Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014

Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN GURU KONTRAK DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN Oleh Eka Frorita Lestari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Abstrak Penulisan ini bertujuan untuk membahas “Implementasi Kebijakan Pengadaan Guru Kontrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan” dengan fokus penelitian dan pembahasan pada kebijakan yang diambil pemerintah Kabupaten Katingan terhadap guru kontrak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program guru kontrak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian Kecamatan Katingan Hilir, dengan sampel atau sebagian informasi penelitian ini terdiri dari aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, Kepala Sekolah dan guru kontrak dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan wawancara dan penelitian pustaka. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian dianalisis menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan telah melakukan serangkaian kegiatan berdasarkan suatu kebijakan yaitu pengadaan guru kontrak. Kebijakan ini telah dilakukan untuk mengatasi kekosongan tenaga pendidik pada sekolah-sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat terus berjalan. Kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan terhadap guru kontrak yaitu pelatihan, penataran guru kontrak, pemberian insentif, tingkat pendidikan guru kontrak yang memenuhi standar, fasilitas rumah dinas, fasilitas kesehatan, fasilitas mengajar dan ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pelaksanaan program guru kontrak adanya kewenangan daerah yang luas dalam meningkat mutu pendidikan, sarana prasarana yang memadai dalam proses pelaksanaan kebijakan guru Kontrak. Faktor penghambat pelaksanaan guru Kontrak yaitu perumahan dinas yang terlambat proses perbaikan, fasilitas kesehatan yang diberikan kurang efektif, fasilitas yang mengalami keterlambatan pendistribusian, guru Kontrak yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Kata Kunci : Implementasi; Guru Kontrak. Pendahuluan Ditetapkannya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disambut hangat, terutama dari kalangan pendidik, hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 yang diundangkan melalui kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia. Undang-Undang ini dianggap bisa menjadi payung hukum untuk guru dan dosen tanpa adanya perlakuan yang berbeda antara guru negeri dan swasta. Undangundang Guru dan Dosen secara gamblang dan jelas mengatur secara detail aspek-aspek yang selama ini belum diatur secara rinci dan

harapan dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 ini mampu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup para pendidik dan tujuan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sehingga bisa terlealisasi dengan baik. Pendidikan merupakan salah satu proses pemberdayaan atau pengembangan potensi manusia secara menyeluruh. Dalam proses pemberdayaan ini manusia mendapatkan nilai tambah dalam berbagai aspek kehidupan yang terjadi secara berkesinambungan dan terus meningkat. Otonomi daerah merupakan hak atau kewenangan daerah untuk mengatur dan 56

Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 mengurus daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu daerah harus memulai usaha-usaha pemberdayaan. Usahausaha pemberdayaan tersebut dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemberdayaan itu memberi nilai tambah dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dimaksud dengan guru adalah sebagai tenaga pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan merupakan kewajiban masyarakat sebagai mitra pemerintah didalam pembangunan bangsa dan Negara dalam Undang-undang Nomor 14 pasal 2 ayat 1 tahun 2005 “guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara memiliki hubungan koordinasi dengan masyarakat dalam menyelengarakan pendidikan. Penyelenggara pendidikan menurut H. A.R Tilaar (2003:105): adalah pemerintah yang dalam hal ini pemerintah daerah, bersama masyarakat yang bertanggung jawab kepada stake holder (pengambilan keputusan atau pemegang saham), karena stake holder merupakan sub sistem yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki pendidikan tersebut. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah daerah dibantu oleh wewenang propinsi yang mengkoordinasikan kegiatan pendidikan daerah-daerah.

Penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta melalui pendidikan formal dan nonformal. Dewasa ini banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat independen (berdiri sendiri) yang memberikan pelayanan pendidikan dengan mutu pendidikan yang beroentasi pada intelektualitas dan keterampilan. Pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai pelaksana tugas desentralisasi dan melaksanakan koordinasi dengan daerah-daerah di kabupaten. Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab untuk bidang pendidikan secara umum adalah Dinas Pendidikan, penyediaan guru dan peningkatan mutu guru melalui proses penataran. Kegiatan pendidikan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan meliputi kegiatan perencanan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kegiatan yang terjadi diberbagai tingkat pendidikan. Selain Dinas Pendidikan, terdapat LSM atau lembaga pendidikan lain yang berperan dalam peningkatan mutu pendidikan. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan salah satu lembaga independen yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan. Lembaga ini memberi pelayanan pendidikan sebagai pengawas, fasilitator dan penyalur dana kesejahteraan bagi guru. Adapun tujuan ditetapkannya Undang-undang Guru dan Dosen tidak lain adalah untuk mengatur tentang kepentingankepentingan pendidikan terkait mekanisme sistem pendidikan dan terkait juga dengan mutu pendidikan di Indonesia. Visi dan misi pendidikan dalam otonomi daerah merupakan ciri-ciri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengembangkan pembangunan di daerah masing-masing. Hal tersebut bukan hal yang mudah dimana daerah tersebut harus mampu mengelola sumber daya manusia dalam pengembangan pendidikan tersebut. Sebagai titik tolak guru merupakan instrumen utama dalam pengembangan pendidikan.

57 Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 Peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan kepada guru secara efektif. Guru merupakan komponen strategis dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan. Kualitas guru merupakan salah satu komponen yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Guru Kontrak, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidikan. Guru Kontrak merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan tenaga pendidik tanpa harus menjadi pegawai negeri dan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Berdasarkan Undung-undang Nomor 14 Tahun 2005 desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tentunya disesuaikan dengan kondisi geografis, karakteristik dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan pendidikan terhadap masyarakat. Desensetralisasi pendidikan menurut Sufyarma (2003 : 83): Merupakan sistem manajemen untuk mewujudkan pembangunan pendidikan yang menekankan kepada ke Bhinekaan atau perbedaanperbedaan pada tiap daerah, baik karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah, namun pelaksanaan tetap mengacu pada tujuan pendindikan nasional. Implikasi diberlakukannya Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah, maka sistem pendidikan nasional mengalami perubahan paradigma yakni dari bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 menyatakan : Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan

kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berahlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa bidang pendidikan dan kebudayaan disentralisasikan kepada daerah kabupaten dan kota. Ini berarti daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masalah pendidikan didaerahnya sendiri. Berpedoman pada desentralisasi pendidikan tersebut, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah daerah terpacu untuk memberikan pelayanan berupa pendidikan yang bermutu sehingga pembangunan pun dapat terus berjalan untuk pencapaian kesejahteraan rakyat. Desentralisasi pendidikan mengarah kepada pelayanan yang efektif dan efisien terhadap daerah-daerah yang jauh dari pusat. Kenyatan yang terjadi di daerah Kecamatan Katingan Hilir Katingan yaitu kekurangannya tenaga pendidik di daerah pedalaman, kurangnya fasilitas sekolah dan fasilitas untuk tenaga pendidik yang jauh. Harapan yang diharapkan dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dapat teratasi kekosongan tenaga pendidik pada sekolah-sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat terus berjalan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang desentralisasi pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah; dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang guru kontrak, Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Pendidikan memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan untuk pencapaian peningkatan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan antara lain mengadakan penataran dan pelatihan tenaga pendidik, penyediaan tenaga pendidik termasuk pengadaan guru kontrak, peningkatan sarana 58


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 dan prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum muatan lokal, pengembangan model belajar, alternatif dan pemberdayaan partisipasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas bahwa sangat pentingnya pendidikan bagi daerah khususnya Kabupaten Katingan Kecamatan Katingan Hilir bahwa masih banyak kekosongan atau kekurangan tenaga pendidikan, maka pemerintah mengambil suatu kebijakan pengadaan guru kontrak, guna mengisi tenaga pendidik yang masih kurang di daerah, guna tercapainya pendidikan yang berkualitas. Besarnya keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tentang guru kontrak di Kecamatan Katingan Hilir Katingan, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul ”Implementasi Kebijakan Pengadaan Guru Kontrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan”.

Kontrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan. C. Subyek Penelitian Untuk mendukung lebih jelas data dan dijamin kebenarannya maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah : 1. 2. 3. 4.

: 1 orang : 1 orang : 2 orang : 3 orang : 7 orang

D. Teknik Pengumpulan Data Sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan penelitian lapangan.

METODE PENELITIAN A. Tipe Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif yakni dengan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta sehubungan antara fenomena yang diselidiki. Penulis berusaha memberikan deskripsi mengenai fakta empirik yang terjadi di lapangan berupa analisis dan pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap guru kontrak di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan. B.

Kepala Dinas Pendidikan Kasubdin Pendidikan Kepala Sekolah Guru Kontrak Jumlah

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dipilih oleh penelitian di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Katingan Kecamatan Katingan Hilir, karena di Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan sangat dibutuhkan tenaga pengajar (kekurangan tenaga pengajar) dan ingin mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah pengadaan Guru

1. Penelitian pustaka adalah dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur dan dokumendokumen tertulis yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas didalam penelitian. 2. Berdasarkan pengumpulan data di atas, diperlukan data sebagai berikut: a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden/sampel. b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumendokumen, laporan-laporan dan juga dari peraturan-peraturan. 3. Penelitian lapangan ialah melihat langsung lokasi yang menjadi objek penelitian guna mencari dan memperoleh data dan informasi yang ada kaitannya dengan yang akan diteliti yaitu dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Wawancara Wawancara yaitu teknik/cara yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, dengan menggunakan pedoman 59


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 wawancara yang telah disusun sebelumnya untuk memperlancar proses wawancara. b. Observasi/Pengamatan Observasi merupakan teknik mengumpul data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. E.

Teknik Analisis Data

- Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Cempaka Mulia. b.

TABEL 1

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Temuan di Lapangan Keadaan Geografis

Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Tahun 1965 Nomor : 6/pem.-C-2-3 tanggal 24 April 1965. Kecamatan ini terletak di ibu kota kabupaten dengan luas wilayah 3,72 km2, yang terdiri dari delapan desa, yaitu Desa Talangkah, Desa Talian Kereng, Desa Tewang Kadamba, Desa Tumbang Liting, Desa Kasongan Baru, Desa Bunut Kalanaman, Desa Tumbang Liting, Desa Kasongan Lama. Secara geografis Kecamatan Katingan Hilir terletak pada 112000 Bujur Timur, 0020” Bujur Selatan, sedangkan batas Wilayah Kecamatan Katigan Hilir adalah : - Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tewang Sangalang Garing. - Sebelah Selatan berbatasan Kecamatan Tasik Payawan

dengan

- Sebelah Timur berbatasan Kecamatan Bukit Batu

dengan

Kecamatan

Jumlah penduduk Kecamatan Katingan Hilir per Desember Tahun 2011 berjumlah 10.178 jiwa yang terdiri dari laki-laki 5.675 jiwa dan perempuan 4.503 jiwa. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, penulis mencoba memberikan arti dan makna yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian, melalui data dan informasi yang diperoleh di lapangan.

a.

Jumlah Penduduk Katingan Hilir

dengan

Desa Talangkah Talian Kereng Tewang Kadamba Tumbang Liting Kasongan Baru Bunut Kalanaman Hampalit Kasongan Lama Jumlah

Perempuan 23 Desember 2011 359 386 177 1.183 1.604 115 1.880 1.719

359 390 177 1.283 1.604 115 1.880 1.719

4.503

5.675

Laki-laki 23 Desember 2011

Tabel : Jumlah Penduduk Per Kecamatan Sumber Data: Kantor Kecamatan Katingan Hilir, 2011 Kepadatan penduduk Kecamatan Katingan Hilir yang berjumlah 10.178 jiwa mengambarkan padatnya penduduk, sehingga dengan sendirinya turut mempengaruhi efektifitas pelayanan terhadap masyarakat. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari BPS Kecamatan Katingan Hilir Tahun 2011, ada delapan jenis mata pencaharian penduduk Kecamatan Katingan Hilir yang dikelompokan sesuai dengan jumlah jiwa sebanyak 5.675 jiwa yang dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 TABEL 2 Tabel : Keadaan Menurut Mata Pencarian No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Lapangan Pekerjaan Pertanian Pengusaha Besar/Sedang Buruh Bangunan Pengusaha Angkutan PNS Pedagang Pensiunan TNI/PNS Beternak Besar/Kecil

Jumlah Sumber Data: Statistik Tahun 2011 c.

Penduduk Jiwa 1.155 46 526 55 2.130 1.653 504 200

berinteraksi dengan sesama manusia. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang berfungsi sebagai fasilitator agar manusia memahami fenomena yang terjadi dalam kehidupan. d.

5.675 Badan Pengawas

Keadaan Pendidikan Masyarakat Kecamatan Katingan Hilir

Penduduk Kecamatan Katingan Hilir terdiri dari berbagai tingkat Pendidikan, tidak tamat SD berjumlah 1.638 jiwa, tamat SD sampai SLTP berjumlah 2.281 jiwa, tamat SLTA berjumlah 863 jiwa, tamat perguruan tinggi 893 jiwa untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini: TABEL 3 Tingkat Pendidikan Kecamatan Katingan Hilir No Tingkat Pendidikan 1. Tidak tamat SD 2. Tamat SD-SLTP 3. Tamat 4. SLTP/sederajat Tamat perguruan tinggi Jumlah Sumber Data: Kabupaten Katingan

Masyarakat Jumlah Jiwa 1.638 2.281 863 893

5.675 Kependudukan

Pada dasarnya pemahaman terhadap pendidikan membentuk karakter untuk bersikap, melakukan komunikasi, mengatur kehidupan, dan

Keadaan saran dan prasarana a.

Program Keadaan jalan yang dilewati guru kontrak saat berangkat bekerja di Kecamatan Katingan Hilir, terutama jalan darat masih banyak yang rusak, seperti jalan dari Talian Kereng, Talangkah, Tewang Kadamba, Banut Kalanaman menuju Katingan Hilir.

b.

Prasarana pendidikan Kecamatan Katingan Hilir

di

Jumlah sekolah dan siswa di Kecamatan Katingan Hilir, ada sembilan sekolah TK, dengan jumlah murid 241 orang, 12 ruang kelas, 9 kepala sekolah, dan 13 orang guru. Delapan belas sekolah SD, dengan jumlah siswa 2.263 orang, 64 ruang kelas, 18 orang kepala sekolah, dan 150 orang guru. Lima SLTP, jumlah siswa 1.450 orang, 27 ruang kelas, 5 kepala sekolah,dan 46 orang guru. Dua sekolah MTs jumlah siswa 213, 8 ruang kelas, 2 kepala sekolah,24 orang guru, 4 sekolah SMU, 1.977 orang siswa, 27 ruang kelas,4 kepala sekolah, dan 50 orang guru. Satu sekolah MA 115 0rang siswa, 3 ruang kelas, 1 kepala sekolah, dan 14 orang guru. Satu sekolah SMK, 134 orang siswa, 4 ruang kelas, 1 orang kepala sekolah, dan 20 orang guru. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini: TABEL 4 Jumlah Sekolah dan Murid di Kecamatan Katingan Hilir Tahun 2011


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 Jenis Sekola h TK SD SLTP MTs SMU MA SMK

N o 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah

Jmlh Siswa

Ruang Kls

9 18 5 2 4 1 1

241 2.263 1.450 213 1.977 115 134

12 64 27 8 27 3 4

Kepala Sekola h 9 18 5 2 4 1 1

40

6.396

145

40

7. Guru 13 150 46 24 50 14 20

8.

317

Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Sarana prasarana sekolah harus seimbang dengan jumlah murid tenaga pendidiknya dan merupakan tolak ukur untuk pelaksanaan pendidikan, tentunya menyediakan sarana pendidikan yang lengkap sehingga masyarakat dapat menikmati pendidikan, dengan demikian daerah-daerah terpencil juga dapat meniru manajemen pendidikan dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan. Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidikan di Kecamatan Katingan Hilir Tenaga pendidik/yang disebut juga pengajar adalah profesi yang diemban dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Tenaga pendidik/pengajar dalam pelaksanaan di lapangan lebih kenal dengan sebutan guru. Guru/tenaga pendidik memiliki latar belakang ilmu pengetahuan dan pemahaman akan nilai kehidupan dan teknologi. National Education Asosiation (NEA) Tahun 1984, merumuskan bahwa jabatan profesi guru merupakan jabatan yang : 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Melibatkan kegiatan intelektual, Menekuni suatu batang tubuh Didahului dengan persiapan profesionala yang lama, Memerlukan pelatihan jabatan yang berkesenambungan (terus menerus) Menjanjian karier bagi anggota secara permanen, Mengikuti standar baku mutu sendiri

Lebih mementingkan layanan kepada masyarakat dibandingkan mencari keuntungan sendiri/pribadi Memiliki organisasi profesional yang kuat dan dapat melakukan kontrol terhadap anggota yang melakukan penyimpangan.

Penjelasan diatas dapat memberikan gambaran bahwa profesi guru melakukan kegiatan intelektual dan berlangsung berkesenambungan (berlangsung terus menerus) dengan suatu standar baku serta dalam suatu organisasi yang terkontor. Guru dalam pelaksanaan belajar mengajar di sekolah dituntut harus memiliki delapan faktor diatas. Tenaga pengajar sangat mempengaruhi kualitas/mutu dari pendidikan iti sendiri. e. Diskripsi Umum Objek Penelitian Jumlah keseluruhan guru kontrak di Kecamatan Katingan Hilir ada 10 orang, yang berasal dari berbagai daerah, di Kecamatan Katingan Hilir ini diterima guru kontrak karena masih kekurangan tenaga pendidik,terutama yang latar belakang mempunyai disiplin ilmu, sehat jasmani dan rohani. Guru Kontrak di Kecamatan Katingan Hilir diterima melalui tes yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Katingan meliputi tes kapabilitas dan kapasitas tenaga pendidik. Namun yang menjadi sampel dalam penulisan skripsi ini adalah 10 guru kontrak yang ada di Kecamatan Katingan Hilir. Adapun keadaan guru kontrak di Kecamatan Katingan Hilir adalah sebagai berikut : a. Dasar Pelaksanaan Kebijakan Guru Kontrak Pemerintah Kabupaten Katingan mengeluarkan kebijakan pembangunan pendidikan yaitu peningkatan pelayanan, melalui tenaga pendidik, program ini


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 merupakan tindak lanjut dari keputusan Mentri Pendidikan Nasional No.14 Tahun 2005 tentang guru kontrak yang merupakan salah satu upaya meningkatkan kebutuhan tenaga pendidik dan mengurangi pengangguran yang berpendidikan.

5.

TABEL 5 Guru Kontrak Ditinjau Umur dan Jenis Kelamin No 1. 2. 3.

Umur (Tahun) 22-27 28-33 34-40 Jumlah

Dari

Jenis Kelamin L P

Persentase (%)

15 15 30

42% 30 28 100%

34 10 8 52

Usia guru kontrak seperti yang tercantum dalam pasal 4 ayat 3 undang-undang guru kontrak ada usia 18-60 tahun, tetap bisa menjadi guru kontrak yang profesional, guru kontrak di kecamatan katingan hilir banyak yag masih muda tentunya mereka mempunyai kemampuan dan keahliaan dalam mengajar serta semangat untuk menumbuhkan pendidikan yang berkualitas. TABEL 6 Jumlah Guru Kontrak Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan No 1. 2. 3. 4.

Jenis Pendidikan PGTK PGSD SPG SGO

Jumlah 1 2 1 1

Presentase (%) 10% 20% 10% 10%

5

50%

10

100%

Dinas pendidikan mengeluarkan kebijakan ini karena pemerintah mengharapkan dapat melaksanakan tugas mengajar, melatih, membimbing kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.

b. Keadaan Guru Kontrak Guru kontrak/tenaga pendidik di Kecamatan Katingan Hilir jumlah keseluruhan guru kontrak yang ada di Kecamatan Katingan Hilir 10 orang dan usia yang paling muda 22 tahun, dan usia yang paling tua adalah 40 tahun, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sarjana Pendidikan Jumlah

Pembahasan Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pengadaan Guru Kontrak di Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan. Di daerah kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan, setelah di lihat dari jumlah sekolah dan jumlah guru yang ada di kecamatan katingan hilir,dengan hasil pengamatan/penelitian yang dilakukan di lapangan, maka kecamatan katingan hilir masih mengalami kekurangan guru/tenaga pendidik. Salah satu dari kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Katingan adalah penyediaan tenaga pendidik yaitu guru kontrak. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik di daerah-daerah yang terpencil dan di sekolah-sekolah kekurangan tenaga pendidik dalam bidang studi tertentu. Pengadaan tenaga pendidik tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah, karena mengalami kendala dalam penempatan disebabkan terbatasnya jumlah guru yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tiap tahun, sulitnya menjaring tenaga yang bersedia ditempatkan di daerah terpencil dan mobilitas kepegawaian yang tertunda. Daerah Kabupaten Katingan masih banyak yang memerlukan tenaga pendidik untuk berbagai bidang studi, dalam pelaksanaan kebijakan guru kontrak diserahkan kepada masing-masing sekolahsekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Namun dalam peleksanaannya masih banyak kekurangan sehingga program tidak berjalan efektif. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam penetapan kebijakan guru kontrak, mulai penempatan


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 dan kesejahteraan guru kontrak. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan LPMP memiliki peran penting, dalam menetapkan kebijakan guru kontrak sehingga secara program dapat tercapai. Berdasarkan Keputusan Mentri Pendidikan No. 14 tahun 2005, Guru kontrak adalah pegawai Departemen Pendidikan Nasional yang ditugaskan secara penuh pada sekolah. Walapun Guru Kontrak merupakan pegawai Departemen Pendidikan namun bukan pegawai negeri karena Guru Kontrak tidak diangkat sebagai seorang pegawai negeri. Guru Kontrak diangkat oleh Menteri dengan surat keputusan berdasarkan hasil tes kemampuan mengajar oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan. Materi tes yang diberikan meliputi pengetahuan umum, tes bakat skolastik dan mata pelajaran. Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional bahwa guru kontrak harus memiliki beberapa kriteria , antara lain sebagai berikut: 1.

2.

d.

Untuk guru SLTP adalah lulusan S1 Pendidikan atau S1 Non Pendidikan yang mempunyai akta IV, dan apabila sangat diperlukan dapat menerima lulusan D III, atau D II/ Akta II mata pelajaran atau yang sederajat;

e.

Untuk guru SMU dan SMK adalah lulusan S1 Kependidikan dan Non Kependidikan yang mempunyai Akta IV;

f.

Untuk guru SLB adalah lulusan S1 PLB.

Persyaratan Guru Kontrak Calon peserta guru harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjadi Guru Kontrak dalam keputusan tersebut yaitu : a.

Warga Negara Republik Indonesia;

b.

Bertaqwa Kapada Tuhan Yang Maha Esa

c.

Memiliki Intregritas yang tinggi terhadap Negara kesatuan Republik Indonesia;

d.

Tidak berkedudukan pegawai negeri;

e.

Tidak berkedudukan sebagai anggota atau partai politik;

f.

Tidak pernah diberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta;

g.

Tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

h.

Mempunyai kompentensi yang diperlukan dibidang pendidikan;

i.

Memiliki kualitas pendidikan yang ditentukan;

j.

Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;

k.

Berkelakuan baik;

l.

Sehat jasmani dan rohani;

m.

Lulus seleksi;

Kualitas Guru Kontrak Pemerintah menetapkan bahwa seorang guru kontrak diangkat berdasarkan kualitas pendidikan tertentu. Hal ini ditetapkan agar kualitas Guru Kontrak terjamin dan mereka mampu menguasai materi pelejaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Kualitas yang ditetapkan oleh Mentri Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut: a.

b.

c.

Untuk guru TK adalah lulusan D III PGTK, dan apabila sangat diperlukan dapat menerima lulusan SPG-TK atau sederajat; Untuk guru SD adalah lulusan D III PGSD, dan apabila sangat diperlukan dapat menerima lulusan SPG,SGO, atau yang sederajat; Untuk guru SLB adalah SPGLB, D III Pendidikan Luar Biasa, dan Sarjana Muda PLB/Pendidikan Khusus;

sebagai


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 n. 3.

Mendandatangi Guru Kontrak.

Kewajiban Guru Kontrak Masa kerja Guru Kontrak selama satu tahun berdasarkan surat perjanjian kerja yang ditandatangi oleh Mentri. Guru Kontrak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Mentri Pendidikan No.14 tahun 2005 Guru Kontrak mempunyai kewajiban sebagai berikut: a.

Melaksanakan tugas mengajar, melatih, membimbing, dan unsur pendidikan lainnya kepada peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

b.

Melaksanakan tugas-tugas administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

c.

Mematuhi segala ketentuan yang berlaku disekolah tempat tugas, dan

d.

Mematuhi ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian (SPK).

merupakan pemotongannya 5% dari upah minimum sesuai dengan surat perjanjian Dinas Pendidikan dengan guru kontrak No: 821/2190/Disdik/2011. Yang diketahui oleh bupati setempat. Perpanjangan masa kerja dapat dilakukan jika mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan setelah ada rekomendasi dari penguna pelayanan guru Kontrak (kepala sekolah). Untuk dapat memperpanjang masa kerja, kepala sekolah harus menyerahkan objektif kepada tim penilai dari dinas pendidikan agar dimulai kinerja guru Kontrak tersebut. Adapun kebijakan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Katingan seperti : 1. Lokasi

Ketentuan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian tadi, Guru Kontrak mempunyai hak untuk memperoleh honor, cuti dan perlindungan hukum berdasarkan keputusan tersebut Guru Kontrak mempunyai hak yang hampir sama seperti guru tetap (PNS). Guru Kontrak merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan tenaga pendidik tanpa harus pegawai negeri sipil. Guru Kontrak ditetapkan sebagai guru tidak tetap yang mempunyai jalur yang berbeda dengan guru pegawai negeri sipil tetapi mempunyai fungsi yang sama. Tunjangan pendidikan didapatkan berdasarkan APBN yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Besar honor yang diterima oleh Guru Kontrak Rp.1.000.000,- yang kemudian mengalami pemotongan sehingga menjadi Rp.9.086.000,pemotongan tersebut yaitu pajak penghasilan yang

Lokasi tempat mengajar guru kontrak yaitu 3 orang di SD-Negeri 1 Desa Tewang kadamba, 2 orang di SD-Negeri 1 Desa Talian Kereng, 2 orang di SD-Negeri 1 Desa Banut Kalanaman, 2 orang di TK-Kristen Kasongan Lama,1 orang di SMKNegeri 1 Hampalit. Guru kontrak mempunyai tempat tinggal yang jauh sebanyak 8 orang, tempat tinggal yang dekat sebanyak 2 orang, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini : TABEL 7

No 1. 2.

Keterangan Jarak Jauh Dekat Jumlah

Jumlah 8 2 10

Persentase (%) 80% 20% 100%

Jarak Tempat Tinggal Sebanyak 8 orang mempunyai tempat tinggal yang jauh, yang tinggal di rumah dinas, dan dua orang memiliki rumah pribadi. Guru kontrak yang mempunyai tempat tinggal jauh ini yang berkisar jarak dari tempat asalnya yaitu > 50 km dan 65


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 yang bertempat tinggal jarak dekat > 20 km dan bagi yang berjarak dekat bisa mengulang dari tempat asalnya,misalkan yang mengajar di Desa Talian Kereng dan Kasongan Lama. f.

diterapkan pada masing-masing.

Tenaga pendidik/Guru Kontrak yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan dapat mengimplementasikan segala pengetahuan, keterampilan dan kecakapan yang diperoleh dalam pelaksanaan proses belajar mengajar pada sekolah dan bidangnya masing-masing.

Fasilitas Yang Diberikan Adapun fasilitas yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan untuk guru Kontrak di Kacamatan Katingan Hilir. 1.

Pemberian Pelatihan sebelum Guru Kontrak mulai mengajar/pada awal sebagai Tenaga Pendidik. Dari data yang dikumpulkan Guru Kontrak/tenaga pendidik sebanyak 10 orang di Kecamatan Katingan Hilir semua pernah mengikuti pelatihan/penataran dan cara mengajar yang diadakan pada awal Guru Kontrak bekerja sebagai tenaga pendidik. Dengan adanya pelatihan / penataran diharapkan dapat menjadi bekal untuk mengajar dan mendidik. Pelatihan ini diadakan oleh lembaga penjamin mutu pendidikan (LPMP) Kota Palangka Raya sebagai salah satu lembaga independent (berdiri sendiri) yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan, pengawasa, fasilitator dan penyalur dan kesejahteraan Guru Kontrak. Pelatihan/Penataran tenaga pendidik/Guru Kontrak merupakan salah satu upaya pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik /Guru Kontrak yang efektif. Fungsi Pelatihan/penataran bagi seorang tenaga pendidik adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat

bidangnya

2.

Pelatihan Guru Kontrak Saat Menjalani Tugas Sebagai Tenaga Pendidik Kabupaten Katingan Kecamatan Katingan Hilir juga pernah mengadakan pelatihan/penataran jurnalistik dan kurikulum berbasis kompetensi, yang mengikuti pelatihan tersebut Guru Kontrak sebanyak 6 orang dan guru yang sudah PNS 3.

Pemberian Insentif Kabupaten Katingan memberikan insentif untuk tenaga pendidik/guru kontrak Rp. 200.000,- per orang dalam satu bulan. Khususnya kepada guru yang menerima tugas tambahan dalam mengajar, mereka menerima insentif dalam kurun waktu 6 bulan sekali. Dengan adanya pemberian insentif ini diharapkan dapat memotivasi kerja para pendidik/guru kontrak dalam mengajar dan membantu untuk kesejahteraan tenaga pendidik/Guru Kontrak.

4.

Jumlah jam mengajar dalam satu minggu Guru Kontrak mempunyai jumlah jam mengajar yang berbeda dalam satu minggu, untuk Guru Kontrak yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Taman Kanak-kanak (TK) jumlah jam 66


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 mengajar kurang dari 15 jam dalam satu minggu, untuk Guru Kontrak yang bekerja di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mempunyai jumlah jam mengajar lebih dari 15 jam dalam satu minggu, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

a.

Fasilitas Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Katingan juga menyediakan rumah dinas untuk Guru Kontrak/tenaga pengajar, di Kecamatan Katingan Hilir Guru Kontrak menepati rumah dinas ada 8 orang dan 2 orang yang tinggal di dalam rumah pribadi, kewenangan daerah yang luas membantu Pemerintah Kabupaten Katingan untuk melaksanakan kegiatan Program Guru Kontrak dan penyedian sarana dan prasarana tempat tinggal Guru Kontrak dengan tersedianya tempat tinggal yang dekat dengan Sekolah Guru Kontrak dapat bekerja dengan efektif artinya Guru Kontrak tidak perlu menyewa tempat tinggal terutama bagi Guru Kontrak yang tidak berasal dari Kecematan Katingan Hilir, dapat menghemat biaya hidup. Namun masih ada bangunan yang rusak tetapi sudah dalam proses perbaikan dan ada juga yang masih dalam proses permohonan untuk diperbaiki (direhap). Kewenangan daerah yang luas membantu pemerintah Kabupaten Katingan untuk melaksanakan kebijakan program Guru Kontrak dan penyedian sarana dan prasarana tempat tinggal Guru Kontrak dapat bekerja dengan efektif artinya Guru Kontrak tidak perlu menyewa tempat tinggal terutama bagi Guru Kontrak yang tidak berasal dari kecamatan katingan hilir, sehingga dapat menghemat biaya hidup.

b.

Fasilitas Kesehatan

TABEL 11 Jumlah Jam Mengajar N o 1. 2.

Keteranga n <15 jam >15 jam Jumlah

Jumla h 3 7 10

Persentas e (%) 30% 70% 100%

Demi mengefektifkan kerja guru Kontrak dibuat jumlah jam mengajar yang ditetapkan oleh dinas pendidikan dan kerjasama dengan pihak sekolah tempat mereka bekerja, kebijakan ini sangat mendukung guru Kontrak supaya mereka dapat mengatur jam kerja dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk mencari pekerjaan sampingan, karena mereka tidak di tuntut penuh berada disekolah selama jam sekolah, tetapi asalakan mereka telah selesai mengajar dan tidak ada tugas tambahan yang diberikan sekolah untuk merekan. Pembagian jumlah jam mengajar yang teratur dapat dengan mudah untuk mengefektifkan kerja Guru Kontrak sekaligus untuk dapat menerima insentif, karena insentif diberikan untuk Guru Kontrak yang mempunyai jumlah jam mengajar lebih dari 15 jam untuk guru TK, untuk guru SD, SLTP, SMU, SMK. Lebih dari 15 jam sehingga mereka menerima insentif.

Dengan tersedianya fasilitas kesehatan bagi Guru Kontrak / Tenaga Pengajar Pemerintah mengharapkan dapat mengurangi beban Guru Kontrak / tenaga pendidik dalam mengatasi masalah kesehatan. 67


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 Bagi guru kontrak yang mengalami sakit atau melahirkan pemerintah memberikan biaya untuk pengobatan, membiayai transportasi sesuai dengan standar tarif pada umumnya. c.

terutama motor seringkali rusak sehingga mereka terlambat sampai sekolah bahkah tidak dapat hadir sama ke sekolah. Kewenangan daerah yang luas membantu pemerintah Kabupaten Katingan untuk melaksanakan kebijakan program Guru Kontrak dan penyedian sarana dan prasarana tempat tinggal Guru Kontrak dapat bekerja dengan efektif artinya Guru Kontrak tidak perlu menyewa tempat tinggal terutama bagi Guru Kontrak yang tidak berasal dari kecamatan katingan hilir, sehingga dapat menghemat biaya hidup.

Fasilitas Alat Mengajar Guru Kontrak juga mempunyai fasilitas mengajar yang diberikan oleh pemerintah, berupa buku pegangan dan alat peraga, ada 4 orang yang memiliki buku pegangan dan alat peraga untuk mengajar, 4 orang yang memiliki buku pegangan dan ada 2 orang yang mempunyai alat peraga saja. Buku pegangan dan alat peraga diberikan agar dapat mempermudah Guru Kontrak untuk mengajar dan menyampaikan pelajaran kepada murud-muridnya. Murid mendapatkan sumber pengetahuan tenyang studi tertentu dari guru yang benarbenar menguasai bidang studi tertentu. Untuk fasilitas mengajar kendala yang dihadapi adalah kesulitan untuk penditribusiannya untuk daerah pedalaman, sementara fasilitas yang diberikan ini sangat mendukung proses belajar mengajar dan tidak ketinggalan kurikulum dengan tersedianya fasilitas mengajar.

d.

g.

Fasilitas Transportasi Pemerintah/sekolah juga membantu transportasi bagi Guru Kontrak yang mempunyai tempat tinggal yang jauh dari sekolah guna mempelancarkan proses belajar megajar dan tidak ada alasan tidak punya biaya transpotasi. Sebenar transpotasi yang disediakan sangat mendukung kelancaran kerja guru Kontrak tetapi, transpotasi yang diberikan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Guru Kontrak a. Faktor yang mendukung Pelaksanaan Program Guru Kontrak 1.

Kewenangan Daerah Yang Luas Kewenangan daerah yang luas adalah kekuasaan yang sah untuk melakukan atau bertindak sesuatu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Keabsahan suatu kekuasaan sangat tergantung dari sistem ketatanengaraan yang dianut suatu Negara. Kewenangan daerah yang luas membantu untuk membuat sendiri program peningkatan mutu pendidikan termasuk prongram guru Kontrak. Prongram tersebut disesuiakan dengan daerahnya sendiri . Kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Katingan termasuk didalam kewenangan operasional pendidikan, artinya bahwa Kabupaten Katingan dapat menentukan sendiri langkahlangkah kebijakan yang diambil dalam peningkatan mutu 68


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 pendidikan Katingan. 2.

di

Kabupaten

Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidik

Tingkat pendidikan tenaga pendidik yang memenuhi standar minimum yang ditentukan oleh dinas pendidikan yang berkualitas, menumbuhkembangkan kemampuan dan keterampilan peserta didik, serta menanamkan nilai-nilai yang baik untuk peserta didik. Mutu pendidikan tenaga pendidik sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan itu sendiri. 3.

Sarana dan Prasarana

Dengan sedianya sarana dan prasarana yang memadai sangat mendukung kelancaran peleksanaan kebijakan terhadap guru Kontrak. Karena dengan tersedianya sarana dan prasarana dapat mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang efektif. Namun dinas pendidikan tetap memerlukan dukungan dari pihak swasta dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan tersebut, tidak mungkin dilakukan oleh dinas pendidikan sendiri, seperti dalam pembantuan banguna fisik sekolah, rumah dinas, serta tempat pelayanan kesehatan. b.

Faktor penghambat peleksanaan program guru Kontrak 1.

Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana yang tidak begitu baik dan mengalami keterlambatan untuk proses perbaikan (direhap) bisa mempengaruhi pelaksanaan program guru kontrak, terutama untuk mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Dalam

perbaikan ini pemerintah mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi kinerja guru Kontrak sehingga mereka tidak konsentrasi terhadap tugas mereka sebagai tenaga pengajar, keadaan yang kurang baik ini perlu diperhatikan dengan serius oleh pihak pemerintah dan dinas pendidikan. 2.

Fasilitas Mengajar

Fasilitas mengajar yang mengalami kesulitan untuk pendistribusian sementara fasilitas ini sangat mendukung proses belajar mengajar, pemerintah harus melakukan tindakan yang tegas dan cepat, sehingga guru dan murid yang ada di pedalaman tidak merasa kuatir untuk ketingalan pelajaran. 3.

Pekerjaan Sampingan

Pencaharian mereka dilihat dari hasil penelitian lapangan kebanyakan Guru Kontrak tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Dengan keadaan yang demikian pemerintah perlu memperhatikan kesejhateraan Guru Kontrak, sehingga Guru Kontrak dapat berkonsentrasi pada tugas mengajarnya. Guru cendrung mencari tambahan diluat saat kebutuhannya tidak dapat terpenuhi dengan gaji yang dimilikinya. Keadaan yang seperti itu perlu di waspadai oleh pemerintah, peran penting pemerintah dalam mensejahterakan tenaga pendidik/Guru Kontrak merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia bagi pembanguna bangsa kedepan. Pemerintah harus memperhatikan keadaan 69


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 tersebut dan berusaha untuk memotivasi secara finansial (dana) dan mental Guru Kontrak sangat dibutuhkan demi kelangsungan proses pendidikan. KESIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan data yang diperoleh, penulis telah menganalisis kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam program guru kontrak. Dari hasil analisis tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: 1.

2.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Katingan tentang guru kontrak adalah mengangkat guru kontrak untuk mengisi formasi yang masih kosong di sekolahsekolah; memberikan honor kepada guru kontrak sebagai insentif atas kinerja yang diberikan, menetapkan sarjana (S-1) sebagai jenjang pendidikan minimal untuk dapat diterima sebagai guru kontrak, memberikan fasilitas rumah dinas, fasilitas kesehatan, dan fasilitas mengajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program guru kontrak: a.

Faktor yang mendukung pelaksanaan program guru kontrak adalah: -

-

Tingkat pendidikan pelamar guru kontrak yang tinggi sehingga standar pendidikan minimal bagi guru kontrak dapat terpenuhi.

Sarana dan prasarana telah disediakan oleh pemerintah daerah. Faktor penghambat pelaksanaan program guru kontrak adalah sarana, fasilitas mengajar, dan

-

b.

Lingkup kewenangan daerah yang luas sehingga keputusan pengangkatan guru kontrak dapat dilaksanakan cukup ditingkat Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan

fasilitas kesehatan yang diberikan kurang memadai dari segi kualitas,.

DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimin. 1998, Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta Bratakusumah Deddy Supriady, 2002, Perencananaan pembangunan Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dunn, William, 2003, Analisis Kebijakan Publik, PT. Hanindita Graha Widya Yogyakarta. Giroth, Lexie M, 2004, Analisis Kebijakan Publik, PT. Gramedia, Yogyakarta Moleon, Lexy JL, 2002, Metodelogi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Musa, Mohammad dan Titi Nurfitrri, 1998, Metodelogi Penelitian. Fajar. Nasution, S. 1996, Metode Research, CV. Jemuar, Jakarta. Nazir, Moh, 1998, Metode Penelitian, Ghalia, Indonesia, Jakarta. Ndraha Taliziduhu, 2003, Ilmu Pemerintah, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Sufyarma, 2003, Manajemen Pendidikan, PT. Gramedia, Yogyakarta Tilaar, H. AR. 2003, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, PT. Rineka Cipta, Jakarta. Thomas, Dye, 2000, Ilmu Politik, Rineka Cipta, Jakarta. PGRI, 2006, undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, Pustaka Banu Quraisy, Bandung.


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014

Recommend Documents