PEMERINTAH KOTA SURABAYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR TAHUN TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada PT. Abattoir Surya Jaya, PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT. Sasana Taruna Aneka Ria, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur; b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil Pemeriksaan Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Surabaya Nomor 116/R/XVIII.Sby/05/2008 tanggal 29 Mei 2008, perihal Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2007, maka penyertaan modal Pemerintah Kota Surabaya pada perseroan terbatas (PT), sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, antara lain didasarkan pada ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
2
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).
3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH.
TENTANG
PENYERTAAN
MODAL
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surabaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 4. Perseroan Terbatas Abattoir Surya Jaya yang selanjutnya disingkat PT. Abattoir Surya Jaya adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Abdul Latief Nomor 54 tanggal 18 Januari 1971 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/133/14 tanggal 12 April 1973 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Aatje Vivaswatin Chitranadi, SH Nomor 27 tanggal 20 Mei 1999 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10691HT.01.04.TH.2001. tanggal 5 Oktober 2001. 5. Perseroan Terbatas Surabaya Industrial Estate Rungkut, yang selanjutnya disingkat PT. SIER adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Abdul Latief Nomor 166 tanggal 28 Pebruari 1974 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/341/18 tanggal 17 September 1974 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Wachid Hasyim, SH Nomor 13 tanggal 14 Maret 2006 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-08927 HT.01.04.TH.2006 tanggal 27 Maret 2006. 6. Perseroan Terbatas Sasana Taruna Aneka Ria (STAR), yang selanjutnya disingkat dengan PT. STAR adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Goesti Djohan Nomor 208 tanggal 30 Maret 1976 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-06-HT.01.01.TH’86 tanggal 3 Januari 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Soehartono, SH Nomor 15 tanggal 10 Maret 1999 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan Nomor C-15711 HT.01.04.Th.2000 tanggal 28 Juli 2000.
4
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PT. Bank Jatim adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang ditindaklanjuti dengan akte pendirian Akta Notaris Raden Sonny Hidayat Julistyo, SH Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor C2-8227.HT.01.01.Th.99 tanggal 5 Mei 1999. 8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur, yang selanjutnya disingkat PT. BPR Jatim adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penggabungan dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kredit Usaha Rakyat Kecil Jawa Timur Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan akte pendirian Akta Notaris Kosidi Wirjohardjo, SH Nomor 72 tanggal 21 Desember 2000 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-15080 HT.01.01.TH.2001 tanggal 5 Desember 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH Nomor 9 tanggal 15 Mei 2008. Pasal 2 Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal pada beberapa Perseroan Terbatas, yaitu : a. PT. Abattoir Surya Jaya; b. PT. SIER; c. PT. STAR; d. PT. Bank Jatim; dan e. PT. BPR Jatim. Pasal 3 (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per tanggal 31 Desember 2007, sebagai berikut : a. PT. Abattoir Surya Jaya sebesar Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atau sebanyak 9000 (sembilan ribu) lembar saham; b. PT. SIER sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atau sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham; c.
PT. STAR sebesar Rp. 249.000.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta rupiah) atau sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) lembar saham;
5
d. PT. Bank Jatim sebesar Rp 22.229.423.595,00 (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) atau sebanyak 22.229 (dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh sembilan) lembar saham; e. PT. BPR Jatim sebesar Rp. 198.059.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu rupiah) atau sebanyak 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) lembar saham. (2)
Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pasal 4 Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Perseroan Terbatas, Lembaga Keuangan atau Badan Usaha lainnya, yang bersifat penambahan jumlah modal yang telah ada dapat dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 5 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 6 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal WALIKOTA SURABAYA,
BAMBANG DWI HARTONO
6
