PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH DEMI MENDUKUNG PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA KELEMBAGAAN

PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH DEMI MENDUKUNG PENGEMBANGAN KERANGKA KERJA KELEMBAGAAN

Earth Innovation institute

PENDANAAN APBD

APBN Urusan Pusat

Tidak masuk APBD KL

Dekonsentrasi Tugas Pembantuan

Program Pusat

KL

PNPM (DUB) Jamkesmas

Dana Siap Pakai Dana Rehab Rekon

KL, BA 999

Dilaksanakan Pemda

Tanggap Darurat Bencana Pemulihan Pasca Bencana

Masuk APBD Pendapatan Daerah PAD:Retribusi , Pajak,lain yg sah

Transfer Daerah

Dana Perimbangan : DBH,DAU,DAK Otsus dan Penyesuaian

Penerusan Hibah Dana Darurat

Lain2 Pendapatan: Hibah,Dana Darurat

Pembiayaan

PENDANAAN APBD

PIHAK LAIN

Internasional Funds Pinjaman dan Hibah

Swasta

On Budget On Treasury

Masuk APBD ,On Granting

On Budget Off Treasury

Tidak masuk APBD

Off Budget Off Treasury

Tidak masuk APBD, CALK

PPP,CSR

Pinjaman dan Hibah Luarnegeri v Hibah Terencana/ Plan Grant On Budget On Treasury Masuk ke dalam Sistem Pemerintah/APBN v  Hibah Langsung /Direct Grant On Budget Off Treasury tetap harus ada Register di Kemenkeu Proyek selesai membuat BAST v Off Budget Off Treasury

Regulasi terkait Pinjaman dan Hibah Luar Negeri v  UU no 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pasal 1 point 28. v  PP no 10/2011 tentang Pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan Hibah v  PP no 2/2012 tentang Hibah Daerah v  PMK 191/2011tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah v  PMK 230/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah v  PMK no 188 tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah v  Permendagri 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yg bersumber dari APBD

Penerusan Pinjaman

Penerusan Hibah Bersumber dari hibah luar negeri Pemerintah : (1) Hibah Air Minum sebesar Rp206,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (2) Hibah Air Limbah sebesar Rp29,8 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (3) Development of Seulawah Agam Geothermal in NAD Province sebesar Rp54,6 miliar yang berasal dari Pemerintah Jerman; (4) Hibah Australia-Indonesia untuk pembangunan sanitasi sebesar Rp93,4 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (5) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) sebesar Rp122,0 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; (6) Hibah Air Minum Tahap I sebesar Rp3,5 miliar yang berasal dari Pemerintah Australia; dan (7) Infrastructure Enhancement Grant sebesar Rp7,8 miliar. sumber : Nota Keuangan RAPBN 2014

KELEMBAGAAN v Institusi/lembaga apa saja yang dapat memperoleh pendanaan APBD? v Institusi ad-hoc – seperti Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) mendapat penganggaran dari KLH. Bagaimana dengan di daerah? v Badan teknis seperti BPBD v Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) v Yang lainnya?

KELEMBAGAAN v Nasional ada Kementerian,Lembaga,Komisi dijalankan oleh SATKER. v Lokal ada Perangkat Daerah berupa : Sekretariat, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. dijalankan oleh SKPD . v Bagaimana dengan KPH –P yang masih UPTD Apa urgensinya menjadi SKPD ?

Pembentukan BPBD v  UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana : - Pasal 18 BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah Pejabat setingkat eselon Ib di tingkat provinsi dan pejabat setingkat eselon IIa di tingkat kabupaten/kota adalah setara dengan Sekretaris Daerah .

- Pasal 21 Tugas BPBD

v  Peraturan Presiden no 8 tahun 2008 tentang BNPB : -Pasal 2 BNPB mempunyai tugas : h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. -Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Perka BNPB 3/2008)

v  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Permendagri 46/2008). Dengan dasar Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri no 25 tahun 2008.

Proses Penganggaran BPBD v Dana APBD : sesuai dengan Program dan Kegiatan yang diajukan sebagai SKPD/Badan.

v Dana Darurat Daerah ; (PP 44 tahun 2012) akan dimasukkan dalam revisi UU 33/2004. triger : Bencana Nasional Proses Pengajuan Dana (PMK 81/2013)

Dana Penanggulangan Bencana-BA 999

PRA BENCANA

SAAT BENCANA

•  Dana Kontinjensi untuk kesiapsiagaan (PP 22 tahun 2008 psl 6.1) •  Dana Siap Pakai (On Call) ditempatkan dalam anggaran BNPB dan •  Pemda dapat menyediakan Dana Siap Pakai dalam anggaran BPBD (PP 22 tahun 2008 psl 6.2,3 dan psl 15.1)

PASCA BENCANA

•  Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah (PP 22 tahun 2008 psl 6.5)

Prosedur Pengajuan Dana v  DANA SIAP PAKAI, Daerah dapat dibantu dengan DSP jika ada penyataan dari Kepala Daerah mengenai status bencana : SIAGA DARURAT dan TANGGAP DARURAT. contoh : Pernyataan Siaga Darurat Gubernur sehingga bisa disediakan Dana Siap Pakai oleh BNPB untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Perka BNPB no 6A tahun 2011

v  DANA BANTUAN SOSIAL , Daerah dapat mengajukan kepada Pemerintah /BNPB setelah melakukan Perhitungan Kerusakan dan Kerugian serta menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana untuk perhitungan kebutuhan dana. untuk K/L PMK 81 tahun 2012 untuk Daerah Permendagri 32 tahun 2011 (belanja hibah dan bantuan sosial -515)

TERIMA KASIH