Pada hari ini tanggal 29 September 2014 di ruang Keruing dilaksanakan Rapat Pembahasan UPTD Balai Pelayanan Informasi (BPIK) yang akan berganti Nama menjadi UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dan Pelayanan Informasi Kehutanan (BPTH DAN PIK), dalam rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan dihadiri oleh seluruh pejabat eselon III lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berikut gambar-gambar yang dapat ditayangkan.
Dari Hasil Rapat tersebut telah ditindak lanjuti dengan mengajukan Draf Peraturan Gubernur Jambi dengan Nomenklatur Orgnisasi adalah UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DAN PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN PROVINSI JAMBI selengkapnya terurai dihalaman selanjutnya.
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN
Telepon : 0741-62295 Facsimile : 0741-61545 Kotak Pos : 148 Kawat : Kehda Jbi
Jl. Arief Rahman Hakim No. 10 Jambi
Jambi, 30 September 2014 M 5 Dzulhijah
1435 H
Nomor
:
7870 /Dishut/BPIK-1/IX/2014
Kepada
Lampiran
:
2 (dua) lembar
Yth. Kepala Biro Organisasi
Ralat Perubahan Organisasi UPTD Balai
Setda Provinsi Jambi-
Pelayanan Informasi Kehutanan (BPIK)
di-
Perihal
Jambi
Bersama ini kami sampaikan ralat surat nomor 7662/Dishut/BPIK-1/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Usulan Perubahan UPTD Balai Pelayanan Informasi Kehutanan (BPIK), menjadi sebagai berikut: :
Usulan sesuai surat kami nomor 7662/Dishut/BPIK-1/IX/2014 dengan Nomenklatur UPTD Balai Pelayanan Informasi Kehutanan (BPIK) dirubah menjadi Nomenklatur Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dan Pelayanan Informasi Kehutanan (BPTH DAN PIK), dengan susunan Struktur Organisasi dan Nomenklatur sebagai berikut: - Kepala UPTD Perbenihan Tanaman Hutan Dan Pelayanan Informasi Kehutanan; - Sub Bagian Tata Usaha; - Seksi Perbenihan Dan Sertifikasi - Seksi Pelayanan Informasi Kehutanan
I. Nomenklatur Perbenihan Tanaman Hutan sebagai tambahan kewenangan hal ini didasarkan adanya Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 01/Menhut-II/2009 tentang Perbenihan Tanaman Hutan dimana : 1. Pasal 45 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 01/MenhutII/2009 Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi) dapat menerbitkan sertifikasi Sumber Benih yang bertujuan untuk menjamin kebenaran klasifikasi sumber benih;
2. Pasal 48 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 01/MenhutII/2009 Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi) dapat menerbitkan Sertifikat mutu benih dan surat keterangan pengujian; 3. Pasal 51 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 01/MenhutII/2009 Dinas Kehutanan Provinsi malakukan sertifikasi di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Kabupaten/Kota yang belum memilih Perbenihan Tanaman Hutan menjadi urusannya; 4. Pasal 52 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 01/MenhutII/2009 Dinas Kehutanan Provinsi yang memiliki urusan Perbenihan Tanaman Hutan dapat memungut Jasa Perbenihan Tanaman Hutan seperti: a. Penerbitan izin pemasukan benih dari luar negri; b. Penerbitan izin pengeluaran benih atau bibit ke luar negeri; c. Penerbitan Sertifikasi asal usul; d. Penerbitan Keputusan menjadi pengelola benih atau pengedar benih atau bibit terdaftar; e. Menerbitkan Sertifikasi Sumber Benih dan; II.
I. Penerbitan Sertifikat Mutu Benih atau Mutu Bibit : Selanjutnya bahan pertimbangan perlunya Pelayanan Informasi Kehutanan di Provinsi Jambi adalah:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota, bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi melaksanakan penyusunan sistem informasi kehutanan (nomerik dan spasial) tingkat Provinsi; 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; yang merupakan Petunjuk Teknis dari UU 14 Tahun 2008. 4. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut, yang ditindak lanjuti Kementerian Kehutanan RI Cq. Pusat Standarisasi Lingkungan dimana Pemerintah Provinsi Jambi Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi (Balai Pelayanan Informasi Kehutanan) sebagai Penilai Pelaksanaan Safeguards (SIS) REDD+ pada Sub Nasional; 5. Peraturan Menteri Kehutanan P. 2/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan; dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Cq. Balai Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan RI sebagai Koordinator pengelola Data yang bersumber dari instansi kehutanan di daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan UPT Kementerian Kehutanan RI di Provinsi Jambi, adapun data yang di kordinir terdiri dari :
a. Data kawasan dan potensi hutan; b. Data Industri kehutanan; c. Data Perdagangan hasil hutan; d. Data rehabilitasi lahan kritis; e. Data pemberdayaan masyarakat; dan f. Data tata kelola kehutanan 6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menhut-II/2011 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, bahwa pelayanan informasi bidang kehutanan dilaksanakan melalui satu pintu yaitu UPTD BPIK; . 7. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 441/Kep.Gub/Setda.Apsda3.1/2014 Tentang Komisi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut Provinsi Jambi, Balai Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi ditungjuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan REDD+ di Provinsi Jambi. III. Hingga saat ini kewenangan Perbenihan Tanaman Hutan masih dilaksanakan UPT Kemneterian Kehutanan yang berada di Balai Perbenihan Tanaman Hutan BPTH di Palembang karena Provinsi Jambi belum memilih menangani urusan Perbenihan Tanaman Hutan yang setingkat eselon III, dan diharapkan dengan adanya penambahan kewenangan pada UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Pemerintah Provinsi Jambi akan ada tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti penerbitan sertifikasi Benih Dan Bibit Tanaman Hutan.
Sehubungan dengan hal tersebut pada poin I dan II setelah kami lakukan pencermatan secara detail UPTD Balai Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi, kami usulkan untuk dilakukan perubahan Nomenklatur menjadi “UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DAN PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN PROVINSI JAMBI” sedangkan keberadaannya sangat diperlukan, dalam rangka untuk menyiasati menuju Jambi EMAS Tahun 2015, (terlampir rencana uraian tugas pokok dan fungsi serta Bagan Struktur Organisasi) Demikian atas bantuannya, kami mengucapkan terima kasih Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Dtt
Ir. IRMANSYAH RACHMAN Pembina Utama Madya NIP. 196104151989031005
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Gubernur Jambi (sebagai laporan) Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ketua Bappeda Provinsi Jambi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Jambi
LAMPIRAN
:
SURAT KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI NOMOR : /Dishut/BPIK.1/IX/2014 TANGGAL : September 2014
STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DAN PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
KEPALA UPTD BPTH DAN PIK KSBTU
KEL. JABFUNG
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Kehutanan Esl. IV/a
Esl IV/a
Kepala Seksi Perbenihan Dan Sertifikasi Tanaman Hutan Esl. IV/a
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi DTT
Ir. Irmansyah Rachman Pembina Utama Madya NIP. 196104151989031005 Keterangan Kelompok Jabatan Fungsional Terdiri dari: 1. Jabatan Fungsional Khusus Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) 2. Pranata Komputer 3. Pranata Humas Rubah I
DRAF PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR
TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DAN PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI JAMBI 2014
GUBERNUR JAMBI DRAF PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DAN PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAMBI Menimbang
:
a.
b.
c.
Mengingat
:
1.
bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur dimaksud. Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik
2.
3.
Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah=Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899); Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tengtang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Badan Pengelola Penurunan Gas Rumah Kaca dari Desforestasi, Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut; Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Tanaman Hutan
8.
9.
10.
11.
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.07/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kehutanan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 11).
12.
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok Dan Dinas Daerah Provinsi Jambi
13.
Keputusan Gubernur Jambi Nomor 441/Kep.Gub/ Setda.Apsda-3.1/2014 Tentang Komisi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut Provinsi Jambi.
14.
Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1220/SE/KPDE-4/V/2014 tanggal 14 Mei9 2014 Tentang Optimalisasi Website Dan Aplikasi
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DAN PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN PROPINSI JAMBI BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8.
Daerah adalah Provinsi Jambi; Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi; Gubernur adalah Gubernur Jambi; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi; Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Jambi; Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pebenihan Tanaman Hutan Dan Pelayanan Informasi Kehutanan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi;
9.
Kelompok Jabatan Fungsional Khusus adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggungjawab wewenang, pembinaan dan hak dalam suatu susunan organisasi Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya bersifat mandiri;
10 .
Kelompok Jabatan Fungsional Umum adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Jambi yang diberi tugas tanggungjawab, wewenang, pembinaan dan hak dalam suatu susunan organisasi pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat managerial
BAB II
PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dan Pelayanan Informasi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi; BAB IV TUGAS POKOK FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Paragraf 1 Tugas Pokok Dan Fungsi Pasal 4 (1) Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dan Pelayanan Informasi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas tertentu yang diberikan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi di bidang Perbenihan, Sertifikasi Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan: (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan mempunyai fungsi: a. Memimpin dan Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional; b. Penyusunan Rencana pembangunan teknis operasional perbenihan tanaman hutan; c. Pengkajian dan Analisis Teknis Operasional Perbenihan Tanaman Hutan; d. Pengujian dan persiapan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan; e. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan tanaman hutan; Pelayanan
kepada masyarakat mengenai perbenihan tanaman hutan; f. Pengendalian dan pengawasan perbenihan tanaman hutan; g. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD; h. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Komisi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan Dan Lahan Gambut Provinsi Jambi; i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi terdiri dari : a. Kepala UPTD; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perbenihan Dan Sertifikasi Tanaman Hutan; d. Seksi Pelayanan Informasi Kehutanan. (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan masing – masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Balai; (3) Stuktur Organisasi Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dan Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 6 Kepala UPTD mempunyai tugas: a. melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1); b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Khusus, dan Fungsional Umum. Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Melaksanakan Urusan Kepegawaian
b. c. d. e.
Melaksanakan urusan Keuangan Melaksanakan urusan administrasi dan surat menyurat Melaksanakan administrasi Perlengkapan rumah tangga Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya Pasal 8
(1) Seksi Perbenihan Dan Sertifikasi Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Perbenihan dan Sertifikasi Tanaman Hutan; (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perbenihan Dan Sertifikasi Tanaman Hutan mempunyai fungsi: a. Melaksanakan Konsultasi Teknis ke Kementerian Kehutanan dan UPT BPTH di Daerah. b. Melaksanakan Supervisi Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan di Wilayah Provinsi Jambi. c. Pembinaan Perbenihan kepada Penangkar Bibit Tanaman Kehutanan. d. Menyiapkan Pertimbangan Teknis Calon Areal Sumber Daya Ginetik. e. Melaksanakan Sertifikasi Sumber Benih dan Mutu Benih atau Bibit Tanaman Hutan bagi Wilayah Kabupaten/Kota bagi yang belum mempunyai unit Kerja Perbenihan. f. Melaksanakan Inventarisasi, Identifikasi dan pengusulan Calon Sumber Daya Ginetik bagi Kabupaten/Kota yang belum ada unit yang menangani Perbenihan. g. Pertimbangan Teknis Penerbitan Sertifikat Sumber Benih. h. Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Penerbitan Keputusan Menjadi Pengada Benih/Pengedar Benih/Bibit terdaftar. i. Sosialisi Perbenihan Tanaman Hutan j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya
Pasal 9 (1) Seksi Pelayanan Informasi Kehutanan mempunyai tugas menyajikan Bahan Informasi Kehutanan mengelola, menyampaikan, mendistribusikan, memberikan informasi bidang kehutanan dan Kerjasama Informasi: (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Informasi Kehutanan mempunyai fungsi: a. Mengumpulkan, Mengolah dan Menyajikan Informasi Kegiatan Kehutanan; b. Menyajikan Informasi kegiatan REDD+; c. Menyelenggarakan pameran produk kehutanan baik didalam maupun diluar daerah; d. Mengelola Pusat Data Informasi Bidang Kehutanan melalui Website (infokehutanan.jambiprov.go.id); e. Mengelola Perpustakaan Kehutanan; f. Menyiapkan Database Pengelolaan Hutan; g. Merencanakan kegiatan informasi Kehutanan; h. Kerja sama informasi kehutanan dengan Stake Holder terkait; i. Melaksanakan Sosialisasi dan Publikasi Informasi Pembangunan Kehutanan;
j.
Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan sesuai bidangnya;
BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10 Dilingkungan UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan Dan Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior; (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI ESELONERING Pasal 12 Susunan eselon dilingkungan UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi adalah : a. Kepala UPTD merupakan jabatan Struktural eselon III.a; b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Struktural eselon IV.a; c. Kepala Seksi merupakan jabatan Struktural eselon IV.a. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 13 Kepala Balai, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
BAB VIII
TATA KERJA Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya; (2) Setiap pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan yang dipimpin. BAB IX KETENTUAN LAIN Pasal 15 (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi terus menerus, akan dilakukan evaluasi, minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diterbitkan; (2) Apabila UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi tidak atau kurang dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat, tidak diperlukan lagi bagi efektifitas tugas operasional Pemerintah Provinsi Jambi, maka terhadap UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi, Gubernur Jambi dapat dilakukan perampingan; (3) Perampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut: a. Penghapusan; b. Perubahan status atau c. Penggabungan dengan UPTD lain
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. Ditetapkan di Jambi pada tanggal
2014
GUBERNUR JAMBI
H. HASAN BASRI AGUS Diundangkan di Jambi pada tanggal 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
H. KHAILANI, S.H, M.HUM BERITA DAERAH NOMOR
PROVINSI
JAMBI
TAHUN
2014
PENJELASAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DAN PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN PROVINSI JAMBI I.
PENJELASAN UMUM Penataan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Provinsi Jambi, dilakukan dalam rangka penyampaian Informasi Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan Pembangunan Kehutanan dan Kebijakan Pemerintah dibidang Kehutanan Dan suatu upaya penyampaian informasi yang berbasis tehnologi secara efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi pembangunan kehutanan seperti adanya Perbenihan Tanaman Hutan secara transparan dan akuntabel Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan Provinsi Jambi keberadaannya sangat diperlukan pada era globalisasi dimana masyarakat sangat membutuhkan informasi yang mudah didapat, cepat dan akurat karena wilayah daratan Provinsi Jambi mencapai 5.100.000 ha sedangkan luas hutannya mencapai 2.107.000 ha atau sama dengaan 41 % dari luas daratan Provinsi Jambi, sehingga diperlukan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel.. . Tujuan dibentuknya UPTD Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan Pelayanan Informasi Kehutanan di Provinsi Jambi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Benih Tanaman Hutan dan Informasi Kehutanan, Pembangunan Kehutanan dan KebijakanKebijakan Pemerintah di bidang Pembangunan Kehutanan.
II.
PENJELASAN PERUBAHAN Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas TAMBAHAN BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR
LAMPIRAN
:
PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : 2014
STRUKTUR ORGANISASI DAN NOMENKLATUR UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DAN PELAYANAN INFORMASI KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
KEPALA UPTD BPTH DAN PIK
KEL. JABFUNG
Kepala Seksi Pelayanan Informasi Kehutanan
KSBTU Esl IV/a
Kepala Seksi Perbenihan Dan Sertifikasi Tanaman Hutan
Esl. IV/a
Esl. IV/a
Ditetapkan di : Jambi Pada tanggal : GUBERNUR JAMBI
H. HASAN BASRI AGUS Keterangan Jabatan Fungsional Khusus yang dibutuhkan: 1. Jabatan Fungsional Khusus Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) 2. Jabatan Fungsional Pranata Komputer 3. Jabatan Fungsional Pranata Humas
2014
