68
PEMOGOKAN 01 INDONESIA TIDAK SESUAI DENGAN PANCASILA Oleh: Suliati Rachmat. S.H.
Hubungan perburuban Pancasila dilalarbelakangi oleh seman gat kekeluargaan yang merupakan akar kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, menurut penuHskarangan ini, mogok yang biasa dipergunakan oleh pihak buruh dalam menghadapi uuvikannya adalah bertenlangan dengan . sendi .sendi IIebudayaan Indonesia. Penulismenganjurkan agar ditinjau kembali segena permusan peraturan perundang-undangan perburuhan yang tidak sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Pendahuluan Manusia sejak Iahir telah berada dalam suatu pola hidup tertentu, walaupun hal itu umumnya tidak disadari. la mematuhinya dengan jalan meniru atau mengikuti petunjuk-petunjuk omng lain. Pola hidup merupakan suat\! susunan kaedah untuk hidup, sedangkan kaedah atau sering pula disebut norma adalah pedoman/ ukuran berperilaku, yang pada hakekatnya merupakan suat~perumusan pandangan tentang perilaku atau sikap tindak. Kehidupan manusia memerlukan kaedah-kaedah tersebut, karena pada dasaroya setiap manusia ingin hid up leratur/ pantas; walaupun pandangan tentang hidup pantas serta cara pencapaiannya bagi setiaporang tidaklah sarna. Bahkan sering· juga pada diri seseorang timbul pandangan-pandangan yang saling bertentangan, oleh sebab itulah pedoman/ kaedah berperilaku tersebul sangat dibutuhkan. Hidup manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pribadi dan antara pribadi, masing-masing dengan kaedah-kaedahnya sendiri. Termasuk aspek hidup pribadi adalah kaedah-kaedah kepercayaan dan kesusilaan ; sectangkan kedalam aspek b·i dup antar pribadi adalab a.1. kaedah.sopan santun dan kaedah hukum. Tujuan kaedah hukum ialah agar tercapai· kedamaian hidup antar pribadi dalam kehidupan bersama, yaitu suat~ keadaan dimana terdapat keselarasan antara ketertiban dan ketenangan (rust en orde). Jika ketertiban hukum tertuiu kepada hubungan extern antar pribadi dalam kelompok , maka ker<:naugan ditujukan kepada kehiJupan batiniah (intern). Terdapal h ubungananlartujua n tcncbuldeugan lugas huk urn yang berpaSlugan yaitu memberikan kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Pasangan nilai-nilai ladi dapal dijabarkan dalam kaedah-kaedah hukum secam konknt yang terdapal damm berbagai bidaug tala hukum scperti Hukum Perdata ,
Hukum Tantrd, Hukum Pcrburuhandan 92bagain)a. Indonesia dcngan masyarakatnya yang bersifat majemuk berlakulah bemncka sistim hukum , scbagaimana m.sih cfItcrapkannya Hukum Adat, Hukum Perdala Bamtdan yang klindiSlmping hukum
Pemogokan
69
nasional.
Kaedah Dasar Dari ajaran Hans Kelsen dalam "Pure Theory of Law" yang menghubungkao kaedah dasar/ grundnorm dengan teori tentang stufenbau, yaitu bahwa setiap ta"ta kaedah hukum terdiri atas susunan kaedah-kaedah, dimana kaedah dasar berada ditingkat puncak la meruP
Riwayat singkat pemogokan Akhir-akhir ini di Indonesia masalah pemogokan banyak mengundang perhatian p:merintah dan masyarakat.. Oleh karena itu tulisan ini sepintas ingin meninjau p:mogokan dalam hubungannya dengan Pancasila sebagai dasar negara. Sudah sejak lama pemogokan dikeml sebaga;'akibat timbulny' perselisihan per •...ruhan, terutama perselisihan kepentingan (conflict of interest) antara burub dan ,.,ngu.sahla. Perselisihan terjadi biasanya karena adanya tuntutan perubahan syarat-" kerja (seperti kenaikan upah,jaminail sosial dll) dan/atau keadaan perburu(misalny.. syarat kesehatan ditempat kerja, perUma.han burub dan sebagainya) pihak buruh terhadap pengusaha/ majikan. Sebelum perang dunia ke II perseli"an-pe,·selisit.. n sejenis itu di Indonesia dapat ditandai misalnya dengan adanya ~aturan Tentang Dewan Pendamai bagi Kereta Api dan Trem .di Jawa dan Iladu,a,Regeringsbesluit tanggal26 Februari tahun 1923, L.N 1923 no. 80 yang ian digano"dengan L.~ 1926 no" 224 dan mcngalami pcIgantian lagi pada 1937. Juga aturan tentang meogadakan pcIJ)elidikan pada perselisihn per yang membahayakan : "Voorschriften nopens het instellen van een ouder_k b:y ernslige ,,,b.,idsgeschilllen,r. egerinllsb,,,lu.it tanggal20 .Iuli tahun 1939 no. 26, 1939 ho. 407, diperusahaan swasta diluar perusahaan kereta api dan trem" dan
_un'lll
_W'ID pengakwn kcdaulatan "Negara
indoneSIa olch Belanda, ber/ilku Instruksi
Pumad-i Purbacaraka - Soeryono Soekanto; Perihal Kaedah Hukum, Alumni, " Bandung, cetakan ke-3, 1982, hal. 13-43 Pebruari J989
70
lIuk um Ja il
1'£'111/)0111; 1/1/(/ 1/
Mentri Perburuhan tlnggal 20 Oktober 1950 No, P,B.U 1022-45/ U 4091 tentang cara pen)"lesaian perselisihan perburuhan secara aktif yang bersifat perantaraan/ mediation atau perdamaian/ conciliation, dan jika dikehendaki para pihak yang bcrselit!l ~~ngadakan pcmi&J. han / arbitr~ lion . Cam ~n)c!e!ilian yJng bersit~ll s ~a rda da~,aturdalam kctcntuan tcr",but tldak bcrhasJi,sehlngga untuk mcngatasJOya sebagai akibat banyaknya pemogokan-pemogokan, dengan persetujuan pemerintah dikeluarkan aturan larangan mogok diperusahaan-perusahaan vital berdasarkan Undang-Undang Keadaan Perang dan Darurat Perang oleh bebeiapa panglima Tentara dan Teritorium,sampai ditetapkan "Peraturan Kekuasaan Militer tanggal13 Februari 1951 no, I", Peraturan ini bertujuan agar perselisihan perburuhan diSelesaikan sedemikian rupa sehingga keamanan dan ketertiban tidak terganggu, Pad~ tahun 1951 peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Darurat No, 16/ tahun 195.1 Tentang Pen)"lesaian Perburuhan, dan ketentuan tersebut seringkali mendapat kecamanpihak serikat buruh, karena dipandang sebagai peraturan pengek,lOgan hak mogok, karena :
L Pihak yang hendal melakukan tindakan terhadap pihak Iainnya, harus memberitahukan maksoonya dengan surat kepada i'anitia Daerah, Tindakan baru bo.leh dilakukan sccepat-ceJlltnya tiga rninggu sesudah ' pemberitahuan itu diterima Panitia Daclllh, Pelanggaran atas peraturan ini diancam dengan pidana, 4. Putusan Panitia Pusat yang sifatny.i mcngikat harus dita ati. Pelanggaran atasnya Idiancam dengan pictare . Rangkaian kedua ketentuan tersebut tidak memungkinkan serikat buruh imtuk menekankan atau memaksakan kehendaknya kepada pihak majikan denganjjalan pemog()kan tan!" sa'nksi pidana. Oleh karena it"' peraturan tersebut kemudian diganiiQengan Undaog-Undang No. 22 tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihall Perburuhan, L.N 1957 no. 42 yang berlaku mu)ai tanggall Juni 1958 sam!"i sekarang. ' ) Kemudian Undang-Undang No. 14/ tahun 1969 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Xeija (selanjutnya kita sebut Undang-Undang Pokok Tcnaga Ke)"ja) dalam pasal 13 menyatakan : '''Penggunaan hak mOgok, dCm onslrasi dan lock out diatur dengan peraturan per-undang-undangan". Undang-Undang Pokok Tenaga Kelja yang memuat hak-hak dasar buruh dalam !"sal 13 tersebut dijabarkan lebih Ianju"! dalam Undang-Undang No. 7/ P.R.P.S 1963 Tentang Pencegahan Pemogokan Dan/ Atau Penutu!"n (Lock qut) Di Perusahaan-Perusahaan, Jawatan-Jawatan Dan Badan-Badan Vital, L.N No.; 67 tahun 1963 beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Latar Belakang Mengenai pemogo)
ftmogokml
71
an perburuhan lebih diartikan secara fungsional dari pada iristitusionil yang. menunkan hubunga sosial dalam proses produksi. Dari SudUI hukum,pengertian hubungan perburuhan merupakart akibat dari hubung, _ kerja yang li~bul · karena adaRya perjanjian kerja antara. penllusaha sebagar Den KcrJa aan bUfUJ).
sc ba~lI
penerima
ke~ia.
Tujwn hubungan perburuhan
.mJa.b lerciptanya kedamaianidalam perusanaan dimana buruh memperoleh kepaskelenangan, kelenliamandan gairah kerja, demikian puia bagi pengusaha dalam ngsungan usahanya. Bagi pemerintah kedamaian tersebut akan dapat turut .enjamin kelancaran rencana kerjanya / pembangunan. Secara hisloris, konsep hubungan perburuhan · adalah hasil masyarakat liberal enokra si barat yang mengembangkan benluk industri kapitalis, serikat buruh yang dan olonom, pola-pala perjanjian perbufUan antara serikat buruh dan pengudimana pemerintah turut berperan. j Dalam garis besar dalJ3tdiidentifikasikan tiga pola pemikiran yang mernpengaruhi memoeri corak terhadap hubungan perouruhan di Indonesia. Pcmik imn yJng mclak""naka n h ub.ungan perburuhan seswi·dengan kcse.eakatan para pihak oerdasarkan kebiasaan/ tradisl setempat atau hubungan adat. Bag,"n ini meliputi bagian terbesar dari masvarakat. namun belum pernah dipelajari
secara mendalam. 4 Pernikimn liberal-kapitalistis. Hubungan perburuhan liberal senantiasa melihat adanya pertentangan kepentingan antara peng·usaha dan buruh sehingga upaya mogok bagi buruh dan lock out bagi pengusaha dipandangnya sebagai hak azasi masiog-masing pihak, serta merupakan senjata terakhir untuk memaksakan tebendaknya. " Berdasarkan pola pemikiran lama, buruh dipandang sebagai or produksi yang harhs didayagunakan seca.ra maksimal demi keuntungan _jika n. Walaupun di negara-negara liberal dewasa ini telah berkembang konsep . . . dalam manajemen yang memandang buruh sebagoi bagian integral dari ,","",haan yang wajib diperlakukan seeara manusiawi. Pemikiran inimendorong [ ttillb,"ln:ya konflik antar pengusaha danburuh . !'!m.ikiran marxistis. Hubungan perburuhan menu rut pola ini, memandang kesejahteraan buruh dan masyarakat umumnya hanya dapat dicapai
'.""'''u, pro~s perJuangan Kelas. Yemu(Jran 101 mempengarum sebaglan Kaum se hingga menganggap dirinya sebagai kelas tertindas yang harus beradapan frontal dengan pihak pengusaha yang dianggap Sebagai keIas penindas.
kontlik banKan merupaKan saraoa Y4Ug OlbunlflKan umuk mencapai iRlmenaIlgan kaum buruh.'Oleh sebab itu, pemogokan tidak hanya sebagai alat
Tdlias Soebekti; Hubungan Pemuruan Pancasila, Pengelolaan Masalab Perouruhmakalah di",mpaikan pada diskusi panel Hubungan Perburuan Paocasila Jakarta , 2-3 Oktober 1981 , hal .. \'a o Dyk; Pengantar Hukum Adat Indonesia, hal. 57, Penerbit ....., Tahun .... jelas. "lam Soe porno; Hukum Pemuruhan Bidang Hubungan Kerja, Jambatan, cetakke~, 1987, hal. 183 Pebmari 1989
72
HukllJII dall Pembang/Uwn
perjuangan sosial ekonomi, tetapi juga politik. Proklamasi Negara 'Republik Indonesia telab menimbulkan perubahan hukum; l'ancasi Ja merupakan sumberdari ,,;,gaJasuinberhukum. Hukum di negam RcpubJik Indonesia yang berdasarkan atas hukum, berfungsi sebagai pengayoman, ,6 dengan tanpa meninggalkan prinsiphukum yang memberikan kepastiandan ketectiban. Kita harus mengusahakan .agar pengaturan mengenai hubungan perburuhan maupun pemikiran yuridis terhadapn}'
pcnguasa scbagai pcngayom. Kerjasama dalam
kc~rasian
antam para pihak yang
sampai sekarang baru merupakan konsepsi filosofis ini sayangnya sampai sekarang belum dijabarkan lebih Ianju!. Pasal 21 Undang-Undang Dasar Sementara Tabun 1950 mengakui hak mogok, tetapi sebaliknya tubuh Dndang- Undang Dasar Sementara tersebut tidak meneerminkan Pancasila yang disebut dalam Mukadimahnya, Padmo Wahjono, "Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila," Jakarla , Aksara Baru, eetakan ke-I, tahun 1981, hal. 12()'121. 7 Moerdiono, "PeIjalamn Sejarah Bangsa Sejak Prokla'masi 17 Agustus 1945", Dalam Media Karya, No.6, Agustus 1984, hal. 14. • SoetopoI.Yuwono, "Hubungan Perburuhan Ditinjau Dari Disiplin Dmu Politik" disampaikan dalam simposium pendekatan multi disiplin Hubungan Perburuhan dalam Era industrialisasi, Himpunan Studi IImu Hubungan Perburuhan, Jakarta 24 September 1985. 6
Pemogokall
73
Bagaimanapun. Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengenal mogok dan/ alaU penutupan. Alm. Prof. Imam Soepomo dalam ealalannya untuk pasal 13 Undang-Undang Pokok Tenaga Kelja menyalakan sebagai berikut: "Penjelasan Und ang- Undang ini mengalakan bahwa "dalam kenyalaannya" hak mogok sudah dia kui (kome nsi Hukum Tala Negara)! Seolah-olah yang mengakui itu Degara-negara ya ng mempunyai "azas gotong royong yang merupakan eiri khas tepribadian bangsa dan un sur pokok Paneasila". atau seolah-olah Negara Indonesia sudah meninggalkan azas tersebut dan sekarang menganut azas free fight liberalisme "'"sarna-sarna dengan negara-negara liberal yanE lain. Jika kila rcnungkan dalam-dalam dan me nghubungkannya denga n penjelasan lIDl um Undang-und a ng Pokok Temga KeIja di tempat lain di mana dikatakan bahwd gotong-royong antara lain adanya saling pengertian, hOl111at-menghol111ati Jan bantu-mcmbaillu a tau rukun . maka jela slah balLw'. hak untuk saling lekan.. ene kan (fi ght ) adala h bertenlangan dengan ruk un itu ' ·Selain azas "kerja sa rna dan kcl ua rgaa n··. dan "pengayoman" alenia keempat Pembukaa n Undang-Undang Dasar 1945. mele takka n pula bebera pa azas ya ng lain ialah a;als "pe rsa tuan dan l= twn". dan a;als "musy. warah un tuk mufa kat". Sebagai konsekwensi logis dari azas ''kerja sama dan kekeluargaan" dengan azas -persa tuan kesa tuan". maka pelakaanaan hubungan perburuhan Pancasila haruS _ ngayomi semua kepentingan para pihak seeara adil. yaitu persamaan perlakuan kesebandinga n. '10 Persamaan dalam perlakuan mendorong Iahirnya prinsip diskriminasi baik berdasarkan suku. agama. kedudukan dan sebagainya. Kesehlndi,nganmend orong sikap memperlakukan orang sesuai dengan fungsiny.... misalupah dalam ketentuan upah minimum buruh Il\1tuk dapat hidup layak sebagai ~n u.s:i· a yang harusdipenuhi pengusaha. demikianlah pula pengusahajuga memberiupah berdasarkan kemampuan atas prestasi kerja. pada hakekatnya berarti memberikan peluang dan meneiptakan ..,nUIlgKlOan sebesar-besa rnya bagi masing-masing pihak untuk melakaanakan hak-' seeara penuh. yang diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban. pengayoman yang harus menyerasikan beberapa kepentingan seeara aelil. untuk ~;:~~'k;ma~salah yang timbul dalam proses Hubungan Perburuhan Paneasila harus • secara musya warah / mufakat yangdiliputi oleh semangat kekeluargaan. demikia n mogok alaupun lock out sebagai senjala pemakaaan kehendak . terhada p pihak Iai n.jelas bertentangandenganazas tersebut; sehihgga pasal 13 . .lang-Unda ng Pokok Tenaga Kelja tidak mempunyai sandaran hukum. dalam ~ang:-Ull<1ang Dasar '45. berfungsi untuk melegalisir nilai-nilai/kaedah yang ada dan dianggap baik masya raka t. sehingga hukum tumbuh seirama: dengan perkembangan .sya ral:at. Disa mping itu hukum dapat dieapai untuk memolakan. merakit/ jIrI..,,,,,-yasa masyarakat yang diinginkan. Kedua peran hukum,ini,berjalan bersaIma mSoepomo. " Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan". Jambaeelakan ke-IO. Jakarla. 1986. bal. 6 The Liang Gie. " Teori-teori Keadilan". Jogyakarla. Super. 1979. hal. 15-22
Il l!,
Pebruari 1989
'74
/1Uklllll
dan
P('mblll(!{UJUlII
maan dalam setiap masyarakat, sekahpun kadang-kadang yang satulebi.h dominan dari pada yang lain. Juga pengaturan hubungan perburuhandi Indonesia ya ng ada, lebih tepat apabila dikatakan hanya melegalisir nilai-nilai yang ada dalam PembukUao Undang-Undang Dasar 1945. Diatas semua perumusan/pengaturan yang dieita-citakan tersebut sudah tentu peranan pimpinan masyarakat dan negara dalam pelaksanaannya, dari bawah sampai keatas sangat menentukan. Pemimpin yang . bijak dimanapun tetap diinginkan,juga di Indonesia' "
Kesiml!ulan : Dari unuan tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pemogokan datam hubungan perburuhan yang dipengaruhi oleh liberalisme serta komunisme tidak ·sesuai dengan Paneasila sebagai kaedah dasar dalam tata kaedah hukum yang berlaku di Indonesia. Pemogokan dipengaruhi oleh pandangan-pandangan baik lib~ralisme maupun komunisme yangdatang dari luar, yang dalam pertumbuhannya sej~k lama sampai sekarang tidak dapat membudaya, bahkan jelas rnakin terasa beru!ntangan dengan nilai-nilai yang ada serta yang dieiptakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itujuga semua perumusan peraturan perundang-undangan yang ada, dan tiada sesuai dengan Paneasila, kiranya sewajarnya dapat ditinjau kembali untuk dapat diubah. DAFTA~ BACAAN 1. Himawan, Charles; The Fereign Investment Precess in Indonesia, Singapura, Gunung Agung, 1980. 2. Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, Jambatan, . Jakarta, eetakan ke-6, 1987. 3. Iman Soepomo, "Hukum Perburuhan Undang-Undang Dan Peraturan", Jaiobatan, eetakan ke-lO, Jakarta, 1986. 4. Purnadi Puibacaraka - SoerJi'Ono Soekanto; Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, eetakan ke-3, I 982. 5. R. Van Dyk; Pengantar Hukum Adat Indonesia, Penerbit dan Tahun tidak jelas. 6. The Liang Gie, "teori-teori keadilan", Jogyakarta, Super, 1979. 7. B.N. Marbun, Manajemendan Keresahan Karya wan, Diteropong dari Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dalam Manajemen No.5. Juli - Agustus 1981. 8. Moerdiono, "Perjalanan Sejarah Bangsa Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945", dalam Media Karya, No.6, Agustus 1984. 9. Padmo Wahjono, "Bahan Pedoman dan Penghayatan Pengamalan Paneasila", Jakarta, Aksara Baru, eetakan ke-I, tahun 1981. 10 Soetopo Y uwono, "Hubungan Perburuhan Ditinjau Dari Disiplin llmu Politik", makalab disampaikan dalam simposium pendekatan multi disiplin Hubungan Perburuhandalam Era Industrialisasi, Himpunan Studi Dmu Hubungan Perburuhan, Jakarta 24 September 1985. II Tobias Soebekti; Hubungan Perburuhan Paneasila, Pengelolaan Masalah Perburuban, Makalah disampaikan pada diskusi panel Hubungan Perburuhan Paneasila L1PI, Jakarta, 2-3 Oktober 1981. iJ ,
Himawan, Chartes, The Foreing Investment Process in Indonesia, Singapum, Gunung Agung, 1980
