PENANGGULANGAN PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA TERHADAP KASUS PENGGANDAAN PROGRAM PERANGKAT LUNAK KOMPUTER DI KOTA GORONTALO Candra C. F. Taruh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo Jl. Jend. Soedirman Kota Gorontalo. TLPN 0435 821752. FAX 0435821752
ABSTRAK Tujuan penulisan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis upaya Penanggulangan Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta terhadap kasus Penggandaan Program Perangkat Lunak Komputer di Kota Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan di kanwil Kemenkumham Gorontalo, penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian Empiris, yang dilakukan dengan studi lapangan terhadap bahan- bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan Tehnik Pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dianalisis secara deskriptif. Dengan didukung data lapangan, dan hasil wawancara dari sebagian pegawai yang bekerja dibidang HAKI dan 8 orang dari masyarakat umum khususnya bagi para pengguna komputer yang sudah ahli dan berpengalaman. Dari hasil penelitian dilapangan bahwa dalam Penanggulangan Pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta terhadap kasus Penggandaan Program Perangkat Lunak Komputer di Kota Gorontalo terdapat faktor-faktor penyebab diantaranya masalah harga (ekonomi), lisensi, dan peranan pemerintah dengan instansi penegak hukum terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat lebih banyak menggunakan program perangkat lunak komputer bajakan dari pada yang asli. Sehingga penulis bertujuan untuk mensosialisasikan pemahaman menghargai hasil jerih payah orang lain dengan menggunakan program perangkat lunak komputer yang asli. KATA KUNCI :Penanggulangan Pelanggaran, Program Perangkat Lunak
PENDAHULUAN Pembajakan dan pelanggaran hak cipta tampaknya telah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Terkadang masyarakat sendiri tidak menyadari, bahwa
tindakan yang mereka lakukan adalah suatu bentuk pelanggaran hak cipta. Bahkan, kegiatan pelanggaran hak cipta seperti tindakan legal yang setiap orang boleh melakukannya. Pembajakan perangkat lunak atau yang lebih dikenal dengan istilah perangkat lunak di Indonesia saat ini sudah sangat memperihatikan sekali. Kemudahan memperoleh perangkat lunak-perangkat lunak saat ini. Mulai dari dijual secara terbuka di pusat-pusat perbelanjaan (mall), pusat penjualan komputer, internet sampai pada pedagang kaki lima dipinggir-pingir jalan. Sebenarnya, fenomena pembajakan yang terjadi di Indonesia saat ini bukan hanya terkait dengan perangkat lunak saja. Produk-produk yang banyak dibajak di negara kita ini antara lain adalah : musik (lagu), film (video), buku, barang-barang elektronik, produk pakaian bermerk (fashion) dan masih banyak lagi. Dalam konteks ini, penulis hanya akan menyoroti masalah pembajakan perangkat lunak saja.
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam hal penyusunan skripsi dengan judul penanggulangan pelanggaran undang-undang hak cipta terhadap kasus penggandaan program perangkat lunak di kota Gorontalo adalah jenis empiris sosiologis dimana dalam hasil penelitian mengkaji segala fakta lapangan melalui pendekatan Deskriptif Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakan. Serta Menggunakan pendekatan kualitatif yaitu adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku secara nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang dapat menjawab permasalahan sosiologis.
PEMBAHASAN Sebenarnya kalau dilihat dari fasilitas dan keuntungan yang bisa didapatkan dari menggunakan produk tersebut, harga yang ditawarkan relatif tidak terlalu mahal. Harga yang mahal tersebut biasanya dipacu karena memang tingkat perekonomian masyarakat kita saja yang masih rendah. Jika di bandingkan harga perangkat lunak yang memiliki lisensi resmi atau aslinya antara US $ 40 sampai dengan US $ 400 (kurang lebih Rp 392.000,- sampai Rp 3.920.000,-). Sedangkan untuk harga program perangkat lunak hasil dari penggandaan illegal atau biaya untuk menginstal program perangkat lunak hasil copyan sekitar Rp 20.000,- sampai Rp 75.000,- (tergantung dari jenis perangkat lunak komputer) Untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan masyarakat sendiri, sebenarnya produk-produk yang dijual oleh para vendor pembuat perangkat lunak juga bisanya bervariasi. Mulai dari yang harganya lebih murah dengan mengurangkan beberapa fitur. Misalnya saya ada beberapa versi perangkat lunak seperti dengan melampirkan versi standar yang bisa digunakan oleh para pengguna perorangan atau pribadi (pengguna rumahan), versi profesional yang bisa digunakan oleh para pengguna professional serta perusahan skala kecil dan menengah dan versi Enterprise yang biasa dipergunakan oleh para pengguna dari kalangan perusahan berskala besar atau perusahaan multinasional. Jika dilihat faktor ekonomi ini sangat berpengaruh besar dalam maraknya penggunaan program perangkat lunak komputer hasil dari penggandaan. Hal ini disebabkan juga karena masyarakat secara umum khususnya masyarakat dikota gorontalo memiliki ekonomi menengah kebawa. Sehingga masyarakat pengguna komputer cenderung menggunakan program perangkat lunak komputer hasil penggandaan atau menggandakan program perangkat lunak komputer sendiri, dari pada menggunakan atau membeli program perangkat lunak komputer yang aslinya karena perbedaan biaya yang sangat besar. Program perangkat lunak komputer yang asli terlalu mahal sehingga banyak para pengguna perangkat lunak komputer yang tidak mampu untuk membelinya.
Selain dari perbedaan harga yang jauh antara perangkat lunak komputer yang asli dengan perangkat lunak komputer hasil penggandaan illegal penyebab lainnya adalah susahnya prosedur di dalam penggunaan program perangkat lunak komputer yang asli. Dikarenakan untuk mendata serta mendaftarkan konsumen agar mendapatkan kenyamanan serta garansi resmi di dalam pemakaian program perangkat lunak komputer tersebut. Masyarakat pada umumnya lebih menyukai sesuatu hal yang di anggap praktis sehingga prosedur pendaftaran tersebut sangat tidak disukai oleh para pemakai program perangkat lunak komputer Disamping itu juga sangat dipengaruhi oleh peran dari pemerintah khususnya instansi terkait yang terkesan membiarkan sehingga bagi masyarakat hal menggandakan program perangkat lunak komputer menjadi hal yang menjamur di dalam masyarakat. Hal ini juga didasari pada kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai program software yang sering digunakan oleh para pengguna komputer.Peran pemerintah yang dimaksud yaitu kurangnya kinerja didalam pengayoman, pengawasan dan penyuluhan. Dapat dilihat juga dari kerjasama antara lembaga pemerintahan terkait. Kurangnya sumberdaya manusia juga memicu dari faktor peran dari pemerintah dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) yang dimkasud penulis yaitu kurangnya tenaga ahli yang berada di Kanwil Kemenkumham Gorontalo. Sehingga dengan kurangnya sumber daya manusia dan tenaga ahli dikantor tersebut dapat menjadi suatu kendala pemerintah didalam menjalankan tugasnya. Karena tidaklah mungkin dengan adanya SDM sekarang yang ada di Kanwil Kemenkumham Gorontalo tidak dapat menjangkau keseluruh kawasan yang menjadi tanggung jawab dari Kanwil Kemenkumham Gorontalo karena dengan luasnya wilayah dari Kanwil Kemenkumham Gorontalo dapat mempengaruhi sarana dan prasarana yang termasuk kinerjanya. Kurangnya koordinasi maupun kerjasama antara instansi terkait penegak hukum juga mendukung dari lemahnya faktor pengawasan. Hal ini membuat instansi penegak hukum terkait seolah-olah bergerak sendiri-sendiri. Padahal jika para
instansi terkait saling bekerjasama
dalam mengawasi program perangkat lunak
komputer agar dapat meminimalisir terjadinya suatu pelanggaran hak cipta mengenai program perangkat lunak komputer. Upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham adalah sejauh ini baru dalam taraf surat teguran, jika masih kedapatan masih melanggar makaakan dikenekan sanksi administrasi bagi karyawan di kantor-kantor pemerintah yang selanjutnya akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda. Sedangkan untuk masyarakat umum akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, jika masih kedapatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menkomersilkan atau menggunakan program perangkat lunak hasil penggandaan akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi denda sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku. Dalam hal ini, undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta khususnya program perangkat lunak komputer. Dalam hal upaya penanggulangan dalam kasus penggandaan Perangkat lunak komputer yang dilakukan oleh Kemenkumham diantaranya diadakannya penyuluhan yakni mensosialisikan kepada masyarakat tentang keuntungan atau kelebihan dari program Perangkat lunak komputer yang asli dibandingan dengan menggunakan program Perangkat lunak komputer hasil penggandaan karena di tengah-tengah masyarakat pemahaman mengenai perangkat lunak komputer sendiri sangatlah minim. Masyarakat pada umumnya hanya mencari dan menggunakan perangkat lunak yang mudah di dapat dan dengan harga yang terjangkau. Hal ini di dasari dengan perbadaan yang sangat jauh antara perangkat lunak komputer yang asli dengan perangkat lunak komputer bajakan atau hasil penggandaan secara illegal. Dimana perangkat lunak komputer yang di gandakan secara illegal di jual dengan harga yang jauh lebih murah dari pada harga asli dari perangkat lunak komputer tersebut. Sehingga masyarkat umum lebih memilih menggunakan perangkat lunak komputer bajakan tersebut. Padahal jika di telusuri lebih lanjut bahwa kualitasnya
sangat berbeda jauh antara perangkat lunak komputer yang asli dengan perangkat lunak komputer bajakan. Realita yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat lebih banyak yang menggunakan program perangkat lunak komputer bajakan daripada menggunakan program perangkat lunak komputer yang asli.
PENUTUP Dengan melihat semua pembahasan yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya maka dapatlah ditarik kesimpulan yang mendasar dari hasil penelitian dengan judul penanggulangan pelanggaran undang-undang hak cipta terhadap kasus penggandaan program perangkat lunak di kota Gorontalo. Dalam hal penanggulangan pelanggaran undang-undang hak cipta terdapat tiga faktor utama untuk penerapan sanksinya diantanya harga perangkat lunak yang asli tergolong mahal sehingganya menimbulkan peluang bagi para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab di dalam menggandakan program tersebut dengan harga yang lebih murah untuk mendapatkan keuntungan tertentu, faktor berikutnya adalah Lisensi adanya pendaftaran yang sulit dalam melakukan registrasi dan semuanya merupakan persyaratan secara procedural sehingga mengakibatkan para konsumen merasa dipersulit sedangkan program perangkat lunak komputer yang merupakan hasil dari penggandaan lebih mudah karena tanpa melewati procedural yang sulit sesuai dengan prosedur yang ada padahal jika dilihat dari kualitasnya sangat berbeda jauh antara hasil penggandaan dengan hasil yang aslinya. Faktor yang terakhir adalah peranan pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Kanwil Kemenkumham dalam menjalankan fungsinya yakni sebagai pengayom yang menjembatani antara masyarakat sebagai konsumen dan masyarakat sebagai oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hak cipta dalam kasus penggandaan program Perangkat lunak komputer, dengan penegak hukum selain itu
juga sebagai pemberi pembinaan bagi seluruh masyarakat dalam hal penyuluhan penggunaan program Perangkat lunak yang terlisensi. Upaya penanggulangan dalam kasus penggandaan perangkat lunak komputer yang dilakukan oleh Kemenkumham diantaranya diadakannya penyuluhan yakni mensosialisikan kepada masyarakat tentang keuntungan atau kelebihan dari program perangkat lunak komputer yang asli dibandingan dengan menggunakan program perangkat lunak komputer hasil penggandaan karena di tengah-tengah masyarakat pemahaman mengenai perangkat lunak komputer sendiri sangatlah minim. Masyarakat pada umumnya hanya mencari dan menggunakan perangkat lunak yang mudah di dapat dan dengan harga yang terjangkau. Hal ini di dasari dengan perbadaan yang sangat jauh antara perangkat lunak komputer yang asli dengan perangkat lunak komputer bajakan atau hasil penggandaan secara illegal. Dimana perangkat lunak komputer yang di gandakan secara illegal di jual dengan harga yang jauh lebih murah dari pada harga asli dari perangkat lunak komputer tersebut. Sehingga masyarkat umum lebih memilih menggunakan perangkat lunak komputer bajakan tersebut. Padahal jika di telusuri lebih lanjut bahwa kualitasnya sangat berbeda jauh antara perangkat lunak komputer yang asli dengan perangkat lunak komputer bajakan. Realita yang ada di masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat lebih banyak yang menggunakan program perangkat lunak komputer bajakan daripada menggunakan program perangkat lunak komputer yang asli. Adapun saran dari penulis terkait dengan judul penanggulangan pelanggaran undang-undang hak cipta terhadap kasus penggandaan program perangkat lunak di kota Gorontalo adalah sebagai berikut: 1. Untuk menanggapi faktor mahalnya harga program Perangkat lunak komputer yang asli diperlukan adanya pemberian subsidi atau potongan harga agar antara harga program Perangkat lunak komputer yang asli dengan program Perangkat lunak komputer hasil penggandaan tidak terlalu jauh beda sehingga
masyarakat dapat mempertimbangkan untuk membeli program Perangkat lunak komputer yang asli dari pada menggunakan program Perangkat lunak komputer hasil penggandaan. Serta permasalahan Lisensi sebaiknya dalam pengisian registrasi dapat dibantu atau diwakilkan oleh agen resmi penjualan sehingga menghindarkan terjadinya penggandaan program Perangkat lunak komputer, serta untuk peran pemerintah seharusnya lebih optimal dan tidak bergerak sendiri tetapi bekerja sama secara kooperatif dengan pihak lain diantaranya penegak hukum, dirjen HAKI, dan juga BSA (Bisnis Perangkat lunak Aliansi). 2. Dalam menjalankan tupoksinya lebih khususnya dalam upaya penaggulangan pelanggaran bagi para oknum-oknum
yang tidak bertanggungjawab
Kemenkumham yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum harusnya lebih tegas dalam menerapkan aturan yang berlaku khususnya Undangundang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta terlebih lagi program Perangkat lunak
komputer
sehingganya
dapat
meminimalisir
adanya
tindakan
penggandaan program Perangkat lunak komputer. Ataupun dari pihak kanwil kemenkumham Gorontalo dapat bekerjasama dengan instansi-instansi lain diluar dari instansi penegak hukum. Seperti contohnya dengan kampuskampus yang ada di Gorontalo agar dapat lebih menjangkau para mahasiswa dalam penyuluhan maupun sosialisai mengenai program perangkat lunak komputer maupun didalam pengawasannya akan lebih terbantu. Dan juga kanwil Kemenkumham dapat bekerja sama dengan para pencinta-pencinta program perangkat lunak komputer maupun para ahli program perangkat lunak komputer yang khususnya berada di kota Gorontalo sehingga dapat meningkatkan SDM yang ada.
DAFTAR PUSTAKA Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 1983. Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2007. Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. Syamsuddin Pasamai, 2007, Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, PT. Umitoha, Makassar. Sumber Undang-Undang : UU no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
