PENDAFTARAN DAN PERGANTIAN HARTA WAQAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH (Penelitian Di Kota Medan)
TESIS
Oleh:
YULIA DAMAYANTI NIM 027011066 PROGRAM STUDI:MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2004 Yulia Damayanti : Pendaftaran Dan Pergantian Harta Waqaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan…, 2004 USU Repository © 2007
PENDAFTARAN DAN PERGANTIAN HARTA WAQAF DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH ( PENELITIAN DI KOTA MEDAN ) Yulia Damayantil) H.M. Hasballah Thaib2) Iman Jauhari 2) Syafnil Gani 2) INTISARI Waqaf menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Pada masa sebelum lahirlah Kompilasi Hukum. Islam jarang harta / tanah waqaf didaftarkan menurut peraturan yang berlaku, akibatnya sewaktu terjadi persengketaan tentang status tanah waqaf tersebut atau tanah waqaf itu digusur dengan tujuan pembangunan, maka pihak kenadziran sulit membuktikan bahwa tanah waqaf yang digusur itu benar-benar tanah waqaf. Selanjutnya setelah tanah waqaf itu dibayar ganti ruginya, kemana hasil penggantian tanah tersebut harus digunakan. Oleh karena itu dikaji bagaimana tats cara pendaftaran tanah waqaf dan bagaimana status tanah waqaf yang tidak didaftarkan, serta alasanalasan apa yang dapat menggantikan tanah waqaf tersebut. Untuk mengkaji hal-hal tersebut diatas, dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitian di Kota Medan dan Departemen Agama Medan. Metode pendekatan penelitian adalah : pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen kasus-kasus yang ada di Departemen Agama. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 (satu) orang pegawai Kantor Departemen Agama Medan, dilengkapi dengan dan 1 (satu) orang ulama/tokoh masyarakat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah waqaf baru dianggap sah menurut Kompilasi Hukum Islam bila tanah menurut Kompilasi Hukum Islam \bila tanah waqaf tersebut didaftarkan pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar waqaf yang selanjutnya disingkat dengan PPAIW yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku. Adapun alasan-alasan yang membenarkan merubah benda waqaf adalah : a) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan waqaf seperti diikrarkan oleh si Pewaqaf b) Karena kepentingan umum. Hasil penggantian harta/benda waqaf harus dimanfaatkan untuk tujuan waqaf seperti yang diikrarkan oleh yang berwaqaf.
1) 2)
Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU Dosen Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU
Yulia Damayanti : Pendaftaran Dan Pergantian Harta Waqaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan…, 2004 USU Repository © 2007
Hasil penelitian di lapangan banyak sekali benda waqaf yang tidak didaftarkan, maka berpotensi melahirkan konflik. Upaya yang dapat ditempuh adalah mempermudah pendaftaran benda waqaf dan sekaligus meringankan beban administrasi pendaftaran. Diserahkan kepada yang berwaqaf dan Nadzir waqaf supaya mendaftarkan benda waqaf kepada PPAIW, hal yang mana juga berlaku bagi organisasi Islam yang bertindak menjadi Nadzir waqaf. Selanjutnya saran juga disampaikan kepada Kantor Departemen Agama supaya memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan waqaf kepada masyarakat muslim agar harta waqaf yang telah menjadi milik Allah dijaga dengan baik agar memberi manfaat bagi orang banyak. Disarankan kepada pemerintah supaya dalam melakukan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi tanah-tanah yang akan digunakanya, dan bila terkena tanah waqaf, maka pemerintah harus melakukan penggantian tanah waqaf dan tidak boleh berkurang baik secara fisik maupun nilainya. Kata – Kata Kunci : -
Pendaftaran dan Pergantian Harta Wakaf. Waqaf yang tidak didaftarkan. Alasan-alasan menggantikan Harta Waqaf.
Yulia Damayanti : Pendaftaran Dan Pergantian Harta Waqaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan…, 2004 USU Repository © 2007
REGISTRATION AND CHANGE OF “TANAH WAQAF” WAS VIEWED FROM ISLAMIC LAW AND THE INDONESIAN GOVERNMENT RULES (RESEARCH IN MEDAN) Yulia Damayanti1) H.M. Hasballah Thaib2) Iman Jauhari2) Syafnil Gani2) ABSTRACT “Waqaf as to compilation of Islamic Law are the personal legal actions or group of people or legal institutions that share some parts of his and institutionalize for good, for the shake of the interest of worship of in the interest of common according to Islamic tenet. Before the compilation of Islamic Law appeared, the waqaf properties seldom registered as to the avid rules, finally, when the disputes happened about waqaf land, it was removed away with the purpose of development, so the party of “kenadziran” got difficulty to prove that waqaf land was really a waqaf land. Furthermore, after it was compensated, where the compensation of the land should be used? So that's why, it was necessarily knowledge how the order of registration for “tanah”and how about the status of the land which wasn't registered and what the reason could substitute that land? To investigate it above, it would be out an analytic description research. The location of this research took place at office Religious of Medan and in Medan City areas. The method approach of this reseach was normative jurisdiction and empirical jurisdiction. Secondary dates were obtained by an interview with one officially workers of office Religious of Medan and completed with one Muslim Leaders (Ulama Muslim). The results of research proved that waqaf land just considered valid or lawful according to Islamic Law if the land as to compilation of Islamic Law was registered to the official executor of waqaf declaration (Pejabat Pembuat Alta Ikrar Waqaf/PPAIW) that was appointed as based on the valid rules. There are reasons that adjust to change the waqaf properties are: a)
Because it is not appropriate to the purpose of waqaf as to declaring by the waqaf promises.
b) Because of the needs of common. The outcomes of compensation or waqaf properties
must be uttilized for the purpose of waqaf as to be declared by the 1) 2)
Mahasiswi Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU Dosen Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan USU
Yulia Damayanti : Pendaftaran Dan Pergantian Harta Waqaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan…, 2004 USU Repository © 2007
Promise. The research on research on the field proved that many waqaf properties weren't registered yet, so, they potentially bear the conflicts. Efforts can be taken is to ease the registration of waqaf properties and altogether lightened the loads of registration. They were surrendered to the donation party so they reregistered waqaf properties to "PPAIW", and it was valid for the Islamic Organizations that to be a “Nadzir” of waqaf, next, the suggestions are to be purposed to The Office Department of Religious it would give the legal elucidation in the line with waqaf to the muslim society so the waqaf properties that belonged to Allah were kept well and gave advantage to the people. Pass Words: -
Registration and change of Waqaf Properties. Waqaf was not registered yet. Reasons to change Waqaf Properties.
Yulia Damayanti : Pendaftaran Dan Pergantian Harta Waqaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan…, 2004 USU Repository © 2007
