BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Negara Republik Indonesia adalah kepulauan yang besar yang terdiri dari ribuan pulau, memiliki alam yang kaya, tanah yang subur dan ratusan juta penduduk. Di samping itu Indonesia juga memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda satu sama lain yang dikenal dengan sebutan Bhineka Tunggal Ika. Untuk menjaga penyelenggaraan tertib pemerintah yang baik dan efesien maka penyebaran kekuasaan haruslah dijalankan secara efektif untuk mencapai cita-cita dan tujuan akhir negara sebagaimana disebutkan di dalam UUD 1945. Hal inilah yang membuat Indonesia harus membagi wilayahnya atas beberapa daerah baik besar maupun kecil. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan pembagian-pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah Provinsi yang terdiri dari Kabupaten dan kota dan didalamnya dijelaskan bagaimana pembagian dan yang menjalankannya, amanat konstitusi ini pada pelaksanaannya di atur oleh peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dan terakhir diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pemerintahan lokal yang bersifat otonomi (local outonomous government) sebagai pencerminan dilaksanakannya asas desentralisasi di bidang pemerintahan (Nasution, 2009: 1-2).
1 Universitas Sumatera Utara
Sejak 1 Januari 2001 pemerintah Pusat dan Daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri, pada tahun ini juga tonggak sejarah reformasi manajemen keuangan daerah. Jika sebelumnya APBD harus disahkan oleh presiden melalui menteri dalam negeri, maka dengan otonomi dan desentralisasi fiskal APBD cukup di sahkan oleh DPRD (Mahmudi, 2009: 4). Meskipun pemerintah daerah telah diberi otonomi secara luas dan desentralisasi fiskal namun pelaksanaan otonomi tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI). Keberadaan lokal yang bersifat otonom ditandai oleh pemberian wewenang yang sekaligus menjadi kewajiban bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, hak dan kewajiban untuk mengurus urusan rumah tangga inilah yang disebut dengan otonomi. Untuk menyelenggarakan otonomi pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangga daerah otonom baik pada daerah provinsi maupun daerah Kabupaten dan kota, berdasarkan kondisi politik, sosial dan budaya, pertahanan dan kemanan, serta syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah otonom yang bersangkutan (Nasution, 2009: 2). Adapun otonomi daerah ini dilakukan adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah,
2 Universitas Sumatera Utara
meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2009: 2). Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi daerah dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya. Semakin sedikit sumbangan dari pusat, semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah yang menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Secara umum semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dala
m membiayai
kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut (Sutedi, 2009: 11). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah inilah salah satu tujuan dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi di harapkan masing-masing daerah mandiri dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dengan kemandirian keuangan daerah menggambarkan bagaimana posisi daerah yang mandiri tanpa bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat. Maka prinsip kemandirian dalam akuntansi sektor publik yang dijadikan sebagai salah satu
3 Universitas Sumatera Utara
tolak ukur keberhasilan daerah otonomi menjalankan otonomi daerah dapat dikatakan tercapai. Untuk merealisasikan Untuk pelaksanaan Otonomi Daerah melalui kemandirian keuangan daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah (Mahmudi 2009: 16). Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain, serta pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus sebanyak mungkin menggali sumber pendapatan asli daerah seperti pajak, retribusi dan sebagainya (Radianto dalam Renny, 2013). Pendapatan Asli daerah menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai apakah daerah-daerah akan mampu menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pendapatan Asli Daerah juga harapannya dapat mengurangi ataupun mencegah ketergantungan yang tinggi terhadap penerimaan pusat (Nasution, 2009: 123-124). Meskipun daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah namun tidak bisa dipungkiri bahwa PAD tidaklah
cukup untuk membiayai daerah tersebut,
sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat masih mendominasi penerimaan daerah.
4 Universitas Sumatera Utara
Dana perimbangan ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama yaitu yang pertama Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Mahmudi, 2010: 27). Dan yang memiliki sumbangsih yang terbesar dari Dana Perimbangan ialah Dana Alokasi Umum. Semakin kecil penerimaan pusat yang diterima maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Dapat dilihat seberapa besar sumbangsih Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan pada kota di Sumatera Utara dalam meningkatkan Kemandirian keuangan daerahnya pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dan Kota yang Ada di Sumatera Utara Tahun 2014 (dalam jutaan rupiah) Nama Kota PAD Dana Perimbangan DBH DAU DAK Kota Binjai Kota Medan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Kota Padang Sidempuan Kabupaten Asahan Kabupaten Dairi Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Tanah Karo Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Langkat Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Nias Kabupaten Simalungun Kabupaten Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Tengah Kabupaten Tapanuli Utara Kabupaten Samosir Kabupaten Sibolga Kabupaten Pakpak Barat
68.708 1.51.686 57.807 36.216 34.409 47.477 42.456 59.130 24.331 566.665 67.344 85.350 114.868 50.000
34.783 214.335 15.336 19.010 12.884 8.910 19.349 58.111 19.883 63.767 17.712 52.508 133.754 38.134
526.070 1.393.505 519.436 371.813 387.259 385.030 470.353 795.351 532.723 1.363.811 686.835 561.476 1.039.651 692.134
31.534 74.110 32.663 33.880 34.027 36.232 38.329 67.954 48.992 104.688 56.293 40.225 67.163 59.876
44.642 110.000 77.253
9.629 90.000 47.720
347.699 1.077.986 573.244
72.092 78.064 63.548
32.447
19.491
541.492
75.690
36.991
24.209
596.841
48.317
23.409 36.216 10.498
15.978 19.010 19.198
495.377 371.813 313.591
67.784 33.880 62.185
5 Universitas Sumatera Utara
Lanjutan Tabel .1.1
Nama Kota
PAD
Dana Perimbangan DBH DAU DAK
Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Humbang Hasundungan Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Batu Bara Kabupaten Padang Lawas Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Labuhan Batu Selatan Kabupaten Labuhan Batu Utara Kabupaten Nias Utara Kabupaten Nias Barat Kota Gunung Sitoli
76.650 26.959
45.314 15.223
455.534 487.060
95.135 56.960
61.004
43.823
698.413
69.565
29.448 34.251 23.736
27.441 40.974 30.862
591.720 408.044 418.727
51.819 34.724 36.462
35.635
57.727
450.151
52.251
28.547
35.617
503.054
46.487
15.000 10.000 28.400
14.322 11.000 10.000
355.355 279.675 385.523
743.951 49.385 32.232
Sumber: www.djpk.go.id
Pada Tabel 1.1 terlihat jelas bahwa Pendapatan Asli Daerah masih sangat kecil jika dibandingan dana yang diterima dari Pendapatan Perimbangan. Dari penjelasan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus
terhadap
Kemandirian Keuangan Pada Daerah yang Ada di Sumatera Utara pada Tahun 2010-2014” 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
6 Universitas Sumatera Utara
Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah baik secara parsial dan simultan? 1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah secara parsial dan simultan. 1.4 Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.
Bagi Pemerintah Pusat dan daerahMemberikan masukan informasi berupa bukti empiris tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah pada Kota yang ada di Sumatera Utara, dan juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan APBD Pemerintah Kab/Kota pada Provinsi Sumatera Utara di tahun-tahun yang akan datang.
2.
Bagi Peneliti Penelitian ini untuk menambah wawasan tentang pengaruh pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana
7 Universitas Sumatera Utara
Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah pada Kota yang ada di Sumatera Utara. 3. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Daerah.
8 Universitas Sumatera Utara
