PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI .

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR2 TAHUN

2OO5

TENTANG POKOK-POKOK PENGELOI.AAN KEUANGAN I}AN BARANG DAERAH DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA GBUERNUR JAMBI,

Menimbang : a.

bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-undang nomor 32 Tahun

2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang_una*g Nomor

33

tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara pemirintah pusat dan Pemerintah Daerah maka ketentuir pelaksanaan, p"ng"rvu*n dan_ peaanggungjawaban Keuangan dan Barang Daeiah-beserta implementasi bentuk dan tata cara pelaksanaan Anfoaran p"na"p"t"n dan Belanja Daerah rnengalami perubahan il;;6_ prinsip otonomi daerah ;

*"*i-d"ng*

b'

bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana yang diatur

dalam undang-undang Nomor 32 danundang-undang Nomo-r 33 dan

untuk melaksanakan ketentuan peraturan Femerintih Nomor 105 tahun-2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban Daeratr, maka peraturan Daerah propinsi larnu-i Nimor + tatrun z5o: tentang Pokok-pokok pengeloraan Keuangan Daerah perru ditinjau dan diatur kembali dengan peraturan Oaerah;

***g*

Mengingat

l.

Undang-undang Nomor 6l Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I l2);

2)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4286);

3)

Undang-undang Nornor I Tahun 2O04 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5); 4)

Undang-undang Nomor l0 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaarn Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437); 6)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a438);

7)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (I-embaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);

8)

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2O00 teatang Pernbagian

Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36); e)

Peraturan Daerah Nomor 105 Tahun 2O00 tentang Pengurusan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Irmbaran Negara

Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lemaran Negara Nomor 4022);

l0)

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); I

l) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Nqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Irmbaran Negara Reptrblik Indonesia Nomor

+!$;

12) Keputusan Presiden Nomor

42

Tahun 2002 tentang pedoman

Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 42 l2\;

13) Keputusan Fresiden Republik Indonesia Nomor g0 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);

14) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungiawaban dan pengawasan

Keuangan Daerah serta Tata Cara penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daeralr" Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;

engrn Persetujuea Bercama DEWAN PERWAKII.AN RAI TAT DAERAH PROPINSI JAMBI Dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN: Menetcpkan

:

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI TENTANG PoKoK. POKOK PENGELOLAAN KEU.ANGAN DAN BARANG DAERAH,

6 J

BAB

I

KETENTUAN UMUM Pasal

t

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

:

1.

Daerah adatah Daerah provinsi Jambi-

2.

Pemerintah Provirsi adalah pemerintah provinsi Jambi.

3.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

4' 5'

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan po*ur.ilarr

Rakyat Daerah provinsi Jambi. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalant

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang Ouput ainidi

fenSan uang termasuk di dalamnya segala bentuk-t"t uv*n u*ii berhubungan hak dan kewajiban a""t"tt tersebut, d"tr" k;#;di

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6.

Barang Daerah adalah semua kekayaan yang benvujud, yangg memiliki dan atau yang dikuasai Daerah. Uitc yang" b;;;i;

maupun yang tidak bergerak beserta bagia$bagiannla ata:upuri y-ang merupakan satuan terteotu yang dapat Arla. dihitunsdiukur atau ditimbang termazuk t"*ir Oan tumbutr_d;;;i kecuali uang dan surat berharga lainnya. 7.

Angagran Pendapatan Belanja Daerah provinsi Jambi yang -d3madalah s€lanjutnya disebut APBD suatu rencana keungan Prorrinsi Jambi yang ditetapkan dengan peraturan Dairah

tad;;i

APBD.

fei-aUa1 Pengelola Keuangan Daerah adalah

tentaryl

kepata

badarl.dinas/biro keuangan yang mempunyai tugas melaksaaakan

pengelolaan APBD dan bertindak i"uueai Bendahara umunr

Daerah. 9.

Pemegang Kekuasaan Umum pengelolaan Keuangan Daerah.

ful"h Gubernur yang larena jabatannya ";"*o;;[i' kewenangan menyelenggarakan keseluruhan p"ng"tot;;, keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan

fi

keterangan pertanggungiawaban atas pelaksanaan kewenangan daerah kepada DPRD.

l0 Bendaharawan Umum Daerah addah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Gubernur untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya. I

l. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.

12. Kas Daerah adalah tempat penyirnpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerall sesuai dengan ketentuan O"t":* perundang-undanCan yyC berlaku. 13.

Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditu4iuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap.unit kerja Penggunaan Anggaran Daerah.

t4. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. 15.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.

16. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu. 17. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

l8 Pernbiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

l9 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam sutu tahun anggaran. 20. Sisa lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi

pandapatan terhadap realisasi belanja daerah

dan

merupakan

komponen pembiayaan.

21.

Aset Daerah adalah semua harta kekayaan Daerah baik berwujud maupun tidak beruujud.

a1 tt

yang

22. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

23. Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

24. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengatribatkan daerah mene,rima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredh jangka pendek yang lazim tedadi dalam perdagangan-

25. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubemur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah yang

terdiri atas sekretariat daeralr, dinas daerah dan lembaga teknis daera[ lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.

i' ,ir.

$ ..

tz

BAB U PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagien Pertama Asas Umum Pengelolann Keuangan Daerah Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang Haku, efisieq efekti{ trensparan dan bertanggung jawab dengan mernRerhltikan asas keadilan dan keputusan. Pasal 3

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan daerah dalam Anggaran tertentu. ' ''

tahun

Pesal 4

Tahun fisikal APBD sama dengan tahun fisikal Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APB}| Pasal 5

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD

Pasal 6

APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Pasal 7

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam junrlah yang cukup. Pasal 8

(1) Jurnlah

pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang tenrkur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

13

(2)

Jurnlah.belanj,a yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas

tertinggi untuk setiap jenis belanja.

(3) Setiap pejabat dilarang

merakuakan tindakan yang berakibat

pengeruaran atas beban pBD apabira tidak tersedi"" cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran

tia"r.

"t"" tersebut,

(4)

Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun raru, dicatat sebagai 3l{o awal pada ApB-D tatrun ueritutnyg sedangkan .""riruriJi*

lebih perhitungan ApBD tahun lalu pada perubahan APBD.

ii"*t"t

seiagai saao awar

Pasel 9

Semua transaksi keualgan daerah baik penerimaan daerah maupun

pengeluaran daerah dilaksanakan metalui Kas Daerah.

Pasal

(l).

l0

Anggaran untuk memtiayai pengeluaran yang sifatnya tidak

tersangka disediakan dalam bagian Anggurun tersendiri.

(2)' Pengeluaran,yang dibebankan pada pengeruaran tidak tersaneka adalah untuk penanganan bencana'"r"io, U"""*-il;, ;; pengeluaran tidak. tersangka liannya yarrg sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan _kewenangan

p"**.ftun

p;;d;i*-

(3). Pengeluaran tidak tersangka lairurya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan penrJrintah ilil;; sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaiti: -sangat a. Pengeluaran-pengeluaran yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan pra"a.ana hn!zung dengan masyarakat, yang anggarannya tidak t"tt"ai"-a"ru* anggaran yang bersangkutaq dan

peht;;;

b.

i"rrn

Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam

tahun anggaran yang telah bukti yang sah.

ai**p

dengan alCutung U.rkti_

I

ItA ,,]

&

Pasal

ll

(l).

Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2)

Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan

APBD, kecuali dana alokasi khusus, pinjaman daerah, dan

darurat.

dana

Pasal 12 Sistem dan/atau prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur lebih tanjut

dengan Peratpran Gubernur.

Bagian Kedua Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pssal 13 (I

)'

Gubernur adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah

(2). Dalam melaksanakan k9luasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' Gubernur melirnparrkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaar\ pelaksanaaq penatausahaarl pelaporan dan pertanggungjawaban_ serta pengawasan- keuangan aaerarr r.iprau para pejabat perangkat daerah danlatau pejabat pingelota keuarrgan daerah;

(3)- Pelinrpahan sebagran atau seruruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada o'yat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan li"*"n*g"n yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluikan.

*t*u

(a)' Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengeloraan keuangan daerah mempunyai tugas sebagai b€rilcd

:

a.

Menyusun dan nnelaksanakan kebijakan pengelolaan ApBD

b.

Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan ApBD

c.

Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah ditetapkan dengan peraturan Dierah i ,IE

;

.yang

;

telah

d.

Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;

e. Menyusun

laporan _ keuangan yang merupakan pe*anggungjawaban pelaksanaan APBD.

(5). Pernegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), paling lam6'at satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan-keputu;n tentang :

a.

qeJabat yang diberikan wewenang menandatangani Surat

Keputusan Otorisasi (SKO) ;

b. l"juUo yang diberi wewenang Permintaan Pembayaran (Spp) ; c. Pejabat yang diberi wewenang Perintah Membayar (SpM)

d.

menandatangani Surad menandatangani Surat

;

51

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani cek

e. lejabat yang diberi wewenang Pertanggungjawaban (SpJ)

;

mengesahkan Surat

;

f

Pejablt yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainny4 yang selanjutnya disebut Bendahara Umum

Daerah;

g.

felabat yang diserahi tugas

melaksanaken kegiatan

kebendaharawan dalam rangka pelaksanaan APBD A ietiap unit_ kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanlutnya disebut Pemegang Kas dan pgmbantu pemegangkas

;

h.

P.ejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti

rlasar pemungutan pendapatan daerah ;

i.

Pejabat yang diberi wewenarrg menandatangani Bukti

Penerimaan Kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah ;

j

Pejfal

yang diberi wewerang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan pihak Ketiga )iang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran ApBD.

16

(6). Pejabat perangkat darerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungiawab kepada Gubernur.

Pasal 14

(l).

Para Pejrlbat Pengelola Kanangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubemur untuk melaksanakan Anggaran.

(2). Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberi tunjangan Hlisus dalam pelaksanaan tugasnya yang diatur dengan Keputusan Gubernur dan disesuaikan dengan kemampuan Keuangan daerah.

Pasel 15

(l).

Bendahara Umum Daerah menatausahakan kas dan kekayaan Daerah lainnya yang berkedudukan pada Biro Keuangan.

(2). Bendahara

Umum Daerah sebagimana dimaksud pada syat (l)

bertanggungjawab kepada Gulernur melalui Gubernur melalui Kepala

Biro Keuangan. Pasal 16

(l).

Bendahara Umum Daerah menyimpan uang milik Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Jambi dan/atau Bank yang sehat lainnya dengan cara rnembuka Rekening Kas Daerah.

(2). Pembukaan Rekening Kas Daerah di Bank sebagaimana dimakzud pada ayat (1) dapat lebih dari I (satu) Bank

di Bank sebagaimana dimaksud pada ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada

(3). Pembukaan Rekening Kas Daerah ayat

(l)

DPRD. Pasal 17

l7

Bendahara Umum Daerah setiap bulan men1Arsun Rekonsiliasi Bank yang

mencocokkan Saldo menurut pembukuan Bendahara umum-baeratr

dengan Saldo menurut Laporan Bink.

Pasal 18

(l). Uang milik Daerah yang

sementara belum digunakan dapat didepositokan, perserujuan Gubernur *lp*i""g tidak {."ngul_ menganggu likuiditas Keuangan Daerah dan dalam pelaksa'naannya diberitahukan kepada DPRD.

(2). Bunga Deposito, bunga atas penempatan uang di Bantq dan jasa giro merupakan Pendapatan Daerah.

Pesal 19 Bendahara umum Daer{r rnenyimpan seluruh bukti sah kepem'ikan atau atas kekayaan Daerah rainnya sebagimana dimaksud a"rur purur ::rtifik{ l5 ayat (l) dengan tertib. Pasal 20

Bendahara umum Daerah menyerahkan bukti transaksi yang asli atas pnerimaan dan pengeluaran uang secara harian kepa;;;;; y*g melaksanakan akuntansi Kaungan Daerah untuk dasar pen"a*an t.aoratsi

penprimaan dan pengeluaran kas.

Pasal

(l). Kepala

2l

Satuan Kerja perangkat DaeraM.embaga Teknis Daerah

bertindak sebagai pengguna Anggaran/Barang

(2)' Pengguna Anggaran bertarrggungjawab atas t€rtib penatausahaan anggaran/barang yang dialokaiikan pada Unit f"r;u-

l*g

dipimpinnya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tata usaha dan struktur pengelola Keuangan dan

Barang Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

18

BAB NT

KERANGKA DAN GARIS BESAR PROSEDUR PENYUSUNAN PENETAPAN APBD, PSRUBAHAN APBD I)AN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAIGANAAN APBD Bagian Pertama

SrrukturAPBD

. (t).

pasal23

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari

a. b. c.

:

Pendapatan Daerah ; Belanja Daerah.; dan Pembiayaan.

(2). Pendapatan Daerah sebagaimana dimakzud_pada ayat (l) huruf a meliputi semua penerirnaan yang merupakan hak Daerah daram satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Kas Daerah.

(3). Belanja Daerah sebagaimana dimakT,d pada ayat

(l)

huruf b meliputi

semua pengeluaran yang menrpakan kewajiban a"".ut selama satu tahun anggamn yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.

(3). Pembiayaan sebagimana. dimakzud pada ayat (l) huruf c meriputi -atau'untuk transaksi keuangan untuk menutupi defisit memanfaatkan zurplus.

(a). selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran.

(5). selisih kurang pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut defisit anggaran.

(5). Jurdah pembiayaan

sama dengan

junlah

surplus

/ defisit.

Pesal 24

(l)- Pendapatan

Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasar

23 ayat(l) huruf '-

a dirinci menurut kelompok pendspatan dan jenis pendapatan.'--

19

(2). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasel 23 ayat (l) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.

(3). Pembiayaan sebagimana dimakzud dalam Pasal 23 ayat

(l)

huruf c

dirinci menurut sumber pembiayaan. Bagian Kedua Surplus dan deficit APBD Pasal 25

(l)

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, peoggunaannya ditetapkair dalam Perda tentang APBD.

(2)

Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat

(l)

dapat digunakur untuk

:

a.

b. c. d.

Pembayaran cek pokok utang yang jatuh tempo ;

Penyertaan modal (investasi daerah); Transferke rekening dana cadangan.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan deficiq dapat didanai dari (4)

sumber pernbiayaan daerah yang ditetapkan dalam perda tentang APBD. Penrbiayaan daerah sebagairnana dirnaksud pada ayaii:) bersumber

dari

:

a. b. c. d.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu ; Transfer dari dana cadangan ; Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkar\ dan Piqiaman daerah.

Pasal 26

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimakzud dalam Pasal anggaran pengeluaran tidak tersangka.

l0

disediakan daram bagian

Pasal 27

(1) Penganggaran

dana cadangan sebagaimana dinaksud dalam pasal dialokasikan dari sumber penerimaan APBD.

2A

1l

(2) semua-.sumber lyat (l)

penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud daram dan sem,a pengeruaran atas #ban dan'a cadangan di catat dan

dikelola dalam ApBD.

(3)

Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan peraturan daerah tenrang pembentukan d-ana cadangai

aiu"uuntr'

{alam

dalam rekening dana cadangan.

(a) Posisi dana cadangan dirapo$an

sebagai dari laporan pertanggungiawaban APBD.

.

bag*

yang tidak terpisahkan

pasal-29

(1) Apabila diperkirakan

pendapatan daerah lebih kecil dari rencana belanja daerah, Daerah dapat melakukan pinjarnan.

(2) Pemerintah Provinsi' dapat mencari sumber-sumber melalui kerjasama dengan pihak rain dengan

pembiayaan lain

';rd;

menguntungkan.

(3)

safing

Pemerintah Provinsi dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modf' deposito atau bent'k lainnya sepanjang har tersebui memberi manfaat bagr peningkatan pelayanan masyarakat"O* tia"k *engg*gg,, likuiditas pemerintah provinii.

(a) sybe.r-sumber pembiayaan rain dan investasi pemerintah provinsi sebagaimana dimaftsud dalam ayat (2) dan pl, di"tur dengan

"y"t

Peraturan Daerah.

(5)

Pemerintah Provinsi bertanggungiawab atas pengeloraan sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaiman" di'matisud dal". (3) dan setiap akhir tahun Anggaran miraporkan hasil peraksanaan iepada DPRD.

;il;

Bagian Ketiga Pembiayaan Pagal 29

(l)

pemerintah Provinsi dengan persetujuan DPRD dapat rnerakukan -dari pinjalog baik yang berzumber daram negeri mauiun ruar negeri sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlJcu

21

(2)

Jenis pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat diatur sebagai berikut :

a.

(l)

penggunaannya

Pinjaman jangka panjang hanya dapat digrrnakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan

asset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk bagi pelayanan

pembayaran kembali serta memberi manfaat masyarakat.

b. c.

Finjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk belanja administrasi umum dan belanja operasi, perneliharaan sarana dan prasarana public. Pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk pengaturan arui kas dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah-

(3) Pinjaman

sebagimana dimaksud pada ayat

(l)

dicantumkan pada

anggaran pembiayaan. Pasal 30

(1) Batas maksimum junrlah

pinjaman jangka panjang jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh

puluh lima persen) dari junrlah Penerimaan Umum ApBD tahun sebelumnya, dan berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran

Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, Debt Service Coverage Ratio @SCR) paling sedikit 2,5 (dua set€ngah).

(2) Batas

maksimum pinjaman jangka pendek adalah 5o/o (lima persen)

dari jumlah APBD tahun anggaran berjalaq

dengan

mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya. Pasal

3l

Pemerintah Provinsi dilqrang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Pasal 32 Selnua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas pinjaman daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam ApBD.

22

Pasal 33 Tata cara pengelolaan pinjaman daerah diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 34

Pemerintah Provinsi dapat menggali sumber-sumber pernbiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling rnenguntungkan atas persetujuan DPRD. Pasal 35

(l)

Pemerinta! Provinsi dapat menerbitkan obligasi, melakukan investasi dalam bentuk p€nyertaan modal / pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut mcnguntungkan bagi daerah.

(2)

Penerbitan obligasi dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat

dicantumkan pada anggaran pembiayaan

dan dit€tapkan

(l)

dengan

keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD. Pasal 36

Pemerintah Frovinsi dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan daerah.

Prsal 37

Pemerintah Provinsi bertanggungiawab atas pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,29, 31, 32,33, 34, dan 35 serta setiap akhir tahun angg{lran melaporkan hasil pelaksanaan dimaksud kepada DPRD.

Bagian Keempat Proses Penyuzunan APBD

Pasal 3E

(l)

APBD yang disusun dangan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat : Sasaran yang diharapkan menunrt fungsi belanja;

a.

23

b.

standar pelayanan yang diharapkan dan perkaaan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan

c'

Bagian pendapatan

A*BD yang

;

mernbiayai beranja administrasi

umunl belanja operasi dan perneliharaaq dan Uitanla modal / pembangunan.

(2) U3tuk_ mengukur- kine,Oa Keuangan pemerintah dikembangkan standar anarisis belanja" biaya.

provinsi,

totut ut rr kinerja dan standar

Pasal 39

(l)

Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah provinsi bersama-sama DPRD menyusun a.uh dan kebijakan Urnum APBD.

(2)

Berdasarkan arah dan kebijakan umu

{{3q afat (l), APBD. (3)

ApBD sebagaimana dimaksud Pemerintatr provinsi men)rusun strategi dan prioritas

Berdasarkan strategr dan prioritas APBD sebagaimana dimakzud pada ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonorni dan

Keuangan Daerah, pemerintah provinsi menyrapkan APBD.

,**"g*

(4) Konsep._rancangan-ApBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada DPRD u"tut dibahas dah; ;"#fu"* pendahuluan rancangan APBD melalui kornisi-komisi DPRD bersama-sarnaDinas / Insatansi terkait.

(5) H€sil- dad

pembahasan

dimaksud pada yat

lo1sep rancangan APBD sebagaimana (a) dibahal lebih hn]ut bersama-sama"panitia

Anggaran DPRD dan pengelola Keuangan Daerah.

(6)

Pemerintah Provinsi menyrsun-Rancangan peraturan Daerah t€ntang APBD berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimakzuJ pada ayat (5).

24

Bagian Kelima

koses Penetapan APBD Passl 40

(l) Gubernur

menyampaikan rancangan perda tentsng

penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya memperoleh persetujuan bersama.

APBD disertai teiaaa-nenn untut

(2) Rancangan Perda- sebagaimana dimat<sud pada ayat provinsi Pemerintah bersarna DPRD berdasarkan serta prioritas dan plafon anggaran.

(l)

dibahas

r."uiij*;,.u,n epep

_

(3) Apabila

perda

tentang APBD ridak disetujui DPRD, langangan. Pemerintah Provinsi berkewajiban-*"ny*p,r*akan rancanjan terda tentang APBD tersebuJ.

(4)

Penyempurrunn rancangan perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disarnpaikan kembali'i<epada DpnD]

(5)

Pengambilan keputusan oreh DPRD untuk manyetujui rancangan perda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya i (iatu) buraii'seberum

tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

(6)

4tT

dasar persetujaun DpRD sebagairnana dimaksud pada ayat (4),

Q!g*t

menyiapkan rancangan peraiuran Gubernur

t"rt!"J pq*** sutu* r"4u

APBD dan Rancangan Dokumen peraksaruan Anggaran

Perangkat Daerah.

(7) ancangan Perda tentang APBD yang telah disetujui bersama dan llncaogan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD seberum litetapkan oleh Gubernur paring lambat iltig"j n*i **-o"ru-'kepada Menteri Dalam Negeri untuk diwaluasi.

(8) Apabila DPRD sampai batas waknr sebagaima

dimaksud pada ayat (5) tidak mengambil keputusan bersama GubJrnur terhadap rarilnlan reraa tentug APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran rUnOi:,;n*rr"

selesar angka ApBD tahyl seberumnya urituk membiayiltepertuan

gln-

bulan yang disuzun dalam rancangan peraturan Gubernur tentang

APBD.

atr ZJ

(9)

Rancangan Peraturan Gr1lemur sebagaimana dimaksud pada ayat (g) dapat ditaksanakan setelah memperJeh p"ng;;;M:;;JDahm

Negeri.

(IO)unt'k

memperoleh pengesahan sebagimana dimaksud pada ayat (9), rancangan Peraturan tentang A'BD beseaa ramfirannya !ube1ur, disanpaikan paling_rambat 15 (rima belis) hari t"rttit.t.rl

r"jJppno

tidak mengambil keputusan te.samu dengan Gubeirur'

rancangan perda tentang APBD.

terhadap

(ll)Apabila dalam batas wakru 30 (tiga puruh hari Menteri Dararn ) Negeri tidak mengesahkan rancangan p"*turu" Gubernur ;"d"r* dimaksud pada ayat {9), Gubernrir menetapkan Gubernur dimaksud menjadi peraturan Gubernur.

,*""rg* p&t r*

Bagian Keenam Perubahan APBD

Pasal

(t)

4l

Perubahan APBD dapat dilakukan sehubungan dengan

a. b.

Kebijakan pemerintah pusat dan bersifat strategis ; fgrlcgmbanSan

APBD dan

c.

/

/

:

atau pemerintah provinsi yang

yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum atau penyesuaian akib-at tidak t"roplinyu t".g"t

penerimaan daerah yang ditetapkan

;

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatarq Aun anti,j"*,

belanja, dan

d.

Keadaan yang rnenyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun seberumnya harus digunakan untut< pemui"vri?"ru*?r,"" anggaran berjaln dan / atau terjadinya kebutuhan yung *"nA"r"f..

(2)

meng{ukan PbeTur disertai penjelasan

rancangan perda tentang perubahan APBD,

dan dokumendokumen penoufring

(3)

t"p"o"

ornn

Pengarnbilan keputusa: mengenai rancangan perda tentang perubahan A*BD sebagaimana dimaksud pada avar (2) d'akuk;

irir, npno

26

paling lama

3 (tiga)

bulan sebelum tahun anggaran yang bersngkutan

berakhir.

(4)

Rancangan Perda t€ntang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD sebelum ditetapkan Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Bagian Ketujuh Pergeseran APBD

. (l)

Pasal

42

"

Gubernur dapat melakukan pergeseran APBD.

(2) Pergeseran sebagimana

dimaksud pada ayat

(l)

hanya dapat dilakukan

pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.

(3) Mekanisme pergeseran

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

dengan Peraturan Gubemur sesuai dengan ketentuan peraturao perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelepan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pasal 43

(l) Kepala daerah

menyampaikan rancangan

perda

tentang

awaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) sekurangkurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan

badan usah milik daerah.

(3) Laporan

keuangan sebagimana dimaksud pada ayat (l) disrsun dan disajikan sesuai (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan denga.n peraturan

Pemerintah.

27

BAB TV KEDUDT]KAN KNUANGAN GUBERIYUR DAN WAKIL GUBERNTIR. SERTA PIMPINAN DAN ANG-GOTA DPRD Bagian Pertams Gaji dan Tunjangan Pesal44

(l)

Gubernur dan wakit Gubernur diberikan saji ya(g terdiri dari g4ii

pokolq tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.

(2)

Besarnya gaji pokok Gubernur dan

wakil Gubemur

sesuai denga.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Gubernur dan wakil Gubernur tidak dibenarkan

menerima

penghasilan dan / atau fasilitas rangkap dari Negara.

(4)

Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-rrndangan yang berlaktr bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan- lain dingan l".at,rr.r,

perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasel 45

(l)

Guberaur dan Wakil Gubemur disediakan rnasing-masing Sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya;

a. b.

:

Sebuah kendaraan dinasjabatan.

(2) Apabila

Gubernur dan wakil Gubernur berhenti dari jabataannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas sebagimana dimaksud pada ayat (l) diserahkan kembali secara

lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah provnsi.

28

Baginn Ketiga Biaya Operasional

Pmal46

(l) (2)

Dalam melaksanakan tugasnys, Gubernur dan jabatannya disediakan anggaran belanja.

Wakil Gubernur karena

Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

:

a.

Biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah *ry" Gubernw dan Wakil Gubernur ;

b.

Biaya pembelian inventaris rumah jabatn dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubemur;

Biaya perneliharaan nrmah jabatan dan barang-barang inventaris digunakan untuk pemeliharaan rumah' jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil

Gubernur; d.

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas digunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai Gubernur dan Wakil Gubernur ;

Biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobataq perawatar\ rehabilitasi, hrnjangan cacat dan uang duka bagi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta anggota keluarga ;

Biaya pecjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur ;

c.

Biaya pakian dinas dipergunakan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur;

Biaya penunjang operasional dipergunakan untuk

penaggulangan

koordinasi

sosial masyarakat, pengafiBnan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubemur dan \4rakil Gubernur.

29

(3) Besarnya

biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf I ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : &. Sampai dengan Rp 15 Mlyar paling rendah Rp 150 Juta dan paling tinggi sebesar 1,75 yo;

b. c.

Diatas Rp 15 Milyar sampai dengan Rp 100 Nfilyar paling rendah 262,5 Juta dan paling tinggi sebesar l%o ; Diatas Rp 50 Milyar sampai dengan Rp 100 trrfilyar paling rendah P.p 500 Juta dan paling tinggi sebesar 0,75% ;

d. e.

Diatas 100 Milyar sampai dengan Rp 25O Mrlyar paling rendah Rp 750 Juta dan paling timggi sebesar A, ff/o; Diatas Rp 250 Mlayar sampai dengan 500 Mlyar paling rendah

Rp I Mlyar dan paling tinggi sebesar O,ZSyo;

f

liatas Rp 50! Milyar paling rendah 1,25 Milayar dan

tinggi sebesar 0,15

paling

Yo.

Pesal 47

(l)

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 44 dan 45 dibebankan kepada APBD.

(2) Penyediaan

Anggaran untuk keperluan Keuangan Gubernur dan wakit Gubernur diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangao yang berlaku.

Bagian Kecmpat Kedudukan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 4E

Kedudukan keuangan P-impinan dan Anggota DPRD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30

BAB V PEI,AKSANAANAPBD DAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Penerimaan dan pengeluaran APBD

d49

(l)

Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut atau . menerirna pendapatan daerah wajib melaksanakan int-ensifikasi

pemungutan Oendaplln tersebut.

(2) Semua manfaat

yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongaq bunga dan/atau nama lain sebagai akibat dari penjuaran daJatau iengaaaan barang dan jasa dan dari penyimpanan dan/atau penernpatan uang daerah

merupakan pendapatan daerah.

(3)

Pendapatan daerah disetor sepenuhnya tepat pada wakrunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan yang berlaku.

Pssal 50

yang mengakibarkan Irli+* dilakukan sebelum ditetapkan

pengetuaran aras beban APBD tidak dapat

dalam peraturan Daerah tentang ApBD dan

ditempatkan datam Lembaran Daerah.

Pasal 51

yntuk setiap pengeluaran atas beban ApBD diterbitkan surat Keputusan otoriasasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh

pejabat yang berwenang.

Pasal 52

(l)

setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oteh pitrak y*g

-"n"gri.

a4 ut

-

(2) Setiap orang yeng diberi wewenang menandatangani dan/atau

mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaian atas beban APBD bertanggungiawab atas kebenaran aan akiuat dari penggunaan bukti tersebut. Pesal 53

(1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat

permintaan

Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal a9 ayat Q)

(2)

Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat perintah Membayar.

(3) Bendahara umum Daerah membayar berdasarkan surat

perintah

Membayar. Pasal 54

(l)

Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam ApBD

(2) Pegawai Negeri sipil

Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan secara bertahap berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan

memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah sezuai dengan Ketentuan peratursn perundang-r,rndangan yang beflal*u.

(3) (4)

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD arau unit usaha lainnyq geiinya menjadi beban BUMD atau unit usaha yang bersangkutan. Pembiayaan pension Pegawai Negeri sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab daerah. Pasal 55

Penggunaan Anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 diberitahukan kepada DPRD.

Q'

)

Bagian Kedua Proses Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah Pasnl 56

(l)

Penatausahaan dan akuntansi Keuangan Daerah berpedornan kepada standar akuntansi keuangan pemerintah yang bedaku.

(2)

Penatausahaan Keuangan Daerah memuat system dan prosedur akuntansi

yang meliputi dokumeq catataq fungsi yang terkait dan prosedur penstausaan dalam mekanisme Pengolahan Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Pengelolaan Barang dan Jasa Daerah '

(l)

':

Pasal 57

Gubernur sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.

(2)

Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat

(l)

Gubernur bertindak sebagai

Pemegang Kekuasaan Barang Daerah.

(3)

Pengelolaan Barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dilalukan oleh Gubernur yang dibantu oleh ;

a. b. c. d. e. (4)

(l),

Sekretaris Daerah ; Kepala Biro Perlengkapan; Kepala unit Kerja; Pemegang Barang ; Pengrrrus Baran€ ;

Sekretaris Dae,rah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai Pembantu Pemegang Kuasa Barang bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi antar para pejabat atau unsur pembantu pemegang kuasa barang Daerah.

(5)

Kepala Biro Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai pembantu kuasa Barang bedanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah.

ae

(6)

Kepala Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai Penyelenggara pembantu Kuasa B'arang -Ue.;enung Aan

bert,nggung jawab atas

tertib administrasi ulrang ou"i"r,

lingkungan unit kerja masing_masing

(7)

Pernegang barang sebagaimana dimaksud pada ayar

di

(3) huruf d

bertugas menerim4 menyimpan dan mengeluartan Uar';g Daerah

y,ang ada dalam pengurusannya atas perintali penyelenggara Fembantu Kuasa Barang

(8) Peng'rus Barang

sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf e

bertugas mengurus p€rnaksi barang daerarr dalam'tingiflingan unit Ke{|4.

Pasal 58 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan oleh panitia Pekerjaan Daerah yang ditetapkan dengan t<"putu.un

-Pengadaan Gubernur.

Pasal 59

fthlr

dapat menetapkan kebijakan tentang pengadaan pekerjaan pengadaan pekeiaan udt ylg oTt"t"pt*-J"ng*n Keputusan Gubernur atas usul Kepala Biro perlenglapL __ .

unit melalui panitia

a' lanilia Pengadaan Pasal s8

pekerjaan

Daerah sebagaimana dimalcsud datam menyelenggarakan proses pengada,in dan mengusJi*

pemenang kepada Gubernur sesuai dengan ketentian peraturan "aon

perundang-undangan yang berfaku.

b. Panitia Pengadaan pekerjaan Unit -

menyelenggarakan proses pengadaan barang.unit sesuai dengan ketentuan peraturao perundangundangan yang bertaku.

c. Kepala Unit

membuat laporan

hasil

pengadaan barang dan

menyampaikan kepada Gubernur melalui Biro fedengkapan

(enam) bulan.

d'

Kepala

Biro

Jtiap

O

perlengkapan mengkompilasi laporan hasil peneadaan

barang Daerah sebagaimana

aimadra huruf c un*i'a:ij"J**

lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

'>A

e.

Kepala Unit melaporkan penerimaan barang yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Gubemur melalui Biro Perlengkapan dengan melampirkan Berita Acara Serah

Kepala Terima.

Pasal 50

(l) (2)

Pengadaan Barang Daerah yang bergerak diterima oleh pemegang barang atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

Pemegang Barang atau Pegawai yang

pada eyat

(l)

ditu{uk

sebagaimana dinaaksud

berkewajiban melaksanakan hrgas administrasi

peerbendaharaan Barang Daerah

(3) Kepala unit Kerja

(l)

s6gegaimana dimataud pada ayar selaku atasan lang-sung pmegang barang bertanggurg jawab atas tedaksananya tertib adrninistrasi barang.' : .

(a) Penerimaan barang Daerah sebagaimana dimaksud pada syat (l) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

AE

BAB

lT

PERUBAHAI\I STATUS HUKUM Bagian Pertama Penghapusan Pasal

(l) (2) (3)

6l

yang zudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dapat dihapus dari daftar inventaris. B-.arang Dagrah

(l),

Penghapusan sebagairnana dimaksud pada ayat sesuai dnegan ketentuan Peraturan perundang-undatgun

ditaksanakan

y*g

berlaku.'

Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

meliputi:

a. !**g bergerak berupa kendaraan Dinas ditetapkan Gubernur setelah

(l)

oleh

memperoleh persetujuan DPRD, sedangkan

untuk baranq inventaris lainnya cukup ditetapkan de

b. c.

(4)

an

Keputusan Gubernur;

Barang tidak bergerak ditetapkan dengan keputusan Gubernur setelah memperoleh persetujuan DpRD ; Bangunan dan Gedung yang akan dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukannya serta yang sifatnya mendesak atau membahayaka4 penghapusannya cukup ditetapkan dengan Keputusan G"rbernur.

Barang-barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. b. c.

Pelelengan umum / lelang terbatas ;

Disumbangkan atau hibah kepada pihak

lain;

Pemusnahan.

(5) Hasil

pelelangan umurn / t€rbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hurufa harus disetorkan sepenuhnya pada Kas Daerah.

.to

Pasal 62

(l)

Penghapusan barang D.?"8 sebagaimana dimaksud pada pasar 6r ayat dilaksanakan oleh panitia Fenghapusan Barang Daerah y*g dit"tup(*

dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Penj ualan Kendaraan Dinas

Pasal 63

(l) (2)

Kendaman Dinas yang dapat dijual-terdiri dari Kendaraan p€rorangan Dinas; Kendaraan Dinas Operasioanal.

a. b.

:

Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimakzud pada ayat b terdiri dari : Kendaraan Dinas Operasional perkantoran :

a. b.

(l)

huruf

Kendaraan Dinas Operasional Khusus.. Pasal 64

(l)

Kendaraan Perorangan Dinas yang_ digunakan oleh pejabat Negara yang

!"y-.* Pejabat

5 (ima) rahun atau tebih dapat dijuar r (satu) bufi kepadi yang bersangkutan seterah masa jabatannya berakhir sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang Uertaku.

(2) Pejabat Negara

(l)

sebagaimana dimaksud pada ayat pejabat - adarah Negara di Daerah yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur.'

(3) Penjualan Kendaraan-Dnas

sebagaimana dimaksrd pada ayat boleh mengganggu pelaksanaantugas dinas di Daerah.

(l)

tidak

Pasal 65

(1)

Kendaraan Dinas operasional perkantoraq khussanya kendaraan

roda}

(dua) dan roda 4 (emqat) yang terah berumur rebih 5 qtimaj tar,un atau karena rusak dan tidak efisien ras bagr keperluan dinas'dapat

lelalyi

penghapusan sesuai dengan ketentuan pasar

dijuar

63 ayat (zj huruf a

fepada Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa rierja'seturangkurangnya l0 (sepuluh) tahun itau lebih.

37

(2)

Kendaraan Dinas operasional Khusus sebagaimana dimakzud pada pasal 63 ayat (2) huruf b telah berunnrr l0 (sepuluh) tahun dan ielah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dihapuskan.

(3) Kebijakan penetapan umur

kendaraan dinas operasional yang akan (l) ditetapkan lebih lanjut

dijual sebagiamana dimaksud pada ayat dengan Keputusan Gubernur.

(4) Pegawai

pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau kendaraan

yang lebih senior mendapat prioitas untuk rnembeli sebagaimana dimakzud pada ayat (l). Bagian Ketiga Penjualan Kendaraan Dinas Pasal 66

(l)

Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan

dinas

darr

kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD

(2) Hasil

penjualan kendaraan perorangan dan pelelangan kendaraa' operasional dinas sebagaimana dimakzud pada ayat (l) disetorkarr secara bruto ke Kas Daerah-

(3)

Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan penghapusan dari Daftar Inventatris Barang Daerah setelah harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilunasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(l)

(4) Kendaraan

Dinas Operasional yang digunakan Anggota DPRD dapat dilelang atau dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa batti 5 (lima) tahun.

(5)

Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 63 hanya I (satu) kali kecuali dalam tenggang waktu lO (sepuluh) tahun.

co JO

Bagian Keempat Penggunaan Rumah Dinns Pasal 67

Gubernur menetapkan penggunaan Rumah-rumah dinas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penjualan Rumah Dinas Daerah essl 68 Rumah Dinas Daerah dapat dijual belikan atau disewakan dengan ketentuan

a.

Rumah Dinas Daerah Golongan menjadi Rumah Goloagan

b.

ttr

tr

yang telah diubah golongannya

;

Rumah Dinas Daerah Golongan

IrI

yang berumur

lebih;

c.

:

l0

(sepuluh) tahun atau

Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, strdah mempunyai

l0 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pernerintah Daerah atau masa kerja

Pemerintah Pusat

d. e. f

:

Pegawai yang dapu membeli rumah adalah penghuni pemegang surat izin penghunian yang dikeluakan oleh Gubernur; Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa;

Rumah Dinas Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oteh Pemerintah Daeralr, maka untuk perolehan Hak atas Tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

39

Pasel 69

(l)

Penjualan Rumah Dinas Golongan III atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan hargd taksiran dan penitaiannya dilal'kan oleh Panitia yang ditetapkan oieh panitia yung oit"t"pt* dengan Keputusan Gubemur.

(2) Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gub"** setelah mendapat persetujuan DPRD.

(:)

lr-asit Pdualan Rumah Dinas Daerah Gorongan dimakzud pada ayat

(l)

Itr

sebagaimana

disetor secara bruto ke Kis Daerah.

Bagian Keenam Pelepasan

Fak atas Tanah dan atau Bangunan Pasal 70

(l)

P,elepasan

Hak atas Tanah dan penghapusan dari Daftar lnventaris

{itetapkan dengan Keputusan Gubernur-setelah harga penjualan atas

Tanah dan Bangunannya dilunasi.

(2)

Setiap perubahan status Hukum Barang Daerah yang bertujuan untuk

q:n_galih* atau penyerahan hak atas tanah dan atai, bangurran yung

dimiliki atau dik'asai oreh Daeralq dapat diprosfs dengan pertimbangan menguntungkan Daerah yang beisangkuian dengan cara :

a.

Pelepasan dengan pembayaran Ganti Rugi (dijual) ;

b.

Pelepasan dengan tukar menukar atau ruilslag atau tukar guling.

(3) Pelepasan FIak atas Tgnah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) pelalaanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur s€telah mendapat persetujuan DPRD.

(4) Perhitungan pe*iraan nilai tanah


harus menguntungkan Pemerintah provinsi dengan

(r)

.o,,,p".tt"tlt*

nilai jual objek pajak dan atau harga umum setempat sesuai peraturan perundang-undangan

(5) Nilai Ganti rugi pada ayat

(l)

atas tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud

hu'uf a ditetapkan oleh Gubemur berJasarkan nit"i

herga taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan "tuu Keputusan Gubernur atau dapat dilalukan oleh Lembaga Independen bersertifikat dibidang penilaian asset.

(6)

P-roses Pelepasan Hak atas Tanah dan atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pelelangan atau tender.

(7) Ketentuan.$esaimana dirnalsud

dararn pasar d9 ini tidak berlalu bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada nangunao Runuh Golongan Itr diatasnya-

41

AATATT

'EMANF

"i*i"H"ARAf

{c DAERAH

Bagian Pertama Pinjam Pakai Pasal

7l

(l) UnUk

kepentingan penyelenggaraarr Pemerintah Daeratr, B-"ry; Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjam pakaiakan.

(2)

Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(l')

Bagian Kedua Penyewaan

Pasal 72

(l)

Barang Milik atau dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupurr barang tidak bergerak dapat disewakan atau dipungrrt retribusi Daerah sepanjang menguntungkan Daerah.

(2) Pelaksanaan p€nyewaan sebagiamana dimaksud pada ayat (t) ditetapkan dengan keputusan Gubemur.

(3)

Penetapan jenis dan besaran Retribusi sebagairnana dimakzud padir ayat (l) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Peagguna usahaan Pasal 73

(l)

Barang Daerah yang diguoa usahakan dalam bentuk kerjasama dengarr Pihak Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Gubemur setelah mendapat persetujuan DPRD.

A'

(2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat Inventaris sendiri.

(r) dibuat daftar

Begian Keempat Swadana Pasal 74

(l)

Barang Daerah baik barang Bergerak maupun Tidak Bergerak dapat dikelola secara swadana

(2)

Pengelolaan' sebagaimana dimaksud'

ayat

(l)

ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur, setelah mendapat persetujuan DPRD.

Begian Kelima Pengamanan Pasal 75

(l)

uprya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobota4 pengambilalihan atau klaim dari pihak lain ditakukan

dengan cara Pengamanan Administrati{ yaitu dengan rnelengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan ; Pengamanan Fisi( yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda

a. b' c.

kepemilikan barang;

Tindakan Hukunr, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum

apabila terjadi pelanggaran hak atau tindak pidana

(2)

P_engamanan sebagaimana dimaksud pada

Keputusan Gubernur.

A' a\)

ayat

(l)

ditetapkan dengan

BAB

\rIII

PERTANC,GUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Bagian Pertama Umum Pasal 76

Dalam menjalankan tugas dan kew4iiban sebagi Kepara Daerah, Gubernur memberikan Laporan Keterangan Pertanggungiawaban kepada DpRD.

Pasd 77

a. b.

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur terdiri dari l,aporan keterangan pertanggung jawaban akhir tahun anggaran ; Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masajabaian ;

:

Pasal 78

(l)

Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Cnibernur dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra.

(2)

Setiap Daerah wajib menyusun Renstra dalam jangka waktu bulan setelah Gubernur dilantik.

(3) Renstra


(l)

3 (tiga)

ditetapkan dengan

Peraturan Daeratr

Begian Kedua Laporan Keuangan Daerah Pasal 79

Laporan Kguangan Daerah teridri dari laporan triwulan dan laporan pertanggun jawaban akhir tahun anggaran.

44

Pasal 80

(l)

Setiap trirulan Pemerintah Provinsi menyusun laporan

realisasi

pelaksanaan APBD sebagai pemberitahuan kepada DPRD.

(2) Laporan sebagaimana I (satu) bulan

dirnaksud pada ayat

I

disampaikan paling lambat

(l)

(3) Format laporan sebagaimana lampiran

(l)

setelah berakhir triwulan yang bersangkutan.

dimaksud pada ayat tercantum dalam Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan

dengan Peraturan

Pasal

(l)

8l

Pemerintah Provinsi rnenJrusun laporan keterangan pertanggung jawaban pada setiap akhir tahun anggaran yang terdiri atas :

a.

Laporan Realisasi APBD

b.

Nota Realisasi APBD yang memuat tentang kinerja keuangan dalam

;

rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat antara lain

l)

:

Kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaan program

yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

2) Kinerja pelayarun yang dicapai. 3) Began belanja APBD yang digunakan untuk

membiayai

administrasi umum, kegiatan operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak tersangka.

4)

Bagran belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DFRD.

5) Posisi Dana Cadangan Daerah. c.

Neraca Daerah;

d.

Laporan Aliran Kas-

AT

(2) Format dokumen

pertanggungiawaban

II

akhir tahun anggran

sebagimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daersh merupakan bagran tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

ini

darr

Pasal 82

(l)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 80 ayat (l) dibacakan Gubernur di depan Sidang Rapat Paripurna DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kanangan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan

Pertanggungjawaban

akhir tahun anggaran yang telah

dibacakan Gubernur, kennrdian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya

dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketertuan Feraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABfX PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAI\I KEUANGAN DAERAH Bagian Pertema Pengawasan DPRD

Pesal E3

(l) (2)

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat pemeriksaan.

46

(l)

bukan bersifat

l

Bagian Kedua Pengawasan Fungsiortal

Dan Pen€riksaan Pasal 84

(1) Pengawasan

fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan

Daerah dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah'

(2) Hasil peng;awasan

fungsional dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubsirnur.

BAB X KERUGIAN KEUANGAN DAERAH Pasal E5

(l) '' (2) '(3)

seriap kerugian Daerah baik yang langsung maupun yang ti$8k langsung sebajai aki[at perbuatan melanggar hokum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan / atau yang lalai' Setie pimpinan Perangkat Daerah dan Sekretaris DPRD wqjib segera melaporkan kepada Gubernur setiap kerugian keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya. Gubemur wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan / atau tuntutan ganti *gl atar setiap kerugian kauangan daerah yang diakibatkan oleh perbuatan rnelanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(4) ' ' Penyelesaian

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat

(3)

dilakukan

sezuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang berlaku.

BAB)O KETENTUANPENUTUP Pasal 85

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, slpaqiang mengenai

pelaksarraannya terma$rk instrument manajemen lainnya yang berkaitan

47

dargan pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

Pasrl E7 Dengan bedakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlal:u lagi.

Pesal 88 Peraturan Daerah ini rnulai berlalcu pada taaggat diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuirrya, memerintahkan Peraturan Daerah

ini

pengundang;an

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi Pada tanggal l2,april ZOOS

PEJABAT GUBERNI]R JAMBI,

Dto

Dr.Ir- SUDARSONO H, MA, Sg Diundangkan di Jambi Pada tanggal

l8 April

20O5

SEKRETARIS I}AERAH PROVINSI JAMBI

dto H. A. CHALIK SALEH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN NOMOR2 SERI E NOMOR r

48

2OO5

PNNJELASAN

ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR2 TAEUN2OO5 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAI\ DAII BARANG DA.ERAH

I.

IIMUM Dalam rangka meningkatkan akselarasi dan kuirlitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersi[ dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jarnbi sebagai bahan integral pernbangunan nasionaf diiasakan perlu menata kembali tata carapngelolaan kzuangan daerah yang lebih efisieq transparan dan dapat dipertanggungjawabkar\ sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerahFada dasarnya pengelolaan keuangan dan barang daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan keuangan dan barang daerah ini diatur dengan jelas di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal 155 sampai dengan pasal 194. Juga dalam UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khuzusnya Pasal 66 sampai dengan 68 batrwa ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang bedaku. Khusus untuk kedudukan

keuangan pimpinan dan anggota DPRD disusun berdasarkan pada PP 24 tahun 20M dengan Perda tersendiri.

Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pardistribusian kewenanga& pembiayaan dan penataan system pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkgn pelaksanaan Otonomi Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yairg berkembang.

49

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan Otonomi Daerah

tidak hanya dilihat dari beberapa besar Daerah akan memperoleh dana perimbangan

dari Pemerintah Pusat, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau system pengelolaan Kanangan Daerah ini mampu memberikan nuansa mamajemen keuangan yang bertanggung jawab.

lebih adil, rasional, transparan, partisipasip

dan

sistem pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang dikenal selama ini cenderung bersifat sentralistik dan seragam sebagai akibat banyaknya prinsip pengaturan yang ditetapkan dan dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Hal tersebut dapat dikaji berdasarkan antara lain

t.

Peraturan Pemerintah

:

Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan

Pertanggungiawaban Keuangan Daerah,

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 20o0 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l tahun l9z5 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

4.

;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57a46o tanggal 28

oktober lggl

tentang Program Penrbinaan Anggaran Daerah dan pengendalian Kredit Anggaran. 5.

6.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; Keputusan lv{enteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September l9g5 pendapatan dan Belanja tentang Penyempumaan Bentuk dan Susr.rnan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903417 tanggal 18 September 1988 ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1988 tentang Bentuk dan Suusnan Anggaran Pendapatan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dlam Pengurusan Keuangan Daerah.

tn

Pelaksanaan pengelolaan kzuangan dan barang daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut masih banyak kelemahan karena kurang

mencenninkan semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas sehingga berdampak pada rendahnya kinerja pengelolaan keuangan di Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah pedu mempunyai instrument atsu systern penelolaan Keuangan dan Barang Daerah yalg sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan semangat Otonomi Daerah. Sebagiamana diketahui dalam Undang-undang Nornor 33 Tahtrn 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 telah diatur ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan lbbih rnenekankan pada hal-hat yang bersifat prinstp, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan dan barang dizusun dan ditetapkan oleh masing-masing Daerah dalam suatu Peraturan Daerah. Hal

ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan untuk lebih tanggap, kreatif

dan mudah

mengambil inisiatif dalam evaluasi'dan perbaikan secara kontinyu, serta pemuktahiran system dan prosedur pengelolaan kauangan dan barang daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diats dan dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut pasal 194 Lindang-undang Nornor 32 tahun 2004 serta Pasal 14 Peraturan Pemerhtah Nmor 105 Tahun 200O serta Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 maka disusuntah Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah.

Ketenfuan mengenai Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah tersebut antara

lain mengatur system penyusunan dan penetapan anggarar\ tata usaha dan akuntansi keuangan, pertanggungiawabarq pengawasan dan pemeriksaan kzuangan dan barang daerah.

PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal 2

Pengelolaan dimaksud dalam pasal

ini

mencakup keseluruhan kegiatan

perencanaan, penguasaarL penggunaaq pengawasan dan pertanggun jawaban. Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4

Cukup jelas Pasal 5

Cukup jelas Pasal 6

51

Yang dimaksud dengan pendekatan kinerja adalah zuatu Anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja dari perencanaan alskasi biaya yang ditetapkan dan merupakan indicator dan

/

menjadi acuan laporan pertanggungjawaban

kinda

atau s{rsaran kinerja Pemda yang Pemda.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan adanya ketersediaan penerimaan dalam jumlah yangl cukup adalah Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastiam terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorongl Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya. Pasal 8

Ayat

(l)

Penentuan jurnlah anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini didasarkan pada potensi riil yang diperkirakan dapat dicapai untuk sumber pendapatan yang bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas Pasal 9

Cukup jelas Pasat

l0 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Pasal I I

Ayat

(l) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13


Ayat(2) Cukup jelas

Ayat (3) Culctrp jelas

Ayat (4)

52

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah meliputi fungsi perencanaan umum, fungsi penl'usunan program dan kegiatan, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daeralq fumgsi pengguanaan anggaran, fungsi pengendalian, fungsi pemeriksaan dan pertanggungiawaban

Pasal 14 Ayat

(l) Cukup jelas

Ayat (2)

Cuhp jelas Pasal 15

Ayat

(l)

Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16

Ayat

(l) Kas Daerah pada Bank Sehat dilakukan oleh Bendaharawan Umum atas usulan Pengelola Keuangan Daerah dengan Pembukuan Rekening

Persetujuan Gubernur / Keputusan Gubernur.

Ayat (2) Cukup.jelas Ayat (3) Cutup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal l8

Ayat

(l)

Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20

Cukup jelas Pasal

2l Ayat

(l)

Cukup jelas Ayat (21

53

Apabila dianggap perlu p€ngguna anggsran dapat

penanggungiawab pelaksana kegiatan -

masing-masing

i.

/

menunjuk

non kegiatan disatukan kfoa

Pasal 22

Ayat

(l) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Ay.at (3)

Cukup jelas





Ayat

(l) Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam pasal ini adalah bahwa d6kumen APBD merupakan rangkuman seluruhjenis pendapataq jenis belanja dan sumber-sumber pembiayaan.

Dalam satu tahun

apabila jumlah pendapatan yang dianggarkan

TCry"l lebih besar dari junrlah belanja yang dianggartan setiiitrnya*"aaarar. surplus anggaf,an sebaliknya, iika dalam satu tahun angg*in jumlah pendapatan yang dianggarkan lebih kecil dari jumlah-Eehnj; )""t

dianggarkan selisihnya adalah deficit anggaran.

surplus dianggarkan untuk menutup zumber-sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran Daerah dan / atau dialokasikan untuk sumberl sumber pembiayaan berupa penerimaan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas



Ayat (s) Cukup jelas

Ayat (6)

Crrkup jelas A1'at (7)

Cukup jelas Pasal 24

Ayat

(l)

Cukup jelas Ayat (2) Rincian belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat perangkat daerah / lembaga teknis daerah.

Rincian belanja menurut frrngsi antara lain Pelayanan UmunL fasilitas umuflL kaertiban umuq ekonomi, lingkungur hidup, perumahan dan fasilitas. umunt, kesehatan, pariwisatq budaya" agarnq pendidikan serta perlindungan sosial.

Nncian belanja daerah menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Ayat (3) Sumber-sumber pemtliayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi transfer dari dana cadangan dan hasil peqjualan asset daerah yang

:

dipisahkan. Sumber-sumber pembiayaan daerah yang merupakan pengeluaran daerah antara lain : pernbayaran utang pokok yangjatuh tempo, transfer ke dana cadangarl penyertaan modal, dan sisa tebih anggaran tahun bersangkutan.

Pasal 25

Ayat

(l) Cukup jelas




Cukup jelas Pasal2T

Ayat

(l)

Cukup jelas


Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (a) Cukup jelas Pasal 28

Ayat

(l) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimakzud dengan kerjaasama dengan pihak lain adalah kerjasamar dengan Kabupateq Kot4 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat darr Pihak Lain dalam rangka menur{ang percepatan efisiensi, dan efektivitasr pelaksanaan pembangunan.




Ayat

(l) Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat

berasal dari Pemerintah Pusat, Lembaga keuangan

bant

ini

dapat Lembaga

keuangan bukan bank, masyarakat dan sumber lainnyaPinjaman Dalam Negeri dapat berupa hutang obligasi (bond payable)

atau bentuk hutang lainnya.

Pinjaman Luar Negeri dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral melaui Pemerintah Pusat. Ayat (2)

Hurufa Yang dimaksud dengan " menghasilkan penerimaan " adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang

dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan / atau yang tidak langsung.

Hurufb Cukup jelas

Hurufc Pinjaman Jangka Pendek dapat digunakan untuk

a.

:

membaatu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek;

56

b.

dana talangan tahap awal suatu investigasi yang akan dibiayai dengan Pinjaman Jangka Panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya Pinjaman Jangka Panjang yang bersangkutan.

c.

Jangka Waktu pinjaman jangka pendek adalah 5 tahun.

I

sampai dengan

Pemerintah Provinsi dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek dengan persetujuan Pimpinan DPRD. A1'at (3)


Avat

(l) Yang'dimaksud dengan Jurrrlah"kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar' adalah junrlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar (termasuk akunnrlasi bunga yang sudah dikapitalisasikan) ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut.

Yang dimaksud dengan Penerimaan Umum adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darural dan dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.

Debet Service Coverage Ratio adalah perbandingan antara Penerimaan Umum dikurangi Belanja Wajib dibagi dengan Penjumlahan Angsuran Pokoh Bunga, dan Biaya Pinjaman Lainnya yang jatuh tempo. Ayat (2) Cukup jelas Pasal

3l

Yang dimakzud dengan penjaminan dalam pasal ini adalh menjamin pinjaman yang dilakukan oleh BUMD ataupun swasta dalam rangka pelaksanaan proyek Daeratr-

Pasal 32



Yang dimaksud dengan kerjasama dengan pihak lain adalah kerjasama dengan Kabupaten" Kot4 Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusaq dan pihak lain dalam rangka menunjang percepatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Pasal 35

Ayat

(l)

Penyertaan modal atau bentuk investasi lairmya. sebagaimana dimaksud pada ayat ini dicantumkan pada anggaran pembiayaanl Ayat (2)


Deposito dana yang belum terpakai ditetapkan dengan Keputusan Gubemur dan pelaksanaarurya diberitahukan kepada DPRD. Pasal 37


Ayat

(l) Huruf

a

Rincian belanja m€nurut fungsi anatara lain terdiri dari : Pelayanan umufi\ Ketertiban dan Kearnanan, Ekonomi, Linglnrngan hidup, Perumahan dan Fasititas umurn, Kesehatan, Pariwisata" Budaya" AgamC Pendidikan dan Perlindungan Sosial.

Hurufb

ayat ini dapat dan harus dilakukan secara

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada

dilaksanakan secara bertahap berkesinambungan.

Huruf c Cukup jelas


Ayat

(l) Penyusunan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya merupakan tugas dan kewenangan Bappeda bersama-sama dengan DPRD yang menjadi dasar bagi Pemerintahan Provinsi untuk menyusun strategi dan

prioritas APBD. Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Tim Aggaran Eksekutif adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan Anggota dari Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pengelola Penerimaan Daerah dan Biro Keuangan sebagai unsur pengelola Penatausahaan Keuangan Daerah.

Ayat (a) Cukup jelas



Ayat

(l) Rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi Keuangan dan t-ampiran perda tentang APBD yang terdiri atas : Ringkasan APBD; Rincian APBD ; Neraca Daerah awal tahun Anggran ; Daftar Piutang Daerah ; Daftar Inventaris (penyertaan) daerah ; Daftar Aktiva tetap daerah; Daftar dana cadangan daerah ; Daftar piqiannn atau utang daerah ; Daftar rencana kerja anggaran perusahaan.

: Nota

a. b. c. d. e. f g. h. i. Ayat (2)

Cukup jelas






Ayat (8)

Yang dimaksud dengan pengeluaran setinggi+ingginya adalah untuk -Belanja keperluan Belaqia Administrasi Umum CBATD dan Operasional

Pemeliharaan

(Bop) diluar Belanja Modal @M) atau belanja

menambah asset.

Ayat (e) Cukup jelas


Ayat (l

l)

Cukup jelas Pasal

4l Ayat

(l) Hurufa Cukup jelas

Hurufb

yang

Cukup jelas

Hurufc Cukup jelas

Hurufd Kebutuhan mendesak dalam ketentuan

ini

adalah untuk

penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam belanja tidak tersaangka.

juga dilalukan atas prakarsa DPRD berdasarkan pertirnbangan DFRD, perubahan dimaksud Perubahan APBD dapat diperlukan.




Ayat

(l) Cukup jelas



Ayat

(l) Cukup jelas


Ayat

(l) Cukup jelas

Ayat (2)

Culup jelas Ayat (3) Seorang Pegawai Negeri apabila diangkat menjadi Gubernur atau Wakil Gubemur, hanya menerima penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai pejabat Negara.


Pasal 45

Ay'at

(l) Cukup jelas


Ayat

(l) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 47 Ayat (l) Cukup jelas



Ayat

(l)

Cukup jelas Ay'at (2) Cukup jelas

Ayx (3) Cukup jelas Pasal 50

Yang dimaksud dengan tindakan ddam ketentuan ini tidak termasuk penertiban surat keputusan yang berloitan dengan Kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelurnnya dan pelaksanaan angg&ran apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD. Pasal

5l

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap p€ngeluaran atas beban APBD. Pasal 52

Ayat

(l)

Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Lyat(2) Culup jelas Pasal 53 4,1

barang,

Ayat

(l)

Cukup jelas Ay'at (2)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yarp ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah. Ayat (3) Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang rnelakukan tugas pembayaran atas dasar Surat Perintah MembayarPasal 54

Ayat

(l)

Cukup jelas



Ayat (4) Culorp jelas Pasal 55


Ayat (1)

Yang dimaksud standar akuntansi keuangan pemerintah adalah pedoman

atau prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamir konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Ayat (2) Sysem dan prosedur akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan

secara

bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Daerah. Selama standar akunfansi keuangan pemerintah belum tersusuq Daerah tetap menggunakan system dan prosedur akuntansi yang berlaku saat ini. Pasal 57

Ayat

(l) Cukup jelas



Ayat (4) Ctrkup jelas

Ayat (5) Cukup jeias

Ayat (6)

Culup jelas Ayat (7) CukuP jelas

Ayat (8) CukuP jelas Pasal 58



Ayat

(l)

Cukup je,las Ayat (2) Cukup jelas


Ayat (a) Cukup jelas Pasal

6l Ayat

(l) Cukup jelas


Ayat (3)

Hurufa Cukup jelas

Hurufb Barang tidak bergerak seperti bangunaq gedung yang tidak terPakai

/ kantor

dan tanah

Hurufc Fenentuan kriteria mendesak dan membahayakan ditentukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari instansi Yang terkait.




Ayat

(l) Cukup jelas

Ayat (2)

Culup jelas Passl 64

Ayat

(l) Cukup jelas


Ayat (3) Cukup jelas Pasat 65


Ayat (2)

Culup jelas Ayat (3) Culiup jelas Ayat (a) Cularp jelas Pasal 66

Ayat

(l) Cukup jelas

Ayat(2) Cukup jelas



Ayat (s) Cukup jelas Pasal 67


Cukup jdas Pasql 69

Ayat (1)

Culup jelas Ayat (2) Cukup jelas


Ayat

(I) AA

CuL'up jelas

Ayat (2)

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas



Ayat (s) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Pasal

7l Pinjaman Pakai atau Peminjam adalah penyerahan barang penggunaan barang Daerah kepada suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang.undangan untuk jangka waktu tertentu, tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir, barang Daerah tersebut diserahkan kembali kepada pemilikny4 yaitu :

l. Pinjam pakai /

peminjam barang Daerah hanya dilakukan dengan

pertimbangan: a. Agar barang Daerah tersebtrt dapat dimanfaatkan secara ekonomis oleh

b. 2.

instansi pemerintah / Daerah Untuk kepentingan sosial keagamaan.

Syarat-syarat pinjam pakai / pemi4iam barang Daerah adalah : Barang Daerah tersebut sementara waktu belum dimanfaatkan oleh Unit / Satuan Kerja Daerah yang menguasai. b. Barang daerah yang dipinjam pakaikan tersebut hanya boleh digunakan oleh perninjam sesuai dengan peruntukannya. c. Pinjam pakai / peminjam tersebut tidak mengganggu kelancaran tugas pokok instansi Unit / Satuan Kerja daerah yang bersangkutan d. Barang daerah yang dipinjam pakar / pinjamkan hams merupakan barang yang tidak habis pakai. e. Peminjam harus / wajib memelihara dengan baik barang Daerah yang dipinjarnnya terrnasuk dengan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman.

a.

65

f

Jangka waktu Peminjaman maksimat selama 2 (dua) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang kembali.

c.

untuk keperluan tertentu jangka waktu ini dapat diberikan lebih dari dua tahun, khususnya tempat ibadah disesuaikan dengan peruntukan

h.

rencana kota.

yang dipinjam pakaikan harus

Pengembalian barang

dapat

dilaksanakan.

Pinjam palai

-t

/

peminjam barang milik Daerah hanya dapat dilaksanakan I huruf b diatas.

antar instansi Pemerintalq kecuali tersebut pada angka 4.

Penyerahan pinjam pakai

/

peminjam barang milik

r

dikuasai pemerirrtah

Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan pelaksanaarlnya dituangkan dalam tserita Acara. 5.

Untuk keperluan tersebut Instansi maupun pihak lain sezuai angka l, huruf a dan huruf b diatas mengajukan pennohonan kepada Gubernur melarui Kepala Biro Pedengkapan / Kepala Bagran perlengkapan dan penyelesaiannya apabila dipandang perlu dapat dibentuk panitia oleh Gubernur.

Pasal T2

Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan / pemakaian berang Daeralr kepada Pihaft ketiga dalam hubungannya sewa-m€nyewa dengan ketentuan Pihak Ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan lay tatunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaliguJ*u,rpu., ,"rara

berkalaPenyewaan dapat dilaksanakan sebagai berikut

a.

b. c. d. e. f g.

:

Penyewaan barang Daerah hanya

dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya gr.rna dan hasil grrna barang Daerah.

Untuk sementara waklu barang Daerah tersebut belum dimanfaatkan oleh Unit / Satuan Kerja Daeratr yang mwmiliki / rnenguasai.

Barang Daerah dapat disewakan kepada pihak lain / pihak Ketiga yaitu : BUMN / BUMD, Koperasi, yayasan atau pihak Swasta^ Jenis-jenis barang Daerah yang dapat disewakan ditetapkan oleh masing-masing Kepala daerah bersangkutan. Harga sewa untuk barang daerah yang disewakan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Hasil peny€waan merupakan penerimaan Daerah dan selanjutnya harus disetor ke Kas DaeralrDaiam surat perjanjian sewa menyewa harus ditetapkan

AE

:

l.

t

3.

Jenis, jumlah, biaya dan jangka waktu penyewaan

Biaya Operasi dan pemeliharaan selama penyewaan menjadi tanggung-jawab penyewa. Syarat-syarat lain dipandang pedu. Jenis barang-barang Daerah yang dapat disewakan Mess / Wisma ./ Bioskop dan sejenisnya a. b. Gudang / gedung c.

Toko / Kios

d.

Tanah Kendaraan dan Alat-alat Besar

e.

:

Pasal 73

Pengguna-usahaan adalah pendayagunaan barang daerah oleh dilakukan dalam bentuk BOT, BTO, BT, KSO atau bentuk lainnya :

a.

pihak ketig

Bangun Guna Serah atau Build-Operate-Transfer yang sela4jutnya disingkat BOT adalah pemanfaatan tanah dan / atau bangunan milik / dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga membangun banguna siap pakai dan / atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas diatas tanah dan / atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama dalam waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka wallu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut beserta pendayagunaanya kepada daerd serta membayar kontribusi sejumlah uang atas pemanfaatannya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

b.

Bangun Serah Guna atau Build-Transfer-Operate selanjutnya yang disingkat / dikuasai Pemerintah Daerah oleh Pihak Ketiga dengan cara Pihak Ketiga

membangun bangunan siap pakai dan / atau menyediakarq menambah saranalain berikut fasilitas diatas tanah dan / atau bangunan tersebut s€telah selesai pembangunanya diserahkan kepada Daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan/ atau sarana lain beril'ut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada Pihak Ketiga untuk didayagunakan selama jangka wal$u tertentu, dan atas pemanfaatanrrya

tersebut Pihak Ketiga dikenakan kontribusi sejumlah uang besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan.

c.

Bangun Serah atau Build-Transfer yang selanjutnya disingkat BT adalah Perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dengan ketentuan tanah milik Pemerintah Daerah, Ketiga membangun dan membiayai sampai dengan selesai, setelah pembangunan selesai Pihak Ketiga menyerahkan

kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah . membayar Pembangunanya.

E1

biaya

d-

Kerjasama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah perikatan antar& pemerintah Daerah dengan Pihak KetigE Penrerintah Daerah menyediakan barang daerah dan Pihak Ketiga menanamkan modal yang dimilikinya dalam salah satu usaha, selajutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan pros€si

operasionalny4 keuntungan dibagi sesuai dengan besarnya sharing masing-masing.

Pengguna Usahaan barang daerah tidak termasuk perubahan status hukum barang daerah, oleh karena itu tidak bisa dihapuskan dari Daftar / Buku inventaris, pencatatan barang daerah yang demikian harus dibuatkan Daftar / Buku inventaris tersendiri.

Bentuk formulir Daftar Inventaris terhadap barang Daerah yang

digunar

usahakan sebagaimana daftar terlampir. Pasal 74

Unit Su'adana Daerah adalah Satuan kerja Daerah tertentu yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya keperluan operasionalnya sendiri secara langsung.

Untuk

itr-r

barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelota

secara Swadana yang ada pada Unit SwadanaDaerah dan disetorkan ke Kas Daerah (khusus untuk RSD Raden Mattahir, hasilnya tidak perlu disetor karena telah diatur dengan Perda tersendiri). Barang Daerah yang dikelola secara Swadana ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Pasal 75



Cukup jelas Pasal 78 A1'at

(l) Cukup jelas

Ayat(2) Enam Bulan sebelum akhir masa jabatan Gubernur, Pemerintah daerah bersama DPRD menJrusun konsep Renstra sebagai bahan kajian bagi Gubemur terpilih periode berikutnya. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 79

68


Ay'at

(l) Laporan triwulan dapat digunakan sebagai masukan bagi Panitia Anggaran DPRD untuk membantu evaluasi laporan pertanggrrngiewaban ekhir tahun anggaran.



Arat (1) Huruf a Cukup jelas

Hurufb Cukup jelas

Huruf c

Neraca daerah adalah merupakan ikhtisar yang menggambarkan posisi asset utang dan kekayaan'bersih, pernerintah Daerah pada akhir tahun angganrn.

Huruf d Laporan aliran kas merupakan ikhtisar yang menggambarkan saldo kal awal tahun anggaraq penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang bersangkutan" dan saldo akhir tahun anggaran. Ayat (2)

selain Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Neraca Daerah dan Laporan diran Kas, Laporan keterangan pertanggungiawaban akhir tahun anggraran meliPuti : a. Nota Keuangan ;

b. c. d. e. f. g. h.

Pasal 82

Ayat

Rancangan Peraturan Daerah tentang Ferhitungan APBD ; Daftar Piutang Daerah ; Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah; Daftar Aktiva TetaP Daerah; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman / Hutang Daerah ; Laporan Keuangan Badan Usaha lvfitik daerah dan PT-PT Patungan meliputi Rugi Laba Aliran Kas dan Neraca'

(l)

69

Laporan keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang dibacakan Gubernur adalah penjelasan umum atas Nota Perhitungan Anggaran sebagai pengantar dari keseluruhan laporan keterangan pertanggungiawaban akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 80 ayat{2) Ayat (2) Cukup jelas Pasal 83

Ayat

(l) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

ini adalah pengawasan

yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 84

Ayat

(l) Pengawasan fungsional dan pemeriksaan atas pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dengan cara pemeriksaan atas urusan kas / uamg,

tatalaksana penyelenggaraan prograrn, kegiatan

dan

manajemen

Keuangan daerah.

Selain dilakukan oleh Badan Pengawas Daeralr, atas izin Gubernur.. pengawasan fungsional dapat juga dilakukan oleh Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah yang laiq misalnya Badan Pemeriksa Keuangan Daerah. Ayat (2)

Yang dimaksud dengan DPRD adalah Pimpinan DPRD dan para Ketua Fraksi. Pasal 85

Ayat

(l) Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti junrtatrnya. Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atanl badan yang tidak berhak. Oleh karena itu. setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu

tergolong dalam melakukan peduatan yang melawan hukum. Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengawasan Daerah.

7C

Ayat (3)

Cu&npiglsc ,. .

:

Aret (4)

Cukup jelas P8sal 86

Peraturan Gubernur merupakan peraturirn pelaksanaan dari ketentuan peraturan

1ar{ang'unaarUry perrnment. 'l'

yang-leU,ih

iiog#,

r:'

b*ilht **e"t* gqs"ling}

dan fersifat I

_-

Pasal 37 -iu*up;eras Passl 88 Cukup jelas

.,1 tl

Lampiran: I

Kepada

ilcmor

:

Eitut Lrnrplran

: I (satu) berkas

Jambi

: Penyampaian Daftar KutiPan Buku Besar Penerimaan, Buku Besar Pengeluaran dan Perhitungan Kas

di

Hel

Yth. Ketua DPRD Provinsi

Jambi

Triwulan Tahun Anggaran

...............

Mcmenuhi ketentuan Pasal3T Peraturan Pemerintah nomor 105 Tattun Anggaran 1000 tentang Pengelolaan dan Pertanggmgiawaban Keuangan Daerah, bersarna lnlmya sampaikan :

l, Daftar Kutipan Buku Besar Penerimaan (B.XV)

keadaan akhir

'l'riwulan 4,1,a,

1, Daftar Kutipan Buku Besar Pengeluaran (B.XVD keadaan al*rir Triwulan . . . .. ....Tahun Anggaran . .. . . . . . '..sebagaimana lampiran 4-2.b.

Domikian untuk menjadi maklum atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

a.n. GUBERNUR

JAMBI

SEKRETARIS DAERAH

'l'ernbusan:

l, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;1.

Kepalabadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

t17

Lampiran: Il

PERATURAN DAIRAH PROVINSI JAMBI NOMOR ........TAHUN 20..... TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BNLANJA DANRAH TAHUN ANGGARAN 20... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURJAMBI,

Menimbang

bahwa berdasarkan Pasal 5 peraturan pemerintah nomor 108 Tahun pertanggungiawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk perhitungan anggaran ;

:

2000,

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada hurufa dan sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000 perlu menetapkan Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi yang merupakan pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20. . ..dengan peraturan Daerah.

Mengingat

:

l.

Undang-undang

Nomor

6l

Tahun t95g

tentang

Penetapan Undang-undang DaruratNomor 19 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah0daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan fuau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor I 12) ; 2.

Undang-undang Nomor 22 Tahun lggg tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 NOmor 60, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3339)

;

118

*

3. Undang-undang

Nomor

25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000

tentang Fengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang

Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003

Nomor4023); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

1l Taltun

1975

tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah ;

7.

Peraturan Menteri Nomor I Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tafun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bela4ia Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2Tahunl996;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun

1957

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan BArang Daerah ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903'269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

;

il9

ll.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor gl3-37g

ll April 1987 tentang penggunaan Sistim Digit dalim pelalaanaan Anggran renJalatan Can neUrfii tungeul

Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha tceuangin Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor I l0 Tahun

1998 tentang Bentuk dan Susunan

Pendapatan dan Bclanja Daerah

Anggaran

;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999

tentang Bentuk dan Susunan perhitungan A,nggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

;

14. Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor ....Tahun .... tentang Dana Cadangan Daerah

;

15. Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor ...Tahun .... Tentang Angagaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun ANggaran .......; 16. Peraturan Daerah provinsi Jambi Nomor

.... Tahun .... pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran... .. . tentang

Perubahan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAMBI MEMUTUSKAN Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PERHITLINGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN

ANGGARAN.......

t20

*

Pasal

(l)

I

RealisaSi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 200... berjumlah Rp..........dengan rincian sebagai berikut:

Asli Daerah Rp................ Perimbangan Rp................ Sah Rp................

a. Pendapatan

b. Dana c. Lain-lain Pendapatan Yang

(2) Realisasi Anggaran

,

dan Belanja Daerah Tahun Rp ..........dengan rincian sebagai

Pendapatan

ANggaran 200...berjumlah berikut:

a. Belanja Administrasi Umum

Rp......

b.

Belanja

Operasi,

Pemeliharaan

Sarana

Rp.................... dan prasarana public c. Belanja Modal

Rp.................... d. Belanja Transfer

Rp....................

(3) Realisasi

Pembiayaan Tahun Anggaran 200..... . . .. . ....dengan rincian sebagai berikut : a. Penerimaan Rp.. . . . . . .. .. ... b. Pengeluaran Rp..............

Bedumlah Rp..

Daerah Daerah

t2l

Lampiaran:

I

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

RINGKASAII REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TRIWT'LAN

TRIWI'LAN.......TAHUN AIIGGARAN,......

BERTAMBA

H

ANGGARAN

REALISAST

(BERKURAN

(Rp)

(Rp)

G)

I. PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah -Pajak Daerah -Retribusi Daerah

-Hasil

Perusahaan Milik

Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan - Lain-lain PAD yang sah Dana Perimbangan

-Bagian Daerah dari Pajak dan Bukan Pajak -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan

Daerah

yang Sah

ruMLAH PENDAPATAN II. BELANJA Belanja Administrasi Umum -Belanja Pegawai -Belanja Barang/Jasa -Belania Pemeliharaan

*

*T

Ff lan i a

ooer*!, l;--n;nnru'aao

Sarana

-Bolanja Pegawai

.Bslqnja BaranglJasa .Bolanja Pemeliharaan .Bclanja Pe{alanan Dinas Eolanja Modal .Bolanja Apgratur

'Bclanja

Publik

Belanja Transfer

Bolanja Pengeluaran tidak tersangka

SURPLUS/DEFISIT

ANGGARANfl.II III. PEMBIAYAAN Penerimaan Daerah

-Sisa Lebih

Perhitungan

Anggaran Tahun Lalu -Penerimaan Pinjaman dan Obligasi -'lransfer dari Dana Cadangan

-Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan Pengeluaran Daerah

-Pembayaran

Utang

Pokok

Yang Jatuh Tempo -Transfer ke Dana Cadangan -Penyertaan Modal

-Sisa Lebih Anggaran Tahun

r23

F'MERINTAH pRovINsI

JAMBI

Lampiran:

ll

RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TRIWULAN TAHUN ANGGARAN..... JUMLAH

BERTAMBA H

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

I

2

3

(BERKURAN G) (Rn) 4

I. PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah -P4iak Daerah -Retribusi Daerah

-Hasil

Perusahaan Milik

Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan - Lainlain PAD yang sah Dana Perimbangan

-Bagian Daerah dari pajak dan Bukan Pajak -Dana Alokasi Umum -Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendapatan

Daerah

yang Sah

ruMLAH PENDAPATAN II. BELANJA Belanja Administrasi Umum -Belanja Pegawai -Belanja Barang/Jasa -Belanja Pemeliharaan -Belanja Perialanan Dinas

t24

*if

.B€larilir Umum/Lain-lain Bolanja Operasi, Perireliharaan Barana

.Bclanja Barang/Jasa 'Belaqia Perneliharaan .Bclanja LainJain Bclanja Modal .Bclanja Transfer .Belanja Tidak Terduga

JUMLAHtsELANJA SURPLUS/DEFISIT

ANGGARA}{fl.II) III. PEMBTAYA,AN Penerimaan Daerah

-Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun I;atu .Penerimaan Pinjaman dan

Obligasi -Transfer dari Dhna Cadangan .Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisalrkan Pengeluaran Daerah

Utang Pokok Yang Jatuh Tempo -Transfer ke Dana Cadangan -Pembayaran

-Penyertaan Modal

-Sisa Lebih Anggaran Tahun Sekarang

t25

t.J

PEMERINTAH PRO\/INSI JAMBI RINCIAN PELAKSANAAN ANG(fA.RAN PRNDAPATAN DAERAI{ TRI\vI.JI,AN TRIIWULAN......TAHI.JN ANGGARA N.....,.

o\

Kode l Rckening :

Slsa

Uralar PENT}AFATAN Pajak dacrah

Anggaran 1--4-.

DAERAH

Rctrihusi l)acrah

Hssil Pcrusahaan Milik ttacrah

dan

Pcngclolahan Kckayuan dacrah yang I)ipisahkan

l.ain-lain PAF) yang sah

DANA PERIMBANGAN Bagi Husil Pajak

Ilagi Hrrsil Bukan pajak l)ana Alokasi lJmum I)arru Alokasi Khusus

LAIN-I,AIN PENDAPATAN DAI'I.IAH YANG SATI l

[.ain-lain Pendapahn Dacrsh Yang

Ssh

:

PenJelason

FErellm'5l'fry Fllnl|ryrnlll Jnrn RI

NC I

AN REALTSASI ANG'GARAN PENDAPATAN DAEIIAH TRIIVTJI-AF{ TRIWULAN......TANUN ANGGARAN.......

I

PenJclaran

{Rn)

(Rn)

Anggar.I

3

4

{R.o} 5=4-3

6

Anggaran

2

BELANJA

ADMINISTRASI

- Belanja Pcga*ai

- Belanja Barutg/Jasa - Belanja Pemeliharaan - Belanja Perjalman Dinas

BELANJA

OPERASI.

PEI}IELIHARAAN

SARANA DAN PRASARAIT{AN PUBLIK Belanja Pcgawai - Belanja Barang/Jasa - Belanja Pemeliharaan - Belanja Perjalanan Dinas

BELANJA MODAL - Belaofe Apenlur - Bebnjr Publlk BELANJA TRANSFER BELANJA PENGELUARAN TERSANCKA

-J

Realisasi

Uralrr

UMUIVI

1..-)

Sbs

Jumlgb

Kode Rekcnlng

N) co

PEMERINTAH PB(}VINSI JAMAI

-;.

RITICIAN PNRHMI,NGAN ANGGARAN PENT}APATAN DA

TAHI'N ANGGAIIAN.......

-l-

Rckcoltrg

UrnlDn

I

PENIIApATAx ast,i oacRAH

Pajak daerah

Retribusi fraerah

Ilagil

Perusalraan Milik daerah dan Pengelolahan Kekayaan daerah yang

Dipisahlan

Lain-lain PAD yang sah

DANA PURIMBANGAN Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajrk f)ana Alokasi ljmum Ilana Akrkaxi Khu*us

LAIN.LATN PENDAPATAN DAERAH YANG SAII

L *iE{.iiara&;t"r,k,

Lai.n-lain Pcndapatan f)aerah yang Seh

N,R

AH

PEIII ERINTAIT PR(}\/INSI JAMEI

RINCTAN PERHITUNGAN ANCGARAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGCARA,\......,

Kode

Rekcning

.fumhh

llrrlan

I

Angenran-T

(Rn)

i

2

I

BEI,AN.IA

3

ADMINISTRASI

IJMI-'M -

Belanja Pega.wai Belanja Barangy'Jusa Belart-ia Perleliharaan Belanja Perjalanan Dinas

BELAN.IA.

PEMELIHARAAN

OPNRAST.

SARANA

DAN PRASARANAN PUBLIK Belanja Pegnwai - Belar{eBarang/Jasa - Belanja Pemeliharaan - Beiania Perialanan Dinas

BELANJA MODAL - Belanjr Aparetur . Bclanja Publik BELANJA TRANSFER BELANJA PENGELUARAN TERSANCKA

tJ \o

I

R.itis*i t

Sks

Anggrran

ttnt

(Rn)

4

5=4-3

Penjclesan

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Recommend Documents