PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 18
TAHUN
2006
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PROBOLINGGO,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dan Pembangunan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, maka perlu mengadakan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada saat ini ; b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran ini, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali retribusi pemakaian kekayaan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ; 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotomadya daerah Tingkat II Probolinggo ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 7 Seri D) ; 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ; 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4 ) ; 12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ; c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ; d. Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo ; e. Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Probolinggo ; f. Dinas Pekerjaan Umum
adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota
Probolinggo ; g. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo ; h. Kantor Pemuda, Budaya dan Pariwisata adalah Kantor Pemuda, Budaya dan Pariwisata Kota Probolinggo ; i.
Bagian Aset dan Kemitraan Daerah adalah Bagian Aset dan Kemitraan Daerah Sekretariat Daerah Kota Probolinggo ;
j.
Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kota
Probolinggo ; k. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; l.
Orang Pribadi adalah orang perseorangan ;
m. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ; n. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ; o. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan alat-alat berat milik daerah ; p. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi daerah ; q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu ; s. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ; t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang ; u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ; v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebiham pembayaran retribusi karenajumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ; w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administarsi berupa bunga dan atau denda ;
x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ; y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan
pemenuhan
kewajiban
retribusi
berdasarkan
peraturan
perundang-undangan retribusi Daerah ; z. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 2 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian kekayaan daerah wajib membayar retribusi ; (2) Tata cara menggunakan jasa pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 Setiap
penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah, dikenakan retribusi
dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah.
Pasal 4 Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi : a. Pemakaian tanah ; b. Pemakaian bangunan ; c. Pemakaian ruangan untuk pesta ; d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah ; e. Tambak ;
f. Pemakaian tenda ; g. Pemakaian alun-alun ; h. Pemakaian stadion ; i.
Pemakaian Graha Bina Harja ;
j.
Pemakaian Gedung A.Yani ;
k. Pemakaian Kolam renang TRA, dll.
Pasal 5 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.
BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, luas, jenis, klasifikasi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
BAB VI PRINSIP, KOMPONEN DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar ; (2) Kompenen biaya retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi : a. biaya investasi ; b. biaya perawatan/pemeliharaan ; c. biaya penyusutan ;
d. biaya asuransi ; e. biaya rutin/periode yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ; f. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa. (3) Penyesuaian tarif terhadap jenis-jenis bahan / barang habis pakai ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB VII JENIS DAN BESARNYA TARIF Pasal 9 (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dalam jangka waktu pemakaian ; (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku ; (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi : a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa ; b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa. (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi : a. Biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin / biaya lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ; b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ; c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap, dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset ; d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek. (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal ; (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :
Penggunaan tanah : 1. Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan sarana / media luar ruang antara lain : a. Pemasangan saluran telephone diatas dan sejajar dengan ruas jalan sebesar Rp. 1.250,- / m / tahun ; b. Pemasangan saluran telephone dibawah dan sejajar dengan ruas jalan sebesar Rp. 1.500,- / m / tahun ; c. Pemasangan saluran telephone diatas dan melintang ruas jalan sebesar Rp. 25.000,- setiap silangan / tahun ; d. Pemasangan saluran telephone dibawah dan melintang ruas jalan sebesar Rp. 30.000,- setiap silangan / tahun ; e. Pemasangan saluran listrik diatas dan sejajar dengan ruas jalan sebesar Rp. 1.250,- / m / tahun ; f. Pemasangan saluran listrik di bawah dan sejajar dengan ruas jalan sebesar Rp. 1.500,- / m / tahun ; g. Pemasangan saluran listrik diatas dan melintang ruas jalan sebesar Rp. 50.000,- setiap silangan / tahun ; h. Pemasangan saluran listrik di bawah dan melintang ruas jalan sebesar Rp. 100.000,- setiap silangan / tahun ; i.
Pemasangan saluran gas diatas dan sejajar dengan ruas jalan sebesar Rp. 1.250,- / m / tahun ;
j.
Pemasangan saluran gas di bawah dan sejajar dengan ruas jalan sebesar Rp. 1.500,- / m/ tahun ;
k. Pemasangan saluran gas di bawah dan melintang ruas jalan sebesar Rp. 75.000,- setiap silangan / tahun ; l.
Pemasangan saluran air minum di bawah dan sejajar ruas jalan sebesar Rp. 1.500,- / m / tahun ;
m. Pemasangan saluran air minum di bawah dan melintang ruas jalan sebesar Rp. 75.000,- / setiap silangan / tahun ; n. Pemasangan reklame ditentukan sebagai berikut : n.1. Reklame Bilboard, Megatron, Bando, Papan Nama dan sejenisnya sebesar Rp. 3.500,-/bulan/M2 atau bagiannya ; n.2. Reklame
Baliho,
umbul-umbul,
benner,
spanduk
dan
sejenisnya sebagai berikut : - Jangka waktu pemasangan sampai dengan 1 (satu) minggu sebesar Rp. 500,-/M2 atau bagiannya ;
- Jangka waktu pemasangan selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 2.000,-/M2 atau bagiannya ; n.3. Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf n.1. dan huruf n.2. luasnya dihitung
berdasarkan luas reklame yang
terpasang ; n.4. Bilamana luas reklame sebagaimana dimaksud pada huruf n.1. dipasang bolak-balik, maka luasnya dihitung 2 (dua) kali luas reklame yang terpasang ; 2. Retribusi tanah sawah sebesar Rp. 550,-/M2/tahun bagi petani dengan diberi kesempatan sewa maksimal 3 tahun ; 3. Retribusi tanah sawah sebesar Rp. 600,-/M2/tahun bagi penyewa Pabrik Gula ; 4. Retribusi tanah tegalan sebesar Rp. 450,-/M2/tahun ; 5. Retribusi tanah tambak sebesar Rp. 350,-/M2/tahun ; 6. Retribusi Pemakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha : a. Warung / Depot / Rumah makan sebesar Rp. 1.000,-/M2/bulan ; b. Kios / Bedak / Toko sebesar Rp. 1.500,-/M2/bulan ; 7. Retribusi Pemakaian tanah untuk bangunan tempat tinggal : a. Bangunan Permanen sebesar Rp. 1.000,-/M2/tahun ; b. Bangunan Semi Permanen sebesar Rp. 800,-/M2/tahun ; c. Bangunan Sederhana sebesar Rp. 500,-/M2/tahun ; 8. Retribusi pemakaian tanah untuk Perusahaan dan industri sebesar Rp. 2.500,-/M2/tahun ; 9. Retribusi pemakaian tanah/bangunan untuk Pendidikan sebesar Rp. 1.000,-/M2/tahun ; 10. Retribusi pemakaian tanah/sebagian badan jalan untuk terop atau kegiatan komersial sebesar Rp. 1.500,-/M2/hari ; 11. Retribusi pemakaian tanah untuk tempat SPBU ditetapkan : a. Biaya tetap, sebesar Rp. 25.000,- - Rp. 50.000,- tiap bulan untuk pompa dan tangki dengan perlengkapannya ; b. Biaya tambahan, sebesar Rp. 2.500,- - Rp. 5.000,- setiap meter persegi untuk kios setiap bulan ; c. Pompa tambahan, sebesar Rp. 5.000,- - Rp. 10.000,- tiap pompa setiap bulan ; d. Tangki tambahan, sebesar Rp. 15.000,- - Rp. 30.000,- setiap bulan ;
e. Untuk jalan keluar masuk ke pompa bensin, sebesar Rp. 500,- - Rp. 1.000,- tiap meter persegi tiap bulan ;
Penggunaan Gedung / Bangunan / Alun-alun / Kolam renang TRA : 1. Kompleks Graha Bina Harja (GBH) : a. Gedung GBH untuk pesta pernikahan sebesar Rp. 350.000,-/hari ; b. Gedung GBH untuk kegiatan kesenian / dinas / sosial / keagamaan / partai politik dan sejenisnya sebesar Rp. 200.000,-/hari ; c. Penggunaan halaman Gedung GBH sebesar Rp. 150.000,-/hari ; d. Lapangan Tenis Indoor untuk kegiatan latihan : -
Tanpa penerangan sebesar Rp. 7.500,-/jam ;
-
Dengan penerangan sebesar Rp. 12.500,-/jam ;
2. Komplek Akhmad Yani : a. untuk pendidikan sebesar Rp. 1.000,-/M2/tahun ; b. untuk kegiatan latihan sanggar kesenian sebesar Rp. 15.000,-/hari ; c. Untuk kegiatan latihan olah raga sebesar Rp. 7.500,-/6 jam/1 (satu) lapangan ; 3. Stadion Bayuangga atau lingkungan sekitarnya : a. untuk kegiatan latihan olah raga rutin sebesar Rp. 7.500,-/6 jam sekali pakai ; b. untuk kegiatan kesenian/pentas/pertunjukan/konser dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000.000,-/hari ; c. untuk kegiatan olah raga komersial sebesar Rp. 150.000,-/hari ; d. untuk kegiatan lomba laying-layang/burung dan sejenisnya sebesar Rp. 75.000,-/hari ; e. untuk kegiatan pameran sebesar Rp. 500.000,-/hari ; 4. Alun-alun : -
untuk kegiatan kesenian/pentas/pertunjukan/konser dan sejenisnya sebesar Rp. 1000.000,-/hari ;
5. Kolam renang TRA : a. Karcis masuk rata-rata sebesar Rp. 3.000,-/1 kali masuk/orang ; b. Rombongan minimal 25 orang sebesar Rp. 1.500,-/1 kali masuk/ orang ; c. Langganan bulanan perorangan (tidak berlaku hari Minggu dan hari libur Nasional) sebesar Rp. 25.000,-/bulan ;
6. Rumah Dinas untuk tempat tinggal : a. Permanen sebesar Rp. 50.000,-/bulan ; b. Semi permanen sebesar Rp. 30.000,-/bulan ; c. Sederhana sebesar Rp. 10.000,-/bulan ; 7. Pemakaian gedung untuk pemasangan reklame Bill Board sebesar Rp. 5.000,-/M2/bulan dihitung berdasarkan luas reklame ; 8. Pemakaian gedung untuk persemayaman jenasah sebesar Rp. 75.000,/hari. Penggunaan kendaraan / alat-alat berat : 1. Mesin Gilas : a. Berat 2-3 ton sebesar Rp. 30.000,-/hari ; b. Berat 6-8 ton sebesar Rp. 45.000,-/hari ; c. Berat 8-10 ton sebesar Rp. 47.500,-/hari ; 2. Buldoser sebesar Rp. 100.000,-/jam minimal 7 jam ; 3. Pemakaian sky worker sebesar Rp. 300.000,-/hari ; 4. Truk penyiraman sebesar Rp. 150.000,-/hari ; 5. Truk sampah sebesar Rp. 150.000,-/hari ; 6. Alat potong rumput : -
dorong sebesar Rp. 75.000,-/hari ;
-
gendong sebesar Rp. 50.000,-/hari ;
9. WC Fortable sebesar Rp. 1.000.000,-/hari ; 10. Iskafator (bego) sebesar Rp. 100.000,-/jam minimal 7 jam ; 11. Pemakaian gergaji chin saw (gergaji potong pohon), sebesar Rp. 10.000,-/jam minimal pemakaian 3 jam.
Penggunaan , kursi, terop, sound system, elekton, band dan gamelan : 1. Pemakaian kursi
lipat/stenlis,
sebesar
Rp.
500,- (lima ratus
rupiah)/buah/hari ; 2. Pemakaian terop ukuran 6 x 12 m, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/unit/hari ; 3. Pemakaian sound system : -
biasa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/hari ;
-
lengkap (full set) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari ;
4. Elekton, sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari ;
5. Pemakaian alat-alat band lengkap, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; 6. Pemakaian seperangkat gamelan, sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)/hari.
BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan daerah diberikan.
BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain berdasarkan perjanjian hak pemakaian. Pasal 12 Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB X SURAT PENDAFTARAN Pasal 13 (1)
Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD ;
(2)
SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya ;
(3)
Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14
(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT ; (3) Bentuk, Isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ; (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 16 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 17 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ; (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD ; (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
BAB XV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 18 (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang
menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ; (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVI KEBERATAN Pasal 19 (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ; (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ; (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ; (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ; (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan ; (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 20 (1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan ; (2) Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang ;
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 21 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan ; (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan
permohonan
pengembalian
kelebihan
retribusi
dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ; (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut ; (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB ; (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 22 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan sekurangkurangnya menyebutkan : a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ; b. Masa retribusi ; c. Besarnya kelebihan pembayaran ; d. Alasan yang singkat dan jelas ;
(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ; (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
Pasal 23 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ; (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran
dilakukan
dengan
cara
pemindahbukuan
dan
bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 24 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ; (2) Pemberian sebagaimana
pengurangan, dimaksud
keringanan pada
ayat
dan (1)
pembebasan dengan
retribusi
memperhatikan
kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur ; (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi karena tertimpa bencana alam atau kerusuhan dan hal-hal lain yang patut dipertimbangkan ; (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 25 (1) Setiap orang pribadi atau badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XX PENYIDIKAN Pasal 26 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ; b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di Daerah ; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ; e. Melakukan
penggeledahan
untuk
mendapatkan
bahan
bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut berkaitan dengan Retribusi Daerah ; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ; i.
Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi berkaitan dengan Retribusi Daerah ;
j.
Menghentikan penyidikan ;
k. Melakukan tindakaln lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.
Disahkan di Probolinggo pada tanggal 15 Agustus 2006 WALIKOTA PROBOLINGGO, ttd H.M. BUCHORI Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 18 Agustus 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 010 109 750 LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 18
