Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014

Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA Oleh Rendhik Andika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya melalui Peraturan Daerah No 19 Tahun 2011 yang dikelola oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan dan juga menjelaskan fenomena yang terkait dengan masalah retribusi persampahan di lingkungan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Sumber data primer dari penelitian ini adalah beberapa warga masyarakat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya serta Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum maksimal. Faktor komunikasi, pengawasan serta penegakan sanksi yang dibangun oleh Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya belum berjalan dengan sepenuhnya, selain itu rendahnya partisipasi serta kurangnya kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah menyebabkan implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya untuk dapat meningkatkan sosialisasi, komunikasi, pengawasan serta penegakan sanksi terkait isi kebijakan tentang retribusi pelayanan persampahan di lingkungan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Selain itu, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta serta mengoptimalkan peran dan fungsi RT/RW untuk bekerjasama membantu membina warganya dalam menjalankan isi peraturan tersebut. Mengupayakan penambahan sumber daya baik sumber daya finansial maupun manusia dari sisi jumlah yang ada pada Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan PENDAHULUAN Kota Palangka Raya merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya memiliki julukan sebagai Kota CANTIK yang memiliki definisi sebagai Kota yang Cantik, Aman, Nyaman, Tentram, Indah dan Keterbukaan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut dan menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta dalam rangka perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah secara lebih nyata, dinamis dan bertanggungjawab serta guna pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Retribusi Daerah maka harus dikelola dengan lebih efektif, efisien dan berhasil guna. Kota Palangka Raya yang berjuluk kota CANTIK tersebut memiliki harapan bahwa Kota Palangka Raya adalah kota yang bersih rapi dan nyaman dirasakan oleh masyarakat yang berada di kota tersebut. Namun untuk kondisi belakangan ini, jika dilihat dari segi kebersihan kotanya, masih memberikan rasa yang kurang nyaman kepada setiap masyarakat yang melihatnya. Berserakannya sampah di sebagian tepi jalan yang ada di Kota Palangka Raya, serta menumpuknya sampah-sampah hampir di setiap TPS menjadi suatu kondisi yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah kota seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Palangka Raya.

42 Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 Sementara itu, upaya penanggulangan sampah agar dapat dilaksanakan dengan maksimal serta dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat terutama terkait layanan persampahan, maka secara khusus Pemerintah Kota Palangka Raya membuat kebijakan dengan mengadakan retribusi persampahan yang harus dibayarkan setiap bulannya. Hal tersebut tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Dimana dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah yang nantiya tambahan pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk. Kebijakan tentang retribusi pelayanan persampahan atau persampahan tersebut mencakup beberapa hal diataranya yaitu sanksi bagi wajib retribusi yang melangar. Sanksi tersebut berupa 1) sanksi administrasi yang berupa denda sebesar 2% dari setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan surat teguran, 2) Sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Terkait hal di atas, dari pengamatan peneliti serta dari penuturan beberapa warga terutama di beberapa lokasi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat warga masyarakat yang kurang mengetahui secara jelas tentang peraturan tersebut. Sehingga masih banyak warga masyarakat yang tidak mengetahui tatacara pembayaran retribusi, besar pembayarannya, kapan berlakunya, bentuk sanksi dan sebagainya. Belum merata dan maksimalnya pemahaman tentang Peraturan Daerah retribusi persampahan dari masyarakat di Kecamatan Jekan Raya dibuktikan dengan bervariasinya pengetahuan masyarakat terkait Peraturan Daerah tersebut di setiap lokasi di Kecamatan Jekan Raya. Sebagian kecil warga masyarakat yang telah mengetahui retribusi persampahan hanya sebatas melihat papan Peraturan Daerah yang dipasang di beberapa ruas jalan di Kota Palangka Raya. Sementara sebagian warga masyarakat lainnya masih belum mengetahui program retribusi tersebut. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana implementasi pelayanan persampahan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Maka dari itu penulis mengambil judul “Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya”. METODE PENELITIAN Menurut Strauss dan Corbin dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Menurut Moleong dalam Basrowi dan Suwandi (2008:187), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif antara lain bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti beralasan menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin memahami faktor sosiologis, situasi dan gejala atau fenomena sosial secara mendalam, dan komprehensif. Ditambah lagi permasalahan yang belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mugkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti quisioner, menganalisis data dengan angka-angka, dan rumus-rumus. A. Tempat dan Waktu Penelitian 1. Tempat Penelitian Tempat penelitian akan dilaksanakan di Kota Palangka Raya khususnya pada Kecamatan Jekan Raya, dan pada Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya yang 43

Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 teletak di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 komplek Kantor Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai tempat peneliti melakukan pengamatan dan pengumpulan data terkait implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahan Kota Palangka Raya. 2. Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan terhitung dimulai dari awal bulan November tahun 2013 hingga akhir bulan Januari 2014. B.

paradigma penelitian ilmiah memanfaatkan tes tertulis (tes-pensilkertas) atau kuesioner atau menggunakan alat fisik lainnya. D. Teknik pengumpulan data Afifuddin & Beni Ahmad Saebeni (2009:131) teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 1. Observasi Observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini didasarkan oleh pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:

Sumber Data Dalam penelitian ini data yang diperlukan oleh peneliti adalah: 1. Data Primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan teknik pengumpulan data lainnya seperti observasi dan lain-lain. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan Dinas Pasar Kebersihan Kota Palangka Raya.

a) Melalui observasi maka peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga tidak sematamata dipengaruhi oleh pandangan sebelumnya; b) Peneliti dapat mengamati hal-hal yang kurang atau belum diamati oleh orang lain, khususnya orang di lingkungan tempat penelitian;

2. Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari, buku catatan lapangan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah yang relevan dengan penelitian.

c) Melalui observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang sebelumnya agak sulit terungkapkan oleh informan dalam kegiatan wawancara karena bersifat sensitif dan ditutuptutupi.

C. Instrumen penelitian Afifuddin & Beni Ahmad Saebeni (2009:25) mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama dalam penelitian tersebut adalah peneliti itu sendiri. Maksudnya data sangat tergantung pada validitas peneliti dalam melakukan pengamatan dan eksplorasi langsung ke lokasi penelitian. Peneliti merupakan pusat kunci data yang paling menentukan dalam penelitian kualitatif. Lexy J. Moleong (1988:19) mengatakan bahwa pencari tahu alamiyah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sendiri sebagai alat pengumpulan data. Selain itu,

2. Wawancara Untuk mendapatkan informasi dari sumber data primer yang ada, peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara sebagai teknik untuk mengumpulkan data, dibuat dengan membuat daftar pertanyaan tersusun yang nantinya akan ditanyakan kepada para narasumber yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti masyarakat di Kecamatan Jekan Raya sebagai lokasi dan Aparat Pemerintah Kota Palangka Raya


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 terkait dengan bidang permasalahan tersebut. 3. Studi Dokumentasi Penggunaan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian. E.

tetap menghasilkan informasi yang sama, data dinyatakan “jenuh”. Dan dapat juga ditempuh dengan cara memperpanjang masa observasi. Menurut Lincoln dan Guba dalam Burhan Bungin (2010: 59-62), paling sedikit ada empat standar atau kriteria utama guna menjamin keabsahan hasil penelitian kualitatif, yaitu: a.

Teknik Analisis Data Miles dan Huberman dalam Panduan Penulisan skripsi (2012:55-57) Proses kegiatan analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut: 1. Date Reduction (reduksi data) Mereduksi data berarti merangkum, memfokuskan pada halhal yang penting, dicari tema dan polanya. 2. Penyajian Data Data yang telah dirangkum kemudian disajikan secara terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 3. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan data yang diperoleh dan telah terorganisir kemudian ditarik kesimpulan menjawab rumusan masalah dirumuskan sejak awal, dilengkapi dengan bukti-bukti kuat yang mendukung penelitian tersebut.

F.

telah maka guna yang serta yang hasil

Standar Kredibilitas Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta dilapangan (informasi yang digali dari subyek atau partisipan yang diteliti), maka dilakukan upaya sebagai berikut: 1.

Memperpanjang keikutsertaan peneliti sendiri dalam proses pengumpulan data di lapangan.

2.

Melakukan observasi atau pengamatan secara terus menerus dan sungguh-sungguh, sehingga peneliti makin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya.

3.

Melakukan trianggulasi, baik trianggulasi metode (menggunakan metode lintas pengumpulan data), trianggulasi sumber data (memilih berbagai sumber data yang sesuai), dan trianggulasi pengumpulan data (beberapa pengumpulkan data secara terpisah).

4.

Melibatkan teman sejawat (yang tidak ikut melakukan penelitian) untuk berdiskusi, memberi masukan, bahkan kritik mulai awal kegiatan proses penelitian sampai tersusunnya hasil penelitian, mengingat keterbatasan kemampuan peneliti.

5.

Melakukan analisis atau kajian kasus negatif, yang dapat dimanfaatkan sebagai kasus pembanding atau bahkan

Rencana Pengujian Keabsahan Data Muhammad Idrus (2009:27), dalam penelitian kualitatif keabsahan data dapat dicapai dengan trianggulasi dan data informan, peneliti melakukan klasifikasi tentang hasil temuannya pada orang ketiga, atau pada orang yang sama, namun pada waktu yang berbeda


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 sanggahan terhadap hasil penelitian. Kajian kasus negatif akan lebih mempertajam temuan penelitian.

b.

c.

6.

Melacak kesesuaian dan kelengkapan hasil analisis data.

7.

Mengecek bersama-sama dengan anggota penelitian yang terlibat dalam proses pengumpulan data, baik tentang data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, penafsiran dan kesimpulan hasil penelitian.

Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepekati banyak orang. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi konfirmability.

Standar Transferabilitas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada prinspnya, transferabilitas ini merupakan pertanyaan empirik yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kualitiatif itu sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh pembaca laporan penelitian. Hasil penelitian kualitatif memiliki standar tranferabilitas yang tinggi bilamana para pembaca laporan penelitian ini memperoleh gambaran yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian.

Kota Palangka Raya

Standar Dependabilitas

Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas Sebelah Timur: Kabupaten Gunung Mas Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Barat: Kabupaten Katingan

Standar ini melakukan pengecekan atau penilaian akan ketetapan peneliti dalam mengkonseptualisasikan apa yang diteliti merupakan cerminan dari kemantapan dan ketetapan menurut standar realibilitas penelitian. Makin konsisten peneliti dalam keseluruhan proses penelitian, baik dalam kegiatan pengumpulan data, interpretasi temuan maupun dalam melaporkan hasil penelitian, akan semakin memenuhi standar dependabilitas. Upaya untuk menilai dependabilitas adalah dengan melakukan audit (pemeriksaan) dependabilitas itu sendiri, dengan melakuka review terhadap seluruh hasil penelitian. d.

pengumpulan data di lapangan. Audit konfirmabilitas dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas.

Standar Konfirmabilitas Standar ini lebih fokus pada pemeriksaan kualitas dan kepastian hasil penelitian, apa benar berasal dari

Kota Palangka Raya secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 17 Juli 1957, dengan kondisi fisik kota yang belum ada hanya berupa kampung yaitu Kampung Pahandut, terletak di tepi Sungai Kahayan.Secara geografis Kota Palangka Raya terletak pada 113030’-114004’ Bujur Timur dan 1030’-2030’ Lintang Selatan. Sedangkan secara administrasi berbatasan dengan:

Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.678,51 Km² (267.851 Ha). Kota Palangka Raya merupakan wilayah yang sangat luas untuk wilayah suatu kota. Sehingga selain wilayah perkotaan yang terletak di pusat kota, wilayah pedesaan sangat mendominasi Kota Palangka Raya. Pelaksanaan otonomi Daerah sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kota berserta masyarakatnya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih luas, baik dalam bidang urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Sebagai implikasi dari otonomi tersebut, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2002 wilayah administrasi Kota 46


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 Palangka Raya telah dilakukan pemekaran jumlah kecamatan dan jumlah kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut secara administrasi Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 kecamatan dan 30 kelurahan, yaitu Kecamatan Pahandut dengan 6 kelurahan; Kecamatan Sebangau dengan 6 kelurahan; Kecamatan Jekan Raya dengan 4 kelurahan; Kecamatan Bukit Batu dengan 7 desa/kelurahan; dan Kecamatan Rakumpit dengan 7 desa/kelurahan. Adapun masing-masing Ibukota Kecamatan di wilayah Kota Palangka Raya adalah Kecamatan Pahandut dengan Ibu kotanya Pahandut, Kecamatan Jekan Raya Ibukotanya Palangka, Kecamatan Sabangau Ibukotanya Kalampangan, Kecamatan Bukit Batu Ibukotanya Tangkiling, dan Kecamatan Rakumpit Ibukotanya Mungku Baru. Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 30 Kelurahan. Wilayah Kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 117,25 Km², 583,50 Km², 352,62 Km², 572,00 Km² dan 1.053,14 Km². Dengan presentase masingmasing sebagai berikut 4%, 21%, 13%, 29%, dan 40%. Dari luas kota yang sedemikian luasanya, hanya ± 20 % saja yang digunakan sebagian tempat hunian (kota) selebihnya masih berwajah desa (perdesaan), sehingga masalah persampahan ini sebagian besar berada pada wilayah hunian (perkotaan) khususnya di dua kecamatan, yaitu Pahandut dan Jekan Raya. Hal ini karena menurut data hingga 31 Desember 2010, jumlah penduduknya tercatat sebanyak 220.962 jiwa, terdiri dari 113.005 (51,14%) laki-laki dan 107.957 (48,86%) perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 82 jiwa/Km², dengan sebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya (86,79%) dan sisanya (13,21%) tersebar di Bukit Batu, Sabangau dan Rakumpit. Sebagian besar (73,01%) penduduknya bekerja di sektor Perdagangan, jasa, dan konstruksi.

Adapun luas wilayah menurut penggunaannya adalah sebagai berikut: Kawasan Hutan Tanah Pertanian Perkampungan Perkebunan Sungai dan Danau Lain-lain

: : : : :

2.485,75 Km² 12,65 Km² 45,54 Km² 22,30 Km² 42,86 Km²

:

69,41 Km²

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2011 Kondisi Geologi, Topografi, Iklim dan Tanah di Kota Palangka Raya Topografi di daerah Kota Palangka Raya terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Formasi geologi wilayahnya tersusun atas formasi Aluvium (Qa), Batuan Api (Trv) dan Dahor (TQd). Jenis tanahnya didominasi oleh 5 ordo yaitu histosol, inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol. Selama 10 tahun terakhir (1997-2006), curah hujan tahunan berkisar dari 1.840-3.117 mm dengan rata-rata sebesar 2.490 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75-89% dengan kelembaban rata-rata tahunan sebesar 83,08%. Sedangkan temperatur udara rata-rata adalah 26,88° C, dengan angka minimum pada 22,93° C dan maksimum 32,52°C. 1. Motto, Visi dan Misi Kota Palangka Raya a. Motto : “CANTIK“Terencana, Nyaman, Tertib, Keterbukaan.

Indah

Aman, dan

b. Visi : “TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG” c. Misi : 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota pendidikan yang berkualias dengan orientasi nasional dan global, Sumber Daya Manusia yang berilmu, beriman 47


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2) Mewujudkan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pelayanan jasa terhadap masyarakat; 3) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai kota wisata yang terencana, tertata, berwawasan dan ramah lingkungan; 4) Mewujudkan Kota Palangka Raya menuju masyarakat sejahtera; 5) Mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih dengan kedisiplinan tinggi, sikap profesional, berwibawa dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat; 6) Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik, hukum, tertib dan demokratis. Penduduk Kota Palangka Raya Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada tahun 2011 terhitung sebanyak 224.663 jiwa dengan rincian 51,14% laki-laki dan 48,86% perempuan. Dengan kepadatan penduduk yang masih jarang, yaitu 84 jiwa per Km². Pada tahun 2012 berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk di Kota Palangka Raya 302.349 Jiwa dengan Kepadatan penduduk 71,31 km2.

Bagian Timur : Berbatasan dengan Tumbang Rungan Pahandut

-

Bagian Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sabangau

-

Dengan pembagian areal tanahnya sebagai berikut: TABEL 4.1 Pembagian Areal Tanah Kecamatan Jekan Raya No Kelurahan Luas Ha 1 Kelurahan 31,00 Km2 Menteng 2 Kelurahan 24,75 Km2 Palangka 3 Kelurahan Bukit 237,12 Km2 Tunggal 4 Kelurahan 59,75 Km2 Petuk Katimpun Sumber: Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Tahun 2012 a.

Kelembagaan Kelurahan Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Jekan Raya dibagi dalam 4 (empat) Kelurahan dengan Jumlah RT serta RW adalah sebagai berikut: TABEL 4.2 Jumlah Kelurahan dan Jumlah RT/RW No 1 2 3

Kecamatan Jekan Raya Kecamatan Jekan Raya merupakan salah satu wilayah administrasi Kota Kecamatan Jekan Raya dengan memiliki luas lahan sebesar 352,62 Km2 (13,16% dari Luas Kota Palangka Raya). Jekan Raya merupakan kecamatan terluas kedua setelah Kecamata Sebangau.

4

-

Bagian Selatan : Berbatasan dengan Katingan Bagian Utara

Kabupaten

:

Berbatasan dengan Rawi/Kabupaten Pulang Pisau

Bukit

Kelurahan Menteng Palangka Bukit Tunggal Petuk Katimpun JUMLAH

Jumlah RT 69 121 87

Jumlah RW 13 25 16

6

2

283

56

Sumber: Profil dan Tipologi Kecamatan Jekan Raya Tahun 2012 Kecamatan Jekan Raya memiliki Mantir Adat sebanyak 13 Orang, yang masing-masing mendapatkan Insentif mantif sebesar Rp. 290.000,- per bulan.

Secara administratif Kecamatan Jekan Raya dibatasi oleh: -

Kelurahan Kecamatan

b.

Kependudukan Kecamatan Jekan Raya memiliki Jumlah penduduk sebanyak 166.147 jiwa yang terdiri dari 59.416 jiwa laki-laki dan 48


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 57.062 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Jekan Raya saat ini mencapai sekitar 31.524 KK. Hasil Penelitian Implementasi kebijakan publik yang berupa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihandalam hal ini menjadi tugas Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya, yang seharuanya bekerja sama dengan jajaran instansi pemerintahan di Kota Palangka Raya seperti Kecamatan, Kelurahan, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil wawancara tentang Retribusi Pelayanan Persampahandi Kecamatan Jekan Raya Palangka Raya, peneliti dengan menggunakan teori George Edward III, mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: 1.

Komunikasi antara Dinas Terkait dan Masyarakat a.

Peraturan Daerah tak diketahui Dari wawancara dengan responden yang ada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya diperoleh pernyataan bahwa masyarakat ada yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut. Dari wawancara kepada seorang responden tersebut di Kecamatan Jekan Raya yang bernama Bapak Edi mengatakan bahwa: “saya tidak pernah tahu tentang adanya Peraturan Daerah tersebut yang mengatur iuran sampah di Kota Palangka Raya, baik isi Perda, sanksinya segalamacamnya saya tidak tahu. Apalagi pungutan sampah tiap rumah tu, ditariki juga tak pernah”(wawancara 2-12-2013). Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh seorang ibu rumah tangga bernama Mama Jami antara lain menyatakan:

“Saya tidak tahu tentang Perda tentang Pungutan sampah apa lagi untuk perumahan saya tidak tahu, karena selama ini tak pernah ada iuran tentang sampah untuk perumahan mas, sosialisasi juga tidak pernah ada sampai sini” (wawancara 2-12-2013). Selain itu, Bapak Saudi juga menyatakan: “saya tidak tahu juga tentang adanya Perda itu” (wawancara 2-12-2013). Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Mbak Sepi yang mengatakan bahwa: “saya tidak tahu kalau ada Perda tentang retribusi sampah”(wawancara 2-12-2013). Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Rahman seorang karyawanswasta yang mengatakan bahwa: “untuk Perda tentang retribusi sampah itu saya tidak mengetahuinya mas, bahkan saya baru dengar sekarang kalau ada Peraturan Daerah tentang iuran sampah pada perumahan itu” (wawancara 10-12-2013). Terkait tentang adanya Peraturan Daerah tersebut, Mama Cica juga menerangkan: “saya tidak tahu kalau ada Perda tentang retribusi sampah itu, malah baru sekarang saya mendengarnya” (wawancara 8-12-2013). Selain pernyataan dari responden di atas, juga ditemukan pernyataan yang serupa tapi tak sama, bahwamasih ada sebagian masyarakat yang sama sekali belum mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut. Salah seorang pegawai negeri bernama Bapak Afrom mengatakan: “untuk penarikan iuran sampah kerumah-rumah dulu pernah ada tapi itu bukan dari pemerintah kota yang menariknya, itu hasil kesepakatan dari warga dengan RT setempat, jadi hasil iuran warga tadi sebagian untuk upah 49


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 pengambilan sampah dari rumah-rumah ke TPS sedangkan sisanya untuk kas RT. Kalau untuk Perda itu sendiri aku juga kurang paham apa lagi isi Perdanya saya juga tidak tahu”(wawancara 10-12-2013).

dekat lampu merah” (wawancara 8-122013). Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Mila seorang karyawati mengatakan bahwa:

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Ibu Suprihatin yang menjelaskan:

“Saya kurang tahu pasti tentang Perda tersebut karena selama ini tidak pernah ada sosialiasi ke lingkungan kami, tapi saya pernah lihat ada papan Perda di dekat lampu merah tentang besar dan termasuk Perda yang mana. Kalau untuk sanksi dan tatacara pembayaran dan kepada siapa membayarnya saya juga kurang tahu” (wawancara 12-122013).

“Saya tidak tahu kalau tentang sampah ini ada Perdanya apalagi Perda yang mas tanyakan itu” (wawancara 8-122013). Selain itu, Mama Cica seorang ibu rumah tangga mengungkapkan: “kalau iuran sampah pada perumahan itu saya tidak pernah tahu apalagi Perda tentang retribusi sampah itu saya tidak pernah dengar” (wawancara 8-122013).

Selain itu, Ana seorang karyawan swasta juga menyatakan: “saya kurang tahu tentang Perda itu secara jelas, yang saya tahu hanya sebatas yang terpasang di pinggir jalan yang tertulis di papan pengumuman itu” (wawancara 12-12-2013).

Hal yang hampir serupa juga diungkapkan oleh seorang warga yang bernama Ibu Samsiah:

Terkait komunikasi tersebut Nining Pegawai Kecamatan Jekan Raya sebagai seorang Sekretaris Camat juga menjelaskan:

“saya tidak tahu tentang Perda tersebut seperti apa, tapi dulu pernah ada juga iuran sampah untuk rumah tangga tapi sekarang sudah tidak ada lagi, saya juga tidak tahu iuran yang dulu itu apa masuk dalam isi Perda itu” (wawancara 8-12-2013).

“Memang hanya diminta pada pihak kecamatan dan kelurahan untuk mensisoalisasikan ini. Untuk teknis penyelenggaraannya sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan,kalau tingkat kecamatan hanya sebatas sosialisasi kepada tingkat pada masyarakat bahwa untuk saatnya nanti untuk masalah sampah akan ditagih retribusi” (wawancara 25-112013)

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut. b.

Kurang mengerti isi kebijakan Terkait dengan Peraturan Daerah tersebut, ada sebagian responden yang masih belum mengetahui secara rinci poin-poin isi di dalam Peraturan Daerah tersebut. Pernyataan tersebut seperti yang diungkapkan oleh narasumber lain yang bernama bapak Ritonga: “saya tidak tahu persisnnya seperti apa tentang isi dari Perda tersebut, tapi saya pernah lihat papan pemberitahuan tentang besar iuran sampah yang 3000 itu yang berwarna kuning di pasang di

Dari beberapa hasil wawancara di atas bahwa Dinas Pasar dan Kebersihan telah melakukan sosialisasi melalui beberapa cara. Selain melalui sosialisasi langsung, pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya juga memasang papan himbauan yang dipajang di badan jalan, dan juga membagikan brosur-brosur dengan tujuan agar dapat dibaca oleh setiap masyarakat yang melewati tempat tersebut, ataupun dengan membaca brosur yang diperoleh 50


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 tersebut. Namun terdapat permasalahan lain, masyarakat yang lewat sering tidak begitu memperhatikan pesan-pesan yang disampaikan, atau bahkan sengaja menghiraukannya. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh Dinas Pasar dan Kebersihan dalam mengkomunikasikan Peraturan Daerah tersebut terkait dengan isi dari Peraturan Daerah itu sendiri. Seperti diungkapkan oleh Bapak Rendro dalam wawancara sebagai berikut: “Kendala pada kita salah satunya di Peraturan Daerah itu sendiri yaitu pada pasal 8 (delapan) yang belum ada keterangan yang jelas mengenai rincian yang seharusnya tercantum dalam Peraturan Daerah itu. Misalnya, di Surabaya itu mereka ada keterangan rinci tentang golongan perumahan A1, A2, A3, A4, dan A5. Contohnya perumahan di depanya termasuk jalan protokol tergolong dtipe A1” (wawancara 18-11-2013) Dalam kesempatan wawancara yang lain, Bapak Rendro juga menjelaskan bahwa: “kurang jelasnya penjelasan Peraturan Daerah misalkan pada penentuan besaran pungutan bergantung pada watt listriknya jika < 900 watt maka akan dipungut 2000 dan jika > 900 dipungut 3000” (wawancara26-11-2013). Selain itu, komunikasi antar instansi pemerintah yang dilaksanakan sekarang masih terbatas yakni seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Rendro seperti berikut: “Kalau dulu dari Dinas Pasar memang ada koordinasi, tapi untuk sekarang ini kita ada kesulitan untuk melakukannya karena belum bisa untuk menganggarkannya untuk keamanan petugas” (wawancara 26-11-2013). C.

Pembahasan Penelitian Dari hasil penelitian baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang dilakukan, maka penulis merasa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait implementasi kebijakan retribusi pelayanan persampahandi Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang dalam hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang

Retribusi Persampahan/Kebersihan.

Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya telah mengerahkan sumber daya yang ada dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi persampahan di lingkungan Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya masih belum optimal. Khususnya dalam hal komunikasi, pengawasan, serta penegakan aturan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan. 1. Komunikasi Komunikasi yang dilaksanakan pemerintah terkait implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila maksud dan tujuan dapat dicapai dengan maksimal. Komunikasi tersebut dapat berbentuk kerjasama antar instansi pemerintah lain, kerjasama dengan pihak swasta yang berkaitan dengan kebijakan yang diimplementasikan ataupun dengan masyarakat secara umum yang dalam hal ini sebagai subjek dari kebijakan. Terkait hal di atas, komunikasi antar lembaga pemerintah dalam hal ini antara Dinas Pasar dan Kebersihan sebagai pelaksana pemungutan retribusi persampahan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi penegak Peraturan Daerah serta dengan pihak kecamatan belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Komunikasi yang dilaksanakan hanya berjalan ketika ada program kerja yang akan dilaksanakan. Komunikasi yang dijalin belum sampai kepada keterlibatan pihak aparat desa sebagai pimpinan yang terdekat dengan masyarakat, serta pihak 51


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 swasta yang lain terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga implementasi kebijakan belum mencapai tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan terhadap masyarakat terkait implementai Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan persampahan adalah berupa sosialisasi di beberapa lokasi di Kecamatan Jekan Raya. Selain itu, komunikasi berupa sosiaslisasi yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya juga berupa pemasangan papan himbauan yang dipajang di badan jalan dan pembagian brosur Peraturan Daerah dengan tujuan agar dapat dibaca oleh setiap masyarakat yang melewati tempat dan mendapatkan brosur tersebut.

Terkait hal tersebut, faktor pendukung pelaksanan kebijakan tersebut ialah keadaan petugas pemungut retribusi yang ada sudah mengetahui isi dari Peraturan Daerah tersebut sehingga akan lebih mudah dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari adanya kebijakan tersebut. 3.

Namun demikian, komunikasi yang telah dilaksanakan oleh instansi terkait baik melalui sosialisasi, pemasangan papan pemberitahuan dan pembagian brosur tentang Peraturan Daerah tersebut masih kurang diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Perbedaan pengetahuan itu dikarenakan komunikasi yang dijalin antara pihak Dinas Pasar dan Kebersihan dengan masyarakat berjalan kurang maksimal. 2.

Sumber Daya Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Sumber daya tersebut mencakup beberapa hal yaitu berupa sumber daya manusia sebagai pelaksana suatu kebijakan serta sumber daya finansial berupa sarana dan prasarana ataupun berupa modal.

Disposisi attitudes

(disposition)/(sikap)

Dalam hal ini, sikap para implementor kebijakan terkait Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan persampahan menunjukkan sikap yang aktif, dimana para pelaksana kebijakan tersebut dalam hal mensosialisasikan isi kebijakan baru terpaku pada programprogram yang telah direncanakan. Selain itu, penegakan aturanaturan, sanksi dan denda yang tertera pada Peraturan Daerah tersebut serta pengawasan dalam implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara tegas. Sementara itu, terkait dengan respon masyarakat di lingkungan Kecamatan Jekan Raya terkait adanya kebijakan retribusi pelayanan persampahan tersebut pada dasarnya mendukung adanya peraturan tersebut. Masyarakat merasa tidak dirugikan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur retribusi pelayanan persampahan. Masyarakat menginginkan agar Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan isi kebijakan tersebut. Namun, sangat disayangkan sikap masyarakat tersebut tidak dibarengi dengan sikap yang tanggap. Kurangnya sikap tanggap tersebut ditunjukkan seperti tidak adanya upaya dari masyarakat untuk mengetahui secara lebih lengkap terkait Peraturan Daerah tersebut ditambah lagi ketika 52


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 masyarakat sudah mengetahui adanya kebijakan tersebut namun belum dilaksanakan dengan baik masyarakat enggan bertanya kepada pemerintah mengapa peraturan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. 4.

Struktur Birokrasi Implementasi akan berjalan dengan baik apabila struktur yang ada pada instansi tersebut dapat saling bekerjasama antar bidang dan juga profesionalitas kerja sesuai tupoksi juga berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, kondisi lingkungan pada instansi juga mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, struktur birokrasi pada Dinas Pasar dan Kebersihan sudah cukup baik. Hal tersebut karena koordinasi antar bidang pada Dinas tersebut sudah dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang. Selain itu, kerjasama antar pimpinan dan bawahan juga terlihat nyata. Kerjasama tersebut terjadi ketika pimpinan tidak dapat hadir pada suatu kegiatan tertentu maka akan diwakilkan oleh aparat di bawahnya yang berada di bidang yang sesuai dengan kegiatan tersebut. Profesionalisme kerja berdasarkan tupoksi juga terlihat dari adanya berbagai bidang yang menangani masingmasing bentuk kegiatan yang sesuai dengan tupoksi dari bidang itu sendiri. Apapun bentuk kebijakan selalu dilakukan koordinasi, pelaksanaannya pun berjalan sesuai prosedur dan tupoksi masing-masing bidang, sehingga menunjukan kesan bahwa profesinalisme pegawai serta koordinasi sudah dijalankan dengan cukup baik.

Dari pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pasar dan

Kebersihan ditemukan beberapa kendala. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pasar dan Kebersihan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang retribusi pelayanan persampahan tersebut ialah berkenaan dengan isi kebijakan. Kendala tersebut terkait isi Peraturan Daerah yang terdapat pada pada pasal 8 (delapan) tentang besar tarif retribusi pelayanan persampahan, di mana pada pasal tersebut kurang memuat secara rinci tentang klasifikasi subjek retribusi. Kurang rincinya ketetapan yang ada pada Peraturan Daerah tersebut secara tidak langsung juga akan menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut karena akan menimbulkan kesulitan dalam menetapkan kelompok-kelompok atau golongan retribusi yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Selain itu, akan juga menyulitkan petugas dalam melakukan sosialisasi tentang isi Peraturan Daerah tersebut, karena ketidak jelasan dari kebijakan yang disosialisaskan itu sendiri. Sementara itu, yang menjadi kendala dilihat dari sumber daya antara lain karena anggaran yang ada dirasa kurang. Kurangnya anggaran tersebut karena dengan alokasi anggaran yang ada pada Dinas Pasar dan Kebersihan harus bagi dengan program kerja yang lain. Selain itu, kurangnya jumlah personil yang dimiliki. Jumlah personil yang ada tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada. Masyarakat yang ada di lingkungan Kecamatan Jekan Raya yang sangat banyak sehingga tidak sebanding dengan jumlah petugas yang ada di lingkungan Dinas Pasar dan Kebersihan yang terbatas jumlahnya sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut belum maksimal. Kurangnya sarana persampahan berupa tempat pembuangan sampah sementara dibeberapa lokasi di Kecamatan Jekan Raya juga salah satu faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan Dari sisi sikap yang menjadi faktor penghambat suksesnya pelaksanan ialah kurangnya sikap tanggap dari masyarakat karena tidak adanya upaya dari masyarakat untuk mengetahui secara lebih lengkap tentang Peraturan Daerah tersebut ditambah 53


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014 lagi ketika masyarakat sudah mengetahui adanya kebijakan tersebut namun belum dilaksanakan dengan baik masyarakat enggan bertanya kepada pemerintah mengapa peraturan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka adapun kesimpulan dalam penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah bahwa Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya belum terlaksana secara optimal. Dilihat dari Upaya dalam mengkomunikasikan isi Peraturan Daerah tersebut yang belum maksimal karena sasaran dari sosialisasi tersebut belum mengerti dan memahami dengan sepenuhnya isi kebijakan tersebut. Komunikasi antar lembaga pemerintah dan keterlibatan pihak aparat desa serta pihak swasta yang lain belum dilakukan secara optimal. Faktor sumber daya yang menjadi pendukung ialah petugas yang sudah memahami isi kebijakan. Sementara faktor penghambatnya ialah kurangnya sarana dan prasarana, terbatasnya anggaran yang dimiliki, serta jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumah masyarakat yang ada. Sikap yang ditunjukkan oleh Dinas Pasar dan Kebersihan menunjukkan sikap yang kurang aktif karena pelaksanaan kebijakan tidak dibarengi dengan pengawasan serta penegakan sanksi yang tegas. Sementara itu, tentang adanya Peraturan Daerah tersebut masyarakat menunjukkan respon yang positif tetapi kurang aktif. Struktur birokrasi dan profesionalisme pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Dinas Pasar dan Kebersihan berjalan sesuai dengan aturan dan program yang ada.

DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin, 2004 (Eds). Analisis Kebijaksanaan: dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara ____________________, 2008.Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press. Afifuddin, Saebani ahmad Beni, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Pustaka Setia. Bungin, Burhan, 2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Idrus, Muhammad, 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (Edisi ke Dua). Jakarta: Erlangga. Irfan Islamy, M, 2007 (Eds). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan. Jakarta : Bumi Aksara. Kota palangka Raya dalam angka 2011. Moeleong J., Lexy, 1988. Metodologi Penelitian Kealitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nuhroho D., Riant, 2006.Kebijkan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi.Jakarta: PT Gramedia. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan PMK Kecamatan Jekan Raya, 2012. Profil Kecamatan Kekan Raya. Profil Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangka Raya tahun 2011 Subarsono, AG, 2005. Analisis Kebijakan Publik – Konsep, Teori, dan Aplikasi. Jakarta: Pustaka Pelajar Sumarjan, Thomas, 2010. Perpajakan Indonesia “Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan UndangUndang Terbaru”. Jakarta: PT Indeks Wijaya, Samodra, 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu. 54


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014

Yani,

Ahmad, (Eds), 2002. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.


Pencerah Publik Nomor 01 Tahun 2014

Recommend Documents