DEWAN PIMPINAN PUSAT LE LEMBAGA PEMANTAU PELAPOR PENYALAHGUNAAN KEUANGAN NEGARA LP3KN
(DPP-LSM-LP3KN)
Notaris. SK. Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor : AHU 094 02.01 Tahun 2012.SKT Nomor : 220/39-Kesbangpol & Linmas/II/2015 Jl. Raya Rangkasbitung – Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak, Banten. Email :
[email protected] Hp. 085697560689
No.
: 03/2/10/LP3KN/2015
Kepada yth :
Lampiran : satu berkas
Bapak Kepala inspektorat Kabupaten Lebak
Prihal
Di
: Laporan Pengaduan indikasi dugaan tindak pidana Korupsi
Rangkas Bitung
Asalamu Alaikum, Wrwb Puji syukur kehadirat Allah SWT,, atas berkat rahmat dan inayahnya kita masih diberikan sehat jasmani dan rohani serta umur yang panjang, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas sehari-hari solawat dan salam kita limpahkan kepada baginda kita nabi besar “muhamad SAW juga kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan semoga pada kesempatan ini bapakdalam menjalankan tugasnya, selalu ada dalam lindungan Allah SAW. Amin ya Robal alamin. Dengan ini kami menyampaikan kepada bapak Kepala Inspektorat Jendral kabupaten Lebak agar sudi kiranya untuk dapat mengakomodir dan menindak lanjuti laporan pengaduan dugaan indikasi dugaan tindak pidana korupsi dan carut marut system kinerja oknum perangkat pemerintahan Desa.Serta lemahnya pengawasa dan binaan dari intansi terkait sehingga anggaran tahun 2015 yang begitu besar tidak tepat sasaran yang ada hanya menguntungkan beberapa oknum perangkat pemerintahan Desa dan tidak berpihak terhadap mayorits masyarakat miskin.Hal ini dapat dilihat dari Dokumen Penggunaan Anggaran Desa serta bukti pisik dilapangan.Demikian Laporan pengaduan ini. Terimakasih
Jagabaya 11/ maret 2016 pendampingPihak, Pelapor yang mewakili tokoh pemuda
(
Tatang Tarhadi
)
Anggot LSM LP3KN
( Edi Yosep )
Kata pengantar
yang mewakili masyarakat
(
Jangga Syaufani
)
Puji sukur tim penyusun panjatkan kehadirat Allah SWTatas segala limpahan rahmat dan karunianya , serta segala kemudahan, sehingga tim penyusunan Laporan Pengaduan warga Desa Jagabaya dapat dirampungkan, hal ini salahsatu syarat dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan acuan dan pedoman serta pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan kepentingan masyarakat khususnya generasi muda kedepan, agar mempunyai sudut pandang yang sama, untuk mewujudkan kebersamaan dalam meraih cita-cita generasi muda yang berbakat untuk menggali potensi. pada kesempatan ini team penyusun menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu sehingga tersusunnya rencana Laporan Pengaduan sebagai control dari masyarakat terhadap kinerja dan prilaku oknum pejabat pemerintahan Desa. Team penyusun menyadari atas segala kekurangan yang terdapat pada penyusunan Pembuatan Laporan Pengaduan ini, Oleh karena itu team penyusun mengharapkan koreksi dan saran – saran dari semua pihak demi kesempurnaannya. Semoga pembuatan penyusunan Laporan Pengaduan warga Desa Jagabaya yang telah disusun, dapat bermanfaat , tidak saja bagi team penyusun, tetapi juga dari pihak – pihak yang membutuhkannya. Jagabaya 11 maret 2016
Mengingat 1. UU No. 28 thn 1999 Tentang penyelenggaraan Negara yang dan bebas dari ( KKN ) korupsi kolusi dan nepotisme 2. UU No. 14 thn 2008 tentang ( KIP ) Keterbukaan informasi publik 3. PP No. 71 thn 2000 tentang tatacara pelaksanaan dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara yang besih dan bebas dari ( KKN ) Korupsi kolusi dan nepotisme sesuai dengan4. PP No. 71 Pasal 2 “ setiap warga Negara atau organisasi masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan inpormasi adanyaindikasi dugaan tindak pidana ( KKN ) Korupsi, Kolusi, dan nepotisme, serta menyampaikannya kepada penegak hukum baik kepada kepolisian atau ke kejaksaan. 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 6. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonessia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ); 7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/jasa pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang pedoman Tata cara pengadaan Barang/jasa di Desa ( Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2013 Nomor 367);
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 39 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 39); 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2014 tentang Belanja Barang/jasa pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 41); 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 41 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 41); 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 42 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil pemerintah Kabupaten Kepada Desa Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 42); 12. Perdes tahun 2015 bab 1 pasal 8. peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Jagabaya. Menimbang Berdasarkan hasil inpormasi dan inpestigasi di lapangan juga pranserta masyarakat kemudian dikonfirmasikan di beberapa tempat yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya secara hasil pengaduan dari masyarakat dan cek pisik dilapangan. Dengan ini kami hendak menyampaikan sebagaimana termaksud diatas dan disertai tuntutan pertanggungjawaban sepenuhnya kepada publik dan atau institusi atau lembaga yang berwenang karna bertindak untuk dan atas nama pekerjaan dalam jabatannya, terhadap pelaksanaan kegiatan pengeloaan tentang pemerintahan Desa, yang dilakukan oleh oknum perangkat pemerintahan Desa Jagabaya Kec. Warunggunung Kab. Lebak- Banten. Dasar laporan 1. Dampak lemahnya binaan dan monitoring serta Evaluasi dari dinas dan intansi terkait terhadap kinerja perangkat pemerintahan Desa. 2. Tidak mengedepankan azas prisip Demokrasi, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas dalam melaksanaka program kerja .sehingga tidak ada pertanggung jawaban dari pejabat pemerintahan Desa terhadap Asset Desa pengadaan dari tahun sebelumnya seperti diantaranya: Kendaraan dinas motor merk Honda win satu buah leptop satu set, tida jelas keberadaannya dan terbengkalainya pembangunan kantor Desa hanya mencapai 80% 3. Perangkat Desa terlalu bayak merangkap jabatan / dabel job. 4. Alokasi dana Desa ( APB,Des tahun anggaran 2015 senilai Rp. 493.639.522 tidak teransparan Sehingga tidak terasa mamfaat oleh mayoritas masyarakat miskin dari total anggaran senilai Rp 493.639.522 yang Nampak terlihat pisiknya dan yang terasa mamfaatnya oleh masyarakat mayoritas hanya program padat Karya nilai anggaran ( Rp 76.000.000) itupun pengerjaanya tidak pake sistim padat karya realisasinya di borongkan oleh TPK sebesar Rp,45.000.000,- ke Bapak Sadeli Desa Padasuka .
5. Perangkat Desa tidak memberikan ruang terhadap masyarakat lain yang punya potensi dan bakat yang berpendidikan tinggi. Program pekerjaan umum yang diduga bermasalah. 1. Kode Rekening .12.1.12. Perawatan kantor Desa besar anggaran Pelaksanaan hanya Belanja cat 3 buah ukuran 25 kg Belanja teralis Belum terealisasi 2. Kodering. 12.1.23. pembangunan MCK dan kantor BPD. pelaksanaan hanya ; pengeboran Rehab mck Belum terealisasi Program kesehatan 3. kodering . 7.1.18. Pemanfaatan lahan pekarangan : nilai Pelaksanaan hanya Belanja pot + bunga ukuran keci 10 buah . nilai Belum terealisasi 4. kodering. 7.1.19. Peningkatan sarana prasarana desa nilai Belanja tempat sampah 1 paket Belanja sarana kebersihan nilai Belum terealisasi Program Efektivitas otonomi Desa ( PERDes ) 5. kodering. 2.1.2.04. Service computer/laptop 3 paket 6. kodering. 2.1.2.04. Printer 3 paket 7. kodering. 2.1.3.03.Belanja tv 21 inci 1 buah Belum terealisasi
Rp,28.580.000,Rp, 900.000,Rp, 4.000.000,Rp,23.680.000,Rp,58.337.597,Rp , 7.000.000,Rp , 5.000.000,Rp,48.837.597,Rp, 6.000.000,Rp, 500.000,Rp, 5.500,000,Rp, 9.000.000,Rp, 4.000.000,Rp, 5.000.000,Rp, 9.000.000,Rp, 400.000,Rp 450.000,Rp ,1.100.000,Rp,1.950.000,-
Perlengkapan kantor lainya 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Lambang garuda 1 buah nilai Rp, 500.000,Foto presiden dan wakil presiden 2 buah nilai Rp, 300.000,Foto bupati dan wakil bupati 2 buah nilai Rp, 300.000,Tiang bendera 1 buahnilai Rp, 150.000,Plang Desa I buahnilai Rp, 500.000,Plang LPM I buahnilai Rp, 500.000,Belum terealisasi Rp,2250.000,{ Poin 8,10,11,12,13 Bukan dari anggaran tahun 2015 sebelumnya sudah ada } 14. kodering 3.1.305. Pengadaan Wireless 1 buah Rp,3.400.000,-
belum terealisasi
Rp,3.400.000,-
Program efektivitas otonomi Desa 15. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Kodering 16.1.12. nilai 16. Penyusunan capaian kinerja . keuangan & Regulasi pemerintahan Desa. Kodering 16.1.23. Nilai 17. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa kodering 16.i.25. { poin 15,16,17 penggunaan tidak jelas }
Rp,6.000.000,Rp,3.000.000,-
Rp,5.000. 000,-
belanja bimbingan teknis dan pengiriman peserta pelatihan 18. kodering. 2.1.2.10. Orientasi kepemimpinan kepala Desa nilai anggaran 19. Pelatihan linmas volume 48 OK x 100 000 nilai Realisasi hanya volume 3x2 OK x 100 000 nilai Rp,600.000 =
Rp 500.000,Rp 4.800.000,Rp 4.200.000,-
Belanja modal pengadaan peralatan kantor nilai anggaran kode rekening2.1.3.03. Realisasi hanya belanja kursi tamu 1 set model kupu-kupu nilai harga
Rp,16.250.000,Rp, 2.000.000,-
3 set meja kerja viv nilai harga
Rp, 1.650.000,-
70 kursi pelaistik nilai Rp,35.000
Rp, 9.100.000,-
Belanja premi asuransi kesehatan Kepdes dan prangkat Desa nilai . kodering 2.1.4.01 perkiraan dana ADD yang digelapkan se jumlah
Rp, 510.000,Rp 120.427.597,-
Dasar dan Tujuan : UUD thn 1945 pasal 27 ayat 2 “ 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Membantu Mensosialisasikan program pemerintah daerah Membantu melaksanakan program pemerintah Membantu berupaya meningkatkan kesejahteraan masyaakat miskin Mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan sejahtera Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin Menanamkan perinsip-perinsip kemanusiaan dan nilai-nilai sosial di masyarakat
Dasar manfaat : Manfaat yang akan dapat dirasakan dari partisipatif ini adalah membantu sesuai kemampuan serta berupaya untuk masyarakat miskin yang kurang mampu, disamping itu juga kegiatan ini selain untuk menanamkan nilai-nilai sosial” dimana rasa kepedulian terhadap masyarakat miskin adalah tanggungjawab kita bersama, bukan saja dari aparaturpemerintah maupun dari pihak perusahaan dan para dermawan darmawati, akan tetapi kita juga sebagai warga negara yang baik, disamping itu juga kegiata ini sangat bermanfaat untuk membantu mensosialisasikan program-program, baik itu progam pemerintah maupun program swasta sampai kelepel masyarakat bawah. berdasarkan sekala prioritas dan tepat sasaran
PERNYATAAN WARGA Yang bertanda tangan dibawah ini : Kami atas Nama warga Desa Jagabaya, menyatakan yang sebenarnya bahwa kami sepakat dan mendukung atas laporan pengaduan terkait dugaan indikasi tindak pidana korupsi serta kesemberautan kinerja dan prilaku oknum pejabat pemerintahan Desa Jagabaya Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak – Banten. Demikian pernyataan ini kami buat dengan atas dasar kesepaatan bersama.terimakasih
Jagabaya 11 Maret tahun 2016
Tanda tangan terlampir :
