17 Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010 :17 - 28
ISSN1412 - 0887
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA YANG DITANGANI POLWILTABES SURABAYA
Arif Dwi Atmoko,S.H., M.H.1 Imzacka Titah2
Abstrak Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sampai kapanpun tidak akan mungkin diberantas habis. Walaupun aparat kepolisian dalam hal ini Polwiltabes Surabaya setiap saat melakukan pemberantasan dan juga sudah ada Undang-Undang yang melarang dengan punya ancaman hukuman penjara maupun hukuman denda. Tetapi hal ini tidak akan menyurutkan niat para pemakai pengedar, Bandar dan produsen untuk bergelut dengan barang haram ini. Karena sanksi pidana dan sanksi denda masihlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatan yang telah merusak generasi bangsa. Kata Kunci: Pengawasan Preventif, Pengawasan Masyarakat
PENDAHULUAN Latar Belakang Ancaman bahaya narkotika dan psikotropika di Indonesia saat ini semakin memperihatinkan. Karena para pemakai narkotika dan psikotropika bukan saja orang yang sering melancong ke luar negeri ataupun yang sering keluar masuk tempat hiburan malam, akan tetapi juga para pejabat, selebritis, olahragawan, pelajar dan mahasiswa terlebih lagi pada akhir-akhir ini para ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak yang tergolong masih remaja. Dan lebih parahnya lagi banyak aparat Kepolisian yang sudah memakai narkotika dan psikotropika, yang seharusnya menangkap dan memerangi peredaran narkotika dan psikotropika. Untuk itu telah lama dirintis kerja sama internasional untuk membrantas narkotika dan psikotropika tapi tampaknya tak mudah melakukannya, bisnis narkotika dan psikotropika merupakan lahan yang menggiurkan bahkan mengalahkan repuasi bisnis yang lain. 1 2
Dosen Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya
18
Meskipun narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat bagi manusia baik untuk ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan maupun pengobatan bagi yang membutuhkan, namun apabila cara pemakaiannya tidak sesuai dengan keperuntukannya maka narkotika dan psikotropika akan berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Hal ini dikarenakan menyalahgunakan narkotika dan psikotropika akan membahayakan eksistensi suatu bangsa, karena para pemakai atau pengguna cepat atau lambat akan merasa ketergantungan atau kecanduan narkotika dan psikotropika tersebut. Sehingga akan merusak generasi suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra putrinya dengan ketat. Sehingga bahaya narkotika dan psikotropika tidak sampai masuk dalam lingkungan keluarga kita. Dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkotika dan psikotropika, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Walau kedua Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkotika dan psikotropika dan sanksi denda yang sangatlah berat. Namun para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak merasa jera atau mersa takut dengan sanksi tersebut. Karena para bandar-bandar narkotika dan psikotropika akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut, di sisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkotika dan psikotropika apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa. Menanggapi tindak pidana narkotika dan psikotropika yang jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum supply dan demand. Semakin besa demand maka akan meningkat usaha-usaha supply narkotika dan psikotropika. Demikian juga dalam menanggulangi laju peredaran narkotika dan psikotropika, para penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian sering mengadakan penggerebekan penggerebekan, baik sarang-sarang peredaran narkotika dan psikotropika terlebih lagi ditempat hiburan malam, pihak aparat kepolisian sering pulang dengan tangan hampa atau tanpa secuilpun barang bukti narkotika dan psikotropika yang di dapat, sehingga pihak aparat kepolisian sering mendapat kecaman pedas baik dari masyarakat maupun pemerhati tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkotika dan psikotropika di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya narkotika dan psikotropika. Pihak Kepolisian dalam hal ini Polisi Wilayah Kota Besar Surabaya (Selanjutnya disebut dengan POLWILTABES Surabaya) sudah berusaha semaksimal mungkin, khususnya
19
yang dilakukan langsung oleh KASAT RESERSE NARKOBA dalam penggerebekan di beberapa hiburan malam, tetapi kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, arena hasil yang dapat ditangkap adalah para pemakai atau pengedar kelas teri, bukan kader gede narkotika dan psikotropika sesuai dengan harapan pihak Reserse Narkoba. Polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat melakukan tugas sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 37 dinyatakan bahwa: (1) Pada waktu penangkapan tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita. (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) di bawah kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan mengeledah badan tersangka. Dengan adanya ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika sesuai dengan KUHAP. Hal tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian juga untuk menjaga diri agar dalam proses penangkapan tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak menyalahi aturan, sehingga tidak menimbulkan tuntutan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan penangkapan pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Berdasarkan pasal 16 KUHAP menyatakan bahwa: (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Dengan ketentuan pasal tersebut maka penyelidik melakukan penyelidikan atas perintah penyidik, yang mana tindakan penyelidikan yang dilakukan penyelidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa, yang diduga sebagai tindak pidana narkotika dan psikotropika, yang mana hal ini bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Apabila suatu peristiwa tersebut masuk kategori tindak pidana, maka aparat kepolisian melakukan penyidikan. Dengan demikian apabila ada sangkaan bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, maka penyidik wajib melakukan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana narkotika dan psikotropika, maksudnya adalah apakah perbuatan tersebut melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Apabila melanggar suatu peraturan perundang-undangan maka dilakukan pencarian siapakah yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.
20
Rumusan Masalah Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Mengapa masih banyak penyalahgunaan tindak pidana narkotika dan psikotropika meskipun undang-undang melarangnya? 2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika yang ditangani oleh Polwiltabes Surabaya? METODE PENULISAN a. Pendekatan Masalah Pendekatan masalah dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara normatif (statute approach) adalah dengan mendasarkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan akan tetapi tak lepas juga aspek dalam praktek di lapangan, khususnya di Polwiltabes Surabaya. Berdasarkan kenyataan yang ada fungsi dan peranan pihak kepolisian dalam hal ini pihak Reserse Polwiltabes Surabaya berperan aktif dalam menindak lanjuti pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika. Pendekatan yuridis adalah pembahasan serta penelitian adanya kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika berdasarkan peraturan per Undang-Undangan, sehingga akan diperoleh kejelasan bagi tindak pidana narkotika dan psikotropika. b. Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum yang diperoleh berasal dari dua sumber yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, KUHAP, Undangundang Pokok Kepolisian, bahan hukum primer dikaji dengan kenyataannya yang ada di wilayah kerja Polwiltabes Surabaya. Sedangkan bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan, baik dari teori-teori, pendapat para sarjana, wawancara dengan Kasat Serse Narkoba Polwiltabes Surabaya serta dokumen yang ada di Polwiltabes Surabaya. c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum Pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yakni pengumpulan hukum yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, dan menginventarisasikan sesuai dengan materi, selanjutnya mengklasifikasikan data yang ada sehingga ditemukan data yang ada relevansinya dengan masalah yang akan dibahas.
21
Begitu juga studi pustaka dari beberapa literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wawancara langsung dengan Tim Reserse Narkoba Polwiltabes Surabaya. d. Analisa Bahan Hukum Data yang berhasil dikumpulkan, baik yang diperoleh melalui wawancara langsung, maupun dari studi kepustakaan kemudian data tersebut penulis kaji kembali melalui teori-teori serta kenyataan yang ada berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-undang Pokok Kepolisian, KUHAP yang ada kaitannya dengan masalah skripsi ini. PEMBAHASAN 1.
Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Narkotika dan psikotropika tidak akan pernah ada habisnya membahas masalah yang satu ini. Suatu benda yang sebenarnya punya manfaat yang luar biasa dalam dunia kedokteran telah melenceng jauh dari fungsi asalnya. Nyatanya narkotika dan psikotropika disalahgunakan oleh para pemakai atau pecandu. Bahkan barang ini merupakan suatu lahan bisnis yang basah untuk meraup kekayaan dan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan dampak yang luar baisa bagi kehancuran bangsa, terutama apabila terjadi pada anak-anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa. Sering kita melihat ditelevisi maupun di surat kabar para pemakai, pengedar, Bandar bahkan produsen ditangkap oleh aparat yang berwenang, tapi tetap saja penyalahgunaan barang haram ini masih banyak terjadi di masyarakat layaknya jamur di musim hujan, mati satu tumbuh seribu. Pemerintahpun tidak tinggal diam walaupun ada sanksi pidana yang jelas-jelas mengancam namun para pemakai kelas teri sampai produsen pun tetap saja tidak ada kata jera. Ironisnya lagi penjara atau lembaga pemasyarakatanpun kini bukan tempat yang angker lagi bagi para penggila narkotika dan psikotropika. Kini penjara malah berubah fungsi menjadi semacam tempat kursus untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang dunia narkoba. Yang semula sekedar menjadi pemakai bisa meningkat menjadi pengedar, yang semula pengedar bisa menjadi Bandar, dan dari Bandar meningkat menjadi produsen. Maklum saja interaksi dalam kurun waktu tertentu yang berlangsung secara intensif diantara sasaran pelaku narkotika bisa meningkatkan wawasan dan keberanian untuk mencoba sesuati hal yang lebih. Ditambah lagi imingiming materi yang sangat menggiurkan dari hasil barang haram ini. Faktor yang menyebabkan antara lain: 1. Faktor Pribadi a. Rasa ingin tahu dan ingin mencoba
22
Dalam berbagai permasalahan manusia yang meliputi mental, fisik dan sosial terjadi fenomena yang saling mempengaruhi, sehingga timbul interaksi dan hubungan sebab akibat antara berbagai peristiwa yang menjadi permasalahan manusia, seperti terjadinya kejahatan, dimana ada korban dan pelaku. Salah satu hasil interaksi tersebut adalah hanyalah guna narkotika dikalangan remaja. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba untuk menggunakan narkotika. Rasa ingin tahu ada sesuatu hal memang sudah menjadi sifat manusia, dan bisa dilakukan dengan cara meniru orang lain dengan berbuat hal yang sama. b. Loyalitas yang berlebihan dan gengsi Loyalitas pergaulan dan gengsi merupakan suatu situasi dan kondisi kehidupan remaja yang harus diciptakan untuk menjamin dan memelihara kelangsungan pergaulan hidup agar tidak tersingkir. Oleh karena itu, dalam suatu pergaulan remaja penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu sebabnya. Hal tersebut mereka lakukan agar tidak tersingkir dari pergaulan kehidupan, karena mereka mendambakan suasana: 1. Perasaan senasib atas setiap permasalahan yang timbul dalam suatu kelompok. 2. Adanya perasaan bahwa dalam kelompok pergaulan tersebut, mereka saling melindungi. 3. Adanya rasa damai dan tentram baik lahir dan batin dalam suasana pergaulan hidup yang penuh dengan hura-hura. Yang dimaksud dengan loyalitas yang berlebihan dan gengsi agar tidak tersingkir dari pergaulan adalah suasana yang penuh ketaatan dan tunduk terhadap pergaulan kehidupan kelompok serta penuh dengan rasa kemampuan yang terlalu berlebihan. Sehingga menimbulkan kesepakatan dalam rangka mencapai satu kesatuan yang utuh. Jadi apabila kelompok tersebut beranggotakan orang-orang yang morfinis, yang lain harus mempunyai rasa loyalitas terhadap anggota yang hanya dengan menggunakan narkotika sebagai rasa hormat terhadap kelompok tersebut. Dengan timbulnya banyak permasalahan, baik permasalahan yang datang dari dalam diri sendiri, dalam rumah tangga maupun dari lingkungan masyarakat. 2. Faktor Lingkungan a. Lingkungan Keluarga Faktor tersebut dapat berupa faktaor psikologis, pendidikan, organ biologis dan sosial budaya, selain itu seorang anak juga mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti: 1. Kebutuhan fisiologis akan makanan, air, istirahat, oksigen, dan ekspresi seksual. 2. Kebutuhan akan rasa aman
23
3. Kebutuhan akan cinta memiliki dan dimiliki. 4. Kebutuhan akan harga diri 5. Kebutuhan akan perwujudan diri dan mengekspresikan kepribadian. b. Lingkungan Masyarakat Masyarakat sebagai kontrol sosal (social control) sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Faktor masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang tidak menerima latar belakang remaja yang tidak baik mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan narkoba. 3. Faktor Mudah Didapatkan Negara Indonesia merupakan wilayah yang letak geografisnya sangat rawan bila ditinjau dari lalu lintas peredaran narkotika. Letak geografis yang sangat strategis ini dapat menjadikan negara Indonesia sebagai daerah transit perdagangan dan peredaran narkotika. Selain letak geografisnya yang sangat menunjang bagi peredaran maupun perdagangan, kondisi alam Indonesia juga memungkinkan beberapa jenis tanaman narkotika untuk tumbuh subur, seperti misalnya di wilayah Aceh yang sampai sekarang diyakini sebagai pemasok utama ganja. Melihat posisi negara Indonesia dan kondisi alam yang memungkinkan tumbuhnya tanaman narkotika dikaitkan dengan jalur narkotika internasional tersebut, maka gelagat ancamanya cenderung meningkat, baik sebagai tempat pemasaran, daerah transit, basis operasi, khususnya Jakarta dan surabaya yang merupakan pintu-pintu utama yang sangat potensial. Dengan mudahnya didapatkannya narkotika yang beredar secara gelap, mengakibatkan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi masalah sedikit. Faktor mudah didapatkannya narkotika yang beredar secara gelap merupakan faktor yang sangat menentukan bagi faktor-faktor lain yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. 4. Faktor Sanksi Pidana dan Denda Meskipun ada undang-undang yang melarangnya namun para pelaku penyalahgunaan tetap saja banyak, hal ini dikarenakan terlalu lemahnya sanksi yang diberikan. Sehingga para pekaku meremehkan sanksi-sanksi yang ada.
24
2. Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika Di Polwiltabes Surabaya Upaya Preventif Penyalaghunaan tindak pidana narkotika dan psikotropika memiliki berbagai dampak negatif terutama terhadap kondisi fisik, mental dan kehidupan sosial dari pengguna narkotika dan psikotropika itu sendiri. Untuk mencegah tindak pidana narkotika dan psikotropika dilingkungan remaja, diperlukan adanya peran orang tua sebagai sosok teladan, demikian juga peran pendidik untuk selalu mengenal figure anak didiknya secara mendalam. Demikian juga peran serta masyarakat semestinya harus memiliki rasa tanggung jawab untuk berperan dan berupaya membantu mencegah tindak pidana narkotika dan psikotropika di lingkungan masyarakat itu sendiri. Langkah yang paling tepat untuk mencegah tindak pidana narkotika dan psikotropika yang telah meluas adalah melihat kependulian para orang tua, pendidik, dan segenap anggota masyarakat secara terpadu. Sebab apabila segenap elemen masyarakat terlibat aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisitian yang khususnya Polwiltabes Surabaya, dengan demikian tindak pidana narkotika dan psikotropika yang ada di masyarakat lama kelamaan tidak mempunyai tempat dalam hal ini dengan kelompok masyarakat anti narkotika dan psikotropika. Demikian juga pihak Reserse Narkotika Polwiltabes Surabaya untuk menanggulangi laju perkembangan peredaran narkotika dan psikotropika, Reserse Narkotika Polwiltabes Surabaya saat melakukan pengerebekan bukan saja di diskotik, pub, maupun karaoke, tempat tempat prostitusi, akan pihak satuan Reserse sudah masuk kesarang-sarang para bandar, pengedar maupun pemakai narkotika dan psikotropika.3 Pihak aparat Kepolisian bekerja ekstra keras untuk membrantas laju peredaran narkotika dan psikotropika, tapi apalah artinya apabila pihak orang tua, pendidik, dan segenap anggota masyarakat tidak mau terpadu berperan serta dalam menanggunalgi tindak pidana narkotika dan psikotropika. Namun partisipasi yang paling awal untuk mencegah seorang mengkonsumsi narkotika dan psikotropika adalah partisipasi dari orang tua, para guru, atau para saudara yang terdekat untuk membimbingnya. Sedangkan langkah preventif yang dilakukan oleh Polwiltabes Surabaya adalah melalui: 3
Masyarakat melalui sosialisasi tentang dampak dari Narkoba yang dirasa masih kurang. Pemberdayaan ekonomi rakyat. Pendidikan non kurikuler remaja hak partisipasi. Memutuskan mata rantai peredaran. Wawancara dengan Kasat Serse Narkoba Polwiltabes Surabaya AKBP Eko Puji Nugroho, Tanggal 16 maret 2009.
25
Kebijakan pemerintah-momitmen politik ekonomi. Penegak hukum-clean goverment (pada semua level dan sektor birokrat, polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan). 4 Menurut Edi Karsono, keberadaan orang tua merupakan pendidik utama bagi putra putrinya sekaligus menjadi figus untuk menjadi panutan, teladan dan dihormati. Dengan figur tersebut peran orang tua sangat besar sehingga diharapkan mampu melakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: a. Terciptanya suasana yang harmonis, hangat, gairah, penuh kasih sayang, perhatian, dan penuh dengan rasa kekeluargaan. b. Mengembangkan hubungan yang akrab dan komunikasi yang baik dengan anakanak, bersikap terbuka, dan jujur terhadap mereka. c. Mengerti dan mau menerima kehadiran anak bagaimana pun keberadaan mereka. d. Selalu mendengarkan dan menghargai pendapat anak, sekaligus selalu memberikan bimbingan agar mereka mampu membuat suatu keputusan yang bijaksana. e. Selalu memberikan pujian jika anak berbuat baik, atau memperoleh presentasi, misalnya juara kelas, khatam mengaji bagi yang beragama Islam. f. Selalu meluangkan waktu untuk berkumpul dan berdiskusi dengan anak di rumah. g. Memberikan tanggung jawab kepada anak sesuai dengan tingkat usianya. h. Menanamkan nilai budi pekerti, disiplin dan selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama. i. Memperhatikan nilai-nilai luhur, sosial, budaya, dan moral. Mengetahui dan memahami akan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. j. Mengetahui ciri-ciri dari anak yang terlibat penyalaghunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Segera menghubungi ahli, jika diketahui seorang anak mulai kecanduan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya PENUTUP 1. Kesimpulan Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika sampai kapanpun tidak akan mungkin diberantas habis. Walaupun aparat kepolisian dalam hal ini Polwiltabes Surabaya setiap saat melakukan pemberantasan dan juga sudah ada Undang-Undang yang melarang dengan punya ancaman hukuman penjara maupun hukuman denda. Tetapi hal ini tidak akan menyurutkan niat para pemakai pengedar, Bandar dan produsen untuk bergelut dengan barang haram ini. Karena sanksi pidana dan sanksi denda masihlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatan yang telah merusak generasi bangsa. 4
Data yang didapat dari Polwiltabes Surabaya dan jajaran Paparan kasat narkoba pada tanggal 11 maret 2009.
26
Maka itu pemberantasan narkotika dan psikotropika tidak hanya dilakukan oleh aparat kepolisian namun juga harus dari semua unsur di masyarakat, langkahlangkah yang harus dilakukan adalah: a. Kesimpulan Permasalahan Pertama Narkotika dan Psikotropika adalah benda yang bermanfaat bagi kesehatan, ilmu pengetahuan dan pengobatan bagi yang membutuhkan. Namun hal ini disalahgunakan oleh para pecandu, pengedar, Bandar, dan produsen. Untuk itu sebelum semua terjadi harusnya semua unsur di masyarakat memahami, mengerti, dan mencegah faktor-faktor agar jangan sampai barang haram ini masuk ke masyarakat. Karena itu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan bisa diantisipasi dan hal itu bisa dimulai dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Tentu hal itu didukung dari Badan yang punya kewenangan memberantas narkotika dan psikotropika. Yaitu aparat Kepolisian, BNN, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemerintah. Pemerintah pun dirasa perlu untuk mempertegas Undang-Undang yang berlaku bagi pelanggar tindak pidana narkotika dan psikotropika agar timbul efek jera. b. Kesimpulan Permasalahan Kedua Penanggulangan yang harus dilakukan untuk mengatasi tidak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah dimulai dari keluarga, orang tua harus mengawasi betul anaknya agar jangan sampai salah pergaulan. Bila ada masalah pada sang anak, orang tua harus bisa menjadi tempat memecahkan masalah, tempat untuk berkeluh kesah. Dengan hal ini diharapkan anak tidak akan lari ke hal negative yaitu mencoba narkotika dan psikotropika, yang kedua unsur masyarakat. Warga masyarakat harus bisa mengawasi para warga sekitarnya agar jangan sampai narkotika dan psikotropika masuk ke warga, misalnya RT/RW bisa melakukan kegiatan konsultatif atau koordinatif agar masyarakat tidak diselundupi para Bandar atau pengedar narkotika dan psikotropika. 2. Saran a. Diharapkan dari orang tua harus mengawasi betul anaknya agar sampai salah pergaulan, karena hal ini adalah merupakan faktor awal dari terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Untuk masyarakat meningkatkan penyuluhan-penyuluhan kepada warganya agar jangan sampai para Bandar memasuki lingkungan masyarakat tersebut. Karena hal ini merupakan faktor yang mempercepat berkembangnya dan beredarnya narkotika dan psikotropika.
27
b. Untuk mengurangi tindak pidana narkotika dan psikotropika yang ada di masyarakat perlunya diadakan penyuluhan secara terus menerus yang dilakukan oleh Polwiltabes Surabaya maupun yang dilakukan oleh pemerintah, adapun penyuluhan yang dilakukan di sekolah, di kampus, maupun penyuluhan yang dilakukan di tingkat RW (Rukun Warga), dengan tujuan agar masyarakat lebih mengetahui akibat dan pengaruh bahaya narkotika dan psikotropika. Dengan demikian dapat mengurangi jumlah pemakai dan kecanduan narkotika dan psikotropika. Upaya pemberantasan dan penegakan hukum harus dilaksanakan dengan lebih tegas hal ini dimaksud agar para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika merasa jera dan tidak lagi mengulangi perbuatan dikarenakan penerapan sanksi yang memaksa sesuai dengan ancaman pidana yang ada dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.
28
DAFTAR PUSTAKA
Chaerudin, Beberapa Aspek Korban Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, 1997. Harjito, Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1990. Karsono, Edi, Mengenal Kecanduan Narkoba dan Miras, Yrahma, Widya, Bandung, 2003. Makaro, Moch. Taufan, Tindak Pidana Narkotika, 2003. Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. Nawawi, Bardan, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Sasangka, Hari, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, 2003. Sides, Suryanto, Mencegah Bahan Narkoba, Restu Agung, Jakarta, 2003. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, 1997. 2. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak 3. HASIL WAWANCARA Naf'an, Kanit Binluh Sat Res Narkoba Polwiltabes Surabaya Nugroho, Eko Puji, Kasat Serse Narkoba Polwiltabes Surabaya Data dari Polwiltabes Surabaya Paparan Kasat Narkoba.
