PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka meningkatkan peranserta masyarakat dalam bidang pembangunan di Kelurahan, maka diperlukan adanya wadah atau organisasi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; b bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini dan sesuai dengan perkembangan masyarakat di daerah, maka pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kodya Dati II Probolinggo Nomor 2 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali. ; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b konsideran ini, maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Organisasi Rukun tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain .
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ; c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ; d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Probolinggo ; e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah ; f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan ; g. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kejanya yang ditetapkan oleh Lurah ;
h. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat yang ditetapkan oleh Lurah ; i.
Swadaya
Masyarakat
adalah
kemampuan
dari
suatu
kelompok
masyarakat secara gotong royong dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan ;
BAB II RUKUN TETANGGA (RT) Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 (1) Di Kelurahan dapat dibentuk RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah ; (2) Tata cara pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (!) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah .
Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi Pasal 3 RT mempunyai tugas : a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah ; b. Memelihara kerukunan hidup warganya ; c. Menyusun
rencana
dan
melaksanakan
pembangunan
dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
Pasal
4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, RT mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian antar warganya ; b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat setempat dengan Pemerintah Daerah ; c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warganya.
Bagian Ketiga Kepengurusan Pasal 5 (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari : a. Ketua ; b. Sekretaris ; c. Bendahara ; d. Seksi-seksi ; 1. Seksi Pembangunan ; 2. Seksi Ketentraman ; 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga ; 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup ; 5. Seksi Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga ; 6. Seksi Keagamaan. (2) Pengurus RT dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota masyarakat setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat ; (3) Tata cara pemilihan, hak dan kewajjiban, syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota dan keuangan serta kekayaan RT ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ; (4) Masa bhakti pengurus RT ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
Bagian Keempat Rincian Tugas Pengurus Pasal
6
Rincian tugas pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III RUKUN WARGA (RW) Bagian Pertama Pembentukan Pasal 7 (1) Di Kelurahan dapat dibentuk RW sesuai dengan kelembagaan dan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Lurah ; (2) Tata cara pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah .
Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 8 RW mempunyai tugas : a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya ; b. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam bidang pembangunan di Kelurahan .
Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RW mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya ; b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan
antar
masyarakat dengan Pemerintah Daerah ; c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warganya .
Bagian Ketiga Kepengurusan Pasal 10 (1) Susunan pengurus RW terdiri dari : a. Ketua ; b. Sekretaris ; c. Bendahara ; d. Seksi-seksi ; 1. Seksi Pembangunan ; 2. Seksi Ketentraman ; 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga ; 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup ; 5. Seksi Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga ; 6. Seksi Keagamaan. (2) Pengurus RW dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota masyarakat setempat yang mempunyai, kemauan ,kemampuan dan kepedulian di dalam upaya pemberdayaan masyarakat ; (3) Tata cara pemilihan hak dan kewajiban, syarat-syarat menjadi pengurus , musyawarah anggota dan keuangan serta kekayaan RW ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ; (4) Masa bhakti pengurus RW ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
Bagian Keempat Rincian Tugas Pengurus Pasal 11 Rincian Tugas Pengurus RW ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB IV SUMBER DANA Pasal 12 Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari : a. Dana swadaya masyarakat ; b. Hasil usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c. Bantuan Pemerintah Kelurahan ; d. Bantuan Pemerintah Daerah ; e. Bantuan Pemerintah Propinsi ; f. Bantuan Pemerintah Pusat ; g. Bantuan lain yang sah .
BAB V STRUKTUR ORGANISASI DAN KETENTUAN STEMPEL RT DAN RW Pasal 13 (1) Struktur Organisasi RT dan RW sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini ; (2) Bentuk dan Ukuran stempel RT dan RW sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini .
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Kepengurusan RT dan RW yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa bhaktinya.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kodya Dati II Probolinggo Nomor 2 Tahun 1989 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kodya Dati II Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.
Disahkan di Probolinggo pada tanggal 7 April 2005 WALIKOTA PRBOLINGGO, Ttd, H.M. BUCHORI Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 11 April 2005 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 010 109 750 LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005 NOMOR 8. Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
EDY SUTRISNO, SH, M.Si Pembina NIP. 510 061 035
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)
I. PENJELASAN UMUM Mengingat perkembangan masyarakat yang ada di daerah dan dalam rangka mewujudkan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kelurahan di wilayah Kota Probolinggo, maka organisasi kemasyarakatan yang berupa Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kodya Dati II Probolinggo Nomor 2 Tahun 1989 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kodya Dati II Probolinggo sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pelu disusun Pedoman Pembentukan Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang baru yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1
:
Cukup Jelas.
ayat (1)
:
Cukup Jelas.
ayat (2)
:
Cukup Jelas.
Pasal 3
:
Cukup Jelas.
Pasal 4
:
Cukup Jelas.
ayat (1)
:
Cukup Jelas.
ayat (2)
:
Cukup Jelas.
ayat (3)
:
Cukup Jelas.
ayat (4)
:
Cukup Jelas
ayat (5)
:
Masa bhakti RT selama 4 (empat) tahun
Pasal 2
Pasal 5
dipandang cukup ideal dan dengan masa bhakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan
tugas
secara
optimal.
Namun demikian jika terjadi permasalahan yang akan berakibat pada penggantian kepengurusan
tidak
perggantian
selama
harus masa
dilakukan bhakti
berlangsung akan tetapi dapat menunggu akhir masa bhakti kepengurusan. Pasal 6
:
Cukup jelas.
ayat (1)
:
Cukup jelas.
ayat (2)
:
Cukup jelas
Pasal 8
:
Cukup jelas
Pasal 9
:
Cukup jelas.
Pasal 10 ayat (1)
:
Cukup jelas.
ayat (2)
:
Cukup jelas.
ayat (3)
:
Cukup jelas
ayat (4)
:
Cukup jelas
ayat (5)
:
Cukup jelas.
ayat (6)
:
Masa bhakti RT selama 4 (empat) tahun
Pasal 7
dipandang cukup ideal dan dengan masa bhakti tersebut diharapkan pengurus dapat melaksanakan
tugas
secara
optimal.
Namun demikian jika terjadi permasalahan yang akan berakibat pada penggantian kepengurusan
tidak
perggantian
selama
harus masa
dilakukan bhakti
berlangsung akan tetapi dapat menunggu akhir masa bhakti kepengurusan. Pasal 11
:
Cukup Jelas.
Pasal 12
:
Cukup Jelas.
Pasal 13
:
Cukup Jelas.
Pasal 14
:
Cukup Jelas.
Pasal 15
:
Cukup Jelas
Pasal 16
:
Cukup Jelas
