PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR
5 TAHUN 2005
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PROBOLINGGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Menimbang
: a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota telah diberi kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk melakukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan analisa kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil, profesionalisme, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efesiensi, efektifitas, rasional dan akuntabilitas; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tangal 14 Agustus 1950) ; 2. Undang-undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ; 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
1
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perauran Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembatan Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 15 ) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan ; 13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 17 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
DAERAH
KOTA
PROBOLINGGO
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PROBOLINGGO.
2
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ; c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ; d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Probolinggo ; e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo ; f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota ; g. Kepala Kecamatan adalah Camat ; h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di bawah Kecamatan ; i.
Kepala Kelurahan adalah Lurah.
BAB II WILAYAH KERJA Pasal 2 Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibagi ke dalam 3 (tiga) Kecamatan dan 29 (dua puluh sembilan) Kelurahan, meliputi : a. Kecamatan, terdiri dari : 1. Kecamatan Mayangan ; 2. Kecamatan Kademangan ; 3. Kecamatan Wonoasih. b. Kelurahan, terdiri dari : 1. Kelurahan Curah Grinting ; 2. Kelurahan Jati ; 3. Kelurahan Kanigaran ; 4. Kelurahan Kebonsari Kulon ; 5. Kelurahan Kebonsari Wetan ; 6. Kelurahan Mangunharjo ; 7. Kelurahan Mayangan ; 8. Kelurahan Sukabumi ; 9. Kelurahan Sukoharjo ; 10. Kelurahan Tisnonegaran ; 11. Kelurahan Wiroborang ; 12. Kelurahan Jrebeng Kulon ; 13. Kelurahan Kademangan ;
3
14. Kelurahan Kareng Lor ; 15. Kelurahan Ketapang ; 16. Kelurahan Pilang ; 17. Kelurahan Pohsangit Kidul ; 18. Kelurahan Sumber Wetan ; 19. Kelurahan Triwung Kidul ; 20. Kelurahan Triwung Lor ; 21. Kelurahan Jrebeng Kidul ; 22. Kelurahan Jrebeng Lor ; 23. Kelurahan Jrebeng Wetan ; 24. Kelurahan Kedopok ; 25. Kelurahan Kedungasem ; 26. Kelurahan Kedunggaleng ; 27. Kelurahan Pakistaji ; 28. Kelurahan Sumber Taman ; 29. Kelurahan Wonoasih.
B A B III ORGANISASI Bagian Pertama Kecamatan Paragraf 1 Pasal 3 (1) Kecamatan, terdiri dari : a. Kepala Kecamatan ; b. Sekretaris Kecamatan; c. Seksi Pemerintahan ; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ; e. Seksi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Umum; f. Seksi Sosial Pemberdayaan Masyarakat ; g. Seksi Perekonomian; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Penjabaran
tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah ; (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4
Paragraf 2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 4 Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 5 (1) Kecamatan mempunyai tugas pokok menjalankan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah ; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi ; a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; b. mengkoordinasikan
upaya
penyelenggaraan
ketenteraman
dan
ketertiban umum ; c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan ; d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; e. mengkoordinasikan
penyelenggaraan
pemerintahan
ditingkat
Kecamatan ; f. membina penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan ; g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan.
Bagian Kedua Kelurahan Paragraf 1 Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Kelurahan, terdiri dari : a. Kepala Kelurahan ; b. Sekretaris Kelurahan; c. Seksi Pemerintahan; 5
d. Seksi Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Umum; e. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Penjabaran
tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah ; (3) Bagan Struktur Organisasi
Kelurahan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Paragraf 2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kelurahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.
Pasal 8 (1) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1) Kelurahan mempunyai fungsi ; a. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan ; b. pemberdayaan masyarakat; c. pelayanan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ; e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Kecamatan Pasal 9 (1) Kecamatan dibina dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
6
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kecamatan dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ; (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan Kecamatan dan atau instansi/lembaga lain yang terkait ; (4) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Kecamatan melaksanakan koordinasi pengawasan melekat ; (5) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya ; (6) Setiap pimpinan dan bawahan unit organisasi di lingkungan Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi pedoman dan petunjuk atasan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsung secara berkala dan tepat waktu.
Bagian Kedua Kelurahan Pasal 10 (1) Kelurahan dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat ; (2) Dalam
melaksanakan
tugasnya
Kepala
Kelurahan
berkewajiban
melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi integrasi dan sinkroniasi dengan unsur-unsur dalam lingkungan Kelurahan dan atau instansi/ lembaga lain yang terkait ; (3) Setiap pimpinan pada unit organisasi dalam lingkungan Kelurahan melaksanakan koordinasi pengawasan melekat ; (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung
jawab
sertamemberikan
memimpin bimbingan,
dan
mengkoordinasikan
pedoman
dan
bawahan
petunjuk
bagi
pelaksanaannya ; (5) Setiap pimpinan dan bawahan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
7
BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL Pasal 11 (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; (2) Sekretaris Camat, Kepala Seksi, Lurah, Sekretaris Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Camat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
B A B VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 12 (1) Bidang Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ; (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok sesuai keahliannya ; (3) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga ahli senior ; (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan beban kerja ; (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 13 Biaya penyelenggaraan Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8
B A B VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.
Disahkan di Probolinggo pada tanggal 7 April 2005 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, H. M. BUCHORI Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 11 April 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 109 750 LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 NOMOR 5. Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM
SUNARMI, SH Pembina NIP. 510 087 583
9
