PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG III
-
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2OL6 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
IVALIKOTA PADANG PANJANG, Menimbang :
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang bersama Walikota Padang Panjang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2OL4 sesuai dengan Keputusan
Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor :
903-923-2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2016; b.
bahwa penyempurm.aa.n sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2Ol4 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
Mengingat :
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2016.
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962lrl' Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara ya.ng Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
2.
3.
-2
-
5.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor o6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOO\
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor L26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa39); 7.
8.
undang-undang Nomor
L2 Tahun 2oll tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlL Nomor i,12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl; undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Repurblik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SS87), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangundang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. undang-undang Nomor 30 Tahun 2oL4 tentang
Administrasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor i.4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2OL6 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57671; ; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 49, Tar.:bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a503);
12. Peraturan Pemerintah .Jrlomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran l,'legara Republik Indonesia Nomor a574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembarim Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a575); 14. Peraturan Pemerinta}. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik lnilbnesia Tahun 2OO5 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Rep,ublik Indonesia Nomor a577); 15. Peraturan Pemerinta{r Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (k:mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOs Nomor 140, Tambahstn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerjr:r Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2QO6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncrmor a6A\ 17. Peraturan Pemerint,?h Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OlL;
-320. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2oo7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2ort tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:un 2015;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2OO8 Nomor 8 Seri E.2);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG dan WALIKOTA PADANG PANJANG
MEMUTUSI(AN Menetapkan
:
: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANGTENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2016
Pasal
1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran20l6 sebagai berikut : 574.346.991.946,00 1. Pendapatan Daerah Rp 692.346.991.946,00 2. Belaqja Daerah Rp Rp. (118.000.000.000,00) Surplus(Defsit) Daerah 3. Pembiayaan t 18.000.000.000,00 a. Penerimaan Rp Rp b. Pengeluaran Rp I18.00CI.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahtrn Berkenaan Pasal 2
(1)
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 61 .395.578.906,00 Rp a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b. Dana Perimbangan sejumlah
c. Lain-lain
(2)
Pendapatan Daerah yang sah
sejumlah
Rp
497.567.125.040,00
Rp
15.384.288.000,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah
Rp
6.148.340.506,00
b. Retribusi Daerah sejumlah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Rp
5.098.000.000,00
Rp
7.035.000.000,00
d. Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sejumlal Rp
43.114.238.400,00
yang dipisahkan sejumlah
-4/ (3) Dana Perimbangan sebagaimana jenis Pendapatan
dimalsud pada ayat
(l)
huruf
b terdiri dari
'.
Rp Rp Rp
a. Dana bagihasilPajak8ukan Pajak sejumlah b. Dana AlokasiUmum sejumlah
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
11.655.137.000,00 382.149.494.000,00 103.762.494.040,00
f
(4)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan
:
sejumlah b. Dana Darurat sejumlah a. Hibah
Rp Rp
c. Dana Bagi HasilPajak dari Propirsi dan Pemerintah Rp
15.384.288.000,00
Daerah Lainnya sejumlah
d. Dana Penyesuaian dan
otonomikhusus
Rp.
d. Bantuan Keuangan dari Propirsi atau dari Pemerintah Daerah lainya sejumlah
:
Rp
Pasal 3 7
(l)
\Zl
Belanja Daerah sebagaimana riimalsud dalam Pasal 1 terdiri dari
:
a. Belanja Tidak Langsung scjumlah
Rp
25t.&9.228.831,00
b. Belanja Langsung sejurnl::h
Rp
440.697.763.115,00
Belanja Tidak Langsung sobagaimana dimalaud pada ayat(i) huruf a terdiridarijenis
Belanja: a" Belanja Pegawai sejuralah
Rp
b. Belanja Bunga sejuniah
Rp
250.089.228.831,00
Rp
d. Belanja Hfoah sejumlah
Rp
e. Belanja Bantuan $csial sejumlah
Rp
f.
Belanja Bantuan ksuangan kepada Prop/kabKota dan Pemerintahan det;a dan parpol sejumlah
g
Belanja Tidak Tcrduga sejumlah
?:r Belanja Langsunl, sebagaimana dimaksud pada a. Belanja Pega'vai sejumlah b. Belanja Baraug
dan jasa sejumlah
c. Belanja Modal sejumlah
Rp Rp
560.000.000,00 1.000.000.000,00
ayat (1) huruf b terdiri darijenis belanja
Rp Rp Rp
15.293.952.100,00 156.324.903.718,00 269.078.907.297,00
Pasal 4
r
(1)
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimalaud dalam Pasal 1 terdiri dari
sejumlah b. Pengeluaran sejumlah a. Penerimaan
Rp Rp
:
118.000.000.000,00
:
-5'(Z)
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
a.
:
Sisa Lebilr Perhilungan Anggaran Tahun Anggaran
sejumlah sejumlah
sebelumnya ( SILPA ) b. Pencairan dana cadangan
Rp
118.000.000.000,00
Rp
c. Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan
sejumlah
Rp
7
(3)
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan
:
Pembiayaan:
-
Penyertaan Modal (Investasf Pemerintah
Daerah
Rp
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran I
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Daerah;
Lampiran II
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi;
Lampiran III
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Kegiatan;
,
Program, dan
Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daera-h untuk keselarasan dan keterpaduzul urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Keralgka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI
Daftar Jumlah
Pegawai Per Golongan
dan
Per
Jabatan; Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah;
Lampiran VIII
Daftar Penyertaan Modal ( Investasi ) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran IX Lampiran X
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Latn-Latn;
Lampiran XI
Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini;
Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Lampiran XIII
Daftar Pinjaman Daerah;
Lampiran XIV
Daftar Sinkronisasi
-6Pasal 6
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2oL6 sehagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2AL6 . Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak
tanggal Januari Z}lG.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota padang Panjang.
jang
Ditetapkan di
Wr
pada tanggal
2015
G PANJANGL
Diundangkan di : Padang Panjang pada tanggal : a8 f6ern&r 2015
ARNIS
Y"*. SEKR TARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG ),. LEMBARAN DAERAH PADAT{G PANJANG TAHUN 2015 NOMOR 13 SERI.4.3 NOMOR REGISTER PERATURAIII DAERAH I ( q / :rls)
