PENDAHULUAN BAB 1 A. LATAR BELAKANG

BAB 1

PENDAHULUAN

1

A. LATAR BELAKANG Dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merumuskan serangkaian kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang secara utuh tertuang di dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2010-2014. Selanjutnya setiap Unit Kerja Eselon I lingkup KKP diberikan amanah untuk secara spesifik menjabarkan RENSTRA tersebut ke dalam pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi antara satu dengan lainnya. Keberadaan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) sebagai bagian integral dari KKP, merupakan wujud pengukuhan pentingnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) dalam mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Pokok utama dari tugas dan fungsi pengawasan adalah menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga keberlanjutan SDKP dapat dipertahankan. Hal ini dilakukan dengan melakukan

BAB 1 - PENDAHULUAN

kegiatan pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang No. 31/2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45/2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31/2004, dan Undang-undang No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selama periode pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP pada tahun 2013, banyak hal yang sudah dilakukan dan banyak peristiwa sudah tercatat, serta hal-hal yang harus dibenahi baik secara internal maupun eksternal. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengawasan SDKP telah mengalami kemajuan yang positif, meskipun belum optimal. Pencapaian penting pada tahun 2013 diantaranya dapat dilihat dari jumlah kapal yang diperiksa di laut serta kapal-kapal asing yang diadhock, jumlah kasus pidana dan pelanggaran yang diproses, jumlah kapal berizin yang memasang VMS, peningkatan ketaatan kapal-kapal berizin, peningkatan pengawasan sumber daya kelautan, serta peningkatan kerjasama pengawasan SDKP baik dalam maupun luar negeri. Kinerja pengawasan SDKP tahun 2013 yang dilaporkan secara terperinci dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat menjadi sebuah prestasi sekaligus masukan bagi perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

1

B. TUJUAN Tujuan penyusunan laporan tahunan ini adalah untuk memberikan gambaran singkat mengenai program/kegiatan yang dilaksanakan Ditjen. PSDKP selama tahun 2013, sekaligus sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun selama tahun 2014.

LAPORAN TAHUNAN DITJEN PSDKP 2013

BAB 2

KEBIJAKAN PENGAWASAN SDKP

S

ebagai bagian integral dari pengelolaan kelautan dan perikanan, pengawasan SDKP diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP secara tertib dan bertanggungjawab guna mengoptimalkan pengelolaan, pemanfaatan dan kelestarian SDKP. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang merupakan penjabaran visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: PER. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas dan fungsi pelaksanaan pengawasan SDKP diemban oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) yang merupakan salah satu unit Eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagai bagian dari KKP tentunya kebijakan pengawasan SDKP dilaksanakan dengan mengacu kepada kebijakan KKP.

A. VISI DAN MISI PENGAWASAN SDKP Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ditjen. PSDKP telah menetapkan Visi: ”Indonesia bebas Illegal Fishing dan kegiatan yang Merusak Sumberdaya Kelautan dan Perikanan”. Selanjutnya untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan Misi sebagai berikut:

BAB BAB 22 -- KEBIJAKAN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENGAWASAN SUMBER SUMBER DAYA DAYA KELAUTAN KELAUTAN DAN DAN PERIKANAN PERIKANAN

2

1. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka melestarikan sumber daya kelautan dan perikanan; dan 2. Melaksanakan penegakan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGAWASAN SDKP Untuk mengetahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misi yang telah ditetapkan, Ditjen. PSDKP telah menjabarkan Visi dan Misi ke dalam Tujuan dan Sasaran sebagai berikut: Tujuan : 1. Melindungi sumber daya kelautan dan perikanan dari pengrusakan dan kegiatan illegal; 2. Mewujudkan ketaatan terhadap peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan. Sasaran : Berdasarkan kepada Misi dan Tujuan, telah ditetapkan Sasaran pengawasan SDKP dengan uraian sebagai berikut: 1. Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) secara terintegrasi dan terpenuhinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu;

2

2. Meningkatnya cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya 3. Meningkatnya cakupan WPP-NRI yang terawasi dari Illegal Fishing; 4. Meningkatnya kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan dan usaha pengolahan, pemasaran hasil perikanan dan budidaya ikan yang sesuai dengan ketentuan; 5. Terselesaikannya tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGAWASAN SDKP Arah kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan periode tahun 2010-2014 adalah: “Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Guna Menegakkan Undang-Undang Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Bebas IUU Fishing dan kegiatan yang Merusak Lingkungan”. Dalam upaya mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) strategi implementatif, meliputi : 1. Meningkatkan Koordinasi Lintas Institusi Penegak Hukum di Laut, dilaksanakan melalui: a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan operasi dengan BAKORKAMLA, TNI-AL, POLAIR, TNI-AU;


b. Pertukaran data dan informasi dengan TNI-AL, POLAIR, TNI-AU; c. Pengembangan dan penguatan forum penegak hukum; d. Peningkatan koordinasi penanganan barang bukti tindak pidana bidang kelautan dan perikanan. 2. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Daerah, dilaksanakan melalui: a. Pembentukan dan pengembangan lembaga pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; b. Rekruitmen SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berkualitas dan pembinaan karier; c. Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; d. Pembenahan tata laksana; e. Penyusunan Prosedur Operasional Standar [POS], JUKLAK, JUKNIS. f. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis UPT/SATKER/ POS Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 3. Pengembangan dan Penerapan Sistem Pengawasan Terpadu [Integrated Surveillance System/ISS], dilaksanakan melalui: a. Pengembangan sistem pemantauan, baik terhadap kapal perikanan berijin [cooperative object] maupun kapal perikanan illegal [non- cooperative object]; b. Peningkatan efektivitas operasi kapal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan mengubah pola operasi dari patrolling menjadi intercept; c. Memenuhi infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal. 4. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan [POKMASWAS], dilaksanakan melalui: a. Meningkatkan sinergi pemanfaatan sumber daya dan dana dalam meningkatkan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berbagai stakeholders; b. Memfasilitasi pengembangan POKMASWAS; c. Melakukan pembinaan teknis POKMASWAS. 5. Meningkatkan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilaksanakan melalui: a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter dan Surat Laik Operasi [SLO]; b. Peningkatan pemeriksaan atas kapal perikanan, sebelum melaut dan pada saat

BAB 2 - KEBIJAKAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2

pendaratan hasil tangkapan; c. Pengawasan atas usaha pembudidayaan ikan; d. Pengawasan atas pengolahan hasil perikanan; e. Fasilitasi klaim ganti rugi atas kasus-kasus pencemaran; f. Pengawasan kawasan konservasi, pemanfaatan ekosistem perikanan [mangrove, terumbu karang, padang lamun, dlsb]; g. Pengawasan pemanfaatan BMKT, pasir laut, jasa kelautan, dsb. 6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Tingkat Nasional, Regional dan Internasional, dilaksanakan melalui: a. Pengembangan Regional Plan of Action to Promote Responsible Fisheries, Including To Combat Illegal Fishing; b. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk memenuhi ketentuan berbagai Resolusi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional [Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs]; c. Fasilitasi aspirasi PEMDA dan stakeholders lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

2

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGAWASAN SDKP Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2010-2014, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. IKU Ditjen. PSDKP pada 2 (dua) tahun periode akhir Renstra sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2013 - 2014 NO

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1

TARGET 2013

2014

Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari illegal fishing

31 %

27 %

2

Persentase cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan

25 %

37 %

3

Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu

73 %

74 %

Sesuai dengan kebijakan reformasi birokrasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya terkait implementasi konsep Balanced Scorecard (BSC) dalam pengelolaan kinerja, IKU Ditjen. PSDKP Tahun 2013 mengalami revisi dari semula 3 IKU sebagaimana pada Tabel 2.1. menjadi 24 IKU, seperti pada Tabel 2.2.


Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Ditjen. PSDKP Tahun 2013 - 2014 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No

SASARAN STRATEGIS

1

Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

1

2

Meningkatnya pengelolaan SDKP yang berkelanjutan

3

4

TARGET 2013

2014

Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

7,00%

7,25%

2

Proporsi tangkapan perikanan laut berada dalam batasan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB)

<100%

<100%

3

Jumlah jenis ikan yang dikonservasi secara berkelanjutan

12 jenis

15 jenis

4

Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil terluar yang dikelola

60

30

5

Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan

Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP yang sesuai kebutuhan

6

Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan

10 dok

10 dok

7

Jumlah Draft Peraturan Perundangan yang diselesaikan

5 dok

3 dok

Terselenggaranya modernisasi sistem produksi kelautan dan perikanan, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan

8

Persentase Ketaatan Implementasi SLIN sesuai peraturan

100%

100%

9

Persentase Ketaatan Kemitraan UPI dan Unit usaha Penangkapan ikan yang sesuai ketentuan

30%

80%

87,30%

90%

10 Persentase Ketaatan distribusi impor ikan yang sesuai ketentuan

3,6 juta ha 4,5 juta ha


2

No 5

2

Terselenggaranya Pengawasan dan penegakan hukum Pengelolaan SDKP

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TARGET 2013

2014

41%

39%

87,13%

80,00%

13 Persentase jumlah nelayan Indonesia yang diadvokasi

80%

80%

14 Persentase pemanfaatan SDP yang dapat dipantau

65%

70%

15 Persentase pemanfaatan SDK yang dapat dipantau

75%

100%

11 Wilayah perairan bebas IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP 12 Ketaatan unit usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

6

Tersedianya SDM Ditjen PSDKP yang kompeten dan profesional

16 Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II, III dan IV di lingkup Ditjen.PSDKP

60%

50%

7

Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal & mudah diakses

17 Service Level Agreement

70%

75%

18 Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

4,00

4,25

Terwujudnya good governance & clean government di Ditjen PSDKP

19 Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti di banding total rekomendasi

100%

100%

20 Tingkat kualitas Akuntabilitas kinerja Ditjen. PSDKP

A

A

21 Nilai Integritas Ditjen. PSDKP

6,5

6,75

22 Nilai Inisiatif anti korupsi Ditjen. PSDKP

7,5

7,75

23 Nilai Penerapan RB Ditjen PSDKP

75

80

> 95%

> 95%

8

9

SASARAN STRATEGIS

Pengelolaan anggaran Ditjen. PSDKP yang optimal

24 Persentase penyerapan DIPA


E. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN SDKP Sesuai tugas dan fungsinya, Ditjen. PSDKP bertanggungjawab menyelenggarakan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan 6 [enam] kegiatan, meliputi: 1. Peningkatan operasional pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan; 2. Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan; 3. Peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan; 4. Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas; 5. Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan; 6. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen. PSDKP. Seluruh kegiatan tersebut, diarahkan untuk pencapaian IKU pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pencapaian sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut: 1. Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan. Sasaran kegiatan “Terpantaunya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan pada WPP-NRI secara terintegrasi dan terpenuhinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu”, dengan indikator kinerja kegiatan: a. Jumlah pemenuhan sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegrasi dan akuntabel; b. Persentase pemanfaatan sumber daya kelautan yang dapat dipantau; c. Persentase pemanfaatan sumber daya perikanan yang dapat dipantau; d. Jumlah pemenuhan infrastruktur pengawasan sesuai kebutuhan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu. 2. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Sasaran kegiatan “Meningkatnya kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan dan usaha pengolahan, pemasaran hasil perikanan dan budidaya ikan yang sesuai dengan ketentuan”, dengan indikator kinerja kegiatan : a. Persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah barat; b. Persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah timur; c. Persentase usaha budidaya ikan yang sesuai dengan ketentuan; d. Persentase usaha pengolahan, pemasaran dan pengangkutan hasil perikanan yang sesuai dengan ketentuan; e. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan SDKP.


2

3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sasaran kegiatan “Meningkatnya cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”, dengan indikator kinerja kegiatan : a. Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan ilegal dan/ atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; b. Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan Pencemaran Perairan yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkunganya; c. Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari pemanfaatan wilayah pesisir dan PPK yang ilegal dan/atau merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; d. Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari pemanfaatan jasa kelautan dan sumber daya non hayati yang ilegal dan/atau merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. 4. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas Sasaran kegiatan “Meningkatnya cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari Illegal Fishing”, dengan indikator kinerja kegiatan:

2

a. Persentase cakupan WPP-NRI bagian barat yang terawasi dari illegal fishing; b. Persentase cakupan WPP-NRI bagian timur yang terawasi dari illegal fishing; c. Persentase pemenuhan kebutuhan awak kapal pengawas yang profesional sesuai kualifikasi; d. Persentase kesiapan kapal pengawas untuk melaksanakan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 5. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Sasaran kegiatan “Terselesaikannya tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu yang diukur”, dengan indikator kinerja kegiatan: a. Persentase penyelesaian tindak pidana perikanan yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu; b. Persentase penanganan barang bukti dan awak kapal secara akuntabel; c. Jumlah forum koordinasi antar aparat penegak hukum yang terbentuk/diselenggarakan [Provinsi/Kali]; d. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang dididik dan ditingkatkan kompetensinya [orang]. 6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Ditjen. PSDKP Sasaran kegiatan “Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, pembinaan SDM, fasilitasi penyiapan produk kebijakan publik,

10


pelayanan informasi kepada masyarakat dan dukungan kelancaran pelaksanaan tugas secara terintegrasi dan tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel di lingkungan Ditjen. PSDKP”, dengan indikator kinerja kegiatan : a. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan tepat waktu; b. Laporan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP yang terintegrasi dan tepat waktu dengan data yang akurat; c. Jumlah kerjasama bidang pengawasan SDKP yang dilaksanakan secara terintegrasi; d. Laporan pengelolaan administrasi kepegawaian yang ditetapkan secara akuntabel dan tepat waktu; e. Jumlah pejabat fungsional pengawas perikanan yang berkompeten; f. Calon awak kapal pengawas dan pengawas perikanan yang berkompeten; g. Jumlah kebijakan publik bidang pengawasan SDKP yang diselesaikan [Dokumen]; h. Jasa kegiatan bantuan hukum yang dilaksanakan; i. Juknis dan juklak tata laksana (pelayanan) yang diterbitkan; j. Jumlah publikasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat yang diselesaikan; k. Jumlah laporan keuangan dan BMN secara akuntabel dan tepat waktu; l. Pelayanan penatausahaan, pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga yang dilaksanakan secara akuntabel dan tepat waktu.

F. DUKUNGAN ANGGARAN PENGAWASAN SDKP TAHUN 2013 Untuk pelaksanaan program/kegiatan pengawasan SDKP tahun 2013, Direktorat Ditjen. PSDKP memperoleh dukungan pembiayaan dari APBN pada awalnya sebesar Rp.700.049.000.000; (tujuh ratus miliar empat puluh sembilan juta rupiah), kemudian terjadi revisi dikarenakan adanya pemotongan BBM sebesar Rp.13.534.630.000; serta realokasi tunjangan kinerja sebesar Rp.1.285.725.000;, sehingga pagu anggaran Ditjen. PSDKP sebesar Rp. 549.043.645.000;- (lima ratus empat puluh sembilan miliar empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) meningkat sebesar 3,47% dari alokasi anggaran tahun 2012. Rincian alokasi anggaran pengawasan SDKP tahun 2013 sebagaimana disajikan pada tabel dan ilustrasi berikut. Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Pengawasan SDKP Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2013 No

Satuan Kerja

Alokasi Anggaran (Rp)

(%)

1

Pusat (6 Satker)

405.622.270.000

73,88

2

UPT Pengawasan SDKP (5 Satker)

119.139.690.000

21,70

3

Provinsi (33 Satker)

24.281.685.000

4,42

549.043.645.000

100

Total


11

2

Gambar 2.1 Alokasi Anggaran Pengawasan SDKP Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2013

Alokasi Anggaran (%) 21,70%

4,42%

Pusat (6 Satker) UPT Pengawasan SDKP (5 Satker) Provinsi (33 Satker)

73,88%

2

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Pengawasan SDKP Berdasarkan Kegiatan Tahun 2013 No

Kegiatan

Alokasi Anggaran (Rp.000)

(%)

1

Peningkatan operasional pemeliharaan kapal pengawas

218.997.074

39,89

2

Penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan

18.578.850

3,38

3

Peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan

16.599.260

3,02

4

Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan

30.973.261

5,64

5

Peningkatan operasional pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan dan pengembangan infrastruktur pengawasan

153.575.047

27,97

6

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen. PSDKP

110.320.153

20,09

549.043.645

100

Total

12


Gambar 2.2 Alokasi Anggaran Pengawasan SDKP Berdasarkan Kegiatan Tahun 2013

Alokasi Anggaran (%) 20,09% 39,89%

2

3,38%

27,97% 5,64%

3,02%

Peningkatan Operasional Pemeliharaan Kapal Pengawas Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP


13

2

14


BAB 3

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

3

S

esuai tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal PSDKP bertanggungjawab melaksanakan program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) dengan 6 (enam) kegiatan, meliputi:

1. Peningkatan Operasional Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan; 2. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan; 3. Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan; 4. Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas; 5. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan; 6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP. Pelaksanaan beberapa prioritas program/kegiatan pengawasan SDKP selama tahun 2013 diuraikan sebagai berikut :

BAB 3 - PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

15

A. OPERASIONAL PEMANTAUAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENGAWASAN 1. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan a. Pemantauan Kapal Perikanan Pemantauan pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan melalui implementasi sistem pemantauan kapal perikanan yang diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Setiap kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 GT yang beroperasi di WPP-NRI atau di laut lepas yang akan mengajukan permohonan SIPI atau SIKPI wajib memasang transmiter VMS online. Berdasarkan data integrasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen. PT), jumlah kapal perikanan yang memiliki izin sampai dengan tahun 2013 sebanyak 5.022 unit. Dari jumlah tersebut jumlah kapal perikanan yang telah dipasang transmiter VMS on line sebanyak 3,758 unit. Berdasrkan hasil pemantauan terhadap tingkat keaktifan transmiter kapal perikanan yang teregister terdaftar di Pusat Pemantauan (Fishing Monitoring Centre) Ditjen. PSDKP diperoleh data transmiter aktif sebanyak 1,792 unit (47.68%) dan transmiter tidak aktif sebanyak 1,966 unit (52.32%).

3

Rekapitulasi tingkat keaktifan transmiter VMS tahun 2013 disajikan pada tabel-tabel berikut. Tabel 3.1 Tingkat Keaktifan Transmitter tahun 2013 KEAKTIFAN BULAN

16

JUMLAH TRANSMITER

AKTIF

TIDAK AKTIF

(UNIT)

(UNIT)

%

(UNIT)

%

Januari

2,905

1,503

51.74

1,402

48.26

Pebruari

2,955

1,535

51.95

1,420

48.05

Maret

2,976

1,587

53.33

1,389

46.67

April

3,007

1,805

60.03

1,202

39.97

Mei

3,025

1,543

51.01

1,482

48.99

Juni

3,054

1,347

44.11

1,707

55.89

Juli

3,127

1,940

62.04

1,187

37.96

Agustus

3,234

1,473

45.55

1,761

54.45

September

3,426

1,580

46.12

1,846

53.88

Oktober

3,585

1,662

46.36

1,923

53.64

Nopember

3,685

2,510

68.11

1,175

31.89

Desember

3,758

1,792

47.68

1,966

52.32


Penyebab ketidak aktifan transmitter VMS on line pada kapal perikanan, dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: kapal dalam perbaikan tahunan (docking, kapal dalam kondisi rusak, dan sengaja tidak mengaktifkan. b. Analisis Hasil Pemantauan VMS Berdasarkan hasil analisis pergerakan operasional kapal perikanan yang telah memasang dan mengaktifkan transmitter VMS, diperoleh data indikasi pelanggaran operasional kapal-kapal perikanan seperti yang disajikan pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Rekapitulasi Analisis Hasil Pemantauan Kapal Perikanan Yang Mengaktifkan Transmiter VMS Tahun 2013 NO

INDIKASI PELANGGARAN

JUMLAH

1

Melanggar Fishing Ground

116

2

Territorial

87

3

Membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri

4

4

Alih Muat

28

5

Tidak masuk pelabuhan check point

7

6

Transhipment dan Territorial

2

TOTAL

244

Terhadap perusahaan/pemilik kapal perikanan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dilakukan tindakan dengan memberikan Surat Pemberitahuan. Apabila Surat Pemberitahuan tidak diindahkan, maka diberikan Surat Peringatan-I, Surat PeringatanII, dan Surat Peringatan-III. Selanjutnya, apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan, Ditjen. PSDKP akan memberikan sanksi berupa pembekuan SKAT, kemudian menginformasikannya ke Ditjen Perikanan Tangkap dan Pengawas Perikanan. Tahun 2013, Ditjen. PSDKP merekomendasikan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap untuk memberikan sanksi terhadap 38 kapal perikanan, dan 1 kapal diberikan Surat Peringatan-I, serta 5 kapal dibekukan izinnya. 2. Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Pada tahun 2013 objek pemantauan sumber daya kelautan diprioritaskan pada 3 (tiga) objek pantauan, meliputi: (1) pemanfaatan terumbu karang, (2) pemanfaatan mangrove, dan (3) pencemaran perairan. Dalam rangka pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan, selama tahun 2013 telah dilakukan beberapa kegiatan : a. Pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan di 30 wilayah kerja UPT/Satker Pengawasan SDKP yang terletak di WPP-NRI 711, 712, 713 dan 715, yaitu: Jakarta, Bitung, Pontianak, Kejawanan, Tegalsari, Juwana, Surabaya, Benoa, Banjarmasin, Batam,


17

3

Sungailiat, Tanjungpinang, Tanjungpandan, Sorong, Ternate, Karangantu, Brondong, Bawean, Pulau Kijang, Fak-fak, Pekalongan, Batang, Pengambengan, Labuan Lombok, Larantuka, Makassar, Gorontalo, Lempasing, Bacan dan Avona. Hasil kegiatan pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan berupa penyediaan data dan informasi potensi dan sebaran yang ada di wilayah pantauan sebagai pendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan oleh direktorat teknis terkait. b. Penyusunan Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, yang telah dtetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 01/PER.DJPSDKP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan. 3. Pengembangan Sistem Pemantauan SDKP a. Pengembangan Integrated Surveillance System (ISS) Dalam rangka meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan atas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengembangan ISS, telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 382/DJ-PSDKP/2013 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System) Tahun 2013. Keanggotaan Tim POKJA ISS terdiri atas perwakilan dari 17 instansi anggota Tim POKJA ISS, yaitu BAKORKAMLA, BIG, BASARNAS, BAPPENAS, BPPT, TNI AL (SOPS, DISKOMLEKAL, DISINFOLAHTAL, SRENAL), TNI AU (SOPS dan DISLITBANGAU), POLRI (POLAIR dan POLUD), KEMENHUB (Dit. KPLP, Ditjen. HUBLA), KEMHAN (Ditjen. POTHAN dan BALITBANG), KEMENKEU (Ditjen. Bea dan Cukai), KEMLU, KEMENRISTEK, KKP (PSDKP dan BALITBANG), LAPAN, LIPI (P2O dan PPET) dan LEMSANEG.

3

Selama tahun 2013, telah dilaksanakan serangaian pertemuan Tim POKJA guna membahas implementasi ISS dalam pengawasan SDKP. Dari hasil pertemuan tersebut telah dirumuskan alternatif implementasi ISS, sebagai berikut: 1) Alternatif I (Jangka Panjang). Idealnya operasi pengawasan laut dilakukan oleh badan tersendiri dengan kewenangan pada seluruh sektor kegiatan di laut, kecuali TNI AL yang memiliki fungsi pertahanan. Dalam konsep ini, seluruh aset pengawasan diintegrasikan dan digerakkan oleh satu komando. Untuk mewujudkan alternatif ini, perlu disediakan payung hukum yang kuat, karena saat ini masing-masing instansi memiliki tugas dan tanggungjawab sesuai amanat undang-undang yang dikawalnya.

18


2) Alternatif II (Jangka Menengah). Kewenangan dan aset pengawasan masih melekat pada masing-masing instansi. Integrasi hanya dilakukan terhadap data dan informasi masing-masing instansi dalam suatu data center yang diawaki oleh administrator dari perwakilan instansi. Selanjutnya data digunakan untuk mendukung operasi masing-masing instansi sesuai kebutuhan. 3) Alternatif III (jangka Pendek). Berupa pertukaran data (data exchange) antar instansi untuk keperluan operasi pengawasan SDKP. Dalam konsep ini masingmasing instansi dapat melakukan pertukaran data yang dimiliki (bukan bersifat rahasia) dengan data dari instansi lainnya yang diperlukan. b) Pengembangan Perangkat Pemantauan Sumber Daya Kelautan Dalam rangka mengoptimalkan pemantauan sumber daya kelautan, telah dikembangkan 6 (enam) unit perangkat pemantauan kualitas air secara online yang mampu mendeteksi dini terjadinya pencemaran kualitas air dengan 8 (delapan) parameter, yaitu: temperature, conductivity, salinity, pH, Dissolved Oxygen (DO), Total Dissolved Solids (TDS), specific gravity dan turbidity. Untuk mendukung pengembangan perangkat tersebut, pada tahun 2013, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dan identifikasi perangkat pemantauan sumber daya kelautan, pelatihan penggunaan dan perawatan perangkat pemantauan, serta uji coba perangkat pemantauan kualitas air. c. Pembangunan Regional Monitoring Center (RMC) VMS di Daerah Pembangunan Regional Monitoring Center (RMC) VMS bertujuan untuk meningkatkan pemantauan kapal perikanan yang berpangkalan dan beroperasi di wilayah kerja UPT PSDKP. Pada tahun 2013, telah dilakukan instalasi sistem RMC di 2 (dua) lokasi yaitu Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk wilayah timur dan Stasiun Pengawasan SDKP Belawan untuk wilayah barat. Untuk mendukung operasional sistem RMC VMS tersebut, telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan terhadap operator dari Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dan Pangkalan Pengawasan SDKP Belawan. Sistem ini diharapkan dapat terimplementasi di tahun 2014. 4. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP a. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP Selama tahun 2013, dalam rangka perencanaan pengembangan infrastruktur pengawasan SDKP telah dilakukan kegiatan Pembuatan Masterplan dan DED UPT/ Satker Pengawasan dan Penyempurnaan SOP Pembangunan Infrastruktur Pengawasan dengan rincian sebagai berikut: 1) Pekerjaan Penyusunan Masterplan dan Detail Engineering Desain (DED) Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta;


19

3

2) Pekerjaan Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) UPT/Satker Pengawasan SDKP dan Pos Pengawasan SDKP, meliputi: a) Satker Pengawasan SDKP Kendari-Sulawesi Tenggara; b) Pos Pengawasan SDKP Baubau-Sulawesi Tenggara; c) Pos Pengawasan SDKP Wakatobi-Sulawesi Tenggara; d) Kabupaten Sidoarjo – Jawa Timur (Kantor Satker PSDKP Surabaya); e) Satker PSDKP Lampulo – Nanggroe Aceh Darusalam; f ) Satker PSDKP Kijang – Kep. Riau; g) Satker PSDKP Labuhan Lombok – NTB; h) Pos PSDKP Idi - Nanggroe Aceh Darusalam; i) Pos PSDKP Pangkalanbun – Kalimantan Tengah; j) Pos PSDKP Banggai Kepulauan – Sulawesi Tengah; k) Pos PSDKP Air Bangis – Sumatera Barat; l) Satker PSDKP Banyuwangi – Jawa Timur; m) Satker PSDKP Surabaya – Jawa Timur; n) Satker PSDKP Cilacap – Jawa Tengah.

3

b. Pembangunan Kapal Pengawas Kapal pengawas difungsikan untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2013, Ditjen. PSDKP telah membangun 1 (satu) unit Kapal Pengawas Perikanan ukuran 30 m terbuat dari alumunium (KP. HIU 011) dan 1 (satu) unit berukuran 42 m terbuat dari baja dan alumunium (HIU MACAN TUTUL 002) dengan pendanaan bersumber dari APBN. Sampai dengan tahun 2013, Ditjen. PSKDP telah memiliki 27 unit Kapal Pengawas Perikanan dengan berbagai ukuran seperti dapat dilihat pada Tabel 3.3.

KAPAL PENGAWAS HIU MACAN

20


KAPAL PENGAWAS HIU MACAN TUTUL

Tabel 3.3 Daftar Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP NO

NAMA KAPAL

UKURAN

BAHAN

1

KP. BARRACUDA 001

17

FIBER

2

KP. BARRACUDA 002

17

FIBER

3

KP. HIU 001

28

FIBER

4

KP. HIU 002

28

FIBER

5

KP. HIU 003

28

FIBER

6

KP. HIU 004

28

FIBER

7

KP. HIU 005

28

FIBER

8

KP. HIU 006

28

FIBER

9

KP. HIU 007

28

FIBER

10

KP. HIU 008

28

FIBER

11

KP. HIU 009

28

FIBER

12

KP. HIU 010

28

FIBER

13

KP. HIU 011

30

ALUMUNIUM

14

KP. HIU MACAN 001

36

FIBER

15

KP. HIU MACAN 002

36

FIBER

16

KP. HIU MACAN 003

36

BAJA

17

KP. HIU MACAN 004

36

BAJA

18

KP. HIU MACAN 005

36

BAJA

19

KP. HIU MACAN 006

36

BAJA

20

KP. TODAK 001

18

FIBER

21

KP. TODAK 002

18

FIBER

22

KP. TAKALAMUNGAN

23

FIBER

23

KP. PADAIDO

23

FIBER

24

KP. HIU MACAN TUTUL 001

42

BAJA + ALUMUNIUM

25

AKAR BAHAR 001

14

FIBER

26

KP. PAUS 001

42

BAJA

27


42

BAJA+ ALUMUNIUM

3

Untuk meningkatkan pengawasan kapal perikanan di laut, selain dari APBN, Ditjen. PSDKP telah mengupayakan pembangunan kapal pengawas melalui Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI), yang pendanaannya bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN). Pada bulan November 2013, telah dilakukan peletakan lunas kapal (keel laying) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tanda dimulainya pekerjaan pembangunan 4 (empat) unit kapal SKIPI ukuran 60 m terbuat dari baja dan alumunium, yang direncanakan akan selesai pada tahun 2015.


21

c. Pembangunan Speedboat Pengawasan Untuk mendukung pelaksanaan operasional pengawasan SDKP di UPT Ditjen. PSDKP dan Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 Ditjen. PSDKP telah membangun Speedboat Pengawasan ukuran 12 m sebanyak 10 unit untuk dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Satuan Kerja Pengawasan SDKP. Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2013, jumlah Speedboat Pengawasan SDKP sebanyak 86 unit, karena terdapat penghapusan 3 (tiga) unit speedboat, maka total keseluruhan speedboat pengawasan menjadi 83 unit. Rincian jumlah, jenis dan alokasi penempatan Speedboat Pengawasan SDKP tahun 2013 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4 Speedboat Pengawasan SDKP Hasil Pengadaan Tahun 2013

3

NAMA SPEEDBOAT

NO

JENIS SPEEDBOAT DAN PENEMPATANNYA

1

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Diskanlut Kab. Badung

Napoleon 19

2

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Diskanlut Kab. Batubara

Napoleon 20

3

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Diskanlut Prov. Jambi

Napoleon 21

4

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Diskanlut Diskanlut Kab. Nias Selatan

Napoleon 22

5

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Diskanlut Kab. Banggai

Napoleon 23

6

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Diskanlut Prov. NTT

Napoleon 24

7

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Satker PSDKP Labuhan Lombok

Napoleon 25

8

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Satker PSDKP Batam

Napoleon 26

9

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Satker PSDKP Tarempa

Napoleon 27

10

Speedboat pengawas FRP in board engine 12 meter ditempatkan di Satker PSDKP Lampulo

Napoleon 28

d. Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP Pada tahun 2013, telah dibangun sejumlah prasarana pengawasan yang dialokasikan pada 5 (lima) UPT Pengawasan SDKP, yaitu: Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta; Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung; Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak; Stasiun Pengwasan SDKP Belawan dan Stasiun Pengawasan SDKP Tual. Rincian pembangunan prasarana pengawasan selama tahun 2013 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.5.

22


Tabel 3.5 Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP Tahun 2013 NO UPT PENGAWASAN SDKP

PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAWASAN

1

Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta

- Tahap II Kantor Pangkalan PSDKP Jakarta - Kantor Satker PSDKP Probolinggo - Gudang Barang Bukti Satker PSDKP Brondong

2

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung

- - - -

Renovasi Mess ABK Satker PSDKP Gorontalo Pemagaran Kantor Satker PSDKP Dagho dan Gorontalo Renovasi Jembatan dan Tiang Pos PSDKP Sebatik Pekerjaan Talud dan Drainase, Ruang Perlengkapan Pangkalan Bitung - Bangunan Pembinaan Mental dan Rohani ABK & Para Pegawai Pangkalan PSDKP Bitung - Pos PSDKP di Bau Bau dan Wakatobi

3

Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak

- Kantor dan Gudang Barang Bukti reservoir air, sumur bor, jalan lingkungan, gerbang dan drainase - Mess Operator, garasi mobil, pagar dan drainase Pos PSDKP Entikong - Kantor Satker PSDKP Moro - Jalan Lingkungan Satker PSDKP Tarempa dan Pos PSDKP Entikong

4

Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

- Bangunan Perwira Stasiun PSDKP Belawan - Kantor Pelayanan Terpadu Terpadu Stasiun PSDKP Belawan - Rehab Bangunan ABK Stasiun PSDKP Belawan - Penampungan Sementara ABK Non Yustisia Stasiun PSDKP Belawan - Mess Operator Satker PSDKP Tanjungpandan dan Tanjung Balai Asahan - Bangunan Perwira Satker PSDKP Bungus

5

Stasiun Pengawasan SDKP Tual - Pagar dan Drainase Stasiun PSDKP Tual - Pagar Satker PSDKP Fakfak

B. OPERASIONAL PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN 1. Pengawasan Penangkapan Ikan a. Operasi Ketaatan Kapal di Pelabuhan (Penerapan HPK dan SLO) Operasi ketaatan kapal di pelabuhan ditujukan untuk mengetahui dan mengoptimalkan ketaatan kapal perikanan melalui penerapan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO). Hasil monitoring dan evaluasi terhadap tingkat ketaatan kapal perikanan selama kurun waktu tahun 2013, dapat dilihat pada Tabel 3.6.


23

3

Tabel 3.6 Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Tingkat Ketaatan Kapal Perikanan Tahun 2013 NO

LOKASI

HPK KEDATANGAN

HPK KEBERANGKATAN

JUMLAH SLO YANG TINGKAT KELAIKAN DITERBITKAN KAPAL (%) (LEMBAR)

1

Wilayah Barat

95.260

126.439

122.750

97,08

2

Wilayah Timur

60.227

60.702

60.228

99,20

155.487

187.141

182.978

97,78

JUMLAH

Dari Tabel 3.6, dapat dilihat bahwa jumlah HPK kedatangan lebih sedikit dari pada jumlah HPK Keberangkatan. Hal ini menunjukkan masih relatif rendahnya tingkat kesadaran nelayan untuk melaporkan kedatangannya di pelabuhan pangkalan. Terkait dengan hal ini Ditjen. PSDKP terus berupaya meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam hal ketaatan kapal perikanan dengan memberikan teguran. Disamping itu juga dilakukan peningkatan pembinaan teknis penerapan HPK dan SLO bagi para pengawas perikanan.

3

b. Monitoring dan Evaluasi Hasil Verifikasi Kapal Perikanan di Wilayah Barat dan Timur Verifikasi merupakan kegiatan untuk meneliti kebenaran dari dokumen maupun suatu kegiatan yang dilakukan. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen-dokumen kapal perikanan kemudian dilakukan identifikasi, pencatatan, dan evaluasi setelah dilakukan analisa melalui ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perikanan, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang mendukung kegiatan verifikasi ini. Pelaksanaan verifikasi di wilayah barat tahun 2013 dilakukan pada Kapal perikanan asal luar negeri di 5 (lima) lokasi meliputi: Batam, Benoa, Jakarta, Moro, Tanjung Pinang. Sedangkan untuk wilayah timur dilakukan terhadap 760 unit kapal perikanan Indoensia yang tersebar pada 6 (enam) lokasi meliputi: Bitung-Sulawesi Utara; SorongPapua Barat, Timika-Papua, Merauke-Papua, Wanam-Papua, Ambon-Maluku, dan Benjina-Maluku. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kapal perikanan tersebut, ditemukan beberapa fakta sebagai berikut: 1) Masih terdapat kapal perikanan berbendera Indonesia yang menggunakan Tenaga Kerja Asing. 2) Masih terdapat kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran di bidang perikanan antara lain: transhipment di daerah penangkapan, membawa hasil tangkapan langsung ke luar negeri; melakukan penangkapan ikan di daerah terlarangnya (perairan teritorial), dan mematikan transmitter VMS.

24


3) Ditemukan hasil tangkapan yang didaratkan hanya masuk ruang penyimpanan (cold storage), setelah itu diekspor dengan kapal pengangkut ikan asing (charter) dalam bentuk ikan beku utuh tanpa melalui pengolahan lebih lanjut. 4) Masih ditemukan kapal perikanan yang waktu operasional di lautnya tidak sebanding dengan ukuran kapal dan hasil tangkapan yang diperoleh. c. Klarifikasi Pengawasan Melalui tracking Vessel Monitoring System (VMS) Klarifikasi merupakan kegiatan untuk mencari kebenaran antara lembar data VMS (traking VMS) dengan kondisi real di lapangan. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pencegahan kegiatan illegal fishing dan untuk mengetahui pola operasi kapal perikanan. Kegiatan klarifikasi terhadap tracking VMS menggunakan beberapa tahapan antara lain identifikasi, pencatatan serta analisa dan evaluasi. Adapun data dasar sebagai bahan klarifikasi bersumber dari Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP yang disampaikan secara berkala. Berdasarkan tracking VMS selama tahun 2013, telah terjadi 253 pelanggaran perikanan yang terdiri dari pelanggaran penangkapan ikan di wilayah perairan teritorial sebanyak 81 pelanggaran (32,02%), pelanggaran penangkapan ikan di laut lepas sebanyak 80 pelanggaran (31,62%), pelanggaran daerah penangkapan (antar WPP-NRI) terjadi sebanyak 42 pelanggaran (16,60%), indikasi transhipment tercatat sebanyak 33 pelanggaran (13,04%), pelanggaran kapal pengangkut ikan budidaya yang tidak memasuki Pelabuhan Check Point terakhir sebanyak 8 pelanggaran (3,16%), pelanggaran menon-aktifkan transmitter sebanyak 6 pelanggaran (2,37%) dan pelanggaran membawa hasil tangkapan langsung ke Luar Negeri sebanyak 3 (tiga) pelanggaran (1,19%). Selama tahun 2013, Ditjen. PSDKP telah merekomendasikan pemberian sanksi administrasi untuk 39 Kapal Perikanan kepada Ditjen. Perikanan Tangkap. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 Kapal telah diberikan sanksi administrasi oleh Ditjen. Perikanan Tangkap. d. Sosialisasi Pengawasan Industrialisasi Perikanan

Penangkapan

Ikan

di

Lokasi

Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha perikanan terhadap peraturan dan ketentuan di bidang perikanan. Di samping itu melalui pelaksanaan sosialisasi diharapkan terjalin komunikasi dan diskusi yang intensif antara pemangku kebijakan di pusat dan daerah terkait sinergitas kegiatan pembangunan bidang penangkapan ikan. Kegiatan sosialisasi telah diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Dinas KP Provinsi Sulut, Dinas KP Kota Bitung, LPPMHP, Karantina Ikan, Polair, TNI-AL, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung dan pelaku usaha perikanan.


25

3

2. Pengawasan Usaha Budidaya Ikan Pengawasan usaha budidaya ikan bertujuan untuk memastikan bahwa usaha budidaya perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pada tahun 2013, dalam rangka pengawasan usaha budidaya ikan telah dilakukan beberapa kegiatan sebagai berikut : a. Pembinaan teknis pengawasan usaha budidaya ikan di 17 lokasi yaitu: Tarakan (Kalimantan-Timur), Banjarmasin (Kalimantan-Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Lampung, Batam(Kep.Riau), Sorong (Papua-Barat), Padang (Sumatera Barat), Jawa Barat(Subang, Bandung), Jawa Tengah (Boyolali, Pekalongan, Kendal, Pati), Pandeglang, Banten, dan Jawa Timur (Probolinggo, Pasuruan). b. Kegiatan identifikasi dan verifikasi usaha budidaya dilaksanakan di 8 (delapan) Provinsi, yaitu: Jawa Timur (Malang), Jawa Tengah (Kendal, Purwokerto, Klaten), Jawa Barat (Subang), Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara (Medan), Maluku Utara (Ternate), Sulawesi Selatan (Makassar), Maluku (Ambon). Identifikasi dan verifikasi pengawasan usaha budidaya perikanan terhadap pengusaha/ pelaku usaha budidaya sebanyak 51 unit usaha dengan hasil sebagai berikut : 1) Unit usaha yang memiliki perizinan (SIUP/IUP) sebanyak 19 unit, 2) Unit usaha yang terdaftar di Dinas Kelautan Perikanan sebanyak 29 unit, dan 3) Unit usaha yang tidak memiliki izin (SIUP/IUP) sebanyak 3 (tiga) unit.

3

c. Uji petik pengawasan peredaran obat dan pakan ikan lanjutan di 11 lokasi yaitu: Provinsi Nusa Tenggara Barat; Sulawesi Selatan; Sulawesi Tenggara; Jawa Barat; Sumatera Selatan; Jawa Tengah; Kalimantan Timur; Jambi; Jawa Timur; Provinsi Banten; Kepulauan Riau; Maluku. Berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan :

26

-

Adanya Distributor, Depo/Toko obat ikan yang belum mempunyai izin usaha sebagai distributor, depo/toko obat ikan sesuai Permen KP No.PER.15/MEN/2007 tentang persyaratan dan tata cara penerbitan izin usaha obat ikan;

-

Adanya penggunaan dan peredaran Pakan ikan yang belum terdaftar di KKP sebagaimana diatur dalam Permen KP No.PER.02/MEN/2010 tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;

-

Ditemukannya obat ikan impor yang masuk dan beredar secara bebas diantaranya Vitamin C Produk Fishery Form Countial-Sinjia Chuang;

-

Pada umumnya di beberapa toko obat masih menjual anti biotik jenis Inrofloxs 12 dan 25 yang dilarang penggunaannya;

-

Pelaku usaha budidaya masih ada yang menggunakan obat ikan yang tidak tercantum dalam Buku Index Obat yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti penggunaan insektisida (mencampurkan beberapa insektisida) untuk membunuh hama sebelum benih ikan ditebarkan ke dalam kolam dan penggunaan hormon yang berbahaya bagi kesehatan manusia.


d. Sosialisasi dan Implementasi pengawasan usaha budidaya di 3 (tiga) lokasi industrialisasi perikanan yaitu : Kab. Takalar- Provinsi Sulawesi Selatan, Kab. Banjarbaru, Kab. Lamongan. e. Pertemuan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka optimalisasi pengawasan budidaya. Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Takalar dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari pelaku usaha budidaya ikan, perusahaan pakan dan obat ikan, BPOM, Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (ABMI), dan Perusahaan Pembudidaya Ikan. 3. Pengawasan Usaha Pengolahan, Pemasaran, dan Pengangkutan Hasil Perikanan Selama tahun 2013, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pengawasan usaha pengolahan, pemasaran, dan pengangkutan hasil perikanan, sebagai berikut: a. Evaluasi hasil identifikasi dan verifikasi pengawasan usaha pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di 47 unit usaha pengolahan dilakukan di 9 (sembilan) Lokasi meliputi: Cirebon, Banten, Karawang, Pelabuhan Ratu, Tegal, Sorong, Lombok, Bitung dan Tarakan. Verifikasi dilakukan terhadap: Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP/HACCP); Sertifikat Kesehatan Ikan (SKI); Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI); asal bahan baku; kapasitas terpasang; data kapal; Kemitraan/kerjasama dengan perusahaan penangkapan ikan; produksi dan pemasaran; dan surat ijin pemasukan hasil perikanan. Dari hasil verifikasi tersebut masih ditemukan pelanggaran ketidaksesuaian dokumen yang dilakukan oleh UPI, sehingga perlu adanya peningkatan koordinasi antar unit Eselon I lingkup KKP dan instansi terkait lainnya. b. Pembinaan pengawasan usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan dilaksanakan di 19 lokasi yaitu: Satker PSDKP Benoa Bali, Pos PSDKP Tarakan, Satker PSDKP Kendari, Satker PSDKP Padang, Satker PSDKP Bengkulu, Satker PSDKP Pekalongan, Satker PSDKP Aceh/Lampulo, Satker PSDKP Pati/Juwana, Satker PSDKP Cirebon, Pos PSDKP Blanakan, Satker PSDKP Surabaya, Stasiun PSDKP Belawan Medan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bandung, Pos PSDKP Entikong, Pangkalan PSDKP Bitung, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Banten. c. Evaluasi hasil pengawasan usaha pengolahan ikan skala kecil di 20 lokasi yaitu : Cirebon (kejawanan), Bali, Mamuju, Pelabuhan Ratu, Banten, Medan, Blanakan, Surabaya/ Pasuruan, Karangantu, Karangsong, Gresik, Pontianak, Bogor, Jakarta, Cirebon, Karawang. Dari hasil pengujian terhadap 441 sampel diperoleh hasil 17 (3.85%) positif mengandung formalin, 424 (96.15%) sample negatif tidak mengandung formalin. d. Pengawasan ekspor impor hasil perikanan yaitu pemeriksaan keluar masuk hasil perikanan yang berkoordinasi dengan BKIPMKP, Ditjen P2HP, Pelabuhan Perikanan dan Dinas Perikanan. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Health Certificate (HC), Sertifikat Pelepasan, Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), Surat Ijin pemasukan hasil


27

3

perikanan, jenis dan jumlah ikan. Sasaran pengawasan ekspor impor hasil perikanan adalah tempat lalu lintas keluar masuk hasil perikanan di 12 lokasi, yaitu : Pontianak, Bogor, Banten, Makassar, Sorong, Tegal, Pekalongan, Bitung, Jambi, Entikong, Lampung dan Pelabuhan Ratu. e. Sosialisasi pengawasan usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran di lokasi industrialisasi di Medan (Sumatera Utara) dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang. Dari hasil pengawasan bidang ekspor dan impor hasil perikanan masih ditemukan adanya ikan segar dan produk perikanan yang beredar di pasar tradisional yang berasal dari kegiatan importasi ikan yang tidak sesuai ketentuan (illegal) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 Hasil Pengawasan Importasi Ikan Tahun 2013 KOTA/UPI

3

JAKARTA: (1) PT. Intimas, (2) PT. Duta Putra Perkasa Pratama, (3) P. 99 Jaya, (4) PT. Silver Star, (5) PT. Bintang Megah Anugerah, (6) PT. Benua Agri Sejahtera, (7) PT. Cenhong Fisherindo, (8) Koperasi Komira, (9) CV. Gema

HASIL PEMERIKSAAN Ikan impor dari 80% UPI tidak dilengkapi dengan Sertifikat Pelepasan dan Sertifikat Uji Laboratorium atas kandungan bahan kimia berbahaya (formalin dan H2SO4) dari Stasiun Karantina Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

SURABAYA: (1) PT. Kelola Mina Laut, (2) PT. Indu Manis, (3) PT. SK Foods Indonesia, (4) PT. Samudera Kencana Mina, dan (5) PT. Bumi Menara Internusa

TINDAKAN Pangkalan PSDKP Jakarta bekerjasama dengan POLAIR melakukan Penyegelan Gudang Ikan

Terdapat perusahaan yang melakukan bongkar dan peredaran ikan, sebelum diterbitkannya sertifikat pelepasan dari BANYUWANGI: (1) PT. Avila Prima, (2) CV. Stasiun Karantina Ikan Manunggal Prima, (3) PT. Istana Cipta Sembada, dan (4) PT. Windo Blambangan Sejati

Berita Acara Pemeriksaan ditemukan 190 ton ikan positif mengandung formalin di gudang milik PT. Benua Agri Sejahtera di Muara Baru – Jakarta

Bandara Soekarno Hatta: (1) PT. Gita Putra Abadi, (2) PT. Mitra Buana raya, (3) P.T Libra Food Service, (4) PT. Global Sarana Perkasa, (5) PT. Matsuya Graha Trikencana, (6) PT. Indoboga Jaya Makmur.

Diduga melakukan impor ikan illegal; Total ikan impor oleh ke 6 perusahaan 21.932 kg

Telah dilakukan pemanggilan dan BAP untuk klarifikasi

PALEMBANG: (1) CV. 99 Jaya, (2) CV. Lima 1. Diduga melakukan Bersaudara, (3) UD. Cahaya Illahi, (4) Tedy impor ikan illegal (jenis ikan : Tongkol, sarden, salem); 2. Ditemukan adanya kandungan formalin

Telah dilakukan pemanggilan dan BAP untuk klarifikasi

28


KOTA/UPI

HASIL PEMERIKSAAN

TINDAKAN

BELAWAN: (1) PT. Agung Sumatera Samudera, Total Import dari (2) PT. Toba Surimi Industries, (3) Anugrah Januari–November 2011 Semesta Perkasa, (4) Selat malaka Frozen, CV. = 7.683.122 kg Soon Ho, (5) PD. Anugerah Alam, (6) CV. Rezeki Kita, (7) PT. Medan Tropical Canning dan Frozen, (8) PT. Agung Lestari Jaya.

Tidak ada pelanggaran

Pontianak, Entikong dan Pemangkat

Pemusnahan barang bukti ikan impor illegal berformalin di wilayah kerja Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak - 26 Oktober 2011

Tahun 2010 = 28 ton, Tahun 2011 = 7 ton

Belawan : PT. TOBA SURIMI INDUSTRIES, PD. Tahun 2013 = 4000 Ton ANUGERAH ALAM, PT. Soon Ho, PT. Agung Lokasi Pelabuhan Sumatera Samudera Abadi, PT.Golden Cup Belawan Seafood, PT.Karya Agung Lestari, PT Rezeki Kita, CV.Lautan Mas

Telah dilakukan identifikasi dan dilakukan pengawasan dengan hasil perusahaan melakukan impor sesuai aturan.

Jakarta : PT. Benua Agri Sejahtera, CV. Libra Food Service, PT. Varia Niaga Nusantara, PT. Starocean, PT. Nuansa Guna Utama, PT. Indomaguro Tunas Unggul, PT. Masuya Graha Trikencana, PT. Indoboga Jaya Makmur, PT. Wirontono Baru, PT. Nuansa Alam Abadi, CV. Surya Cemerlang Abadi, PT. Garlic Bina Mada, PT. Navy Arsa Sejahtera, PT. Anugrah Maritim Sentosa, PT. Intransindo, PT. JNK Matgim, PT. Arta Mina Tama, PT. Dua Putra Perkasa Pratama, CV. Gema Andika Pratama, PT. Intimas Surya, PT. Karya Cipta Bayu Minapratama, CV. Victory Frienciple, PT. Ruangan Pendingin Indonesia, PT. Dharma Samudera Fishing Industries, PT. Grand Multi Chemicals, CV. Libra Food Service, Dutch Embassy In Indonesia, PT. Fishindo Citra Samudra, PT. Sukanda Djaya, PT. Indoguna Utama, PT. Oceanica Megah Utama, PT. Awindo Internasional, PT. Natural Nutrisi Global, PT. Bonecom, PT. Lion Wings, PT. Sriboga Magurame Indonesia, PT. Koin Bumi, PT. Palito Nusantara, Koperasi Mina Rizki Abadi, CV. Cahaya Karya Indah, PT. Tridaya Eramina Bahari, PT. Gita Putra Abadi, CV. Dua Putera, PT. Hong 777, PT. Ki-Antaka Rasa, PT. Pahala Bahari Nusantara, PT. Sukanda Djaya, PT. Indofresh, Koperasi Perikanan Mina Jaya, PT. Tribuana Indoraya.

Telah dilakukan identifikasi dan dilakukan pengawasan dengan hasil perusahaan melakukan impor sesuai aturan.

Tahun 2013 = 11.269 Ton Lokasi Pelabuhan Jakarta 43 Perusahaan menggunakan sarana angkut berupa Kapal Laut dan 12 Perusahaan menggunakan sarana angkut Pesawat Udara.


29

3

4. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Kegiatan Pembinaan Pokmaswas dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan kepada Pokmaswas. Selama tahun 2013 telah dilakukan pembinaan secara intensif terhadap 1.125 Pokmaswas yang tersebar di 33 Provinsi dari 2.195 POKMASWAS yang telah terbentuk. Pembinaan tersebut dilakukan antara lain melalui: a. Fasilitasi pembentukan POKMASWAS dengan membuat Kartu POKMASWAS dan memberikan bantuan perlengkapan sarana pengawasan bagi POKMASWAS, seperti: Alat komunikasi, Handy Talky, Kamera, Teropong/Binocular. b. Sosialisasi dan bimbingan teknis untuk penguatan POKMASWAS. c. Evaluasi dan seleksi terhadap 18 POKMASWAS. Dari hasil evaluasi dan selesksi tersebut, telah terpilih pemenang POKMASWAS tingkat nasional yaitu: 3 (tiga) pokmaswas di bidang penangkapan Ikan dan 3 (tiga) pokmaswas di bidang pelestarian sumber daya perairan. Kepada POKMASWAS pemenang kemudian diberikan penghargaan Adibakti Mina Bahari Bidang Pengawasan SDKP. Tabel 3.8 Daftar Pemenang Evaluasi Pokmaswas Tingkat Nasional 2013

3

NO

NAMA POKMASWAS

ALAMAT

KETERANGAN

Bidang Penangkapan Ikan 1

Bajak Laut

Desa Tokke, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Juara I

2

Segara Madu

Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Juara II

3

Maju Bersama

Desa Tampakang, Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

Juara III

Bidang Pelestarian Sumber Daya Perairan

30

1

Genteng Nusantara

Desa Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.

Juara I

2

Tunas Harapan

Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur.

Juara II

3

Cinta Bahari

Desa Carocok Anau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.


Juara III

C. OPERASIONAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN 1. Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi Perairan Selama Tahun 2013, pengawasan ekosistem perairan dan kawasan konservasi telah dilaksanakan di 18 lokasi, yaitu : Tanjung Pinang, Sungailiat, Banjarmasin, Tanjung Balai Karimun, Karangsong, Kejawanan, Surabaya, Tanjung Pandan, Ternate, Sorong, Banggai Kepulauan, Gorontalo, Pekalongan, Juwana, Makassar, Batang, Kepulauan Selayar, dan Tual. Hasil pengawasan ekosistem perairan dan wilayah konservasi perairan dapat dilihat pada Lampiran 1. 2. Pengawasan Pecemaran Perairan Selama tahun 2013, pengawasan pencemaran perairan telah dilaksanakan di 15 lokasi, yaitu: Banyuwangi, Surabaya, Cilacap, Juwana, Pekalongan, Batang, Cirebon, Lampung, Jambi, DKI Jakarta, Banjarmasin, Bitung, Makassar, Benoa, Nusa Tenggara Barat Hasil pengawasan pencemaran perairan seperti yang disajikan pada Lampiran 2. 3. Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil Selama tahun 2013, pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil telah dilaksanakan di 15 lokasi, yaitu: Juwana, Tanjung Pandan, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Seribu, Bitung, Kotabaru, Kejawanan, Benoa, Palabuhan Ratu, Selayar, Ranai Natuna, Ternate, Surabaya, Tanjung Pinang, dan Gorontalo. Hasil pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti pada Lampiran 3. 4. Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati Selama tahun 2013, pengawasan jasa kelautan dan sumber daya nonhayati telah dilaksanakan di 15 lokasi, yaitu: Batam, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pandan, Sungailiat, Karangantu, Juwana, Surabaya, Makassar, Ternate, Kepulauan Seribu, Tanjung Pinang, Bawean, Balikpapan, Batang, dan Bitung.Hasil pengawasan jasa kelautan dan sumber daya non hayati seperti pada lampiran 4. 5. Pengawasan Garam Pengawasan garam telah dilaksanakan di 7 lokasi utama, yaitu: Sampang, Sumenep, Pamekasan, Cirebon, Indramayu, Juwana, Rembang, dan 3 lokasi tambahan yaitu: Jeneponto, Pangkep, dan Kupang. Dari hasil pelaksanaan pengawasan garam selama tahun 2013 telah diperoleh data dan Informasi tentang jumlah produksi, harga, luas tambak dan kelompok petambak, serta distribusi garam.

D. OPERASI KAPAL PENGAWAS 1. Kegiatan Gelar Operasi Rutin Pengawasan SDKP di WPP-NRI (Operasi Mandiri) Gelar Operasi Rutin Pengawasan SDKP di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) dilakukan dengan mengerahkan 26 unit Kapal Pengawas SDKP. Operasi kapal pengawas mencakup 2 (dua) wilayah utama, yaitu :


31

3

a. WPP-NRI di wilayah Barat yang terdiri dari : WPP-NRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman); WPP-NRI 711 (Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan); WPPNRI 712 (Laut Jawa); dan b. WPP-NRI Wilayah Timur yang terdiri dari: WPP-NRI 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali); WPP-NRI 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda); WPP-NRI 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau); WPP-NRI 716 (Laut Sulawesi dan sebelah Utara Pulau Halmahera); WPP-NRI 717 (Teluk Cendrawasih dan Samudra Pasifik); dan WPP-NRI 718 (Laut Aru, Arafuru dan Laut Timor bagian Timur). Daerah yang dijadikan pangkalan aju untuk wilayah barat adalah Belawan, Jakarta, Pontianak, Bangka, Batam, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang dan Dumai. Sedangkan untuk wilayah timur adalah Tual, Bitung, Tobelo, Sorong, Luwuk dan Ternate. Lokasi-lokasi pangkalan aju tersebut dipilih dengan pertimbangan: berada dekat dengan WPP-NRI yang rawan kegiatan illegal fishing, kemudahan akses untuk memperoleh perbekalan, pengisian bahan bakar, dan memiliki fasilitas tambat labuh kapal.

3

Selama tahun 2013, operasi kapal pengawas telah berhasil memeriksa sebanyak 3.871 kapal perikanan yang terdiri dari 47 Kapal Ikan Asing (KIA) dan 3.824 Kapal Ikan Indonesia (KII). Dari jumlah tersebut, telah ditangkap sejumlah 68 kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran di bidang perikanan yang terdiri dari 24 unit KII dan 44 unit KIA. Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh KII tersebut antara lain: menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki dokumen/dokumen tidak lengkap/dokumen palsu, dan melanggar wilayah penangkapan ikan (Fishing Ground) yang telah ditentukan dalam SIPI. Adapun pencurian ikan yang dilakukan oleh KIA berasal dari Malaysia, Philiphina, Thailand dan Vietnam. Secara keseluruhan, gelar operasi pengawasan SDKP oleh kapal pengawas di wilayah barat dan timur selama tahun 2013 berlangsung dengan cukup baik dan optimal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran para pelaku usaha perikanan yang terlihat dari berkurangnya tindak pidana pelanggaran dan berhasilnya penahanan terhadap para pelaku illegal dan destructive fishing yang mengancam kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Rincian hasil operasi kapal pengawas tahun 2013 seperti pada Tabel 3.9.

32


Tabel 3.9 Hasil Operasi Kapal Pengawas Tahun 2013

10 KP. HIU 001

9

8

7

6

5

4

3

2

1

KP. HIU MACAN 006

KP. HIU MACAN 005

KP. HIU MACAN 004

KP. HIU MACAN 003

KP. HIU MACAN 002

KP. HIU MACAN 001

KP. PAUS 001



NO NAMA KAPAL PENGAWAS

165

139

175

170

143

154

137

203

188

20

175

HARI OPS

119

163

139

155

137

200

137

124

178

9

0

151

KII

1

3

0

1

2

3

0

5

0

11

0

0

0

KIA

217

149

122

163

140

157

140

200

142

124

189

9

0

151

JML

0

5

2

0

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

KII

2

2

0

1

3

0

1

2

3

0

5

0

10

0

0

0

KIA

6

2

2

5

3

3

4

1

3

3

1

5

0

10

0

0

1

JML

0

0

0

5

2

0

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

KII

6

2

2

0

1

3

0

1

2

3

0

5

0

9

0

0

0

KIA

6

2

2

5

3

3

4

1

3

3

1

5

0

9

0

0

1

JML

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KII

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JML

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KII

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

KIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

JML

RINCIAN YANG DITANGKAP

11 KP. HIU 002

125

148

0

115

0

6

HASIL

12 KP. HIU 003

136

217

2

206

0

DIPULANGKAN (3)

13 KP. HIU 004

168

113

2

161

TENGGELAM (2)

14 KP. HIU 005

181

204

6

AD HOCK/KAWAL (1)

15 KP. HIU 006

160

155

TANGKAP

16 KP. HIU 007

147

RIKSA

17 KP. HIU 008

33


3

19 KP. HIU 010

18 KP. HIU 009

NO NAMA KAPAL PENGAWAS

165

155

146

HARI OPS

243

173

202

188

KII

0

0

0

2

6

KIA

122

171

243

173

204

194

JML

0

2

0

0

3

4

0

KII

0

0

0

0

0

0

1

2

KIA

1

0

0

2

0

0

3

5

2

JML

1

0

0

2

0

0

3

4

0

KII

43

0

0

0

0

0

0

0

1

2

KIA

67

1

0

0

2

0

0

3

5

2

JML

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KII

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JML

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KII

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIA

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JML

RINCIAN YANG DITANGKAP

20 KP. PADAIDO 164 171 0 197

0

0

24

HASIL

21 KP. TAKALAMUNGAN 165 122 0

178

1

68

DIPULANGKAN (3)

22 KP. TODAK 001 145 197 0

1

44

TENGGELAM (2)

23 KP. TODAK 002 155 178 0

24

AD HOCK/KAWAL (1)

24 KP. BARRACUDA 001 150 1

3871

TANGKAP

25 KP. BARRACUDA 002 190

47

RIKSA

26 KP. AKAR BAHAR 001 3824


34

4021

TOTAL

3

2. Kerjasama Operasi Pengawasan dengan Instansi Terkait Selain operasi mandiri oleh kapal pengawas Ditjen PSDKP, juga dilakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait (TNI-AL, POLAIR dan BAKORKAMLA) yang biasa disebut dengan istilah ”Operasi Bersama”. Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasaan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran. Kerjasama operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Ditjen PSDKP bersama dengan instansi terkait pada tahun 2013 diuraikan sebagai berikut: a. Patroli Terkoordinasi Australia-Indonesia (Patkor Ausindo) dilaksanakan 3 (tiga) kali di perbatasan ZEE Indonesia dan Australia di Laut Arafura dengan hasil pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 54 Kapal Ikan Indonesia (KII) dan 1 (satu) unit KII ditangkap karena terindikasi melakukan pelanggaran. b. Patroli terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) dilaksanakan 2 (dua) kali di perairan perbatasan Selat Malaka, dengan hasil pemeriksaan sebanyak 30 Kapal Ikan Indonesia (KII). c. Operasi bersama dengan Bakorkamla. Operasi Gurita sebanyak 7 (tujuh) kali dan Operasi Bersama Sepanjang Tahun (OBST) sebanyak 2 (dua) kali. Hasil dari kedua operasi tersebut telah berhasil diperiksa sebanyak 222 KII dan 6 (enam) KIA. Dari kapalkapal perikanan yang diperiksa tersebut, sebanyak 6 (enam) KIA di tangkap karena terindikasi melakukan pelanggaran. 3. Operasi Pemantauan Udara (Air Surveillance) Kegiatan operasi Pemantauan Udara (Air Surveillance) dilaksanakan melalui bekerjasama dengan Kepolisisan Udara Baharkam Polri. Operasi pemantauan dilaksanakan dilaksanakan dengan menggunakan 1 (satu) unit pesawat udara jenis Beech Craft 1900D Airliner milik Kepolisian Udara. Objek utama yang dipantau adalah aktivitas kapal perikanan di 2 (dua) fokus wilayah rawan kegiatan illegal fishing, yaitu WPP-NRI 711 (Laut Natuna) dan WPP-NRI 718 (Laut Arafura). Wilayah Operasi pemantauan udara di WPP-NRI 711 (Laut Natuna) dibagi menjadai 3 (tiga) sektor yaitu: sektor A, sektor B1 dan sektor B2, sedangkan di WPP-NRI 718 (Laut Arafuru) dibagi menjadi 4 (empat) sektor yaitu: sektor A, sektor B, sektor C, dan sektor D. Menindaklanjuti hasil operasi pemantauan lewat udara, dikerahkan 8 (delapan) Kapal Pengawas, yaitu: KP. Hiu Macan 001, KP. Hiu 001, KP. Hiu 006, KP. Hiu 008 dan KP. 010 untuk WPP-NRI 711, serta 3 (tiga) Kapal Pengawas, yaitu: KP. Hiu Macan 002, KP. Hiu Macan 004, dan KP. Paus untuk WPP-NRI 718. Dari hasil operasi pemantauan udara di WPP-NRI 711 telah terdeteksi sebanyak 22 kapal perikanan. Adapun operasi pemantauan udara di WPP-NRI 718 telah terpantau sebanyak 238 kapal perikanan. Dari kapal-kapal yang dipantau tersebut, 2 (dua) kapal perikanan terindikasi melakukan kegiatan illegal fishing berupa transhipment. Sebagai tindaklanjut hasil pemantauan udara, Kapal Pengawas telah melakukan pemeriksaan terhadap 57


35

3

kapal perikanan di WPP-NRI tersebut, dan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan indikasi pelanggaran tindak pidana perikanan.

E. PENANGANAN PELANGGARAN Penanganan pelanggaran oleh Ditjen. PSDKP atas kapal-kapal perikanan pelaku tindak pidana di bidang perikanan dilakukan hingga ke tahap P-21. Hasil pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran, selama tahun 2013 diuraikan sebagai berikut: 1. Penyidikan Tindak Pidana Perikanan a. Supervisi Penyidikan Supervisi penyidikan dimaksudkan untuk membantu pengawasan dan pemantauan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan di UPT/ Stasiun/ Satker lingkup Direktorat Jenderal PSDKP maupun di Dinas Kelautan dan Perikanan di seluruh Indonesia sehingga pelaksanaan penyidikan tindak pidana perikanan dapat terselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu. Adapun tujuannya adalah agar dapat diselesaikannya hambatan-hambatan yang timbul selama proses penyidikan tindak pidana perikanan serta menemukan solusi pemecahan masalah dan meningkatkan koordinasi diantara PPNS Perikanan UPT/Stasiun/Satker di lingkup Direktorat Jenderal PSDKP.

3

Pada tahun 2013, Supervisi penyidikan dilakukan di 18 lokasi. Kegiatan supervisi penyidikan ini merupakan kegiatan kasuistik, yaitu kegiatan dapat dilakukan jika di suatu daerah telah terjadi tindak pidana perikanan ataupun yang memiliki potensi terjadinya tindak pidana perikanan. Supervisi penyidikan bersifat koordinatif dan temporer. Untuk kasus-kasus yang membutuhkan pembahasan yang lebih intensif dilakukan rapat pertemuan di luar kantor dengan mengundang perwakilan eselon II lingkup Ditjen PSDKP, Biro Hukum KKP, dan TNI AL, Kepolisian Negara RI yang diperlukan dalam pembahasan supervisi tersebut. b. Operasional Penyidikan Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Selama tahun 2013 telah dilakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di WPP-NRI sebanyak 62 perkara, terdiri dari: 2 (dua) perkara di DKP Provinsi Aceh, 10 (sepuluh) perkara di Stasiun PSDKP Belawan, 1 (satu) perkara di DKP Kabupaten Tulang Bawang Lampung, 1 (satu) perkara di Pangkalan PSDKP Jakarta, 1 (satu) perkara di DKP Kabupaten Tanjung Balai Karimun, 23 (dua puluh tiga) perkara di Satker PSDKP Batam, 1 (satu) perkara di Satker PSDKP Natuna, 4 (empat) perkara di Stasiun PSDKP Pontianak, 15 perkara di Pangkalan PSDKP Bitung, 1 (satu) perkara di Satker PSDKP Ambon, 2 (dua) perkara di DKP Kabupaten Sumbawa dan 1 (satu) perkara di DKP Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Penyelesaian perkara tersebut sampai dengan Tahun 2013, yaitu 2 (dua) kasus dalam tahap penyidikan dan 60 kasus telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P-21) dan telah dilaksanakan proses penyerahan tahap II kepada Jaksa Penuntut Umum. Kasus

36


dalam posisi tahap proses penyidikan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun 2013 oleh PPNS Perikanan disebabkan berkas perkara dinyatakan belum lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan sedang dalam tahap perbaikan oleh PPNS Perikanan. c. Pemantauan Penanganan Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data/informasi, serta keterangan yang terkini mengenai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana di bidang perikanan sejak saat diserahkannya perkara tersebut sampai dengan dilakukannya eksekusi. Selama tahun 2013 dari 84 kasus penanganan tindak pidana perikanan, sebanyak 18 kasus tidak diproses pidana hanya dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan, 62 kasus diproses pidana dan 4 (empat) kasus dilakukan tindakan lain. Perkembangan 62 kasus yang diproses pidana: 2 (dua) kasus dalam proses penyidikan, 6 (enam) kasus telah P-21, 39 kasus dalam proses persidangan, dan 15 kasus sudah Inkracht. Rincian perkara TPP dapat dilihat pada Tabel 3.10. Tabel 3.10 Perkembangan Penanganan Tindak Pidana Perikanan s/d Tahun 2013 NO 1

PENANGANAN KASUS

JUMLAH

PROSES HUKUM

62 KASUS

3

2 KASUS

- PENYIDIKAN - P-19

-

- P-21

6 KASUS

- PROSES PERSIDANGAN

39 KASUS -

- SP3 - INCKRAHT

15 KASUS

2.

TINDAKAN ADMINISTRATIF

18 KASUS

3.

TINDAKAN LAIN

4 KASUS

TOTAL

84 KASUS

Sampai dengan tahun 2013, berdasarkan jenis pelanggaran yang ditangani oleh PPNS perikanan, dapat diperinci jumlah kasus pelanggaran sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.11.


37

Tabel 3.11 Data Jenis Pelanggaran dan/atau Kejahatan yang Ditangani selama tahun 2013

3

NO

JENIS PELANGGARAN

JUMLAH

1

Penangkapan ikan tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) atau tanpa ijin

23

2

Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang atau tidak sesuai dengan perizinan (SIPI)

1

3

Penangkapan Ikan tidak memiliki dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI)/tanpa ijin dan menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan perijinan/alat tangkap terlarang

29 *

4

Dokumen di atas kapal tidak lengkap

16

5

Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/lingkungannya

3

6

Penangkapan ikan yang melanggar daerah penangkapan (fishing ground)/ tidak sesuai izin

7

7

Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dokumen (SIUP/SIPI/SIKPI) di daerah Unresolved Maritime Boundary Area dan penggunaan alat tangkap terlarang, tetapi terkait dengan MoU dengan Malaysia sehingga harus dikembalikan ke negara Malaysia

8

Pengangkutan Ikan atau Ekspor ikan tidak dilengkapi dokumen yang sah dan/atau tidak sesuai dengan SIKPI

2

9

Bongkar muat ikan tidak sesuai dengan pelabuhan pangkalan

-

JUMLAH

84

Keterangan : *) 1 kapal digunakan untuk pendeportasian ABK Asing.

2. Penanganan Barang Bukti Kapal Perikanan Pelaku Tindak Pidana Perikanan (TPP) Penanganan barang bukti dari hasil tindak pidana perikanan adalah segala upaya tindakan untuk merawat/mengamankan barang bukti dari hasil tindak pidana perikanan sampai selesainya proses penyidikan. Penanganan barang bukti, khususnya kapal perikanan, selalu mengacu dari seberapa banyak kapal yang telah melakukan pelanggaran maupun kejahatan di bidang perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil operasi pengawasan kapal perikanan selama tahun 2013, barang bukti berupa kapal perikanan yang ditangkap sebanyak 84 kapal. Perkembangan penanganan barang bukti tersebut: 18 kapal dikenai sanksi administratif, 4 (empat) kapal dikenai tindakan lain, 2 (dua) kapal dalam proses penyidikan, 6 (enam) kapal tahap P-21, 17 kapal proses penyerahan tahap II, 22 kapal dalam proses persidangan, dan 15 kapal telah memiliki kekuatan hukum tetap/inkracht.

38


3. Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan Selama tahun 2013, jumlah Awak Kapal Tindak Pidana perikanan yang ditangani oleh Ditjen. PSDKP sebanyak 779 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 208 awak kapal tidak diproses dan hanya dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan, 63 awak kapal dilakukan tindakan lain, dan 508 awak kapal diproses lebih lanjut. Rekapitulasi penanganan awak kapal tindak pidana perikanan tahun 2013, sepereti pada Tabel 3.12. Tabel 3.12 Rekapitulasi Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan s/d Tahun 2013 TINDAK LANJUT TINDAKAN JUMLAIN LAH WARGA AWAK SEBE- SETENEGARA KA- LUM LAH PAL AD AD HOCK HOCK

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

TERSANGKA

NON JUSTITIA

SANKSI ADPENYE- DIAMINIS- PENYISP3 RAHAN MANTRASI DIKAN TAHAP II KAN

DISEDIPURAHLANGKAN KAN KE KE IMI- DAERAH GRASI ASAL

Indonesia

245

-

-

-

167

1

-

16

-

-

61

Malaysia

12

-

1

-

-

-

-

2

4

5

-

Vietnam

187

49

-

-

-

1

-

16

19

102

-

Thailand

80

-

5

-

-

-

-

10

-

65

-

Philiphina

196

-

-

-

41

-

-

15

14

126

-

Myanmar

59

-

8

-

-

-

-

4

4

43

-

JUMLAH

779

49

14

-

208

2

-

63

41

341

61

3

4. Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan Dalam rangka memenuhi amanat pasal 73 ayat (5) UU No. 45/2009 dan sebagai upaya dalam meningkatkan penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan, KKP membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di seluruh Provinsi di Indonesia. Tugas forum koordinasi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan adalah mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dengan melibatkan unsur aparat penegak hukum yang terkait dalam penanganan tindak pidana perikanan, diantaranya Kejaksaan Agung, TNI AL, POLRI, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2013 telah dibentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan di 6 (enam) Provinsi, sehingga total jumlah Forum koordinasi penanganan tindak pidana perikanan yang terbentuk sampai dengan tahun 2013 menjadi 29 forum di 29 provinsi, meliputi: Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, D.i. Yogyakarta, Jawa Timur, Nangro Aceh Darussalam, Bali, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimanatan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,


39

Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Adapun 4 (empat) Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Papua masih dalam tahap proses pembentukan. 5. Advokasi Nelayan Indonesia di Luar Negeri Dalam melakukan advokasi (pendampingan berupa pemulangan) bagi Nelayan Indonesia yang ditangkap oleh negara lain, Ditjen PSDKP menjalin kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar negara bersangkutan. Hasil Rekapitulasi data hasil advokasi nelayan Indonesia yang bermasalah di luar negeri selama kurun waktu 2013, seperti disajikan pada Tabel 3.13. Tabel 3.13 Advokasi Nelayan Yang Tertangkap di Luar Negeri s/d 2013 STATUS JUMLAH KAPAL

JUMLAH NELAYAN

DIBEBASKAN/ DIPULANGKAN (ORANG)

BELUM DIBEBASKAN/ DITAHAN (ORANG)

1. MALAYSIA

50

257

209

46

2. AUSTRALIA

27

157

157

-

3. PAPUA NUGINI

2

14

7

7

4. TIMOR LESTE

2

14

14

-

5. INDIA

2

11

5

-

83

473

412

53

NO

3

LOKASI

JUMLAH

F. KERJASAMA PENGAWASAN SDKP 1. Kerjasama Luar Negeri Upaya menjalin kerjasama internasional (multilateral, regional dan bilateral,) ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk upaya penanggulangan Illegal fishing. Beberapa kerjasama penting yang dijalin oleh Ditjen PSDKP adalah Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IASF) dan Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region. a. Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan bagian dari Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2013 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan antara lain:

40


Coordinated patrols Coordinated Patrol (Patroli Terkoordinasi) yang dilakukan oleh masing-masing negara di masing-masing batas ZEE kedua negara. Kegiatan ini dilaksanakan 1 sampai 3 kali setahun sejak tahun 2007, dan dimaksudkan untuk mengawasi praktek IUU fishing di perairan Laut Arafura, khususnya menekan persentase illegal fishing oleh kapal asing di perairan tersebut. Di dalam kegiatan ini, Australia melibatkan kapal pengawas pantai Bea Cukai ACV TRITON, dan pesawat udara pengawas pantai Dash 8. Indonesia melibatkan beberapa unit kapal pengawas jenis Hiu Macan dan Hiu. Selama patroli, komunikasi antara kedua pihak dilakukan intensif guna pemantauan posisi masing-masing, posisi target operasi dan situasi secara umum. Kegiatan ini selalu diikuti oleh kegiatan evaluasi (debriefing) patroli terkoordinasi dan perencanaannya; 1) Pertukaran data dan informasi pengawasan/IUU Fishing Dalam rangka mendukung pengawasan SDKP, pihak Border Protection Command (BPC) akan menyediakan data hasil pemantauan harian pesawat pengawas pantai Australia. Data dimaksud juga disediakan selama kegiatan patroli terkoordinasi berlangsung. Kedua pihak sepakat untuk melakukan pertukaran data pengawasan. Selama tahun 2013, telah dilakukan ujicoba pertukaran dengan menggunakan contoh data (dummy) guna memastikan data yang dikirimkan dapat diterima dengan baik. Forum menyepakati untuk melanjutkan program ini, antara lain melalui rencana pembahasan lebih lanjut tentang aspek teknis yang dibutuhkan guna memastikan program ini dapat diimplementasikan secara efektif. 2) Technical Assistances Dalam kerangka forum, Australia menyediakan bantuan berupa expertise dalam peningkatan kemampuan kru kapal pengawas KKP, baik berupa training maupun bantuan peralatan /nstalasi komunikasi seperti telepon satelit dan radio UHF, serta ujicoba dan latihan komunikasi. Training yang dimaksud diantaranya adalah Ship Search Training yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta mengenai pentingnya keselamatan kerja, serta penggunaan perlengkapan keselamatan di atas kapal. Selain itu juga untuk memperkenalkan peralatan yang fungsinya dapat digunakan untuk melakukan peran pemeriksaan suatu tindak pidana yang terjadi di laut. 3) Port Visit Masing-masing pihak saling mengunjungi pelabuhan dalam rangka latihan dan pertukaran informasi. Pada saat bersamaan, juga sekaligus dilakukan simulasi atau latihan patroli bersama, termasuk melakukan technical assistance. 4) Pertemuan IAFSF IAFSF melaksanakan pertemuannya setiap tahun. Pertemuan bertujuan untuk membahas perkembangan dari implementasi kesepakatan pertemuan pada tahun


41

3

sebelumnya. Ruang lingkup agenda pertemuan membahas isu-isu yang terkait dengan point (1) sampai dengan (5) di atas. Selain itu, forum juga membahas perkembangan isu atau isu baru yang terjadi di perairan laut Arafura, seperti misalnya potensi meningkatnya kapal penyuplai logistik ilegal yang mendukung operasional kapal-kapal penangkap ikan di perairan laut Arafura. b. Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region. RPOA merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan regional (Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura). Sejak pengesahannya bulan Mei 2007 sampai dengan tahun 2013, implementasi RPOA telah berjalan dengan rincian kegiatan seperti pada tabel berikut. Tabel 3.14 Perkembangan RPOA sampai dengan Tahun 2013

3

Tempat dan waktu

Kegiatan

Jakarta, Indonesia, November 2006

Senior Oficial Meeting (SOM) I RPOA (initiation)

Canberra, Australia, Maret 2007

SOM II RPOA (initiation)

Bali, Indonesia, Mei 2007

SOM III RPOA and Regional Ministerial Meeting (initiationendorsement)

Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus 2007

RPOA Meeting

Bangkok, Thailand, November 2007

RPOA Workshop

Bali, Indonesia, Maret 2008

RPOA Monitoring, Workshop

Thailand, Maret 2008

1st RPOA Sub-Regional Meeting on Gulf of Thailand

Manila, Philippines April 2008

1st RPOA Coordination Committee Meeting

Jakarta, Indonesia, Juni 2008

Intercessional meeting – Handover RPOA Secretariat

Kuching, Malaysia, September 2008

1st Sub Regional Meeting on Regional Plan of Action (RPOA) And Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in The Southern and Eastern Area of the South China Sea and The Sulu-Sulawesi Seas

Thailand, Februari 2009

The 2nd RPOA Sub-Regional meeting on Gulf of Thailand

Darwin, April 2009

Sub-Regional Arafura-Timor Sea Meeting on MCS Reporting and Actions

Penang, Malaysia, Juni 2009

Port Monitoring Techniques Workshop

Manado, Indonesia, Agustus 2009

Workshop Capacity Building and MCS Development

42


Control,

Surveillance

(MCS)

Curriculum

Tempat dan waktu

Kegiatan

Lombok, Indonesia, November 2009

2nd RPOA Coordination Committee Meeting

Ambon, Indonesia, Desember 2009

2nd Sub-Regional meeting on Southern and Eastern Area of The South China Sea and Sulu-Sulawesi Sea

Da Nang, Vietnam, 29-30 November 2010

Workshop on Human and Institutional Capacity Building for Marine Capture Fisheries Management Amongst RPOA Member Countries

Da Nang, Vietnam, 1-2 Desember 2010

3rd RPOA Coordination Committee Meeting

Malaka, Malaysia, 8-11 Desember 2010

1st Ad Hoc Technical Working Group Meeting-RPOA subregional Southern and Eastern Area of The South China Sea and Sulu-Sulawesi Sea

Bangkok, Thailand, 28-30 Desember 2010

RPOA Secretariat-SEAFDEC Consultation

Johor - Malaysia 7-10 June 2011

The Inspector Training Workshop on the FAO Port State Measures Agreement

Belitung - Indonesia 5-6 October 2011

Workshop Review Joint Public Information Campaign Indonesia - Australia

Siem Reap - Cambodia 20-22 September 2011

3rd Sub-regional Meeting on the Gulf of Thailand, 20 - 22 September 2011

Siem Reap - Cambodia 1-5 November 2011

4th RPOA Coordination Committee Meeting

Timor Leste, 27 - 28 Maret 2012

The 2nd Subregional Arafura-Timor Seas

Nha Trang- Vietnam, 17-19 November 2012

Workshop on Assessment of the Impacts of IUU Fishing and EC Regulation 1005/2008 on Small-scale Fisheries in the Southeast Asian Region

Singapore , 20-22 November 2012

5th RPOA Coordination Committee Meeting

Port Moresby - Papua New Guinea, 2526 Februari 2013

The 3rd MCS Sub - Regional (Arafura and Timor Seas) Group

Manila – Filipina, 25 -27 Juni 2013

FAO/RPOA Expert Workshop on The Development of tools to Combat IUU Fishing - The Comprehensive Global Record of Fishing Vessel, Refrigerated Transport Vessels and Supply Vessels

Manila – Filipina, 28 Juni 2013

Regional Workshop on Public Information Campaign

Manila – Filipina, 29 Juni 2013

The 4th Sub-regional Meeting on Regional Plan of Action (RPOA) and Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Southern and Eastern Areas of the South China Sea and the Sulu-Sulawesi Seas

Kota Kinabalu – Malaysia, November 2013 Bangkok-Thailand, 2013

18-19

19-20

Desember

6th RPOA Coordination Committee Meeting Sub-regional Meeting on the Gulf of Thailand


43

3

2. Kerjasama Dalam Negeri Kerjasama pengawasan di dalam negeri dijalin dengan Instansi pusat terkait, meliputi : TNI-AL, POLAIR, BAKORKAMLA, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, maupun dengan Pemerintah Daerah. Bentuk kerjasama yang dijalin dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 3.15 Kerjasama pengawasan di Dalam Negeri Sampai Dengan Tahun 2013 NO

3

KERJASAMA ANTAR PIHAK

WUJUD KERJASAMA

1

Ditjen. PSDKP dengan TNI-AL

- Operasi . Pengawasan Bersama di Laut [ZEEI] - Kesepakatan Bersama Penanganan TP. Perikanan - Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut - Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai senjata api di Kapal Pengawas

2

Ditjen. PSDKP dengan TNI-AU

- Operasi Pengawasan Lewat Udara (Air Surveillance) ; - Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

3

Ditjen. PSDKP dengan POLAIR

- Operasi Pengawasan Bersama di Laut - Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan - Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut - Pelatihan Menembak - Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus P3K

4

Ditjen. PSDKP dengan BAKORKAMLA

- Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita); - Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

5

Ditjen. PSDKP dengan MA

Pembentukan Pengadilan Perikanan

6

Ditjen PSDKP dengan KEJAGUNG

Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan

7

Ditjen. PSDKP dengan Lembaga Sandi Negara

Pengamanan informasi operasi Kapal Pengawas untuk mencegah kebocoran informasi.

8

Ditjen. PSDKP dengan PEMDA

- Operasi/patroli Kapal Pengawas KKP di dalam wilayah perairan Pemda; - Penempatan sementara dan sandar Kapal Pengawas KKP secara bergiliran; - Partisipasi dan dukungan BBM, logistik dan operasional dari Pemda dalam operasi Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas KKP; - Partisipasi dan dukungan Pemda dalam pengamanan barang bukti hasil tangkapan, proses penyidikan dan dalam hal keterangan saksi ahli. Keterangaan: Pada tahun 2013 telah disepakati Mou kerjasama pengawasan antara Ditjen. PSDKP dengan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

44


NO 9

KERJASAMA ANTAR PIHAK Dukungan Kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)

WUJUD KERJASAMA Sistem pengamanan persandian di atas kapal pengawas menggunakan peralatan persandian yang disiapkan oleh Lembaga Sandi Negara sebagai tindak lanjut kerjasama antara Lembaga Sandi Negara RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penyelenggara tunggal Pengamanan Persandian Republik Indonesia. Kerjasama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para Sandiman dalam pelaksanaan pengamanan informasi operasi Kapal Pengawas dan meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah kebocoran informasi. Pengamanan persandian ini dilaksanakan rutin setiap tahun. Pada tahun 2013, kegiatan yang dilakukan adalah Upgrade peralatan sandi pada 23 Kapal Pengawas yang meliputi : Radio ICOM; Laptop Sandi - Toughbook Panasonic CF-18; Tuner; Power Suplay; CCU; Instalasi Kabelkabel; Antena.

G. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENGAWASAN Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan SDKP, Ditjen PSDKP melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Pengawasan melalui berbagai kegiatan pelatihan, Bimtek dan kegiatan pembinaan lainnya. Selama tahun 2013, beberapa kegiatan pengembangan dan peningkatan SDM, antara lain: 1. Bimbingan teknis pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan yang dilaksanakan di Jakarta selama 4 (empat) hari. Kegiatan ini difokuskan pada teknik pemantauan pemanfaatan terumbu karang dan mangrove untuk 30 personel pemantauan UPT/ Satker Pengawasan SDKP. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di UPT/Satker Pengawasan SDKP dalam melaksanakan pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memberikan arahan tentang teknik survei, pengambilan data, pengolahan data, tampilan data, pelaporan data serta penggunaan aplikasi sumber daya kelautan. 2. Pelatihan Sistem Fisheries Monitoring Centre (FMC) Themis bagi admin dan operator VMS Ditjen. PSDKP, sebagai implementasi pelaksanaan kerjasama teknis dan ilmiah melalui Proyek Pengembangan Infrastruktur Oseanografi (INDESO) yang merupakan proyek untuk memantau kondisi perairan Indonesia termasuk biogeokimia dan ekosistem serta upaya untuk memerangi Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing, antara Pemerintah Indonesia (KKP) dengan Pemerintah Perancis (CLS Argos). 3. Pembekalan Pengawas Perikanan Tingkat Dasar Tahun 2013. Kegiatan diikuti oleh 60 orang Pengawas Perikanan pada UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Substansi pembinaan teknis yang diberikan mencakup kebijakan pengawasan SDKP, peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan, penegakan hukum kelautan dan perikanan, serta substansi teknis operasional pengawasan SDKP.


45

3

4. Temu Teknis Pengawas Perikanan Tingkat Lanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja Pengawas Perikanan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, guna mendukung industrialisasi perikanan yang berbasis blue economy” yang diikuti oleh 200 orang Pengawas Perikanan dari seluruh Indonesia. 5. Temu Koordinasi Pengawasan Perikanan Tingkat Nasional Pusat Daerah dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi pengawasan perikanan antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendukung industrialisasi perikanan yang berbasis blue economy. Peserta kegiatan terdiri dari 106 (seratus enam) orang peserta yang terdiri dari: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi Penegak Hukum (TNI AL/POLRI), Perwakilan Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Pelaku Usaha yang bernaung dalam Assosiasi Pengusaha yang bergerak dibidang Perikanan. 6. Pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan teknis SDM Pengawasan SDKP di Pangkalan, Stasiun dan Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dalam mengelola SIMWASKAN sesuai dengan kebutuhan instansi. Peserta pelatihan terdiri dari 38 orang peserta. 7. Peningkatan kemampuan teknis pengawasan ekosistem mangrove. Kegiatan diikuti Pengawas Perikanan pada UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP sebanyak 30 orang. Selain Teori, para peserta juga diberikan praktek di lapangan yang dilaksanakan di Kawasan Ekowisata Mangrove Angke Kapuk. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, diharapkan meningkatnya kemampuan pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan ekosistem mongrove.

3

8. Peningkatan kemampuan teknis pengawasan perikanan dalam rangka pembuktian kasus destructive fishing yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari – 1 Maret 2013 di Makassar dan Pusat Laboratorium Forensik Mabes POLRI Cabang Makassar. Kegiatan ini bermuatan materi dan praktek uji organoleptik mencakup pembedahan ikan akibat bom dan pengujian sianida pada ikan. Peserta kegiatan ini terdiri dari 30 orang dari Satker, Pos PSDKP dan UPT di Wilayah Timur (Pangkalan PSDKP Bitung). 9. Kegiatan peningkatan kompetensi pengawas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kewenangan kepolisian khusus yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret s/d 8 Mei 2013, Bertempat di Sekolah Polisi Negara (SPN) Cisarua Lembang. Peserta adalah para Pengawas Perikanan yang diundang dan dipilih dari UPT/Satker/Pos PSDKP di seluruh Indonesia berjumlah 60 (enam puluh) orang. Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka pe-

46


ngawas perikanan memiliki wewenang kepolisian khusus dan mampu mengemban tugas dalam pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana diamanatkan oleh UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 36. 10. Peningkatan kemampuan teknis sampling untuk meningkatan kemampuan pengawas perikanan dalam pengawasan pencemaran perairan khususnya pada saat pengambilan bukti atau sampel dari bahan yang merupakan suspect penimbul cemaran dan perairan yang telah terkontaminasi, dengan narasumber berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Laut-Institut Pertanian Bogor (PKSPLIPB), Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pusat Latihan Kelautan dan Perikanan serta Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BPPKSI) Jatiluhur serta Pendamping Lapang dari BPPKSI Jatiluhur untuk Praktek Lapang pengambilan sampel air di perairan Waduk Jatiluhur. Kegiatan tersebut berlangsung dari tanggal 23 s/d 26 April 2013 di Kawasan Wisata Waduk Jatiluhur. Kegiatan ini diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) orang Pengawas SDKP yang berasal dari beberapa UPT PSDKP yang memiliki potensi pencemaran perairan lebih tinggi. 11. Peningkatan kemampuan teknis pengawasan ekosistem mangrove yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 28 Maret 2013 yang berlangsung di Jakarta Pusat dan Kawasan Ekowisata Mangrove Angke Kapuk, Jakarta Utara. Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan mengundang 30 orang Pengawas Perikanan sebagai peserta dan 4 orang narasumber yang berasal dari institusi pemerintah pusat dan pendidikan yang berkompeten terkait pengelolaan dan pengawasan ekosistem mangrove. 12. Pendidikan dan Pelatihan Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan II (ANKAPIN II) sebagai upaya peningkatan kualifikasi permesinan dan kepelautan bagi awak kapal pengawas bertempat di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi dan diikuti oleh 27 Awak Kapal Pengawas. Dengan dilaksanakan pelatihan tersebut, diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan memaksimalkan kinerja tugas dan fungsi awak kapal pengawas guna menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan operasi pengawas sumber daya kelautan dan perikanan diatas kapal. 13. Pelatihan Basic Safety Training (BST), pada tanggal 20-29 Maret 2013 bertempat di Pusat Pelatihan Maritim Pertamina (Pertamina Maritime Training Centre) di kawasan Rawamangun – Jakarta dan diikuti oleh 31 Awak Kapal Pengawas. Dengan dilaksanakan pelatihan tersebut, diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran semua awak kapal pengawas terhadap pentingnya


47

3

tindak pencegahan kecelakaan dan menggugahnya untuk mendorong semua yang ada dilingkungan kerjanya agar mau melakukan tindakan pencegahan kecelakaan. 14. Pelatihan menembak diatas Kapal Pengawas bekerjasama dengan TNI AL, Kegiatan ini diikuti oleh 80 awak kapal pengawas yang beroperasi di wilayah timur dan instruktur dari TNI AL sebanyak 10 Orang. Materi yang diberikan meliputi: pengenalan senjata; bongkar pasang dan perawatan senjata; mengatasi missfiring; penyiapan dan prosedur penembakan; praktek penembakan di laut; evaluasi kegiatan latihan menembak di atas Kapal Pengawas. pelaksanaan praktek penembakan dilakukan di Perairan Bitung, Provinsi Sulawesi Utara berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut, Awak Kapal Pengawas memiliki kesiapan menggunakan senjata Metraliur 12,7 mm ditunjang dengan basic menembak yang dimiliki. 15. Kegiatan pendidikan dan pelatihan calon PPNS Perikanan. Diselenggarakan bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Diklat dilaksanakan di Pusat Pendidikan Reskrim Megamendung Polri yang dimulai tanggal 20 Agustus s.d 18 Oktober 2013, da3 dengan diikuti 30 peserta yang berasal dari Pusat dan UPT Ditjen PSDKP.

3

16. Bimbingan teknis penyidikan Tindak Pidana Perikanan (TPP), dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yaitu di Banjarmasin, Belawan, Batam dan Jogjakarta. Tujuan dilakukannya bimbingan teknis adalah untuk memberikan arahan, dan petunjuk teknis dalam hal proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan kepada PPNS Perikanan agar mampu melaksanakan proses penyidikan secara cepat, tepat dan akuntabel sehingga tercipta PPNS Perikanan yang profesional yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung penyelesaian penyidikan secara akuntabel dan tepat waktu. 17. Bimbingan teknis penanganan barang bukti dan awak kapal dilaksanakan dalam rangka memberikan pencerahan bagi PPNS Perikanan dan petugas barang bukti dan awak kapal tentang penanganan barang bukti dan awak kapal. pelaksanaan di 5 (lima) lokasi dengan total peserta sejumlah 75 orang, yang

48


berasal dari Bitung, Makassar, Denpasar, Banjarbaru, dan Padang. Tujuan dilaksanakan bimbingan teknis penanganan barang bukti dan awak kapal adalah untuk menciptakan PPNS Perikanan dan petugas barang bukti yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. 18. Coaching clinic bagi PPNS Perikanan, dilaksanakan di Surabaya tanggal 26 – 30 Mei 2013 dengan peserta sejumlah 30 orang PPNS Perikanan dari UPT/Satker/Pos PSDKP dan Dinas KP Provinsi Kab./Kota. Maksud dari kegiatan adalah agar penanganan Tindak Pidana Perikanan (TPP) yang dilakukan oleh PPNS Perikanan dapat terselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknis dan hukum baik di bidang perikanan maupun hukum acara pidana.

H. DUKUNGAN KESEKRETARIATAN 1. Perencanaan Program/Kegiatan Pengawasan SDKP Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa adanya perencanaan maka fungsi-fungsi lainya di dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hal ini maka Ditjen PSDKP memberikan prioritas pada kegiatan perencanaan di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan yang berlaku. Pada tahun 2013, kegiatan-kegiatan utama yang termasuk dalam kegiatan perencanaan dan telah dilaksanakan, antara lain: a. Penyusunan Program Kerja tahun 2014; b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2014; c. Penyusunan Penetapan Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2014; d. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL) Ditjen. PSDKP Tahun 2014; e. Review Renstra Ditjen. PSDKP 2010-2015; f. Penyusunan Pedoman Teknis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; g. Penyusunan Profil Program dan Kegiatan Pengawasan SDKP tahun 2013. 2. Monitoring dan Evaluasi Program Pengawasan SDKP Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah sistem perencanaan. Monitoring dan evaluasi difokuskan kepada pengawalan pelaksanaan kegiatan dan anggaran agar sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan menjadi komitmen untuk dilaksanakan. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP dilaksanakan terhadap seluruh satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP di tingkat pusat maupun daerah. Khusus monitoring dan evaluasi di tingkat daerah dilakukan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pengawasan di 33 Provinsi yang mendapat alokasi dana dekonsentrasi dan Kab./Kota yang mendapat alokasi


49

3

dana tugas pembantuan. Dan dana alokasi khusus, serta UPT/Satker/Pos Pengawasan SDKP, di daerah. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan baik secara reguler maupun secara terpadu dapat diuraikan beberapa point penting hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pengawasan SDKP sebagai berikut: a. Pelaksanaan program/kegiatan pengawasan di tingkat pusat belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan dokumen perencanaan (Rencana Operasional Kegiatan/ ROK) yang telah dibuat dan dikomitmenkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal antara lain: -

Belum optimalnya pengendalian dari PPK terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan, pencairan anggaran dan pertanggung jawaban;

-

Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pelaksanaannya bersifat situsionil (tergantung kepada kebutuhan), semisal kegiatan pemberkasan perkara, penyidikan dan bantuan hukum,dll).

b. Pelaksanaan program/kegiatan pengawasan di tingkat Daerah (Dekonsentrasi) belum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat dan dikomitmenkan. Hal ini antara lain disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

3

-

Adanya revisi DIPA sebagai implikasi dari adanya kebutuhan;

-

Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan terlambatnya pelaporan ke pusat.

c. Performance Penyerapan anggaran secara proporsional belum optimal, dimana masih terdapat kecenderungan penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran; d. Pemanfaatan asset pengawasan yang pendanaannya bersumber dari Tugas Pembantuan dan DAK seperti speedboat pengawasan, bangunan pengawasan, alat komunikasi pada umumnya perawatan dan pemanfaatannya belum optimal. Disamping kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan, sesuai Amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), telah dilakukan pula monitoring dan evaluasi kinerja melalui : a. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bulanan Ditjen. PSDKP; b. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Triwulanan Ditjen. PSDKP; c. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Ditjen. PSDKP; d. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Ditjen PSDKP; e. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Ditjen PSDKP; f. Penyusunan Buku Refleksi dan Outlook Ditjen. PSDKP; g. Penyusunan Buku data dan Informasi Pengawasan SDKP;

50


h. Pengelolaan Sistem Manajemen Data dan Informasi Pengawasan SDKP (Sistem Informasi Pengetahuan Ditjen. PSDKP). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No KEP.197/KEPMENKP/SJ/2013 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2013. Direktorat Jenderal PSDKP telah melaksanakan tinjauan langsung ke lokasi Monitoring dan Evaluasi Terpadu daerah binaan Ditjen. PSDKP meliputi : Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Maluku. 3. Hukum dan Kehumasan a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengawasan SDKP Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dan pengendalian SDKP merupakan bagian penting dari implementasi dan pemenuhan amanat Undang-Undang No 31/2004 tentang Perikanan sebagaiman telah diubah oleh Undang-Undang No. 45/2009. Keberadaan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan tersebut sangat diperlukan sebagai landasan hukum operasional kegiatan pengawasan di lapangan. Selama tahun 2013, Ditjen PSDKP telah menyusun dan menerbitkan 2 (dua) Keputusan Menteri, 2 (dua) Peraturan Menteri, 5 (lima) Peraturan Direktur Jenderal PSDKP, 26 (dua puluh enam) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP, 2 (dua) Rancangan Perdirjen PSDKP, 2 (dua) Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Menteri. Rincian produk hukum yang telah dihasilkan oleh Ditjen. PSDKP selama tahun 2013 dapat dilihat pada Lampiran 5. Disamping Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, Ditjen PSDKP juga merumuskan dan menyusun produk hukum lainnya berupa kesepakatan bersama maupun perjanjian kerjasama. Selama tahun 2013, produk hukum yang telah diterbitkan terkait hal ini, sebagai berikut: 1) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemda Kabupaten Natuna, melalui KKB Nomor 02/SJ-KKP/KB/VI/2013 pada tanggal 26 Juni 2013. 2) Perjanjian Kerjasama antara Ditjen. PSDKP dengan Pemkab. Natuna, melalui PKS Nomor 01/DJPSDKP/VI/2013 pada tanggal 26 Juni 2013. 3) Rancangan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Universitas Terbuka tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan. Posisi berada di Sekretaris Jenderal KKP untuk Pembahasan Lebih Lanjut. 4) Rancangan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen. PSDKP dengan Ditjen. Pemasyarakatan. Dalam pembahasan bilateral antara Ditjen. PSDKP dengan Ditjen. Pemasyarakatan.


51

3

5) Rancangan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen. PSDKP dengan Ditjen. Imigrasi, tentang penanganan anak buah kapal Negara Asing Pelaku tindak Pidana Perikanan. Dalam pembahasan bilateral antara Ditjen. PSDKP dengan Ditjen. Imigrasi. b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Pengawasan SDKP Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang pengawasan SDKP dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman pada stakeholders dan masyarakat, tentang peraturan perundang-undangan bidang Pengawasan SDKP. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan sosialisasi dan Diseminasi peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan SKDP di 5 (lima) lokasi yaitu: Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jakarta dan Yogyakarta. c. Jasa Bantuan Hukum dalam penanganan Tindak Pidana Perikanan dan Kasus Administrasi Tata Usaha Jasa Bantuan Hukum dan penanganan Tindak Pidana Perikanan dan kasus administrasi tata usaha dilakukan guna membantu penyelesaian penanganan tindak pidana perikanan dan kasus administrasi Tata Usaha Negara. Pada tahun 2013, telah dilakukan jasa bantuan hukum terhadap 5 (lima) kasus, yaitu:

3

1) Gugatan Perdata Nomor : 617/Pdt.G/2013/PN.TNG antara PT Carita Boat Indonesia selaku Penggugat melawan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku turut Tergugat II dalam perkara pengadaan Kapal Pengawas Ditjen. PSDKP. 2) Gugatan Perdata Nomor 108/PDT.G/2012/PN.PTK dalam perkara Lelang Kapal Perikanan Barang Bukti Kapal Perikanan di Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak. 3) Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 22/G/2013/PTUN.JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara Sdr. Chandra Syarif, S.St.Pi sebagai Penggugat dengan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Tergugat dalam perkara sengketa kepegawaian. d. Kehumasan Dukungan kehumasan memegang perangan penting sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengawasan SDKP khususnya melalui diseminasi informasi mengenai kebijakan, peraturan perundang-undangan dan bahan publikasi lainnya. Selama tahun 2013 Ditjen. PSDKP telah melaksanakan serangkaian kegiatan publikasi, antara lain: 1) Kegiatan publikasi kegiatan Ditjen. PSDKP (antara lain: pencetakan booklet, leaflet, banner, buku kerja, kalender 2013, buku saku peraturan perundang-undangan, buku gagasan dan kinerja Dirjen PSDKP, dan buletin internal Warta Pengawasan), dan dokumentasi kegiatan Ditjen. PSDKP. 2) Kegiatan penyelenggaraan media on the spot dilaksanakan dengan mengikutsertakan media cetak/media elektronik guna meliput kegiatan Ditjen.

52


PSDKP. Selama Tahun 2013, telah dilaksanakan media on the spot sebagai berikut: Peresmian Pos PSDKP Gresik, Pemulangan Nelayan di Belawan (2 kali bulan Maret dan April), Hibah aset Satker PSDKP Benoa Bali, Pemulangan Nelayan di Makassar, Air Surveillance wilayah barat di Pontiana, Air Surveillance wilayah timur di Tual. 3) Peliputan aktivitas Ditjen. PSDKP lainnya dalam rangka mendukung pencapaian kinerja antara lain : a) Serah terima jabatan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung; b) Sosialisasi API dan ABPI di Medan c) Konferensi pers Refleksi 2012 dan Outlook 2013 d) Pemulangan 11 Nelayan Langkat, Sumatera Utara. Yang tertangkap di Malaysia e) Penyerahan aset Satker PSDKP Bali f ) Penyegaran Hakim Adhoc Perikanan g) Kunjungan Kerja Komisi IV DPRRI Di Batam h) Pemulangan 6 (enam) nelayan Batubara i) Penangkapan 5 (lima) kapal Thailand dan Malaysia j) Sertijab Kepala Stasiun PSDKP Pontianak

3

k) Penangkapan 4 (empat) KIA Thailand l) Capaian Kerja Semester I PSDKP m) Peresmian Kantor PSDKP Tual n) Pemulangan nelayan dari Darwin o) Keel laying pembangunan kapal SKIPI p) Launching Polsus PWP3K q) Peresmian Kantor PSDKP Batam. 4) Publikasi pengawasan SDKP di berbagai media cetak (terdiri dari: Majalah Lensa Indoensia, Koran Suara Karya, Majalah Samudera, Majalah Topik, Koran Tempo, Koran Indopos, dan Majalah Tempo), dan media elektronik (TV One). 5) Penyelenggaraan perpustakaan Ditjen. PSDKP dan partisipasi dalam pameran KKP. 6) Penyelenggaraan pengelolaam website Ditjen. PSDKP sebagai media penyampaian informasi kegiatan Ditjen. PSDKP dilaksanakan selama 12 bulan.

I. PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN SDKP PADA SATKER DEKONSENTRASI Selain dianggarkan dan dilaksanakan di tingkat pusat, sebagian kegiatan pengawasan juga dianggarkan dan dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada Daerah melalui mekanisme Dekonsentrasi. Anggaran dekonsentrasi untuk pengawasan SDKP di alokasikan kepda 33 Provinsi di Indonesia dengan jumlah anggaran yang bervariasi. Besar kecilnya alokasi


53

anggaran didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan teknis, seperti tingginya tingkat pelanggaran di suatu daerah, kinerja daerah dalam pelaksanaan pengawasan, dan ketertiban administrsi pelaporan pengawasan oleh daerah. Pada tahun 2013 kegiatan pengawasan yang didekonsentrasikan terdiri: 1. Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas (operasional kapal pengawas, pemeliharaan kapal pengawas, operasional speedboat, perawatan dan perbaikan speedboat pengawasan); 2. Penyelesaian tindak pidana perikanan (inventarisasi data TPP, forum koordinasi TPP, pemberkasan dan dokumentasi perkara, pemantauan dan tindaklanjut penyelesaian kasus) ; 3. Peningkatan operasional pengawasan sumber daya perikanan (pembinaan dan evaluasi Pokmaswas, identifikasi dan verifikasi usaha perikanan izin daerah, pembinaan pengawasan usaha perikanan, temu teknis pengawas perikanan); 4. Peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan (temu teknis pengawasan SDK, pemantauan objek SDK dan pemanfaatan SDK, koordinasi kasus-kasus SDK, pembinaan desa binaan berbasis pengawasan, operasi pengawasan SDK); 5. Peningkatan operasional pemantauan SDKP dan pengembangan infrastruktur pengawasan (peningkatan sarana pengawasan, monitoring dan pengembangan sarana pengawasan);

3

6. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (pelayanan perkantoran, penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan SIMAK BMN, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, penyusunan laporan pengawasan SDKP); Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya telah dapat dilaksanakan dengan baik hal ini terutama tercermin dari penyerapan anggaran kegiatan yang mencapai 94,13% (per Desember 2013). Namun demikian terdapat beberapa kegiatan yang belum dapat berjalan dengan optimal, diantaranya:

54

-

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan. Pada umumnya Dinas Provinsi tidak dapat menjalankan fungsi tersebut, terlebih pada kegiatan DAK;

-

Pelaporan laporan perkembangan kegiatan dan anggaran (bulanan dan tahunan) masih sering terlambat, sehingga menyebabkan terlambatnya rekapitulasi pelaporan di tingkat pusat;

-

Kegiatan-kegiatan yang bersifat situsionil, seperti pemberkasan perkara, dan penyidikan kasus, serta bantuan hukum;

-

Kendala cuaca/faktor alam yang tidak dapat diprediksi, terutama untuk kegiatan operasi pengawasan di laut yang sering terkendala karena cuaca;

-

Kondisi organisasi internal yang sering melakukan pergantian/pergeseran penanggungjawab kegiatan mengakibatkan sering terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.


J. PELAKSANAAN ANGGARAN Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2013 pada awalnya sebesar Rp. Rp.700.049.000.000; (tujuh ratus miliar empat puluh sembilan juta rupiah), kemudian terjadi revisi sehingga pagu anggaran Ditjen. PSDKP sebesar Rp. 529.148.275.287;- (lima ratus dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 95,38%. Rincian alokasi dan realisasi anggaran pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 3.16 Alokasi dan Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP Berdasarkan Satuan Kerja s/d Desember 2013 NO

SATUAN KERJA

REALISASI

ALOKASI ANGGARAN (RP.)

KEUANGAN (RP.)

%

1

Satker Pusat (6 Satker)

405.622.270.000

391.520.985.375

96,52

2

Satker UPT PSDKP (5 Satker)

119.139.690.000

114.778.861.645

96,34

3

Satker Provinsi (33 Satker)

24.281.685.000

22.848.428.267

94,10

TOTAL

549.043.645.000

529.148.275.287

3

96,38

Sumber : Hasil rekonsiliasi Ditjen. PSDKP

Gambar 3.1 Perkembangan Realisasi Anggaran Pengawasan SDKP (Januari s/d Desember 2013) (1.000) 450.000.000 405.622.243

400.000.000

391.676.695

350.000.000 300.000.000 257.027.320

250.000.000 193.129.297

200.000.000 150.000.000

183.658.360 143.231.844

119.139.690 94.773.355

100.000.000

114.815.399

94.773.355

93.410.823 68.112.855 73.891.668

76.309.338 61.379.491 42.040.114 42.873.475 42.873.475 28.113.194 4.998.436 18.299.015 50.000.000 2.210.450 22.856.112 28.588.972 24.281.685 6.423.266 14.735.909 13.030.233 14.782.113 18.597.374 1.371.375 415.207 1.189.315 2.699.456 4.792.210 7.775.384 7.775.384 11.511.854 0 0

Anggaran Januari Februa Maret ri 2013

Satker Pusat (6 Satker)

Apr il

Mei

Jun

i

Juli

Agu s

Penyerapan Dana Sampai Bulan Satker UPT PSDKP (5 Satker)

tus

Sep

Okt N D obe ovem esemb ber r er er

tem b

Satker Provinsi (33 Satker)


55

Dari total anggaran yang di alokasikan pada kegiatan Satker pusat Sebesar Rp. 405.622.270.000; (empat ratus lima miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sampai dengan 31 Desember 2013 telah terealisasi sebesar sebesar Rp. 391.520.985.375;(tiga ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 96,52%. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.17. Tabel 3.17 Rincian Realisasi Anggaran satker Pusat, Ditjen. PSDKP S/d Desember 2013

3

NO

SATUAN KERJA

1

Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP

2

ALOKASI ANGGARAN (RP.)

REALISASI KEUANGAN (RP.)

%

52,110,693,000

50.169.939.259

96,28

Direktorat Pengawasan Sumber daya Perikanan

9,791,096,000

9.585.359.000

97,90

3

Direktorat Pengawasan Sumber daya Kelautan

10,017,400,000

9.960.757.109

99,43

4

Direktorat Kapal Pengawas

213,243,322,000

105.019.263.814

95,68

5

Direktorat Pemantauan SDKP & PIP

109,766,385,000

206.585.389.623

96,88

6

Direktorat Penanganan Pelanggaran

10,693,374,000

10.200.276.570

95,39

405,622,270,000

391.520.985.375

96.52

TOTAL Sumber : Hasil rekonsiliasi Ditjen. PSDKP

56


BAB 4

PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

4

A. PERMASALAHAN Secara umum pelaksanaan program/kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan telah berjalan cukup menggembirakan baik di lihat secara spesifik melalui pencapaian kegiatan penanganan illegal fishing maupun capaian kegiatan operasional lainnya. Namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2013, diantaranya: 1. Permasalahan Operasional Beberapa permasalahan operasional yang masih dihadapi dalam melaksanakan tugas pengawasan SDKP: a. Keterbatasan SDM Pengawasan (kuantitas dan kualitas) serta sarana dan prasarana pengawasan dalam mendukung operasional kegiatan di lapangan baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. Data yang akurat, sebagai dasar pelaksanaan pengawasan SDKP belum dapat diterima tepat waktu;

BAB 4 - PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

57

c. Perangkat hukum dan perundang-undangan yang menjadi dasar operasional pengawasan masih belum seluruhnya tersedia (PP Pengawasan Perikanan sejak tahun 2011 belum disahkan) dan adanya konflik peraturan perundang-undangan, sehingga menyulitkan pengawasan; d. Masih lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum terkait dalam kegiatan pengawasan SDKP; e. Penataan dan pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkendala Audit Organisasi; f. Komitmen dan Dukungan Pemerintah Daerah masih relatif rendah, sehingga belum mengalokasikan anggaran secara memadai untuk melaksanakan pengawasan; g. Beberapa kegiatan pelaksanaannya tergantung kepada institusi terkait lainnya; h. Beberapa kegiatan pelaksanaannya bersifat situsionil (seperti: pemberkasan perkara, penyidikan, bantuan hukum, koordinasi pusat dan daerah, dll). i. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum bagi kelestarian SDKP sekaligus bagi kesejahteraan nelayan. Pada umumnya masih cukup banyak nelayan-nelayan kecil yang melakukan kegiatan penangkapan ikan illegal. 2. Permasalahan Anggaran

4

Walaupun dari sisi penyerapan anggaran Ditjen. PSDKP memiliki pencapaian tingkat realisasi yang baik (96.38%) s/d Desember 2013, namun terdapat beberapa hal yang menyebabkan tidak dapat terserapnya angggaran secara keseluruhan, antara lain: a. Proses revisi DIPA menyebabkan tertundanya eksekusi kegiatan yang sebagian dananya direvisi; b. Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pelaksanaannya bersifat situsionil (tergantung kepada kebutuhan), semisal kegiatan pemberkasan perkara, penyidikan dan bantuan hukum,dll); c. Sebagian kegiatan yang di pihak ketigakan terdapat sisa tender; d. Terkait dengan Satker Dekonsentrasi, beberapa permasalahan yang mempengaruhi penyerapan anggaran, antara lain: adanya pergantian kuasa pengguna anggaran; terlambatnya penunjukkan pejabat komitmen dan kuasa penggunan anggaran oleh Gubernur; serta keterlambatan proses lelang; e. Terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Tahun 2013, terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari PHLN (SKIPI) yang di blokir(*) oleh Kementerian Keuangan, Kondisi ini menyebabkan keterlambatan penyelesaian pelaksanaan kegiatan karena harus menunggu proses pencairan keuangan yang baru diselesaikan pada bulan November 2013.

58


B. REKOMENDASI Mengacu kepada uraian permasalahan, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pengembangan dan peningkatan SDM pengawasan secara bertahap (terencana dan proporsional). Hal ini didukung pula dengan optimalisasi peran Pokmaswas melalui pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan dengan lebih mengaktifkan peran UPT Pengawas di daerah; 2. Optimalisasi ketersediaan dan dukungan sarana dan prasarana pengawasan serta teknologi pengawasan. Hal ini antara lain ditempuh melalui inventarisasi dan evaluasi sarana dan prasarana pengawasan di tingkat pusat dan daerah, 3. Pengembangan dan implementasi Integrated Surveillance System (ISS) yang dapat mengoptimalkan keterbatasan sarana dan prasarana melalui pemanfaatan asset bersama, pertukaran data dan informasi, kerjasama operasi antar instansi penegak hukum terkait; 4. Pengembangan dan peningkatan SDM pengawasan secara terencana dan proporsional. Antara lain melalui pemetaan SDM pengawasan dan aspek-aspek terkait lainnya baik di tingkat pusat maupun daerah; 5. Penguatan kelembagaan pengawasan dan optimalisasi peran forum penanganan tindak perikanan melalui kegiatan penyusunan rencana aksi penanganan tindak pidana perikanan; 6. Peningkatan peran Pokmaswas melalui pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan dengan lebih mengaktifkan peran UPT Pengawas di daerah; 7. Pelengkapan perangkat hukum dan perundang-undangan di bidang pengawasan secara bertahap; 8. Optimalisasi penyerapan anggaran, antara lain dengan: (a) Perencanaan program yang lebih baik dan terukur (b) Monitoring program/kegiatan telah direncanakan secara lebih dini, sehingga kegiatan-kegiatan yang nampaknya tidak dapat direalisasikan dapat diantisipasi lebih awal; (c) Peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, UPT Pengawasan dan Satker Pengawasan) dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga adanya kendala pada pelaksanaan kegiatan dapat segera ditindaklanjuti; (d) Percepatan dan pengawalan intensif terhadap kegiatan yang sedang berjalan, agar dapat diselesaikan tepat waktu (penguatan moitoring dan evaluasi).

BAB 4 - PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

59

4

4

60


BAB 5

PENUTUP

5

S

ebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya dari laporan ini, kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) periode tahun 2013 telah menunjukkan keberhasilan yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut selain harus disyukuri, tentunya harus pula diiringi kesadaran dan antisipasi bahwa pengawasan SDKP yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) akan menghadapi tantangan, hambatan, dan kendala yang semakin kompleks dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini tentunya menuntut adanya peningkatan komitmen dan kinerja para pengawas perikanan di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Disamping itu, tentunya diperlukan pula peningkatan kerjasama lintas instansi yang lebih terencana dan solid baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga pengelolaan perikanan yang tertib dan bertanggung jawab dapat diwujudkan. Semoga, dengan dukungan semua pihak, Ditjen. PSDKP dapat memberikan kontribusi terbaik bagi tercapainya salah satu sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan “Indonesia bebas Illegal Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP“ demi tercapainya “Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Semoga...

BAB 5 - PENUTUP

61

LAMPIRAN

5

62


NO

KEGIATAN PENGAWASAN

1. TANJUNG PINANG

2. SUNGAI LIAT

LOKASI

Maraknya penggunaan bahan peledak di Perairan Bintan (perairan P. Merapas, Mapur, Tj. Tili, P. Numbing. P. Tenggel)

HASIL PENGAWASAN

Membentuk tim pengawasan lapangan bersama. Tim pengawasan lapangan terdiri dari Dit. PSDK (Koord tim : Harlym R.), Satker PSDKP Kijang (Robi, Iwan), Satker PSDKP Tj. Pinang (Polsus PWP3K Rojali), Dinas KP Kab. Bintan (Syarviddin Alustco), UPTD KKLD Kab. Bintan (Ikram), Penyuluh Perikanan (Wiliam). Pengawasan lapangan dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan menggunakan kapal motor

TINDAK LANJUT

Lampiran 1 Hasil pengawasan Ekosistem Perairan dan Wilayah Konservasi Perairan Selama Tahun 2013

Diperoleh informasi adanya lokasi pengeboman di Timur dan Selatan P. Mapur dan biasanya dilakukan menjelang pagi hari. Informasinya pengeboman dilakukan sekitar bulan 2 s/d 4 dan bulan 9 s/d 11.

Perlu dilakukan pelatihan kepada para pengawas perikanan di satker PSDKP Sungai Liat tentang pembuktian ikan yang terkena bom dan racun sianida.

Diindikasikan ikan yang terkena racun / sianida dapat ditemui di daerah Bangka Selatan. Tetapi pengawas perikanan Popinsi belum bisa membuktikan, karena para pelaku sering menggunakan alibi yaitu menggunakan alat tangkap bubu.

Terdapatnya kasus pengeboman, dimana barang bukti sudah berada di kepolisian. Pelaku pengeboman merupakan nelayan dari Kalimantan. Masalah yang dihadapi adalah para pengawas perikanan PSDKP Sungai Liat dan Pengawas Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi masih mendapat kesulitan dalam pembuktian, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang ciri-ciri ikan akibat bom dan sianida, berikut bagaimana cara penanganan barang bukti tersebut.

63

LAMPIRAN

LOKASI

HASIL PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada Satker PSDKP Banjarmasin yang sudah mendapat bimbingan teknis pengawasan dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan, khususnya ekosistem perairan dan kawasan konservasi.

KEGIATAN PENGAWASAN

3. BANJARMASIN

Pengawas perikanan di Satker PSDKP Permasalah penyetruman ikan di Kalimantan Banjarmasin pada Tahun 2011 hingga Selatan perlu perhatian khusus, karena Juni 2013 sudah melaksanakan Form penyetruman dilakukan di daerah konservasi Pemeriksaan Muatan Kapal dibawah oleh masyarakat nelayan seperti di daerah 10 GT dengan total kapal sebanyak Bangkau kecamatan Kandangan Kabupaten 176 buah. Hulu Sungai Selatan. Berdasarkan informasi nelayan penyetrum tersebut berasal dari daerah Barabai (hampir 100%) selanjutnya dari daerah Kandangan. Biasanya penyetruman dilakukan secara berkelompok, satu kelompok terdiri dari 4 (empat) orang nelayan. Dimana kerugian dari penyetruman ini adalah banyak ikan kecil dan telur-telur ikan yang mati sia-sia.

Memetakan daerah rawan destructive fishing (pengeboman ikan) dan disampaikan kepada Direktorat Kapal Pengawas untuk menjadi bagian penting dalam patroli penanggulangan illegal fishing

NO

4. TANJUNG BALAI KARIMUN

Dalam diskusi mengenai pemeriksaan Sementara itu, ammonium nitrat sendiri banyak muatan kapal ikan dan ammonium digunakan sebagai pupuk oleh petani kelapa nitrat ini, pengawas perikanan sawit di Pulau Buru. Satker PSDKP Tanjung Balai Karimun menginfokan jumlah kapal dibawah 10 GT ada 100 kapal ikan. Untuk pengawasan ekosistem mangrove, info yang diberikan adalah adanya 7 kelompok dapur arang yang berijin resmi di bawah induk koperasi di Karimun. Tujuh kelompok tersebut tersebar di Moro dan Karimun


64

KEGIATAN PENGAWASAN LOKASI

5. KARANGSONG

Pengisian form kendali pengawasan ekosistem perairan serta form pemeriksaan muatan kapal perikanan ≤ 10 GT belum dilakukan oleh Pengawas Perikanan di Pos PSDKP Karangsong. Hal ini disebabkan karena sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Nomor : Kep.58/DJ-PSDKP/2011 Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Ekositem Perairan belum sampai ke Pos PSDKP Karangsong

NO

6. KEJAWANAN

Pengisian form kendali pengawasan ekosistem perairan serta form pemeriksaan muatan kapal perikanan ≤ 10 GT yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan masih belum dilaksanakan dengan maksimal. Selama Tahun 2013 (sampai bulan maret), belum ada pengisian form kendali yang dilaporkan ke Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan. Kapal-kapal dan perahu di bawah 10 GT yang berlabuh di TPI Gebang ada sebanyak ± 4000 kapal, dan belum semua terdata.

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada Pos PSDKP Karangsong yang sudah mendapat bimbingan teknis pengawasan dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan, khususnya ekosistem perairan dan kawasan konservasi.

TINDAK LANJUT

Kerusakan mangrove disebabkan oleh alih fungsi kawasan hutan mangrove menjadi lokasi usaha tambak ikan dan udang yang marak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu

Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan kepada Satker PSDKP Kejawanan yang sudah mendapat bimbingan teknis pengawasan dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan, khususnya ekosistem perairan dan kawasan konservasi.

HASIL PENGAWASAN

Terjadi kerusakan mangrove di Cirebon. Di Kabupaten Cirebon tinggal 70 hektare atau 5,4 kilometer (km) dari 54 km garis pantai. Berdasarkan pantauan, dari 54 km garis pantai di wilayah Cirebon hanya ada 10% dari yang kondisinya baik dan masih ditumbuhi hutan mangrove.

65

LAMPIRAN

HASIL PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

LOKASI

Direncanakan untuk melakukan operasi bersama untuk pengawasan Destructive Fishing di Kepulauan Masalembu, Sumenep antara tim dari Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Satker PSDKP Surabaya dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

KEGIATAN PENGAWASAN

Kegiatan penangkapan ikan dengan cara yang merusak (bom dan bius) masih sering terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur. Lokasi pengeboman antara lain berada di Kab. Sumenep, Kab. Pasuruan, Kab. Jember dan Kab. Probolinggo. Sedangkan lokasi pembiusan (sianida) antara lain berada di Kab. Blitar, Kab. Pamekasan dan Kab. Banyuwangi.

NO 7. SURABAYA

Reklamasi pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong untuk membuat dermaga di tengah laut dilakukan dari tepi pantai masuk ratusan meter ke arah laut. Kondisi ini akan mempengaruhi ekosistem. Banyak ikan yang sebelumnya dapat hidup dan berkembang biak di tepi pantai menjadi terusik. Dari wawancara dengan nelayan, bahwa di sekitar lokasi pembangunan Pelabuhan Teluk Lamong sudah sulit didapatkan ikan. Nelayan sudah merasakan dampaknya dan sudah beberapa kali melakukan protes.

Perlu dilakukan pendatan awal luasan ekosistem mangrove.

Di sekitar Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo banyak terjadi penebangan pohon mangrove. Mangrove yang berada di bagian tepi dan langsung berhadapan dengan laut banyak yang sudah ditebang.

8. TANJUNG PANDAN

Satker PSDKP Belitung selama Masih kurangnya data awal mengenai luasan Tahun 2011 hingga Juni 2013, para mangrove dan terumbu karang sehingga pengawas perikanan di Satker PSDKP para pengawas kesulitan dalam melakukan Belitung sudah melakukan pengisian pengawasan mengenai berapa persen Form Pengawasan Ekosistem Perairan kerusakan terjadi. Selain itu masih kurangnya maupun Form Pemeriksaan Muatan sarana prasarana seperti peralatan untuk Kapal Perikanan dibawah 10 GT penyelaman dan sumber daya manusia yang masih kurang paham akan pengawasan sumber daya kelautan terutama dalam melakukan pengawasan uji fisik ikan dan mangrove.


66

NO

KEGIATAN PENGAWASAN

9. TERNATE

10. SORONG

LOKASI Dari laporan masyarakat masih banyak terjadi penggunaan bom untuk menangkap ikan. Hal ini terjadi karena banyak perahu, sampan dan kapal kecil yang tidak melaporkan kegiatan penangkapan ikan kepada Pengawas Perikanan di Satker PSDKP Ternate.

Hasil monitoring diketahui bahwa terumbu karang yang ada di sekitar Pulau Jefnabi pada koordinat 00025.722’ LS dan 130018.126’ BT dinyatakan hancur akibat pengeboman ikan, kerusakan terumbu karang ditandai dengan banyaknya karang yang mati dan rubble di sekitar Pulau Jefnabi serta banyak tumbuh soft coral di atas rubble.

HASIL PENGAWASAN Banyak terjadi kasus pengeboman terhadap penangkapan ikan.

TINDAK LANJUT

Menyarankan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara sebagai koordinator secara bersama-sama dengan Satker PSDKP Ternate dan Dinas KP Kota Ternate untuk melakukan pemeriksaan rutin ikan hasil tangkapan yang dibawa kapal dibawah 10 GT baik yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan maupun yang langsung dijual di Pasar Kota Ternate dan ditindak lanjuti dengan uji laboratorium. Hasil pemeriksaan dikirimkan ke Direktorat Pengawasan Sember Daya Kelautan.

Masih banyak terjadi pembiusan Ikan Direncanakan untuk melakukan operasi Napoleon di Perairan P. Gemien yang dilakukan bersama untuk pengawasan pembiusan di oleh nelayan P. Mutus. Perairan P. Gemien oleh Satker PSDKP Sorong.

67

LAMPIRAN

NO

KEGIATAN PENGAWASAN

11. BANGGAI KEPULAUAN

12. GORONTALO

Pengawasan Ekosistem Perairan di Pos PSDKP Banggai Kepulauan sudah rutin dilakukan dan dilaporkan ke Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

LOKASI

Adanya pelanggaran pemanfaatan Ekosistem Perairan masih tinggi, terutama pengeboman dan pembiusan ikan. Selain itu terdapat karamba Napoleon, pengambilan Bambu Laut (Izis Hippuris), dan Lola Merah (Trochus Niloticus). Kegiatan pelanggaran menjadi semakin marak karena adanya oknum aparat yang melindungi pelaku kegiatan tersebut.

HASIL PENGAWASAN

Perlu penambahan SDM dan sarana prasarana.

Direncanakan untuk melakukan operasi bersama untuk pengawasan pembiusan dan pengeboman serta pengawasan terhadap karamba Napoleon, bambu laut oleh Pos PSDKP Banggai Kepulauan.

TINDAK LANJUT

Dari kapal yang sudah diawasi, tidak ada indikasi penggunaan bom dan bius yang dimuat pada kapal tersebut. Tetapi dari laporan masyarakat masih banyak terjadi penggunaan bom dan bius untuk menangkap ikan. Hal ini terjadi karena banyak perahu, sampan dan kapal kecil yang tidak melaporkan kegiatan penangkapan ikan kepada Pengawas Perikanan di Pos PSDKP Banggai Kepulauan. Dalam melakukan kegiatan pengawasan ekosistem perairan dan pemeriksaan muatan kapal ikan, Satker PSDKP Gorontalo kekurangan SDM, sarana dan prasarana.

Dalam rekapitulasi Form Pemeriksaan Muatan Kapal Ikan dibawah 10 GT yang dilakukan oleh pengawas perikanan Satker PSDKP Gorontalo diketahui bahwa sampai Bulan Agustus 2013 telah diperiksa sebanyak 16 (enam belas) kapal ikan yang berukuran dibawah 10 GT. Ratarata frekuensi pemeriksaan kapalkapal tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali.


68

LOKASI

HASIL PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

Diketahui informasi dan data bahwa Pada Tahun 2013 ini, Satker Pengawasan SDKP jumlah kapal ikan dibawah 10 GT Pekalongan belum melakukan pengawasan yang mempunyai ijin ada 18 kapal ekosistem perairan selain terkendala data ikan. Dari 18 kapal ikan tersebut, rata- juga sumber daya manusia dan tidak adanya rata setiap bulannya telah diperiksa 7 anggaran penunjang. Saat ini, informasi yang kapalikan didapat adalah adanya Kawasan Konservasi Mangrove yang aturannya sedang diproses di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.

KEGIATAN PENGAWASAN

13. PEKALONGAN

Dalam pemanfaatan ekosistem perairan, Satker Dalam menangani permasalahan PSDKP Juwana menitikberatkan pengawasan pemanfaatan mangrove satker bekerjasama mangrove yang terdapat di perairan Juwana, dengan dinas kelautan dan perikanan dan karena masih sering terjadi penebangan/ dinas kehutanan serta perangkat Polsek, pengambilan mangrove oleh masyarakat kecamatan, kelurahan dan RT/ RW setempat untuk dijadikan bahan bakar (kayu bakar) melakukan sosialisasi tentang pelestarian dalam memasak. mangrove dan pentingnya mangrove sebagai penyangga produksi dan hasil tangkapan nelayan di perairan segara anakan.

NO

14. JUWANA

Satker PSDKP Juwana belum memiliki data yang akurat tentang potensi sumberdaya kelautan terutama tentang pemanfaatan sumber daya kelautan dan kerusakan ekosistem perairan. Sehingga Pengawasan oleh petugas pengawasmasih berorientasi terhadap pengawasan perikanan

15. MAKASSAR

Pengawasan ekosistem perairan terutama mangrove dan terumbu karang yang ada di dalam kawasan konservasi perairan belum optimal dilakukan karena belum adanya data awal wilayah, luasan dan kondisi mangrove dan terumbu karang terutama di kawasan konservasi yang ada di wilayah kerja Satker PSDKP Makassar.

Untuk pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang merusak berupa bom dan racun telah secara rutin dilakukan oleh pengawas perikanan satker PSDKP Makassar. Pengawasan tersebut dilakukan dengan memeriksa kapal-kapal ikan dibawah 10 GT yang akan berangkat atau tiba di PPI Paotere.

69

LAMPIRAN

NO

KEGIATAN PENGAWASAN

16. BATANG

LOKASI Sehubungan dengan adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikhawatirkan akanmengakibatkan kerusakan ekosistem terumbu karang di Taman Wisata Alam Laut Ujungnegoro – RobanKab. Batang

TINDAK LANJUT

Pembangunan PLTU tersebut menimbulkan pro kontra karena rencana pembangunan yang berdekatan dengan kawasan konsevasi laut daerah dimana dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative bagi lingungan perairan serkitarnya.

Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Batang. Menurut informasi dari Bpk Hermanto (Kasie Kelautan dan Pesisir Dinas KP Batang) bahwa ada rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2 x 1000 MW di Kabupaten Batang yang mana akan menempati lahan 370 hingga 700 hektar di lima desa yaitu Karanggenang, Roban, Ujung Negoro, Wonorekso, dan Ponowareng.

HASIL PENGAWASAN

Selain itu rencana pembangunan PLTU juga bertabrakan dengan aturan RTRW Kab. Batang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang RTRW Nasional, telah ditetapkan Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro-Roban sebagai kawasan lindung.

Masyarakat yang menolak pembangunan PLTU telah meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Semarang untuk membantu mereka dalam mendampingi secara hukum dan legal akibat rencana pembangunan PLTU tersebut terkait isu lingkungan maupun kriminalisasi masyarakat oleh pemerintah. Masyarakat berjuang untuk menolak rencana pembangunan PLTU tersebut dengan alternative pemindahan lokasi pembangunan PLTU ke wilayah lain yang ada di Kab. Batang seperti di Tanjung Celong


70

NO

KEGIATAN PENGAWASAN

17. KEPULAUAN SELAYAR

Kabupaten Kepulauan Selayar selama ini memang telah menjadi target pemantauan dari Ditjen PSDKP khususnya terkait dengan aktivitas bisnis pupuk yang mendatangkan pupuk dari Malaysia melalui dua jalur yaitu jalur Batam dan jalur Tawau. Di mana telah diketahui melalui pengujian laboratorium terhadap pupuk-pupuk sejenis bahwa kandungannya adalah 100% Amonium Nitrat yang termasuk bahan berhulu ledak tinggi (high explosive). Impor bahan-bahan tersebut pun sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh importir terdaftar (IT) dan memperoleh Surat Persetujuan Impor dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri setelah mendapat rekomendasi dari Polri dan Menhan

LOKASI

Pada tanggal 13 - 14 Maret 2013 tersiar kabar melalui beberapa media lokal seperti Fajar Online, Berita Kota Makassar Online, dan lainlain yang memberitakan bahwa Polisi Resort Kepulauan Makassar berhasil mengungkap kasus penyelundupan bahan dasar pembuatan Bom Ikan yaitu yang biasa dikenal sebagai Pupuk Matahari pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013 sekitar jam 11.00 WITA. Kabar berita ini sejalan dengan pengembangan informasi lapangan yang dimiliki oleh petugas Pengawas PSDKP bersama dengan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas), di mana terdapat laporan pergerakan kapal dari Batam yang membawa pupuk dari Malaysia dan diduga kapal tersebut mengarah ke perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Propinsi Sulawesi Selatan yang diduga akan didistribusikan kepada para pelaku pengeboman ikan khususnya untuk perairan di Indonesia bagian timur

HASIL PENGAWASAN

TINDAK LANJUT

Pada tanggal 15 Maret 2013 Direktorat Pengawasan Sumberdaya Kelautan segera merespon dengan mengirimkan tim pendamping ke Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mendalami dan mengumpulkan informasi dalam rangka memberikan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana mestinya.

Tim Pendamping PSDKP berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar (Dr. Ir. Murjani Sultan) dan Kapolres Kepulauan Selayar (AKBP Moh Hidayat B,SH.SIK,MH). Koordinasi yang dilakukan berkisar tentang penjelasan situasi umum dan suasana kebatinan masyarakat nelayan di Kabupaten Kep. Selayar serta kronologis penangkapan kapal pengangkut pupuk tersebut.

71

LAMPIRAN

NO

KEGIATAN PENGAWASAN

18. TUAL

Kegiatan pengawasan ekosistem perairan ini dilaksanakan di karambakaramba apung milik pengusaha ikan kerapu di wilayah perairan tual. kegiatan tersebut dilakukan pemantauan langsung kepada nelayan-nelayan binaan pengusaha, apakah cara penangkapan ikan kerapu tersebut tidak melakukan pelanggaran dan merusak ekosistem perairan.

LOKASI

Sering terjadi pengeboman dan dan bius ikan

HASIL PENGAWASAN

Mengunjungi dua buah pulau tempat tinggal para nelayan binaan para pengusaha. dipulau tersebut dilakukan sosialisasi terkait dengan lingkungan ekosistem perairan yang perlu dijaga kelestariannya. menyampaikan pelarangan-pelarangan penangkapan ikan dengan cara merusak lingkungan yaitu dengan menggunakan bom dan racun/bius ikan.

TINDAK LANJUT


72

Lampiran 2. Beberapa Hasil pengawasan Pencemaran Perairan Selama Tahun 2013

TINDAK LANJUT

LOKASI

Disarankan adanya t.indakan tegas dari Pemerintah Pusat bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERMASALAHAN

NO Banyuwangi

Tingkat pencemarannya masih tinggi, dibuktikan masih - Sebagian besar industri perikanan adanya parameter COD, BOD, TSS dan Cl yang masih di Muncar belum memiliki instalasi melebihi baku mutu air pada outlet PT. Sari Laut Jaya pengolahan air limbah (IPAL) dan PermataBahari Malindonesia. Dilaporkan telah - Peran Pemda kurang optimal dan diawasi 22 (dua puluh dua) industri prikanan di Muncar kurang tegas dalam pemberian banyuwangi sebagaimana terlampir sangsi kepada pelaku usaha

HASIL PENGAWASAN

1

Surabaya

Perlu dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usahaUPI, sehingga tercipta kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

2

Adanya perusahaan yang belum memiliki IPAL yaitu - Terdapat UPI yang membuang PT. Sarilaut Ekatama, mengindikasikan kurangnya limbah tanpa dilakukan pengolahan kesadaran pelaku usaha dalam menjaga lingkungan terlebih dahulu sehingga perairan.Ditemukan dikhawatirkan terjadi pencemaran adanya indikasi pencemaran perairan yang diakibatkan perairan. kegiatan pengolahan ikan di Kota Surabaya. Dilaporkan telah diawasi 40 (empat puluh) industri perikanan di wilayah kerja satker Surabaya sebagaimana terlampir

3

-

Cilacap

Terdapat 2 (dua) perusahaan bidang perikanan milik Korea dan telah memenuhi ketentuan yaitu telah memiliki IPAL.perusahaan yang telah memilki IPAL. Telah dilakukan pengawasan ke PT.Juifa International Foods dan PT. Toxindo Pratama.

4

Adanya dugaan terjadinya pencemaran perairan akibat Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah seyogyanya melakukan pengawasan ketat terhadap perizinan dan kualitas perairan, sehingga dapat mengurangi dampak dugaan pencemaran laut. Perlu dilakukan sosialisasi kepada para UPI, sehingga tercipta kesadaran sebelum terjadi permasalahan lingkungan yang lebih besar.

Perlu adanya monitoring dari pengawas perikanan Kab.Cilacap untuk mengetahui secara dini dampak yang akan terjadi akibat kegiatan tersebut.

Juwana

Unit pengolahan perikanan terus beroperasi setiap harinya. Dampak yang terjadi berupa kondisi perairan menjadi keruh dan kekhawatiran warga tentang menurunnya kualitas air laut. perusahaan yang membuang limbah adalah pihak pihak dari PT. Bintang Karya Laut milik Bupati Rembang. Sistem pembuangannya langsung disalurkan melalui pipa menuju pesisir pantai/laut. Dilaporkan telah diawasi 14 (empat belas) industri perikanan di wilayah kerja satker Juwana sebagaimana terlampir

73

LAMPIRAN

TINDAK LANJUT

LOKASI Pengawasan ke 2 (dua) UPI yaitu PT.Maya Food Industries dan PT. Blue Sea Industries. Kedua industri tersebut sudah memilki IPAL.

Bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang berupa benih ikan dan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi pembudidaya ikan di Desa Roban. Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI).

7

PERMASALAHAN

NO Pekalongan

Adanya dugaan telah terjadinya pencemaran perairan akibat kegiatan pembangunan PLTU.

Satker Cirebon perlu memantau kondisi perairan Cirebon guna mengetahui jika terjadi pencemaran yang diakibatkan oleh PLTU maupun industri perikanan

8

HASIL PENGAWASAN

5

Tegal (diganti menjadi Batang)

Rencana pembangunan PLTU berjarak cukup dekat sekitar 500 meter dengan Kawasan KonservasiLlaut Daerah (KKLD), dikhawatirkan akan mengganggu habitat ikan disekitarnya dan menimbulkan pencemaran karena sedimentasi yang cukup tinggi. Hasil pengujian sampel air membuktikan bahwa beberapa parameter melebihi baku mutu air laut.

Adanya dugaan telah terjadinya pencemaran perairan akibat kegiatan pembangunan PLTU dan dugaan dari kegiatan industri perikanan

Kasus kematian massal ikan dalam penyelidikan POLDA Lampung, dan sampai saat ini belum ada pembuktian/ alat bukti yang dapat digunakan untuk mengetahui penyebab kematian massal ikan.

Perlu adanya monitoring pencemaran yang dilakukan secara intensif di lapangan oleh satker Pekalongan.

Cirebon

Dugaan pencemaran perairan dimulai sejak proses pengerukan lahan tempat dibangunnya PLTU yang berada di sekitar wilayah penangkapan ikan dan budidaya kerang. Aliran limbah pengerukan menyebabkan perairan menjadi keruh dan memberikan dampak buruk terhadap keberadaan biota. Selain itu dilakukan juga pengawasan UPI ke 5 (lima)industri perikanan di wilayah kerja satker Cirebon

Terjadinya kematian massal ikan di Karamba Jaring Apung (KJA) Perairan Teluk Lampung. Adanya indikasi pencemaran akibat kegiatan UPI yang tidak memilki IPAL.

6

Lampung

Hanya tersedia dokumen Studi Analisa Lingkungan dan RKL/RPL Tambahan PT.PELINDO II dalam Studi Analisa Lingkungan hanya menguraikan kegiatan pengerukan dan dampak yang ditimbulkan, namun tidak menguraikan kegiatan dumping, dampak yang ditimbulkan serta pemulihan kawasan akibat kegiatan dimaksud. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1042 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Pengerukan Kepada PT.PELINDO II Cabang Panjang ternyata melanggar ketentuan/aturan sebelumnya. Dilakukan pengawasan terhadap UPI di 5 (lima) industri perikanan wilayah kerja satker Lampung sebagaimana terlampir.


74

HASIL PENGAWASAN

PERMASALAHAN

Perlu dilakukan sosialisasi kepada para penambang dan pelaku usaha UPI, sehingga tercipta kesadaran pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan yang ada.

TINDAK LANJUT

LOKASI

Adanya dugaan terjadinya pencemaran perairan akibat penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi dan indikasi pencemaran akibat UPI.

PT. Pelindo II Jakarta cukup peduli terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat nelayan Kalibaru Cilincing dan berjanji akan memberikan kompensasi dengan berdasarkan data nelayan tangkap yang beroperasi didaerah fishing ground KalibaruCilincing.

NO 9

Para penambang umumnya memiliki izin galian C berupa batu dan pasir, namun tidak memiliki izin penambangan emas. Dampak ekologi berupa terkikisnya tanah disekitar bantaran sungai serta terdapat ikan yang rentan terkena penyakit jika dibudidayakan di Sungai Batanghari. Dilakukan pengawasan terhadap UPI di 2 (dua) industri perikanan wilayah kerja satker Jambi sebagaimana terlampir

Adannya dugaan kegiatan pembangunan pengembangan Pelabuhan Tanjung Periok yang menimbulkan dampak bagi aktivitas perikanan baik usaha kerang hijau maupun usaha penangkapan ikan. Industri perikanan tersebut hanya 1 (satu) yang sudah memilki IPAL, sehingga dikhawatirkan beban pencemaran sudah cukup tinggi di perairan Pontianak

Jambi

10 Pontianak (diganti Cilincing, DKI Jakarta)

Untuk aktifitas penangkapan ikan, selain jalur penangkapan menjadi terhambat juga mengakibatkan fishing ground nelayan menjadi terganggu, sehingga hasil tangkapan nelayan menjadi berkurang, termasuk usaha budidaya kerang hijau; Untuk bagan kerang hijau yang terkena penggusuran, sekitar 276 unit telah disepakati untuk diberikan ganti rugi oleh PT. Pelindo II. Selain bagan kerang hijau sudah dilakukan pembayaran ganti rugi bagi bagan ikan sejumlah 28 unit dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu dilakukan juga pengawasan terhadap UPI di 7 (tujuh) industri perikanan wilayah kerja satker Pontianak sebagaimana terlampir.

75

LAMPIRAN

PERMASALAHAN

TINDAK LANJUT

Perlu dilakukan perbaikan IPAL pabrik kelapa sawit guna mengurangi dampak langsung terhadap biota perairan dan masyarakat yang memanfaatkan sungai Bakau/Cengal. Perlu dilakukan monitoring secara intensif dalam pengawasan UPI di wilayah kerja banjarmasin.

HASIL PENGAWASAN

Adanya kematian ikan dan udang secara massal karena Adanya dugaan terjadinya pembuangan limbah Pabrik Kelapa Sawit Kotabaru yang pencemaran perairan akibat belum memiliki IPAL permanen. kebocoran kolam isolasi limbah Dilakukan pengawasan terhadap UPI di 7 (tujuh) limbah cair kelapa sawit PT. Laguna industri perikanan wilayah kerja satker Banjarmasin Mandiri (Minamas Group) yang sebagaimana terlampir. menyebabkan kematian ikan dan udang di Sungai Bakau di Desa Bakau, Kecamatan Pamukan, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan. Industri perikanan tersebut belum memilki IPAL, sehingga dikhawatirkan beban pencemaran cukup tinggi di perairan Banjarmasin

Perlunya pembinaan yang kontinu dari Pangkalan PSDKP Bitung dan Tim Pengawasan Pencemaran Perairan di Jakarta kepada perusahan-perusahaan tersebut.

LOKASI

11 Banjarmasin

Berdasarkan data awal diketahui bahwa perusahaan-perusahaan perikanan tersebut melakukan pembuangan limbah secara langsung maupun tidak langsung ke laut, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan pencemaran perairan

NO

12 Bitung

Masih ada banyak unit pengolah ikan di Bitung yang belum memiliki IPAL dan berpotensi menimbulkan pencemaran di perairan dari limbah cair yang dibuang tanpa pengolahan yang tepat. Ada kelengahan dari petugas yang berwenang karena memberikan ijin ekspor produk bagi perusahaan meskipun sertifikat HACCP telah berakhir masa berlakunya. Dilakukan pengawasan terhadap UPI di 24 (duapuluh empat) industri perikanan wilayah kerja pangkalan Bitung sebagaimana terlampir.


76

TINDAK LANJUT

Perlu optimalisasi pengawasan pencemaran perairan di Satker PSDKP Makassar dan perlunya PERDA tentang ijin Budidaya. Monitoring harus dilakukan dengan adanya dugaan pencemaran akibat kegiatan pengolahan ikan dan pakan ikan yang terakumulasi.

PERMASALAHAN Adanya dugaan terjadinya pencemaran perairan akibat Unit Pengolahan Ikan, kelangkaan biota perairan yang endemik.

Perlu optimalisasi pengawasan pencemaran perairan di Satker PSDKP Benoa sehingga objek pengawasan tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENGAWASAN

13 Makassar

Para pelaku usaha pembudidaya tambak intensif belum peduli dan belum memiliki kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan, hal ini tampak dari belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Pemberian pakan akan mengakibatkan pencemaran karena tidak ada saluran irigasi pembuangan dari tambak. Dilakukan pengawasan terhadap UPI di 28 (duapuluh delapan) industri perikanan wilayah kerja satker makassar sebagaimana terlampir.

Dugaan pencemaran perairan akibat limbah hasil olahan industri perikanan, sebagain besar industri belum memilki IPAL

LOKASI

14 Benoa

Para pelaku usaha belum memiliki kepedulian dan kesadaran dalam menjaga kelestarian lingkungan, hal ini tampak dari belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dikarenakan biaya operasi untuk membuat IPAL cukup tinggi. Dilakukan pengawasan terhadap UPI di 9 (sembilan) industri perikanan wilayah kerja satker Pengambengan sebagaimana terlampir.

Dugaan pencemaran perairan akibat limbah budidaya perikanan dan kegiatan UPI yang tidak memilki IPAL

Setiap dinas terkait dan satker lombok semestinya harus melakukan pengawasan secara kontinu dan berkala guna berkurangnya pencemaran perairan yang terjadi di wilayah kabupaten Sumbawa.

NO

15 NTB

Terjadi kelangkaan ikan endemik di pesisir /pantai perairan Sumbawa diduga akibat dampak pencemaran perairan akibat UPI dan penanganan rumput laut yang kurang tepat dapat berdampak terhadap sektor perikanan, Dilakukan pengawasan terhadap UPI di 2 (dua) industri perikanan wilayah kerja satker NTB sebagaimana terlampir.

77

LAMPIRAN

PERMASALAHAN

Lampiran 3 Hasil pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulai Kecil HASIL PENGAWASAN

• Kurangnya pengawas perikanan/polsus pwp3k di Satuan Kerja Pengawasan SDKP Juwana dan semua pos dibawahmya. • Minimnya sarana dan prasarana di semua pos pengawasan lingkup Satuan Kerja Pengawasan SDKP Juwana

LOKASI

1. JUWANA

• Pengawasan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diawasi oleh Satker PSDKP Juwana adalah : Pengawasan Usaha Tambak Perikanan, Pengawasan Mangrove, Pengawasan wisata bahari. • Selain melakukan pengawasan, juga menyampaikan beberapa hal seperti: a. Sistem pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; b. Berbagai jenis pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Jenis kegiatan yang menjadi objek dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Pengisian Form Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan tindak lanjut pelaporannya ke Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

NO

2. TJ PANDAN

• Dari hasil koordinasi diperoleh bahwa aktivitas pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil cukup banyak seperti : budidaya laut dan industry perikanan. Kegiatan pengawasan dilaksanakan di wilayah perairan Pulau Belitung dimana di wilayah ini dilakukan pemanfatan wialayah pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pariwisata, budidaya. Namun data untuk pemanfaatan pariwisata belum mencukupi karena masih sedikitnya usaha yang mendaftarkan ke dinas terkait. Selain itu pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanjung Pandan juga belum maksimal karena masih kurangnya saran dan prasarana pengawasan seperti peralatan selam dan Rubber Boat. • Pengawasan dilakukan di perairan Pulau Belitung dimana sasaran pengawasan ini adalah pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Pulau Kali Mambang dan Sibongkok. Pulau Kali Mambang dan Sibongkok merupakan termasuk dalam wilayah pengawasan satker tanjung pandan yang banyak dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya dan industry perikanan. Dari hasil pengamatan dilapangan dapat dilihat bahwa banyak berdiri kegiatan budidaya berupa keramba jaring apung untuk budidaya ikan dan mutiara serta pendirian bagan penangkapan ikan. Namun data untuk pemanfaatan ini belum ada mengingat kebanyakan berupa usaha skala kecil yang belum memiliki izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.


78

NO

LOKASI

3. TANJUNG BALAI KARIMUN KEPRI

4. KEPULAUAN SERIBU

•

•

•

•

HASIL PENGAWASAN

Provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah pulau kecil yang sangat banyak, demikian pula halnya dengan Kabupaten Karimun. Kabupaten ini memiliki pulau-pulau kecil yang banyak dimana wilayah ini termasuk salah satu penghasil ikan dan kaya akan sumberdaya alam non hayati (seperti: pasir laut, timah, dan granit). Sumberdaya-sumberdaya yang ada merupakan kontributor yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Kegiatan penambangan granit di pulau-pulau kecil dan pasir laut dilakukan oleh perusahaanperusahaan penambangan yang mendapat izin dari Bupati Karimun. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik/bentang alam pulau-pulau kecil dan juga perubahan topografi dasar laut yang pada akhirnya juga mengakibatkan tererosinya pulau-pulau kecil. Penelusuran lapangan menggunakan Kapal Pengawas Hiu 010 di sekitar Pulau Babi (Kepulauan Karimun) terlihat kapal-kapal pengeruk/penyedot pasir sedang beroperasi. Salah satu kapal penyedot pasir yang diperiksa sedang melakukan kegiatan pasir yang sangat dekat dengan pulau. Meskipun mendapat izin penambangan pasir laut, operator kapal diperingatkan untuk tidak melakukan penyedotan pasir terlalu dekat dengan pulau. Banyaknya kegiatan penambangan granit dan pasir laut di area pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan pulau-pulau kecil. Untuk itu diperlukan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk pengendalian kegiatan tersebut agar lingkungan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Karimun tidak semakin terdegradasi.

• Reklamasi di Teluk Jakarta dilakukan dengan melakukan penimbunan laut untuk membuat pulau buatan di area depan Muara Baru. Kegiatan ini mendapat izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang materialnya diharapkan berasal dari pengerukan sungai-sungai yang ada di wilayah DKI Jakarta. Wilayah lain yang telah direklamasi dan saat ini telah menjadi kawasan perumahan adalah Pantai Indah Kapuk • Hasil penelusuran lapangan menggunakan Kapal Pengawas Hiu 006 diketahui bahwa material yang digunakan untuk penimbunan/reklamasi pulau buatan berasal dari penyedotan material pasir di wilayah kepulauan seribu. Di lapangan ditemukan 2 buah kapal pengeruk/penyedot pasir ukuran besar yang sedang beroperasi di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang. Kedua kapal tersebut secara bergantian melakukan tracking penyedotan pasir laut. Kapal tersebut juga terlihat melakukan penurunan material pasir ke area dumping di pulau buatan tersebut • Hasil wawancara dengan beberapa anggota dan pemuka masyarakat Pulau Lancang Besar, diperoleh informasi bahwa sejak beroperasinya kapal-kapal penyedot pasir tersebut, alat tangkap bubu milik nelayan mengalami kerusakan. Selain itu ekosistem terumbu karang juga mengalami kerusakan dan berimplikasi terhadap penurunan jumlah tangkapan nelayan sekitar. Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah untuk menghentikan kegiatan penyedotan pasir laut di area-area penangkapan nelayan karena sangat merusak lingkungan. Kegiatan reklamasi seharusnya memberikan nilai tambah/positif bagi lingkungan, bukan sebaliknya merusak lingkungan

PERMASALAHAN

79

LAMPIRAN

NO

LOKASI

5. BITUNG

HASIL PENGAWASAN

Jenis kegiatan Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diawasi oleh Pangkalan PSDKP Bitung: • Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Kegiatan pengawasan dibidang pembudidayaan ikan yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan mengacu pada SK Nomor : 154/DJ-PSDKP/V/2010 Tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan. Obyek pengawasan usaha pembudidayaan ikan meliputi : a) Dokumen perijinan, b) Kegiatan usaha pembudidayaan ikan, c) Sarana produksi dan dilakukan di : - Wilayah pengelolaan perikanan RI; - Sentra-sentra usaha pembudidayaan ikan; - Area pembenihan ikan; - Area pembudidayaan ikan; - Tempat-tempat pemasukan/pengeluaran ikan untuk kepentingan pembudidayaan; - Produsen, importir/eksportir, distributor, toko pakan/obat ikan. • Pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil terkait kegiatan wisata bahari. Potensi wisata bahari di Kabupaten Bitung cukup baik dan sudah berkembang. Adapun jumlah pelaku usaha di bidang wisata bahari di Kabupaten Bitung sampai saat ini dan semuanya berijin adalah sebagai berikut: 1. BASTIANOS RESORT 2. BLACK SANDS RESORT 3. DABIRAHE AT LEMBEH HILLS RESORT 4. DIVERS LODGE LEMBEH 5. ECO DIVERS RESORT 6. FROGGIES RESORT 7. IMMANUEL RESORT 8. KASAWARI LEMBEH RESORT 9. KUNGKUNGAN BAY RESORT 10. NAD RESORT 11. LEMBEH RESORT 12. TWO FISH RESORT 13. YOS DIVES RESORT 14. SDQ

PERMASALAHAN


80

LOKASI

HASIL PENGAWASAN

6. KOTA BARU

• Kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Baru masih dikategorikan minim, namun permasalahan pemboman ikan masih terus meningkat • Selain melakukan pengawasan, juga dilakukan bimbingan teknis dalam rangka Pengawasan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah disampaikan di POS PSDKP Kota Baru. Hal hal yang disampaikan a. Subtansi Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan PWP3K; b. Jenis pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. c. Objek dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. d. Tata cara pengisian Form Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan tindak lanjut pelaporannya ke Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

NO

7. KEJAWANAN

• Kondisi pesisir tanpa tanaman bakau terlihat hampir di sepanjang garis pantai Kabupaten/Kota Cirebon. Wilayah di Kabupaten Cirebon, seperti pesisir Kecamatan Kapetakan, Suranenggala, dan Gebang, banyak yang gersang tanpa tegakan pohon mangrove. Demikian pula di Kota Cirebon, khususnya di daerah Pelabuhan Cirebon hingga Kesenden, kawasan mangrovenya minim. Padahal, letak permukiman dari pantai kurang dari 1 kilometer. • Penyebab utama pengikisan hutan bakau di Cirebon adalah tekanan kebutuhan lahan tambak yang tidak terkendali. Ketika sedimentasi membentuk lahan baru di pesisir, yang terjadi malah penguasaan lahan oleh aparat dan warga desa, bukannya penghijauan. Lahan di petak-petak menjadi tambak tanpa pelestarian lingkungan pesisir. Minimnya kepedulian masyarakat pesisir untuk menanam bakau adalah satu penyebab merosotnya lahan bakau di pantai Cirebon. Teknik penanaman yang tidak tepat, yakni tidak memerhatikan batas pasang surut air laut, serta gangguan ternak yang memakan bibit mangrove mengakibatkan reboisasi hutan mangrove gagal dilakukan. Tidak hanya itu, di daerah pesisir perkotaan, tumpukan sampah plastik di pantai juga menghambat pertumbuhan mangrove.

PERMASALAHAN

81

LAMPIRAN

LOKASI

HASIL PENGAWASAN

8. BENOA

• Pengawasan dilakukan di perairan pulau serangan dimana sasaran pengawasan ini adalah pelaku usaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Serangan. Pulau Serangan merupakan termasuk dalam wilayah pengawasan satker benoa. Pemerintah Bali telah melakukan reklamasi pada pesisir pulau serangan untuk membangun jembatan penghubung dengan pulau induk sehingga pulau serangan dapat di access melalui jalur darat. Namun reklamasi ini melahirkan masalah baru yaitu terjadi abrasi di beberapa wilayah sekitar, seperti yang terjadi di Pulau Pudut. Selain mengancam bagi penghuni pulau Pudut, abrasi pulau ini juga mengancam kelangsungan penyu, karena Pulau Pudut merupakan habitat alami peneluran penyu. • Pengawasan selanjutnya ke pelaku usaha budidaya perikanan. Pelaku usaha ini rata-rata memanfaatkan kawasan perairan pesisir Pulau Serangan untuk budidaya dengan menggunakan karamba jaring apung. Selain sebagai kawasan budidaya wilayah perairan pesisir Pulau Serangan juga dimanfaatkan sebagai tempat parkir kapal pesiar dan sebagai tempat dooking kapal. Hal ini menimbulkan masalah bagi pembudidaya karena limbah buangan kapal menyebabkan perairan menjadi keruh dan kurang baik bagi perkembangan ikan atau lobster budidaya

NO

9. PALABUHAN RATU

• Umumnya kegiatan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil di Pelabuhan ratu adalah Budidaya ikan dan mendapatkan ijin dari pemerintah daerah setempat berupa rekomendasi dan pendampingan serta bantuan sarana prasarana budidaya seperti keramba • Sebagian besar wilayah pesisir di Pelabuhan ratu dijadikan tempat wisata alam yang masih dikategorikan alami dan ramah lingkungan sekalipun sudah menjadi tempat wisata asing, Namun sebagian wilayah pesisir yang lain masih mengalami kerusakan berbentuk kubangan akibat adanya penambangan pasir oleh perusahaan ataupun masyarakat setempat

PERMASALAHAN

Keterbatasan personil pengawas serta sarana dan prasarana penunjang pengawasan sehingga kegiatan pengawasan kurang maksimal


82

HASIL PENGAWASAN

Wilayah sangat luas dan sarana terbatas, dimana kegiatan pengawasan sangat bergantung kepada cuaca

PERMASALAHAN

LOKASI

10. SELAYAR

• Telah dilakukan bimbingan teknis dan pendampingan pengawasan di POS PSDKP Selayar dengan menyampaikan mengenai sistematika pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga mengenai pengisian form kendali pengawasan SDK yang berguna untuk melakukan pendataan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan kawasam pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan database yang ada dapat dilakukan pemantauan terhadap pelaku usaha baik dari segi ketaatan izin dan kesesuaian pemanfaatan zonasi. • Kondisi geografis kepulauan Selayar merupakan kepulauan karang, sehingga tidak memungkinkan bagi pertumbuhan mangrove. Namun begitu kondisi terumbu karang yang beraneka ragam banyak terdapat di Selayar. Pada beberapa spot masih terdapat kerusakan karang akibat penggunaan Sianida dalam penangkapan ikan dan penggunaan bom • Potensi Wisata di Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkenal adalah Taman Nasional Taka Bonerate yang terletak di kecamatan Takabonerate. Kawasan ini terdiri dari 21 buah pulau serta puluhan taka dan bungin, umumnya terbentuk dari endapan pasir dan karang. Taman Nasional Taka Bonerate memiliki karang atol terbesar ketiga di dunia (terbesar di Asia Tenggara). Luas atol tersebut sekitar 220.000 hektar, dengan terumbu karang yang tersebar datar seluas 500 km². Dalam rangkaian Hari jadi Kepulauan Selayar di lokasi ini setiap tahunnya diadakan festival yang bertajuk Takabonerate Island Expedition

NO

11. RANAI NATUNA

• Luasnya wilayah pesisir di wilayah kerja Satker Natuna dan kondisi geografis berupa pulaupulau kecil tidak diimbangi dengan adanya sarana mobilitas seperti sepeda motor atau mobil dinas.

• Natuna merupakan wilayah terluar Indonesia. Wilayah natuna yang berupa pulau-pulau kecil yang merupakan daerah pertemuan arus. Hal ini menyebabkan wilayah ini sangat kaya bik dari potensi ikan maupun potensi wisata bahari. Kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir pulau-pulau kecil di Natuna perlu pengawasan agar sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan • Potensi pulau-pulau kecil dan wisata di wilayah Natuna belum dimanfaatkan secara optimal. Usaha perikanan yang berkembang adalah usaha perikanan tradisional dengan menggunakan bubu atau dengan menggunakan bagan. Pemasangan bubu atau bagan hendaknya diawasi baik dari segiperizinan ataupun penggunaan agar tidak merusak terumbu karang dan tidak terjadi overfishing di suatu kawasan

83

LAMPIRAN

LOKASI

HASIL PENGAWASAN

PERMASALAHAN

12. TERNATE

• Objek pengawasan terkait pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Ternate adalah sebagian besar kegiatan budidaya laut yang tersebar di beberapa pulau seperti di halmahera. Para pembudidaya tersebut masih tergolong tradisional dan skala kecil sehingga pada umumnya belum memiliki ijin. Namun selama ini pembudidaya tersebut terdaftar dan dalam bimbingan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat. • Pemerintah Kota Ternate telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Fakta ini sangat menarik, karena Rencana Zonasi ini merupakan acuan dalam pemanfaatan sekaligus dalam hal pengawasan. Artinya pengawas di Ternate telah memiliki alat control untuk melakukan pengawasan. Dengan demikian keberadaan Pengawas PWP3K yang diberi wewenang kepolisian khusus menjadi sangat penting di Ternate khususnya dan Provinsi Maluku Utara pada umumnya

NO

13. SURABAYA

• Wilayah pesisir Surabaya banyak dimanfaatkan untuk usaha pertambakan. Kegiatan budidaya • Satker PSDKP Surabaya tidak tambak yang banyak diusahakan adalah budidaya udang dan bandeng. Sedangkan untuk wilayah memiliki kapal/speedboat Sumenenp menurut data terdapat 29 usaha perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengawas sehingga keseluruhannya telah memiliki izin. menyulitkan dalam hal operasi • Ekosistem mangrove di wilayah pesisir Surabaya tersebar di 16 kelurahan. pengawasan; • Wisata bahari di wilayah Surabaya sangat terbatas, mengingat wilayah ini merupakan wilayah • Luasnya wilayah pesisir di industri sehingga banyak wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk industri. Kawasan wisata bahari wilayah kerja Satker Surabaya di wilayah Surabaya adalah di Pantai Kenjeran. Usaha yang banyak dilakukan oleh masayarakat dalah tidak diimbangi dengan adanya warung-warung makanan dan kerajinan yang di kelola oleh dinas terkait sarana mobilitas seperti sepeda motor atau mobil sehingga para pengawas mengandalkan kendaraan pribadi dalam pengawasan; • Kurangnya personel pengawas, sehingga pengawasan sumberdaya kelautan kurang maksimal


84

LOKASI

HASIL PENGAWASAN

14. TJ PINANG

• Tanjung Pinang merupakan ibukota kabupaten bintan yang secara garis besar berupa pulau-pulau kecil. Tanjung Pinang merupakan salah satu wilayah yang menjadi jalur pelayaran Internasional melalui selat malaka sehingga pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah ini relativ besar. Pengawasan telah dilakukan secara kontinyu agar pemanfaatan pesisir dan pulaupulau kecil di Tanjung Pinang dapat lestari • Tanjung Pinang memiliki cukup banyak ekosistem mangrovenya. Ekosistem mangrove ini sangat berguna sebagai pelindung pesisir dari hantaman gelombang laut dan tsunami. Selain fungsi fisik tersebut, ekosistem mangrove juga berguna sebagai nursery ground bagi ikan dan sebagai kawasan perlindungan bagi berbagai fauna. Berdasarkan data dari Dinas KP2KE Kota Tanjungpinang terdapat 1.337,4 hektar lahan hutan mangrove. Daerah mangrove di Tanjungpinang tersebar di 12 kelurahan • Adanya alih fungsi hutan mangrove yang terdapat di Tanjungpinang. Di Kelurahan Dompak, hutan mangrove berkurang sekitar 5 hektar yang dimanfaatkan untuk akses jalan menuju ibukota Provinsi Kepri dan sekitar 4 hektar lebih yang telah ditimbun oleh masyarakat dan digunakan sebagai pemukiman dan kepemilikan lainnya

NO

15. GORONTALO

• Kegiatan pemanfaatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di gorontalo masih dikategorikan minim, namun permasalahan yang dominan adalan pemboman ikan. • Selain melakukan pengawasan, juga telah menyampaikan beberapa hal pada pengawas Satker Gorontalo seperti: a. Subtansi Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan PWP3K; b. Jenis pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. c. Objek dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil. d. Tata cara pengisian Form Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan tindak lanjut pelaporannya ke Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan.

PERMASALAHAN

• Beberapa orang staf pengawas Satker PSDKP Gorontalo masih belum kurang memahami bagaimana membedakan jenis-jenis pelanggaran dan mengkatagorikannya ke dalam isian form untuk ditindak lanjuti • Masih kurangnya personil pengawas menyebabkan pengawasan masih lebih fokus pada pananganan SLO • Sarana prasana operasional masih kurang memadai sehingga lokasi pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup jauh mengalami kesulitan

85

LAMPIRAN

NO 1

LOKASI Batam

Lampiran 4. Hasil pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati

Pengawasan secara terus menerus dan koordinasi dengan instansi terkait di daerah terhadap kegiatan penambangan pasir laut di sekitar pulau-pulau kecil

area penambangan pasir timah Perlu koordinasi dengan pihak terlalu dekat dengan pulau Nipah pemerintah daerah, mengenai zona lebih kurang 100 meter. Ditakutkan penambangan di sekitar pulauakan menggerus pantai pulau pulau kecil bertentangan dengan tersebut yang akan meyebabkan UU 27/2007, walaupun dalam tenggelamnya pulau UU Minerba area penambangan mineral galian c bisa sampai ke area sempadan pantai. Mendorong agar

TINDAK LANJUT

pemeriksaan terhadap kapal isap Bahtera Anugerah I pada titik koordinat 0º 55.8222’ N dan 103º 20.1535’ E, yang merupakan kapal yang melakukan penambangan pasir timah untuk PT. Eunindo Usaha Mandiri berdasarkan SK Bupati Karimun Nomor 89 Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 dengan luas wilayah pertambangan seluas 3.061 Ha;

Limbah penambangan yang disaring di atas kapal dibuang langsung ke laut tanpa melalui pengolahan lebih lanjut. Kondisi perairan keruh. Informasi dari Dinas ESDM telah diatur supaya pihak perusahaan menurunkan elevasi corong pembuangan limbah lebih dalam lagi sehingga pancaran bair buangan tidak terlalu kuat dan luasan yang terkena dampak buangan bisa dikurangi

Berkoordinasi dengan Dinas ESDM untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir laut, dan mineral galian C lainnya terutama di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya

PERMASALAHAN

Pemeriksaan muatan tongkang menunjukkan bahwa kapal tersebut memang benar mengangkut granit yang masih dalam bentuk mentah, tidak melalui smelter seperti yang dianjurkan kepada pelaku usaha penambangan mineral galian c .

HASIL PENGAWASAN

Pemeriksaan terhadap kapal Tug Boat Bestwin 48 berbendera Singapura pada titik koordinat 01º 06’ 28.6’’ N dan 103º 45’ 23.2” E. Kapal tersebut menarik sebuah tongkang yang diduga mengangkut pasir laut dan akan dibawa ke singapura. Namun setelah diperiksa kapal Tug Boat Bestwin 48 dan Tongkang LM 224 sedang dalam perjalanan dari Karimun menuju Singapura dengan membawa muatan pasir granit berukuran 5 – 20 mm sebanyak 3.235 ton. Granit tersebut diekspor oleh PT. Riau Alam Anugerah Indonesia dengan ijin dari Bupati Karimun nomor 105 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010.


86

NO 2

3

Tg Balai Karimun

Menindaklanjuti laporan dari Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Kabupaten Karimun no: 30/LKPI/VI/2013 perihal permintaan kunjungan Ketua Komisi IV DPR RI untuk melakukan kunjungan lapangan ke perusahaan tambang di Kabupaten Karimun yang dilaporkan telah menyebabkan kerusakan terhadap perairan di sekitar pulau-pulau kecil sehingga merugikan nelayan tangkap

HASIL PENGAWASAN

Kapal MV Heng Hong, Kapal Isap tersebut izin penambangannya dikeluarkan oleh Provinsi Kep. Riau. Kapal sempat disandera oleh ratusan nelayan Moro dan kemudian dilepas dengan janji pemberian kompensasi oleh perusahaan sebesar Rp 500.000 kepada 439 Kepala Keluarga (KK);

PERMASALAHAN

Berkoordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Kab. Karimun dalam melakukan pengawasan secara periodik di perairan Kab. Karimun. Berdasarkan laporan yang diperoleh, tidak ditemukan adanya aktivitas penambangan yang melewati batas baku mutu;

TINDAK LANJUT

LOKASI

Pemantauan di perairan Kab. Karimun dengan temuan sebagai berikut. Ada dua kapal isap timah (KIP Purnama SLG/PMLM dan Kapal Cinta 4) tengah melakukan aktivitas penambangan pasir timah di perairan Kab. Karimun

Aktivitas kapal isap yang beroperasi selama 24 jam sehari semalam di area penambangan yang berada di pulau-pulau kecil telah menyebabkan menurunnya hasil tangkapan nelayan

Pemerintah Daerah Kab. Karimun telah mengeluarkan aturan zonasi (RTRW) pemanfaatan ruang laut di Kab Karimun, dimana wilayah 0-2 mil dari pantai dikhususkan untuk nelayan tradisional, namun dalam pelaksanaannya masih menemui sejumlah kendala;

Tanjung Pandan

Perlunya informasi sebelum melakukan pengawasan disinergikan kepada instansi terkait (anggota panitia PANNAS BMKT) dalam melakukan pengawasan sehingga hasil yang didapat bisa maksimal

Kegiatan pengawasan BMKT dilaksanakan di sekitar perairan Pulau Belitung dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) Perikanan Hiu 08. KP. Hiu 08 melakukan pemantauan di 7 (tujuh) titik lokasi/koordinat yang sudah pernah dilakukan survei maupun pengangkatan yaitu di Perairan Karang Baginda, Selat Gelasa, Selatan Pulau Bakau, dan Perarian sekitar Karang Tiung.

Pemantauan yang dilakukan di lokasi yang diindikasikan adanya kegiatan illegal pengangkatan BMKT, permasalahan yang ada titik-titik koordinat terkadang tidak tepat sebagaimana data yang ada di PANNAS BMKT sehingga begitu dilaksanakan pengawasan ke lokasi tidak ditemukan aktivitas illegal BMKT

87

LAMPIRAN

LOKASI

PERMASALAHAN

NO Sungai Liat

HASIL PENGAWASAN

4

Pemantauan terhadap kegiatan pengerukan alur belum ada Pelabuhan Jelitik, Kelurahan Sungailiat Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka yang bertujuan untuk normalisasi dan pendalaman alur serta kolam yang dilakukan oleh / pengerukan oleh PT. Pulomas Sentosa sesuai dengan Surat Keputusan No : 188.45/273/DKP/2011, tertanggal 7 Maret 2011. Hasil pengerukan berupa pasir dan mineral-mineral konsentrat lain yang terkandung didalamnya dapat dijual, dididtribusikan dan/atau di komersilkan kepada pihak lain dengan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan masalah perizinan belum ada

Pemantauan terhadap disposal area berada di muara Sungailiat dan sudah memperoleh izin Bupati Bangka, berdasarkan surat Bupati Bangka No.593/1209/II/2011, tertanggal 2 Juli 2011 perihal Stock File Lumpur dan Pasir di lahan Pemerintah Kabupaten Bangka. Perusahaan telah menyiapkan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

TINDAK LANJUT

Koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan

Pengawasan perlu dilakukan terhadap area pembuangan material, yang bisa berdampak terhadap kualitas ekosistem perairan di sekitarnya


88

NO Karangantu

LOKASI

Juwana /Jepara

5

6

Pengawasan terhadap aktivitas penamban pasir laut oleh PT Jetstar di Perairan Laut Utara Kab. Serang tepatnya di Perairan Ds Lontar

HASIL PENGAWASAN

Laporan dari masyarakat Ds Lontar tentang rusaknya alat tangkap nelayan akibat ikut tersedot Kapal Isap Pasir Laut perusahaan

PERMASALAHAN

Perlu secara intensif pengawasan terkoordinir terhadap BMKT di Gudang PANNAS BMKT Cileungsi Jabar agar BMKT yang ada di gudang dapat terjaga keberadaannya baik kondisi maupun jumlah barangnya sesuai data awal

Ditjen PSDKP KKP perlu secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap dampak aktivitas penambangan pasir laut tersebut terhadap lingkungan perairan di sekitarnya terutama penambangan pasir laut di pulau Tunda, Ds Lontar Kec. Tirtayasa

Koordinasi dengan pemerintah daerah Kab. Serang. Di kemudian hari Pemerintah daerah telah mengeluarkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan penambangan pasir laut oleh PT Jetstar di Perairan Desa Lontar, Kec. Tirtayasa sesuai dengan SK Bupati Serang No. 540/02-Huk.BPTPM/2013 tanggal 9 Januari 2013. Pihak perusahaan juga telah membayarkan kompensasi kepada nelayan yang hilang alat tangkapnya. tetapi per April 2013 kegiatan penambangan pasir laut tersebut diijinkan kembali oleh pemkab Serang setelah melalui kajian dan sosialisasi aktivitas penambangan pasir laut kepada masyarakat.

TINDAK LANJUT

Pengawasan terhadap gudang BMKT di Jepara yang masih dibawah PANNAS

Pengawasan terhadap hasil pengangkatan BMKT di gudang lebih susah sehingga pada tanggal 16 Mei 2013 telah dilakukan pemindahan ke Gudang PANNAS BMKT Cileungsi - Jabar

89

LAMPIRAN

NO 7

8

9

10

Surabaya

Pengawasan terhadap kegiatan PT. Akbar Jaya Lestari dan PT. Gora Gahana pantai selat Madura, tepatnya di wilayah Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya

HASIL PENGAWASAN

abrasi telah menggerus kawasan pesisir pantai sampai ke badan jalan

Belum ada laporan permasalahan karena perusahaan belum beroperasi karena adanya penolakan dari masyarakat

PERMASALAHAN

Perlu koordinasi dengan pihak instansi terkait dalam hal pengawasan aktivitas penambangan pasir laut yang bisa berdampak terhadap lingkungan perairan laut

TINDAK LANJUT

LOKASI

Makassar

Penambangan pasir pantai secara illegal oleh masyarakat di pantai Tangkala Kecamatan Bontomanai dan pantai Tanjung Sumingi, Kecamatan Buki

Perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat agar berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan pesisir pantai sehingga tidak bencana yang tidak diinginkan serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di Sulawesi Selatan

Ternate

Pengawasan terhadap BMKT di Perairan Teluk Doninga, Halmahera karena menurut informasi di daerah ini terdapat sebuah bangkai kapal milik jepang yang berpotensi bermuatan BMKT dengan ukuran panjang kapal sekitar 100 meter. Hasil pengawasan terhadap bangkai kapal di Halmahera di peroleh batubata merah berukuran 20 x 30 x 10 cm bertuliskan SHINAGAWA

Belum ada kegiatan survei maupun pengangkatan, namun pengangkatan secara illegal banyak dilakukan oleh nelayan nelayan setempat

Perlu sosialisasi kepada masyarakat dan nelayan tentang tingginya nilai BMKT tersebut dan mendorong agar nelayan segera melaporkan barang BMKT temuan mereka kepada pihak seperti polisi, Dins Budpar, atau kepad Dinas Kelautan dan Perikanan

Kepulauan Seribu

Rusaknya alat tangkap nelayan (bubu) karena tersedot kapal isap pasir laut, sehingga nelayan melakukan protes kepada salah satunya kepada KKP

Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah DKI Jakarta yang terkait dan dengan pihak PT ATB dan KNI. Keputusan : Surat ke Pemda untuk mengkaji kegiatan penambangan pasir laut tersebut. Tetapi sampai pengawasan berikutnya dilakukan kegiatan penambangan pasir laut masih berlangsung, dan pihak perusahaan bersedia membayar kompensasi kepada nelayan Rp 200. 000,00 per KK nelayan yang rusak alat tangkapnya


90

NO 11

Tanjung Pinang

Pengawasan BMKT di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bintan yang melaporkan adanya aktifitas survey BMKT oleh PT. Cosmix Asia di Perairan Bintan. Selain itu juga sebagai upaya untuk menekan tingkat pelanggaran pengelolaan BMKT secara ilegal pasca kebijakan moratorium rekomendasi izin survey dan pengangkatan BMKT oleh Panitia Nasional BMKT

HASIL PENGAWASAN

Dari informasi yang diperoleh biasanya pelaku illegal BMKT turun melakukan pengangkatan pada saat cuaca buruk (gelombang besar) yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pengangkatan illegal BMKT

Terkadang pada saat pengawasan di lokasi diindikasikan adanya kebocoran informasi pengawasan oleh nelayan kepada pelaku illegal BMKT

Pemantauan yang dilakukan di lokasi yang diindikasikan adanya kegiatan illegal pengangkatan BMKT, permasalahan yang ada titik-titik koordinat terkadang tidak tepat sebagaimana data yang ada di PANNAS BMKT

PERMASALAHAN

Ke depan perlu dilakukan sosialisasi aturan-aturan yang terkait BMKT kepada nelayan pencari BMKT yang rawan aktivitas pengangkatan illegal BMKT

Perlunya informasi sebelum melakukan pengawasan disinergikan kepada instansi terkait (anggota panitia PANNAS BMKT) dalam melakukan pengawasan sehingga hasil yang didapat bisa maksimal

TINDAK LANJUT

LOKASI

Susahnya menangkap pelaku yang sering melakukan pencarian BMKT illegal pada umumnya berasal dari Pulau Abang Besar dan Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau.

91

Pemeriksaan terhadap nelayan di sekitar perairan Pulau Mantang yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan untuk dimintai keterangan tentang dugaan adanya kegiatan pencarian dan pengangkatan BMKT secara ilegal di sekitar Pulau Mantang dan sekitarnya.

LAMPIRAN

NO 12

13

14

15

Bawean

Pengawasan terhadap penambangan pasir laut dilakukan oleh masyarakat di enam daerah yaitu Desa Sidogedang Batu, Desa Kepuh Legundi, Desa Kepuh Teluk, Desa Ponggo, Desa Labuan, dan Desa Tambak Timur. Penambangan pasir laut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu menggunakan peralatan manual (skop) dan alat semi modern (mesin pompa) yang telah menyebabkan rusaknya kawasan pesisir pulau BAwean dan pulau-pulau di sekitarnya seperi Gili Noko yang hampir tenggelam

HASIL PENGAWASAN

Belum adanya ijin dari pemerintah Kab. Gresik terhadap penambangan pasir pantai yang dilakukan oleh masyarakat karena sulitnya mendapatkan pasir untuk pemenuhan kebutuhan bahan bangunan

PERMASALAHAN

menghimbau pemerintah agar dalam mengeluarkan ijin penambangan pasir laut, reklamasi maupun pengerukan wilayah pesisir pantai agar melakukan kajian terhadap kelangsungan ekosistem perairan di wilayah pesisir

Mendorong masyarakat untuk melakukan pengambilan pasir di daerah perbukitan tetapi karena sebagian besar masyarakat tinggal di daerah pesisir, anjuran ini belum optimal

TINDAK LANJUT

Balikpapan

Pengawasan terhadap pengerukan pasir laut di pesisir Kerusakan ekosistem pesisir pantai Lamaru- Kota Balikpapan menggunakan alat berat. Kawasan tersebut milik perusahaan swasta dengan luas 36 ha untuk dijadikan kawasan wisata bahari. Hasil dari pengerukan pasir laut di kawasan yang mengalami sedimentasi tersebut digunakan untuk mengisi kawasan pantai lamaru yang mengalami laju abrasi tinggi. Sehingga tidak terlihat bekas galian di lokasi yang dikeruk karena tingka sedimentasi yang tinggi

Kegiatan penambangan pasir besi telah dihentikan

LOKASI

Batang/ Pekalongan

Pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir besi di Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, yang menyebabkan tergerusnya rel kereta api yang berada tidak jauh dari lokasi

Perlu informasi dari pemerintah setempat terhadap aktivitas penambangan mineral galian C terutama kegiatan di pulau-pulau kecil agar pengawasan dapat tercapai

Bitung

Kegiatan penambangan pasir besi belum dilaksanakan tetapi masih dalam tahap sosialisasi perusahaan kepada masyarakat.

Pengawasan terhadap Penambangan pasir besi oleh PT. Mikgro Metal Perdana IUP Eksplorasi Sk Bupati Minahasa Utara No. 152 Tahun 2012 tentang perpanjangan IUP Eksplorasi di Kec. Likupang Timur- Kab. Minahasa Utara


92

Lampiran 5 Produk Peraturan Perundangan Bidang Pengawasan SDKP yang telah Dihasilkan Selama Tahun 2013 1)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/KEPMEN-KP/SJ/2013 tentang Persetujuan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ditandatangani pada tanggal 22 Januari 2013

2)

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/KEPMEN-KP/DJPSDKP/PL.800/2013 tentang Persetujuan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Kapal Pengawas, ditandatangani pada tanggal 2 Oktober 2013

3)

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP 211/DJPSDKP/VI/2013 tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Surat Aktivasi Transmiter (SKAT) di Lingkungan Ditjen. PSDKP, ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2013

4)

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 365/DJ-PSDKP/IX/2013 Tentang Standar Pelayanan Penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, ditandatangani pada tanggal 17 September 2013

5)

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 376/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran, Ditandatangani pada tanggal 6 November 2013.

6)

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 378/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan, ditandatangani pada tanggal 6 November 2013

7)

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 385/DJ-PSDKP/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, ditandatangani pada tanggal 20 November 2013

8)

Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 01/PER.DJPSDKP/XII/2013 tentang Petunjuk Teknis Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2013

9)

Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 213/DJ-PSDKP/VI/2013 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Surat Keterangan Aktivasi Transmiter, ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2013

10) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 212/DJ-PSDKP/VI/2013 Tentang Kode Etik Petugas Unit Pelayanan Surat Keterangan Aktivasi Transmiter, ditandatangani pada tanggal 3 Juni 2013. 11) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 381/DJ-PSDKP/XI/2013 Tentang Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Ditjen. PSDKP, ditandatangani pada tanggal 29 November 2013.

LAMPIRAN

93

12) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 371/DJPSDKP/X/2013 tentang Pengangkatan Polisi Khusus Pengelolaan WP3K, ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2013. 13) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.199/DJ-PSDKP/V/2013 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Pada Dinas yang Membidangi Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Jawa Barat, ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2013. 14) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.201/DJ-PSDKP/V/2013 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Pada Dinas yang Membidangi Kelautan dan Perikanan Lingkup Sumatera Utara, Ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2013. 15) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.200/DJ-PSDKP/V/2013 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Pada Dinas yang Membidangi Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Banten, Ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2013 16) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.204/DJ-PSDKP/V/2013 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Pada Dinas yang Membidangi Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Bali, Ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 17) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.203/DJ-PSDKP/V/2013 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Pada Dinas yang Membidangi Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Kalimantan Barat, Ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 18) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.202/DJ-PSDKP/V/2013 tentang Penetapan Pengawas Perikanan Pada Dinas yang Membidangi Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ditandatangani pada tanggal 29 Mei 2013 19) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 383/DJ-PSDKP/XI/2013 Tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen. PSDKP Nomor 81/DJ-PSDKP/III/2013 Tentang Penetapan Pengawas Perikanan Pada Dinas Yang Membidangi Kelautan dan Perikanan Lingkup Provinsi Jambi, Ditandatangani pada tanggal pada 29 November 2013 20) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 03/DJ-PSDKP/2013 tentang Tim Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2013 21) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 11/DJ-PSDKP/V/2013 Tentang Tim Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2013 22) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 07/DJ-PSDKP/I/2013 Tentang Tim Penilai Inisiatif Anti Korupsi Lingkup Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2013 23) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 13/DJ-PSDKP/I/2013 Tentang Tim Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkup Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2013 24) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 05/DJ-PSDKP/I/2013 Tentang Tim Evaluasi Jabatan Lingkup Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2013 25) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 05/DJ-PSDKP/I/2013 tentang Tim Evaluasi Jabatan Lingkup Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2013

94


26) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 07/DJPSDKP/I/2013 tentang Tim Penilaian Inisiatif Anti Korupsi Lingkup Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2013 27) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 11/DJPSDKP/I/2013 tentang Tim Reformasi Birokrasi Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal Januari 2013 28) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.154/DJ-PSDKP/V/2013 tentang Tim Teknis Penyusun Data dan Informasi Berbasis Sistem Informasi Geografi (Geographyc Information System) di Lingkungan Ditjen. PSDKP Tahun 2013, Ditandatangani pada tanggal 30 April 2013 29) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 373/DJPSDKP/X/2013 tentang Panitia Penghapusan dan Lelang BMN yang dikelola oleh Ditjen. PSDKP Pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2013 30) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 372/DJPSDKP/X/2013 tentang Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal 16 Oktober 2013 31) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.373/DJPSDKP/X/2013 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Yang Dikelola Oleh Ditjen. PSDKP pada Stasiun Pengawasan SDKP Pontianak, Ditandatangani pada tanggal 11 Oktober 2013 32) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 374/DJPSDKP/X/2013 tentang Panitia Penghapusan dan Lelang BMN yang dikelola oleh Ditjen. PSDKP Pada Sekretariat Ditjen. PSDKP, Ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2013 33) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 387/DJ-PSDKP/XII/2013 Tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Yang Dikelola Oleh Ditjen. PSDKP pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2013 34) Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 299/DJ-PSDKP/VIII/2013Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Temu Koordinasi Pengawasan Perikanan Tingkat Nasional, Pusat, dan Daerah Tahun 2013, Ditandatangani pada tanggal 19 Agustus 2013 35) Rancangan Perdirjen. PSDKP tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Ekosistem Mangrove, Sudah dirapatkan melibatkan semua perwakilan unit eselon II lingkup Ditjen. PSDKP pada tanggal 7-8 November 2013 di Hotel Salak Bogor 36) Rancangan Perdirjen. PSDKP tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Terhadap KegiatanYang Merusak Ekosistem Perairan (Destructive Fishing), Sudah dirapatkan melibatkan semua perwakilan unit eselon II lingkup Ditjen. PSDKP pada tanggal 7-8 November 2013 di Hotel Salak Bogor. 37) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara, Dalam Pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi KKP. 38) Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengawasan Perikanan, Posisi berada di Kemenko Polhukam.

LAMPIRAN

95

39) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2013 tentang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2013. 40) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Ditandatangani pada tanggal 21 Juni 2013. 41) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan, Dalam Pembahasan di Biro Hukum dan Organisasi KKP. 42) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan PER.07/MEN/2010 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, Dalam Pembahasan Lingkup Ditjen. PSDKP. 43) Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Perubahan PER.10/MEN/2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Dalam Pembahasan Lingkup Ditjen. PSDKP.

96


PENDAHULUAN BAB 1 A. LATAR BELAKANG

Recommend Documents