BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
PEMPURNAAN UUPA SEBAGAI PERATURAN POKOK AGRARIA
DR YAGUS SUYADI, SH, MSi
ISSUE UTAMA MASALAH AGRARIA
TERDAPAT KETIMPANGAN STRUKTUR PENGUASAAN, PEMILIKAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN TANAH DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
DIMMENSI PERTANAHAN BERUBAH DARI MASYARAKAT BERCORAK AGRARIS MENUJU MASYARAKAT INDUSTRI MODERN
PERLU ADANYA EVALUASI ATAU REGULASI DI BIDANG AGRARIA
SEMANGAT PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA (UU No 5/1960)
DORONGAN SEMANGAT PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG AGRARIA 1.
ADANYA SEMANGAT UNTUK MEROMBAK STRUKTUR PENGUASAAN PEMILIKAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
2.
TANAH TIDAK BOLEH DIJADIKAN SARANA / ALAT PENGHISAPAN PEMODAL ASING
3.
MENGHAPUS SEMUA HUKUM AGRARIA, ASAS DOMEIN VERKLARING BENTUKAN KOLONIAL
4.
MELAKSANAKAN PROGRAM LANDREFORM SEBAGAI LANGKAH MEMPERKUAT DAN MEMPERLUAS PEMILIKAN TANAH UNTUK SELURUH RAKYAT KHUSUSNYA PETANI
5.
MENJABARKAN PENGERTIAN AGRARIA SEBAGAI TANAH, AIR DAN KEKAYAAN ALAM YG TERKANDUNG DIDALAMNYA
6.
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH & KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH BAGI SELURUH RAKYAT.
HAL MENIMBANG DALAM UUPA
a. Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia TuhanYang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur b. hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara didalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta; c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat; d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum
KONSEP HAK MENGUASAI NEGARA
PASAL 33 (3) UUD RI 1945
HUBUNGAN NEGARA DG SUMBER DAYA AGRARIA BERSIFAT PUBLIK
SECARA FILOSOFIS : MENEMPATKAN NEGARA SEBAGAI SENTRAL YG MENGATUR PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN ALAM DENGAN TUJUAN UTAMA MEWUJUDKAN KEMAKMURAN RAKYAT
PENJABARAN HAK MENGUASAI NEGARA
PASAL 2 (2) UU No 5/1960 pertama, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
HMN MENIMBULKAN KEWENANGAN
kedua, menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; ketiga, menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa
KEWENANGAN NEGARA
1. Merumuskan kebijakan (beleid); 2. Melakukan pengaturan (regelendaad) dalam hal ini kewenangan legislasi dan regulasi (Pemerintah); 3. Melakukan pengurusan (bestuursdaad), seperti: pemberian dan pencabutan izin, konsesi, dan lisensi: 4. Melakukan pengelolaan (beheersdaad) melalui mekanisme pemilikan saham atau keterlibatan langsung BUMN/D; dan 5. Melakukan pengawasan (toezichthoundendaad): oleh Pemerintah dalam rangka pengendalian.
8 ASAS SBG JIWA PELAKS UUPA 1. Asas Kenasionalan 2. Asas Hak Menguasai Negara 3. Asas Pengakuan Hak Ulayat 4. Asas Fungsi Sosial 5. Asas Kebangsaan 6. Asas Perlindungan Hak-hak Warga Negara 7. Asas Landreform 8. Asas Tata Guna Tanah dan Pemeliharaan Tanah
DASAR HUKUM ADAT (Psl 5 UUPA)
KONSEPSI YANG BERSIFAT KOMUNALISTIK RELIGIUS, ADANYA HAK BERSAMA PARA ANGGOTA MASY HUKUM ADAT (ULAYAT)
MEMUNGKINKAN PENGUASAAN TANAH SECARA INDIVIDUAL SEKALIGUS MENGANDUNG UNSUR KEBERSAMAAN
LAHIRNYA HAK ATAS TANAH DARI HAK ULAYAT
NO.
TAHAPAN
JENIS HAK
1.
Pencarian dan pemilihan lahan
Hak Wenang Pilih
2.
Pemberitahuan kepada kepala masyarakat dan pemberian tanda larangan atas tanah
Hak Terdahulu / Mendahului
3.
Membuka dan Mengolah Tanah
Hak Menikmati
4.
Pengolahan tetap secara terus menerus Hak Pakai
5.
Mewariskan Tanah
Hak Milik PENEGASAN DAN PERLINDUNGAN DARI NEGARA / PEMERINTAH
PEMBATASAN PENGUASAAN TANAH
Pasal 7 UUPA Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tnh yg melampaui batas tidak diperkenankan
SEBAGAI DASAR UNTUK MEROMBAK STRUKTUR PENGUASAAN PEMILIKAN PEMANFAATAN & PENGGUNAAN TANAH
PERENCANAAN DAN PENATAAN RUANG
a. untuk keperluan Negara,
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
SINKRONISASI KONSEP PENATAAN RUANG ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
JENIS HAK ATAS TANAH
PENETAPANNYA HARUS SESUAI DENGAN PERUNTUKAN DAN PENGGUNAANNYA
JENIS HAK ATAS TANAH (USULAN): 1. 2. 3. 4. 5.
HAK MILIK UNTUK MENJAMIN HAK GUNA USAHA HAK GUNA BANGUNAN KEPASTIAN HUKUM HAK PAKAI HAK PENGELOLAAN
PENDAFTARAN TANAH (Psl 19 UUPA)
PENETAPANNYA HARUS DISELENGGARAKAN SESUAI DENGAN Cq OLEH PEMERINTAH PERUNTUKAN DAN BADAN PERTANAHAN PENGGUNAAN NASIONAL (BPN)
UNTUK MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PERLU PENGUATAN LEMBAGA NEGARA (SETINGKAT KEMENTERIAN) YANG MENGURUSI URUSAN AGRARIA / PERTANAHAN
KETIDAK SINKRONAN PER UU AN
KEADILAN, KETERTIBAN DAN KEPASTIAN HUKUM BELUM TERCAPAI
MARAKNYA SENGKETA & KONFLIK PERTANAHA N
KETIMPANGAN STRUKTUR PENGUASAAN TANAH
KETETAPAN MPR NOMOR: IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
PERTUMBUHA N EKONOMI SEMU
MENCABUT , MENGUBAH , DAN/ATAU MENGGANTI PERAT PER UU AN YG TIDAK SEJALAN DG AMANAT TAP MPR
PEMBAHARUAN AGRARIA
PENATAAN KEMBALI ATAU RESTRUKTURISASI PEMILIKAN PENGUASAAN, PEMANFATAAN DAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AGRARIA
AKTUALISASI PEMBAHARUAN AGRARIA : 1. ASSET REFORM 2. AKSES REFORM
TUJUAN : 1. MENCIPTAKAN KEADILAN SOSIAL 2. PENINGKATAN PRODUKSI 3. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAP IX/MPR/2001
PENUNTASAN AGRARIA YANG SEMAKIN KOMPLEKS
DIPERLUKAN KEMAUAN DAN DUKUNGAN POLITIK DARI PEMERINTAH, DATA AGRARIA YANG AKURAT, ORGANISASI PETANI YANG KUAT, KOMITMEN PEMERINTAH DAERAH
UNSUR-UNSUR PENATAAN P4SDA 1. SUATU PROSES YG BERKESINAMBUNGAN 2. PENATAAN KEMBALI P4SDA 3. KEPASTIAN & PERLINDUNGAN HUKUM
SEBAGAI PERTIMBANGAN DLM UPAYA KEMAKMURAN PEMBAHARUAN AGRARIA
MENGAPA UUPA DIANGGAP GAGAL DLM MENGEMBAN AMANAT
SECARA FILOSOFIS UUPA SESUNGGUHNYA MERUPAKAN JAWABAN KETIDAK ADILAN DARI PERAT PERUNDANGAN AGRARIA JAMAN KOLONIAL PRINSIP TANAH UNTUK PETANI MENJADI BASIS FILOSOFIS MODAL ASING MERUPAKAN PENYEBAB DARI SEGALA KETERPURUKAN BANGSA INDONESIA PIJAKAN UUPA YG BERBASIS KERAKYATAN BERGESER MENJADI FILOSOFI KAPITALIS (EKSPLOITASI,AKUMULASI & EKSPANSI MODAL DLM KEBIJAKAN PEREKONOMIAN INDONESIA
MENGAPA UUPA DIANGGAP GAGAL DLM MENGEMBAN AMANAT
SECARA SOSIOLOGIS BERTEMUNYA KAPITALISME DG FEODALISME TELAH MENUMBUHKAN KAPITALISME SEMU MENDISTORSI UUPA DG MENCIPTAKAN PERATURAN (UU /PERAT ORGANIK DILUAR UUPA YG TDK SEJALAN DG UUPA) PERAT PERUNDANGAN SBG ALAT PENGHALAL “PENCURIAN” HARTA MILIK RAKYAT LEMAHNYA KEMAUAN POLITIK UNTUK MELAKSANAKAN UUPA, YG MENYEBABKAN EFEKTIFITAS UUPA MENJADI RENDAH
MENGAPA UUPA DIANGGAP GAGAL DLM MENGEMBAN AMANAT
SECARA YURIDIS NORMATIF DISAMPING UUPA TIMBUL UU YG MENGAKIBATKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM * KEPASTIAN DLM HK ---KONTRADIKSI DLM SISTEM HK * KEPASTIAN KARENA HK --- TDK ADA KETENTUAN YG MENGATUR BERBAGAI MASALAH YG TIMBUL DLM MASYARAKAT TEORI PIRAMIDA PERAT PER UU AN DISIMPANGI TIMBULNYA DISHARMONISASI DAN DISINKRONISASI PERATURAN PERUNDANGAN AGRARIA / PERTANAHAN
MENGAPA UUPA DIANGGAP GAGAL DLM MENGEMBAN AMANAT
SECARA YURIDIS IDEOLOGIS MERUPAKAN PENCERMINAN TEKAD & KEMAUAN BANGSA YG SEPENUHNYA INGIN MELEPASKAN BELENGGU PENINDASAN, ANTI PENJAJAH DLM ARTI SEGALA BENTUKNYA SERTA ANTI MODAL ASING
REORIENTASI ASAS-ASAS & DASAR – DASAR UUPA DLM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGAN AGRARIA YG BARU
“UUPA TELAH DITELIKUNG, DITEMPATKAN DALAM SANGKAR EMAS DENGAN SEGALA PUJIAN TENTANG KEBAIKANNYA, TETAPI SEHARI-HARI TIDAK PERNAH DIAMALKAN SECARA SUNGGUHSUNGUH BAHKAN DIINGKARI SECARA TERANG-TERANGAN”
Prof. DR. ACHMAD SODIKI, SH
UUPA PERLUKAH DIADAKAN PENYEMPURNAAN
1. LANDASAN FILOSOFI UUPA DAN KONSEP-KONSEP DASAR HUKUM ADAT YANG MENDASARI UUPA MASIH BISA DIPERTAHANKAN SEDANGKAN 2. SUBSTANSI TEKNIS PERLU DISEMPURNAKAN SEJALAN DENGAN TUNTUTAN MASYARAKAT INDONESIA YANG BERDAMPINGAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DUNIA
SEMOGA BERMANFAAT
