PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 10 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI BADAN PENGAWAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR Menimbang
: bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Organisasi Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4.
Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7.
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. MEMUTUSKAN MENETAPKAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG ORGANISASI BADAN PENGAWAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
b.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c.
Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur;
d.
Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
e.
Badan adalah Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
f.
Kepala adalah Kepala Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
g.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri dari tenaga Fungsional dan bertugas melakukan kegiatan teknis di lingkungan Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jabatan Non Struktural yang melaksanakan tugas berdasarkan bidang keahlian. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga : Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Badan Pengawas merupakan unsur Pelaksana tugas dibidang Pengawasan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Tugas dibidang Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, Pengawasan Keuangan, Ekonomi, Pembangunan dan Pengawasan Kesejahteraan Sosial. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Badan Pengawas menyelenggarakan fungsi: a.
Perumusan kebijakan tekhnis dalam lingkup Pengawasan;
b.
Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas Kabupaten terdiri dari : a.
Kepala;
b.
Bagian Tata Usaha : Sub Bagian Umum dan Administrasi Kasus; Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c.
Bidang Was Pemerintahan dan Aparatur : Subbid Aparatur; Subbid Pemerintahan.
d.
Bidang Was Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan : Subbid Keuangan dan Kekayaan Daerah; Subbid Ekonomi dan Pembangunan.
e.
Bidang Was Kesejahteraan Sosia!: Subbid Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Lingkungan Hidup; Subbid Tenaga Kerja, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas Kabupaten adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V KEWENANGAN Pasal 5 Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan Pengawas Kabupaten mempunyai Kewenangan sebagai berikut: a.
pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Kabupaten yang meliputi pemerintahan, agraria, keuangan, pertengkapan dan peralatan, Badan Usaha Milik Daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat;
b.
pengujian dan peniiaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat Daerah;
c.
pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat Daerah;
d.
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
e.
pelaksanaan koordinasi tekhnis mengenai pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan Pemerintah Pusat dan Propinsi;
f.
pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan pembangunan, pajak Daerah, bea dan cukai, retribusi dan penerimaan Daerah lainnya;
g.
pelaksanaan pengawasan terhadap pengeluaran rutin dan pembangunan Budget dan non Budget dari penerimaan Daerah;
h.
pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan Badan Pengawas Kabupaten.
BAB VI ESELONNERING BADAN PENGAWAS KABUPATEN Pasal 6 Eselonnering bagi pejabat pada Badan Pengawas Kabupaten adalah : a.
Kepala Badan adalah Eselon Il.b;
b.
Kepala Bagian Tata Usaha adalah Eselon III.a;
c.
Kepala Bidang adalah Eselon III.a;
d.
Kepala Sub Bagian adalah Eselon IV.a;
e.
Kepala Sub Bidang adalah Eselon IV.a.
BAB VII TATA KERJA Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Kabupaten beserta setiap pimpinan unit organisasi dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi balk dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 8 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundang-undangan yang bertaku. Pasal 9 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 10 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 11 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 12 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 Pemangku jabatan yang ada pada Badan Pengawas Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini akan ditetapkan Lebih Lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kebutuhan Organisasi Badan Pengawas Kabupaten serta Pemerintah Daerah.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih Lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 16 Ketentuan mengenai Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan lain.
Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga-Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup serta Kantor Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Trmur.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
Muara Sabak 24 Juni 2003
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR dto
Drs. H. ABDULLAH HICH
Diundangkan di Pada tanggal
: :
Muara Sabak 25 Juni 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dto
SYARIFUDDIN FADHIL
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 23 SERI
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 10 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
I.
UMUM Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah. Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Repubiik Indonesia pada umumnya. Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah pasal (8, 9,10). Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektlp dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Pasal (20). Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Cukup Jelas Pasal 18 Cukup Jelas
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 10 TAHUN 2003 TANGGAL : 24 J U N I 2003
BAGAN ORGANISASI BADAN PENGAWAS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TU
SUBBAG UMUM DAN ADM KASUS
BIDANG WAS PEMERINTAHAN & APARATUR
BIDANG WAS KEUANGAN, EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SUBBID APARATUR
SUBBID KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
SUBBID PEMERINTAHAN
SUBBID EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SUBBAG PERENCANAAN EVALUASI & PELAPORAN
BIDANG WAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUBBID PENDIDIKAN, KESEHATAN AGAMA DAN LINGKUNGAN HIDUP
SUBBID TENAGA KERJA, KESEJAHTERAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
dto DRS. ABDULLAH HICH
