Pemilihan Kepala Daerah.
individual (individual justice) dan keadilan sosial (sosial justice).
b. Lokasi Tugu Roda, Karya Jaya, Karya Tani, Sawit 99, Air
Sangat ideal apabila keadilan individual tercermindalam
Mati, Suka Agung.
keadilan sosial. Atau sebaliknya keadilan sosial menjadi tidak
Setelah dilakukan penertiban dari Tim Terpadu Provinsi dengan
laindari sublimasi keadilan individual. Namun dalam kenyataan
sukarela, masyarakat yang berada di lokasi Tugu roda, Karya Jaya,
dapat terjadi semacam jarak antara keadilan individual dan
Karya Tani, Sawi 99, Air Mati dan suka Agung para perambah itu
keadilan sosial. Jarak ini dapat diatasi atau dikurangi, apabila
mulai meninggalkan lokasi sengketa Register 45, akan tetapi setelah
sistem penegakan hukum dapat dengan cermat diletakkan nilai
adanya pemutaran Video di DPR RI yang direkayasa oleh oknum
sosial atau moral dari setiap aturan hukum yang akan
yang tidak bertanggung jawab, serta pemberitaan di media yang
ditegakkan. Dengan demikian dalam setiap keadilan individual
menghangat saat itu, mulailah kesempatan para masyarakat
akan terkandung keadilan sosial.
21
7. Model Penyelesaian Konflik Pertanahan Menggunakan
21
penggarap atau perambah kembali ke Register 45.
3. Ketidakpuasan Masyarakat
Chambliss-Seidman
sebagai Pemicu Konflik
Model dari Chambliss-Seidman dapat dijelaskan bahwa
Pj. Bupati Mesuji
Adat Terhadap Perusahaan
H.Khamamik Ishak30 mengatakan bahwa
pengaruh dari faktor-faktor dan kekuatan sosial terjadi mulai dari
Kabupaten Mesuji yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB),
tahap pembuatan Undang-undang, penerapannya, dan sampai
sangat kompleks dengan permasalah tanah, baik itu permasalahan
kepada peran yang diharapkan. Ragaan dibawah ini akan
antar Desa, antar Kecamatan maupun konflik pertanahan dengan
menunjukkan bahwa hukum merupakan suatu proses sosial yang
sejumlah perusahaan di Kabupaten Mesuji. Sebagai pemegang
dengan sendirinya merupakan variabel yang mandiri (otonom)
kendali, pemerintah telah berusaha keras mengatasi persoalan
maupun tak mandiri (tidak mandiri) sekaligus.
pertanahan di Kabupaten Mesuji, khususnya permasalahan PT.
Bagir Manan. Menegakkan Hukum Suatu Pencarian. hlm. 53
28
61. Jakarta. Asosiasi Advocat Indonesia.2009
30
http:/lamppost.co/page/lampung/mesuji
45
Demikian pula pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dirasakan juga dalam bidang penerapan hukum.22 Gambar 2.
Ragaan 4 : Adaptasi ragaan model penyelesaian konflik
Grafik Kurva Konflik di Register 45
(Chambliss-Seidman) Kelembagaan Khusus
Pembuatan undangundang Umpan balik
Umpan balik Peraturan hukum atau pernyataan lain mengenai peran yang diharapkan
Norma
Birokrasi Penegakan hukum
Sumber : Laporan Tim Pencari Fakta Kasus Mesuji, 16 Januari 2012
Aktivitas pemberdayaan masyarakat berkeadilan umpan
Pemegang
Kelembagaan Khusus
Kelembagaan Khusus
Terkait aksi perambahan masyarakat di Kawasan Hutan
Dalam ragaan 4 Chambliss-Seidman menggambarkan sistim
Produksi Terbatas (KHPT) Register 45 Kabupaten Mesuji, dilihat
model bekerjanya hukum dalam masyarakat (sebagaimana
dari lokasinya. Uraiannya adalah sebagai berikut :
terjadinya konflik pertanahan di Masuji Lampung) dapat
a. Lokasi Moro-Moro.
diuraikan dengan tujuan mengarahkan perilaku pemegang peran
Para masyarakat pendatang (Perambah) wilayah Moro-moro
kebijakan (pemerintah), juga pelaku ekonomi (perusahaan) dan
yang terdiri dari kampung Moro Dewe, Moro Seneng dan Moro
masyarakat hukum adat Megou Pak Tulang Bawang sehingga
Dadi berasal dari Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Lampung
membentuk regulasi berupa kelembagaan khusus yang dapat
dengan mayoritas berasal dari suku Bali. Mereka menduduki lahan
fokus menangani konflik,serta membuat kebijakan yaitu aturan
Kawasan Hutan Produksi Register 45 seluas sekitar 4.800 Ha sejak
Undang-undang yang juga khusus dalam penanganan konflik
awal tahun 2000-an. Mereka berupaya bertani dilokasi Register 45
pertanahan yaitu melalui Model pemberdayaan masyarakat yang
dengan menanam singkong, bahkan sebagian telah menanam karet
berkeadilan,sehingga dapat bekerja pada 3 domain (dari
yang sudah berumur ± 3 tahun. Mereka sering melakukan unjuk
kekuatan sosial sebagai berikut : 22
44
Esmi warassih, Pranata Hukum, Pustaka Magister Semarang, 2014, hlm. 10-11
29
1.Peraturan Perundang-undangan/ regulasi yang diajuakan oleh
II/2002 bulan November 2002. Merasa tidak terima maka PT. Silva
pemerintah yang mendapat persetujuan DPR RI agar ada
Inhutani menggugat Surat Keputusan Menteri Kehutanan melalui
kepastian
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimenangkan oleh PT.
hukum
yang
mengatur
secara
rinci
model
penyelesaian konflik pertanahan di Indonersia. 2.Lembaga
penyelesaian
Konflik
Silva Inhutani.
Pertanahan
yang
Independen,yang di dalamnya dari berbagai unsur yaitu
2. Riwayat Konflik Tanah Register 45 Mesuji Lampung
Kepolisian, kejaksaan, kemetrian Kehutanan, Kementerian
Konflik pertanahan dapat diartikan sebagai konflik yang lahir
Dalam Negeri, Kementrian Desa Tertingga serta Unsur tokoh
sebagai akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang
masyarakat atau LSM, sehinga dapat bekerja dan bersinergi
terkait dengan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang
untuk dapat menangani secara cepat dan terintegrasi dalam
terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Istilah
penyelesaian dan penanganan konfik sesuai dengan fungsi dari
konflik dan konflik pertanahan sering kali dipakai sebagai suatu
masing-masing
agar
padanan kata yang dianggap mempunyai makna yang sama. Akan
penanganan konflik dapat secara cepat dan komperhensif
tetapi sesungguhnya kedua istilah itu memiliki karakteristik yang
dalam penanganannya di Indonesia.
berbeda. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan (BPN)
personil
bekerja
lintas
sektoral
3.Lembaga Pembuat Undang-undang seperti Dewan Perwakilan
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Rakyat untuk dapat membuat Undang-Undang khusus yang
Pengkajian dan Penanganan Kasus Lahan, Badan Pertanahan
mengatur persoalan konflik pertanahan secara spesifik di
Nasional RI memberi batasan mengenai sengketa, konflik maupun
Indonesia
perkara lahan. Pasal (1). Peraturan Kepala Badan Pertanahan
serta
model
penyelesaian
konflik
melalui
pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan. Yang dimaksud dari Kelembagaan khusus itu sebagai
tersebut menyatakan bahwa kasus lahan adalah sengketa, konflik dan perkara lahan yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional
berikut:
Republik Indonesia untuk mendapatkan penanganan, penyelesaian
1.Fungsi dari Kelembagaan khusus ini berupa mengatur,dan
sesuai peraturan Perundang-undangan dan/ atau kebijakan lahan
mengelola serta menyelesaikan persoalan yang berhubungan
nasional.
dengan persoalanm konflik pertanahan di Indonesia maupun Mesuji Lampung. 30
43
pengelolaan kawasan hutan tersebut diberi izin pengelolaan atau hak
2.Kedudukan Lembaga/ Komisi Penanganan Konflik pertanahan
penguasaan hutan industri (HPHTI) kepada PT. Silva Inhutani
ini adalah bersifat Independen sehingga tidak ada lagi conflic
dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 93/Kpts-II/97
of interest serta ada kekuatan-kekuatan lain baik pemerintah
tertanggal 17 Februari 1997.
maupun penegak hukum yang dapat menginterpensinya
Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut kehidupan
3.Adanya Lembaga Peradilan Khusus yang menangani konflik
pertanian masyarakat mulai terusik dan gelisah dimana pengukuhan
pertanahan di bawah Mahkamah Agung (MA )sehingga yang
tapal batas Register 45 serta perluasannya dianggap masyarakat
berkonflik
tidak
keputusannya..
melalui
prosedural,
dan
tidak
melibatkan
partisipasi
masyarakat Adat Megou Pak Tulang Bawang. yang seharusnya dari
dapat
cepat
serta
efisien
dalam
setiap
4.Personil kelembagaan atau komisioner Penyelesaian Konflik
jumlah arel 33.500 ha berkembang luasnya menjadi 43.100 ha
Pertanahan
itu
direkrut
melalui
Panitia
seleksi
yang
dengan rasio kelebihan 9.600 ha seharusnya dilibatkan persetujuan
Independen, diajukan Presiden dan final Fit and Propertest di
masyarakat Adat setempat (masyarakat Adat Talang Gunung, Desa
DPR RI, yang direkrut dari Instansi yang berkepentingan serta
Talang Batu). Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh
unsur partisipatis atau keterwakilan tokoh masyarakat atau
adat peristiwa tata batas yang dilaksanakan pada tahun 1985 sampai
LSM.
1986 itu dilaksankan pada malam hari yang tidak melibatkan tokoh
a. Nilai-Nilai Keadilan Dalam Penyelesaian Konflik Mesuji
masyarakat adat setempat, yang berakibat dusun Tulang Gunung,
dengan pendekatan Teori (The Triangular of Natural Law
DesaTalang Batu sudah berada di tengah-tengah Register 45 (dalam
and Its Pluralistic)
areal perluasan).
Penjelasan yang bersifat substantif dalam model penyelesaian
Atas dasar peninjauan tersebut maka Menteri Kehutanan
konflik Mesuji Lampung dapat diketengahkan lewat kajian teori
melalui Sekjend dengan Nomor Surat 1224/II-KUM/2002 tanggal 8
Werner Menski yang di
Juli 2002 menyetujui masyarakat Desa Talang Batu mengeluarkan
tunjang pula dengan kajian teori Justice Of Fairness John Rawls.
7000 Ha dari dalam wilayah Register 45. Pada bulan November
Nilai kemanfaatan (society) yaitu nilai yang mendasar pada azas
2002 Direktur Jenderal Bina Produksi Departemen Kehutanan
kemanfaatan, serta mencari solusi yang paling tepat (win-win
mencabut izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Silva Inhutani
solution) melalui langkah mediasi (non-penal). Gambaran dari
dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 9983/Kpts42
31
penjelasan dapat dilihat dari skema ragaan pada Teori Triangular
menanganinya dengan anggaran juga yang khusus yang ditopang
Concept of Legal Pluralism sebagai berikut :
dari APBN dan APBD, sebagai wujud kepedulian Pemerintah
Ragaan 5 : Tringular Concept of legal pluralism
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
dalam
sinergitas
untuk
mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang terpadu secara adil.
Morality/Ethic Religion Natural Law
Perfect
2.2.Temuan Legal Pluralism: Substantive Justice
Society Social-legal approach
State Positivsm
1. Sejarah Konflik Tanah Megou Pak Tulang Bawang Desa Talang Batu Dusun Talang Gunung berdirinya sejak tahun 1908 dan dihuni oleh masyarakat setempat yang diakui oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1918 melalui Besluit Pan Den
Sumber diadaptasi dari Werner Menski, Comparative law in A global context (The Legal System of Asia and Africa), hlm 187&612 dan dari Suteki, Desain Hukum Ruang Sosial, hlm 196
Resident der Lampungsche 12 September 1918 Nomor 6185/5.1918 yang tediri dari 22 umbul (pedukuhan/ dusun). Hutan Adat Suay Umpu Megou Pak Tulang Bawang dengan
Sebagaimana yang digambarkan Menski dalam kajiannya, The Triangular of Natural Law And Its Pluralistic, maka meminjam istilah itu dapat dijelaskan bahwa Hukum Adat Masyarakat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji Lampung yang bersumber dari hukum alam, yang merupakan hukum adat yang diterapkan secara turun temurun dari unsur-unsur nilai dan unsur-unsur etnis/ norma yaitu postulat hukum yang baik eksistensi maupun bentuk materiil (substansi) bersumber pada kehadiran negara (some rule-negotiating power). dari input sosial serta kultur masyarakat hukum adat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji Lampung
luas 33.500 ha yang diminta oleh pemerintah Hindia Belanda dan diserahkan oleh Kepala Kampung Talang Batu saat itu adalah Bahusin gelar Tuan Pesirah pada tanggal 12 April 1940 melalui Beshuit Resident Lampung Nomor 249 yang penyerahannya melalui sidang Dewan Marga tertanggal 25 Januari 1940 yang penyerahan tersebut tidak termasuk desa Talang Batu yang dihuni oleh 22 umbul/ dusun dimana masyarakat Adat Talang Batu menanam rotan, kemenyan, damar, bambu dan karet. Setelah Indonesia merdeka baru disebutkanlah Register 45 menjadi kawasan hutan industri pada tahun 1993 yang di perluas menjadi 43.100 Ha dengan SK Menhut No 785/kpts-II/1993 tanggal 22 November 1993. Kemudian
32
41
Pasal (1). Pemberdayaan masyarakat setempat melalui program kemitraan Kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Secara
filosofis
semangat
pemerintah
harus
tetap
mengedepankan nilai-nilai keadilan secara religius, yang merata dari Sabang sampai Merauke. Secara teoritis penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui mekanisme peradilan formal dalam pengadilan (litigasi) dan diluar proses peradilan (non
Pasal (2). Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal didalam dan/ atau disekitar hutan,yang bermukim didalam dan sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Pemberdayaan mayarakat yang telah dilakukan oleh Departemen Kehutanan dalam implementasi dari peraturan menteri Kehutanan tersebut, selama ini sudah banyak dilakukan, ada yang berhasil tetapi banyak juga yang gagal, dikarenakan kurangnya koordinasi antar instansi satu dengan yang lainya,
Kelemahan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat selama ini harus menjadi catatan dan analisa untuk perbaikan masyarakat
kedepan
b. Penyelesaian Konflik yang Dilakukan Melalui Litigasi Konflik pertanahan yang diselesaikan dengan proses melalui jalur litigasi (pengadilan) dapat dicontohkan sbb : 1) Kasus Pok Minah dengan 5 butir biji kakaonya, yang dituduh dan disangkakan mencuri dari kebun milik Perhutani, yang berujung dipenjara dampak dari kasus tersebut menuai kontroversi
dianggap
menciderai
baik
yang
akan
di
formulasikan pada pemberdayaan mayarakat hukum adat Megow Pak Mesuji Lampung dalam upaya pemerintah menyelesaikan konflik pertanahan yang selama ini dirasa kurang serius dalam penanganannya. Strategi pemberdayaan masyarakat
keadilan
di
masyarakat, karena sesuatu yang dianggap tidak adil dan manusiawi.
pohon jati yang diakui milik Perhutani, dituntut di Pengadilan Situbondo dijerat dengan Pasal 18 Juncto Pasal 83 UU 18 tahun 2013 tentang pencegahan tentang pencegahan
dan
perusakan
hutan
sehingga
berujung
dipenjara dengan ancaman 15 tahun penjara. 3) Kasus Bahtiar, dari Situbondo Jawa Timur yang dijerat dengan Pasal 18 Juncto Pasal 83 UU 18 tahun 2013.
di Kabupaten Mesuji lebih pada keterlibatan dan koordinasi yang terarah dan terpadu dalam Kelembagaan khusus yang 40
rasa
2) Kasus nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu 2 batang
sehingga banyak menemui kegagalan.
pemberdayaan
litigasi) dapat dibandingkan 2 (dua) penyelesaian itu sbb :
33
4) Kasus yang menimpa tokoh adat Megou Pak Tulang Bawang
hak-hak administratifnya yang harus dilindungi oleh Negara.
Mesuji Lampung, dijerat dengan UU No. 41 tahun 1999
Pemberdayaan masyarakat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji
Pasal 50 ayat 3 huruf f, yang divonis 12 bulan penjara.
Lampung merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini
5) Kasus Harso Taruno, 67 tahun, dengan tuduhan menggarap
Kementerian Desa Tertinggal serta Kementerian Dalam Negeri
dan menyewa lahan BKSD senilai 2,5 juta rupiah, diseret ke
Direktorat
Otonomi
Daerah/
Kampung.
Pelaksanaan
ranah hukum setelah memotong pohon di lahan, yang
pemberdayaan masyarakat desa/ kampung haruslah adil dan
dituntut 1 tahun penjara dan denda empat ratus ribu rupiah di
merata di seluruh pelosok tanah air tanpa terkecuali supaya tidak
Pengadilan Negeri Wonosari, Gunung Kidul, Jogjakarta.
ada kecemburuan daerah satu dengan yang lainnya baik di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Adil dan merata
Dari beberapa kasus diatas dapat terlihat bahwa ada kelemahan
dalam
memberdayakan
pembangunan
ekonomi
sosial
yang terjadi pada penegakan Hukum dibidang kehutanan, dengan
masyarakat adalah bentuk tanggung jawab negara dalam
dihapusnya pasal 50 dari UU no 41/1999, yang digantikan oleh
mensejahterakan masyarakat Indonesia yang adil dan merata.
Undang-undang no 18 tahun 2013 ternyata belum mampu
Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan
mewujudkan keadilan substantif dan tujuan dari hukum selain
merupakan salah satu wujud pelaksanaan konstitusi Negara.
kepastian adalah kemanfaatan. Ternyata dari permasalahan kasus
Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan agar penguasaan negara
diatas kepedulian negara yang melindungi hak-hak masyarakat
atas hutan ditujukan
hukum di Indonesia yang khususnya di Masyarakat Adat MPTBML.
rakyat,dan secara bersama-sama juga harus mengakomodir
Penegak
hukum
yang
menjadikan
tersangkanya
tokoh
beberapa
kelompok
untuk sebesar-besarnya kemakmuran
kepentingan.
Misalnya;
kelompok
masyarakat adat Megou Pak Tulang Bawang Mesuji Lampung, yaitu
rimbawan, kelompok petani, kelompok peternak, masyarakat
Wan Mauli B Sanggam, Masyarakat menganggap adalah sesuatu
hukum adat yang mempunyai ikatan serta kaitannya dalam
yang menkriminalisasi dan melukai rasa keadilan.
pengelolaan hutan Negara.
Dari hasil fakta empiris diatas dapatlah disimpulkan bahwa
Dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
penyelesaian konfli pertanahan di Mesuji tidak memberdayakan dan
nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat
mengabaikan
setempat melalui kemitraan Kehutanan Bab I Ketentuan Umum,
nilai
keadilan
sehingga
34
dapat
dilihat
bahwa
39
Jurgen Habermas melangkah lebih jauh. Baik Frankena maupun Rawls masih menempatkan keadilan sebagai bagian dari
penyelesaian konflik melalui litigasi berakhir pada ketidakadilan dan penderitaan masyarakat saja.
teori moral. Tapi Habermas menganggap teori moral itu sendiri
Dikarenakan penyelesaian konflik melalui jalur litigasi yang
adalah teori keadilan, atau dalam bahasa Habermas: masalah
selama ini dilakukan oleh pemerintah dirasakan tidak adil dan
keadilan konkstensif dengan maasalah moral. Habermas
manusiawi,
mengikuti Kant, membuat distingsi tegas antara etika dan moral,
masyarakat dan tokoh adat baik di Mesuji maupun di Propinsi
antar persoalan evaluatif dan persoalan normatif. Etika
Lampung, seperti dikatakan oleh tokoh adat Megou Pak Tulang
berkenaan dengan nilai-nilai hidup baik menurut pandangan
Bawang Mesuji Lampung Suttan Kaiser dari Marga aji 23
hidup tertentu yang aneka ragam. Moral berkenaan dengan
Hal
dan
serupa
banyak
menuai
ditunjukkan
pertentangan
semangat
di
penanganan
kalangan
konflik
norma yang diakui bersama dan mengikat masyarakat sebagai
pertanahan oleh Badan Pertanahan RI (BPN) melalui keputusan
suatu kesatuan. Norma itu adalah keadilan.
Kepala BPN RI nomor : 34 tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis
Demikian halnya, keadilan menurut Jeremy Bentham
Penangana dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, dimana BPN sebagai mediator dari yang berkonflik dan memediasi untuk mencari
kmanfaatan
kepada
orang
sebanyak-banyaknya
kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan.
serta
28
solusi agar yang berkonflik dapat menyelesaikan melalui proses mediasi.
8. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Megou Pak Masuji Lampung
c. Penyelesaian Konflik Pertanahan Mesuji Melalui Non
29
Sumodiningrat , mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat
merupakan
dari
Ditangkapnya salah satu tokoh adat Megou Pak Tulang Bawang,
bidang
menurut Tokoh masyarakat Marga Suay Umpu Khozi Pagaralam 24
ekonomi, sosial, serta administrasi. Masyarakat tidak hanya
adalah perlakuan arogansi dari aparat penegak hukum yang
merupakan objek tetapi lebih sebagai subjek pembangunan.
merekayasa guna mengkriminalisasi saudara Wan Mauli B
Masyarakat hukum adat Megou Pak Tulang Bawang harus
Sanggem, tokoh adat Megou Pak TBML, yang ditangkap dengan
diberdayakan dari ekonominya, status sosialnya, serta pengakuan
tuduhan memperjualbelikan lahan pertanahan di Register 45.
ketergantungan
28 29
menuju
sebuah
proses
kemandirian
baik
perubahan
Litigasi
dalam
23
http://mualev.blogspot.com/ Catalogue.nla.gov.au/Record/4200344
24
38
Wawancara dengan Suttan Keiser, tokoh Marga Aji Megou pak pada tanggal 10 Juli 2013. Wawancara dengan Khozi pagaralam tokoh Marga Suay Umpu Megou Pak Tulang Bawang, 12 Juli tahun 2013
35
Seharusnya penegak hukum dapat juga menempuh jalur melalui non
Mahkamah Agung (PERMA) RI nomor 2 tahun 2003 tentang
litigasi atau mediasi, apalagi barang bukti yang dimiliki penegak
prosedur mediasi di pengadilan.
hukum berupa kuitansi jual-beli senilai 2 juta rupiah saja dan 2 orang
d. Nilai-Nilai Keadilan dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan
saksi yang dianggap korban dari pembelian tanah di kawasan
1) Nilai Keadilan dan Konsep Keadilan dalam penyelesaan
Register 45 Mesuji Lampung.
Konflik Mesuji Lampung
Dari hasil wawancara penulis dengan tersangka Wan Mauli
Konsep Keadilan, keadilan sesungguhnya merupakan konsep
Sanggem,25 bahwa mengenai hal bukti kwitansi adalah hasil
relatif26. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara
rekayasa saja, karena para tokoh memberikan kavling tanah adat
harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat
karena pendatang merupakan bagian yang sudah menjadi keluarga
menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok.
dalam adat.adapun mengenai persoalan dana merupakan inisiatif
Dari aspek etimologis kebahasaan, kata adil berasal dari bahasa
masyarakat sendiri bergotong-royong, sumbangan suka rela dalam
Arab adalah yang mengandung makna tengah atau pertengahan.
misi memperjuangkan hak masyarakat yang sudah bergabung
Dari makna ini kata adala kemudian di sinonimkan dengan
dengan masyarakat adat Megou Pak Mesuji Lampung,
Wasth yang menurunkan kata Wasith yang berarti penengah atau
Penyelesaian perkara di luar pengadilan jauh lebih efektif serta
orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil27.
efisien dikarenakan tidak dibutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan konflik, karena para pihak tidak ada yang menang
Keadilan ini menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan
dan kalah, sesuai asas dan kearifan lokal yaitu musyawarah dan
memberi kehidupan pada norma hukum tertulis, sehingga jika
kekeluargaan. Berdasarkan pasal 1 ayat (10) Undang-undang No. 30
keadilan ini menjadi ruh, maka hukum tertulis itu ibarat tubuh
tahun
penyelesaian
manusia. Tanpa ruh, tubuh akan mati. Sebaliknya tanpa tubuh,
sengketa,maka masyarakat dapat memilih menyelesaikan sengketa
kehidupan ruh tidak akan terimplikasi dalam relitas. Jika ruh dan
melalui jalur non litigasi, misalnya : mediasi, negoisasi, konsiliasi,
tubuh dapat berjalan seiring, akan ada harmoni dalam kehidupan
konsultasi, dan penilaian ahli.Sedang mediasi di pengadilan atau
manusia,
1999
tentang
arbitrase
dan
alternatif
litigasi diatur secara jelas mengenai proses mediasi dalam Peraturan 26 25
Wawancara dengan Wan Mauli B Sanggam Tokoh Adat Megou Pak Tulang Bawang yang ditangkap dengan tuduhan menjual belikan tanah hutan Register 45,tanggal 15 Juli 2013.
36
27
Majjid Khadduri .The Islamic Conception of Justice, Baltimore and London : The Johns Hopinks University Press, 1984. Adil itu sendiri dalam bahasa arab dikenal sebagai yang bermakna orang yang berlaku adalah atau mampu sebagai penengah.
37
