Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan

i

Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan

KATA SAMBUTAN

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif beragam program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat. Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat.

Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan


KATA PENGANTAR

Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas iv ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,,

Hamid Muhammad, Ph.D. NIP 195905121983111001

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan v budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal,



DAFTAR ISI

vi

dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan kecakapan keorangtuaan. Semoga Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggara Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua. Amin. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D. NIP.195804091984022001


KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR ..............................................................................

v

DAFTAR ISI............................................................................................ BAB I PENDAHULUAN .................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis ......................................................

vii vii 1 1 2 3

BAB II PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN .............. A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran/Penerima Manfaat Layanan .................................... C. Tujuan ................................................................................ D. Hasil yang Diharapkan ...................................................... E. Deskripsi Kegiatan .............................................................. F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan ..........................

4 4 4 4 5 5 7

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN A. Penerima Bantuan .............................................................. B. Syarat Penerima Bantuan .................................................... C. Tata Cara Pengajuan Bantuan ............................................. D. Proses Penyaluran Dana ...................................................... E. Catatan Khusus ..................................................................

8 8 8 8 9 11

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ..................................... A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan ..................................... B. Pelaporan ............................................................................

12 12 12

BAB V Penutup ....................................................................................

14


viii

Lampiran– Lampiran ..............................................................................

15

Lampiran 1. Format Rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota ...............

15

Lampiran 2. Format Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak ...........

16

Lampiran 3. Format Proposal ............................................................

17

Lampiran 4. Format Laporan Awal ...................................................

23

Lampiran 5. Format Laporan Akhir ..................................................

24

Lampiran 6. Contoh Akad Kerjasama ...............................................

26

Lampiran 7. Instrumen Verifikasi Lembaga .......................................

30

Lampiran 8. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan ............................

32

Lampiran 9. Bukti Kas Umum dan Bukti Pembantu Pajak ...............

34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penduduk buta aksara usia 15 – 59 tahun tahun 2011 berjumlah 1 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan.



Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan kecakapan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Kegiatan kecakapan keorangtuaan merupakan upaya pemerintah untuk peningkatan kecakapan keorangtuaan. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. 2 Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan kecakapan keorangtuaan, maka disusunlah “Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan kecakapan keorangtuaan Tahun 2012

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun1945. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan.


10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010, tentang Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun 2012. 3

C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan petunjuk teknis bertujuan sebagai petunjuk dalam: 1. Penyusunan dan pengajuan proposal 2. Melaksanakan penilaian proposal 3. Menyalurkan bantuan bagi Direktorat Pendidikan Pembinaan Masyarakat 4. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program pendidikan


BAB II PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN A. Pengertian 4

1. Pendidikan kecakapan keorangtuaan adalah peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pendidikan masyarakat berkaitan dengan kecakapan keorangtuaan untuk pendidikan karakter dalam keluarga, mencegah risiko kematian ibu melahirkan dan bayi, mencegah penelantaran dan kekerasan terhadap anak, dan memberikan perlindungan terhadap anak marjinal, terlantar, dan bermasalah dengan hukum termasuk pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga. 2. Dana Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan adalah bantuan biaya operasional penyelenggaraan workshop dan pendampingan pada orang tua, lembaga penyelenggara pendidikan dan perlindungan anak marjinal, pendidikan keaksaraan keluarga, dan kegiatan lain yang terkait.

B. Sasaran/Penerima Manfaat Layanan Penerima manfaat layanan pendidikan kecakapan keorangtuaan adalah lembaga/organisasi perempuan, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain yang kompeten. Jumlah peserta workshop pendidikan kecakapan keorangtuaan minimal sejumlah 20 orang.

C. Tujuan 1. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter yakni sikap, kejujuran, sopan santun, kemandirian dan kerja keras; 2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan para peserta tentang perlindungan kesehatan ibu dan anak, pencegahan kematian ibu melahirkan dan bayi, pencegahan penelantaran anak, perlindungan anak marjinal; dan


3. Memotivasi para pemangku kepentingan dalam menjalin kerjasama dan melakukan kaderisasi pendidikan kecakapan keorangtuaan dan pendampingan lembaga.

D. Hasil yang Diharapkan Tersususnnya bahan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang diarahkan pada: 1. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter yakni sikap, kejujuran, sopan santun, kemandirian dan kerja keras; 5 2. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan para peserta tentang perlindungan kesehatan ibu dan anak, pencegahan kematian ibu melahirkan dan bayi, pencegahan penelantaran anak, perlindungan anak marjinal; dan 3. Termotivasinya para pemangku kepentingan dalam menjalin kerjasama dan melakukan kaderisasi pendidikan kecakapan keorangtuaan dan pendampingan lembaga.

E. Deskripsi Kegiatan Kegiatan Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan dilakukan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan, serta pendampingan. Kegiatan yang dibiayai melalui APBN tahun 2012 harus sudah selesai dilaksanakan dan dilaporkan pada tanggal 28 Desember 2012 atau 6 (enam) minggu setelah dana cair. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun Acuan Pelaksanaan sekurang-kurangnya berisi: nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal pembelajaran/pelatihan dan kegiatan pendampingan yang menggambarkan waktu, materi, tutor/instruktur/fasilitator, bahan bacaan/ buku rujukan. Tahapan kegiatan Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan sekurangkurangnya, meliputi: 1. Persiapan: a. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.


6

2. Pelaksanaan a. Pelaksanaan Pendidikan kecakapan Keorangtuaan dilaksanakan dalam bentuk Workshop dan Pendampingan. Workshop dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 16 jam dan pendampingan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua ) bulan. b. Metode yang digunakan dalam workshop adalah presentasi, diskusi, dan kerja kelompok. c. Narasumber kegiatan Kecakapan Keorangtuan diantaranya adalah: • PGRI • Dewan pendidikan • Praktisi/penggiat kecakapan keorangtuan. d. Materi yang berkaitan dengan pendidikan kecakapan keorangtuaan adalah: • Berkaitan dengan pendidikan karakter, seperti : » Etika dan budi pekerti » Persaudaraan dan kebersamaan » Berfikir positif. • Berkaitan dengan keluarga sejahtera/bahagia, seperti: » Memberdayakan keluarga kecil bahagia dan sejahtera » Membangun keluarga bahagia » Pendidikan untuk pengelolaan ekonomi keluarga • Berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, antara lain adalah : » Deteksi dini faktor resiko ibu hamil dan tumbuh kembang anak. » Upaya pencegahan penyakit dan pembinaan kesehatan terhadap bayi, balita, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu menyusui. • Berkaitan dengan perlindungan terhadap kesejahteraan anak seperti : » Pencegahan kekerasan dan penelantaran terhadap anak » Perlindungan anak terlantar dikelompok marginal » Peningkatan kesejahteraan anak marginal dan hukum. e. Pasca workshop, lembaga penerima dana bantuan melakukan. pendampingan pada orang tua, lembaga penyelenggara pendidikan


dan perlindungan anak marjinal, pendidikan keaksaraan keluarga dan kegiatan lain yang terkait. 3. Penilaian. Penilaian dilakukan baik terhadap proses maupun hasil workshop dan pendampingan. Penilaian terhadap proses dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan selama proses berlangsung serta untuk menyusun rekomendasi dan saran perbaikan bagi prosesproses yang akan berjalan ke depan. Penilaian hasil dilakukan untuk mengukur ketercapaian tujuan workshop. Materi penilaian 7 disesuaikan dengan materi workshop yang dilaksanakan. Penilaian hasil pendampingan dilakukan untuk memotret kemajuan-kemajuan yang dicapai selama pendampingan, baik kemajuan penyelenggaraan peserta maupun kemajuan peserta didik. Semua kegiatan penilaian dilakukan oleh panitia penyelenggaraan Peserta workshop yang dinyatakan memenuhi syarat setelah mengikuti kegiatan diberikan sertifikat atau tanda keterangan telah mengikuti workshop oleh lembaga.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan Bantuan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan kecakapan keorangtuaan sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per lembaga, dengan alokasi sebagai berikut : No Komponen pembiayaan Proporsi biaya 1. Persiapan (penyusunan acuan pelaksanaan, sosialisasi, dan Maksimal 5% koordinasi) 2. a. Biaya Proses (alat tulis, transport narasumber, moderator, Minimal 60% panitia, makalah, dan kebutuhan workshop lainnya b. Biaya Pendampingan (transport pendampingan, transport Maksimal 30% pengelola, bahan/alat, dan lainnya yang diperlukan 3. Penilaian dan pelaporan (penilaian, pemantauan, dan Maksimal 5% pelaporan)


BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

8

A. Penerima Bantuan Lembaga calon penerima bantuan Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan adalah lembaga/organisasi perempuan antara lain; PKK, BKOW, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain yang memiliki legalitas, kapasitas, integritas serta memenuhi persyaratan.

B. Syarat Penerima Bantuan 1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dibuktikan dengan surat keterangan Bank 3. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas.

C. Tata Cara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Lembaga/organisasi perempuan, perguruan tinggi, dan/atau atau lembaga lain yang tertarik dapat mengajukan permohonan bantuan dengan cara menyusun proposal yang disesuaikan dengan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam pedoman ini. Kesesuaian dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku akan meningkatkan presentase dalam penilaian proposal termasuk juga kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan.


2. Pengiriman Proposal Proposal yang telah disusun sesuai dengan ketentuan dibuat rangkap dua sebelum kemudian dikirimkan langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui alamat sebagai berikut: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, u.p. Kasubdit Kelembagaan dan Kemitraan, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, 9 Senayan, Jakarta 10270 3. Batas Waktu Pengajuan Proposal dapat dikirimkan ke alamat tersebut diatas sampai dengan tanggal 31 Juli 2012. Proposal masih dapat diterima setelah tanggal tersebut apabila alokasi bantuan masih tersedia.

D. Proses Penyaluran Dana 1. Penilaian Proposal Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima dana akan diverifikasi untuk mengonfirmasi/memastikan kesahihan informasi/data lembaga seperti yang tertuang di dalam proposal sebagai bahan tambahan informasi guna pengambilan keputusan lebih lanjut. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: a. Penilaian/pemeriksaan dokumen/informasi lembaga terpilih yang tersedia di Direktorat, atau


10

b. Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan rencana pelaksanaan, atau c. Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima bantuan, atau 3. Penetapan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan pendidikan keorangtuaan setelah melewati proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatangan Akad Kerjasama Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani akad kerjasama penyelenggaraan pendidikan keorangtuaan. Akad kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh akad kerjasama terlampir. 5. Peluncuran Bantuan Proses penyaluran bantuan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampiri Akad Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; b. SPP diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud melalui Biro Keuangan. c. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); f. KPPN Jakarta III memerintahkan Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga penerima.


E. Catatan Khusus 1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan. 2. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu. 11 3. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan bantuan pendidikan masyarakat tahun 2012. 4. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 5. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan dalam penyelenggaraan di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penerima dana.


BAB IV

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN A. Pemantauan dan Evaluasi 12

Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke masing-masing lembaga penyelenggara kegiatan. Sasaran pemantauan meliputi: 1. Keterlaksanaan kegiatan yang didukung oleh bukti-bukti fisik kegiatan sesuai langkah kegiatan yang telah ditetapkan. 2. Kendala pelaksanaan yang terkait dengan sasaran kualitatif dan waktu yang telah ditetapkan. 3. Penemuan solusi atas permasalahan yang dialami.

1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh lembaga; b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keberhasilan yang dilaksanakan; 2. Tahapan dan isi laporan Laporan awal, disampaikan 3 (tiga) hari setelah dana bantuan diterima dengan menggunakan format terlampir (Lampiran 4) Laporan akhir, disampaikan paling lambat 28 (dua puluh delapan) 13 Desember 2012 atau 6 (enam) minggu setelah dana cair sesuai dengan format terlampir.(Lampiran 5) Laporan disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat .

Evaluasi kegiatan berdasarkan atas keberhasilan yang ditentukan melalui kesesuaian rencana pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya dengan kondisi riil yang sebenarnya. Hasil evaluasi akan berperan penting dalam meningkatkan efektifitas kegiatan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, hasil evaluasi akan memberikan solusi efektif pelaksanaan kegiatan dan hal – hal yang kontradiktif bagi pengembangan.

B. Pelaporan Lembaga penerima dana bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima, sesuai mekanisme pelaporan yang diatur didalam acuan ini.



Lampiran– Lampiran BAB V

Lampiran 1. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota

PENUTUP

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) SURAT REKOMENDASI Nomor: ....................

P

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Apabila ditemukan hal – hal yang kurang jelas, harap segera menghubungi:

Nama Lembaga Alamat Nama Ketua No. Tlp/HP/Faks.

edomanini bertujuan untuk memberikan arahan teknis yang diperlukan baik untuk kesuksesan proses penyaluran bantuan sesuai dengan 14 aturan yang berlaku maupun untuk pelaksanaan di lembaga yang terpilih. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Keorangtuaan akan berkontribusi secara signifikan bagi kesuksesan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat secara keseluruhan. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, 10270, telepon (021) 5725715, faksimili (021) 5725039 Website: http://pnfi.kemdiknas.go.id/dikmas

Nama Lembaga Jabatan

: ....................................................................... : ....(pejabat struktural eselon 3 yang mengelola pendidikan masyarakat/pendidikan nonformal Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: : ....................................................................... : ....................................................................... : ....................................................................... : .......................................................................

adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat dan mengusulkan bantuan biaya penyelenggaraan tahun 2012. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. .................................................. 2012 Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota *) ..………............... Tanda Tangan, Stempel

(..................................................) *) coret yang tidak perlu



15 1

Lampiran 2. Format Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak KOP LEMBAGA

16

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga : .................................................................. Jabatan : (Ketua Penyelenggara PKBM/ Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis) Alamat : .................................................................. Telp./HP/Faksimili : .................................................................. Dengan ini menyatakan bahwa: 1. Bantuan kecakapan keorangtuaan akan digunakan untuk mendukung peningkatan orang dewasa 15-59 tahun, dan tidak akan digunakan untuk keperluan pribadi. 2. Penggunaan bantuan kecakapan keorangtuaan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diajukan dalam proposal. 3. Penyerahan laporan awal dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah dana cair dan laporan akhir 6 (enam) minggu setelah dana cari atau selamba-lambatnya tanggal 28 Desember 2012. 4. Apabila di kemudian pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/ atau tuntutan lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat dengan benarnya dan bermaterai cukup untuk digunakan sebagaimana mestinya. …………………………….. 2012 Yang Membuat Pernyataan Materai 6000

Lampiran 3. Format Proposal USULAN PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN TAHUN 2012

17 1

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Oleh: Nama Lembaga Alamat No. Telp./HP/Faks.

: ............................................................ : ............................................................ : ............................................................

Tanda Tangan, Stempel

(…………..………………….) *) Coret yang tidak perlu



FORMAT ISI PROPOSAL

3

Status Bangunan / Gedung Lembaga

1. Profil Lembaga a. Nama Lembaga : .......................................................... b. Alamat Lengkap : .......................................................... c. No. Telp./HP : .......................................................... d. Nama Ketua : .......................................................... e. Alamat Lengkap : .......................................................... f. No. Telp./HP : .......................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor : ................................ 2) Pejabat : ................................ h. Nama Bank : .......................................................... i. No. Rekening Lembaga : .......................................................... j. NPWP : .......................................................... k. Kegiatan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan saat ini: 1) ............................................................. 2) ............................................................. 3) dst......................................................... l. Daftar Pengurus Lembaga

18

No.

Nama

Tmpt/Tgl Lahir

L/P

Pendidikan

Pekerjaan

Jabatan

1. 2. 3. Dst.

Catatan: Struktur organisasi dan deskripsi kerja (job description) dilampirkan

m. Sarana dan Prasarana No

Jenis Sarana

Keadaan

1

Luas Gedung Lembaga

Luas Tanah: ............................m²

2

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

Luas Bangunan: ......................... m² Gedung Perkantoran Rumah Ruko ...........................................

Keterangan


4

Sarana belajar

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ........................................... Meja & kursi belajar ................. set Kondisi : Papan tulis .............................. set Lemari/rak buku .....................unit Mesin tik ................................unit Komputer ..............................unit Bahan ajar ............................ jenis Bahan Bacaan ..................... judul

2. Deskripsi Usulan Pada bagian ini, uraikan dengan jelas mengenai: a. Nama Kegiatan b. Tujuan Kegiatan c. Hasil yang Diharapkan d. Sasaran/Peserta Kegiatan (Daftar lengkap dilampirkan) e. Rencana Kegiatan Pembelajaran (Jadwal kegiatan dilampirkan): 1) Persiapan, antara lain: penyiapan rencana dan jadwal kegiatan, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. 2) Pelaksanaan workshop: (a) Lama program,Tempat, Jumlah & waktu pertemuan, (b) model pembelajaran, (c) Metode, Bahan Ajar, dan Media yang dipergunakan, (d) Tutor, instruktur/ Nara Sumber Teknis, fasilitator, (e) Mitra kerjasama 3) Penilaian Hasil Belajar: (a) penilaian terhadap proses pembelajaran, (b) penilaian hasil pembelajaran, (c) penilaian hasil pendampingan f. Rencana Kegiatan Pendampingan/Penguatan/Fasilitasi/sejenis : (a) Jenis/Bentuk kegiatan, (b) Lama, Jumlah & waktu pertemuan, (c) Pendamping/Fasilitator, (d) Mitra kerjasama


19

3. Rencana Anggaran Belanja No.

Komponen Pembiayaan

1.

(Uraikan rencana pembiayaan untuk Persiapan (penyusunan acuan pelaksanaan, sosialisasi dan koordinasi)) (Uraikan rencana pembiayaan untuk Bantuan Peserta Workshop, meliputi: alat tulis, motivasi (seperti hadiah, konsumsi) dan lainnya). (Uraikan rencana pembiayaan untuk Biaya Pembelajaran/Pelatihan (alat tulis, transport tutor/instruktur/NST, bahan ajar/buku/bahan praktik, dan kebutuhan pembelajaran/ pelatihan lainnya yang diperlukan)). (Uraikan rencana pembiayaan untuk Biaya Pendampingan (transport pendamping/ fasilitator, transport pengelola, bahan/ alat/ modal usaha, dan lainnya yang diperlukan) (Uraikan rencana pembiayaan) untuk Penilaian dan Pelaporan meliputi; penilaian, pemantauan, dan pelaporan).

2.

20

3.

4.

5.

Lampiran A. Format Calon Peserta. Vol

Satuan

Harga Jumlah Satuan

4. Lampiran Proposal a. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga b. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang disertai dengan surat keterangan dari Bank c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga d. Struktur organisasi kepengurusan lembaga e. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan Pendidikan Keorangtuaan f. Daftar pengelola, NST, peserta didik dan pendamping yang terlibat (contoh format terlampir.


DAFTAR CALON PESERTA KEGIATAN PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN TAHUN 2012 NAMA LEMBAGA :.............................................................................. LOKASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN: ................................... Nama Latar Jenis Pengalaman Jenis No Peserta Alamat Umur Belakang Pekerjaan Kecakapan Kelamin Didik Pendidikan Keorangtuaan 1. 2. 3. 4. 5 dst

Mengesahkan,

........., .............................., 2012

Kepala Desa/Lurah/ Ketua/Rt/Rw/Penilik......*)

Ketua Lembaga

(Nama Terang)

(Nama Terang)


21

Lampiran B. Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Nara Sumber

Lampiran 4. Format Laporan Awal

DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/FASILITATOR/NARASUMBER/ TEKNIS INSTRUKTUR PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN TAHUN 2012

NAMA LEMBAGA : ............................................................................ LOKASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN: ..................................

22 No

Nama

Umur

Jenis Pendidikan Tahun Bidang Pekerjaan Kelamin Terakhir Lulus Keahlian

Ket

1. 2.

KOP LEMBAGA LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN TAHUN 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga penerima bantuan penyelenggaraan pendidikan kecakapan keorangtuaan tahun 2012: Nama Lembaga : ……………………………………………… Alamat Lembaga : ……………………………………………… ……………………………………………… Nama Ketua : ……………………………………………… Telp./HP/Faks. : ……………………………………………… Dengan ini melaporkan sebagai berikut: 1. Bantuan penyelenggaraan pendidikan kecakapan keorangtuaan sebagai tindaklanjut dari Akad Kerjasama No. ...... telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal .................... 2. Bantuan tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan pendidikan kecakapan keorangtuaan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan Akad Kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Pendidikan keorangtuaan akan kami selenggarakan mulai tanggal : ...................................... sampai dengan ...............................

3. 4. 5. dst

..................................., 2012 Ketua Lembaga Tanda Tangan, Stempel

(Nama Terang)


Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2012 Pimpinan Lembaga, Tanda Tangan, Stempel

(Nama Terang)


23 2

Lampiran 5. Format Laporan Akhir SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN TAHUN 2012

24

Cover/sampul laporan Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Kegiatan Pembelajaran/Pendampingan. Uraikan pengalaman pelaksanaan; metode, materi/bahan/modul, media/ alat peraga, jadwal, cara dan hasil penilaian pembelajaran/pendampingan/ penguatan yang dilakukan. (Sertakan foto-foto kegiatan pembelajaran/ pendampingan/penguatan yang relevan untuk melengkapi uraian kegiatan/proses pembelajaran). C. Penggunaan Dana Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam Pedoman yang disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. (kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga).

b. efektifitas penggunaan metode pembelajaran/pendampingan, c. hasil belajar, dan d. tantangan/hambatan yang dialami. 2. Saran/Rekomendasi Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan. 3. Tindak Lanjut Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah 25 kegiatan berakhir. Lampiran laporan: 1. Acuan Pelaksanaan 2. Foto-foto kegiatan/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Fotokopi kuitansi penggunaan dana 4. Materi/bahan ajar/modul 5. Contoh daftar hadir peserta didik 6. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada) Catatan: Setiap Pertanggungjawaban penggunaan dana harus dilampirkan dengan bukti fisik, misalnya: Biaya konsumsi rapat/pertemuan/sosialisasi harus disertai dengan notulen rapat/materi sosialisasi, dan sebagainya

D. Penutup 1. Kesimpulan Simpulkan tentang : a. motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran/pendampingan/penguatan,



Lampiran 6: Contoh Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR : ............... DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA ..........................

26

TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KECAKAPAN KEORANGTUAAN TAHUN 2012

Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

………………………… ………………………… ………………………… Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : ………………………… Jabatan : ………………………… Alamat : ………………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga .........……………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan:


1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat. PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan Pendidikan Keorangtuaan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasalpasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA 27 Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi pembelajaran Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah akad kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; b. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara; c. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan tanggung jawab mutlak. b. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan . c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;


e. Menjamin terselenggaranya kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat; g. Laporan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dana cair dan laporan akhir 6 (enam) minggu setelah dana cair atau selambatlambatnya pada 28 Desember 2012 28

1.

2.

3.

4. 5. 6.

Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk membelajarkan sebanyak 20 (dua puluh)orang. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012, Nomor ....................................... ....... tanggal ........................... 2012. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke: Nama Bank : Nomor Rekening : Atas Nama : : NPWP Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Petunjuk Teknis. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan Akad Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.


Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam Proposal dan Petunjuk Teknis, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan. Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Akad Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan. Demikian Akad Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


29

Lampiran 7. Instrumen Verifikasi Lembaga

3

INSTRUMEN VERIFIKASI LEMBAGA PROGRAM : ................................................................... 1. IDENTITAS LEMBAGA a. Nama Lembaga : .......................................................... b. Alamat Lengkap : .......................................................... c. No. Telp./HP : .......................................................... d. Nama Ketua : .......................................................... e. Alamat Lengkap : .......................................................... f. No. Telp./HP : .......................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian : 1) Nomor : ................................ 2) Pejabat : ................................ h. Nama Bank : .......................................................... i. No. Rekening : .......................................................... j. Atas Nama : .......................................................... k. NPWP : .......................................................... 2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI

30

No.

Keadaan Keterangan Ada Tidak ada

Jenis Administrasi

1.

Papan nama lembaga

2.

Struktur organisasi

3.

Rincian tugas pengelola/penyelenggara

4.

Nomor rekening bank atas nama lembaga

5.

(tanpa cc/qq; buku rekening asli ditunjukkan) NPWP lembaga

1 2

Jenis Sarana Luas Gedung Lembaga

Keadaan

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ...........................................

Gedung Lembaga 4

Meja & kursi belajar ................. set Kondisi : Papan tulis .............................. set Lemari/rak buku .....................unit Mesin tik ................................unit Komputer ..............................unit Bahan ajar ............................ jenis Bahan Bacaan ..................... judul

Sarana belajar

31

4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN No.

Jenis Kelamin Lk Pr

Nama

Peran/ Tugas

Pendidikan

5. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN Program kegiatan yang pernah diselenggarakan atau yang masih berlangsung saat ini No.

Jenis Program/ Kegiatan

Tahun Pelaksanaan program

Jumlah Sasaran

Sumber Dana

Lokasi Sasaran

..............., ................................................... 2012

3. SARANA DAN PRASARANA No

Status Bangunan /

Keterangan

Mengetahui Pengurus Lembaga

Petugas,

Luas Tanah: ............................m²

Luas Bangunan: ......................... m² Tempat Penyelenggaraan Gedung Perkantoran Kegiatan Rumah Ruko ...........................................


...............................................

................................................

Catatan: .................................................................................................. .................................................................................................. Kesimpulan: = Layak = Tidak Layak


Lampiran 8. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan

b. Pendampingan pasca pembelajaran: WAKTU (hari/ minggu/ NO KEGIATAN MATERI METODE bulan) jam

Acuan Pelaksanaan Kegiatan …………………………………………. (diisi sesuai jenis kegiatan yang diusulkan)

BAHAN/ ALAT

A. DASAR PEMIKIRAN (mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) 32

B. NAMA KEGIATAN (tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan)

NO

C. TUJUAN KEGIATAN (apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?)

1 2 3

D. RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan NO. KEGIATAN 1 Penyusunan Acuan Pelaksanaan 2 Sosialisasi kegiatan

WAKTU

33

3. Rencana Penilaian

PARTISIPAN

2. Pembelajaran, Pendampingan: a. Pembelajaran: WAKTU BAHAN AJAR/ NO (Bln, Mgg, Tgl) MATERI METODE PENDIDIK MEDIA jam


JENIS PENILAIAN

WAKTU

ALAT/ TEKNIK INSTRUMEN PETUGAS PENILAIAN PENILAIAN

Penilaian proses Penilaian hasil Penilaian kinerja/ Performa

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik. 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: Dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara.


2. BUKTI PEMBANTU PAJAK

Lampiran 9 Bukti Kas Umum dan Bukti Pembantu Pajak 1. BUKTI KAS UMUM PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 34

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

: : : : :

Nomor Nomor Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Kode Bukti 1

2

3

4

5

6

Tgl

Saldo 7

1

Nomor

Nomor

Kode

Bukti

2

3

: : : : : Penerimaan (Debit)

Uraian PPn 4

5

Pengeluaran

PPh

PPh

PPh

21

22

23

6

7

8

(Kredit) 9

Saldo

10

…………………………,2012 Mengetahui

Mengetahui Ketua Lembaga

Dibuat Oleh: Bendahara STEMPEL LEMBAGA

Nama Terang

Ketua Lembaga

Nama Terang

STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang

Nama Terang



35

36


Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan

Recommend Documents