PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN iii

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2012

i


iii

Kata Sambutan

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian. Untuk memenuhi hak terhadap pendidikan bagi kelompok orang dewasa tertentu, pendidikan masyarakat diharapkan mampu berperan untuk mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat melalui program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Melalui berbagai inisiatif program ini diharapkan terdapat investasi pendidikan nasional bagi pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat.

iv

PETUNJUK TEKNIS PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN

Buku petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan dana program pendidikan masyarakat ini, dimaksudkan sebagai acuan bagi para penyelenggara pendidikan masyarakat untuk mengakses bantuan biaya pelaksanaan berbagai kegiatan program pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat secara terarah dan terpadu. Jakarta, Januari 2012 Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

Hamid Muhammad NIP 195905121983111001


v

Kata Pengantar

P

endidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat pembelajaran dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender bidang pendidikan dan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan penataan kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal makin berkembang. Dengan demikian, untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program Pendidikan Masyarakat melalui APBN 2012. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan program disusun petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.

vi


Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan. Semoga petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua.Amin.

Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D. NIP 195804091984022001


vii

Daftar isi SAMBUTAN DIRJEN.................................................................................... iv PENGANTAR DIREKTUR............................................................................. vi DAFTAR ISI.................................................................................................. viii BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................. A. Latar Belakang............................................................................................... B. Dasar Hukum.................................................................................................. C. Tujuan Petunjuk Teknis...............................................................................

1 2 4 4

BAB II PEMBELAJARAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN...................................................... A. Pengertian....................................................................................................... B. Sasaran Kegiatan........................................................................................... C. Tujuan Kegiatan............................................................................................ D. Hasil yang Diharapkan................................................................................ E. Deskripsi Kegiatan........................................................................................ F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana................................................

5 5 5 5 6 6 8

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA.................... A. Penerima Bantuan........................................................................................ B. Syarat Penerima Bantuan.......................................................................... C. Tatacara Pengajuan Bantuan.................................................................... D. Proses Penyaluran Bantuan....................................................................... E. Catatan Khusus..............................................................................................

10 10 10 10 11 13

BAB V PENUTUP............……………………………………………….…… 16 LAMPIRAN.................................................................................................. 1. Format Proposal.................................................................................................... 2. Contoh Acuan Pelaksanaan.............................................................................. 3. Format Laporan Awal.......................................................................................... 4. Sistematika Laporan Akhir................................................................................ 5. Contoh Akad Kerjasama.................................................................................... 6. Instrumen Verifikasi Lembaga......................................................................... 7. Format buku kas...................................................................................................

17 17 25 27 29 30 35 37

BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN.......…………………………… 14 A. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan....................................................... 14 B. Pelaporan......................................................................................................... 14

viii



ix

PENDAHULUAN

Bab I

Aksara merupakan sistem penulisan suatu bahasa dengan menggunakan tanda-tanda simbol, bukan hanya sebagai huruf atau rangkaian abjad. Aksara merupakan suatu sarana yang menghantar cakrawala pengetahuan dan peradaban suatu bangsa karena aksara membentuk wacana yang dapat dikenali, dipahami, diterapkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk mewujudkan aksara yang membangun peradaban diperlukan kemampuan multikeaksaraan yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengubah dan membentuk kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Pemberdayaan akan meningkatkan kemampuan anggota masyarakat dalam mengarahkan, mengendalikan, membentuk dan mengelola hidupnya. Pemberdayaan masyarakat juga akan meningkatkan kemampuan seseorang untuk dapat mengelola hidupnya secara mandiri sebagai indikator pemberdayaan yang meliputi kemampuan: i) memahami masalah, ii) menilai tujuan hidupnya, iii) membentuk strategi, iv) mengelola sumberdaya, dan v) bertindak dan berbuat. Selanjutnya pembangunan masyarakat merupakan suatu proses yang berkelanjutan dengan pendekatan holistik atau menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian menerapkan pemberdayaan yang berpengaruh, melibatkan, dan mendidik; menjamin keseimbangan lingkungan; memastikan keberlanjutan/kebertahanan, dan menggunakan kemitraan untuk membuka akses untuk sumberdaya dan dana. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menerapkan kerangka kerja Aksara Membangun Peradaban dengan menerapkan lima misi kerja Kementerian Pendidikan Nasional yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, peningkatan Kualitas dan Relevansi, serta Kesetaraan yang nondiskriminatif dan Keterjaminan memperoleh layanan pendidikan. aksara membangun peradaban meliputi, antara lain, pendidikan keaksaraan (dasar, usaha mandiri, keluarga), aksara kewirausahaan, pendidikan pemberdayaan perempuan dan

x



1

anak, pendidikan keorangtuaan, pengarusutamaan gender, peningkatan budaya baca masyarakat serta penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. Pelaksanaan progam- pendidikan masyarakat tersebut perlu terus dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi layanan yang berpihak pada keluasan dan keragaman cakupan sasaran dengan menerapkan unsur-unsur pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: • Swamanajemen (self managed) • Lingkungan sepanjang hayat • Menghargai norma, nilai dan budaya • Berbasis kebutuhan • Masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan • Pemberdayaan sebagai ciri utama • Berakar pada nilai-nilai sosial • Berbasis pengalaman • Partisipatif dan demokratis • Berbasis kecakapan hidup Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat menyadari bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana digambarkan di atas tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa kerjasama kemitraan dan ketersediaan lembaga masyarakat yang memadai. Oleh karena itu, berbagai pemberdayaan masyarakat tersebut secara simultan disertai dengan beberapa layanan kemitraan dan penguatan kelembagaan pendidikan masyarakat. A. Latar Belakang Penduduk buta aksara pada tahun 2011 usia 15-59 tahun berjumlah 7.546.344 orang. Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Akibatnya, akses terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai.

2


Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal, dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharaan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau penduduk dewasa berkeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2012 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program keaksaraan yang meliputi keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, rintisan balai belajar bersama, dan aksara berbasis cerita rakyat. Programprogram tersebut ditunjang dengan TBM di ruang publik dan peningkatan mutu TBM unggulan berbasis elektronik, serta program-program pendidikan pemberdayaan perempuan, seperti pendidikan kecakapan hidup perempuan, peningkatan budaya tulis melalui koran ibu dan anak, dan aksara berbasis cerita rakyat pendidikan keluarga berwawasan gender, dan program sejenis lainnya. Kegiatan pendidikan kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan perempuan merupakan upaya pemerintah untuk memberdayakan kaum perempuan. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara program pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Agar penyelenggara dapat mendukung terwujudnya perempuan yang berdaya secara menyeluruh, termasuk mempunyai kesadaran pola hidup sehat dan juga karakter yang kondusif, diperlukan sejumlah rangkaian kegiatan yang dapat memberikan kesempatan kepada perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup dirinya melalui pendidikan kecakapan hidup perempuan. ini


3

diarahkan agar dapat membantu lembaga yang memenuhi persyaratan meningkatkan jumlah dan kualitas layanan mereka dalam pemberdayaan perempuan. Agar para lembaga terkait dapat memperoleh bantuan ini sesuai dengan aturan dan memanfaatkannya secara maksimal maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan tahun 2012.” B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014; 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) ; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 dan; 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012. C. Tujuan Petunjuk Teknis Penyusunan petunjuk teknis bertujuan sebagai petunjuk dalam: 1. penyusunan dan pengajuan proposal; 2. melaksanakan penilaian proposal; 3. menyalurkan bantuan penyelenggaraan PKH berorientasi pemberdayaan perempuan; dan 4. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program pendidikan masyarakat.

4


PEMBELAJARAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bab II

A. Pengertian Merupakan tindakan pembelajaran yang berpihak (affirmative action) terhadap peningkatan kemampuan kecakapan hidup meliputi kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional berkaitan dengan pendidikan karakter dalam keluarga, kesehatan ibu dan anak, keterampilan mengolah dan mendayagunakan sumber daya lokal yang memberikan nilai tambah pada kemandirian dan kehidupan keluarga. Dana Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan merupakan bantuan biaya operasional penyelenggaraan pelatihan kecakapan hidup, pendidikan karakter, serta pendidikan pencegahan resiko kematian ibu hamil dan anak, dan kesehatan bagi perempuan agar mereka mampu meningkatkan kualitas hidupnya. B. Sasaran/Penerima Manfaat Peserta didik yang menjadi sasaran Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan adalah para perempuan berusia produktif yakni 18 - 59 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap, minimal 20 orang. C. Tujuan Program Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk: 1. Meningkatkan kemampuan kecakapan hidup perempuan dalam melaksanakan pendidikan karakter dalam keluarga.


5

2. Meningkatkan pemahaman perempuan tentang pendidikan pencegahan resiko kematian ibu hamil dan anak yang berguna bagi peserta didik maupun keluarganya secara umum. 3. Meningkatkan keterampilan vokasional perempuan untuk menjadi bekal usaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya D. Hasil yang Diharapkan 1. Meningkatnya kemampuan kecakapan hidup perempuan dalam melaksanakan pendidikan karakter di keluarga. 2. Meningkatnya pemahaman perempuan tentang pendidikan pencegahan resiko kematian ibu hamil dan anak yang berguna bagi peserta didik maupun keluarganya secara umum. 3. Meningkatnya keterampilan vokasional perempuan sehingga mereka mampu berusaha secara bersama-sama atau mandiri untuk memperkuat kehidupan diri dan keluarganya. E. Deskripsi Kegiatan Kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup berorientasi Pemberdayaan Perempuan dilakukan dalam bentuk pembelajaran dan/atau pelatihan, serta pendampingan. Kegiatan yang dibiayai melalui APBN tahun 2012. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, lancar dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, lembaga penerima bantuan perlu menyusun Acuan Pelaksanaan sekurang-kurangnya berisi: nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal pembelajaran/pelatihan dan kegiatan pendampingan yang menggambarkan waktu, materi, tutor/instruktur/ fasilitator, bahan bacaan/buku rujukan. Tahapan kegiatan Pendidikan Kecakapan Hidup berorientasi pemberdayaan perempuan sekurang-kurangnya, meliputi: 1. Persiapan a. Mendeskripsikan jenis materi atau usaha dengan jelas dan rasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik b. Pemetaan sumber daya tutor/fasilitator/tenaga teknis lainnya yang kompeten sesuai dengan jenis usaha yang akan dikembangkan c. Penyiapan rencana dan jadwal kegiatan yang dituangkan dalam Acuan Pelaksanaan. d. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan.

6


2. Pelaksanaan a. Pembelajaran kecakapan hidup berorientasi pemberdayaan perempuan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran dan/ atau pelatihan serta pendampingan untuk meningkatkan kecakapan personal, social, dan keterampilan vokasional bagi para perempuan; b. Kegiatan pembelajaran dan/atau pelatihan dilakukan sekurangkurangnya setara dengan 66 jam pelajaran dan pendampingan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan setelah pembelajaran selesai. Pendampingan diarahkan pada upaya mempraktekkan hasil pembelajaran dalam sebuah kelompok usaha ekonomi dan/atau gerakan pemberdayaan perempuan lainnya; c. Materi pembelajaran sekurang-kurangnya mencakup: 1) Kecakapan Personal dan Sosial, diantaranya meliputi: - Keterampilan berkomunikasi - Etika/budi pekerti dan keteladanan - Keterampilan mengambil keputusan - Kesehatan ibu dan anak - Kerukuntetanggaan dan perdamaian - Peduli/pelestarian lingkungan - Kecakapan berkeaksaraan 2) Kecakapan Vokasional Kecakapan vokasional yang dilatihkan dipilih dengan memperhatikan peluang pasar, bahan produksi yang mudah diperoleh dan berbasis potensi lokal. d. Pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah andragogi atau pendekatan pendidikan orang dewasa yang dicirikan mengutamakan pengalaman peserta didik. e. Peserta didik yang telah menyelesaikan program pembelajaran akan diberikan modal usaha yang digunakan dalam sebuah kelompok usaha. f. Pasca pembelajaran dan/atau pelatihan, dilakukan pendampingan oleh tutor/ nara sumber/pendamping/pengelola. Pendampingan pengelolaan inkubator bisnis dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan atau setara dengan 16 jam. Bentuk pendampingann melalui pendekatan kelompok dan pemantauan ke tempat usaha/pengorganisasian gerakan pemberdayan perempuan. Pendampingan dapat dilakukan oleh tutor/fasilitaor/penyelenggara


7

atau mitra usaha/narasumber teknis yang memiliki kompetensi pada bidang usaha yang akan/sedang dikembangkan. Pendampingan dapat dilakukan dengan cara, antara lain: • Memberikan layanan konsultasi kesehatan dan psikologis secara berkelanjutan • Memfasilitasi terbentuknya forum atau kegiatan bersama, misal nya kelompok usaha, pemeriksanaan kesehatan, dan lainnya • Memberikan fasilitasi untuk memasarkan hasil-hasil karya peserta didik, baik untuk kepentingan ekonomi maupun aktuali sasi. • Pengorganisasian gerakan perempuan, misalnya dalam bentuk paguyuban perempuan peduli lingkungan, kelompok perempuan pengrajin rajut, dll. 3. Penilaian Penilaian dilakukan baik terhadap proses maupun hasil pembelajaran/pelatihan dan pendampingan. Penilaian terhadap proses dilakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan selama proses berlangsung serta untuk menyusun rekomendasi dan saran perbaikan bagi proses-proses yang akan berjalan ke depan. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan meliputi peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan/ kecakapan hidup peserta didik. Materi penilaian disesuaikan dengan materi pembelajaran/pelatihan yang dilaksanakan. Penilaian hasil pendampingan dilakukan untuk memotret kemajuan-kemajuan yang dicapai selama pendampingan, baik kemajuan individu peserta didik maupun kemajuan kegiatan kelompok/kelembagaan. Semua kegiatan penilaian dilakukan oleh tutor/instruktur/NST/ fasilitator/ pendamping dan dilaporkan oleh penyelenggara. Alat/instrumen penilaian dapat berupa lembar observasi/ pengamatan kinerja, hasil karya (portofolio), pameran, lomba-lomba, dan alat evaluasi lain yang relevan. Peserta didik yang dinyatakan memenuhi syarat setelah mengikuti pendidikan diberikan STSB (Surat Tanda Selesai Belajar) oleh lembaga.

sebesar Rp. 7.000.000.000,- untuk 7000 orang. Oleh karena itu, satuan biaya untuk per peserta didik adalah Rp. 1.000.000,- dengan alokasi pembiayaan sebesar: No.

Komponen Pembiayaan

Proporsi Biaya

1.

Persiapan (penyusunan acuan pelaksanaan, sosialisasi dan koordinasi)

2.

Pelaksanaan

3.

Maksimal 5%

a. Bantuan Peserta Didik, meliputi: alat tulis, motivasi (seperti hadiah, konsumsi) dan lainnya.

Maksimal 20%

b. Biaya Pembelajaran/Pelatihan (alat tulis, transport tutor/ instruktur/NST, bahan ajar/buku/bahan praktik, dan kebutuhan pembelajaran/pelatihan lainnya yang diperlukan)

Minimal 40%

c. Biaya Pendampingan (transport pendamping/fasilitator, transport pengelola, bahan/ alat/ modal usaha, dan lainnya yang diperlukan)

Maksimal 30%

Penilaian dan Pelaporan meliputi; penilaian, pemantauan, dan pelaporan

Maksimal 5%

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Bantuan Pendidikan Kecakapan Hidup berorientasi Pemberdayaan Perempuan dibiayai dengan dana Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN)

8



9

Bab III

2. Pengiriman Proposal Proposal disusun sesuai dengan ketentuan dibuat rangkap dua, kemudian dikirimkan langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melalui alamat sebagai berikut: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, u.p. Kasubag Tata Usaha, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 3. Waktu Pengajuan Proposal Proposal dapat diajukan setelah petunjuk teknis secara resmi disebarluaskan, dan ditutup ketika kuota sudah terpenuhi.

A. Penerima Bantuan Lembaga calon penerima bantuan Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan adalah PKBM/satuan PNF Sejenis/ lembaga masyarakat yang memiliki legalitas, kapasitas, integritas serta memenuhi persyaratan.

D. Proses Penyaluran Bantuan 1. Penilaian Proposal Penilaian proposal terdiri atas penilaian administrasi, penilaian substansi, dan verifikasi lembaga pengusul. Penilaian administrasi dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi proposal sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Penilaian substansi dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN

B. Syarat Penerima Bantuan 1. Memiliki akta notaris pendirian lembaga atau surat izin operasional dari lembaga berwenang atau legalitas kelembagaan lainnya. 2. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 3. Memiliki nomor rekening bank atas nama lembaga yang dinyatakan dengan print out transaksi terakhir; 4. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama lembaga. 5. Memiliki alamat sekretariat dan struktur organisasi yang jelas. 6. Untuk PKBM diutamakan yang memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM). C. Tata Cara Pengajuan Bantuan 1. Penyusunan Proposal Lembaga yang tertarik dapat mengajukan permohonan bantuan dengan cara menyusun proposal yang disesuaikan dengan ketentuanketentuan yang tercantum dalam petunjuk teknis ini. Kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku akan meningkatkan presentase dalam penilaian proposal termasuk juga kejelasan dan ketepatan informasi yang diberikan.

10


2. Verifikasi Setiap lembaga calon penerima bantuan akan diverifikasi untuk memperkuat bahan pengambilan keputusan berdasarkan data otentik dan kelayakan lembaga penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan guna memastikan kesahihan data dan lembaga penyelenggara sebagaimana tertuang dalam proposal pengajuan dengan kondisi faktual dilapangan. Verifikasi dapat dilakukan dengan cara: • Mengundang lembaga terpilih untuk mempresentasikan usulan pelaksanaan program. • Klarifikasi dan konfirmasi kepada dinas pendidikan setempat. • Visitasi/kunjungan lapangan untuk mengamati secara langsung lembaga calon penerima Bantuan. Visitasi tidak perlu dilakukan bagi lembaga pengusul proposal yang memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:


11

• Lembaga pengusul sudah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), • Lembaga pengusul sudah divisitasi pada tahun sebelumnya, atau • Lembaga pengusul menyelenggarakan program yang merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya 3. Penetapan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan lembaga penerima bantuan PKH berorientasi pemberdayaan perempuan setelah melewati proses penilaian dan verifikasi oleh tim yang ditunjuk. 4. Penandatangan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen dan lembaga penerima bantuan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan PKH berorientasi pemberdayaan perempuan. perjanjian kerjasama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Contoh akad kerjasama terlampir. 5. Peluncuran Bantuan Proses penyaluran bantuan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: a. Bendahara Pengeluaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Masya rakat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilam piri Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani kedua belah pihak; b. SPP diajukan kepada Sekretaris Jenderal Kemdikbud melalui Biro Keuangan. c. Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM); d. Biro Keuangan mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; e. KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); f. KPPN Jakarta III memerintahkan Bank penyalur untuk mentransfer dana bantuan ke rekening lembaga penerima.

12


E. Catatan Khusus 5. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI tidak memungut dan tidak menerima pengembalian dana dalam bentuk apapun untuk pencairan dana yang akan dan telah ditetapkan. 6. Sesuai dengan misi ke-4 Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tentang kesetaraan memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminatif dan oleh karenanya diperlukan afirmasi/keberpihakan pada daerah dan komunitas khusus tertentu, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait untuk menentukan lembaga penyelenggara. 7. Lembaga penerima bantuan yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan pada tahun sebelumnya, tidak akan dinilai untuk proses penerimaan bantuan pendidikan masyarakat tahun 2012. 8. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan kegiatan dan alokasi biaya dari yang diajukan dalam proposal, penyelenggara wajib mengajukan addendum/perbaikan proposal yang diketahui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 9. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan di lapangan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara penerima bantuan.


13

Bab IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan melibatkan dinas terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke masing-masing lembaga penyelenggara kegiatan. Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat juga perlu terlibat dalam pemantauan pelaksanaan /kegiatan. Sasaran pemantauan meliputi: 1. Keberhasilan yang dapat dilihat dari bukti-bukti fisik kegiatan. 2. Kendala-kendala yang terdokumentasikan selama pelaksanaan kegiatan. 3. Penentuan dan tingkat keberhasilan pelaksanaan solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi. Evaluasi kegiatan berdasarkan atas keberhasilan yang ditentukan melalui kesesuaian rencana pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya dengan kondisi riil yang sebenarnya. Hasil evaluasi akan berperan penting dalam meningkatkan efektifitas kegiatan di masa yang akan datang. Dengan kata lain, hasil evaluasi akan memberikan solusi efektif pelaksanaan dan hal – hal yang kontradiktif bagi pengembangan.

2. Tahapan dan isi laporan a. Laporan awal, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah dana bantuan diterima dengan mengacu pada format (lampiran 3). b. Laporan akhir: * Bagi lembaga yang menyelesaikan kegiatan sebelum tanggal 15 Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat 2 minggu setelah selesai kegiatan. * Bagi lembaga yang kegiatannya belum selesai tanggal 31 Desember 2012, laporan harus masuk paling lambat tanggal 31 Desember 2012, dengan melaporkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang direncanakan akan dilaksanakan setelah tanggal 31 Desember 2012.

B. Pelaporan Lembaga penerima dana bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima, sesuai mekanisme pelaporan yang diatur didalam acuan ini. 1. Tujuan laporan a. Mengetahui bahwa dana bantuan diterima oleh lembaga; b. Mengetahui pelaksanaan, perkembangan, hambatan dan keber hasilan yang dilaksanakan;

14



15

penutup

Bab V

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan arahan teknis yang diperlukan baik untuk kesuksesan proses penyaluran bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku maupun untuk pelaksanaan di lembaga yang terpilih. Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan program PKH berorientasi pemberdayaan perempuan akan berkontribusi bagi kesuksesan Pembinaan Pendidikan Masyarakat secara keseluruhan. Apabila ditemukan hal-hal yang kurang jelas, harap segera menghubungi:

Lampiran 1. Format Proposal

PROPOSAL PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN PENYELENGGARAAN Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan TAHUN 2012

Diajukan Kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kemdikbud Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kompleks Kemdikbud, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta, 10270, telepon (021) 5725715, faksimili (021) 5725039 Website: http://www.paudni.kemdiknas.go.id/dikmas/

Oleh: Nama Lembaga Alamat No. Telp./HP/Faks.

16


: ............................................................ : ............................................................ : ............................................................


17

Format Rekomendasi

Format Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA =====================================================

KOP LEMBAGA ===================================================== SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

SURAT REKOMENDASI Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini: Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ............................... menerangkan bahwa: Nama Lembaga : ........................................................................ Alamat : ....................................................................... Nama Ketua : ....................................................................... No. Tlp./HP/Faks. : ........................................................................ adalah lembaga yang mempunyai kelayakan untuk melaksanakan program pendidikan masyarakat dan mengusulkan bantuan penyelenggaraan Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan Tahun 2012 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..................................................... 2012 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota *) ..………............... Tanda Tangan, Stempel

*) coret yang tidak perlu

18


(..................................................)

Nama Lembaga : ……………………………………….........................… Alamat Lembaga :……………………......…………….................................. ……………………....……..............................….………. Nama Ketua : …………………………………............................……. Telp./HP/Faksimili : ……………………......………...........................………. E-mail : ...................................................................................................... Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. menyelenggarakan program Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan petunjuk teknis dan jadwal. 3. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan paling lambat 2 (dua) minggu setelah program berakhir. 4. berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan. 5. Bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

………………………….. 2012 Yang Membuat Pernyataan, Materai Rp 6.000

(....................................................)


19

1. Profil Lembaga a. Nama Lembaga : ....................…….……........................................ b. Alamat Lengkap : ...............……….................................................. .………...........…….............................................. c. No. Telp./HP : .....................…………........................................ d. Nama Ketua Jurusan : .……………….....……………..................... e. Nomor Rekening Atas Nama Lembaga*) : ................................................................................ f. Nama Bank : ................................................................................ g. NPWP**) : …...…….............................................................. *) Melampirkan surat keterangan Bank **) Fotocopy dilampirkan h. Program pendidikan masyarakat yang dilaksanakan saat ini: 1) ............................................................................................................... 2) ............................................................................................................... 3) dst.......................................................................................................... i. Daftar Pengurus Lembaga No.

Nama

Tmpt/Tgl Lahir

L/P

Pendidikan

Pekerjaan

Jabatan

1. 2.

2. Deskripsi Usulan Pada bagian ini, uraikan dengan jelas mengenai: a. Nama Kegiatan b. Tujuan Kegiatan c. Hasil yang Diharapkan d. Sasaran/Peserta Kegiatan (Daftar lengkap dilampirkan) e. Rencana Kegiatan Pembelajaran (Jadwal kegiatan dilampirkan): 1) Persiapan, antara lain penyiapan rencana dan jadwal kegiatan, sosialisasi, dan koordinasi kegiatan 2) Pelaksanaan: (a) Lama , Jumlah & waktu pertemuan (menggambarkan 66 jam), (b) Metode, Materi Bahan Ajar, dan Media yang dipergunakan, (c) Tutor, Pelatih/Nara Sumber Teknis/ Instruktur, (d) Mitra kerjasama 3) Penilaian Hasil Belajar: (a) Penilaian Proses Pembelajaran, (b) Penilaian Hasil Pembelajaran, (c) Penilaian Hasil Pendampingan f. Rencana Kegiatan Pendampingan/Penguatan/Fasilitasi/sejenis : (a) Jenis/Bentuk kegiatan, (b) Lama, Jumlah & waktu pertemuan, (c) Pendamping/Fasilitator, (d) Mitra kerjasama 3. Rencana Anggaran Belanja

3.

No.

Dst.

Catatan: Struktur organisasi dan deskripsi kerja agar dilampirkan j. Sarana dan Prasarana No

20

Jenis Sarana

Keadaan

1

Luas Gedung Lembaga

2

Tempat Penyelenggaraan Kegiatan

Gedung Perkantoran Rumah Ruko .................................................

3

Status Bangunan / Gedung Lembaga

Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam .....................................................

4

Sarana belajar

Meja & kursi belajar……........................set Papan tulis .........……......…................set Lemari/rak buku ....….......................…unit Mesin tik ............……......................…unit Komputer ..........……......................…unit Bahan ajar ....................................... jenis Bahan Bacaan ..................................judul


(Uraikan rencana pembiayaan untuk Persiapan (penyusunan acuan pelaksanaan, sosialisasi dan koordinasi))

2.

(Uraikan rencana pembiayaan untuk Bantuan Peserta Didik, meliputi: alat tulis, motivasi (seperti hadiah, konsumsi) dan lainnya).

3.

(Uraikan rencana pembiayaan untuk Biaya Pembelajaran/Pelatihan (alat tulis, transport tutor/instruktur/NST, bahan ajar/buku/bahan praktik, dan kebutuhan pembelajaran/ pelatihan lainnya yang diperlukan)).

4.

(Uraikan rencana pembiayaan untuk Biaya Pendampingan (transport pendamping/ fasilitator, transport pengelola, bahan/ alat/ modal usaha, dan lainnya yang diperlukan)

5.

(Uraikan rencana pembiayaan untuk Penilaian dan Pelaporan meliputi; penilaian, pemantauan, dan pelaporan).

Keterangan

Luas Tanah:…………………..............m² Luas Bangunan:…..........……...........m²

Kondisi :

Komponen Pembiayaan

1.

Vol

Satuan

Harga Satuan

Jumlah


21

5. Lampiran Proposal a. Salinan/fotokopi akta notaris dan/atau surat izin pendirian lembaga b. Salinan/fotokopi nomor rekening bank a.n. lembaga yang disertai dengan surat keterangan dari Bank c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga d. Struktur organisasi kepengurusan lembaga e. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program PKH berorientasi Pemberdayaan Perempuan f. Daftar pengelola, NST, peserta didik dan pendamping yang terlibat (contoh format terlampir)

Format Calon Peserta Didik

DAFTAR CALON PESERTA DIDIK Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan TAHUN 2012 NAMA LEMBAGA LOKASI Penyelenggaraan Nama Peserta Didik

No

Jenis Kelamin

: ............................................................................... : ...............................................................................

Alamat

Umur

Latar Belakang Pendidikan

Pekerjaan

Jenis Keterampilan yang akan dipelajari

1.

2.

3.

4.

5

dst

Mengesahkan, Kepala Desa/Lurah.................*) Tanda Tangan, Stempel

( Nama Terang )

........., .............................., 2012 Ketua Lembaga Tanda Tangan, Stempel

( Nama Terang )

*) coret yang tidak perlu

22



23

Lampiran 2. Contoh Acuan Pelaksanaan Kegiatan

Format Daftar Pendidik/Tutor/Fasilitator/Nara Sumber

DAFTAR PENDIDIK/TUTOR/FASILITATOR/NARASUMBER TEKNIS/ INSTRUKTUR Pembelajaran Kecakapan Hidup Berorientasi Pemberdayaan Perempuan NAMA LEMBAGA : .......................................................................... No

Nama

Umur

Jenis Kelamin

Pendidikan Terakhir

Pekerjaan

Tahun Lulus

Bidang Keahlian

Ket

1.

2.

3.

4.

5.

dst

Acuan Pelaksanaan Kegiatan …………………………………………. (diisi sesuai jenis kegiatan yang diusulkan) A. DASAR PEMIKIRAN (mengapa kegiatan tersebut perlu dilaksanakan?) B. NAMA KEGIATAN (tulis dengan jelas nama kegiatan yang dilaksanakan) C. TUJUAN KEGIATAN (apa yang ingin dicapai dengan kegiatan tersebut?) D. RENCANA KEGIATAN 1. Persiapan NO.

. . . . . . . . . . ....... . . 2012 Ketua Lembaga Tanda Tangan, Stempel

KEGIATAN

WAKTU

1

Penyusunan Acuan Pelaksanaan

2

Sosialisasi kegiatan

PARTISIPAN

3. Pembelajaran, Pendampingan: a. Pembelajaran: NO

WAKTU (Bln, Mgg, Tgl) jam

NO

KEGIATAN

MATERI

METODE

BAHAN AJAR/MEDIA

PENDIDIK

(__Nama Terang ) c. Pendampingan pasca pembelajaran: (hari/ minggu/bulan)

MATERI

METODE

ALAT

4. Rencana Penilaian

24


NO

JENIS PENILAIAN

1

Penilaian proses

2

Penilaian hasil

3

Penilaian kinerja/ Performa

WAKTU

TEKNIK PENILAIAN

ALAT/ INSTRUMEN PENILAIAN

PETUGAS


25

E. RENCANA TINDAK LANJUT 1. Sertifikat yang diberikan kepada peserta didik (SUKMA atau STSB) 2. Rencana Keberlanjutan Kegiatan Keterangan: 1. Dapat dikembangkan sesuai jenis kegiatan dan kondisi lembaga penyelenggara; 2. Lampirkan daftar peserta didik.

Lampiran 3. Format Laporan Awal a. Format Laporan Awal KOP LEMBAGA ===================================================== LAPORAN AWAL PENYELENGGARAAN PKH berorientasi pemberdayaan perempuan TAHUN 2012 Yang bertanda tangan di bawah ini kami atas nama lembaga penerima bantuan penyelenggaraan PKH berorientasi pemberdayaan perempuan tahun 2012: Nama Lembaga : ………………………………………………………… Alamat Lembaga : ...………………………………………………………. …........…………………………………………………… Nama Ketua : ……...……………………………………….………….... Telp./HP/Faks. : ..……………………………………………….………. Dengan ini melaporkan sebagai berikut: 1. Dana bantuan penyelenggaraan PKH berorientasi pemberdayaan perempuan sebagai tindaklanjut dari Akad Kerjasama No. ............................. telah kami terima melalui rekening lembaga kami pada tanggal ................... 2. Dana tersebut akan kami gunakan untuk menyelenggarakan PKH berorientasi pemberdayaan perempuan sesuai dengan Pedoman dan Akad Kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. PKH berorientasi pemberdayaan perempuan akan kami selenggarakan mulai tanggal ......................................... Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2012 Pimpinan Lembaga,

(…………..………………….)

Keterangan: 1. Melampirkan acuan pelaksanaan kegiatan 2. Fotocopy buku rekening yang nebubjukkan dana yang diterima

26



27

Lampiran 4. Sistematika Laporan Akhir

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PKH berorientasi pemberdayaan perempuan TAHUN 2012 Cover/sampul laporan Kata Pengantar Daftar Isi A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum 3. Tujuan Pelaporan B. Kegiatan Pembelajaran/Pendampingan/Penguatan. Uraikan kegiatan pembelajaran yang meliputi; a. Persiapan (penyiapan rencana dan jadwal kegiatan, sosialisasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan). b. Pelaksanaan (metode, materi/bahan/modul, media/alat peraga, waktu, tempat, tutor, warga belajar). c. penilaian (penilaian proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, penilaian hasil pendampingan). C. Penggunaan Dana. Laporkan semua transaksi keuangan sesuai dengan alokasi penggunaan dana sebagaimana tertera dalam Acuan Pelaksanaan dan Proposal yang disertai dengan fotokopi bukti-bukti yang sah, seperti kuitansi, bukti setoran pajak, dll. (kuitansi asli disimpan sebagai arsip lembaga). D. Penutup. 1. Kesimpulan Simpulkan tentang : a) motivasi dan partisipasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran/ pendampingan b) efektifitas penggunaan metode pembelajaran/pendampingan/ penguatan, c) hasil belajar, dan d) tantangan/hambatan yang dialami. 2. Saran/Rekomendasi Kemukakan saran/rekomendasi yang terkait dengan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan.

28


3. Tindak Lanjut Tuliskan tindak lanjut yang direncanakan oleh lembaga setelah /dana bantuan berakhir. Lampiran laporan: 1. Acuan Pelaksanaan 2. Foto-foto kegiatan (softcopy dan hardcopy)/dokumentasi lainnya yang relevan 3. Fotokopi kuitansi penggunaan dana 4. Materi/bahan ajar/modul 5. Bukti-bukti pendukung lainnya (jika ada)


29

Lampiran 5 : Contoh Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA : ....................................................................................................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN PKH berorientasi pemberdayaan perempuan TAHUN 2012 Pada hari ini ....................... tanggal ........................... bulan ................ tahun dua ribu dua belas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama :……………………………………………………….… NIP :…………………………………….…………………… Jabata :…………………………………….…………………… Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : ……………………………….…………………… Jabatan : ……………………………….…………………… Alamat : ……………………………….…………………… dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga/Organisasi ………………… dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. 2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga/organisasi yang menyelenggarakan pendidikan masyarakat.

30


PARA PIHAK bersepakat bekerjasama untuk menyelenggarakan PKH berorientasi pemberdayaan perempuan dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk: 1. Memperluas akses penyelenggaraan dan layanan pendidikan masyarakat. 2. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 3. Memfasilitasi pembelajaran PKH berorientasi pemberdayaan perempuan. Pasal 2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah: a. Memproses administrasi pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan ; c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Memproses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan; b. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan ; c. Memberitahukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; d. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku; e. Menjamin terselenggaranya dan kegiatan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam pedoman. f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat;


31

Pasal 3 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB MUTLAK

1. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. ……………………… (………………………..…………….), untuk membelajarkan sebanyak …………………. orang . 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2012, Nomor ………….. tanggal …………………. dengan kode anggaran …………………... 3. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan transfer ke:

PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan.

Nama Bank Nomor Rekening Atas Nama NPWP

: : : :

5. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam pedoman. 6. Apabila PIHAK KEDUA menggunakan dana diluar ketentuan di atas, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 7. Biaya administrasi dan perpajakan yang terkait dengan perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 KETENTUAN PENUTUP 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Kerjasama ini. 2. Akad Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan . Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Jakarta dalam rangkap 5 (lima), di atas materai enam ribu, dan masingmasing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pasal 4 SANKSI 1. Jika PIHAK KEDUA ternyata tidak menggunakan dana sesuai rencana kegiatan dan target sasaran yang ditentukan dalam pedoman, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana ke Kantor Kas Negara melalui bank. 2. Apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK PERTAMA dapat melaporkan PIHAK KEDUA kepada pihak berwenang.

32



33

Lampiran 6. Instrumen Verifikasi Lembaga

4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

INSTRUMEN VERIFIKASI LEMBAGA PROGRAM : ........................................ 1. IDENTITAS LEMBAGA a. Nama Lembaga : ............................................................................... b. Alamat Lengkap : ............................................................................... c. No.Telepon/Hp : ............................................................................... d. Nama Ketua : ............................................................................... e. Alamat Lengkap : ............................................................................... f. No.Telepon/Hp : ............................................................................... g. Akta Notaris/Izin Pendirian 1) Nomor : ............................................................................... 2) Pejabat : ............................................................................... h. Nama Bank : ............................................................................... i. Nomor Rekening : ............................................................................... j. Atas nama : ............................................................................... k. NPWP : ............................................................................... 2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI No.

Keadaan

Jenis Administrasi

Ada

Tidak ada

No.

No.

NPWP lembaga

3. SARANA DAN PRASARANA

34

Jenis Sarana

Status Bangunan / Gedung

3.

Sarana belajar

Keadaan

Pendidikan

Peran/ Tugas

Jenis Program/ Kegiatan

Tahun Pelaksanaan program

Jumlah Sasaran

Sumber Dana

Lokasi Sasaran

..............., ................................................... 2012 Mengetahui Pengurus Lembaga Petugas,

Nomor rekening bank atas nama lembaga (tanpa cc/qq; buku rekening asli ditunjukkan)

2.

Pr

5. PROGRAM YANG DILAKSANAKAN Program kegiatan yang pernah diselenggarakan atau yang masih berlangsung saat ini

Rincian tugas pengelola/penyelenggara

Luas Gedung

Lk

......................................................

Struktur organisasi

1.

Jenis Kelamin

Keterangan

Papan nama lembaga

No.

Nama

Keterangan

...........................................................

Catatan: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Kesimpulan: = Layak = Tidak Layak

Luas Tanah:……………….…..............m² Luas Bangunan:…..........……...........m² Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam ................................................... Meja & kursi belajar…….............set Papan tulis .........……......…..............set Lemari/rak buku ....…...............…unit Mesin tik ............…….....................…unit Komputer ..........……....................…unit Bahan ajar ....................................... jenis Bahan Bacaan ............................ judul


Kondisi :


35

B. BUKTI pembantu pajak

Lampiran 7. Format Buku Kas

A. BUKTI KAS UMUM PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN NOMOR TANGGAL NOMOR KODE BUKTI 1

2

3

PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN

: : : : : URAIAN

PENERIMAAN

PENGELUARAN

SALDO

4

5

6

7

TANGGAL

NOMOR NOMOR KODE BUKTI

1

2

BULAN:................................. : : : : : PENERIMAAN (DEBIT)

URAIAN

3

PPN

PPh 21

PPh 22

PPh 23

5

6

7

8

4

9

10

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga Nama Terang

36

PENGELUARAN SALDO (KREDIT)


Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang

…………………………,2012 Mengetahui Ketua Lembaga stempel lembaga

Dibuat Oleh: Bendahara

Nama Terang

Nama Terang


37

Contoh BUKTI KAS UMUM PROGRAM NAMA LEMBAGA ALAMAT LENGKAP TANGGAL PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN TGL Nomor Bukti 1

38

2

Uraian 3

: : : : :

Penge Saldo Penerimaan luaran 4


5

6

Pajak PPH PPH PPN 21 22

JML Pajak

40


PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN iii

Recommend Documents