RESTRICTED DOCUMENT
PENANGANAN KONTEN NEGATIF BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
1
DASAR HUKUM PENANGANAN KONTEN NEGATIF SAAT INI 1. Amanat Pasal 40 Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pasal 18 a Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Untuk melakukan pencegahan pornografi, Pemerintah berwenang melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif
2
DASAR HUKUM PENANGANAN KONTEN NEGATIF DALAM REVISI UU ITE Amanat Pasal 40 ayat 2a REVISI Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pemerintah WAJIB melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2a, Pemerintah BERWENANG melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.
3
ARSITEKTUR SISTEM PENANGANAN KONTEN NEGATIF SAAT INI
RESTRICTED DOCUMENT
Patroli Tim Trust+
Database Trust+
Laporan Masyarakat
Permintaan Institusi Resmi Data Konten Negatif dari Lembaga Internasional
Broadcast
Panelist Team
Ministerial Decree Number 19/2014: The Treatment of Negative Contents on The Internet In order to protect the common interests of Internet content that could potentially have a negative effect or harm for the public, the government is authorized to block any negative contents on the web sites Classification of internet negative contents : • Pornography • Other illegal activities under the provisions of laws and regulations.
Note: Illegal activity is determined by the authorized institutions For example: terrorism contents is considered illegal and be subject to block reporting by BNPT (Terrorism Countermeasure Institution)
INSTITUSI PEMOHON PENAPISAN KONTEN [Aparat Penegak Hukum/Kementerian/Lembaga]
1)
BPOM dalam Satgas Operasi Pangea : aksi internasional yang menyasar kasus penjualan produk obat ilegal termasuk obat palsu secara online
2)
OJK dalam Satgas Waspada Investasi, upaya pencegahan dan penanganan kasus investasi ilegal di Indonesia
3)
Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk semua jenis kejahatan berbasis internet
4)
Kejaksaan Agung, untuk kasus pidana tertentu
5)
Badan Intelijen Strategis TNI
6)
Badan Intelijen Negara
7)
Kementerian Hukum dan HAM, terkait tindak pidana Hak atas Kekayaan Intelektual di Internet
8)
Badan Ekonomi Kreatif, terkait tindak pidana Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya di bidang ekonomi kreatif yang ada di Internet
9)
BNPT, untuk jenis kejahatan terkait Terorisme
10) KPAI, untuk konten negatif dalam konteks perlindungan anak 11) Kementerian Luar Negeri, untuk konten yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri 12) BNN, untuk konten terkait Narkotika 13) Dll.
Ministerial Decree Number 19/2014: The Treatment of Negative Contents on The Internet Pelaporan Mendesak [Urgent Report] Konten negatif terkait dengan: 1. Privasi; 2. Pornografi anak; 3. Kekerasan; 4. Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau 5. Muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat secara luas. Direktur Jenderal dapat menempatkan alamat situs tersebut dalam database TRUST+Positif dalam periode 1 x 12 (satu kali dua belas) jam sejak laporan diterima
NORMALISASI KONTEN TERBLOKIR Tata Cara Normalisasi 1. Pelaporan oleh Pemilik Situs atau oleh Masyarakat 2. Tindak Lanjut pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pelaporan diterima. 3. Apabila situs internet dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif, Direktur Jenderal: Ø menghilangkan dari data base pemblokiran; Ø melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet dan Penyedia Layanan Pemblokiran atas proses normalisasi tersebut; dan Ø melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor.
STATISTIK PENANGANAN KONTEN NEGATIF
9
RESTRICTED DOCUMENT
PENANGANAN KONTEN BERMUATAN NEGATIF [Semester 1 Tahun 2016] Sub Directorat of Cyber Crime Investigation and Law Enforcement
11
RESTRICTED DOCUMENT
PENANGANAN KONTEN BERMUATAN NEGATIF BERBENTUK SITUS [BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER 2016] Sub Directorat of Cyber Crime Investigation and Law Enforcement
RESTRICTED DOCUMENT
PENANGANAN KONTEN BERMUATAN NEGATIF DI MEDIA SOSIAL [ 1 - 16 NOVEMBER 2016 ] Sub Directorat of Cyber Crime Investigation and Law Enforcement
TERIMA KASIH
[email protected]
