LAMPIRAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 16 TAHUN 2009 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 - 2014
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ..................................................................................................... i DAFTAR TABEL .............................................................................................ii DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ iii BAB I: PENDAHULUAN A. Latar Belakang ........................................................................... I - 1 B. Pengertian ................................................................................... I - 3 C. Maksud dan Tujuan .................................................................... I - 4 D. Landasan Penyusunan ............................................................ ….I – 4 E. Tata Urut Penulisan ................................................................ I–7 F. Asumsi .................................................................................... I - 8 BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A. Karakteristik Wilayah dan Demografi ...................................... II - 1 B. Kondisi Ekonomi ..................................................................... II - 3 C. Kondisi Sosial Budaya ............................................................. II - 9 D. Agama ..................................................................................... II-14 E. Politik, Hukum dan Pemerintahan ............................................ II-14 BAB III : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN A. Gambatan Pengelolaan Keuangan Daerah .............................. III - 1 B. Prediksi Pembiayaan Pembangunan ....................................... III - 1 C. Prediksi Pendapatan Asli Daerah ........................................ III – 4 BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH A. Visi Pembangunan Daerah ..................................................... B. Misi Pembangunan Daerah .................................................. C. Motto dan Prinsip Pembangunan Daerah ................................
IV - 1 IV – 3 IV - 4
BAB V : TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........ V- 1 BAB VI : STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH A. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah ................................ VI – 1 B. Program Pembangunan Daerah ............................................ VI - 11 BAB VII : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ........... VII - 1 BAB VIII PENUTUP : KAIDAH PELAKSANAAN......................... VIII - 1
i
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Probolinggo .....................
II - 1
Tabel 2.2 Distribusi Penduduk dan Tingkat Kepadatan...........................
II - 2
Tabel 2.3 Kontribusi Sektor – Sektor Terhadap Nilai Tambah Bruto .......
II - 4
Tabel 2.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004-2008 .......
II - 4
Tabel 2.5 Struktur APBD Kota Probolinggo Tahun 2005 – 2009.............
II - 6
Tabel 2.6 Nilai Investasi Kota Probolinggo Tahun 2007..........................
II - 7
Tabel 2.7 Nilai Investasi Kota Probolinggo Tahun 2008..........................
II - 7
Tabel 2.8 Derajad Kesehatan Masyarakat Kota Probolinggo..................
II - 10
Tabel 2.9 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Probolinggo .....................
II - 10
Tabel 2.10 Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kota Probolinggo ...........
II - 11
Tabel 2.11 Perkembangan Penduduk Usia Kerja Tahun 2005 - 2007 ......
II - 12
Tabel 2.12 Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Tahun 2008......
II - 13
Tabel 2.13 Produk Hukum Daeah Tahun 2004 – 2008 ...........................
II - 15
Tabel 3.1 Prediksi Pendapatan Daerah Kota Prooblinggo ....................
III - 2
Tabel 3.2 Prediksi Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Daerah .......
III - 3
Tabel 3.3 Prediksi Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah ....................
III - 3
Tabel 3.4 Prediksi PAD Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2014 ...............
III- 7
Tabel 3.5 Prediski Laju Pertumbuhan Masing – masing Sumber PAD .....
III- 8
Tabel 3.6 Prediksi Kontribusi Maisng – masing Sumber PAD ...............
III - 8
ii
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 2.1
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2004 – 2008...................
iii
II - 5
LAMPIRAN SALINAN PERATURAN DAERAH PROBOLINGGO TANGGAL
:
9
NOMOR
:
16
Desember
2009
Tahun
2009
BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan
Daerah
mengamanatkan
adanya
dokumen
perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah)
dan
memperhatikan RPJM Nasional. Perencanaan pada dasarnya merupakan
suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan
sumber
daya
yang
tersedia.
Dengan
demikian
perencanaan seharusnya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan yang tepat dengan
tahapan
dan
proses
yang
tepat
pula
akan
memudahkan
implementasi perencanaan dimaksud dengan hasil yang optimal. Proses
penyusunan
perencanaan
pembangunan
daerah
memerlukan pendekatan - pendekatan yang yang sistematis, komprehensif dan berkelanjutan. Proses tersebut dapat dikembangkan dari 3 konsep perencanaan yang mengaitkan keilmuan dan pengetahuan praktikal bagi : 1.
Tindakan di dalam domain publik (action in the public domain), yang diangkat dari filosofi politik, berupa suatu tindakan baik pengubahan kondisi perilaku rutin dan inisiasi dari sesuatu matarantai konsekwensi agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan;
2.
Proses pengarahan masyarakat (societal guidance), yang merupakan keterlibatan peran pemerintah baik dalam bentuk alokasi dan inovasi;
I-1
3.
Proses transformasi sosial (social transformation), yang merupakan suatu proses politik atau gerakan sosial-politik masyarakat karena kekosongan peran pemerintah dan pasar (Friedmann, 1987).
Berdasarkan konsep dimaksud, penjelasan Undang - Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menegaskan tentang
5 pendekatan perencanaan
pembangunan yakni pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (top-down) dan pendekatan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Walikota adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program - program pembangunan yang ditawarkan masing calon
masing-
Walikota. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah
penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Walikota pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan
dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atasbawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Pendekatan
penyusunan
perencanaan
dimaksud
kemudian
diformulasikan kedalam tahapan - tahapan penyusunan perencanaan yakni tahapan yang dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah antara lain :
I-2
1. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. 2. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. 3. Pelibatan masyarakat dan stakeholders serta menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. 4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya setelah rancangan akhir rencana selesai maka dilakukan penetapan rencana dimaksud menjadi produk hukum daerah sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya.
B.
Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 adalah sebuah dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Republik Indonesia
Nomor
25
tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional, Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (2) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD
Kota
Probolinggo
Tahun
2010
-
2014
merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota/Wakil Walikota Probolinggo yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah Kota Probolinggo 2006-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Timur. RPJMD ini memuat tentang kerangka pendananaan pembangunan daerah,
visi
dan
misi
pembangunan
daerah,
tujuan
dan
sasaran
pembangunan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan penetapan indikator kinerja daerah yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. I-3
C.
Maksud Dan Tujuan Maksud disusunnya RPJM Daerah Kota Probolinggo Tahun 20102014
adalah sebagai pedoman dalam menyusun
Rencana
Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Probolinggo sebagai dokumen perencanaan tahunan sekaligus penentuan pilihan - pilihan program kegiatan tahunan. Tujuan disusunnya RPJM Daerah adalah untuk menciptakan kesamaan
pandangan,
arah
dan
gerak
pembangunan
baik
yang
dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat, meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih
memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah
Kota Probolinggo sebagai wujud pertanggung-jawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan pembangunan daerah.
D. Landasan Penyusunan Landasan penyusunan RPJM Kota Probolinggo tahun 2010-2014 antara lain : 1. Landasan Idiil
: Pancasila
2. Landasan Konstitusional
: Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional
:
a. Undang - Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di dalam Bentuk Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950 Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ; b. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
I-4
c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4355) ; d. Undang - Undang
Nomor 15
Tahun 2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; e. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; f. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, berakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 ; g. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; h. Undang
-
Undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; i. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
I-5
j.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 Probolinggo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ; n. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2); o. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2006–2025; p. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo.
I-6
E. Tata Urut Penulisan RPJM Daerah Kota Probolinggo tahun 2010-2014 disusun dengan tata urut penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan penyusunan RPJM Daerah serta tata urut penulisan. RPJM Daerah ini juga dilengkapi dengan asumsi - asumsi yang mendasari pelaksanaannya.
BAB II
KONDISI DAERAH, berisi tentang uraian kondisi fisik dan karakteristik wilayah Kota Probolinggo. Dalam bab ini juga diuraikan tentang potensi Kota Probolinggo, yang meliputi kondisi fisik dan karakteristik wilayah, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, agama dan kondisi politik, hukum dan pemerintahan.
BAB III
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, yang berisi prediksi pembiayaan pembangunan daerah dan prediksi kemampuan pendapatan asli daerah Kota Probolinggo.
BAB IV
VISI DAN MISI, berisi tentang visi Kota Probolinggo yang merupakan kondisi yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2010-2014 dan misi Kota Probolinggo yang merupakan amanat yang harus diemban dan dilaksanakan oleh seluruh komponen Kota Probolinggo. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai landasan filosofis serta motto dan prinsip - prinsip pembanguan daerah Kota Probolinggo.
BAB V
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH, berisi tentang kondisi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai hasil dari strategi pembangunan daerah yang dilaksanakan disertai dengan indikator yang terukur.
I-7
BAB VI
STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH, berisi arah kebijakan pembangunan daerah Kota Probolinggo yang akan dilaksanakan dalam tahun 2010-2014 sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, disertai dengan program pembangunan yang akan dilaksanakan beserta indikasi kegiatan operasionalnya, serta agenda prioritas dan tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan.
BAB VII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH, yang berisi ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah dalam bentuk indikator kinerja hasil (outcome) dari pelaksanaan program - program pembangunan daerah.
BAB VIII
PENUTUP
yang
berisi
kaidah
pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014. LAMPIRAN-LAMPIRAN yang berupa Matriks Program selama kurun waktu 5 tahun serta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.
F.
Asumsi Dalam
rangka
mewujudkan
visi,
misi,
tujuan
dan
sasaran
pembangunan melalui program - program yang terarah, Pemerintah Kota Probolinggo akan menemui kondisi-kondisi yang tidak jarang berada diluar kendali pemerintah daerah. Kondisi dimaksud lebih disebabkan oleh pihak lain,
namun
memiliki
pengaruh
dalam
upaya
pencapaian
tujuan
pembangunan daerah. Dalam rangka mengapresiasi hal tersebut, maka ditetapkan asumsi - asumsi sebagai berikut : 1. Situasi politik nasional maupun politik lokal diasumsikan dalam keadaaan stabil, tidak terdapat gejolak yang berarti yang dapat mengganggu kinerja pembangunan;
I-8
2. Situasi keamanan dan ketertiban serta ketentraman diasumsikan terkendali dengan dukungan partisipasi masyarakat yang aktif dalam menjaganya, sehingga kondusif bagi pelaksanaan agenda - agenda pembangunan; 3. Situasi ekonomi makro diasumsikan dengan tidak adanya gejolak moneter yang fluktuatif, stabilitas harga baik sehingga inflasi terkendali dan tingkat suku bunga yang cukup rendah; 4. Kondisi alam diasumsikan stabil tidak ada ancaman bencana alam dan penyimpangan cuaca dan musim yang sangat ekstrim dan mengganggu proses - proses pembangunan dalam 5 tahun.
I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
A.
Karakteristik Wilayah dan Demografi Secara geografis, wilayah Kota Probolinggo terletak pada koordinat 7º43’41’-7º49’04’ Lintang Selatan dan 113º10’-113º15’ Bujur Timur, dengan luas wilayah 56,667 km2. Secara administratif, batas - batas wilayah Kota Probolinggo adalah sebagai berikut : Sebelah Utara
:
Selat Madura
Sebelah Selatan
:
Kecamatan
Leces, Kecamatan Wonomerto,
Kecamatan
Bantaran
Sumberasih
yang
dan
Kecamatan
merupakan
wilayah
Kabupaten Probolinggo Sebelah Barat
:
Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur
:
Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
Kota Probolinggo dibagi ke dalam 5 Kecamatan dengan 29 kelurahan. Secara administratif pembagian kelurahan ke dalam kecamatan kecamatan adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 2.1. Kecamatan dan Kelurahan di Kota Probolinggo NO
KECAMATAN
KELURAHAN
1
2
3
1
Kecamatan Mayangan
2
Kecamatan Kanigaran
a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. f.
II - 1
Kelurahan Mayangan Kelurahan Jati Kelurahan Wiroborang Kelurahan Sukabumi Mangunharjo Kelurahan Kebonsari Wetan Kelurahan Sukoharjo Kelurahan Tisnonegaran Kelurahan Kanigaran Kelurahan Kebonsari Kulon Kelurahan Curahgrinting
Lanjutan Tabel 2.1. 1 3
2 Kecamatan Wonoasih
4
Kecamatan Kademangan
5
Kecamatan Kedopok
a. b. c. d. e. f. a. b. c. d. e. f. a. b. c. d. e. f.
3 Kelurahan Wonoasih Kelurahan Jrebeng Kidul Kelurahan Pakistaji Kelurahan Kedunggaleng Kelurahan Kedungasem Kelurahan Sumbertaman Kelurahan Triwung Kidul Kelurahan Kademangan Kelurahan Pohsangit Kidul Kelurahan Pilang Kelurahan Triwung Lor Kelurahan Ketapang Kelurahan Jrebeng Lor Kelurahan Jrebeng Wetan Kelurahan Kedopok Kelurahan Sumberwetan Kelurahan Kareng Lor Kelurahan Jrebeng Kulon
Berdasarkan data Tahun 2007, jumlah penduduk Kota Probolinggo tercatat sebesar 215.158 jiwa, yang terdiri dari 106.961 jiwa penduduk lakilaki dan 108.197 jiwa penduduk perempuan, dengan tingkat kepadatan penduduk 3.797 jiwa/km2, sedangkan tahun 2008 jumlah penduduk Kota Probolinggo sebesar 216.125 jiwa, yang terdiri dari 107.168 jiwa penduduk laki – laki dan 108.957 jiwa penduduk perempuan dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 3.814 jiwa/km2.
Distribusi penduduk dan tingkat
kepadatan berdasarkan kecamatan adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 2. 2. Distribusi Penduduk dan Kecamatan
NO
KECAMATAN
Tingkat
Kepadatan
Berdasarkan
JUMLAH PENDUDUK
TINGKAT KEPADATAN
(jiwa)
(jiwa/km2)
1
Kecamatan Mayangan
62.359
7.205
2
Kecamatan Kanigaran
53.976
5.067
3
Kecamatan Kademangan
37.304
2.925
4
Kecamatan Wonoasih
31.970
2.911
5
Kecamatan Kedopok
29.549
2.169
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo
II - 2
B. Kondisi Ekonomi 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sampai dengan Tahun 2008, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kota Probolinggo mengalami kenaikan dari Tahun 2007, yakni Rp. 3.272.352,- (dalam juta rupiah) meningkat menjadi Rp. 3.767.394,(dalam juta rupiah) pada tahun 2008. Jika digambarkan selama lima tahun terakhir, PDRB-ADHB Kota Probolinggo pada tahun 2004 sebesar Rp.1.980.900,- (dalam juta rupiah) meningkat menjadi Rp.2.463.136,(dalam juta rupiah) pada tahun 2005, meningkat menjadi Rp.2.871.893,(dalam juta rupiah) pada tahun 2006. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) jika digambarkan selama lima tahun terakhir adalah tahun 2004 sebesar Rp. 1.431.678,- (dalam juta rupiah), tahun 2005 sebesar Rp.1.513.804,- (dalam juta rupiah) meningkat menjadi Rp.1.603.445,(dalam juta rupiah) pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 menjadi Rp.1.705.841,- (dalam juta rupiah), serta meningkat menjadi Rp.1.806.452,pada tahun 2008. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB tahun dasar 2000 adalah sebagai berikut : tahun 2004 sebesar 5,62% meningkat menjadi 5,74% pada tahun 2005, meningkat menjadi 5,92% pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 6,39% pada tahun 2007 sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar 6,02%. 2. Struktur Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Sebagai daerah yang bercirikan kota, struktur perekonomian Kota Probolinggo didominasi oleh sektor - sektor jasa dan industri pengolahan, yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor industri pengolahan. Nilai Tambah Bruto (NTB) ketiga sektor tersebut mencapai 75,53% pada tahun 2008. Adapun kontribusi sektor – sektor terhadap nilai tambah bruto sebagaimana tabel 2.3.
II - 3
Tabel 2. 3. Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap Nilai Tambah Bruto NO
SEKTOR
NTB (%)
1
Perdagangan, Hotel dan Restoran
38,65
2
Pengangkutan dan Komunikasi
18,41
3
Industri Pengolahan
16,47
4
Jasa-Jasa
8,86
5
Pertanian
7,96
6
7,50
7
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Listrik, Gas dan Air Bersih
8
Konstruksi
0,32
9
Pertambangan dan Galian
0,02
1,80
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo menunjukkan kenaikan yang nyata dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan
ekonomi
ini
ditunjukkan
oleh
perkembangan
Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000.
Tabel 2.4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2004-2008 NO
TAHUN
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)
1
2004
5,62
2
2005
5,74
3
2006
5,92
4
2007
6,39
5
2008
6,02
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo
Dalam kontelasi nasional maupun regional, pertumbuhan ekonomi kota Probolinggo dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki kecenderungan lebih tinggi jika dibanding dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. II - 4
Gambar 2.1. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo, Jawa Timur dan Indonesia Tahun 2004-2008
7 6 5
Kota Probolinggo
4
Jawa Timur
3 Indonesia
2 1 0 2004
2005
2006
2007
2008
3. Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 sebesar Rp. 9.755.438,-, meningkat menjadi Rp. 11.986.650 pada tahun 2005, meningkat menjadi Rp. 13.810.289 pada tahun 2006 meningkat menjadi Rp. 15.549.606 pada tahun 2007 dan meningkat menjadi Rp.17.431.550 pada tahun 2008. Sedangkan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tiap tahun rata-rata mengalami peningkatan. Tahun 2004 sebesar Rp. 1.431.678 meningkat menjadi Rp. 1.513.804 tahun 2005, meningkat menjadi Rp. 1.603.445 tahun 2006 dan meningkat menjadi Rp.1,705.841 pada tahun 2007. Demikian pula pada tahun 2008 juga meningkat menjadi sebesar Rp. 1.806.452. Kecenderungan peningkatan ini menunjukkan bahwa iklim ekonomi makro maupun mikro di Kota Probolinggo cukup kondusif sehingga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kesehateraan masyarakat.
II - 5
4. Keuangan Daerah Sumber-sumber keuangan daerah Kota Probolinggo terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainlain yang sah. Struktur keuangan daerah Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir masih didominasi oleh Dana Perimbangan dari Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Dari aspek pendapatan dan pengeluaran, struktur anggaran Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir sebagaimana Tabel 5.
Tabel 2.5. Struktur APBD Kota Probolinggo Tahun 2005-2009
NO 1
URAIAN
2005
2006
2007
2008
2009
20.626
25.284
28.114
32.087
36.087
160.407
265.910
283.755
316.108
333.017
7.264
3.000
57.533
56.941
64.950
167.389
265.767
268.063
266.305.
227.188.
17.082.
20.274
128.578
176.892
231.067
Pendapatan : a. Pendapatan asli daerah; b. Dana perimbangan; c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2
TAHUN (dalam jutaan)
Belanja : a. Belanja langsung b. Belanja tidak langsung
5. Investasi Sebagai daerah yang bercirikan kota, investasi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo. Potensi yang
prospektif bagi investasi antara lain sektor perdagangan,
industri pengolahan dan jasa.
II - 6
Perkembangan investasi di Kota Probolinggo dalam 2 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama untuk investasi dari penanaman modal dalam negeri. Perkembangan investasi serta jumlah tenaga kerja yang diserap sebagaimana tabel 2.6.
Tabel 2.6. Nilai Investasi Kota Probolinggo Tahun 2007
NO
JML
KRITERIA INVESTASI
1
< Rp. 200.000.000,-
2
Rp.200.000.000,-
USAHA
s/d
JML TENAGA
NILAI INVESTASI
KERJA
253
714
Rp.16.735.721.299
65
381
Rp. 21.646.664.870
8
518
Rp. 8.174.386.052
326
1613
Rp.46.556.772.221
Rp.500.000.000,3
>Rp. 500.000.000,TOTAL
Tabel 2.7. Nilai Investasi Kota Probolinggo Tahun 2008
NO
JML
KRITERIA INVESTASI
1
< Rp. 200.000.000,-
2
Rp.200.000.000,-
USAHA
s/d
JML TENAGA
NILAI INVESTASI
KERJA
352
181
Rp.28.212.286.368
80
159
Rp.27.226.609.554
20
36
Rp.34.548.331.550
452
376
Rp.89.987.227.472
Rp.500.000.000,3
>Rp. 500.000.000,TOTAL
Sumber data : Badan Perijinan Kota Probolinggo
II - 7
6. Prasarana dan Sarana Ekonomi a. Prasarana transportasi berupa jalan di Kota Probolinggo adalah jalan kota sepanjang 173,475 km dan jalan nasional sepanjang 21.420 km. yang meliputi : sepanjang 85.220 106.749
km dalam kondisi beraspal
dan
km dalam kondisi beraspal hotmix. Prasarana transportasi
berupa pelabuhan niaga sebanyak 1 buah dengan dan pelabuhan ikan sebanyak 1 bh. b. Jaringan Listrik. Kebutuhan listrik Kota Probolinggo dipenuhi dari PT PLN (Persero) dengan daya terpasang sebesar 68.945.495 VA dan terjual sebesar 161.459.552 sampai dengan tahun 2008, yang dipergunakan untuk melayani 1.051 pelanggan sosial, 40.660 pelanggan rumah tangga, 57 pelanggan industri, 232 pelanggan gedung kantor dan 130 penerangan jalan. c. Sarana Pos dan Telekomunikasi Sarana pos di Kota Probolinggo dilayani oleh PT Pos Indonesia dengan fasilitas 1 buah Kantor Pos. Sarana telekomunikasi fixed line di Kota Probolinggo dilayani oleh PT Telkom , sedangkan sarana telekomunikasi bergerak (mobile) dilayani oleh, PT. Telkom, PT. Telkomsel, PT. Indosat,
PT. Exelcomindo Pratama, dan Mobile X.
d. Sarana Perdagangan Sarana perdagangan di Kota Probolinggo berupa pasar daerah sebanyak 18 buah, pasar Swalayan 20 buah dan Hyper Market 1 buah. Dan jumlah pedagang kecil sebanyak 3.187 orang, pengusaha menengah sebanyak 615 orang, dan pengusaha besar sebanyak 77 orang. e. Koperasi Koperasi
yang
turut
menggerakkan
ekonomi
di
Kota
Probolinggo terdiri dari KUD, koperasi serba usaha, koperasi simpan pinjam dan lain - lain dengan jumlah total Koperasi aktif sebanyak 172 II - 8
unit, koperasi tidak aktif sebanyak 77 unit, koperasi sekunder sebanyak 1 unit, koperasi primer sebanyak 248 unit, dan KUD sebanyak 4 unit. f. Lembaga Keuangan Lembaga
keuangan di
Kota Probolinggo
yang
berupa
perbankan yang ada terdiri atas Bank BNI, Bank Jatim (BPD), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), Bank Bukopin, Bank Tabungan Pembangunan Nasional (BTPN), Primkoveri dan Bank SAJ. Selain itu terdapat lembaga pembiayaan antara lain : Adira Finance, Busan Auto Finance, FIF, Sumit OTO Finance g. Sarana Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air bersih khususnya untuk penduduk dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kota Probolinggo dengan jumlah sambungan rumah yang telah dapat terpasang sebanyak 14.438 buah. Sampai dengan tahun 2008 cakupan pelayanan PDAM Kota Probolinggo mencapai 45 % dari total kebutuhan yang ada. C. Kondisi Sosial Budaya 1. Kesehatan a. Derajat Kesehatan Derajat kesehatan dapat dilihat dari indkator antara lain : Angka Kematian Bayi per 1,000 kelahiran hidup (AKB), Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI), rata-rata usia harapan hidup penduduk dan status gizi masyarakat. Berdasarkan indikator dimaksud, perkembangan derajat kesehatan masyarakat Kota Probolinggo dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 2.8.
II - 9
Tabel 2.8. Derajad Kesehatan Masyarakat Kota Probolinggo
NO
TAHUN
INDIKATOR
2004
2008
1
Angka Kematian Bayi per 1,000 Kelahiran Hidup (AKB)
12/1000
8/1000
2
Angka Kematian Ibu Melahirkan per 1.000 Kelahiran hidup (AKI)
13,2/100.000
8,3/100.000
3
Rata-Rata Usia Harapan Hidup Penduduk
66,2 th
69 th
4
Status Gizi Masyarakat
15,1 %
15,74 %
b. Tenaga Kesehatan dan Sarana-Prasarana Kesehatan Tenaga kesehatan di Kota Probolinggo sampai dengan Tahun 2008 berjumlah 413 orang, yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker/asisten apoteker dan tenaga kesehatan lainnya. Jumlah tenaga kesehatan di Kota Probolinggo sebagaimana tabel 2.9.
Tabel 2.9. Jumlah Tenaga Kesehatan di Kota Probolinggo NO
TENAGA KESEHATAN
JUMLAH
1
Dokter Spesialis
18
2
Dokter Umum
39
3
Dokter Gigi
15
4
Apoteker
6
5
Ahli Gizi
16
6
Analisa laboratorium
21
7
Ahli Rontgen
2
8
Perawat
252
9
Ahli penyehatan lingkungan
17
10
Apoteker/Asisten Apoteker
6
11
Tenaga Kesehatan Lainnya
21
II - 10
Pelayanan kesehatan di Kota Probolinggo juga didukung oleh sarana - prasarana kesehatan yang memadai yang terdiri dari Rumah Sakit Umum, Puskesmas/Puskesmas Pembantu, klinik kesehatan, laboratorium klinik, apotik dan sarana kesehatan lainnya.
Tabel 2.10. Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kota Probolinggo NO
SAPRAS KESEHATAN
JUMLAH
1
Rumah Sakit Pemerintah
1
2
Rumah Sakit Swata
4
3
Puskesmas
6
4
Puskesmas Pembantu
20
5
Klinik Kesehatan
1
6
Laboratorium Klinik
5
7
Apotik
17
2. Pendidikan Kondisi pendidikan di Kota Probolinggo berdasarkan beberapa indikator menunjukkan perkembangan yang baik. Sampai dengan tahun 2008 angka partisipasi kasar untuk SD/MI mencapai 115,54 %, SMP/MTs 103,08 %
dan SMU/SMK/MA 87,67 %. Angka partisipasi murni untuk
SD/MI mencapai 104,59 %, SMP/MTs 80,20 % dan SMU/SMK/MA mencapai 61,87 %. Angka ratio murid terhadap guru, pada tingkat SD/MI mencapai 16,87 %, SMP/MTs 17,41 %, dan SMU/SMK/MA 22,89%. Untuk angka ratio murid terhadap sekolah pada tingkat SD/MI mencapai 176,74%, tingkat SMP/MTs mencapai 322,50 %, dan tingkat SMU/SMK/MA mencapai 726,10%. Angka putus sekolah pada tingkat SD/MI 2,2% dari 20.014.siswa, SMP/MTs 4,2% dari 6.325 siswa, dan SMU/SMK/MA 1,52 % dari 6.082 siswa. Untuk melihat perkembangan hasil belajar dari jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMU/SMK/MA maka dapat dilihat dari data lulusan dan data angka II - 11
rata-rata NEM siswa pada tahun 2008, yakni angka lulusan SD/MI 98,47 %, SMP/MTs 98,78 % dan SMU/SMK/MK 96,10 %. Sedangkan angka NEM rata-rata SD/MI adalah 6,70 % SMP/MTs 7,01%, dan SMU 7,84%, serta SMK 6,56%.
.
3. Ketenagakerjaan a.
Penduduk Usia Kerja Penduduk usia kerja umur 15 tahun ke atas selama 3 tahun terakhir ini meningkat rata-rata 3,5 % per tahun, yaitu dari 150.607 orang pada tahun 2005 menjadi 155.967 orang pada tahun 2007.
Tabel 2.11. Perkembangan Penduduk Usia Kerja Tahun 2005-2007 NO
URAIAN
TAHUN 2005
2006
2007
A
ANGKATAN KERJA
95.978
93.509
98.828
1
Bekerja
82.974
80.745
88.532
2
Pengangguran
13.004
12.764
10.296
8.277
9.570
7.837
295
0
1.012
4.060
2.858
1.343
372
336
104
54.629
60.391
57.139
9.807
10.030
14.160
35.401
40.778
34.445
a.
Mencari Kerja
b.
Mempersiapkan usaha
c.
Putus asa
d.
Punya pekerjaan tapi belum mulai kerja
B
BUKAN KERJA
ANGKATAN
1
Sekolah
2
Mengurus Rumah Tangga
3
Lainnya
8.421
9.583
8.534
JUMLAH
150.607
153.900
155.967
Sumber : Susenas 2005 – 2007, BPS Kota Probolinggo
II - 12
b.
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Struktur okupasi penduduk Kota Probolinggo berdasarkan lapangan usaha sampai dengan tahun 2008 masih didominasi oleh sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel yakni sebesar 26,47 % disusul berikutnya
sektor pertanian, kehutanan,
perburuan dan perikanan, sektor industri, jasa kemasyarakatan, angkutan, bangunan, penggudangan dan komunikasi, keuangan asuransi usaha sewa bangunan tanah dan jasa perusahaan, pertambangan dan penggalian dan sektor listrik, gas dan air sebagaimana dalam Tabel 2.12.
Tabel 2.12. Distribusi tenaga kerja berdasarkan sektor Tahun 2008
NO
SEKTOR
% TENAGA KERJA TERSERAP
1
Perdagangan besar, eceran, rumah makan dam hotel
26,47
2
Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan
25
3
Industri pengolahan
21,28
4
Jasa kemasyarakatan
16,52
5
Bangunan
5,47
6
Angkutan, penggudangan dan kemunikasi
2,63
7
Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan
1,25
8
Pertambangan dan penggalian
0,74
9
Listrik, gas dan air
0,49
II - 13
4. Kesenian dan Kebudayaan Kesenian yang ada di Kota Probolinggo di bagi ke dalam kesenian tradisional yang berbasis agama, kesenian tradisional berbasis budaya lokal, dan kesenian modern. Kesenian juga bisa dibagi ke dalam jenis seni pertunjukan dan seni rupa. Sampai dengan tahun 2008 di Kota Probolinggo terdapat
64 kelompok kesenian, yang meliputi seni tradisional berbasis
agama (Islam) 4 kelompok, seni tradisional berbasis budaya lokal 9 kelompok dan seni pertunjukan 32 kelompok.
D. Agama Agama yang dianut oleh penduduk Kota Probolinggo antara lain Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha. Komposisi penduduk Kota Probolinggo menurut agama pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : agama Islam .207.178 jiwa (96,29 %), Katolik 3.150 jiwa (1,46 %), Kristen 3.073 jiwa (1,43 %), Hindu 279 jiwa (0,13 %), Budha 1.478 jiwa (0,68 %). Sarana ibadah umat beragama di Kota Probolinggo terdiri dari . masjid 114 buah, langgar/mushola 620 buah, gereja protestan 7 buah, gereja katolik 2 buah dan
Wihara/klenteng 1 buah. Selain itu terdapat pondok
pesantren 32 buah dengan jumlah santri sekitar 5.088 orang.
E. Politik, Hukum dan Pemerintahan 1. Politik Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Pada Pemilu Legislatif tahun 2008 jumlah pemilih di Kota Probolinggo adalah 157.932 pemilih dan diikuti oleh 34 partai politik. Tingkat partisipasi pemilih pada tahun 2008 adalah sebesar 79 %.
II - 14
Pada pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tahun 2008 jumlah pemilih adalah sebanyak 156.342 dan diikuti oleh 3 pasangan calon, dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 80 %. 2. Hukum Dalam
rangka
mewujudkan
ketentraman,
ketertiban
dan
manajemen pemerintahan yang tertib, Pemerintah Kota Probolinggo menerbitkan produk - produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah. Produk-produk hukum daerah sebagaimana dimaksud tertera dalam tabel 2.13.
Tabel 2.13. Produk Hukum Daerah Tahun 2004 - 2008 NO
TAHUN/PRODUK HUKUM
JUMLAH
1
Tahun 2004
2
2
Tahun 2005
18
3
Tahun 2006
32
4
Tahun 2007
10
5
Tahun 2008
11
3. Pemerintahan a. Kelembagaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggo terdiri dari 3 Asisten 7 Bagian 12 Dinas 8 Badan 6 Kantor 1 Sekretariat DPRD dan 1 Sekretariat KPU. SKPD dimaksud antara lain : 1)
Sekretaris Daerah ;
2)
Asisten Administrasi ;
3)
Asisten Pemerintahan ;
4)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan ;
5)
Bagian Umum ;
II - 15
6)
Bagian Organisasi ;
7)
Bagian Pemerintahan ;
8)
Bagian Hukum ;
9)
Bagian Humas dan Protokol ;
10) Bagian Kesejahteraan Rakyat ; 11) Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal ; 12) Bagian Pembangunan ; 13) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ; 14) Dinas Pendidikan ; 15) Dinas Kesehatan ; 16) Dinas Pekerjaan Umum ; 17) Dinas Perhubungan ; 18) Dinas Tenaga Kerja ; 19) Dinas Sosial ; 20) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; 21) Dinas Koperasi, Energi, Mineral, Industri dan Perdagangan ; 22) Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata ; 23) Dinas Pertanian ; 24) Dinas Kelautan dan Perikanan ; 25) RSUD Dr. Moh. Saleh ; 26) Badan Perencanaan Pembanguan Daerah ; 27) Badan Lingkungan Hidup ; 28) Badan Pemberdayaan Perempuan & KB ; 29) Badan Pelayanan Perijinan ; 30) Badan Kesbangpol dan Linmas ; 31) Badan Kepegawaian Daerah ; 32) Inspektorat ; 33) Kantor Perpustakaan dan Arsip ; 34) Kantor Pemberdayaan Masyarakat ; 35) Satuan Polisi Pamong Praja ; 36) Sekretariat DPRD ; 37) Sekretariat KPU ;
II - 16
38) Kecamatan Mayangan ; 39) Kecamatan Kanigaran ; 40) Kecamatan Kedopok ; 41) Kecamatan Kademangan ; 42) Kecamatan Wonoasih .
b. Aparatur Pegawai Negeri Sipil di Kota Probolinggo sampai dengan tahun 2008 adalah sebanyak 4.239 orang, terdiri dari golongan I sebanyak 264 orang, golongan II sebanyak 1.383 orang, golongan III sebanyak 1.477 orang dan golongan IV sebanyak 1.115 orang.
II - 17
BAB III KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
A.
Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 23, disebutkan bawa pengelolaan keuangan daerah
dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil,
patut, dan taat pada peraturan perundang - undangan. Berdasarkan kaidah tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang mengindahkan prinsipprinsip good financial governance, dengan membangun sistem yang dapat menutup peluang dan menghindari berbagai kemungkinan penyimpangan baik yang terkait dengan kelembagaan, SDM maupun mekanisme dalam pengelolaan keuangan Daerah.
B.
Prediksi Pembiayaan Pembangunan Untuk
memenuhi
kebutuhan
anggaran
pembangunan
Kota
Probolinggo Tahun 2010 - 2014 diharapkan yang paling utama bersumber dari anggaran pemerintah daerah sendiri selain dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan investasi pihak swasta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, anggaran pemerintah daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan PAD Kota Probolinggo terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lain - lain pendapatan daerah yang sah. Dana Perimbangan bersumber dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Perimbangan dari Propinsi. Prediksi
III - 1
anggaran pendapatan daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 dapat disajikan pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1. Prediksi Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah)
NO
URAIAN
2010
2011
2012
2013
2014
2
3
4
5
6
7
40.003,802
42.003,991
44.104,191
46.309,401
48.624,871
328.812,183
338.829,697
349.187,052
359.896,406
370.970,386
39.314,618
41.280,349
43.344,367
45.511,585
47.787,164
1 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN a.
Bagi Hasil Pajak
b.
Bagi Hasil Bukan Pajak
c.
Dana Alokasi Umum
d.
Dana Alokasi Khusus
e.
-
-
268.392,765
276,444,547
21.104,800
21.104,800
-
-
-
284.737,884
293.280,020
302.078,421
21.104,800
21.104,800
21.104,800
-
-
Dana Perimbangan
-
-
-
78.579,095
80.936,468
83.364,562
85.865,499
88.441,464
447.395,081
461.770,158
476.655,805
492.071,306
508.036,722
Provinsi LAIN-LAIN 2
PENDAPATAN YANG SAH
PENDAPATAN DAERAH
Selanjutnya untuk prediksi laju pertumbuhan dan kontribusi masingmasing sumber pendapatan daerah tersebut terhadap pendapatan daerah, dapat disajikan pada tabel berikut :
III - 2
Tabel : 3.2 Prediksi Laju Pertumbuhan Sumber Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 (%) No
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
5
5
5
5
5
2
DANA PERIMBANGAN
5
5
5
5
5
3
a.
Bagi Hasil Pajak
5
5
5
5
5
b.
Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
c.
Dana Alokasi Umum
3
3
3
3
3
d.
Dana Alokasi Khusus
-
-
-
-
-
3
3
3
3
3
LAIN-LAIN YANG SAH
PENDAPATAN
PENDAPATAN DAERAH
Tabel : 3.3 Prediksi Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 (%) No
Uraian
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
9
9
9
9
9
a. Bagi Hasil Pajak
9
9
9
9
9
b. Bagi Hasil Bukan Pajak
-
-
-
-
-
60
60
60
60
60
5
4
4
4
4
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
18
17
17
17
17
PENDAPATAN DAERAH
100
100
100
100
100
1
PENDAPATAN DAERAH
2
DANA PERIMBANGAN
c.
ASLI
Dana Alokasi Umum
d. Dana Alokasi Khusus 3
III - 3
Kontribusi sumber PAD dan dana perimbangan memang perlu diupayakan terus meningkat sebab meningkatnya kontribusi sumber sumber
pendapatan
tersebut
terhadap
volume
pendapatan
daerah
menunjukkan bahwa pemerintah Kota Probolinggo semakin meningkat kemandiriannya dalam membiayai pembangunan daerah.
C.
Prediksi Pendapatan Asli Daerah Dalam era otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam arti mengeliminir tingkat ketergantunggannya dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ini daerah jelas membutuhkan sumber dana pembangunan yang karena itu setiap daerah harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber - sumber pendapatan daerahnya masingmasing. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menyatakan bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah setiap daerah memiliki pendapatan daerah. Pendapatan daerah dibagi ke dalam beberapa jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah terbagi ke dalam 4 (empat) jenis penerimaan, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam daerah yang bersangkutan yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah III - 4
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha. Menurut Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa jenis pajak daerah Kota/kab dan tarif maksimumnya adalah pajak hotel (10 %), pajak restauran (10 %), pajak hiburan (35 %), pajak reklame (25 %), pajak penerangan jalan (10 %), pajak pengambilan bahan galian golongan C (20 %) dan pajak parkir (20 %). Disamping jenis pajak tersebut, daerah Kota/kab dapat menetapkan jenis pajak yang lain tetapi harus memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) bersifat pajak dan bukan retribusi, (2) obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kota/kab yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani daerah Kota/kab yang bersangkutan, (3) obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, (4) obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat, (5) potensinya memadai, (6) tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, (7) memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan (8) menjaga kelestarian lingkungan hidup. Disamping pajak daerah, Kota/kab juga menerima (share) bagian pajak provinsi sebesar persentase tertentu, yang terdiri atas : (1) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (2) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (3) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, (4) pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perijinan tertentu. Disamping itu, pemerintah Kota/kab dapat menetapkan jenis retribusi lain sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jenis - jenis retribusi tersebut ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut :
III - 5
1. Retribusi Jasa Umum ; (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu, (2) jasa yang bersangkutan pelaksanaan
merupakan
kewenangan
daerah
dalam
rangka
desentralisasi, (3) jasa tersebut memberikan manfaat
khusus bagi orang pribadi atau badan usaha yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, (4) jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, (5) retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, (6) retribusi dapat dipungut secara efisien dan efektif serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan (7) pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang lebih baik. 2. Retribusi Jasa Usaha : (1) bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi umum atau retribusi perijinan
tertentu, (2)
jasa yang
bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang sebaiknya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. 3. Retribusi Perijinan Tertentu : (1) perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan
yang
diserahkan
kepada
daerah
dalam
rangka
desentralisasi, (2) perijinan tersebut benar - benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, (3) biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan. Prinsip dan sasaran
dalam penetapan tarif retribusi ditentukan
sebagai berikut : 1. Retribusi
jasa
umum
berdasarkan
kebijakan
daerah
dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
III - 6
2. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak; 3. Retribusi perijinan tertentu berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan. Prediksi secara rinci Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel : 3.4 Prediksi PAD Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 (Juta Rupiah)
No
Sumber PAD
1
Pajak Daerah
2
Retribusi Daerah
3 4
2010
2011
2012
2013
2014
6.522
6.848
7.191
7.550
7.928
26.061
27.364
28.732
30.169
31.677
Bagian Laba BUMD
1.211
1.272
1.335
1.402
1.472
Lain-Lain PAD yang sah
6.210
6.521
6.847
7.189
7.548
Pendapatan Asli Daerah
40.004
42.004
44.104
46.310
48.625
Mengenai prediksi laju pertumbuhan dan kontribusi dari masing masing sumber pendapatan asli daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 dapat disajikan melalui tabel-tabel berikut ini :
III - 7
Tabel : 3.5 Prediksi Laju Pertumbuhan Masing-Masing Sumber PAD Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 (%) No
Sumber PAD
2010
2011
2012
2013
2014
1
Pajak Daerah
5
5
5
5
5
2
Retribusi Daerah
5
5
5
5
5
3
Bagian Laba BUMD
5
5
5
5
5
4
Lain-Lain PAD yang sah
5
5
5
5
5
Pendapatan Asli Daerah
5
5
5
5
5
Tabel : 3.6 Prediksi Kontribusi Masing-Masing Sumber PAD Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2013 (%) No
Sumber PAD
2010
2011
2012
2013
2014
1
Pajak Daerah
16
16
16
16
16
2
Retribusi Daerah
65
65
65
65
65
3
Bagian Laba BUMD
3
3
3
3
3
4
Lain-Lain PAD yang sah
16
16
16
16
16
Pendapatan Asli Daerah
100
100
100
100
100
III - 8
BAB IV VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
A.
Visi Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor
8
Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada dasar filosofis yang dianut oleh masyarakat Kota Probolinggo, maka visi pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 adalah : TERWUJUDNYA PROBOLINGGO KEMISKINAN
KESEJAHTERAAN MELALUI DAN
MASYARAKAT
PERCEPATAN
PENGANGGURAN
KOTA
PENANGGULANGAN
BERBASIS
INVESTASI
PRODUKTIF DAN BERKESINAMBUNGAN. Visi ini memiliki makna sebagai berikut : 1. Kejahteraan masyarakat, adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin akan menjadi modal utama untuk mewujudkan masyarakat madani, yakni masyarakat sipil yang berdaya dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya sehingga senantiasa berpartisipasi aktif dalam setiap aktivitas pembangunan. 2. Kemiskinan, merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki - laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak - hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki - laki maupun
IV-1
perempuan, mempunyai hak - hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak - hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki - laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak - hak dasar terdiri dari hak - hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang - undangan. Hak - hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial - politik, baik bagi perempuan maupun laki - laki. Hak - hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. 3. Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau bekerja kurang dari 2 (dua) hari dalam satu minggu dan yang bersangkutan berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran merupakan bagian dari mata rantai kemiskinan dimana orang yang menganggur
tidak
memiliki
pekerjaan
yang
dapat
menghasilkan
pendapatan sehingga akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Investasi merupakan upaya untuk menanamkan modal dengan harapan akan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomi tapi juga dari aspek manusia sebagai
sumber daya insani dan sumber daya sosial. Dalam aspek
ekonomi, investasi dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerah secara optimal dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak langsung terhadap terciptanya lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan
IV-2
bermuara terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dalam aspek manusia sebagai sumber daya insani, investasi merupakan manifestasi dari upaya - upaya peningkatan kualitas sumber manusia yang memiliki keunggulan kompetitif baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun mental - spiritual. Dalam aspek manusia sebagai makhluk sosial, investasi merupakan wujud dari upaya - upaya membentuk modal sosial - kolektif yang harmonis dan sinergis antar elemen masyarakat sehingga
dapat
memberikan daya dukung yang optimal terhadap terwujudnya tujuan bersama dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keTuhanan. 5. Produktif dan berkesinambungan merupakan komitmen pemerintah Kota Probolinggo untuk menjadikan investasi lebih memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan rakyat serta berkesinambungan dalam jangka panjang serta berwawasan lingkungan.
B.
Misi Pembangunan Daerah Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kota Probolinggo, maka ditetapkan misi pembangunan daerah Kota Probolinggo 2010-2014, yakni : 1. Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia; 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan; 3. Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima;
IV-3
4. Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik.
C.
Motto Dan Prinsip Pembangunan Daerah Motto dan prinsip merupakan energizing bagi seluruh sumber daya penggerak pembangunan di Kota Probolinggo yang bermanfaat sebagai penyelaras semua aktifitas pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta. Melalui manifestasi motto dan prinsip, ikatan persatuan dan kesatuan dalam menjalankan kegiatan kegiatan pembangunan di Kota Probolinggo akan semakin kokoh. Motto yang menjadi kehendak dan tekad masyarakat Kota Probolinggo dalam pembangunan daerah adalah : 1. Trikarsa Bina Praja, yaitu tiga kehendak masyarakat Kota Probolinggo untuk
melestarikan
serta
menumbuhkembangkan
ciri
khas
Kota
Probolinggo sebagai Kota Bayuangga (Angin, Anggur dan Mangga) 2. Bestari, yaitu tekad bersama masyarakat Kota Probolinggo untuk melestarikan dan menumbuhkembangkan
motto Kota Probolinggo
sebagai Kota Bestari (Bersih, Sehat, Tertib, Aman, Rapi dan Indah)
Dalam rangka memberikan semangat dan arah yang selaras dalam menggerakkan tekad dan kehendaknya, masyarakat Kota Probolinggo memegang teguh prinsip - prinsip dalam pembangunan daerah antara lain : 1. Partisipasi. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan di Kota Probolinggo dibutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggungjawab dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi sehingga hasil hasil pembangunan lebih berdayaguna dan berhasil guna. Berdasarkan prinsip ini, maka model pembangunan Kota Probolinggo lebih didominasi oleh model pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centred
IV-4
development model). Model ini bertumpu pada pelibatan masyarakat secara aktif dan berkesinambungan. 2. Keadilan. Bahwa hasil - hasil pembangunan harus mampu memberikan kemanfaatan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Probolinggo terutama dalam pemenuhan hak - hak dasar rakyat. 3. Akuntabilitas. Bahwa seluruh aktifitas pembangunan daerah beserta hasil - hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal.
IV-5
BAB V TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dalam rangka mempertajam fokus pelaksanaan program - program pembangunan daerah serta meletakkan prioritas - prioritas pembangunan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat, maka diperlukan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan, maka masyarakat dan pemerintah Kota Probolinggo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Melalui rumusan tujuan juga dapat diketahui secara cermat seberapa besar pengerahan sumber daya daerah yang harus dilakukan baik yang dimiliki secara aktual maupun potensial. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kota Probolinggo serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran - sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai. Berdasarkan maksud tersebut maka tujuan dan sasaran pembangunan Kota Probolinggo yang akan diwujudkan sampai dengan tahun 2014 dirumuskan sebagai berikut : Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang berdaya, mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia
V-1
Tujuan 1. Meningkatkan kualitas keagamaan guna mewujudkan suasana yang kondusif bagi pengamalan nilainilai keagamaan secara nyata
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh golongan masyarakat
Frekuensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan (%)
100
1.2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat
Tingkat kerukunan hidup internal umat beragama (%)
100
1.3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah
Realisasi penambahan jumlah sarana dan prasarana ibadah keagamaan (%)
100
2.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
1) Angka melek huruf (%)
95
2) Rata-rata lama sekolah (tahun) 2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2.3 Meningkatnya kualitas pemuda
1) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup (AKB)
6,5
2) Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup (AKI)
7
3) Balita dengan gizi buruk (%)
<20
4) Usia harapan hidup (tahun)
70
1) Jumlah ormas kepemudaan yang berperan aktif (%) 2) Peningkatan peran dan prestasi generasi muda (%)
2.4 Meningkatnya kualitas olahraga
V-2
12
90
90
1) Peningkatan prestasi yang dicapai dlm bidang olah raga (%)
90
2) Meningkatnya pembudayaan olah raga (%)
90
2.5 Meningkatnya kualitas perempuan
1) Jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif (%) 2) Peningkatan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (%)
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan
90
90
2.6 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyandang masalahmasalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penduduk miskin
1) Proporsi jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk (%)
10
2) Proporsi jumlah KK miskin terhadap banyaknya KK (%)
10
3.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan,monitoring dan evaluasi pembangunan
1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbang (%)
85
3.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
1) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Gubernur (%)
85
2) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Walikota (%)
90
3) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Legislatif (%)
80
4) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Presiden (%)
85
1) Jumlah kelompok pelestari budaya lokal yang aktif (%)
80
3.3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal
V-3
2) Tingkat keterlibatan masyarakat dalam ikut mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan (%)
2) Tingkat pengembangan budaya lokal (%)
85
3.4 Meningkatnya peran serta kelompokkelompok masyarakat dalam pembangunan
1) Jumlah lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan (%)
85
2) Ratio swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan jumlah stimulan dari pemerintah (kali)
10
Misi 2 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya melalui pertumbuhan ekonomi yang merata, berkeadilan
dan berwawasan lingkungan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
1
2
3
4
1. Meningkatkan struktur perekonomian daerah yang lebih tangguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal
1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang disertai dengan pemerataan
Angka pertumbuhan ekonomi daerah (%)
8
1.2 Meningkatnya kontribusi sektor jasa terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa (%)
7
1.3 Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah serta koperasi terhadap kesejahteraan masy.
Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri (%)
8
1.4 Meningkatnya ketahanan pangan daerah
Tingkat ketersediaan beras/pangan (%)
100
Tingkat konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras (%)
100
2.1 Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat
PDRB per kapita (Juta/Rupiah/Jiwa)
25.607
2.2 Meningkatnya nilai tabungan masyarakat
Rasio tabungan masyarakat dengan nilai investas (kali)
10
2 Meningkatkan taraf hidup dan derajat kehidupan masyarakat
V-4
2.3 Meningkatnya jumlah dan volume usaha kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat
3 Meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan berwawasan lingkungan
1) Peningkatan jumlah Usaha Ekonomi Produktif (%) 2) Pengembangan volume usaha (%)
70
100
3.1 Meningkatnya kemanfatan sumber daya lokal bagi pertumbuhan ekonomi daerah
1) Kontribusi pemanfaatan sumber daya alam pada PAD (%)
5
2) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sumber daya mineral (%)
5
3.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan
1) Indeks standar pencemaran udara (% kategori baik)
80
2) Penurunan kasus pencemaran lingkungan (%)
80
Misi 3: Mewujudkan iklim investasi yang prospektif dan kondusif yang didukung oleh sarana dan prasarana kota yang berkualitas serta pelayanan publik yang prima.
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target
1
2
3
4
1.1 Meningkatnya nilai investasi dan penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing
1) Peningkatan jumlah PMA dan PMDN (%)
80
1.2 Meningkatnya daya serap investasi terhadap tenaga kerja lokal
Perluasan lapangan kerja (%)
1. Meningkatkan investasi yang produktif dan memberikan manfaat optimal bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran
V-5
2) Peningkatan nilai investasi pembangunan daerah (%)
80
10
1.3 Meningkatnya kontribusi investasi terhadap penurunan kemiskinan
1) Tingkat kesesuaian upah pekerja dengan kebutuhan hidup layak (%) 2) Tingkat daya serap tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa (%) 1) Peningkatan nilai ekspor komoditas unggulan (%) 2) Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran (%)
90
2.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut
1) Prasarana jalan kota dengan kondisi mantap (%)
90
2.2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas umum kota
1) Tingkat kelancaran dan ketertiban arus transportasi kota (%) 2) Tingkat ketersediaan fsilitas umum perkotaan (%)
90
2.3 Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih, energi dan telekomunikasi
1) Tingkat kualitas penyediaan air bersih perkotaan (%)
90
2) Tingkat kualitas penyediaan energi listrik (%)
100
3) Tingkat kualitas penyediaan fasilitas telekomunikasi (%)
90
1) Tingkat kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan perijinan investasi (%) 2) Tingkat komplain terhadap pelayanan perijinan investasi (%) Peningkatan jumlah produk hukum perbaikan iklim investasi (%)
100
1.4 Meningkatnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kota guna menunjang kelancaran arus distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk dan kesejahteraan warga kota
3. Menciptakan pelayanan publik yang prima bagi kondusivitas investasi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan daerah
3.1 Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan investasi
3.2 Meningkatnya produk-produk kebijakan publik yang berpengaruh baik terhadap iklim investasi
V-6
2) Sarana perhubungan darat dan laut dalam kondisi baik (%)
50
35
9
90
80
5
10
Misi 4: Menegakkan supremasi hukum, ketentraman dan ketertiban umum yang disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa belandaskan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik. Sasaran
Indikator Sasaran
Target
2
3
4
1) Jumlah SKPD yang menerapkan Sistem AKIP dengan predikat baik (%)
100
2) Jumlah SKPD yang telah dilakukan analisis jabatan (%)
100
Tujuan 1 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan daerah, baik dari aspek kelembagaan, tatalaksana maupun sumber daya aparatur
1.1 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah
3) Jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer (LAN) (%)
1.2 Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah
1) Jumlah pejabat struktural definitif yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (%) 2) Persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti Diklat (%) 3) Tingkat pelanggaran disiplin pegawai (%) 4) Persentase jumlah aparatur yang mendapatkan penghargaan (%)
1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah
1) Jumlah SKPD yang mendapatkan dan menerapkan standarisasi ISO dalam pelayanan (%) 2) Jumlah SKPD yang telah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik (%) 3) Jumlah aparatur pada SKPD yang memahami makna pelayanan publik (%)
V-7
100
100
50
2
50
100
100
100
2 Meningkatkan kualitas dan harmoni politik lokal guna mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang amanah
2.1 Meningkatnya kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2.2 Meningkatnya harmoni antar organisasi politik
Penurunan angka konflik berlatar belakang kepentingan politik kelompok (%)
90
3 Meningkatkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3.1 Menurunnya kasus pelanggaran hukum
Penurunan angka pelanggaran hukum (%)
90
3.2 Menurunnya kasus pelanggaran hak asasi manusia
Penurunan angka pelanggaran HAM (%)
100
3.3 Meningkatnya upayaupaya penegakan hukum dan hak asasi manusia
Tingkat penyelesaian kasus pelanggaran hukum dan HAM
90
4 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat
4.1 Menurunnya gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat
1) Angka kriminalitas (%)
5
4.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan suasana yang tentram dan tertib
1) Tingkat implementasi kebijakan Pam Swakarsa (%)
V-8
1) Jumlah Perda DPRD (%)
inisiatif
2) Persentase capaian target penyelesaian produk hukum oleh DPRD (%)
2) Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana (%)
2) Tingkat efektifitas peran RT dan RW dalam penciptaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat (%)
10
100
90 90
90
BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
A. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kebijakan adalah merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan, atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan juga merupakan keputusan yang mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan. Berdasarkan makna kebijakan tersebut maka arah kebijakan pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, dapat diuraikan sebagai berikut : Tujuan 1 : Meningkatkan suasana
kualitas
yang
kondusif
keagamaan guna mewujudkan bagi
pengamalan
nilai - nilai
keagamaan secara nyata. Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh golongan masyarakat
Meningkatnya frekuensi kegiatan-kegiatan keagamaan
Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan sehingga memungkinkan semua pemeluk agama beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
2. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilainilai agama dalam kehidupan masyarakat
Meningkatnya kerukunan hidup umat beragama
Mewujudkan harmoni kehidupan sosial dan kerukunan masyarakat dalam kehidupan internal dan antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati
3. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana ibadah
Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana ibadah keagamaan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah memurut syariat agama masing-masing serta mempermudah umat beragama dalam menjalankan ibadahnya
VI - 1
Tujuan 2 :
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sumber daya utama pembangunan
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
1.1 Meningkatnya angka melek huruf masyarakat 1.2 Meningkatnya angka rata-rata lamanya penduduk bersekolah
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kurikulum, penataan sistem pembiayaan pendidikan dan peningkatan peran serta keluarga dan masyarakat dalam pembangunan pendidikan
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
2.1 Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (AKB)
Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat
2.2 Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran hidup (AKI) 2.3 Menurunnya jumlah balita dengan gizi buruk 2.4 Meningkatnya usia harapan hidup penduduk 3. Meningkatnya pemuda
kualitas
3.1 Meningkatnya jumlah Ormas pemuda yang berperan aktif 3.2 Meningkatnya peran dan prestasi generasi muda
Meningkatkan potensi generasi muda dengan mengembangkan peran aktif ormas kepemudaan dan prestasi generasi muda, disertai pengembangan pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan generasi muda serta melindungi generasi muda dari penyimpangan nilai-nilai moral
4. Meningkatnya olah raga
kualitas
Meningkatnya jumlah perolehan prestasi olah raga dan aktivitas pembudayaan olah raga
Meningkatkan dan mengembangkan prestasi olah raga, kebugaran dan kesegaran jasmani masyarakat dengan dukungan fasilitas prasarana olah raga yang memadai
5. Meningkatnya perempuan
kualitas
Meningkatnya jumlah organisasi perempuan yang berperan aktif dan meningkatnya peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Meningkatkan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan, dan pemberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender
VI - 2
6. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyandang masalahmasalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan penduduk miskin
6.1 Menurunnya proporsi jumlah PMKS terhadap jumlah penduduk 6.2 Menurunnya proporsi jumlah KK miskin terhadap banyaknya KK
Meningkatkan kualitas hidup PMKS dan KK miskin melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan serta peningkatan peran aktifnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Tujuan 3 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan Sasaran
Indikator Sasaran
1. Meningkatnya partisipasi 1.1 masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi 1.2 pembangunan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pemb. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ikut mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemb.
Arah Kebijakan Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat, baik secara langsung maupun perwakilan dalam pengambilan keputusan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan maupun kegiatan evaluasi pembangunan
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan berpolitik
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan jalan mendorong tingkat partisipasinya dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal
Meningkatnya jumlah kelompok pelestari budaya lokal dan tingkat berkembangnya budaya lokal
Mengembangkan budaya lokal berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa melalui peran aktif masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya bangsa serta memfasilitasi aktivitas penganekaragaman dan pengembangan nilainilai budaya
4. Meningkatnya peran serta kelompokkelompok masyarakat dalam pembangunan
4.1 Meningkatnya jumlah lembaga swadaya masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan 4.2 Meningkatnya ratio swadaya masyarakat dalam pembangunan dengan jumlah stimulan dari pemerintah yang telah diberikan
Meningkatkan peran masyarakat sipil untuk bersama-sama dengan domain pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik secara selaras, serasi dan proporsional
VI - 3
Tujuan 4: Meningkatkan struktur perekonomian daerah yang lebih tanggguh berlandaskan keunggulan kompetitif lokal
Sasaran 1. Meningkatnya pertumbuhan darah yang pemerataan
ekonomi disertai
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
Meningkatnya persentase angka pertumbuhan ekonomi daerah
1) Peningkatan pelayanan perijinan industri, perdagangan dan investasi guna menumbuhkan iklim yang kondusif bagi peningkatan perekonomi daerah 2) Mengembangkan investasi berbasis potensi sumber daya daerah sehingga dapat menjadi pengungkit pertumbuhan perekonomian daerah
2. Meningkatnya sektor jasa pertumbuhan daerah
kontribusi terhadap ekonomi
Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor jasa-jasa
Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa, baik untuk input maupun output industri perdagangan dan jasa
3. Meningkatnya kontribusi industri kecil, mikro dan menengah terhadap kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya persentase pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor industri
1) Mengembangkan industri kecil dan menengah khususnya yang berorientasi ekspor
4. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
Meningkatnya ketersediaan beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras
2) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek dalam perekonomian UMKM 1) Pengamanan ketahanan pangan dengan jalan meningkatkan ketersediaan pangan 2) Memantapkan pola penganekaragaman pangan dan gizi masyarakat disertai upaya menurunkan tingkat ketergantungan pada beras
VI - 4
Tujuan 5: Meningkatkan taraf hidup dan derajat kehidupan masyarakat
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat
Meningkatnya jumlah PDRB per kapita
Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian berusaha dan meningkatkan produktivitas hidup
2. Meningkatnya tabungan masyarakat
nilai
Meningkatnya jumlah tabungan masyarakat yang bersumber dari hasil investasi
Meningkatkan akses masyarakat untuk menabung dan investasi
3. Meningkatnya jumlah dan volume usaha kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat
Meningkatnya jumlah dan variasi usaha dari kegiatan UEP masyarakat, disertai berkembangnya volume usaha
1) Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan permodalan dan pengembangan usaha 2) Pemantapan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan pendekatan Tridaya
Tujuan 6 : Meningkatkan pemanfaatan sumber daya daerah secara lestari dan berwawasan lingkungan
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kemanfaatan sumber daya lokal bagi pertumbuhan ekonomi daerah
1.1 Meningkatnnya pemanfaatan sumber daya lokal yang dapat memberikan kontribusi optimal bagi PAD
Meningkatkan potensi sumber daya lokal yang dapat didayagunakan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan pendukung perkuatan dan pengembangan sumbersumber PAD
1.2 Meningkatnya pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sumber daya mineral
VI - 5
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan
2.1 Meningkatnya indeks pencemaran kategori baik
angka standar udara
2.2 Menurunnya kasus terjadinya pencemaran udara
1) Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya secara berkelanjutan dengan dukungan peran serta aktif masyarakat 2) Menyeimbangkan kepentingan lingkungan hidup dengan kepentingan sosial ekonomi masyarakat dalam konteks pembangunan berkelanjutan
Tujuan 7 : Meningkatkan investasi yang produktif dan memberikan manfaat optimal bagi pengurangan kemiskinan dan pengangguran
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1. Meningkatnya nilai investasi dan penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing
Meningkatnya jumlah PMA dan PMDN, serta meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan investasi, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengaturan, perlindungan dan pelayanan kegiatan yang berhubungan dengan investasi
2. Meningkatnya daya serap investasi terhadap tenaga kerja lokal
Meningkatnya persentase angka perluasan lapangan kerja
1) Meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja 2) Mengembangkan program-program padat karya untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha secara luas bagi masyarakat
3. Meningkatnya kontribusi investasi terhadap penurunan angka kemiskinan
3.1 Meningkatkan kesesuaian antara tingkat upah pekerja dengan standar kebutuhan hidup layak 3.2 Meningkatkan daya serap tenaga kerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa
VI - 6
1) Memantapkan mekanisme ketenagakerjaan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan pekerja serta meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan kerja
2) Meningkatkan standar mutu tenaga kerja serta kualitas ketrampilan tenaga kerja guna meningkatkan daya serap tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan 4. Meningkatnya kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional
Tujuan 8 :
4.1 Meningkatnya persentase jumlah nilai ekspor komoditas unggulan daerah 4.2 Meningkatnya pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor perdagangan, hotel dan restoran
1) Meningkatkan dan membangun sarana perdagangan dan sistem distribusi yang baik untuk input msupun output industri produk unggulan daerah 2) Meningkatkan peran sektor perdagangan, hotel dan restoran selaras dengan pengembangan potensi daerah dan peningkatan peran sertamasyarakat
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kota guna menunjang kelancaran arus distribusi barang dan jasa, mobilitas penduduk dan kesejahteraan warga kota.
Sasaran
Indikator Sasaran
1. Meningkatnya 1.1 kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat 1.2 dan laut
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum kota
Meningkatnya persentase panjang jalan dengan kondisi mantap Meningkatnya persentase sarana perhubungan darat dan laut dengan kondisi baik
2.1 Meningkatnya kelancaran dan ketertiban arus transportasi kota 2.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketersediaan fasilitas umum kota
VI - 7
Arah Kebijakan Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut dengan memperhatikan perkembangan wilayan dan tata ruang kota 1) Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pembinaan teknis operasional transportasi kota 2) Meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi kota secara terpadu, disertai upaya penegakkan hukum dan disiplin di jalan dalam kota
3. Meningkatnya kualitas pelayanan air bersih, energi dan telekomunikasi
Tujuan 9 :
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyediaan air bersih, penyediaan energi listrik dan telekomunikasi untuk warga kota
Memantapkan manajemen pelayanan sarana dan prasarana kota terpadu guna mendukung peningkatan aksesibilitas warga kota dengan berbagai tuntutan kebutuhan kehidupan perkotaan modern
Menciptakan pelayanan publik yang prima bagi kondusivitas investasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan investasi
1.1 Meningkatnya kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan perijinan investasi
Memantapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perijinan investasi secara cepat, tepat dan akurat, sederhana dan dengan biaya terjangkau, yang didukung oleh kualitas SDM aparatur dan sarana prasarana pelayanan yang baik
1.2 Menurunnya komplain pelayanan investasi
2. Meningkatnya produk-produk kebijakan publik yang berpengaruh baik terhadap iklim investasi
tingkat terhadap perijinan
Meningkatnya jumlah produk hukum perbaikan iklim investasi di daerah
VI - 8
Mengadakan deregulasi terhadap berbagai produk hukum yang berkaitan dengan perbaikan iklim inveatasi di daerah guna mewujudkan pemberian stimulan untuk mendorong peningkatan investasi
Tujuan 10 :
Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan daerah, baik dari aspek kelembagaan, tatalaksana maupun sumber daya manusia aparatur.
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas manajemen pemerintahan daerah
Indikator Sasaran 1.1 dan
Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Sistem AKIP dengan predikat baik
1)
Mengefektifkan pengawasan dan memberikan informasi secara terbuka kepada publik tentang kinerja Pemerintah Daerah untuk mencegah dan mengurangi praktik KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan
2)
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
1.2 Meningkatnya jumlah SKPD yang telah diadakan analisis jabatan 1.3 Meningkatnya jumlah SKPD yang memiliki jaringan berbasis komputer (LAN)
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah
Arah Kebijakan
2.1 Meningkatnya jumlah pejabat struktural definitif yang telah mengikuti diklat kepemimpinan 2.2 Meningkatnya persentase jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan 2.3 Menurunnya pelanggaran pegawai
Meningkatkan kepatuhan, lualitas, kesejahteraan dan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan fungsi pelayanan, perlindungan dan pengaturan serta pemberdayaan masyarakat
tingkat disiplin
2.4 Meningkatnya jumlah aparatur yang menerima penghargaan 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintah daerah
3.1 Meningkatnya jumlah SKPD yang telah menerapkan standar ISO dalam memberikan pelayanan 3.2 Jumlah SKPD yang telah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Publik
VI - 9
Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui regulasi penerapan standar pelayanan publik dan ketentuan standarisasi ISO
Tujuan 11 :
Meningkatkan kualitas dan harmoni politik lokal guna mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang amanah
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2. Meningkatnya harmoni antar organisasi politik
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1.1
Meningkatnya jumlah peraturan daerah yang merupakan implementasi hak inisiatif DPRD
1.2
Meningkatnya persentase capaian target penyelesaian produk hukum oleh DPRD
Menurunnya angka konflik berlatar belakang kepentingan politik kelompok
Meningkatkan pemantapan pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD, baik fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran
Mewningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan pronsip demokrasi Pancasila serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak azasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan
Tujuan 12 : Meningkatkan supremasi hukum dan hak azasi manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Sasaran
Indikator Sasaran
Arah Kebijakan
1. Menurunnya kasus pelanngaran hukum
Menurunnya pelanggaran hukum
angka
Mengembangkan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat
2. Menurunnya kasus pelanggaran hak azasi manusia
Menurunnya pelanggaran manusia
angka azasi
Mengembangkan kesadaram akan arti pentingnya menjunjung tinggi dan menghormati hak azasi manusia
3. Meningkatnya upayaupaya penegakkan hukum dan hak azasi manusia
Meningkatnya frekuensi penyelesaian kasus pelanggaran hukum dan hak azasi manusia
Mendorong terlaksananya penegakkan supremasi hukum dan hak azasi manusia dalam kerangka terwujudnya tata pemerintahan yang baik
VI - 10
hak
Tujuan 13 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat
Sasaran 1.
2.
B.
Indikator Sasaran
Menurunnya tingkat gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat
1.1 Menurunnya kriminalitas
angka
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penciptaan suasana tenteram dan tertib
Meningkatnya kualitas pelaksanaan Pam Swakarsa dan peran aktif RT dan RW
1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan penanggulangan dan penanganan bencana
Arah Kebijakan Mewujudkan stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan gangguan dengan didukung oleh peningkatan peran serta masyarakat secara aktif dan dinamis Mendorong dan menfasilitasi terwujudnya kesadaran swakarsa masyarakat dalam ikut menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan
Program Pembangunan Daerah
Program adalah sebagai penentuan tindakan untuk memecahkan masalah - masalah yang dihadapi, sehingga program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit dan di dalamnya terkandung sekumpulan kegiatan yang berbeda - beda akan tetapi menuju pada satu tujuan yang sama. Berdasarkan pemahaman tersebut dan dengan memperhatikan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, maka Program Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2014 disusun sebagai berikut :
MISI 1 : Mewujudkan
masyarakat
Kota Probolinggo yang
berdaya,
mandiri, berbudaya, demokratis dan agamis yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia.
VI - 11
1.
URUSAN : PENDIDIKAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
1. Pembangunan baru gedung /penambahan ruang kelas/rehabilitasi gedung sekolah; 2. Pembangunan/pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 3. Penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan anak usia dini.
2
Program Pendidikan Tahun
Wajib Dasar
Belajar Sembilan
1. Pembangunan baru/rehabilitasi gedung sekolah beserta kelengkapan dan fasilitas penunjangnya; 2. Pembangunan/pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 3. Penyelenggaraan dan pengembangan wajar dikdas sembilan tahun.
3
Program Pendidikan Menengah
1. Pembangunan baru/rehabilitasi gedung sekolah beserta kelengkapan dan fasilitas penunjangnya; 2. Pembangunan/pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 3. Penyelenggaraan dan pendidikan menengah.
4
Program Pendidikan Non Formal
1. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik non formal; 2. Penyediaan sarana pendidikan non formal; 3. Penyelenggaraan dan pendidikan non formal.
5
Program Pendidikan Luar Biasa
pengembangan
dan
prasarana
pengembangan
1. Pembangunan baru/rehabilitasi gedung sekolah beserta kelengkapan dan fasilitas penunjangnya; 2. Pembangunan/pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah; 3. Penyelenggaraan dan pendidikan luar biasa.
6
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. Peningkatan dan kompetensi tenaga kependidikan;
pengembangan
pengembangan pendidik dan
2. Pengembangan sistem perencanaan, pengendalian dan evaluasi program profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
VI - 12
7
8
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1. Pemasyarakatan dan pengembangan minat dan budaya baca;
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1. Penetapan, pengukuran kinerja bidang pendidikan;
2. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan umum, perpustakan khusus, perpustakan sekolah dan perpustakaan masyarakat.
2. Pengembangan sistem manajemen pendidikan;
dan
evaluasi informasi
3. Pengembangan koordinasi dan kerjasama kelembagaan di bidang pendidikan; 4. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundangan di bidang pendidikan.
2.URUSAN KESEHATAN
NO 1
PROGRAM Program Obat Kesehatan
dan
KEGIATAN INDIKATIF Perbekalan
1. Peningkatan mutu, ketersediaan dan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; 2. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit; 3. Peningkatan mutu pelayanan obat dan perbekalan kesehatan untuk penduduk miskin.
2
Program Masyarakat
Upaya
Kesehatan
1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya; 2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya; 3. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat; 4. Pelayanan kesehatan penduduk miskin.
3
Program Pengawasan Makanan
Obat
dan
1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang obat dan makanan; 2. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya; 3. Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri dan hasil produksi rumah tangga.
VI - 13
4
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1. Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia; 2. Fasilitasi pengembangan produksi tanaman obat bahan alam Indonesia.
5
Program Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat
dan
1. Pengembangan kegiatan promosi dan informasi sadar hidup sehat; 2. Pemberdayaan masyarakat mengenai pola hidup sehat.
6
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1. Penanggulangan terhadap masyarakat kurang gizi; 2. Pemberdayaan masyarakat pencapaian keluarga sadar gizi.
7
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Penyelenggaraan lingkungan;
penyehatan
2. Pemberdayaan masyarakat menciptakan lingkungan sehat. 8
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
untuk
untuk
1. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular serta pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik; 2. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah; 3. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit.
9
Program Standarisasi Kesehatan
Pelayanan
1. Penyusunan, penerapan, pengembangan dan evaluasi standar pelayanan kesehatan;
2. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan. 10
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
1. Peningkatan fasilitas sarana prasarana pelayanan rumah sakit;
dan
2. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana rumah sakit; 3. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit; 4. Pengadaan alat-alat kesehatan obat-obatan rumah sakit;
dan
5. Peningkatan kualitas manajemen rumah sakit.
VI - 14
11
Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
Peningkatan
1. Pengembangan kemitraan asuransi kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, pengolahan limbah, alih teknologi kedokteran, peningkatan kualitas tenaga medis dan paramedis; 2. Pengembangan kemitraan pelayanan pengobatan lanjutan.
12
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Pelayanan
1. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; 2. Peningkatan keselamatan melahirkan dan anak.
13
14
Program Peningkatan Kesehatan Lansia
Pelayanan
ibu
1. Pelayanan kesehatan lansia; 2. Pemeliharaan kesehatan lansia.
Program Sumber Daya Kesehatan
1. Perencanaan dan tenaga kesehatan;
pendayagunaan
2. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan; 3. Pemenuhan kesehatan jaringannya;
di
kebutuhan tenaga Puskesmas dan
4. Pembinaan dan pengembangan karier tenaga kesehatan; 5. Penyediaan dukungan pelayanan kesehatan. 15
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
logistik
1. Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan;
bagi
manajemen
2. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan; 3. Pengembangan kesehatan;
sistem
informasi
4. Penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
VI - 15
3. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1. Pembinaan organisasi kepemudaan; 2. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, aksi bhakti sosial kepemudaan dan dialog kepemudaan; 3. Fasilitasi pengembangan kreatifitas, prestasi dan kepeloporan pemuda dalam pembangunan.
2
3
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.
1. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan bagi pemuda;
Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga
1. Identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga;
dan
2. Fasilitasi pemuda.
latihan
ketrampilan
bagi
2. Pengembangan olah raga unggulan daerah dan cabang olah raga prestasi tingkat darah; 3. Pemberian insentif dan stimulasi bagi pengembangan olah raga prestasi; 4. Pembinaan olah raga berkembang di masyarakat; 5. Peningkatan olah raga; 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
manajemen
1. Fasilitasi penyediaan prasarana olah raga;
yang
organisasi
sarana
dan
2. Peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana olah raga.
VI - 16
4. URUSAN KEBUDAYAAN NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pengembangan Nilai Budaya
1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah; 2. Penatagunaan budaya lokal daerah; 3. Pelaksanaan program pengembangan nilai budaya lokal.
2
Program Budaya
Pengelolaan
Kekayaan
1. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya; 2. Pengembangan kearifan lokal;
kebudayaan
dan
3. Pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan peninggalan sejarah lainnya. 3
Program Budaya
Pengelolaan
Keragaman
1. Pengembangan kesenian kebudayaan daerah;
dan
2. Penyelenggaraan dialog kebudayaan dan seminar dalam rangka revitalisasi budaya lokal; 3. Fasilitasi perkembangan budaya daerah.
keragaman
5. URUSAN SOSIAL NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1. Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial PMKS; 2. Fasilitasi bina usaha bagi keluarga miskin; 3. Pelatihan ketrampilan bagi PMKS.
2
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1. Pelayanan dan perlindungan sosial bagi PMKS; 2. Peningkatan kualitas prasarana rehabilitasi sosial bagi PMKS.
3
Program Pembinaan Anak Terlantar
sarana dan kesejahteraan
1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk penampungan anak terlantar; 2. Pembinaan berupa latihan ketrampilan dan praktek belajar kerja untuk anak terlantar.
VI - 17
4
Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma
1. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pembinaan bagi para penyandang cacat dan eks trauma; 2. Upaya pendayagunaan terhadap para penyandang cacat dan eks trauma.
5
Program Pembinaan Asuhan/Panti Jompo
Panti
1. Penyediaan sarana dan prasarana bagi terwujudnya panti asuhan dan panti Jompo; 2. Bantuan operasi dan pemeliharaan terhadap bangunan panti asuhan dan panti jompo.
6
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial; 2. Bimbingan dan konseling bagi eks penyandang penyakit sosial; 3. Pemberdayaan terhadap penyandang penyakit sosial.
7
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
eks
1. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan kesejahteraan sosial; 2. Pemantapan jejaring kerjasama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat; 3. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial.
6. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. Advokasi dan fasilitasi pengarusutamaan gender bagi perempuan; 2. Pemberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender; 3. Pengembangan gender dan anak.
VI - 18
sistem
informasi
2
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
1. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan ; 2. Pengembangan aktivitas peningkatan kualitas hidup perempuan; 3. Perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan pelayanan terhadap korban KDRT; 4. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
3
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1. Pembinaan perempuan’
terhadap
organisasi
2. Penddidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender; 3. Fasilitasi peningkatan peran ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera; 4. Fasilitasi usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.
7. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA NO 1
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
Program Keluarga Berencana
1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; 2. Pembinaan Keluarga Berencana dan pelayanan KIE; 3. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan KB.
2
Program Remaja
Kesehatan
Reproduksi
1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja; 2. Pelayanan Remaja.
3
Kesehatan
Reproduksi
1. Pelayanan konseling KB, pemasangan kontrasepsi KB dan pelayanan KB medis;
Program Pelayanan Kontrasepsi
2. Pengadaan alat kontrasepsi KB. 4
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri
VI - 19
1. Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri; 2. Pembinaan peduli KB.
kelompok
masyarakat
5
Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak
1. Pembinaan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan masyarakat; 2. Fasilitasi pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak.
6
1. Fasilitasi tenaga pendamping kelompok bina keluarga;
Program Bina Keluarga Sejahtera
2. Fasilitasi Posyandu. 7
Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga
dan
pembinaan
operasional
1. Pengembangan dan pemantapan ketahanan dan pemberdayaan keluarga miskin dan kurang mampu; 2. Fasilitasi kegiatan PKK; 3. Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang wirausaha dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga.
8. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat; 2. Peningkatan ketrampilan usaha bagi masyarakat ; 3. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat.
2
Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Lembaga
1. Pengembangan usaha dan kegiatan budidaya masyarakat; 2. Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro dan kecil yang ada di masyarakat; 3. Fasilitasi kemitraan usaha mikro dan kecil dengan usaha swasta.
3
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
1. Pembinaan kelompok pembangunan;
masyarakat
2. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan; 3. Pemberian stimulan masyarakat.
VI - 20
pembangunan
4
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan
1. Peningkatan kemampuan teknis aparatur pemerintah desa/kelurahan di bidang pembangunan, pengelolaan keuangan desa dan manajemen pemerintahan desa/kelurahan; 2. Fasilitasi kegiatan penunjang peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan.
5
Program Perempuan
Peningkatan
Peran
1. Fasilitasi peningkatan peran perempuan dalam bidang usaha ekonomi produktif; 2. Pemberian stimulan guna mendukung usaha ekonomi produktif perempuan.
MISI 2 : Mewujudkan pertumbuhan
kesejahteraan ekonomi
masyarakat seutuhnya
yang
merata,
melalui
berkeadilan
dan
berwawasan lingkungan.
9. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 1
PROGRAM Program Perikanan
Pengembangan
KEGIATAN INDIKATIF Usaha
1. Pembinaan kelompok masyarakat pesisir;
ekonomi
2. Pembinaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan; 3. Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim masyarakat; 4. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut; 5. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum laut dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 2
Program Pengembangan Perikanan
Budidaya
1. Pengembangan bibit ikan unggul; 2. Bimbingan dan pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan; 3. Pembinaan dan produksi perikanan; 4. Pengembangan perikanan.
VI - 21
pengembangan
sistem
penyuluhan
3
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
1. Bimbingan dan pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; 2. Fasilitasi penyediaan tempat pelelangan ikan; 3. Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap.
4
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
1. Fasilitasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; 2. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.
10. URUSAN PERDAGANGAN NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2
Program Peningkatan Pengembangan Eksport
1. Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen; 2. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa. 1. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri; 2. Fasilitasi pembangunan jejaring dengan eksportir; 3. Pengembangan kluster produk eksport;
dan
4. Pembangunan internasional. 3
promosi
1. Fasilitasi kemudahan pengembangan usaha;
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
perdagangan perijinan
2. Pengembangan pasar dan distribusi barang/ produk; 3. Pengembangan kerjasama kemitraan;
kelembagaan
4. Pengembangan sistem dan jaringan informasi perdagangan; 5. Sosialisasi peningkatan produk dalam negeri. 4
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
penggunaan
1. Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan; 2. Penataan tempat berusaha pedagang kaki lima dan asongan;
bagi
3. Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kaki lima dan asongan; 4. Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan.
VI - 22
11. URUSAN PERINDUSTRIAN NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri; 2. Fasilitasi industri kecil dan menengah dalam pemafaatan sumber daya; 3. Fasilitasi kemudahan perijinan usaha industri kecil dan menengah; 4. Fasilitasi kemudahan akses perbankan bagi industri kecil dan menengah; 5. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.
2
Program Peningkatan Teknologi Industri
Kemampuan
1. Pembinaan industri;
kemampuan
2. Pengembangan teknologi industri. 3
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
Sentra-
dan
teknologi pelayanan
1. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial; 2. Penyediaan sarana informasi dapat diakses masyarakat.
yang
12. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
1. Pembinaan kegiatan bahan galian C;
penambangan
2. Pengawasan dan pengandalian kegiatan penambangan bahan galian C. 2
Program Pengawasan, Pengandalian dan Penertiban Kegiatan Rakyat Bidang Pertambangan dan Energi
1. Pembinaan rakyat;
kegiatan
pertambangan
2. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan rakyat. 3
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
1. Pengembangan tenaga listrik alternatif; 2. Pembinaan ketenagalistrikan.
VI - 23
13. URUSAN PARIWISATA
NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata; 2. Pengembangan jaringan promosi pariwisata;
kerjasama
3. Perluasan jejaring dengan pendukung pariwisata. 2
Program Pengembangan Pariwisata;
Destinasi
1. Pengembangan unggulan daerah;
obyek
sektor
pariwisata
2. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pariwisata; 3. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan. 3
Program Pengembangan Kemitraan Bidang Pariwisata
1. Pengembangan SDM di kebudayaan dan pariwisata
bidang
2. Pengembangan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya; 3. Pembangunan kemitraan pariwisata; 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata.
14. URUSAN PERTANIAN NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis; 2. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis; 3. Peningkatan petani;
kemampuan
lembaga
4. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani dan kelompok tani. 2
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan)
1. Penanganan daerah/kawasan rawan pangan; 2. Analisis pola konsumsi, suplai pangan, jumlah kebutuhan pangan dan akses pangan masyarakat;
VI - 24
3. Supervisi kondisi ketahanan pangan daerah; 4. Analisis dan pangan pokok;
3
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
pemantauan
harga
5. Penanganan pasca panen pengolahan hasil pertanian;
dan
6. Pengembangan intensifikasi diversifikasi tanaman.
dan
1. Fasilitasi sarana dan prasarana pasar produksi hasil pertanian/perkebunan; 2. Promosi hasil pertanian/perkebunan daerah;
produksi unggulan
3. Penyediaan informasi pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan. 4
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
1. Fasilitasi sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna; 2. Sosialisasi dan diseminasi penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.
5
Program Peningkatan Pertanian/Perkebunan
Produksi
1. Penyuluhan peningkatan pertanian/ perkebunan;
produksi
2. Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan; 3. Penetapan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian; 4. Sertifikasi bibit pertanian/perkebunan. 6
Program Pemberdayaan Pertanian Lapangan
Penyuluh
unggul
1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan; 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan; 3. Operasional penyuluhan dan pendampingan pertanian/perkebunan.
7
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
1. Kegiatan peternakan;
pendataan
2. Pemeliharaan kesehatan pencegahan penyakit menular ;
bidang dan
3. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik; 4. Pengawasan antar daerah.
VI - 25
perdagangan
ternak
8
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1. Pembibitan dan perawatan ternak; 2. Fasilitasi penyediaan vaksin dan pakan ternak; 3. Pengembangan agribisnis peternakan.
9
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
1. Fasilitasi pemasaran hasil produksi peternakan; 2. Fasilitasi sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan; 3. Promosi hasil produksi unggulan daerah;
peternakan
4. Penyediaan informasi pasar atas hasil produksi peternakan. 10
Program Peningkatan Teknologi Peternakan
Penerapan
1. Fasilitasi sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna; 2. Sosialisasi dan diseminasi penerapan teknologi peternakan tepat guna.
15. URUSAN KEHUTANAN
NO 1
PROGRAM Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan
KEGIATAN INDIKATIF Potensi
1. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan yang masuk wilayah perkotaan; 2. Penertiban industri hasil hutan yang masuk wilayah perkotaan.
2
Program Lahan
Rehabilitasi
Hutan
dan
1. Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan perkotaan; 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan.
VI - 26
16. URUSAN TENAGA KERJA
NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Peningkatan Kualitias dan Produktivitas Tenaga Kerja
1. Penyusunan data base tenaga kerja daerah; 2. Fasilitasi kegiatan pelatihan ketrampilan bagi para pencari kerja; 3. Fasilitasi peningkatan tenaga kerja untuk produktivitas kerja.
2
Program Kerja
Peningkatan
Kesempatan
1. Penguatan akses tenaga kerja;
kesejahteraan meningkatkan
informasi
bursa
2. Fasilitasi penyiapan tenaga kerja siap pakai; 3. Pengembangan upaya pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat. 3
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1. Pengendalian dan pembinaan terhadap lembaga penyalur tenaga kerja; 2. Fasilitasi penyelesaian hubungan industrial;
perselisihan
3. Fasilitasi pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan; 4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; 5. Sosialisasi berbagai peraturan dan kebijakan tentang ketenagakerjaan.
17. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO 1
PROGRAM Program Penciptaan Iklim Yang Kondusif Bagi UKM
KEGIATAN INDIKATIF Usaha
1. Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah; 2. Pengembangan jaringan infrastruktur Usaha Kecil menengah; 3. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah;
VI - 27
4. Fasilitasi penanganan Usaha Kecil Menengah;
pengaduan
5. Fasilitasi pengamanan kawasan Usaha Kecil Menengah. 2
Program Pengembangan Kewirausahaan Bagi UKM
1. Fasilitasi pengembangan teknologi dan bisnis;
inkubator
2. Fasilitasi pengembangan kemitraan usaha bagi Usaha Kecil Menengah ; 3. Fasilitasi pengembangan promosi hasil produksi UKM;
sarana
4. Fasilitasi penyelenggaraan kewirausahaan;
pelatihan
5. Sosialisasi HAKI, pengelolaan limbah dan menjaga kelestarian lingkungan usaha UKM. 3
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
1. Koordinasi pemanfaatan dana fasilitas pemerintah untuk UKM; 2. Pengembangan untuk UMKM;
sarana
dan
pemasaran
3. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah; 4. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga. 4
Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi
Kualitas
1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi; 2. Fasilitasi pendidikan perkoperasian; 3. Pembinaan koperasi;
dan
pelatihan
pengembangan
4. Pengembangan antar koperasi.
jaringan
usaha
kerjasama
18. URUSAN TRANSMIGRASI NO 1
PROGRAM Program Pengembangan Transmigrasi
KEGIATAN INDIKATIF Wilayah
1. Fasilitasi bantuan untuk pengerahan, perpindahan dan penempatan transmigrasi; 2. Fasilitasi koordinasi dengan daerah penerima transmigrasi.
VI - 28
2
1. Penyuluhan transmigrasi lokal dan regional;
Program Transmigrasi Lokal dan Regional
2. Pelatihan transmigrasi lokal dan regional.
19. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
NO 1
PROGRAM Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan
KEGIATAN INDIKATIF Kinerja
1. Pemantapan manajemen pengelolaan persampahan; 2. Penyediaan prasarana dan pengelolaan persampahan;
sarana
3. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan; 4. Pengembangan teknologi pengolahan persampahan; 5. Peningkatan kemampuan pengelolaan persampahan;
aparat
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 2
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1. Peningkatan kualitas kebersihan dan kesehatan lingkungan permukiman dan perkotaan; 2. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); 3. Pengendalian hidup; 4. Pengembangan lingkungan;
dampak produksi
lingkungan ramah
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; 6. Peningkatan akses informasi melalui neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam
dan
1. Pengembangan pantai dan laut lestari; 2. Pengembangan dan pemantapan kawasan konservasi laut, suaka perikanan dan keanekaragaman hayati laut;
VI - 29
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati dan ekosistem; 4. Peingkatan peran serta masy. dalam perlindungan dan konservasi SDA. 4
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan; 2. Pengembangan SDA dan LH.
5
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
data dan informasi
1. Pengendalian emisi, pencemaran udara ;
polusi
dan
2. Pengendalian polusi limbah padat dan limbah cair.
6
Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
1. Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan pada kawasan khusus; 2. Pengembangan konservasi laut dan hutan kota untuk wisata.
7
Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
1. Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; 2. Pengembangan sistem pengelolaan pesisir laut.
8
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
manajemen
1. Penyusunan kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau kawasan khusus dan kota ; 2. Penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau dan pengembangan taman rekreasi.
20. URUSAN PERUMAHAN NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pengembangan Perumahan
1. Perencanaan pengembangan pembangunan perumahan;
dan
2. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu; 3. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat. 2
Program Perumahan
Lingkungan
Sehat
VI - 30
1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar bagi masyarakat kurang mampu;
2. Pembinaan kualitas lingkungan sehat perumahan; 3. Pengendalian lingkungan. 3
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
dampak
pencemaran
1. Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat; 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan.
4
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
1. Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan bencana sosial.
5
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1. Kegiatan operasionalisasi pencegahan, pengendalian dan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran; 2. Pengadaan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; 3. Kegiatan pendidikan pertolongan dan kebakaran;
dan pelatihan pencegahan
4. Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.
6
Program Pengelolaan Pemakaman
Areal
1. Pelayanan pemakaman;
pemberian
2. Operasionalisasi pemakaman;
perijinan
pengelolaan
areal
3. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.
VI - 31
MISI 3 : Mewujudkan
iklim investasi
yang didukung
oleh
sarana
yang prospektif dan dan
prasarana
kondusif
kota
yang
berkualitas serta pelayanan publik yang prima 21. URUSAN PERHUBUNGAN NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat dan Laut
1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan darat dan laut; 2. Sosialisasi kebijakan bidang perhubungan;
pembangunan
di
3. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian operasional sarana dan prasarana perhubungan. 2
3
Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
dan dan
1. Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor; 2. Pengadaan dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat dan Laut
alat
1. Peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelayanan transportasi jalan dalam kota; 2. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan kota dan angkutan laut; 3. Peningkatan partisipasi masyarakat pengguna jalan guna mewujudkan keselamatan transportasi jalan.
4
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat dan Laut
1. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan fisik terminal, halte bus dan angkutan orang/barang; 2. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan bangunan fisik penunjang fasilitas angkutan orang/barang dan angkutan laut.
5
Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas
dan
1. Pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu jalan; 2. Pengadaan/pemeliharaan marka jalan; 3. Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi pagar dan bangunan pengaman jalan lainnya.
VI - 32
22. URUSAN PEKERJAAN UMUM NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1. Perencanaan pembangunan jalan dan jembaan; 2. Pembangunan jalan dan jembatan.
2
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong
1. Perencanaan pembangunan drainase dan gorong-gorong; 2. Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong.
3
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
1. Perencanaan pembangunan turap/talud/ bronjong; 2. Pembangunan turap/talud/bronjong.
4
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.
5
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud / Bronjong
jalan
dan
1. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud / bronjong; 2. Rehabilitasi/pemeliharaan bronjong.
talud/
6
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
1. Operasionalsasi inspeksi kondisi jalan dan jembatan
7
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
1. Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat; 2. Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap dan darurat.
8
Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Kebinamargaan
1. Penyusunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; 2. Operasionalisasi informasi/data jalan dan jembatan.
9
Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Jaringan Pengairan Lainnya
dan dan
base
1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan bangunan pengairan; 2. Pembangunan jaringan bangunan pengairan;
irigasi
dan
3. Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan bangunan pengairan; 4. Optimalisasi irigasi.
VI - 33
pemanfaatan
jaringan
10
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa; 2. Pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa; 3. Peningkatan partisipasi dalam pengelolaan air;
masyarakat
4. Peningkatan distribusi penyediaan air. 12
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1. Penyediaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana air minum dan air limbah; 2. Pengembangan teknologi pengelolaan air minum dan air limbah; 3. Pengembangan sistem distribusi air minum.
13
1. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi reservoir, tanggul, bantaran sungai dan bangunan pengendali bajir lainnya;
Program Pengendalian Banjir
2. Pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana pengaman pantai dan tanggul pemecah ombak. 14
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1. Perencanaan infrastruktur;
pengembangan
2. Pembangunan, peningkatan pemeliharaan infrastruktur.
dan
23. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NO 1
PROGRAM Program Informasi
Pengembangan
KEGIATAN INDIKATIF Data/
1. Pengumpulan, updating dan analisis data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan; 2. Pengumpulan dan penyusunan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
2
Program Kerjasama Pembangunan
1. Koordinasi perbatasan;
kerjasama
2. Koordinasi kerjasama antar daerah;
VI - 34
wilayah
pembangunan
3. Fasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah/dunia usaha/lembaga non pemerintah. 3
Program Pengembangan Perbatasan
Wilayah
1. Koordinasi penyelesaian masalah antar daerah; 2. Perencanaan pengembangan wilayah perbatasan.
4
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
1. Penyusunan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; 2. Operasionalisasi pengendalian wilayah strategis dan cepat tumbuh.
5
Program Pengembangan Kota
Perencanaan
1. Perencanaan persampahan kota;
penanganan
2. Perencanaan transportasi perkotaan; 3. Perencanaan pusat pengembangan kota. 6
7
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
-
pusat
1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana; 2. Sosialisasi kebijakan pembangnan daerah;
perencanaan
3. Bimbingan teknis pembangunan daerah.
perencanaan
1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah; 2. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang; 3. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah; 4. Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban.
8
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1. Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi; 2. Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat; 3. Penyusunan perencanaan penanggulangan kemiskinan.
9
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan; 2. Koordnasi penyusunan perencanaan pembangunan kesehatan;
VI - 35
3. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya. 10
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan prasarana perhubungan daerah; 2. Koordinasi penyusunan perencanaan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
11
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
1. Koordinasi penyusunan perencanaan pengamanan daerah rawan bencana 2. Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana.
24. URUSAN PENATAAN RUANG NO 1
PROGRAM Program Perencanaan Tata Ruang
KEGIATAN INDIKATIF 1. Penyusunan naskah rencana tata ruang, tata bangunan dan tata lingkungan; 2. Sosialisasi peraturan perundangan tentang rencana tata ruang; 3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang tata ruang, tata bangunan dan tata lingkungan.
2
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. Operasionalisasi pelayanan pemanfaatan ruang;
perijinan
2. Sosialisasi kebijakan pemanfaatan ruang; 3. Operasionalisasi kebijakan pemanfaatan ruang. 3
Program Pemanfaatan Ruang
pengendalian
3. Penyusunan rencana investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas wilayah kabupaten/kota; 4. Rencana pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRW kota; 5. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota.
VI - 36
25. URUSAN PERTANAHAN NO 1
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
Program Penataan Pertanahan
1. Peningkatan pertanahan;
tertib
administrasi
2. Peningkatan tertib pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya; 3. Penyediaan peta dasar untuk keperluan pembangunan daerah;
26. URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Fasilitasi terwujudnya kerjasama Usaha Besar dengan UKM, dan kerjasama penanaman modal Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha; 2. Pengembangan daerah;
potensi
unggulan
3. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal; 4. Peningkatan kualitas investasi di daerah. 2
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
pelayanan
1. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur ; 2. Pengembangan sistem informasi penanaman modal di daerah; 3. Pemberian insentif investasi penanaman modal di daerah;
bagi
4. Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal di daerah. 3
Program Pengembangan Perusahaan Daerah
1. Peningkatan kualitas perusahaan daerah;
manajemen
2. Pengembangan kemitraan dengan mitra usaha; 3. Peningkatan usaha BUMD.
VI - 37
BUMD
27. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi; 3. Pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunukasi daerah.
2
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi; 2. Pengkajian dan penelitian informasi dan komunikasi.
3
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi
bidang
1. Pengembangan kapasitas SDM bidang informasi dan komunikasi; 2. Fasilitasi peningkatan kinerja aparat di bidang informasi dan komunikasi.
4
Program Kerjasama Dengan Media Massa
Informasi
1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah; 2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah ; 3. Penyebarluasan informasi dengan muatan penyuluhan kepada masyarakat.
28. URUSAN STATISTIK NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
1. Penyusunan dan penyajian data statistik untuk pembangunan daerah; 2. Pengumpulan data dan penyusunan PDRB.
VI - 38
MISI 4 : Menegakkan supremasi
hukum ketenteraman
umum yang disertai dengan
dan ketertiban
penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan berwibawa berlandaskan prinsip - prinsip tata pemerintahan yang baik 29. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1. Bantuan sarana dan keamanan lingkungan;
prasarana
2. Penyiapan tenaga terlatih pengandali keamanan dan kenyamanan lingkungan; 3. Operasional lingkungan. 2
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
pengendalian keamanan
1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal; 2. Pengembangan kemampuan Polisi Pamong Praja;
aparat
3. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa; 4. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kekertiban dan keamanan. 3
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama; 2. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat; 3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai budaya bangsa; 4. Fasilitasi kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan.
4
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
VI - 39
1. Penyuluhan pencegahan terjadinya penyakit masyarakat (peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba, berkembangnya praktek prostitusi, peredaran uang palsu, penertiban aksi premanisme, tindak penyelundupan, praktek perjudian dan eksploitasi anak dibawah umur);
2. Fasilitsi operasional penyakit masyarakat. 5
pemberantasan
1. Penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat;
Program Pendidikan Politik Masyarakat
2. Fasilitasi penyelesaian partai politik. 6
Program Pencegahan Dini Penanggulangan Bencana Alam
dan
perselisihan
1. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam; 2. Fasilitasi tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk korban bencana alam; 3. Penyediaan sarana pencegahan dan bencana alam;
dan prasarana penanggulangan
4. Pengadaan obat-obatan dan logistik untuk korban bencana alam.
30. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Pembahasan daerah;
rancangan
peraturan
2. Dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat; 3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan; 4. Rapat-rapat paripurna; 5. Kegiatan reses; 6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD; 7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; 8. Sosialisasi peraturan perundangan.
2
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Dialog dan audiensi dengan tokoh masyarakat dan pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan; 2. Penerimaan kunjungan kerja kedinasan; 3. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA;
VI - 40
4. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah; 5. Kunjungan kerja dan inspseksi kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah; 6. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
3
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Penyusunan analisa standar belanja dan standar satuan harga; 2. Pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah, dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, serta sistem informasi keuangan daerah; 3. Penyusunan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta pajak dan retribusi daerah; 4. Bimbingan teknis implementasi pengelolaan keuangan daerah, manajemen aset/barang daerah dan manajemen investasi daerah.
4
Program Perbendaharaan Daerah dan Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah
1. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan aparat pengelola keuangan daerah; 2. Pengembangan sistem administrasi dan akuntansi keuangan daerah dan perbendaharaan daerah yang baik, transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.
5
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
1. Pelaksanaan pengawasan secara berkala;
internal
2. Penanganan kasus pengaduan lingkungan pemerintah daerah;
di
3. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 4. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan; 5. Koordinasi pengawasan komprehensif; 6. Evaluasi berkala pengawasan.
VI - 41
temuan
secara hasil
6
7
8
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
1. Pengembangan kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
Program Peningkatan Pelayanan Publik
1. Pengembangan sistem informasi manajemen dalam pelayanan publik;
Program Penataan Perundang-undangan
Kualitas
Peraturan
2. Pengembangan kemampuan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
2. Peningkatan intensitas pengaduan masyarakat.
penanganan
1. Legislasi rancangan perundang-undangan;
peraturan
2. Fasilitasi sosialisasi perundang-undangan;
peraturan
3. Publikasi undangan;
peraturan
perundang-
4. Kajian terhadap peraturan perundangundangan daerah. 9
Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum
1. Peningkatan kualitas aparatur di bidang hukum dan hak asasi manusia; 2. Peningkatan kualitas kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah hukum; 3. Penyelenggaraan berbagai kerjasama di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan isu yang berkembang.
10
Program Daerah
Peningkatan
Penerimaan
1. Perluasan dan peningkatan sumbersumber penerimaan daerah; 2. Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah disertai peningkatan tertib administrasi penerimaan daerah; 3. Dukungan sarana dan prasarana peningkatan penerimaan daerah; 4. Pembinaan dan pelatihan petugas pajak dan retribusi daerah.
11
Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah
1. Peningkatan tertib pengelolaan aset daerah;
administrasi
2. Pendayagunaan dan pengamanan aset pemerintah daerah.
VI - 42
31. URUSAN KEPEGAWAIAN
NO 1
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
Program Pendidikan Kedinasan
1. Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan; 2. Pengembangan pendidikan pelatihan aparatur.
2
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
Kapasitas
dan
1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS; 2. Pendidikan dan pelatihan struktural/kepemimpinan bagi PNS; 3. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS; 4. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS ;
3
Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
dan
1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS; 2. Penyelenggaraan seleksi penerimaan calon PNS; 3. Kegiatan penempatan PNS; 4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat PNS; 5. Pengembangan sistem kepegawaian daerah; 6. Pengembangan jabatan PNS;
informasi
instrumen
analisis
7. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar; 8. Pemberian penghargaan berprestasi;
bagi
PNS
9. Pengembangan disiplin PNS; 10. Bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN.
VI - 43
32. URUSAN KEARSIPAN NO
PROGRAM
KEGIATAN INDIKATIF
1
Program Perbaikan Administrasi Kearsipan
Sistem
2
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
3
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
4
Program Peningkatan Pelayanan Informasi
Kualitas
1. Pembangunan data base informasi kearsipan; 2. Penyusunan sistem katalog data; 3. Kajian sistem administrasi kearsipan; 4. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan; 5. Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data. 1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip; 2. Pendataan dan penataan dokumen arsip daerah. 1. Pemeliharaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah; 2. Pemeliharaan arsip daerah. 1. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip; 2. Penyediaan sarana layanan informasi arsip; 3. Sosialisasi kearsipan di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
33. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NO 1
PROGRAM Program Penataan Kependudukan
KEGIATAN INDIKATIF Administrasi
1. Pembangunan SIAK;
dan
2. Implementasi Sistem Kependudukan;
pengembangan Administrasi
3. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan; 4. Peningkatan kapasitas aparat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 5. Peningkatan kapasitas kependudukan. 2
Program Pelayanan Catatan Sipil
kelembagaan
1. Peningkatan kualitas pelayanan aktaakta catatan sipil; 2. Peningkatan fasilitas pelayanan aktaakta catatan sipil.
VI - 44
BAB VII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar - benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, (2) menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan, (3) memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan (4) terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah. Secara
rinci,
penetapan
indikator
kinerja
utama
program
pembangunan daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 – 2014 sesuai dengan urutan bidang urusan pemerintahan, dapat diuraikan sebagai berikut :
VII - 1
1. URUSAN : PENDIDIKAN
NO
PROGRAM
1
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan anak usia dini
2
Program Pendidikan Tahun
Angka partisipasi pendidikan dasar
Angka putus sekolah tingkat pendidikan dasar
Ketersediaan sarana pendidikan dasar
dan
Angka partisipasi pendidikan menengah
sekolah
Tingkat mutu kelulusan siswa
3
Wajib Dasar
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Belajar Sembilan
Program Pendidikan Menengah
sekolah
tingkat
prasarana
tingkat
4
Program Pendidikan Non Formal
Tingkat mutu kelulusan Kejar Paket A, B dan C serta KBU
5
Program Pendidikan Luar Biasa
Angka partisipasi berkelainan
6
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Strata pendidikan formal tenaga pendidik
Tingkat kompetensi pendidik, intelektual, sosial dan kepribadian tenaga pendidik dan kependidikan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Tingkat perkembangan minat dan budaya membaca buku
Tingkat pemenuhan kebutuhan buku dan bahan perpustakaan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Tingkat capaian pendidikan
7
8
sekolah
kinerja
anak
pelayanan
2. URUSAN KESEHATAN
NO 1
2
3
PROGRAM Program Obat Kesehatan
Program Masyarakat
dan
Upaya
Program Pengawasan Makanan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Perbekalan
Kesehatan
Obat
dan
VII - 2
Angka penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
Mutu ketersediaan dan pemerataan obat di Puskesmas dan jaringannya
Cakupan pelayanan kesehatan Puskesmas dan jaringannya
Tingkat kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin
Tingkat jaminan keamanan peredaran obat dan makanan
di
4
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
Tingkat pengembangan obat bahan alam Indonesia
5
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat
6
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tingkat status masyarakat
Persentase jumlah keluarga sadar gizi
Tingkat kualitas sanitasi lingkungan masyarakat
Persentase jumlah keluarga melaksanakan PHBS
Angka kesakitan, kematian dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular
Angka penyakit potensial wabah
7
8
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
gizi
keluarga
dan
yang
9
Program Standarisasi Kesehatan
Pelayanan
Tingkat penerapan standar pelayanan publik di bidang kesehatan
10
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan sesuai standar rumah sakit
Tingkat kualitas manajemen RS
Peningkatan
Tingkat kualitas pelayanan medis, penunjang medis dan administratif rumah sakit
11
Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan
12
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
Pelayanan
Angka kematian bayi dan kematian ibu melahirkan
13
Program Peningkatan Kesehatan Lansia
Pelayanan
Kualitas pelayanan kesehatan lansia
14
Program Sumber Daya Kesehatan
Tingkat profesionalisme kesehatan
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap unit pelayanan kesehatan
Tingkat akuntabilitas kinerja pelayanan kesehatan
Kemantapan sistem informasi manajemen pelayanan kesehatan
15
Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
tenaga
3. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Tingkat partisipasi pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Volume aktivitas generasi muda
VII - 3
kewirausahaan
3
4
Program Pembinaan Pemasyarakatan Olah Raga
dan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
Intensitas kegiatan keolahragaan yang melibatkan masyarakat
Tingkat capaian olah raga prestasi
Jumlah fasilitas masyarakat
keolahragaan
4. URUSAN KEBUDAYAAN NO
PROGRAM
1
Program Budaya
2
Program Budaya
3
Program Budaya
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengembangan
Nilai
Tingkat perkembangan budaya dan kearifan lokal
nilai-nilai
Kekayaan
Tingkat perkembangan pelestarian budaya dan daerah
upaya kesenian
Keragaman
Tingkat intensitas aktivitas pengelolaan keragaman budaya lokal
Pengelolaan
Pengelolaan
5. URUSAN SOSIAL NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Angka penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat miskin
2
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Mutu pelayanan rehabilitasi sosial bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial
3
Program Pembinaan Anak Terlantar
Persentase jumlah anak terlantar yang berhasil dibina dan mandiri
4
Program Pembinaan Para penyandang Cacat dan Trauma
Persentase jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yang berhasil dibina dan hidup secara mandiri
5
Program Pembinaan Asuhan/Panti Jompo
Panti
Mutu pelayanan pembinaan di panti asuhan dan panti jompo
6
Program Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial
Eks
Persentase jumlah para eks penyandang penyakit sosial yang berhasil dibina dan berhasil hidup mandiri
7
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pembangunan kesejahteraan sosial
VII - 4
6. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
NO
PROGRAM
1
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Tingkat keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender
2
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Kualitas hidup sumber daya manusia perempuan
Kualitas perlindungan perempuan
Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan
3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
terhadap
7. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Keluarga Berencana
Tingkat kontribusi program keluarga berencana dalam menekan laju pertumbuhan penduduk
2
Program Remaja
Kualitas pelayanan reproduksi remaja
kesehatan
3
Program Pelayanan Kontrasepsi
Kualitas pelayanan keluarga berencana
kontrasepsi
4
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB Mandiri
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana
Jumlah peserta KB mandiri
Program Promosi Kesehatan Ibu dan Anak
Kualitas pelayanan kesehatan bagi anak balita
Persentase jumlah balita dengan gizi buruk
Tingkat aktivitas keluarga sejahtera
Tingkat perkembangan Posyandu
Derajat ketahanan dan keberdayaan keluarga khususnya keluarga miskin di bidang ekonomi keluarga
5
6
7
Kesehatan
Reproduksi
Program Bina Keluarga Sejahtera
Program Ketahanan Pemberdayaan Keluarga
dan
VII - 5
kelompok
bina
kualitas
8. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Tingkat kemampuan baik secara perorangan (kemandirian) maupun kelembagaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
2
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat
Tingkat perkembangan jumlah, volume usaha dan kapasitas kelembagaan usaha ekonomi produktif masyarakat
3
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
4
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan
Tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan
9. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Pengembangan Perikanan
Usaha
Tingkat keberdayaan masyarakat pesisir
2
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Tingkat perkembangan kinerja kelompok tani pembudidaya ikan
3
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Tingkat kualitas hidup dan kehidupan kelompok nelayan perikanan tangkap
4
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Tingkat produksi dan produktivitas hasil komoditas perikanan
ekonomi
10. URUSAN PERDAGANGAN NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pelaksanaan kegiatan perdagangan daerah yang terkendali dan terlindungi
2
Program Peningkatan Pengembangan Eksport
Tingkat pengembangan ekspor yang dilihat dari segi volume dan nilai ekspor produk-produk unggulan daerah
3
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Tingkat penguatan dalam negeri
4
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Tingkat pengembangan pedagang kaki lima
Tingkat ketertiban usaha pedagang kaki lima dan asongan
dan
VII - 6
institusi
pasar
usaha
11. URUSAN PERINDUSTRIAN NO 1
PROGRAM Program Pengembangan Kecil dan Menengah
INDIKATOR KINERJA UTAMA Industri
Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produk industri kecil dan menengah
Tingkat daya saing produk-produk industri kecil dan menengah
2
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Tingkat kemampuan pemanfaatan teknologi tepat guna, khususnya bagi industri kecil dan menengah
3
Program Pengembangan Sentra Industri Potensial
Tingkat perkembangan sentra-sentra industri potensial
Sentra-
12. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Tingkat pengendalian aktivitas pengelolaan pertambangan daerah
2
Program Pengawasan, Pengandalian dan Penertiban Kegiatan Rakyat Bidang Pertambangan dan Energi
Tingkat kelestarian lingkungan hidup kawasan usaha pertambangan
3
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Tingkat pengembangan penerapan energi alternatif yang ramah lingkungan
13. URUSAN PARIWISATA
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
Tingkat perluasan pengembangan pariwisata
2
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
Angka kunjungan wisata daerah
3
Program Pengembangan Kemitraan Bidang Pariwisata
Tingkat partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata
VII - 7
jejaring
14. URUSAN PERTANIAN NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Tingkat pendapatan petani
2
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian dan Perkebunan)
Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras dan konsumsi pangan sumber karbohidrat non beras guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat
3
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan daerah
4
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produksi komoditas hasil pertanian/perkebunan
5
Program Peningkatan Pertanian/Perkebunan
Produksi
Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi pertanian/ perkebunan
6
Program Pemberdayaan Pertanian Lapangan
Penyuluh
Tingkat kinerja tenaga pertanian lapangan
7
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular
8
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Tingkat produktivitas, kualitas dan hasil produksi komoditas peternakan
9
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan
10
Program Peningkatan Teknologi Peternakan
Tingkat pemanfaatan teknologi tepat guna dalam meningkatkan kualitas hasil produksi peternakan
Penerapan
penyuluh
15. URUSAN KEHUTANAN
NO
PROGRAM
1
Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan
2
Program Lahan
Rehabilitasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA Potensi
Hutan
dan
VII - 8
Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan peredaran hasil hutan dan pengelolaan industri hasil hutan
Tingkat partisipasi tehadap upaya penghijauan kota dan hutan kota
masyarakat pelestarian keberadaan
16. URUSAN TENAGA KERJA NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Peningkatan Kualitias dan Produktivitas Tenaga Kerja
Jumlah tenaga kerja yang memenuhi ketentuan standar kompetensi kerja dan mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja
2
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Tingkat keluasan kesempatan kerja diberbagai bidang usaha bagi pencari kerja
3
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Tingkat derajat kesejahteraan tenaga kerja
17. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NO 1
2
3
4
PROGRAM Program Penciptaan Iklim Yang Kondusif Bagi UKM
INDIKATOR KINERJA UTAMA Usaha
Volume kegiatan perekonomian rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi
Kualitas pelayanan pengambangan UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan Bagi UKM
Persentase jumlah investasi UKM
Tingkat produktivitas dan daya saing UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Tingkat ketersediaan sarana pemasaran bagi pengambangan UMKM
Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM
Jumlah kelembagaan koperasi yang memenuhi ketentuan good corporate governance
Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi
Kualitas
perijinan
bagi
18. URUSAN TRANSMIGRASI
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Pengembangan Transmigrasi
Wilayah
2
Program Transmigrasi Lokal dan Regional
VII - 9
Tingkat keberhasilan program transmigrasi
Tingkat kesiapan humanistik dalam program transmigrasi
pelaksanaan
teknis dan pelaksanaan
19. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP NO 1
PROGRAM Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Kinerja
Tingkat keluasan persampahan kota
areal
pelayanan
Persentase jumlah volume sampah yang tertangani, baik di tingkat hulu maupun hilir
2
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tingkat pencemaran lingkungan hidup perkotaan
3
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam
dan
Tingkat efektivitas upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
4
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH
Tingkat aksesibilitas informasi SDA dan LH
5
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Tingkat kualitas pencemaran udara perkotaan
6
Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
Tingkat kualitas konservasi lingkungan perkotaan dan daerah pesisir
7
Program Pengelolaan/Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Tingkat kualitas ekosistem pesisir dan laut
8
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Rasio luas ruang terbuka hijau kota dengan luas wilayah kota
20. URUSAN PERUMAHAN NO
PROGRAM
1
Program Pengembangan Perumahan
Tingkat ketersediaan (jumlah) fasilitas perumahan sederhana bagi masyarakat miskin perkotaan
2
Program Perumahan
Sehat
Tingkat pencemaran lingkungan oleh limbah padat, cair dan udara di lingkungan permikuman
3
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan
4
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Kualitas upaya rehabilitasi perumahan akibat bencana alam dan sosial
5
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Tingkat kinerja pelayanan penanggulangan bencana kebakaran
6
Program Pengelolaan Pemakaman
Tingkat kinerja permakaman
Lingkungan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Areal
VII - 10
pelayanan
21. URUSAN PERHUBUNGAN NO
PROGRAM
1
Program Prasarana Perhubungan
2
Program Rehabilitasi Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ
3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pembangunan dan Fasilitas
Tingkat keberhasilan pelaksanaan program pembangunan perhubungan
dan dan
Tingkat pelanggaran kendaraan bermotor
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Tingkat keamanan dan kenyamanan ber lalu-lintas di dalam kota
Tingkat kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di dalam kota
kelaikan
jalan
4
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Tingkat ketersediaan pelayanan perhubungan
5
Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas
Tingkat kejadian (angka) kecelakaan lalu lintas
dan
fasilitas
jasa
22. URUSAN PEKERJAAN UMUM
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Tingkat kapasitas jalan, frekuensi pemanfaatan jalan dan waktu pelayanan jalan dalam kota
2
Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong
Luasan genangan air banjir lokal di wilayah perkotaan
3
Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
Persentase jumlah turap/talud/bronjong yang terbangun
4
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Jumlah prasarana jalan dan jembatan yang terpelihara secara mantap dan berfungsi
5
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud / Bronjong
Jumlah prasarana talud yang terpelihara dan berfungsi dengan baik
6
Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Tingkat kecepatan informasi kondisi jalan dan jelbatan
7
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Tingkat tanggap darurat terhadap kondisi jalan dan jembatan yang memerlukan rehabilitasi
8
Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Kebinamargaan
Tingkat ketersediaan informasi kebinamargaan
9
Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi Jaringan Pengairan Lainnya
Jumlah prasarana sumber daya air dan irigasi yang terpelihara dan berfungsi
dan dan
VII - 11
data
dan
10
Program Penyediaan Pengelolaan Air Baku
dan
Tingkat pemanfaatan ketersediaan air baku
12
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Tingkat kinerja pelayanan air minum penduduk perkotaan
Tingkat kinerja pengelolaan air limbah perkotaan
13
Program Pengendalian Banjir
Tingkat berfungsinya sarana prasarana pengendali banjir pengaman pantai
14
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Tingkat pengendalian ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam kota
dan dan
23. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NO
PROGRAM
1
Program Data/Informasi
2
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengembangan
Tingkat ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan dan pengandalian pembangunan kota, baik dari segi jumlah, jenis maupun akurasinya
Program Kerjasama Pembangunan
Tingkat kemantapan kerjasama pembangunan dengan domain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat
3
Program Pengembangan Perbatasan
Wilayah
Tingkat konflik pembangunan wilayah perbatasan dan antar daerah
4
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis
Ketersediaan pranata perencanaan pembembangan wilayah strategis
5
Program Pengembangan Kota
Perencanaan
Ketersediaan pranata perencanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas pelayanan kota
6
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kapasitas kelembagaan dan personil perencana pembangunan daerah kota
7
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
8
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan ekonomi
9
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan sosial dan budaya
10
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam
VII - 12
11
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Tingkat ketersediaan pranata perencanaan program pembangunan daerah rawan bencana
24. URUSAN PENATAAN RUANG NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Perencanaan Tata Ruang
Tingkat ketersediaan pranata tata ruang kota dan kawasan-kawasan khusus dalam kota
2
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Tingkat kesesuai pemanfaatan ruang kota dan tingkat konflik pemanfaatan peruntukan lahan kota
3
Program Pemanfaatan Ruang
Tingkat pemanfaatan ruang kawasan strategis kota
25. URUSAN PERTANAHAN NO 1
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Program Penataan Pertanahan
Tingkat kualitas pelayanan administrasi pertanahan
Tertib penetapan arahan pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya
Tertib administrasi pertanahan
26. URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Jumlah dan nilai penanaman modal daerah
2
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Tingkat daya tarik investasi dalam bentuk jumlah pelaku investasi pembangunan di daerah
3
Program Pengembangan Perusahaan Daerah
Tingkat kontribusi perusahaan daerah terhadap penerimaan daerah
Tingkat daerah
VII - 13
nilai
tambah
perusahaan
27. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tingkat partisipasi masyarakat dalam penggunaan jasa informasi, komunikasi dan media massa
2
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Tingkat ketersediaan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat diakses oleh publik
3
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi
Tingkat kapasitas dan kinerja SDM aparatur bidang informasi dan komunikasi
4
Program Kerjasama Dengan Media Massa
Tingkat kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah
Informasi
28. URUSAN STATISTIK NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah
Tingkat ketersediaan pembangunan daerah
data
statistik
29. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Tingkat gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
2
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
3
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Tingkat kerukunan dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
4
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Angka terjadinya penyakit masyarakat (peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba, praktek prostitusi, peredaran uang palsu, penertiban aksi premanisme, tindak penyelundupan, praktek perjudian dan eksploitasi anak dibawah umur);
5
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Angka partisipasi politik masyarakat
6
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
Tingkat kesigapan bencana alam
VII - 14
penanggulangan
7
Program Dukungan Penyelengaraan Pemilu
8
Kelancaran
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pengaduan mengenai dalam Pemilu
kecurangan
Ketersediaan sarana prasarana pemilu
Masalah / kejadian terkait dan keamanan
ketertiban
30. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM NO
PROGRAM
1
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
2
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kualitas proses formulasi dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4
Program Perbendaharaan Daerah dan Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah
Tertib administrasi keuangan daerah
Akuntabilitas daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Tingkat efektivitas pelaksanaan program kerja pengawasan tahunan
Tingkat penyimpangan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Tingkat kompetensi dan kapasitas kerja tenaga
Tingkat efektivitas pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
7
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Kualitas
Tingkat komplain msyarakat atas kualitas pelayanan publik pemerintah daerah
8
Program Penataan Perundang-undangan
Peraturan
Tingkat kesadaran hukum masyarakat
Tingkat partisipasi bidang hukum
Tingkat kompetensi aparatur bidang hukum
Tingkat kinerja aparatur bidang hukum dalam penyelesaian masalah hukum
Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap volume pendapatan daerah
5
6
9
10
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum
Program Daerah
Peningkatan
Penerimaan
VII - 15
administrasi
keuangan
masyarakat
di
11
Program Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah
Tingkat ketersediaan pemerintah daerah
data
aset
Tingkat akurasi hasil inventarisasi aset pemerintah daerah
31. URUSAN KEPEGAWAIAN
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Pendidikan Kedinasan
Rasio jumlah aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan jumlah aparatur
2
Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
Tingkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku aparatur
Tingkat kesesuaian antara kompetensi aparatur dengan kompetensi jabatan
Tingkat kinerja aparatur
Tertib administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi
Tingkat kemantapan penerapan sistem pengembangan karier pegawai
3
Program Pembinaan Pengembangan Aparatur
Kapasitas
dan
32. URUSAN KEARSIPAN
NO
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1
Program Perbaikan Administrasi Kearsipan
Sistem
Tingkat ketersediaan data base informasi kearsipan secara lengkap dan mudah diakses
2
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Tingkat akuntabilitas dokumen arsip daerah
3
Program Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
Tingkat ketersediaan sarana prasarana penyimpanan pemeliharaan arsip daerah
4
Program Peningkatan Pelayanan Informasi
Tingkat keluhan terhadap pelayanan informasi arsip daerah
Kualitas
VII - 16
penyimpanan
dan dan
33. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NO 1
2
PROGRAM Program Penataan Kependudukan
INDIKATOR KINERJA UTAMA Administrasi
Program Pelayanan Catatan Sipil
VII - 17
Tertib administrasi kependudukan
Kontribusi administrasi kependudukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan
Tingkat keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan catatan sipil
BAB VIII PENUTUP : KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kota
Probolinggo tahun 2010 - 2014 merupakan penjabaran secara operasional dari visi, misi dan program Walikota Probolinggo selama 5 (lima) tahun mendatang sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Probolinggo. Selain itu, RPJMD Kota Probolinggo tahun 2010 -2014 disusun juga dengan memperhatikan RPJM Propinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Probolinggo Tahun 2010 2014 merupakan pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut : 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban
untuk melaksanakan
program -
program dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2014 secara murni dan konsekuen; 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2014 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). WALIKOTA PROBOLINGGO ttd
HM. BUCHORI VIII - 1
VIII - 2
