PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG KARTU TERNAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA P ROBOLINGGO
Menimbang
: a. bahwa ternak merupakan jenis hewan yang merupakan komoditi sangat penting bagi perekonomian rakyat khususnya menyangkut populasi, mutasi dan kesehatan masyarakat Kota Probolinggo, maka perlu adanya bimbingan dan pembinaan dalam rangka tertib administrasi kepemilikan ternak yang dikenakan pungutan retribusi ; b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ; 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ; 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
1
Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ; 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo; 9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 22).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
KOTA
PROBOLINGGO
TENTANG
KARTU TERNAK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ; b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ; c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ; d. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertanian Kota Probolinggo ; e. Sub Dinas Peternakan, adalah Sub Dinas Peternakan pada
Dinas
Pertanian Kota Probolinggo ; f. Ternak, adalah sapi, kerbau, kuda ; g. Kartu Ternak, adalah surat keterangan kepemilikan ternak yang dimiliki/ dipelihara dengan cara pembelian/ pemberian/ waris/ penitipan dalam Kota Probolinggo ; h. Retribusi Kartu Ternak yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah
2
terhadap ternak yang dimiliki, dipelihara dan atau diperjual belikan oleh masyarakat; i. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ; j. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran retribusi; k. Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan
pemenuhan
kewajiban
Retribusi
Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ; l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II KETENTUAN PEMILIKAN DAN PEMINDAHAN TERNAK Pasal 2 (1) Setiap pemilik atau pemelihara ternak wajib mendaftarkan ternaknya kepada
Kepala Desa
/
Kelurahan
ditempat
domisilinya untuk
mendapatkan Kartu Ternak ; (2) Setiap ekor ternak wajib memiliki satu kartu ternak ; (3) Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pasal 3 (1) Setiap ternak yang baru lahir dan sudah berumur 3 (tiga) bulan dikenakan ketentuan ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini ; (2) Setiap ternak yang dimiliki atau dipelihara yang berasal dari pembelian/ pemberian/ penghibahan/ penitipan dalam jangka waktu selambatlambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam wajib sudah didaftarkan untuk dibuatkan kartu ternak ; (3) Bentuk kartu ternak dan surat keterangan jual beli ternak ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3
Pasal 4 (1) Apabila pemindahan hak dan atau pemilikan ternak yang dikarenakan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, maka : a. Penjual menyerahkan ternak berikut surat keterangan jual beli ternak yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa/ Kelurahan kepada pembeli atau pemilik baru ; b. Oleh pembeli atau pemilik baru selanjutnya didaftarkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan dimana domisilinya. (2) Apabila pemindahan hak dan atau pemilikan ternak terjadi di Pasar Hewan, maka : a. Pemindahan hak dapat dibenarkan hanya karena jual beli ; b. Penjual harus menyerahkan ternak dan kartu ternaknya pada pembeli; c. Kartu Ternak wajib dilegalisir oleh petugas Dinas Pertanian yang ditunjuk ; d. Penjual diharuskan memberitahukan kepada Kepala Desa/ Kelurahan atas jual beli ternak tersebut dan oleh Kepala Desa/ kelurahan selanjutnya mencoretnya dari buku daftar pemilikan ternak ; e. Pembeli diharuskan melaporkan dan atau mendaftarkan ternak yang baru dibeli kepada Kepala Desa/ Kelurahan dimana pembeli berdomisili dan kemudian dibalik namakan untuk mendapatkan kartu ternak atas nama pembeli.
BAB III KETENTUAN MEMOTONG DAN MEMBAWA TERNAK Pasal 5 Ketentuan mengenai pemotongan ternak adalah : (1) Pemilik ternak wajib melaporkan dan atau meminta surat keterangan tentang pemotongan ternak kepada Kepala Desa/ Kelurahan ; (2) Berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pemilik ternak berhak mendapatkan surat keterangan pemotongan ternak dari rumah potong hewan.
Pasal 6 Setiap orang pribadi dilarang membawa ternak : (1) Untuk keluar masuk dari suatu Desa/ Kelurahan ke Desa/ Kelurahan lainnya tanpa membawa kartu ternak kecuali dipakai sebagai alat kerja atau digembalakan;
4
(2) Dengan maksud berpindah tempat dan pemiliknya tetap, kecuali kepindahan tersebut dikarenakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka terhadap pemilik ternak wajib melaporkan kepada Kepala Desa/ Kelurahan yang baru, selambatlambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam untuk diadakan penggantian kartu ternak ; (3) Kecuali karena perpindahan hak milik, maka hal tersebut berlaku ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini ; (4) Untuk keluar Propinsi tanpa disertai surat keterangan pemeriksaan kesehatan ternak (SKPKH) dari Dinas Pertanian.
BAB IV KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 7 (1) Untuk mendapatkan kartu ternak dan balik nama dikenakan retribusi ; (2) Pengenaan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 1.000,-
BAB V KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 8 Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan penjara dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah).
Pasal 9 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah in dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota ; (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugas penyidikannya dilakukan sesuai dengan kewenangan
yang
ditetapkan
undangan yang berlaku.
5
berdasarkan
Peraturan
Perundang-
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan kemudian
oleh
Kepala
Daerah
sepanjang
menyangkut
peraturan
palaksanaannya.
BAB VII PENUTUP Pasal 11 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.
Ditetapkan di : pada tanggal : 7
Probolinggo Juli 2001
WALIKOTA PROBOLINGGO ttd, Drs. H. BANADI EKO
Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 11 Juli 2001 Sekretaris Daerah Kota ttd, Drs. H. BAMBANG WIDARTO, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2001 NOMOR 9
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
DIDIK SUDIGNYO, SH
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 9
TAHUN 2001
TENTANG KARTU TERNAK
I. PENJELASAN UMUM. Ternak yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda merupakan jenis hewan yang merupakan komoditi sangat penting bagi perekonomian rakyat khususnya menyangkut populasi, mutasi dan kesehatan masyarakat Kota, untuk itu diperlukan pengaturan terhadap ternak tersebut berdasarkan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan Undangundang Nomor 22 tentang Pemerintah Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25
tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom. Pengaturan terhadap keberadaan ternak yang dimiliki oleh masyarakat baik berdasarkan kelahiran, pembelian, pemberian, waris dan penitipan dicatat dengan dokumen Kartu Ternak dengan maksud memberikan jaminan bagi pemilik maupun masyarakat berkaitan dengan transaksi jaul beli dan konsumsi. Peraturan Daerah ini pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan Pasal 11 : Cukup jelas.
7
