CATATAN: Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan

CATATAN:

30

i

Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan

dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Program dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

2. Sistema ka Laporan Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama antara Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan Ketua ………………….., kami melaporkan sebagai berikut: A. Lembaga ……………… telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp ………………… B. Dana sebesar Rp. ……………………….. telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut: No.

Tanggal

Jenis Belanja

Volume Harga Satuan

Jumlah

ii

29 Total dana yang digunakan Rp. Sisa dana*jika ada Rp.

C. Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan yang dilaksanakan 1. Waktu pelaksanaan kegiatan (tgl/bulan/tahun s.d. tgl/ bulan/tahun) 2. Jumlah peserta didik yang dibelajarkan ….orang 3. Kurikulum digunakan…. 4. Metode pembelajaran yang digunakan….. 5. Media pembelajaran yang digunakan….. 6. Alat evaluasi yang digunakan….. D. Hasil Belajar 1. Jumlah peserta didik yang memperoleh STSB … orang 2. Jumlah peserta didik yang dak memperoleh STSB… orang, jelaskan alasan…………………….. E. Lampiran: 1. Da ar peserta didik yang mendapat STSB 2. Da ar peserta didik yang dak mendapat STSB 3. Foto pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan 4. Copy buku kas umum 5. Copy buk Penyetoran Pajak ……………………. 2014 Ketua Lembaga, …………………………….



Lampiran 3 : Format SistemaƟka Laporan Akhir 1. Sampul Laporan

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN TAHUN 2014 28

Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2014

dengan alamat Gedung E Lantai 8 Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta Telp. 021-5725039, 0215725715 email: [email protected]

Oleh: Nama Lembaga Alamat Kontak person No. Telp./HP/Faks Alamat Email

KATA SAMBUTAN

: ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : ..................................................................... : .....................................................................

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa se ap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan, ataupun agama tertentu.

Untuk memenuhi hak memperoleh pendidikan bagi kelompok masyarakat orang iii dewasa, pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Berbagai inisia f dan inovasi program yang dikembangkan se ap tahun diharapkan dapat menyumbangkan investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikma oleh masyarakat. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga/organisasi masyarakat mitra kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mengakses bantuan dan menyelenggarakan program di lapangan, serta acuan bagi para pemangku kepen ngan dalam melakukan pembinaan dan pengembangan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001



KATA PENGANTAR

Lampiran 2

KOP LEMBAGA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses di mana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. iv Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan

penduduk orang dewasa melalui berbagai program yang terintegrasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Untuk meningkatkan mutu dan menjamin kualitas pelaksanaan program pendidikan masyarakat, perlu disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan dan melaksanakan program pendidikan masyarakat tahun 2014. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi para pembina, pengelola atau penyelenggara program pendidikan masyarakat, serta pemangku kepen ngan lainnya untuk berpar sipasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ...................................................................... Jabatan : ...................................................................... Alamat Lembaga : ...................................................................... Nomor Telepon/HP/Fax : ............................................................... dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya: 1. Telah menerima dama bantuan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, melalui rekening nomor …………….… atas nama ………… pada tanggal ……………... 2. Akan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan, sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermeterai cukup, untuk digunakan sebagaimana mes nya. ……………………. 2014

Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini bermanfaat, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rakhmat dan hidayah-Nya. Amin. Jakarta, Januari 2014 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat,

: Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan

Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp. 6.000,……………………………. Lampiran: 1. Copy halaman buku rekening buk transfer dana sudah masuk ke rekening lembaga

Dr. Wartanto NIP.196310091989031001



27

F. DANA YANG DIBUTUHKAN DAN KEGUNAANNYA NO

KOMPONEN

JUMLAH

DAFTAR ISI KETERANGAN

1. 2. 3. 4. 5. 26

Dst.

KATA SAMBUTAN ...................................................................................

iii

KATA PENGANTAR ...................................................................................

iv

DAFTAR ISI ..............................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ........................................................................ A. Latar Belakang ................................................................... B. Dasar Hukum...................................................................... C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis ...................................

1 1 2 3

BAB II

HAKEKAT PROGRAM KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN ........... A. Penger an ......................................................................... B. Tujuan Program ................................................................. C. Ruang Lingkup Program ..................................................... 1. LembagaPenyelenggara .............................................. 2. Peserta Didik ............................................................... 3. Pendidik/Tutor/Narasumber Teknis:: .......................... 4. Sarana dan Prasarana ................................................. 5. Standar Kompetensi Lulusan ...................................... 6. Bahan Ajar .................................................................. 7. Proses Pembelajaran .................................................. 8. Penilaian ..................................................................... 9. STSB ............................................................................ 10. Pendampingan ............................................................

4 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 9 10 10

BAB III BANTUAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN .................. A. Penger an Bantuan .......................................................... B. Tujuan Bantuan .................................................................. C. Jumlah Bantuan ................................................................

11 11 11 12

G. PROSES PEMBELAJARAN 1. Rencana pembelajaran………. (tgl/bln/thn s.d. tgl/bln/thn; 2. Kurikulum digunakan…. 3. Metode pembelajaran yang digunakan….. 4. Media pembelajaran yang digunakan….. 5. Alat evaluasi yang digunakan……. Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan : 1. Copy izin operasional yang sudah dilegalisir dinas pendidikan kabupaten/ kota 2. Copy nomor rekening bank yg masih ak f atas nama lembaga 3. Copy nomor pokok wajib pajak (NPWP) Atas perha an dan terkabulnya usulan ini kami sampaikan terima kasih ............................................... 2014 Ketua Lembaga

………………………………………



v

BAB IV TATACARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN ................................... A. Lembaga yang Berhak Mengajukan Dana Bantuan ............. 1. Persyaratan Administrasi ............................................ 2. Persyaratan Teknis ...................................................... B. Prosedur Memperoleh Bantuan ....................................... 1. Sosialisasi bantuan oleh pusat dan daerah ................. 2. Penyusunan proposal oleh lembaga ........................... 3. Penilaian proposal ...................................................... 4. Penetapan Lembaga ................................................... 5. Akad Kerjasama Dan Orientasi ................................... vi 6. Pencairan Dana ........................................................... 7. Pelaksananan kegiatan ............................................... 8. Monitoring dan evaluasi ............................................. 9. Laporan hasil kegiatan ................................................ BAB V MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI ....................................... A. Monitoring Evaliasi dan Supervisi ..................................... B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan ............................... 1. Pengendalian Mutu .................................................... 2. Pengawasan ................................................................ 3. Sanksi .......................................................................... BAB VI PELAPORAN ................................................................................. A. Pembukuan ....................................................................... B. Dokumen Pendukung Pembukuan .................................... C. Ketentuan Pelaporan ......................................................... BAB VII PENUTUP ................................................................................

13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 20

Lampiran–Lampiran ............................................................................... Lampiran 1: Proposal ..................................................................... Lampiran 2: Laporan Awal Penerimaan Dana Bantuan ................. Lampiran 3: Format Sistema ka Laporan Akhir .............................

21 21 27 28


2.

SEKRETARIS

a. NAMA b. NOMOR KTP c. ALAMAT d. NOMOR TELEPON/HP

C. IDENTITAS TUTOR/PENDIDIK JENIS KELAMIN NO.

NAMA

L

P

UMUR

PENDIDIKAN

LAMA MENJADI TUTOR

D. DAFTAR PESERTA DIDIK NO.

NAMA

UMUR

ALAMAT

PEKERJAAN

JUMLAH

KONDISI

E. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI NO.

JENIS SARANA/PRASARANA


25

BAB I

FORMAT ISIAN PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN TAHUN 2014

Yang bertandatangan di bawah ini, kami ketua pengelola .................., dengan alamat............................., mengusulkan dana bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dengan perincian sebagai berikut: 24

A. IDENTITAS LEMBAGA 1.

NAMA LEMBAGA

2.

NOMOR INDUK LEMBAGA

3.

d. NOMOR AKTE NOTARIS/IZIN PENDIRIAN e. NAMA PEJABAT PENERBIT PERIZINAN

4.

ALAMAT LEMBAGA

5.

NOMOR TELP/HP

6.

REKENING BANK a. NOMOR

b. ATAS NAMA c. NAMA BANK 7.

NPWP LEMBAGA

B. IDENTITAS PENGELOLA 1.

KETUA

a. NAMA b. NOMOR KTP c. ALAMAT d. NOMOR TELEPON/HP


PENDAHULUAN

A. Latar belakang Kondisi perempuan di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan masih sangat termarjinalkan. Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih banyak terjadi seper jual beli perempuan dan anak, kekerasan dalam 1 rumah tangga, kehamilan yang tak dikehendaki. Disamping itu, perempuan rentan terhadap diskriminasi, baik di dalam keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat rela f cukup nggi. Pada bidang kesehatan, angka kema an ibu rela f masih cukup nggi. Tingginya angka kema an ibu melahirkan diduga terkait dengan masih rendahnya posisi tawar perempuan dalam menentukan kesehatan reproduksinya sendiri. Kemudian, terbatasnya akses perempuan mendapatkan penjelasan mengenai tanda bahaya kehamilan, serta kekurangan gizi akibat terbatasnya makanan sehat dan kurangnya pengetahuan. Pada bidang ekonomi, kontribusi perempuan dalam ekonomi juga jauh ter nggal dibanding dengan laki-laki. Tingkat par sipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dari laki-laki. Pada bidang poli k dan pemerintahan, representa f perempuan dalam lembaga legisla f sangat rendah bahkan pada lima provinsi dak memiliki wakil perempuan di legisla f. Akibat dari itu semua, produk vitas ekonomi keluarga menjadi rendah yang berakibat pada rendahnya ngkat kualitas sumber daya manusia. Pemberdayaan perempuan secara simultan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan (capability) dan kualitas hidupnya, keluarga dan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya aspek spiritualitas, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Melalui pemberdayaan perempuan diharapkan dapat meningkatkan produk vitas perempuan, yang pada akhirnya akan bermuara pada terpenuhinya harkat dan martabat perempuan.


Pendidikan kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan perempuan merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan kaum perempuan. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara kegiatan pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Harapannya, penyelenggara dapat mendukung terwujudnya perempuan yang berdaya secara menyeluruh, termasuk mempunyai kesadaran pola hidup sehat dan juga karakter yang kondusif, diperlukan sejumlah rangkaian kegiatan yang dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dirinya melalui Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKH Perempuan). 2

Agar lembaga terkait dapat menyelenggarakan dan memperoleh bantuan ini sesuai dengan aturan dan dapat memanfaatkannya secara maksimal maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Program Kecakapan Hidup Perempuan dan Tata Cara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014”.

B. Dasar Hukum Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan ini didasari oleh beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan. 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat; 7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA);


c. Format Pakta Integritas PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : …………………………………………. Jabatan : …………………………………………. Nama Lembaga : …………………………………………. Alamat : Jl............................................................. .................................................................. Kab./Kota ................. Provinsi .................. dalam rangka penyelenggaraan bantuan ............................ dengan ini menyatakan: 1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepo sme (KKN); 2. Tidak akan melakukan prak k korupsi, kolusi, dan nepo sme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gra fikasi; 4. Akan mengiku proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan petunjuk teknis program pendidikan kecakapan hidup perempuan dan tata cara memperoleh dana bantuan sosial dari direktorat pembinaan pendidikan masyarakat, direktorat jenderal pendidikan anak usia dini, informal dan non formaltahun 2014; 6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administra f dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. Menerima sanksi pencantuman dalam da ar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. .......................................... 2014 materai Rp 6.000,00 ..................................................


23

b. Format rekomendasi KOP DINAS PENDIDIKANKABUPATEN

SURAT REKOMENDASI Nomor: .....................

22

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Alamat : ........................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ........................................................... Ketua Lembaga : ........................................................... Alamat Lembaga : ........................................................... Nomor Telepon/HP : ........................................................... Fax : ........................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan dianggap layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan tahun 2014 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya. .........................., 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten .................... (..................................)


8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010, tentang Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan no 81 tahun 2013 3 tentang satuan pendidikan nonformal 12. Komitmen internasional : a. Deklarasi dunia tahun 1997 tentang pendidikan orang dewasa atau Confintea V, Adult EducaƟon, The Hamburg DeclaraƟon-the Agenda for the Future; b. Kerangka Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua – PUS (The Dakar Framework for AcƟon on EducaƟon for All); c. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals – MDG’s); d. Dasawarsa Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan PBB (United NaƟons Decade of EducaƟon for Sustainable Development) 2004-2014.

C. Tujuan Penerbitan Petunjuk Teknis 1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai program pendidikan kecakapan hidup perempuan. 2. Memberikan informasi tentang dukungan pemerintah dalam Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta aksara (GNP-PWB/PBA); 3. Memberikan acuan prosedur bagi lembaga yang ingin memperoleh bantuan dari pemerintah khususnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen. PAUDNI, Kemdikbud RI th 2014


BAB II

HAKEKAT PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN

Lampiran–Lampiran Lampiran 1: Proposal a. Contoh sampul

PROPOSAL Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan (PKH-P) 4 A. PengerƟan

Pendidikan kecakapan hidup perempuan merupakan ndakan pembelajaran yang berpihak (aﬃrma ve ac on) pada perempuan terhadap peningkatan kemampuan kecakapan hidup melipu kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional sehingga memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik sehingga dapat berperan ak f dalam proses pembangunan keluarga, masyarakat dan bangsa.

TAHUN 2014 Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

B. Tujuan Program Diajukan Oleh:

Program Pendidikan kecakapan hidup perempuan bertujuan untuk: 1. Meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan melalui pendidikan kecakapan hidup perempuan. 2. Meningkatkan keberaksaraan warga belajar melalui pengembangan kecakapan persoanal, sosial dan intelektual. 3. Meningkatkan keterampilan vokasional perempuan sehingga mampu berusaha secara mandiri atau bersama-sama untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya.


Nama Lembaga/Organisasi Alamat No. Telp./HP/Faks Email

: .......................................................... : .......................................................... : .......................................................... : ..........................................................


21

BAB VII

PENUTUP

P

edoman ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan karakter 20 lembaga yang dipilih, oleh karena itu penyelenggara diharapkan dapat mengembangkan dengan krea vitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup perempuan. Pedoman ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah. Semoga pedoman ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak yang berkeinginan untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan hidup perempuan.

C. Ruang Lingkup Program 1. Lembaga penyelenggara: Program pendidikan kecakapan hidup perempuan dapat diselenggarakan oleh berbagai lembaga penyelenggara seper : Kelompok Belajar (Kejar), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pela han (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. 5 2. Peserta Didik: Kriteria peserta didik pendidikan kecakapan hidup perempuan adalah sebagai berikut. a. Perempuan berusia produk f (18-45 tahun); b. Berpendidikan rendah (Do Pendidikan Dasar) c. Tidak memiliki pekerjaan tetap; d. Berasal dari keluarga kurang mampu, di pedesaan maupun di perkotaan; e. Berasal dari korban bencana alam; f.

Berasal dari kelompok-kelompok masyarakat rentan masalah sosial dan diskriminasi di perkotaan (diperdagangkan, kekerasan, pelecehan,dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya).

3. Pendidik/Tutor/Narasumber Teknis: Pendidik/Tutor adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Berpengalaman di bidang usaha tertentu sekurang-kurangnya 2 tahun b. Memiliki keahlian teknis di bidang usaha tertentu c. Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan dan materi yang diajarkannya;



d. Memiliki kompetensi pembelajaran pendidikan dan kewirausahaan dengan metode pembelajaran orang dewasa. 4. Sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana yang harus/wajib dimiliki sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, diantaranya :

6

a. Sarana dan prasarana pembelajaran : 1) Tempat pembelajaran; 2) Papan nama penyelenggara 3) Papan tulis; 4) Alat tulis; 5) Modul atau bahan ajar lain; b. Sarana administrasi pembelajaran : 1) Buku induk peserta didik; 2) Da ar hadir peserta didik; 3) Da ar hadir tutor; 4) Buku rencana pembelajaran; 5) Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar peserta didik; 6) Buku lain yang dibutuhkan. c. Sarana administrasi keuangan : 1) Buku kas umum 2) Buku pajak d. Sarana administrasi umum : 1) Buku tamu 2) Buku inventaris e. Buku agenda surat masuk dan keluar 5. Standar Kompetensi Lulusan Program Pendidikan kecakapan hidup perempuan diselenggarakan dengan mengacu kepada Standar Kompetensi sebagai berikut:


3. Fotocopy print out saldo terakhir rekening bank untuk se ap tahap penarikan 4. Se ap dokumen yang ditandatangani harus distempel

C. Ketentuan Pelaporan 1. Pelaporan Awal Lembaga penyelenggara yang sudah menerima dana dalam rekeningnya, wajib mengirimkan laporan awal yang dilampiri fotokopi buk penerimaan transfer dana dari KPPN kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Fax. 021-5725039, Telp. 0215725715 email: 19 [email protected]. 2. Pelaporan Kegiatan a. Lembaga penyelenggara pendidikan kecakapan hidup perempuan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan akhir/ pelaksanaan secara tertulis kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Propinsi. b. Laporan disampaikan paling lambat 2 minggu setelah kegiatan selesai c. Laporan Akhir mengacu pada lampiran 3, Format Sistema ka Laporan Akhir Catatan: 1. Lembaga Penyelenggara yang dak mampu menyampaikan laporan maksimal 1 bulan setelah kegiatan selesai dapat dikenai sangsi berupa: a)wajib mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara, b) diberi sangsi dengan dak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Dit Bindikmas dan c) dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir ada penyelewengan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen Paudni Kemdikbud, dak memungut biaya apapun dan dak menerima pengembalian dana bantuan dalam bentuk apapun untuk pencairan dana bantuan yang akan dan telah ditetapkan.


BAB VI

PELAPORAN

a. Memiliki perilaku dan e ka yang mencerminkan sikap orang beriman, bertanggungjawab dan berinteraksi dengan lingkungan kerja, masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. b. Mampu mengenal dan mengembangkan potensi diri dalam rangka aktualisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. c. Memiliki keterampilan vokasional yang dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat.

S

ebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, penerima dana bantuan berkewajiban untuk membuat laporan baik pada saat penerimaan 18 dana (laporan awal) serta hasil pelaksanaan kegiatan (laporan akhir), laporan tersebut disampaikan kepada : Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan atau Dinas pendidikan provinsi dan wajib ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

d. Mampu berpar sipasi ak f dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan 7 6. Bahan Ajar Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu tutor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa:

Pada prinsipnya pengelolaan dana mencakup pencatatan, penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana, antara lain melipu :

a. Bahan cetak; yang melipu buku-buku teks, majalah, booklet, ar kel brosur (leaflet), poster, KTP, formulir-formulir, bungkus makanan yang ada tulisannya, resep-resep makanan dan lain sebagainya

A. Pembukuan

b. Lingkungan sekitar; yang terdiri dari pengalaman peserta didik, pengalaman tutor, dan potensi masyarakat lainnya yang dapat dijadikan sumber belajar seper kantor desa, puskesmas, posyandu, kelompok tani, tempat pelelangan ikan, kebun, kantor penyuluh pertanian dan lain sebagainya.

1. Se ap transaksi harus didukung dengan buk yang sah 2. Buk pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea materai 3. Dalam buk pengeluaran harus jelas uraian mengenai barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor buk 4. Penarikan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 5. Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/ dicatat sesuai urutan kejadiannya 6. Buku harian ditulis dengan rapi, lengkap dan bersih.

B. Dokumen Pendukung Pembukuan 1. Kuitansi/tanda buk pembayaran/nota/bon asli dari pihak yang menerima pembayaran 2. Buk transaksi lainnya


Bahan belajar baik yang berupa bahan cetak maupun bahan yang berasal dari lingkungan sekitar dipilih berdasarkan tema dan permasalahan yang paling dibutuhkan oleh peserta didik. 7. Proses Pembelajaran a. Pembelajaran kecakapan hidup perempuan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pela han serta pendampingan untuk meningkatkan kecakapan personal, sosial, dan keterampilan vokasional bagi para perempuan;


b. Kegiatan pembelajaran dan/atau pela han dilakukan sekurangkurangnya 66 jam pelajaran dan pendampingan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah pembelajaran selesai. Pendampingan diarahkan pada upaya memprak kkan hasil pembelajaran dalam sebuah kelompok usaha ekonomi dan/atau gerakan pemberdayaan perempuan lainnya;

8

c. Tutor menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara lengkap dan sistema s. RPP disusun untuk se ap kompetensi dasar yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Tutor merancang penggalan RPP untuk se ap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan. RPP pendidikan keaksaraan mencakup (1) data lembaga dan rombel; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, KD, dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pembelajaran; (6) metode pembelajaran; (7) media, alat dan sumber belajar; (8) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (9) penilaian. d. Materi pembelajaran harus berdasarkan analisis kebutuhan warga belajar, sekurang-kurangnya mencakup: 1) Kecakapan Personal dan Sosial, diantaranya melipu : a) E ka/budi peker dan keteladanan b) Keterampilan berkomunikasi c) Keterampilan mengambil keputusan d) Kesehatan keluarga, ibu dan anak e) Kerukuntetanggaan dan perdamaian f) Peduli/pelestarian lingkungan g) Kecakapan mengatur keuangan rumah tangga 2) Kecakapan Vokasional Kecakapan vokasional yang dila hkan dipilih dengan memperha kan kebutuhan warga belajar, peluang usaha, bahan produksi yang mudah diperoleh dan berbasis potensi lokal/bahan daur ulang.


BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN SUPERVISI

A. Monitoring, Evaluasi, dan Supervisi Aspek-aspek pen ng dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi adalah: 1. Program dan proses pembelajaran; 2. Kemampuan tutor; 3. Dukungan manajerial; 4. Kompetensi lulusan peserta didik.

B. Pengendalian Mutu dan Pengawasan 1. Pengendalian Mutu Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, P2-PAUDNI/BP-PAUDNI, Dinas Pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 2. Pengawasan Pengawasan dilakukan oleh: Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPKP/BPK/KPK dan masyarakat. 3. Sanksi Bagi penerima dana yang dak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan pedoman, maka dak akan diberikan dana bantuan pada tahun berikutnya dan dapat diajukan ke jalur hukum.


17

8. Pelaksanaan kegiatan a. Lembaga yang sudah menerima dana di rekening lembaganya, lembaga segera menyampaikan laporan awal tentang penerimaan dan rencana penggunaan dana bantuan (dilampirkan fotocopy rekening yang mencantumkan nilai bantuan) kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat paling lama 2 (dua) minggu setelah dana diterima oleh lembaga dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat b. Lembaga penerima bantuan wajib melaksanakan program pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan sesuai akad kerjasama dan NSPK Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Program dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun 2014.

16

9. Monitoring dan evaluasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Dinas Pendidikan Propinsi dan dinas Pendidikan Kabupaten/kota berhak melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan proposal dan mencapai hasil yang op mal 10. Laporan hasil kegiatan Lembaga yang sudah melaksanakan kegiatan wajib menyampaikan laporan kegiatan sesuai format terlampir, minimal 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan dan wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten. •

Jika ada perubahan peserta didik dari yang diusulkan sebelumnya, lembaga wajib memberitahukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat

•

Da ar peserta didik dan lembaga/satuan pendidikan penyelenggara program pendidikan keaksaraan dasar layanan khusus wajib masuk dalam website Dit. Bindikmas


e. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah andragogi atau pendekatan pendidikan orang dewasa yang dicirikan mengutamakan pengalaman peserta didik. f.

Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran atau berprestasi akan diberikan modal usaha yang digunakan dalam sebuah kelompok usaha.

g. Pasca pembelajaran dan/atau pela han, dilakukan pendampingan oleh tutor/narasumber teknis/pendamping/pengelola. Pendampingan pengelolaan usaha dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan 9 atau setara dengan 16 jam. Bentuk pendampingan melalui pendekatan kelompok dan pemantauan ke tempat usaha/pengorganisasian gerakan pemberdayaan perempuan. 8. Penilaian Penilaian dilakukan baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran/ pela han dan pendampingan. Penilaian terhadap proses dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan selama proses berlangsung serta untuk menyusun rekomendasi dan saran perbaikan bagi proses-proses yang akan berjalan ke depan. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan melipu peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan/kecakapan hidup peserta didik. Materi penilaian disesuaikan dengan materi pembelajaran/pela han yang dilaksanakan. Penilaian hasil pendampingan dilakukan untuk memotret kemajuan-kemajuan yang dicapai selama pendampingan, baik kemajuan individu peserta didik maupun kemajuan kegiatan kelompok/kelembagaan. Semua kegiatan penilaian dilakukan oleh tutor/instruktur/NST/ fasilitator/ pendamping dan dilaporkan oleh penyelenggara. Alat/ instrumen penilaian dapat berupa lembar observasi/pengamatan kinerja, hasil karya (portofolio), pameran, lomba-lomba, dan alat evaluasi lain yang relevan. Peserta didik yang dinyatakan memenuhi syarat setelah mengiku pendidikan diberikan STSB (Surat Tanda Selesai Belajar) oleh lembaga.


9. STSB Peserta didik yang dinyatakan memenuhi syarat standar kelulusan setelah mengiku pembelajaran PKH Perempuan diberikan ser fikat atau Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan ditandatangani oleh Ketua Lembaga. 10. Pendampingan 10

Pendampingan dapat dilakukan oleh Tutor/Narasumber teknis/ penyelenggara atau mitra usaha/narasumber teknis yang memiliki kompetensi pada bidang usaha yang akan/sedang dikembangkan. Pendampingan dapat dilakukan dengan cara, antara lain: a. Memberikan layanan konsultasi berdasarkan jenis usaha yang dikembangkan b. Memfasilitasi terbentuknya forum atau kegiatan bersama, misalnya kelompok usaha, kelompok pengajian, dan lainnya c. Memberikan fasilitasi untuk memasarkan hasil-hasil karya peserta didik, baik untuk kepen ngan ekonomi maupun aktualisasi. d. Pengorganisasian gerakan perempuan, misalnya dalam bentuk paguyuban perempuan peduli lingkungan, kelompok perempuan pengrajin rajut, dll.

2.a Lembaga mengajukan rekomendasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota. 2.b Setelah mendapatkan rekomendasi, proposal dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Catatan : proposal pada cover kanan atas diberi kode PKH 3. Penilaian proposal Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat membentuk m penilai yang bertugas menilai proposal yang diajukan oleh lembaga. 4. Verifikasi Apabila Tim penilai masih meragukan tentang proposal yang dinilai, maka dilakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: a. Visitasi atau kunjungan ke lapangan; b. Konfirmasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; c. Memanggil penanggungjawab lembaga. 5. Penetapan lembaga penerima bantuan Tim Penilai Pusat melakukan rapat pleno penetapan lembaga penerima bantuan yang dipimpin oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Hasil pleno penetapan penerima bantuan sosial ditetapkan melalui surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang disyahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 6. Akad Kerjasama dan Orientasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melakukan akad kerjasama dengan lembaga penerima bantuan sosial sekaligus dilakukan orientasi teknis pembekalan pelaksanaan program pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan. 7. Pencairan dana Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyampaikan berkasberkas pengajuan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pusat Perbendaraan Negara (KPPN) Jakarta III. KPPN Jakarta III akan melakukan verifikasi berkas, apabila lengkap maka dana bantuan akan dicairkan kepada rekening bank masing-masing lembaga



15

d. Memeiliki struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing pengurus; e. Memiliki program kerja; f. Memiliki kurikulum pembelajaran program yang akan dilaksanakan; g. Memiliki sarana pembelajaran yang memadai.

BAB III

BANTUAN PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PEREMPUAN

B. Prosedur Memperoleh Bantuan Prosedur untuk memperoleh dana bantuan dapat digambarkan sebagai berikut : 3

Penilaian oleh TIM

14

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Propinsi

9

1

6 Akad dan Orientasi

5 4 Penetapan dengan SK

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

10

2b

7 Pencairan dana melalui KPKN

2a

PKBM/LKP/LSM/SKB/ Satuan PNF/Kejar

8 Pelaksanaan Pembelajaran

1. Sosialisasi bantuan oleh pusat dan daerah Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kemdikbud RI menyusun Juknis dan melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan propinsi, Kabupaten/kota dan lembaga. Sosialisasi dapat berupa pertemuan, brosur/buku dan melalui web; www.paudni.kemdikbud. go.id/dikmas

A. PengerƟan Bantuan 1. Belanja Bantuan Sosial di bidang pendidikan dan kebudayaan yang 11 selanjutnya disebut belanja bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan (Permendikbud No. 24 Tahun 2014). 2. Pemberian bantuan program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan adalah pemberian sejumlah dana s mulan untuk membelajarkan keterampilan kecakapan hidup kepada perempuan usia 18-45 tahun, sehingga dapat berperan ak f dalam proses pembangunan keluarga, masyarakat dan bangsa.

B. Tujuan Bantuan Tujuan pemberian bantuan adalah: 1. Memberikan kesempatan kepada perempuan usia 18-45 tahun, untuk memperoleh layanan pendidikan khususnya keterampilan kecakapan hidup. 2. Memberikan peluang kepada lembaga/organisasi untuk berpar sipasi dalam pemberdayaan perempuan;

2. Penyusunan proposal oleh Lembaga Lembaga yang memenuhi syarat dapat mengajukan proposal dengan proses sebagai berikut:



BAB IV

C. Jumlah Bantuan 1. Alokasi Anggaran

TATACARA MEMPEROLEH DANA BANTUAN

Alokasi anggaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan kecakapan hidup perempuan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk membelajarkan 10.000 orang, atau Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per peserta didik. 2. Penggunaan Dana Proporsi Penggunaan Dana Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan adalah sebagai berikut :

12 No

Komponen yang Dibiayai

1.

Persiapan

2.

Pelaksanaan

3.

Perincian Penyusunan acuan pelaksanaan, sosialisasi dan koordinasi, dan sejenisnya

Proporsi Biaya Maksimal 5%

a. Bantuan Peserta Alat tulis, bantuan motivasi (seperti hadiah, konsumsi, dan lainnya) Didik

Maksimal 15%

b. Biaya Pembelajaran/ Pelatihan

Transpor tutor/ NST, bahan ajar/ buku/ bahan praktik, dan kebutuhan pembelajaran/ pelatihan lainnya yang diperlukan

Minimal 45%

c. Biaya Pendampingan

Transpor pendamping, transpor pengelola, bahan/ Maksimal 30% alat/ modal usaha, dan lainnya yang diperlukan

Penilaian dan Pelaporan

Penilaian, pemantauan, dan pelaporan

Maksimal 5%

A. Lembaga yang Berhak Mengajukan Dana Bantuan Program pendidikan kecakapan hidup perempuan dapat diselenggarakan oleh berbagai lembaga penyelenggara seper : Kelompok Belajar (Kejar), 13 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pela han (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Rumah Pintar, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Lembaga yang akan mengajukan bantuan harus memenuhi persyaratan: 1. Persyaratan Administrasi a. Diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) bagi PKBM b. Memiliki izin operasional dari instansi yang relevan; c. Memiliki legalitas organisasi/lembaga dari pihak yang berwenang; d. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; e. Memiliki nomor rekening bank yang masih ak f atas nama lembaga (bukan nomor rekening pribadi); f. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga (bukan NPWP pribadi); g. Memiliki izin domisili dari lurah/kepala desa tempat lembaga berada. h. Memiliki surat kontrak atau sewa (mininal 3 tahun) bagi lembaga yang belum mempunyai hak milik bangunan; i. Memiliki surat keterangan dari instansi terkait yang bisa dipertanggungjawab bagi Non PKBM. 2. Persyaratan Teknis a. Memiliki sasaran peserta didik kecapakan hidup perempuan; b. Memiliki tutor dan narasumber teknis di bidang keterampilan/ wirausaha; c. Memiliki sekretariat lembaga dan papan nama;



CATATAN: Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan

Recommend Documents