PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Daerah saat ini merupakan ruang otonom1 dimana terdapat tarik-menarik antara berbagai kepentingan yang ada. Undang-Undang Otonomi Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin memperkuat pertarungan untuk mengelola berbagai basis sosial, ekonomi dan politik dalam daerah. Secara mikro, masyarakat desa maupun kelurahan sebagai pihak dan ruang otonom2 utama penyangga daerah, tidak dapat luput dari pertarungan antara berbagai pihak dan berbagai kepentingan. Secara ekonomi, tarik-menarik berbagai kepentingan yang ada di daerah secara jelas terlihat dalam pertarungan pengelolaan sumberdaya yang ada di daerah. Serupa dengan kepentingan ekonomi, kepentingan politik, sosial dan budaya pun memiliki kecenderungan atas pertarungan dalam pengelolaan berbagai sumberdaya yang ada di daerah, bahkan sadar ataupun tidak disadari, politik, sosial dan budaya terkadang menjadi basis pola dan sumber pertarungan berbagai kepentingan lainnya seperti kepentingan ekonomi. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan beragam budaya serta etnis yang ada. Kekayaan budaya dan etnis3 ini dapat dipandang dalam dua sisi yang berbeda. Pertama, kekayaan budaya serta etnis dapat dipandang sebagai anugrah yang memperkaya keberagaman masyarakat, serta nilai dan kearifan lokal yang dimiliki masing-masing. Namun, secara berlawanan, keberagaman etnis dan budaya dapat menghambat berbagai kepentingan pembangunan sebab berbeda 1
Kata daerah dan daerah otonom memiliki makna yang berbeda. “Daerah” saja berarati local state government; kewenangan yang diberikan, di lain sisi, daerah otonom berarati local self government; memerintah sendiri (Dharmawan, Pembaruan Tata Pemerintahan Desa Berbasis Lokalitas dan Kemitraan, 2004).
2
Otonom berasal dari kata Yunani autos dan nomos. Kata otonom memiliki cakupan makna lebih luas dari sekedar desentralisasi tetapi lebih pada memegang pemerintahan sendiri. Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia. 3
Pembedaan atas konsep budaya serta etnis berdasarkan konsep Galzer (2000) dimana etnis merupakan bentuk kelompok sedangkan budaya berararti nilai yang berlaku dalam kelompok tersebut.
2
budaya dan etnis berarti juga berbeda latar belakang, berbeda pola pikir dan tingkah laku (yang tentunya dipengaruhi oleh latar belakang budaya) serta perbedaan kepentingan. Terkait dengan ruang otonom daerah, saat ini, budaya dan keberagaman etnis tidak jarang digunakan sebagai basis pertarungan politik, ekonomi dan sosial. Stone dan Rutledge Dennis (2003) menyatakan bahwa; “ethnic group as “human groups” (other than kinship groups) which cherish a blief in their common origins of such a kind that it provides a basis for the creation of a community”. Berdasar konsep etnis di atas, dalam penelitian ini Etnis dianggap sebagai kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki identitas tertentu dan identitas tersebut menjadi pemersatu sehingga dapat membedakan antara kelompoknya dengan kelompok lain atau antara etnisnya dengan etnis lain. Selanjutnya kelompok yang memiliki identitas ini menjadi alat politik karena pertalian kepentingan selalu sangat erat bila berdasar pada persamaan etnisitas. Tidak hanya itu, etnis yang lebih besar dari hanya sebuah golongan keluarga merupakan basis pemersatu masyarakat yang masih kuat dibandingkan dengan basis pemersatu yang lain seperti tempat tinggal dan sebagainya. Robert Le Vine dalam Rush dan Althoff (1983) mengemukakan bahwa sosialisasi politik di negara-negara berkembang cenderung mempunyai relasi yang lebih dekat pada sistem-sistem lokal, kesukuan, etnis, dan regional daripada dengan sistem-sistem politik nasional. Menguatnya etnisitas sebagai basis pertarungan kepentingan di daerah telah dijelaskan oleh Soetarto dan Shohibuddin (2004) dimana dalam konteks pemilu distrik, dukungan berbasis ikatan solidaritas lokal sangatlah wajar bahkan memiliki signifikansi tersendiri sebagai basis legitimasi baru bagi proses rekruitmen politik dan proses demokratisasi lebih luas. Selanjutnya dijelaskan, mekanisme partisipasi yang mengacu pada medium-medium yang build in dalam keseharian masyarakat misalnya yang terwujud dalam seni, agama, etnis, budaya dan lain-lain, tidak terkelola dengan baik bahkan dimusuhi sebagai bentuk primordialisme, padahal di sisi lain, partisipasi kepartaian banyak mengandalkan kemapuan mobilisasi ikatan-ikatan primordial tersebut.
3
Serupa dengan daerah lainnya di Indonesia, politik lokal di Sulawesi Tenggara saat ini memegang peranan yang semakin kuat karena adanya UU otonomi daerah terlebih UU yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah. Dikutip dalam Suryatna (2007), UU no 32 2004, tentang pemerintahan daerah mengubah ketentuan yang mengatur pergantian kepala daerah. Pasal 56 ayat 1 menyatakan; kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan UU di atas, politik lokal menjadikan para elit politik semakin tertarik untuk berpolitik, masyarakat awam pun tidak jarang memiliki ambisi serupa, untuk menentukan arah pembangunan yang akan dilakukan di tingkat daerah. Meningkatnya minat berpolitik masyarakat Sulawesi Tenggara yang tidak hanya terbatas pada elit politik semata, tentunya merupakan sebuah prestasi yang semakin memberi ruang pada kembali tegaknya kedaulatan rakyat. Namun demikian, masing-masing elit dan wakil masyarakat memiliki ambisi dan kepentingan sendiri-sendiri yang tidak jarang dapat berseberangan dengan kepentingan masyarakat. Perbedaan berbagai kepentingan tersebut mendatangkan berbagai upaya, taktik dan strategi untuk memenangkan kursi pemegang elit. Strategi para elit politik dapat bermain pada berbagai ruang politik tertentu. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, ruang strategis yang dapat digunakan para elit politik dapat bersumber dari aspek formal maupun aspek nonformal. Penggunaan aspek-aspek formal dalam konteks pemilihan kepala daerah menunjukkan masih besarnya pengaruh pemerintah dalam sistem politik Indonesia saat ini, sedangkan penggunaan aspek non-formal menunjukkan peranan masyarakat yang semakin menguat dalam sistem pemilihan secara langsung oleh masyarakat, di lain sisi masyarakat lebih bersandar pada aspek nonformal dalam menentukan pilihannya. Saat ini, masyarakat Sulawesi Tenggara sedang menghadapi gejolak sosial dimana pemilihan Gubernur pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat telah digelar. Tidak dapat dipungkiri, politik etnis terlihat dalam proses pemilihan Gubernur ini. Fenomena politik etnis terlihat pada ke-empat pasangan calon kepala daerah selalu menggambarkan pola yang serupa; pertautan antara dua tenis berbeda. Dan pertautan ini memperlihatkan hadirnya etnis Tolaki sebagai etnis
4
yang selalu ada dalam kolaborasi pasangan tersebut (baik sebagai calon gubernur atau hanya sebagai calon wakil gubernur). Wilayah Sulawesi Tenggara terdiri dari dua wilayah persebaran penduduk yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Dalam kancah politik Sultra, keterwakilan dua wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial politik masyarakat Sultra secara umum yang masih kental dengan nilai-nilai budaya serta adat-istiadat. Baik wilayah daratan maupun wilayah kepulauan, masing-masing memiliki etnis dominan sebagai identitas penduduknya. Etnis Tolaki merupakan etnis dominan yang mendiami wilayah daratan Sulawesi Tenggara sedangkan etnis Muna dan Buton merupakan dua etnis dominan di wilayah kepulauan Sultra. Masing-masing etnis ini memiliki ciri dan kekhasan masing-masing. Namun jika dirunut lebih jauh, etnis Tolaki bukanlah etnis dominan yang ada di Sulawesi Tenggara meskipun secara jumlah, etnis ini merupakan etnis dominan yang berada di teritori daratan Sulawesi Tenggara, dan etnis lainnya cenderung tersebar di teritori kepulauan. Namun demikian, meskipun etnis Tolaki merupakan masyarakat yang mendiami ibu kota propinsi, etnis ini tidak menjadi etnis yang dominan dalam masyarakat, bahkan sebaliknya, dari sisi perjalanan peta politik Sultra, etnis ini menggambarkan posisi yang tidak mendominasi. Dari kolaborasi pasangan calon gubernur yang ada dengan Tolaki sebagai etnis yang selalu hadir serta kemenangan yang akhirnya dicapai oleh salah satu kubu yang dilekatkan dengan etnis Tolaki, terbentuk sebuah pendugaan bahwa etnis Tolaki memiliki kekhasan perilaku politik dalam sistem politik Sulawesi Tenggara, khususnya dalam proses pemilihan kepala daerah. Fenomena etnis Tolaki sebagai etnis yang selalu hadir dalam setiap kolaborasi pasangan calon kepala daerah (baik sebagai gubernur ataukah hanya wakil gubernur) serta akhirnya berhasil menjadi pemenang pada sistem pemilihan kepala daerah yang telah berubah, menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti. Terlebih dalam konteks kesejarahan, etnis Tolaki tidak mendominasi peta politik Sultra.
5
1.2 Perumusan Masalah Penelitian Hadirnya elit beretnis Tolaki dalam setiap pasangan calon kepala daerah dalam pilgub Sultra 2007, kemenangan yang akhirnya diperoleh oleh kubu yang dilekatkan dengan identitas etnis Tolaki namun di lain sisi etnis Tolaki tidak mendominasi peta politik Sultra, serta dikotomis keterwakilan figur daratan versus kepulauan dalam setiap peta politik termasuk dalam pemilihan kepala daerah Sultra, merupakan akar dari permasalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Konsep Weber mengenai motivasi, aspek psikologis dan sistem nilai sebagai akar dari tindakan manusia, menunjukkan besarnya peranan motivasi terhadap perilaku yang dilakukan manusia yang tentunya membawa dampak terhadap lingkungannya. Weber dalam Laeyendecker (1983) menyatakan bahwa sebagai obyek sosiologi, tindakan sosial yang didasari oleh beragam motif hanya terbatas pada tindakan bertujuan dari individu yang melakukannya serta memiliki keterhubungan dengan tingkah laku individu-individu lain. Dari konsep Weber di atas, maka ada tiga aspek penting dari tindakan sosial sebagai sebuah obyek sosiologi, yaitu motif-motif tindakan sosial, tujuan dari tindakan sosial serta bentuk dan wujud tindakan sosial itu sendiri. Dalam penelitian ini, etnis Tolaki dimaksudkan pada individu-individu yang menyadari dirinya memiliki identitas sosial yaitu identitas etnis Tolaki dan identitas sosial tersebut terinternalisasi dalam berbagai segi kehidupannya. Kehidupan politik khususnya pada masa pemilihan kepala daerah merupakan satu segi kehidupan yang menarik dan menjadi kajian dalam penelitian ini. Kehidupan politik Sultra menghadirkan keterwakilan antara etnis daratan dan etnis kepulauan dalam setiap peta politik. Keterwakilan ini untuk menjaga stabilitas sosial politik masyarakat yang memiliki perbedaan karena perbedaan teritori daratan dan kepulauan. Sejarah perjalanan politik Sultra menggambarkan bagaimana posisi dan peran yang dimainkan oleh masing-masing etnis dalam peta politik. Keterwakilan setiap etnis dalam peta politik Sultra menjadi motif penting untuk melaksanakan beragam aksi dan perilaku politik. Sebagai motif penting dalam perilaku politik, maka menelaah sejarah perjalanan politik dan keterwakilan etnis Tolaki dalam kancah politik Sultra akan dilakukan sebagai jalan untuk melihat bagaimana hal tersebut menjadi motif dari tindakan politik etnis Tolaki.
6
Konsisten dengan identitas yang dibawa oleh individu politik, maka sistem nilai khususnya nilai kepemimpinan yang berperan dalam perilaku politik individu harus menjadi kesatuan analisis sebagai motif perilaku politik yang dilakukan individu politik. Aspek penting dari tindakan sosial sebagai obyek sosiologi adalah bagaimana wujud dari tindakan sosial itu sendiri. Oleh karenanya, selain melihat motif perilaku politik, selanjutnya adalah melihat bagaimana wujud dari perilaku politik. Perilaku politik dalam konteks pilkada merupakan satu kajian menarik untuk melihat aksi-aksi politik yang dilakukan aktor politik untuk mencapai tujuan politiknya. Tujuan politik juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari analisis perilaku politik tersebut. Pada akhirnya, review atas identitas sosial yang dibawa oleh aktor politik dalam hal ini etnis Tolaki dan kaitannya dengan hasil yang dicapai dari aksi-aksi politik dalam konteks pilkada sebagai momen politik menjadi bagian akhir untuk diuraikan dalam upaya mendapatkan gambaran bagaimana identitas sosial bermain dalam konteks pilkada yang dipengaruhi oleh beragam aspek-aspek penting dan bukan hanya dari aspek identitas sosial masyarakat saja. Secara rinci, masalah-masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peranan dan kedudukan elit beretnis Tolaki dalam perjalanan peta politik Sulawesi Tenggara secara umum dan dalam kancah pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2007 secara khusus? 2. Mengapa dan bagaimana perilaku politik elit beretnis Tolaki dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2007?. Pertanyaan ini merujuk pula pada aksi-aksi strategis memanfaatkan kekuatan politik untuk memenangkan kursi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 20082013. 3. Bagaimana peranan etnis Tolaki dalam pemenangan kubu NUSA?.
7
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: 1. Mengkaji peranan dan kedudukan elit beretnis Tolaki dalam perjalanan peta politik Sulawesi Tenggara secara umum dan dalam kancah pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2007 secara khusus. 2. Mengkaji perilaku politik elit beretnis Tolaki dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2007, serta berbagai aksi-aksi strategis memanfaatkan kekuatan politik untuk memenangkan kursi Gubernur Sulawesi Tenggara periode 2008-2013. 3. Mengkaji peranan etnis Tolaki dalam pemenangan kubu NUSA.
1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap tambahan wawasan mengenai fenomena hadirnya etnis sebagai basis pertarungan khususnya pertarungan politik dalam lingkup daerah dengan sistem politik pemilihan langsung oleh masyarakat. Secara khusus penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya hasil penelitian dan pengetahuan atas studi-studi etnisitas khususnya studi etnisitas yang berkaitan dengan segi politik.
