Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 KAJIAN PERBAIKAN PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM PERSPEKTIF PRAKTIS DAN PENDIDIKAN Oleh Muhamad Yusuf Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sistem pengelolaan sampah di kota Palangka Raya dan memetakan sistem pembagian wilayah pelayanan dan sistem pengumpulannya dan sosialisasi model pengelolaan sampah dan Foccus Group Discussion (FGD) pada lingkungan sekolah di masyarakat di kota Palangka Raya.. Pendahuluan Selama ini sampah menjadi permasalahan yang sulit ditangani karena setiap hari dari berbagai aspek akan menghasilkan bahan-bahan yang sudah tidak dikehendaki yang disebut sampah terutama sampah terutama sampah rumah tangga dan industry. Sedangkan pembusukannya berlangsung dengan waktu yang cukup lama. Hal ini akan menjadikan sampah menumpuk. Pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya sudah cukup baik walaupun belum maksimal. Sampah dari rumah tangga, kantor, sekolah, pasar dan tempat umum lainnya yang merupakan gabungan antara sampah organik dan anorganik diakumulasi dijadikan satu selanjutnya dibuang ketempat pembungan sampah sementara (TPSS), selanjutnya dari TPSs diangkut oleh truk sampah ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota. Sampah domestik bagi penduduk yang bermukin ditepi kanal dan saluran air dibuang begitu saja ke badan air tersebut, sebagai tong sampah. Di TPA sampah tumpuk (open dumping) dan biarkan mengalami pembusukan (khusus organik), sementara anorganik seperti botol, kaleng, potongan kayu, bahan bangunan, besi dan lainnya adalah masih tanda Tanya apakah akan diolah atau tidak. Sementara pemanfaatannya secara ekonomi oleh masyarakat dilakukan melalui tangan para pemulung yang memisahkan item sampah dari akumulasi organic dan anorganik. Kondisi para pemulung ini rentang terhadap serangan penyakit karena sampah dan TPSs maupun TPA sangat tidak bersih dan higienis. Dari sekilas gambaran penanganan sampah di Kota Palangka Raya tersebut, pemisahan atau separasi sampah belum

menjadi budaya oleh kebanyakan penduduk/masyarakat di Kota Palangka Raya, dan membuang sampah sembarangan di tempat umum merupakan kebiasaan seperti juga halnya membuang sampah di badan air (sungai, kanal, saluran, air, danau dan rawa). Pembuangan sampah yang baik umumnya meliputi pemisahan secara seksam sampah pada tingkat individu selanjutnya melakukan pembuangan sampah ke tempat sampah (tong sampah) selanjutnya ke TPS dan TPA. Tenaga dan biaya pengelolaan (pemerintah) tentunya akan sangat banyak di habiskan jika pengelolaan sampah misalnya dilakukan dengan mengadakan/mengimpor mesin-mesin pemisah sampah. Disisi lain jika pengelolaan sampah ditekan pada teknis pemisahan sampah yang dilakukan pada tingkat individu, hal ini diperkirakan akan menghemat biaya lebih dari 50%, tentunya lebih menguntungkan secara ekonomi dan ekologi. Walaupun teknik pemisahan secara individu mungkin hasilnya dapat terlihat dalam jangka panjang, tetapi ini adalah cara terbaik karena mengandung unsure pendidikan dan akan merubah budaya membuang sampah secara sembarangan oleh masyarakat. SASARAN Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat membantu pemerintah kota Palangka Raya dan masyarakat dalam menangani pengelolaan sampah, meningkatkan kualitas sanitasi, pendapatan asli daerah dan keselamatan generasi mendatang. RUANG LINGKUP LINGKUP KEGIATAN 1) Manajemen pengelolaan persampahan terdiri dari tiga bagian yaitu: sistem

Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Hal | 1

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 pengumpulan/ pewadahan, pengangkutan dan pemusnahan sampah yang dibatasi oleh wilayah pelayanan persampahan perkotaan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: a. Identifikasi dan evaluasi sistem pewadahan yang ada saat ini dan usulan untuk perbaikan sistem; b. Identifikasi dan evaluasi sistem angkutan sampah eksisting dan termasuk di dalamnya jenis,jumlah, kondisi, daya angkut, ritasi dan route angkutan; c. Evaluasi terhadap sistem pengoperasian TPA eksisting dan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang sistem TPA yang ada. d. Kemungkinan pemakaian pewadahan sistem kering dan basah pada sumber sampah untuk upaya pemilihan awal sampah. e. Pembagian zona atau wilayah pelayanan dan jenis pewadahan yang relavan sesuai dengan keinginan bersama antara masyaraat dan Pemerintahan Kota Palangka raya; f. Membantu pengelolaan persampahan daerah dalam rangka penjelsa/sosialisasi ke masyarakat dan sekolah terhadap sistem pewadahan sampah kering dan basah; 2) Penyusunan pada tematik yang menggambarkan batas dministrasi wilayah pelayanan, peta existing sebaran tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA), peta route jalan angkutan sampah, peta jaringan jalan dan peta rencana pengembangan TPS dan TPA. 3) Melakukan sosialisasi persampahan melalui pertemuan dan Focus Group Discussion (FGD) dengan sasaran kelompok Siswa Sekolah dan Masyarakat dalam upaya pengembangan konsep pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat agar memiliki daya atau power untuk dapat mengelola sampah agar menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai jual. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan sistem pengelolaan sampah dan memetakan sistem pembagian wilayah pelayanan dan sistem pengumpulan di kota palangka Raya meliputi Kecamatan Jekan Raya , Pahandut. Bukit Batu, Rakumpit dan Sebangau. Sedangkan kegiatan sosialisasi pada sekolah dan masyarakat dilakukan di Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Pahandut. LUARAN KEGIATAN Laporan kajian perbaikan pengelolaan sampah kota Palangka Raya dalam perspektif praktis dan pendidikan terdiri dari: 1. Hasil kajian dan peta tematik 2. Hasil sosialisasi dan Focus Discussion (FGD)

Group

PENDEKATAN STUDI Tahapan penyusunan Kajian Perbaikan dan Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya Dalam perspektif dan Pendidikan ini dimulai dari pengumpulan data dan informasi, revier studi terdahulu, peninjauan lapangan unit Pengolahan Sampah, jajak pendapatan, analisa teknis operasional, analisa geografis, analisa ekonomi, analisa sosial-budaya dan kemampuan pendanaan Pemerintah Kota Palangka Raya dan dilanjutkan dengan kegiatan sosiallisasi melalui pertemuan dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan siswa sekolah dan kelompok masyarakat. KONSEP PENDEKATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN Ada beberapa pendekatan metodelogi yang akan dikembangkan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan ini yaitu : Pendekatan Pola Pikir Pemecahan Masalah, Pendekatan Penanganan Pekerjaan, Pendekatan Kebijakan, Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan Teknis. Pendekatan terhadap pola piker pekerjaan adalah keterkaitan kegiatan proyek dengan permasalahan yang ada serta sasaran yang ingin dicapai. Pendekatan kebijakan diperlukan terutama yang berkaitan dengan kebijakan persampahan dan persampahan. Pendekatan kelembagaan berhubungan dengan koordinasi antara instansi yang dibutuhkan. Pendekatan teknis adalah kajian


Hal | 2

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 criteria atau metode perhitungan yang akan digunakan.

mampu mengantisipasi persoalan yang timbul di masyarakat.

PENDEKATAN POLA PIKIR PEMECAHAN MASALAH Pendekatan pola piker pemecahan masalah yang diuraikan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan rendahny tingkat pelayanan prasarana dasar lingkungan di wilayah studi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan sektor persampahan. Permasalahan tersebut diantaranya diakibatkan ada pertumbuhan pendudukan yang cukup pesat diwilayah studi (Kota Palangka Raya) serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan.

PENDEKATAN KEBIJAKAN Secara lebih spesifik pendekatan yang akan dilakukan dalam Kajian Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya ini, meliputi: Pendekatan terhadap Peraturan PerUndangUndangan/Kebijakan yang berlaku baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. (Seperti: RUTRK, RTRW dan lain sebagainya yang relevan),Millenium Development Goal(2015), Nation Action Plat Persampahan, Ketentuan Teknis (SNI untuk perencanaan sampah perkotaan dan SNI UNJ 03-32411994) tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi TPA Sampah dan Cara “Weighted Ranking Technique”.

PENDEKATAN PENANGANAN PEKERJAAN

PENDEKATAN KELEMBAGAAN Pelaksaan pendekatan kelembagaan dalam kegiatan ini sangat diperlukan mengingat pertimbangan sebagai berikut: 1) Waktu pelaksanaan pekerjaan ini cukup singkat yaitu 4 (empat) bulan, dengan demikian dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang cukup baik dari para pihak yang terkait dengan pekerjaan ini khususnnya yang dapat membantu menyediakan data-data yng dibutuhkan. 2) Diperkirakan instansi terkait di daerah memiliki rencana dan proram pengelolaan persampahan, dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penguatan program-program atau saling melengkapi dengan programprogram lokal yang ada.

Persoalan utama pada pengelolaan sampah terjadi karena beberapa hal, yaitu: 1) Peningktan jumlah sampah secara signifikan akibat adanya perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat akibat terjadinya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada era orde baru (sebelum terjadi krisis moneter tahun 1997). 2) Terjadi pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan yang membutuhkan penanganan sampah secara kolektif. Pengelolaan secara individu (dalam arti menimbun membakar) semakin tidak layak untuk lingkungan perkotaan. 3) Pertumbuhan jumlah sampah tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan yang berasal dari masyarakat penghasil sampah untuk mendanai/membiayai pengelolaan sampah perkotaan. Selain itu, anggaran pengelolaan persampahan yang berasal dari Pemerintah tidak mencukup untuk memenuhi standard pelayanan yang diperlukan. 4) Ketersediaan lahan untuk TPA sampah yang memenuhi persyaratan (teknis, lingkungan, social budaya, legalitas kepemilikan, dan aspek keuangan) semakin terbatas. 5) Peningkatan kemampuan lembaga/instansi pengelola persampahan berjalan dengan lambat sehingga tidak

PENDEKATAN TEKNIS Rencana Strategis, Rencana Induk Kota dan Rencana Umum Tata Ruang Kota yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya akan menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan teknis dan manajemen persampahan ini dapat terintegrasi dengan rencana pengembangan saranan dan prasarana lainnya. Arah dan sasaran pembangunan kota, potensi yang dikembangkan di waktu mendatang, berbagai sektor ekonomi yang meliputi kegiatan usaha dengan berbagai kegiatan pelayanan dan lingkungan hidup serta permasalahannya merupakan salah satu


Hal | 3

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 factor penting dalam proses penyusunan studi ini. Demikian juga halnya dengan rencana pengembangan fasilitas kota termasuk sarana dan prasarana pengelolaan persampahan. Sistem Pengolahan Eksisting Pengelolaan persampahan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi dan membentuk satu kesatuan yang mempunyai satu tujuan. Bentuk interaksi ini mempunyai ketentuan dan peraturan. Komponen yang mempunyai bentuk tersebut diatas disebut subsistem. Subsistem tersebut adalah: Organisasi dan Manajemen, Teknis Operasional, Pembiayaan dan Retribusi, Ketentuan dan Peraturan. PENDEKATAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1. KEGIATAN OPERASIONAL Pengelolaan persampahankotakota di Indonesia mempunyai pola yang hampir sama. Ditinjau dari segi teknik operasionalnya, pengelolaan persampahan meliputi kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir. Operasi bersifat integral dan terpadu karena setiap proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling pengaruh mempengaruhi secara berantai. Adapun urutan kegiatan sistem operasional pengelolaan persampahan secara umum adalah sebagai berikut: Kegiatan pewadahan sampah, Kegiatan pengumpulan sampah, Kegiatan pemindahan sampah, Kegiatan pengangkutan sampah, kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan pembangunan akhir. METODE PENGUMPULAN DATA Data yang dikumpulkan, disusun sedemikian rupa disesuaikan dengan kebutuhan analisis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait, sedangkan pengumpulan data primer dilaksanakan dengan metode survey. Untuk keperluan data dan informasi yang bersifat makro special digunakan pendekatan Rapid Rular Apraisal (RRA), sedangkan data yang

bersifat mikro digunakan wawancara mendalam (Deep Intervier) dengan menggunakan kuisioner. METODE PEMETAAN TEMATIK Pada tematik yang dihasilkan dari kajian ini terdiri dari: Peta Administrasi wilayah pelayanan , peta existing sebaran tempat pembangunan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA), Peta route jalan angkutan sampah, peta jaringan jalan dan peta rencana pengembangan TPS dan TPA. METODE SOSIALISASI DAN PENGALIAN ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH. Dalam penelitian pengelolaan sampah yang akan dilakukan salah satu keluarannya adalah usulan aspirasi masyarakat tentang model pengelolaan sampah dan skala prioritas penanganan pengelolaan sampah kota Palangka Raya. Metode yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat tersebut digunakan pendekatan perencanaan partisipatif melalui teknik Partisipatory Rural Appraisal (PRA) atau Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Focus Groub Discussion (FGD). GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA PALANGKA RAYA 1. UMUM Kegiatan pemerintah kota yang menitik beratnya beberapa teknologi dalam upaya pengelolaan sampah sesuai dengan karakteristik sampah dan kemampuan sumberdaya daerah setempat dalam mengatsi dari berbagai jenis sampah sesuai dengan karakteristik sampah sangatlah minim. Pengelolaan sampah sampah di Palangka Raya, selama ini ditangani oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya melalui bidang kebersihan untuk mengatasi timbunan sampah yang berasal dari lingkungan aktivitas masyarakat masih menitik beratkan pada pendekatan akhir (end of pipe) yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ketempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan diupayakan melalui pengurangan dari sumbernya.


Hal | 4

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 2. KEBIJAKAN, PERATURAN DAN PENGELOLAAN Secara umum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola masalah persampahan adalah Dinas Pasar dan Kebersihan serta Badan Lingkungan Hidup. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah Kedua institute tersebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap ke-1 tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut: 1) Badan Lingkungan Hidup a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM. b. Peningkatan penataan lingkungan. c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH (komunikasi, informasi dan edukasi, pemberdayaan masyarakat). d. Peningkatan kapasitas dan mekanisme pendanaan lingkungan. e. Perencanaan lingkungan dan penataan ruang. f. Peningkatan kwalitas dan akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. g. Pelindungan dan konservasi SDA. h. Pengelolaan ruang evakuasi bencana LH. i. Pengelolaan ruang terbuka hijau. (Kantor/Sekolah Peduli Lingkungan 80%) j. Pengembangan Kinerja pengelolaan limbah dan persampahan. k. Peningkatan kapasitas kinerja dan pengendalian polusi. (Pengujian Emisi/polusi udara 80%) l. Peningkatan kapasitas dan peningkatan pencemaran air. (Pengujian limbah pembangunan air 60%) m. Pengendalian pencernaan dan perusakan LH. n. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan. o. Pengendalian dampak perubahan iklim LH p. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. (50%)

q. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 2) Dinas Pasar dan Kebersihan a. Sektor pengelolaan sampah - Memantapkan perwadahan sampah dilingkungan pemukiman - Memantapkan pengangkutan sampah di TPS dan TPA - Pengelolaan sampah di TPA dengan sistem control land fill - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah melalui 3R - Penataan sarana prasarana 3R di lingkungan pemukiman. b. Sektor sarana dan prasarana pasar - Tertatanya pasar tradisional dan pasar modern sesuai dengan perkembangan kota - Sarana prasarana pasar tradisional dan pasar modern telah sesuai dengan standar - Lingkungan pasar telah sesuai dengan Standard sanitasi lingkungan - Sumberdaya manusia pengelolaan pasar telah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan c. Sektor pengelolaan limbah - Pemantapan pengelolaan limbah limbah - Gerakan 3R telah membudaya di masyarakat - Pemanfaatan tempat pengelolaan sampah terpadu - Kualitas sumber daya manusia telah memenuhi kualifikasi - WC komunal telah menjadi kebutuhan masyarakat. - Kualitas kompos yang dihasilkan dari gerakan 3R memenuhi standart Gambaran mengenal manajemen operasional sistem pengelolaan persampahan di Kota Palangka Raya sesuai dengan perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12) berada dalam kewenangan


Hal | 5

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 langsung dari Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, sebagian dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kota Palangka Raya landasan hukum yang menjadi acuan adalah: 1. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dan Pertamanan. 2. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan. Factor penghambat Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Dan Pertamanan berupa kinerja petugas lapangan yang tidak konsisten, koordinasi tim terpadu lebih menonjolkan ego sektoral, anggaran tiap tahun mengalami pengurangan, kurangnya kesadaran warga, dan adanya perpindahan PNS professional. Factor pendorong implementasi kebijakan berupa terbitnya peraturan perundangundangan, pengelolaan sampah di urus oleh salah satu dinas dan didukung oleh SKPD terkait, dukungan pemerintah provinsi dan perubahan orientasi sampah dari cost menjadi profil menjadi dasar bagi pola kemitraan masyarakat pemerintah dan privat sector, sementara adanya sikap pelaksana menunjung walupun dengan upah yang minim. 3.

KONDISI EKSISTING PERMASALAHAN PERSAMPAHAN

1) PRODUKSI SAMPAH Berdasarkan data pada bulan Agustus tahun 2013 penduduk Kota Palangka Raya sebesar 314.000 jiwa. Timbunan sampah yang diangkat ke TPA pada bulan Agustus tersebut berkisar /hari – 360 /hari dengan nilai rata-rata sebesar 350 /hari dan total jumlah timbunan sampah sebesar 10.846 Berdasarkan Standar (SNI 193983-1995) Spesifikasi Timbunan sampah untuk kota kecil dan sedang di Indonesia adalah antara 2,75-3,25 it/org/hari. Timbunan sampah penduduk di Kota Palangka Raya

berdasarkan kriteria tersebut rata-rata per hari adalah: = 314.000 jiwa x 2,75 Liter/jiwa/hari x /1000Liter = 864 /hari x 0.35 ton/ = 302 ton/hari Sedangkan berdasarkan standar Depkes RI volume sampah per jiwa penduduk Indonesia adalah 2,5 Liter/jiwa/hari, maka timbunan tumbunan sampah penduduk di Kota palangka Raya berdasarkan standar tersebut rata-rata per hari adalah: = 314.000 jiwa x 2,5 Liter/Jiwa/hari x =275 ton/hari (Data yang digunakan Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya). 2) KONDISI PERSAMPAHAN Asumsi timbulan sampah per kecamatan di Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sebangau adalah = 285.951 jiwa x 0.00275 /jiwa/hari= 786 hari Kecamatan Bukit Batu, Rakumpit adalah= 285.951 jiwa x 0.002275 /jiwa/hari= 786 /hari. Jangkauan pelayanan adalah = 285.951 jiwa x 0.002275 /jiwa/hari= 786 /hari (Daerah Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sebangau) atau setara dengan 275 ton/hari. 3) PENGANGKUTAN Sarana pemindahan/pengangkutan (Transport) yang dimiliki adalah sebagai berikut: Dump Truck Arm Roll Truck

16

Unit kapasitas bak

6

5

unit

Jumlah Container Jumlah Container

5

Unit kapasistas bak

6

9

Unit kapasistas bak

6

Total volume sampah yang mampu dipindahkan/ diangkat: -

Truck Container Container Total Atau

21 x 6 x 2Rit 5x6 9x8

= 252 = 30 = 72 = 354 = 124

Timbul sampah yang tidak terangkut/dibuat kelingkungan adalah:


Hal | 6

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 786 432

/hari

- 354

/hari

=

Prosentasi kapasitas sarana untuk mengatasi timbul sampah penduduk kota Palangka Raya sampai dengan Agustus: =350 /hari (yang terangkat)/ 786 x 100%= 45% Jadi hanya 45% sampah penduduk kota Palangka Raya mampu diatasi pemerintah kota sampai dengan agustus 2013 Idealnya menurut standar, kota sehat mampu mengatasi sampah kota sebesar 80% atau pemerintah kota Palangka Raya harus mampu mengangkut sampah sebanyak 691 agar kapasitas sarana mampu mengatasi sisa timbunan. Sampah yang tidak terangkut sebanyak 337 atau setara dengan 28 truk atau container sampah kapasitas 8 4) PERWADAHAN Sarana perwadahan (collection) yang tersedia saat ini dengan perincian sebagai berikut: - Jumlah Gerobak Sampah = 10 Unit - Jumlah Tong Sampah = 100 unit - Jumlah TPS Uk. 3 = 140 unit - TPS Aktif = 140 unit - TPS ditutup/ tidak aktif = 26 unit - Jumlah container uk.6 = 5 unit - Jumlah container uk. 8 =9 unit - Jumlah Depo Tranfer Type l = 2 unit (pasar Kahayan dan jalan Antang) - Jumlah Depo Tranfer type lll = 6 unit (Pasar Kahayan mendawai, pasar besar 2 buah, jalan garuda, pasar rajawali, Depan Pasar Rajawali, Jalan Yos Sudarso Ujung). Daya tamping sarana pewadahan sampah sampai dengan Agustus tahun 2013 adalah sebagai berikut: -

Tong : 100

x 0.5

-

TPS+Container : 154 x 3

-

Depo t.1 : 2 x 10

= 50 = 462 = 20

-

Depo t.3 : 6 x 6 Total

= 36 = 568

Ratio sarana pewadahan saat ini disbanding jumlah penduduk adalah: 3 : 0.00275 = 1,091 = 1 TPS untuk 1200 jiwa 5) ANALISIS TEKNIK PENYAPUAN

BIDAN

Untuk masalah penyapuan saat ini dari 7 zona yang terdiri dari 22 ruas jalan yang menjadi wilayah penyapuan di Kota Palangka Raya dengan panjang 24.700 meter serta luas penyapuan seluas 225.281,35 dolayani oleh 91 orang petugas penyapuan jalan, 8 orang pengawas, 8 orang pemotong rumput, 1 orang pengawas pemotong rumput, seluruh tenaga tersebut dipantau dan diawasi oleh 1 orang kordinator lapangan. Dari data panjang dan luasan wilayah penyapuan tersebut jika dikonversikan dalam tugas perorangan diperoleh bahwa setiap orang petugas penyapu dalam satu hari kerja bertanggung jawab atas sepanjang 271.43 meter jalan dan 2.475,691 meter kuadrat perorang. 6) KARAKTERISTIK SAMPAH Seperti kota-kota lain di Indonesia dan daerah tropis lainnya, sampah di Kota Palangka Raya aktifitas penduduk termasuk dalam katagori sampah organic yang cenderung mudah membusuk. Komposisi sampah kota Palangka Raya terdiri: Sampah organik = 786 x 70/100 = 550 x 0.35ton/ = 193 ton/hari Sampah Non Organik = 786 x 30/100 = 236 x 0,35 ton/ = 82 ton/hari. 4. PENGELOLAAN AKHIR SAMPAH Sarana Pengelolaan Akhir (Disposal) yang dimiliki dan dengan memperhitungkan factor penyusunan dalam pengangkutan 0.8% maka sampah yang masuk ke TPA perhari sebanyak 780 atau Setara 273ton/hari.


Hal | 7

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 Sampah penduduk di Palangka Raya yang masuk ke TPA selama tahun 2013 187,998 atau 99,654 ton Sistem pengelolaan TPA adalah Controlled landfill 7 tahun beroperasi. Luas TPA adalah 10 Hektar atau 100,000 dengan tinggi rata-rata 10m maka daya tampung TPA adalah 1,000,000 jika factor kompoksi sampah mencapai 50%, maka usia pakai TPA kota Palangka Raya masih tersisa: 5 tahun atau 2018 beroperasi akan penuh. (Tanpa menghitung cover soil). Reduksi dilakukan melalui pengompasan memakai sistem bokashi dengan kapasitas 6 , dimiliki oleh swasta lapak berjumlah 8 unit yang dimiliki oleh swasta dan jumlah pemulung yang beraktivitas di TPA adalah 45 KK per orang wilayah pelayanan. Wilayah pelayanan yang dapat dilakukan berdasarkan luas wilayah pemukiman maka luas wilayah pelayanan kebersihan 35% dari luasan 2.400 wilayah kota palangka raya Luas wilayah terlayani adalah 381 dengan penyebaran tidak merata yang berkaitan luasnya tiap-tiap pemukiman, idealnya di kota Palangka Raya kekurangan 432 unit TPS Jumlah penduduk yang terlayani adalah 141,600 jiwa. Persepsi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Palangka Raya 1. PERSEPSI DI MASYARAKAT Identifikasi terhadap persepsi masyarakat mengenai Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di Kota Palangka Raya merupakan salah satu unsure penting dalam studi ini. Untuk mengungkap persepsi masyarakat terhadap permasalahan keberadaan TPS tersebut telah dilakukan survey lapangan dengan mengambil sampel masyarakat. Pengambilan sampel tersebut dengan pertimbangan bahwa masyarakat merupakan komunitas yang paling intensif berinteraksi dengan kawasan sekitarnya. - Belum ada pemilahan secara umum pada Level Produsen (79%) - 93% membuang sampah ke TPS, (1 hari sekali 52%)

-

-

TPS belum ada ruang pemilahan (87%) Sampah dibuang ke TPS dalam kantong (87%) Kondisi TPS bik (63%) , dan terbuat dari bak semen (87%) 94% TPS dikunjungu Pemulung, 54% menyatakan Pemulung membantu/baik untuk TPS Setuju 93%, dengan pemilahan sampah 52% Volume sampah dibuang ke TPS ≤ 1 s.d 2 kantong plastic besar Membuang sampah 52%, antara 16:0004:00 wib, 48% tidak ptuh aturan. Jarak rumah ke TPS ≤500 m (55%) Bak TPS sering kepenuhan (76%)

2. FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) 2.1. FGD DENGAN MASYARAKAT Kegiatan FGD dengan masyarakat dilakukan di dua tempat yaitu di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya, dipilihnya dua kecamatan ini dikarenakan dua wilayah tersebut merupakan penghasil sampah terbesar dan memiliki penduduk terbanyak di Kota Palangka Raya. Beberapa pertanyaan secara umum yang disampaikan kepada peserta FGD adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengumpulan sampah dari rumah hingga TPS? (2) Bagaimana sebaiknya penempatan TPS (lokasi, pemisahannya dan ukurannya)? (3) Kapan Waktu pengambilan dan pengumpulan sampah? (4) Bagaimana sebaiknya pengelolaan sampah di Palangka Raya? 2.1.1.

KECAMATAN PAHANDUT Pertemuan dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Pahandut dilaksanakan di Gedung Pertemuan Universitas Muhammadiyah di jalan RTA. MILONO. Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 15 Oktober 2014. Dari kegiatan FGD di Kecamatan Pahandut ini, beberapa pendapatan dan persepsi masyarakat dibagi dalam tujuh kategori jawaban sebagai berikut: 1) Penerapan Perda Sampah Menurut Bapak Misrannor (ketua RT di Jalan Jati), kebiasaan membuang sampah sembarang


Hal | 8

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 merupakan salah satu penyakit masyarakat, khususnya di Kota Palangka Raya. Implementasi dari Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pengelolaan Sampah dan kebersihan kota Palangka Raya belum sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Dengan kata lain bahwa implementasi Perda tersebut sangat lemah, bahkan tidak ada sanksi-sanksi yang dilakukan terhadap pelanggaran-nya. Sebaiknya penerapan atau sanksi dari Perda Persampahan tersebut didahului atau dibarengi dengan penyediaan dan/ serta melengkapi sarana dan prasarana persampahan yang memadai. Dengan demikian tidak ada alas an bagi masyarakat untuk tidak mematuhi semua peraturan dan ketetuan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sehingga bagi yang melanggar sanksi-sanksi menjadi layak untuk diterima oleh pelanggar. Misalnya di Kota Balik Papan, Kalimantan Timur bagi masyarakat umum yang membuang sampah sembarang dapat tilang oleh Pemerintah dalam hal ini Polisi Pamong Praja (Pol.PP), dengan denda Rp. 500.000 per orang. Sosialisasi peraturan persampahan kepada masyarakat sangat penting sebelum diterapkan secara umum. Untuk hal tersebut model atau percontohan pengelolaan sampah perlu dibuat guna memperkecil kesalahan dalam penerapan pengelolaan persampahan tersebut. Evaluasi terhadap model yang dikembangkan juga penting dilakukan, secara adaptif seiring dengan perkembangan social ekonomi masyarakat. Mengadakan sosialisasi dan praktek di lapangan kepada masyarakat dapat melewati tokoh-tokoh masyarakat. Bisa diambil percontohan langsung bagi masyarakat ditingkat RT atau RW (oleh Bapak Abi Hamid). 2) Tempat Pembuangan Sampah Tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tersebar cukup banyak dikota Palangka Raya,

khususnya di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya kondisi fisiknya cukup beragam. Sebagian besar terbuat dari beton dan tidak ada sekat atau pemisahan antara organic dan non organic. Dari hasil FGD dengan masyarakat di Kecamatan Pahandut, mereka menghendaki jenis TPS yang terpisah atau ada pemilahan antara sampah organik, seperti bekas makanan dan lainnya dan non organik, seperti plastic, botol, kaleng dan lain-lain. Menurut Bapak Badih H.Sera (Jl. Yakut, Penarung) disamping adanya pemisahan, TPS jug seharusnya dalam kondisi yang bersih dengan ukuran atau domensi yang memadai. Mengenai ukuran TPS ada peserta FGD (Bapak Dally D. Rumbang) yang menyarankan dimensi TPS paling tidak berukuran 2x4m, dibagi 2 organik dan non organik. TPS sebaiknya dekat dengan jalan dan terlindung dari jalan utama dan penempatannya disetujui oleh warga masyarakat dengan musyawarah supaya tidak menimbulkan masalah sosial. TPS ditempatkan ditempat yang mudah dijangkau oleh armada angkutan sampah. Ibu Sri Haryati (Jalan Bali) menyatakan bahwa TPS dijalan Bali yang dalam bentuk container dari wilayah lain masih banyak dan tidak ada sanksi dari pemerintah terhadap pelanggaran. Walaupun mereka sudah membuat spanduk himbuan dan larangan secara sendiri dengan kesadaran. Bapak Bayu (Ketua RT3, Kel. Langkai) sangat setuju dengan pendapat peserta lainnya, namun seiring itu perlu ada penambahan TPS, seperti di Jl. Temanggung Jayakarti dan Jl. Nyai Rendem. 3) Waktu Pembuangan Sampah Berkenaan dengan waktu pembuangan sampah pendapatan masyarakat cukup beragam. Menurut Bapak Sokip (Purnawirawan TNI yang bertugas membantu, sebagai Pengawas Sampah Dinas Kebersihan dan Pasar Kota Palangka Raya,


Hal | 9

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 dengan wilayah pentauan: Jl. Bali, Jl. Antang, Jl. Bama Raya), bahwa waktu pembuatan sampah harus dievaluasi oleh Pemko Palangka Raya. Untuk pengambilan dan pengumpulan sampah sesuai dengan jadwal yang ada. Waktu pembuangan bagi masyarakat dari 18.00 – 06.00 WIB. Untuk pengambilan dari jam 06.30 – 08.30 WIB, sehingga diharapkan dari jam 08.30 – 17.50 WIB keadaan kota sudah bersih. Demikian usulan yang disampaikan oleh Bapak H. Abi Hamid, Panarung. Selanjutnya berkenaan waktu pembuangan sampah ke TPS, Bapak Misrannor mengusulkan bahwa pengambilan dan pengumpulan sampah kalau bisa dua tahap yaitu antara jam 16.00 – 04.00 WIB dan 07.00 – 12.00 WIB. Menurut Bapak Junaidi, Kelurahan Pahandut Seberang, pengambilan dan pengumpulan sampah sudah sesuai dengan Perda Pemerintah Kota, waktunya malam hari dari pukul 16.00 – 04.00 WIB. Ironisnya walupun ada tulisan larangan, kalau tidak di jaga oleh Petugas sama saja tanpa tulisan. Sebaiknya ada yang petugas jaga dari Satpol.PP mungkin misalnya 2 orang yang secara bergantian, sekaligus untuk menegakkan Perda Kota Palangka Raya tentang masalah sampah. Senada dengan Bapak Junaidi, menurut persepsi Bapak Dally D. Rumbang, setiap TPS dipasang spandukdan pada waktuwaktu tertentu TPS dijaga oleh petugas, dan waktu pembuangan antara pukul 16.30 – 07.30 WIB. 4) Pemulung Berdasarkan pengamatan kami, masyarakat sudah bagus dalam membuang sampah yang dimasukkan kedalam kantong kresek, yang jadi masalah adalah pemulung yang suka membongkar kantor karena tidak ada yang jaga, demikian kata Bapak Junaidi. Bapak Misrannor menimpali bahwa Pemulung selalu mengacakacak TPS, misalnya mereka yang

mencari sisa makanan untuk ternak Babi(purak). Harga purak ini cukup menjanjikan, dan pendapatan pemulung purak bisa mencapai Rp 700.000 per hari. Namun disisi lain mungkin tenaga para pemulung/pengambil sampah dapat kita berdayakan sebagai tenaga kerja pengelolaan sampaah menjadi bahan jadi atau siap untuk diproduksi. Sebaiknya pihak pemerintah kota Palangka raya dapat kerja sama dengan pihak swasta, agar lebih tahu arah dalam pengelolaan sampah. Dalam hal ini pemerintah Kota palangka Raya tinggal mengawasi kinerja pihak swasta yang sudah di kontrak (Pendapat Bapak Abi Hamid). 5) Petugas Persampahan Petugas pengambilan sampah rumah tangga seharusnya juga dibekali pengetahuan antara sampah organik dan anorganik (Misrannor); ditambahkan oleh Bapak Sokip, termasuk cara pembuangan sampah yang baik. Sehingga para petugas persampahan di lapangan perlu untuk dibekali dengan pengetahuan sederhana bagaimana cara mensosialisasi cara pembuangan sampah yang baik kepada masyarakat. Terutama untuk tahaptahap awal agar setiap TPS diawali oleh petugas sekaligus memberikan arahan kepada warga yang membuang sampah (pendapat Bapak Dally D. Rumbang). 6) Bank atau Koperasi Persampahan Saya mengusulkan ada Bank Sampah ditingkat RT. Dan untuk penampungan pembelian di Palangka Raya ada lagi Bank Sampah ditingkat atas Bank Sampah Kelurahan. Bank Sampah RT_ Bank Sampah Kelurahandan seterusnya (pengelolaan resmi/pemerintah dalam hal pembelian smapah bekas, Bapak Misrannor). Pemberdayaan Bank Sampah kerja sama dengan badan atau pemilik modal untuk mengatasi sampah yang sudah


Hal | 10

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 dipilah-pilah tersebut.(Abi Hamid). Kalau Bank sampah sebaiknya harus ada pembeli induk. Ada juga yang menumpulkan/pengepul dari para pemulung (Ibu Sri Haryati). Lomba kebersihan tingkat Rt sebaiknya diadakan, dan bank sampah atau koperasi dapat juga didirikan sampai pada tingkat RT. 7) Pendapatan Lainnya Menurut Ibu Sri Haryati (Jalan Bali RT 01/RW 12) bahwa sampah telah dilakukan pengumpulan oleh masyarakat dari rumah-rumah penduduk ke TPS. Inisiatif untuk sosialisasi mengenai pemilahan sampah dilakukan, dan termasuk masyarakat sudah aktif untuk memilah dalam rangka 3R (Reduce, reuse, and recyle). Akan tetapi masalah utamanya adalah pemasaran hasil pilihan sulit dilakukan. Mereka bermaksud mnddirikan Bank Sampah, dan berusaha dirintis namun kendala terbesar adalah pemasaran. Ibu Sri menyarankan agar dalam mekanisme/ sistem bank sampah nantinya kalau terbentuk diperkuat oleh sistem pemasaran yang baik. Menurut Bapak Sokip, jenis sampah tertentu, seperti bekas bangunan, keranjang buah, kotak kayu, dan lain-lain; juga sampah pasar harus dikelola secara khusus. Mekanisme dan cara pembuangannya diatur secara baik oleh pengelola, dalam hal ini Pemko Palangka Raya. 2.1.2.

KECAMATAN JEKAN RAYA Pertemuan dengan perwakilan masyarakat Kecamatan Jekan Raya dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 15 Oktober 2014 dan diikuti 12 orang peserta yang mewakili keluhan yang terdapat di Jekan Raya. Berdasarkan diskusi yang dilakukan maka informasi yang didapatkan adalah sebagai berikut: 1) Pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan oleh pihak ketiga swasta (investor) yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (karena

pemerintah daerah dari tahun ke tahun selalu beralasan klasik, PAD yang terbatas/ anggran yang terbatas). 2) Untuk sampah dari rumah tangga sebaiknya dikelola oleh RT/RW dan bagi RT/RW bisa diberikan insentif untuk mengawasi TPS yang berada dilokasinya masing-masing. 3) Melihat fenomena “bakar” intinya kesadaran dari masyarakat sangat kurang maka sangat diharapkan sosialisasi-sosialisasi sampah ketingkat masyarakat yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan difasilitasi oleh RT/RW. Dengan materi bagaimana pengelolaan smapah, fungsi ataupun manfaat dengan adanya Bank Sampah , dan yang harus disampaikan adalah jam waktu untuk pembuangan sampah ke TPS terdekat (jika dilanggar sanksinya harus tegas Karena berkaitan dengan Perda). 4) Dilaksanakan lomba-lomba kebersihan tingkat RT/RW penilaiannya dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait bekerja sama dengan pihak kelurahan. Yang harus diingay adalah penilaian tersebut harus fear dan adil. Dan penilaian ini kriterianya sesuai dengan penilaian Adipura. 5) Perda tentang pengelolaan sampah harus betul-betul dilaksanakan jangan sampai perda tersebut mandil dan sanksi yang diberikan harus tegas serta dijalankan. 6) Penempatan tempat sampah sebaiknya diadakan setiap 1 tepat sampah per RT 2.2. FGD DENGAN SISWA SEKOLAH 2.2.1. SMAN 1 PAHANDUT Pertemuan dengan siswa sekolah di Kecamatan Pahandut dilaksanakan di SMAN I. pertemuan ini dilaksanakan pada hari kamis Tanggal 16 Oktober 2014. Potensi timbulan sampah yang dimiliki Kota Palangka Raya kurang lebih sebesar 2,5 liter per orang per hari. Kondisi tersebut


Hal | 11

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 diperkirakan menimbulkan potensi akhit timbulan sampah sebesar 823,25 per hari apabila jumlah penduduk pada akhir tahun 2013 sebesar 329.300 jiwa. Pengelolaan Sampah di Kota Palangka Raya secara praktis dpersepsikan oleh siswa SMAN1 Palangka Raya sebagai bagian dri masyarakat Kota palangka Raya sebagai berikut: 1) Sistem pengumpulan sampah dari rumah hingga TPS ternyata di gambarkan oleh para siswa sebagai berikut: a. Sudah adanya pemilahan sampah rumah tangga berbentuk sampah organik dan sampah anorganik sejak atau mulai dari rumah sebelum dibawa ke TPS. b. Pengumpulan sampah dari rumah tangga menuju TPS boleh diantar sendiri oleh masyarakat atau diusulkan adanya petugas pengambil sampah dari rumah tangga menuju TPS dengan menggunakan kantong (plastik) yang juga sudah terpilih dengan bentuk kantong yang berbeda atau warna kantong yang berbeda; c. Pengumpulan sampah dari rumah tangga ke TPS juga harus dikumpulkan dengan bentuk yang terpilih, sehingga di TPS harus disediakan fasilitas terpilah atau pembagian TPS organik dan anorganik. 2) Gambaran pengelolaan lokasi, bentuk dan ukuran TPS sebagai tempat pengumpulan sampah digambarkan oleh para siswa sebagai berikut: a. Lokasi TPS sebaiknya tidak jauh dengan pemukiman, jaraknya representative

(misalnya 1 RT ada 1 TPS) serta jumlahnya sesuai kepadatan penduduk di pemukiman sehingga bisa di pastikan terjangkau untuk masyarakat membuang sampah; b. Ukuran TPS juga sebaiknya TPS juga sebaiknya deperbaiki, di perbesar,dan boleh saja tidak sama ukurannya mengikuti kepadatan jumlah penduduk sebagai penimbul sampah serta dengan bentuk yang bersih, dipercantik dan menarik. c. Ada bentuk pemilahan atau bak peisahan di TPS antara sampah organik dan anorganik, sera lebih baik lagi kalau ada pemisahan sampah basah kan kering; d. Adanya pemberian perbedaan warga box untuk pengumpulan dan pemilahan sampah waktu di lokasi TPS antara sampah organik dan anorganik; 3) Pengaturan waktu pengambilan dan bembuangan sampah sampai ke TPS digambarkan oleh para siswa sebagi berikut: a. Waktu pengambilan dan pengumpulan sampah TPS nampaknya sangat bervariasi pendapatnya namun yang penting dalah keteraturan kesehariannya. b. Pengambilan sampah dari rumah tangga oleh petugas komplek menuju TPS, boleh saja dimulai dari sore hari, malam hari, serta sampai menjelang pagi maksimal jam 08.00WIB pagi hari sehingga pada batas tersebut maksimal sampah sudah terkumpul selanjutnya di TPS dan tidak boleh ada lagi yang membuang sampah ke TPS. c. Pengumpulan sampah oleh masyarakat rumah tangga ke


Hal | 12

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 TPS secara mandiri (tanpa petugas) boleh saja dimulai dari sore hari, malam hari, serta sampai menjelang pagi maksimal jam 08.00 WIB pagi hari sehingga pada batas tersebut maksimal sampah sudah terkumpul seluruhnya di TPS dan tidak boleh ada lagi yang membuang sampah ke TPS. d. Pengambilan sampah dari lokasi TPS oleh petugas Dinas Kebersihan menuju TPA di Jl. Tjilik Riwud Km.14 dimulai pukul 08.00 WIB sampai terakhir sore hari maksimal pukul 17,00 WIB. 4) Pembangunan sistem pengelolaan sampah di kota Palangka Raya yang sebaik-baiknya, ternyata digambarkan oleh para siswa sebagai berikut: a. Pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya dimulai dan didukung dengan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah yaitu diperbanyak dan diperbagus TPS dan armada pengangkutnya (truk) yang layak pakai; b. Sampah dibuang oleh masyarakat dan diangkut oleh petugas dengan kondisi terpilih yang sudah dimulai dari rumah (kantongan), TPS (boks atau bak) dan armada truk (bak pengangkut) dengan fasilitas terpilih dan terpisah (secara program dan secara fisik). c. Armada pengangkut sampah apapun dan dimanapun dengan fasilitas terpilah dan terpisah dengan bentuk fisik perbedaan warna (misalnya armada truk warna kuning untuk sampah anorganik dan warna hijau untuk sampah organik). d. Pemerintah kota beserta pihak lain menyelenggarakan lomba kebersihan untuk sekolah

maupun pemukiman masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah; e. Pemerintah kota beserta pihak lain menyelenggarakan festival 3R dan daun ulang sampah (reduce, reuse dan recycle) untuk sekolah maupun pemukiman masyarakat untuk mengurangi dan mengelola sampah; f. Pengelola sampah dengan diperbanyak fasilitas fisik disertai sosialisasi pentingnya cinta lingkungan, sadar lingkungan, alur pengumpulan sampah, waktu pengumpulan sampah dan pemilahan sampah; g. Pemerintah secara tegas menyusun peraturan daerah tentang persampahan dan melaksanakan dengan tegas peraturan yang ada untuk memberikan kesadaran pengelolan dan pemanfaatan sampah; h. Perlu kajian dan adopsi sistem pengelolaan sampah dari tempat (daerah lain) misalnya Kota Malang atau Kota Jepang untuk diterapkan sebagi bentuk pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya; i. Perlu upaya dan bentuk nyata pengelolaan sampah bisa bernilai ekonomi, yaitu menjadi kerajinan yang dapat menghasilkan uang (layak jual) dengan berbagai sistem yang bisa di bangun, misalnya bank sampah dan sejenisnya. 2.2.2. SMAN 4 JEKAN RAYA Pertemuan di SMAN 4 dihasilkan kesepakatan sebagai berikut: 1) Pengumpulan sampah dari rumah tangga dapat dilakukan dengan penyediaan sebuah sarana disetiap rumah seperti tempat pemilahan ada yang organik dan non arganik baik kaca atau kertas seperti yang dibuat disekolah kami.


Hal | 13

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 2) Penempatan TPS diletkan pada daerah-daerah tertentu/ jln tertentu, dan penempatannya tidak mengganggu lingkungan. 3) Pembuatan pabrik-pabrik atau tempat pengolahan disekitar perumahan warga dan dari setiap rumah diangkut memakai transportasi khusus dan diantar ke TPS. 4) Dengan pemisahan sampah mungkin memberikan kesadaran pada masyarakatnya sendiri atau dilakukan oleh petugas khusus pada pabrik atau tempat pengolahan tadi. 5) Dari segi ukuran tempat sampah mungkin tidak hanya berbentuk bak sampah pada umumnya , mungkin dapat dibuat menyerupai rumah besar khusus tempat pembuangan sampah dimana terdapat petugas penjaganya untuk mengatur. 6) Dari segi lokasi dapat kita lokasikan pada sekitar perumahan warga yang jauh pada jalan raya. 7) Pengambilan sampah waktu siang sekitar jam 12.00 – 05.00 WIB dan pengumpulan dari jam 05.00 – 10.00 WIB. 8) Sebaiknya kita harus menyediakan tempat pengolahan atau pabrik dan membuat organisasi atau kelompok badan pengurus sampah di setiap kecamatan atau di setiap RW yang ada di Palangka Raya. Teladan Pengelolaan Sampah: Kota Malang 1. PENGELOLAAN SAMPAH KOTA MALANG Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang bahwa pengelolaan sampah di Kota Malang awalnya juga mengalami kendala. Kendala tersebut karena sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah dan kebersihan kota. Namun berkah usaha yang gigih dan sosialisasi yang keras dari pemerintahan Kota Malang khususnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang melalui berbbagai macam cara antara lain ,elalui

Ibu-ibu PKK yang dipimpin langsung oleh Ketua TIM Penggerak PKK Kota Malang yang selalu menyuarakan kepada ibu-ibu di kelurahan dan desa-desa RW/RT bahwa pentingnya kebersihan dan manfaat dari sampah untuk menambah penghasilan rumah tangga. Pemerintah Kota Malang melaksanakan kegiatan “ Lomba Kampung Bersinar” dengan Kriteria penilaian menyerupai kriteria penilaian Adipura, antara lain penerapan 3R (recycle,reuse,reduce). Hal ini membantu Pemerintah Kota Malang untuk memperoleh penghargaan Adipura. Tujuan lain dari penyelenggaraan lomba kebersihan tingkat RW adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah. Pengelolaan kebersihan dilaksanakan secara swakelola oleh masing-masing Rw. Pemerintah Kota Malang membantu dalam hal pengadaan gerobak sampah dan penjemputan sampah ke TPS oleh pasukan kuning menggunakan truk sampah. Dinas kebersihan dan Pertamanan Kota Malang membentuk Kelompokkelompok petugas penjaga kebersihan pada setiap TPS. Tugas penjaga kebersihan dibagi dalam 3 shift sehingga selalu ada petugas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan di wilayah tugasnya msing-masing. Kelompokkelompok petugas kebersihan ini diawasi oleh seorang mandor ditetapkan perkecamatan dan memiliki 10 anggota yang bertanggung jawab terhadap TPS masing-masing. Sedangkan pemulung pada masing-masing TPS Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota malang memberikan Surat tugas agar bertanggung jawab terhadap kebersihan TPS masing-masing. Berdasarkan keterangan dri Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan bahwa Dinas tersebut dabagi 4 bidang garapan yaitu Kepala bidang kebersihan, Kepala bidang pertamanan, kepala bidang penerangan jalan dan kepala bidang pemakaman, yang tugas dang fungsinya dilaksanakan secara terpisah.


Hal | 14

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 Informasi yang dihimpun berkenaan dengan waktu pembuangan sampah di Kota Malan antara pukul 05.00 – 12.00 WIB. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA berakhir pukul 12.00 WIB. Setelah sampah tersebut sampah di TPA kembali dipilih oleh pemulung. Dinas kebersihan dan Pertamanan kota Malang juga memanfaatkan sampah tersebut untuk dijadikan Gas Metan di TPA Supit Urang. Pemanfaatan gas metantelah di manfaatkan oleh sekitar 500KK disekitar TPA dan setiap Kepala Keluarga hanya diminta biaya perawatan sebesar Rp. 10.000 per bulan, hal tersebut berdampak kepada dukungan warga sekitar TPA terhadap keberadaan TPA Supit Urang yang sebelumnya sempat mendapat resistensi masyarakat. Beberapa inovasi penanganan sampah di kota malang yang sudah berjalan baik adalah: - Bank Sampah Malang (BSM). Berupa koperasi yang telah memiliki 894 unit dengan jumlah anggota mencapai 21.00 orang. Pembiayaan operasional dan pengembangan Bank Sampah Malang didukung dengan Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN. Kepengurusan Koperasi (BSM) tersebut terdiri dari Pembina/Penasehat adalah: Ketua TIM penggerak PKK Kota Malang , dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Ketua Pengelolaan Koperasi adalah kepala bidang kebersihan dan beberapa orang yang ditunjuk dan memiliki kompetensi untuk mengelola koperasi tersebut. Keberadaan Bank sampah Malang dapat menyerap hampir 20% sampah, sedangkan untuk pembuatan kompas dapat menyerap 14% sampah. Sisanya yang dibawa oleh pasukan kuning ke TPA Supit Urang. Contoh daftar harga barang/sampah terlampir. - Budidaya cacing. Budidaya cacing memanfaatkan sampah organic sebagai bahan makanan bagi cacing. Selain dikerjakan oleh masyarakat, di DKP Kota Malang juga dilakukan budidaya cacing dengan bahan makanan adalah sisa buah-buahan

dan sayur-sayuran yang dibawa oleh pasukan kuning ke DKP. Partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah juga dilakukan yaitu berupa Klinik Asuransi Sampah dr. Gamal Albinsaid. Anggota asuransi mencapai 500 KK yang dapat menerima pelayanan medis dengan membayar sampah. Ini juga merupakan salah satu contoh kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sampah. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota malang bertanggung jawab atas penanganan sampah yang berasal dari rumah tangga. Sedangkan sampah pasar merupakan tanggung jawab Dinas Pasar Kota Malang.

-

-

Arahan Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya 1. Arahan Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya 1.1. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Kelembagaan dalam penanganan persampahan dalam skala kota di Kota Palangka Raya terkait dengan perlunya menyempurnakan struktur organisasi pengelolaan yang bersifat terpadu dan lintas sektoral agar terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan pelayanan. Table 2015 No

1

2

3

4

5

6

Kegiatan

Master Plan Sampah (RIP) Model Separasi Sampah Organik dan Anorganik Lomba Kebersihan RT/RW (Kec. Pahandut), Model Percontoha n Lomba Kebersihan Tingkat Sekolah Modul Kurikulum Muatan pengelolaa n Lingk. hidup Pembuatan

Bappe da

D P K

P U

DIK BUD

BLH

POL _PP

Tata Kota

√

√

√


√

√

√

√

√

√

√

Hal | 15

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015

7

8

9

10

11

TPS (Model Pemisahan ) Pembuatan DEPO atau TPAAntara Peningkata n jumlah armada angkut Pebentuka n model bank sampah/k operasi persampah an Pembentu kan Tim kordinasi SKPD pengelolaa n persampah an Kota Palangka Raya Workshop Pengelolaa n Sampah Kota Palangka Raya

1.2.

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Perencanaan program-program yang menyangkut peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan Persampahan di Kota Palangka Raya sebaiknya disesuaikan dengan perencanaan pola pelayanan yang terdiri dari (1) pola penanganan skala kota. (2) pola penanganan skala rumah tangga, dan (3) pola penanganan skala kawasan. 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Persampahan Skala Kota. Program-program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan persampahan skala kota bertujuan: a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat dalam penanganan persampahan sejak tahap pengumpulan, tahap pembuangan, tahap pengangkutan, sampai tahap pengolahan. b. Mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan persampahan dengan menanamkan kebiasaan untuk menerapkan metode 3R mulai dari sumbernya (rumah tangga). Program, yang dapat dilaksanakan untuk mencapai

tujuan tersebut diatas adalah sosialisasi penanganan sampah dengan metode 3R melalui: - Penyuluhan penanganan sampah dengan metode 3R melalui forum-forum dan pertemuan warga - Percontohan penerapan pengelolaan sampah dengan metode 3R mulai dari sumbernya (rumah tangga). - Penyebaran media kits (brosur.leaflet,poster, spanduk/ banner, dsb). - Pemasangan/ penayangan iklan layanan masyarakat melalui surat kabar, radio dan tv 2) Peningkatan partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Skala Kawasan. Program-program peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan persampahan skala kawasan bertujuan: a. Mensosialisasikan rencana sistem penanganan persampahan dengan skala kawasan. b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat di tingkat kelurahan dalam pengolahan dan pengelolaan UPS. c. Program-program yang dapat dilaksanakan untuk mncapai tujuan tersebut diatas adalah: - Sosialisasi Sistem Penanganan Sampah dengan Skala Kawasan - Pelatihan Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Skala Kawasan 3) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Persampahan Skala Rumah Tangga. Programprogram peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanganan persampahan skala kawasan bertujuan: a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri


Hal | 16

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015 dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan masyarakat untuk mengolah sampah rumah tangga secara mandiri. c. Program-program yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah: - Penyuluhan penanganan sampah dengan metode 3R - Pelatihan pembuatan kompas skala rumah tangga. - Percontohan pembuatan kompos skala Rumah tangga - Sosialisasi Sistem Penanganan Sampah dengan Skala Kawasan - Pelatihan Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Skala Kawasan dengan sasaran masyarakat yang diharapkan akan dilibatkan dalam pengelolaan UPS di tingkat kelurahan.


Hal | 17

Pencerah Publik Vol 2 Nomor 02 Tahun 2015

Recommend Documents