PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU DESA TENGIN BARU
Alamat : Jl. Negara Km. 35 RT. 12 Tengin Baru 0542-7218245
No. 64.09.04.2002
Kode Pos. 76148
KEPALA DESA TENGIN BARU KECAMATAN SEPAKU KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA TENGIN BARU,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa perencanaan pembangunan desa di susun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; a. bahwa rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa (RPJM-Des) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tengin Baru tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) menjadi Peraturan Desa Tengin Baru tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1).
Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENGIN BARU dan KEPALA DESA TENGIN BARU MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN
DESA
TENTANG
RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN 2016 – 2022
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud ; 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. 4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan
Badan
Permusyawaratan
Desa
meliputi
Pemerintahan,
Pembangunan
dan
Kemasyarakatan. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratn Desa bersama dengan Kepala Desa. 11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang–undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang–undangan yang lebih tinggi. 12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 13. Keputusan BPD adalah semua keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebujakan keuangan desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja. 15. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perncanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka kerja ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. 18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabyupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarkat Desa.
19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa Pasal 2 (1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tengin Baru Tahun 2016 – 2022 disusun denagan sistematika sebagai berikut : BAB 1
: PENDAHULUAN
BAB II
: PROFIL DESA
BAB III
: PROSES TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM Desa
BAB IV
: VISI, MISI, PROGRAM & KEGIATAN INDUKATIF
BAB V
: RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VI
: PENUTUP
LAMPIRAN (2)
Naskah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini. Pasal 3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tahun 2016 – 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun. Pasal 4 Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa ( RKP Desa ) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pasal 5 RKP desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pasal 6 Rencana Kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan darurat lainnya, dengan menyusun perubahan RPJM Desa yang dituangkan dalm Peraturan Desa. Pasal 7 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksannaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Pasal 8 Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM Desa ) Tahun 2011 – 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Tengin Baru Pada tanggal :
Oktober 2016
Kepala Desa Tengin Baru
ABDUL HARIS NASUTION
Diundangkan di
: Desa Tengin Baru
Pada Tanggal
:
Oktober 2016
SEKRETARIS DESA TENGIN BARU
SRI WIDYAWATI
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji dan Syukur hanya Kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik, dan HidayahNya sehingga kami dapat menyajikan Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016 – 2022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku, penyusun yang terdiri dari sebagian Pemerintah Desa dan wakil masyarakat berhasil menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Tidak lupa kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terutama dari segi dukungan dan dorongan sehingga kami dapat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016 – 2022 Desa Tengin Baru. Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016 – 2022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku kami susun sebagai pedoman dasar bagi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan ditingkat desa. Semoga buku ini akan membawa manfaat
yanga
sebesar-besarnya
bagi
kemajuan
Desa
Tengin
Baru
khususnya
dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami telah berupaya semaksimal mungkin dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016 – 2022 Desa Tengin Baru, akan tetapi karena keterbatasan kami sehingga kami merasa bahwa pada Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016 – 2022 Desa Tengin Baru di sana sini masih terdapat banyak sekali kekeliruan, kekurangan dan kesalahan baik dalam tata bahasa penyampaian maupun dalam penulisan dan yang lainnya. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik, saran dan pendapat dari semua pembaca dan pihak-pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tengin Baru demi kemajuan yang lebih baik. Akhirnya tiada gading yang tak retak, atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga dengan tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2016 – 2022 Desa Tengin Baru dapat memberikan manfaat dalam rangka memajukan Desa Tengin Baru dan semoga segala aktifitas serta kegiatan kita dalam rangka kebersamaan membangun Desa Tengin Baru mendapat Petunjuk dan Ridho serta Ampunan dari Allah SWT. Amin. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Tengin Baru,
Oktober 2016
Tim Penyusun
PEMERINTAH DESA TENGIN BARU
DAFTAR ISI Lembar Pengesahan …………………………………………………………………………
i
Kata Pengantar ……………………………………………………………………………….
ii
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………..
iv
PENDAHULUAN ………………………………………………………….
BAB I. 1.1
Latar Belakang …………………………………………………………………
1.2.
Dasar Hukum ………………………………………………………………….
1.3
Pengertian ……………………………………………………………………..
BAB II. PROFIL DESA…………………………………………………………………… 2.1.
Kondisi Desa ………………………………………………………………… 2.1.1. Sejarah Desa………………………………………………………… 2.1.2. Demografi…………………………………………………………… 2.1.3. Keadaan Sosial……………………………………………………… 2.1.4. Keadaan Ekonomi……………………………………………………
2.2.
Kondisi Pemeritahan Desa
……………………………………………….
2.2.1.
Pembagian Wilayah Desa…………………………………………..
2.2.2.
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa…………………………….
BAB III POTENSI DAN MASALAH DESA…………………………………………… 3.1
Potensi………………………………………………………………………… 3.1.1. Potensi Berdasarkan Potret Desa…………………………………..... 3.1.2. Potensi Berdasarkan Kalender Musim………………………………. 3.1.3. Potensi Berdasarkan Bagan Kelembagaan………………………….. iv
3.2
Masalah………………………………………………………………………. 3.2.1. Masalah berdasarkan Potert Desa……………………………………
3.2.2. Masalah Berdasarkan Kalender Musim……………………………… 3.2.3. Masalah Berdasarkan Bagan Kelembagaan………………………… BAB IV 4.1
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA…………… Visi dan Misi ………………………………………………………………….. 4.1.1. Visi…………………………………………………………………… 4.1.2. Misi………………………………………………………………….. 4.1.3. Nilai –nilai yang ada dalam Visi dan Misi…………………………..
4.2
Kebijakan Pembangunan…………………………………………………….. 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan………………………………………. 4.2.2. Potensi dan Masalah…………………………………………………. 4.2.3. Program Pembangunan Desa……………………………………….. 4.2.4. Strategi Pencapaian…………………………………………………..
BAB V PENUTUP………………………………………………………………………… LAMPIRANLAMPIRAN……………………………………………………………………………….. 1. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA TENGIN BARU A. Potret/Sketsa Desa Tengin Baru…………………………………………………….. B. Daftar Masalah dan Potensi dari Potret Desa Tengin Baru………………………… 2. HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM DESA TENGIN BARU………………………………………………………………………. A. Gambar Kalender Musim Desa Tengin Baru……………………………………….. B. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim Desa Tengin Baru……………… 3. HASIL PENGKAJIAN MASLAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN DESA TENGIN BARU………………………………………………………………………. A. Bagan Kelembagaan Desa Tengin Baru…………………………………………….
B. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan Desa Tengin Baru…………. C. PROSES………………………………………………………………………………. 1. Pengelompokan Masalah……………………………………………………………. 2. Hasil Penentuan Peringkat Masalah………………………………………………………. 3. Hasil Pengkajian Tindakan Masalah………………………………………………………. 4. Penentuan Peringkat Masalah……………………………………………………………… D. HASIL ………………………………………………………………………………………. 1. Perencanaan Pembangunan Desa Yang ada Dananya……………………………….......... 2. Agenda Panduan Kegiatan Antara Swadaya dan Dana Yang Sudah Ada Tugas Pembantuan……………………………………………………………………………… 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)………………………… 4. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan Lingkungan Dusun/RT KUMPULAN BERITA ACARA, DAFTAR HADIR, JADWAL…………………………… NOTULENSI, PERATURAN DESA DAN SURAT KEPUTUSAN………………………….
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Sebagai bagian dari Wilayah Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Desa Tengin Baru tidak berbeda dengan desa-desa lain di Wilayah Kecamatan Sepaku dan Kabupaten Penajam Paser Utara secara umum masih menghadapi permasalahan yang mendasar diberbagai bidang, baik Pembangunan Fisik maupun Pembangunan Non Fisik. Akibat dari pembangunan yang belum menyeluruh ke semua bidang yang ada sehingga mengakibatkan hasil pembangunan yang dicapai menimbulkan kesenjangan antar RT di desa dan antar kelompok masyarakat di desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Berbagai bentuk hasil dari kebijakan pembangunan di tingkat desa, penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 yang mengatur tentang pokok-pokok Sistem Pemerintahan di desa menjadikan desa diwarnai dengan intervensi pemerintah sedemikian rupa yang ditandai dengan: penyeragaman bentuk dan pemerintahan desa, ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, rendahnya kewenangan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya, rendahnya partisipasi politik dan kreatifitas masyarakat desa, rendahnya fungsi perwakilan desa, tersumbatnya saluran warga masyarakat dalam ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan juga dipengaruhi berbagai faktor seperti kualitas sumber daya manusia, pendanaan, sarana yang lain, sehingga desa tidak mampu menggali potensi desa guna menyelesaikan permasalahan masyarakat. Ketika bola reformasi digulirkan, semangat desentralisasi, otonomi daerah muncul ke permukaan dan memperlancar saluran yang tersumbat serta memperkuat sistem demokrasi. pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang secara garis besar memberi dasar bagi otonomi yang lebih luas kepada desa. Pada saat desa mulai belajar mandiri, belajar berdemokrasi tanpa intervensi dari pemerintahan di “atas”nya, tiba-tiba prospek otonomi dan demokrasi desa mengalami perubahan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dengan Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah memasuki babak baru, demikian pula di desa. Penghapusan Badan Perwakilan Desa yang diubah dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Pertanggungjawaban kepala desa yang ditarik merupakan dua contoh perubahan struktur politik di tingkat desa. Berbagai persoalan pada masa lalu diharapkan jangan terulang kembali sehingga perlu penanganan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peleksanaan pembangunan secara baik dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, sistem pembangunan yang partisipatif yang mana masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam proses pembangunan sehingga tercipta pemberdayaan masyarakat yang mampu melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan. Agar aspek – apek manajemen dapat berjalan dengan baik,maka harus diawali suatu perencanaan yang baik pula yang melibatkan masyrakat dalam rangka menentukan masa depan yang tepat yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. RPJM – Desa ini pada dasarnya merupakan penjabaran Visi dan Misi dalam pilkades pada tanggal 15 Desember 2015 oleh karena itu pada Tahun 2016 penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Didasarkan pada Visi Desa Tengin baru menjadi desa bebas dari kemiskinan dan sejahtera lahir bathin serta memiliki keunggulan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, aman, tertib, indah, dan berbudaya sehingga eksisnya diakui dan di butuhkan masyarakat pada tahun 2016-2022 Untuk pelaksanaan sistem demokrasi pada umumnya sebagai proses awal dalam penyusunan RPJM – Desa adalah penyerapan aspirasi masyarakat pada umumnya, kelembagaan desa pada Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Khususnya dan juga pelaku – pelaku pembangunan di Desa Tengin Baru dari tingkat yang paling bawah. Sebagai tindak lanjut dari Visi desa Tengin Baru Tertuang dalam Misi antara lain : Merencanakan pembangunan desa dengan cara menganalisis kebutuhan masyarakat yang meliputi kebutuhan ekonomi, sarana prasarana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan,keamanan,keagamaan,pelatihan dan keterampilan: dalam penggalian gagasan masyarakat diberikan kesempatan yang seluas – luasnya untuk menyampaikan usulan kepada aparat desa dalam menyampaikan kebutuhannya; menciptakan suasana yang kondusif secara intensif sehingga menciptakan rasa aman dalam bekerja; berusaha sehingga memacu semangat yang positif kepada seluruh masyarakat Desa tengin Baru; Meningkatkan animo masyarakat terhadap dunia pendidikan mulai usia dini; Menciptakan rasa kegotongroyongan dan sikap kekeluargaan yang baik
pada masyarakat Mengusahakan Pendidikan dan Pelatihan dan Latihan (Diklat) bagi Putra – Putri masyarakat Desa Tengin baru ke instansi terkait,dunia usaha dan dunia industri,baik di dalam desa sendiri maupun di luar Desa Tengin baru; Mengembangkan dan mengintensifkan semangan dan hubungan kekeluargaan antara Kepala Desa aparat desa,masyarakat Desa Tengin baru maupun masyarakat di luar Desa Tengin Baru; menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dan Tripika Kecamatan Sepaku Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa tengin baru tidak cukup dicapai dengan dokumen RPJM – Desa,tetapi harus didukung pula dengan sumber daya manusia yang baik secara kuantitas maupun kualitas dengan sistem “ The Right Man In The Right Place “ Disamping Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan RPJM – Desa secara bertahap perlu didukung dengan prasarana dan sarana baik fasilitas umum maupun fasilitas pelayanan yang memadai, Berbagai kondisi yang dihadapai Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku yang masih memerlukan perbaikan dan peningkatan antara lain : saluran air atau drainase, sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai, sarana pendidikan serta pelayanan pendidikan yang harus ditingkatkan kualitasnya. Hubungan antar berbagai sumber daya yang ada yang didukung dengan proses perencanaan, pengorganisasian,penggerakan,dan pengawasan yang baik diharapkan dalam waktu 6 (Enam) tahun kedepan dapat terwujudnya suatu pemeintahan desa Tengin Baru yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memberdayakan masyarakat secara opttimal. Dalam pelaksanaan Peraturan Desa yang di terbitkan mampu mengevaluasi secara rutin atas pelaksanaan kegiatan dariamasing – masing kelembagaan desa yang ada dalam suasana kebersamaan menyelenggarakan pemerintahandan melaksanakan pembangunan yang partisipatif. 1.2 Dasar Hukum 1. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 3. PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1).
1.3 Pengertian 1. Anggaran pendapatan dan Belanja negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB – Desa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa Ditetapkan dengan peraturan Desa; 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Keuangan desa semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaran pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut 6. Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang – undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa 7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa ( pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah ) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 ( satu ) tahunan 8. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu proses penyusunan tahapan – tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa; 9. Rencana pembangunan jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) adalah dokumen perencanaan untuk 5 ( Lima ) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan,disertai dengan rencana kerja; 10. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP – Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM – Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa,dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan serta pekiraan maju,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM – Desa.
BAB II PROFIL DESA 2.1
Kondisi Desa 2.1.1. Sejarah Desa Berdasarkan cerita orang tetua masyarakat menyatakan bahwa pada awalnya Desa Tengin Baru bernama Desa Sepaku III pada saat datangya warga transmigrasi pada tahun 1977, namun sebelumnya di Sepaku ini terdiri dari 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Mentawir dan Kelurahan Sepaku dengan batas awal di Patok 52 Desa Sepaku II yang sekarang menjadi Desa Sukaraja. Dan pada tahun 1977 itulah warga transmigrasi datang dari Pulau Jawa sebanyak 500 Kepala Keluarga sehingga meramaikan Daerah Sepaku dengan nama Desa Sepaku III dengan Kecamatan Balikpapan Seberang sehubungan dengan perkembangan daerah dan pada Tahun ……….. bergabunglah dengan Kabupaten Pasir di Tanah Grogot sebagai Ibukota Kabupaten dengan nama Kecamatan Sepaku yang terdiri dari 11 Desa dan 4 Kelurahan. Berdasarkan hasil musyawarah warga masyarakat dan para tokoh-tokoh yang ada di Desa Sepaku III akhirnya Desa Sepaku III pada tahun 1998 menjadi Desa Tengin Baru yang mana di Desa Tengin Baru banyak tinggal masyarakat Adat Paser dan adanya sungai yang cukup besar bila kemarau sungai tersebut tidak kering dimana sungai yang membelah desa tersebut bernama sungai tengin. Desa Tengin Baru merupakan salah satu desa dari 13 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Sepaku yang merupakan 1 Kecamatan dari 4 Kecamatan yang ada di
Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah
memisahkan diri dari Kabupaten Pasir sebagai Kabupaten Induk dan menjadi Kabupaten sendiri pada Tanggal 11 Maret Tahun 2002. Pada Tahun 2010 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku telah dimekarkan menjadi 1 Kelurahan dan 2 desa, yaitu Desa Binuang dan Desa Telemow, sehingga pada saat ini Desa Tengin Baru merupakan satu desa dari 11 Desa dan 4 Kelurahan yang ada di Kecamatan Sepaku. Desa Tengin Baru mempunyai Luas Wilayah 43,48 Km2, dengan batas-batas wilayah : -
Sebelah Utara
=
Hak Guna Usaha PT.IHM
-
Sebelah Selatan
=
Desa Wonosari dan sungai Tengin
-
Sebelah Barat
=
Desa Sukaraja
-
Sebelah Timur
=
Desa Argomulyo
Wilayah Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 5 Dusun dan 22 RT, dimana bagian besar wilayah ini merupakan tanah garapan berupa lahan Perkebunan, Pertanian dan persawahan dengan hasil utama berupa sawit, lada, padi dan holtikultura. Namun ada juga masyarakat yang berwirausaha, berdagang, Buruh Harian Lepas, PNS, Polri, TNI, Home Idustri dan lain-lain.
Topografi Desa Tengin Baru berada pada dataran tinggi dengan luas ……….ha, dan suhu rata-rata harian ………..oC. Adapun luas wilayah menurut penggunaannya antara lain sebagai berikut : -
Luas permukiman
:
Ha/m2
-
Luas Persawahan (Sawah tadah hujan) :
Ha/m2
-
Luas Perkebunan
:
Ha/m2
-
Luas Kuburan
:
Ha/m2
-
Luas pekarangan
:
Ha/m2
-
Luas perkantoran
:
Ha/m2
-
Luas prasarana umum lainnya
:
Ha/m2
Berdasarkan informasi dari tetua Masyarakat Desa Tengin Baru, maka dapat disusun yang pernah menjabat Kepala Desa Tengin Baru
:
1.
Tahun 1977
Kepala Unit Transmigrasi :
Suratno
2.
Tahun 1978-1983
Kepala Administrasi Desa :
Yusuf Supiatman
3.
Tahun 1983-1988
Kepala Desa
:
Mispan
4.
Tahun 1988-1999
Kepala Desa
:
Sakimin
5.
Tahun 1999-2005
Kepala Desa
:
Ahmad Mauladin
6.
Tahun 2005-2009
PJ Kepala Desa
:
Tugiarti
7.
Tahun 2009 -2015
Kepala Desa
:
Sutarto
8.
Tahun 2015-2016
PJ Kepala Desa
:
Ahmad Bastian,S.Sos
9.
Tahun 2016 sampai sekarang Kepala Desa
:
Abdul Haris Nasution
2.1.2 Demografi Jumlah penduduk di Desa Tengin Baru sebanyak orang yang terdiri dari 1913 orang laki-laki dan 1819 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1110 KK. Penyebaran penduduk terbagi dalam 22 Rukun Tetangga. Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat an usia adalah sebagai berikut :
Tingkatan Usia
Laki-laki (Orang)
Perempuan (Orang)
0-12 bulan
40
36
1 Tahun
30
21
2 Tahun
28
25
3 Tahun
32
35
4 Tahun
33
33
5 Tahun
48
41
6 Tahun
43
36
7 Tahun
32
31
8 Tahun
35
31
9 Tahun
37
34
10 Tahun
35
23
11 Tahun
26
28
12 Tahun
36
32
13 Tahun
40
56
14 Tahun
35
31
15 Tahun
27
20
16 Tahun
27
25
17 Tahun
24
18
18 Tahun
27
33
19 Tahun
25
29
20 Tahun
31
36
21 Tahun
35
25
22 Tahun
17
30
23 Tahun
37
31
24 Tahun
33
31
25 Tahun
23
31
26 Tahun
27
21
27 Tahun
27
26
28 Tahun
21
30
29 Tahun
41
27
30 Tahun
25
37
31Tahun
31
30
32 Tahun
31
36
33 Tahun
36
37
34 Tahun
29
22
35 Tahun
33
29
36 Tahun
31
25
37 Tahun
31
31
38 Tahun
31
30
39 Tahun
29
29
40 Tahun
25
36
41 Tahun
33
18
42 Tahun
21
20
43 Tahun
30
45
44 Tahun
30
24
45 Tahun
30
23
46 Tahun
24
20
47 Tahun
16
15
48 Tahun
26
25
49 Tahun
20
20
50 Tahun
21
14
51 Tahun
40
31
52 Tahun
22
32
53 Tahun
22
15
54 Tahun
17
15
55 Tahun
19
14
56 Tahun
16
15
57 Tahun
17
12
58 Tahun
13
14
59 Tahun
15
17
60 Tahun
13
12
61 Tahun
22
20
62 Tahun
13
15
63 Tahun
22
22
64 Tahun
13
8
65 Tahun
12
8
66 Tahun
8
9
67 Tahun
8
5
68 Tahun
11
12
69 Tahun
9
7
70 Tahun
7
5
71 Tahun
9
14
72 Tahun
4
7
73 Tahun
5
8
74 Tahun
9
10
75 Tahun
11
5
Lebih dari 75 Tahun
34
15
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tengin Baru pada Tahun 2016 terdiri dari : Jumlah penduduk usia 3-6 Tahun yang masuk TK
:
115 Orang
Jumlah Anak dan Penduduk cacat fisik dan mental
:
4 Orang
Jumlah penduduk sedang SD
:
540 Orang
Jumlah Penduduk Tamat SD
:
653 Orang
Jumlah Penduduk tidak tamat SD
:
43 Orang
Jumlah Penduduk tamat SLTP
:
575 Orang
Jumlah Penduduk tamat SLTA
:
625 Orang
Jumlah Penduduk tamat D-2
:
15 Orang
Jumlah Penduduk tamat D-3
:
24Orang
Jumlah Penduduk tamat S-1
:
45 Orang
Jumlah Penduduk tamat S-2
:
6 Orang
Jumlah Peserta belajar Paket A
:
26 Orang
Adapun tingkat kesehatan masyarakat Desa Tengin Baru pada Tahun 2016 terdiri dari : Jumlah MCK umum
:
0 Unit
Jumlah Posyandu
:
8 Unit
Usia 18 – 56 (buta aksara)
:
23 Orang
Usia 18 – 56 (yang tidak tamat SD)
:
56 Orang
Usia 18 - 56 (yang tamat SD)
:
426 Orang
Usia 18 - 56 (yang tamat SLTP)
:
575 Orang
Usia 18 – 56 (yang tamat SLTA)
:
625 Orang
Usia 18 – 56 ( yang tamat PT)
:
15 Orang
Angkatan kerja pada tahun 2016 antara lain :
2.1.3 Keadaan Sosial Adat Istiadat atau budaya yang sering dilaksanakan masyarakat Desa Tengin Baru antara lain Yasinan, Rebana, Isra Mi’raj, Tadarus Alqur’an, Maulid Nabi Muhammad SAW, Peringatan tahun Baru Islam yang biasanya dilaksanakan secara serentak oleh sebagian besar masyarakat. Adapun suku yang ada di Desa
Tengin Baru adalah Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Sunda, Suku Batak, Suku Toraja, Suku Banjar, Suku Madura, Suku Pasir, Suku Dayak dan Suku Buton. Dengan Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam 3.718 orang, Kristen 7 orang dan Katolik 8 orang. Sarana dan prasarana yang ada di Desa Tengin Baru adalah : Balai Desa, Kantor Desa, Kantor BPD, Kantor Sekretariat Lembaga Desa, Pasar, Kantor Kecamatan, Kantor Polsek Sepaku, Kantor Koramil Sepaku, Kantor KUA, Bank BPD, Gedung Serba Guna, PDAM, Sekretariat PNPM, Kantor Pos dan Giro, SMA, SMP, SD, PAUD, TK , TK Alqur’an, Jembatan, Jalan, Sarang Burung Walet, Peternakan Ayam, Menara Telkomsel, Menara Indosat, Menara Pro XL, Kantor Cabang Pembantu Telkom, BPP, Pos Keswan dan Balai Benih.
2.1.4 Keadaan Ekonomi Sentra Home Industri yang ada di Desa Tengin Baru berjumlah 4 unit dengan jenis usaha pembuatan krupuk dan keripik singkong dan keripik pisang dengan cakupan usaha keluar desa. Adapun mata pencaharian masyarakat terdiri dari :
PNS
: 98 Orang
Karyawan Swasta
: 120 Orang
TNI
: 2 Orang
POLRI
: 4 Orang
Swasta
: 65 Orang
Petani
: 519 Orang
Pertukangan
: 20 Orang
Buruh Tani
: 46 Orang
Pensiunan
: 8 Orang
Wiraswasta / Pedagang
: 79 Orang
Pemulung
: 1 Orang
Sopir
: 76 Orang
Tukang Ojek
: 0 Orang
Pembantu Rumah Tangga
: 745 Orang
Potensi ekonomi desa antara lain simpan pinjam ada 1 kelompok, pembuatan kerupuk dan keripik ada 4 unit yang dapat menambah penghasilan masyarakat serta dapat menyerap tenaga kerja. Jumlah pendapatan penduduk/masyarakat Desa Tengin Baru per capital berkisar antara Rp. 1.000.000,sampai dengan Rp. 3.000.000,-
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa Wilayah Desa Tengin baru Kecamatan Sepaku Terdiri dari 22 RT Dan 5 dusun, dimana wilayah ini merupakan tanah garapan berupa tanah sawah dan perkebunan,dengan hasil utama berupa padi dan karet dan sebagian berupa palawija dan buah – buahan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang berwirausaha di bidang galian yaitu penambang pasir dan tanah merah. Adapun pembagian luas wilayah menurut penggunaanya antara lain sebagai berikut: - Persawahan - Persawahan ( Sawah tadah hujan ) - Perkebunan - Kuburan - Pekarangan - Perkantoran - Luas Prasarana umum Lainnya
BAB III POTENSI DAN MASALAH 3.1 Potensi 3.1.1. Potensi Berdasarkan Potret Desa Potensi yang terdapat di Desa Tengin baru berdasarkanpotret desa antara lain : Balai desa; Lahan Pertanian / Perkebunan; Lahan Pekarangan; Jalan umum; Jalan usaha tani; Jembatan; Jembatan gantung; usaha pemasiran; usaha pembuatan bata merah dan batako; Sumber daya manusia (Masyarakat, anak –anak, murid / siswa, pemuda, kelompok perempuanm kelompok remaja putri, petani, tenaga kerja ); TK umum, dan Poskamling. 3.1.2. Potensi Berdasarkan Kalender musim Potensi yang terdapat di Desa Tengin Baru berdasarkan kalender musim antara lain: Lahan pertanian / perkebunan; kegiatan posyandu; kebun Obat Keluarga; Bidan Desa: Sumur; serta tenaga kerja gotong royong
3.1.3 Potensi Berdasarkan bagan Kelembagaan Potensi yang terdapat di Desa Tengin baru berdasarkan bagan kelembagaan antara lain : pemerintah desa; balai desa; aparat BPD; usaha pemasiran;dan pembuatan bata merah / batako; aparat RT / RW; anggota LKMD; anggota KPMD; kader posyandu; Bidan Desa; anggota linmas; pengurus karang taruna;pengurus dan anggota rukun kematian; pengelola gapoktan serta anggota kelompok tani.
3.2 Masalah 3.2.1 Masalah Berdasarkan Potret Desa Masalah – masalah yang terdapat di Desa Tengin Baru berdasarkan potret Desa antara lain : kelompok perempuan tidak dapat mengembangkan usahanya; kegiatan Pemerintah Desa Kurang berjalan Lancar; para petani sulit mengangkut hasil pertanian; sehingga perlu adanya jalan usaha tani cor rabat beton; para petani di RT 4 sulit mengangkut hasil pertanian sehingga perlu adanya jalan usaha tani, cor rabat beton, pembuatan gorong-gorong dan Jembatan; Adminstrasi desa kurang lancer karena kurangnya fasilitas dan SDM Pernagkat Desa yang masih perlu pelatihan dan Bimbingan Tekhnis; masih banyak anak – anak yang tidak melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat Atas karena kurangnya kesadaran para remaja akibat pergaulan yang kurang sehingga perlu adanya peningkatan SDM melalui pendekatan Spiritual. kegiatan di Pemerintah Desa kurang berjalan lancar yang berkaitan dengan sarana dan prasarana; sebagian masyarakat masih buang air besar di sungai; setiap ada acara di desa,perlengkapan seperti tenda,meja dan kursi mash menyewa ke desa lain: masih sering terjadinya bencana alam banjir; selama ini masyarakat masih membuang sampah sembarangan;anak-anak sekolah tk umum masih menumpang di TK Al-Qur’an. Masih ada petani yang belum dapat menikmati jalan usaha tani di
;Setiap ada acara di desa perlengkapan sound system masih mencari ke desa; lain;;Di desa belum ada pintu gerbang; Alat-alat permainan di TK umum belum lengkap; Pelaksanaan pemilihan kepala desa kurang maksimal;Pelaksanaan pemilihan BPD kurang maksimal;;Siswa-siswa SLTP banyak yang putus sekolah;Anak-anak banyak yang tidak bisa melanjutkan kuliah;Ada kelompok perempuan di desa yang tidak dapat mengembangkan usaha rumahannya;Ada kelompok remaja putrid yang masih memerlukan kelengkapan peralatan rabana;Para remaja putri dan ibu-ibu masihbanyak yang tidak mempunyai kegiatan;Sebagian petani sering terlambat dalam mengolah tanah sawah;Rapat/pertemuan kelompok tani biasanya di laksanakan di langgar atau balai desal; Petani masih sulit membeli bibit buah-buahan atau sayuran; Banyak sekali padang rumput di lahan petani yang tidak di manfaatkan; Pekarangan rumah para penduduk masih banyak yang kosong;Ada beberapa bangunan rumah RTM mengalami kerusakan; Ada sebagian masyarakat yang masih tergolong miskin; Apabila terjadi kebakaran di desa masih keterbatasan sarana untuk memedamkan api; Pekarangan Mesjid masih kosong; Seringnya keterlambatan membawa pasien yang sakit parah kerumah sakit; Masih kurangnya peralatan penduduk di Poskamlng
3.2.2.Masalah Berdasarkan Kalender Musim Masalah masalah yang terdapat di desa bungur berdasarkan kalender musim antara lain : Pada musim pancaroba , hasil produksi pertanian tidak maksimal kerena tanaman padi terserang hama tikus dan keong mas; pada musim pancaroba, banyak masyarakat desa terserang penyakit demam dan meriang; pada misim kemarau banyak masyrakat desa masih kesulitan air untuk keperluan sehari – hari; Pada musim hjan lingkungan di Desa tergenang air / banjir ;Pada musim hujan masyarakat di gang jalannya sangat becek;Pada musim hujan jalan di terendam air; Pada musim hujan jalan di terendam air terutama di sekitar pabrik penggilingan padi;Pada musim hujan murid-murid SDN Bungur tidak bisa melakukan kegiatan upacara dan olah raga. 3.2.3.Masalah Berdasarkan Bagan Kelembagaan Masalah-masalah yang terdapat di desa bungur berdasarkan bagan kelembagaan antara lain:Aparat masih kurang memahami dalam pengisian administrasi;Pelaksanaan kerja kurang maksimal dan anggota masih kurang memahami dalam pengisian administrasi;Aparat masihkurang memahami dalam pengisian administrasi;Aparat masih kurang memahami dalam pengisian administrasi; Kegiatan tidak terlihat;sian administrasi;Pelaksanaan kerja kurang maksimal;Pelaksanaan kegiatan kurang efektif: Pelaksanaan kerja kurang efektif;Pelaksanaan kerja kurang maksimal;Kegiatan tidak terlihat;Susah mencari pengurus baru;Susah mencari figure pengelola.
BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1 Visi dan Misi 4.1.1. Visi Desa Tengin Baru menjadi desa bebas dari kemiskinan dan sejahtera lahir bathin serta memiliki keunggulan sumber daya manusia ( SDM ) yang berkualitas, produktif, aman, tertib, indah dan berbudaya sehingga eksisnya diakui dan di butuhka masyrakat pada tahun 2022 4.1.2. Misi 1. Merencanakan pembangunan Desa dengan cara menganalisis kebuuhan masyrakat yang melipiti kebutuhan ekonomi, sarana, prasarana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, keamanan, keagamaan, pelatihan dan keterampilan; 2. Dalam penggalian gagasan masyrakat di berikan kesempatan yang seluas – luasnya untuk menyampaikanusulan kepada aparat desa dan menyampaikan kebutuhannya; 3. Menciptaan suasan yang kodusif secara intensif sehingga menciptakan rasa aman dalam bekerja; 4. Berusaha sehingga memacu ssemangat yang positf kepada seluruh masyarakat Desa Tengin Baru; 5. Meningkatkan amino masyarakat terhadap dunia pendidikan mulai usia dini; 6. Menciptakan rasa kegotong royongan dan sikap kekeluargaan yang baik pada masyrakat; 7. Mengusahakan pendidikan dn latihan ( Diklat ) bagi putra – putrid masyarakat Desa Tengin Baru ke instansi terkait, dunia usaha dan dunia industry, baik di dalam Desa sendiri amupun di luar Desa Tengin Baru; 8. Mengembangkan dan mengintensifkan semangat dan hubungan kekeluargaan antara kepala Desa, Aparat Desa, masyarakat Desa Tengin Maupun masyarakat Diluar desa Tengin baru; 9. Menyelenggarakan koordianasi dan harmonisasi dengan instansi terkait dan Tripika Kecamatan Sepaku; 4.1.3. Nilai – nilai yang ada dalam Visi dan Misi tersebut sehingga good governance bisa dicapai;
1. Mensejahterakan kehidupan masyaakat Desa Tengin Baru dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya manusia yang ada di Desa 2. Sebagian besar warga adalah petani atau buruh tani, wiraswasta namun ada juga wirausaha dalam skala kecil biasanya hanya digunakan dalam investasi jangka; 3. Menciptakan suasana Desa yang kondusif secara intensif; 4.2.. Kebijakan Pembangunan 4.2.1. Arah kebijakan pembangunan Desa Kebijakan umum Desa Tengn Baru secara garis besar dapat di tempuh melalui 4 ( empat ) program pembangunan untuk tahun 2016 – 2022.Program pembangunan tersebut akan dapat dicapai melaluibeberapa tahap dalam pembangunan agar masing – masing tahap dalam pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu didukung kebijakan yang matang dan kompherensif oleh karena itu arah kebijakan dari masing – amsing tahapan dalam pembangunan di tetapkan sebagai berikut : A. Memperkuat Kelembagaan Desa 1. Opitmalisasi kepengurusan kelembagaan desa yang ada; 2. Periodisasi kepengurusan kelembagaan desa yang ada. 3. Penempatan personil sesuai dengan keahliannya. 4. Penjelasan tugas pokok dan fungsi kelembagaan desa. 5. Penyusunan rencana program keja kelembagaan desa. B.Menyelenggarakan Pemerintahan Dan Melaksanakan Pembanguna Yang Parisipatif B.1. Menyelenggarakan Pemerintahan : a. Transparansi : berifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti. b. Akuntanbilitas : dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. c. Kondisional : sesuai dedngan Kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsif efisiensi dan efektifitas. d. Partisipatif : mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan dengan memperhatika aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
e. Kesamaan hak : tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan dan status ekonomi. f.
Keseimbangan hak dan kewajiban : pemberi dan penerima layanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing – masing pihak.
B.2 Melaksanakan Pembangunan 1. Politik : pendekatan politik memedndang bahwa pemeliharaan yang ada baik presiden dan yang lainnya adalah proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program – program pembanguna yang di tawarkan; 2. Teknokratik : dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 3. Partisipatif : dialaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepintangan ( Stake Holders ) terhadap pembangunan.keterliabatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan mencipatakan rasa memiliki 4. Sistem Top – Down ( Atas bawah ) 5. Sistem buttom Up ( bawah atas ) C.Mewujudkan Desa Tengin Baru Yang Aman, Tenteram, Dan Damai; 1. Menggalakan sistem keamanan lingkungan ( siskamling ) 2. Penanggulanag kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban. 3. Peningkatan nilai – nilai social kemasyarakatan dan menjaga keharmonisan antar pribadi,antar kelompok, dan antar dusun. 4. Penyelesaian permasalahan mengupayakan dengan sistem kekeluargaan D.Memberdayakan Masyarakat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 1. Mengoptrimalkan badan usaha milik Desa berbentuk Koperasi. 2. Mengupayakan penambahan modal usaha bagi golongan ekonomi lemah. 3. Mengembangkan jiwa usaha mandiri atau wirausahawan. 4. Penggalaian potensi Desa di bidang ekonomi yang masih terpendam / belum berkembang. 5. Menggalakan gerakan gotong royong demi untuk menumbuhkan kebersamaan, sehingga tercipta kerukunan antar masyarakat yang pada akhirnya tercipta masyarakat yang bersatu. 4.2.2. Potensi dan Masalah
Permasalahan yang diangkat dalam rencana pembanguna jangka menengah desa ( RPJM – Desa ) ini diambil dari 3 ( Tiga ) masukan yaitu : Potret Desa, kalender Musim, dan Badan kelembagaan. Dimana upaya pemecahan masalah ini dapat dilihat berdasarkan potensi yang ada di desa tersebut untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhannya baik dari segi sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia yang ada di desa. 4.2.3. Program pembangunan desa 4.2.4. Strategi Pencapaian Untuk mewujudkan visi yang di dukung oleh misi,maka Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tengin Baru di tempuh dengan beberapa strategi pembangunan desa sebagai berikut : 1. Strategi Pembangunan Kelembagaan Desa yang ada di Desa Tengin Baru yang di arahkan agar semua yang terlibat dalam kelembagaan desa yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. 2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia agar mempunyai kepedulian untuk memajukan desa di lihat dari Faktor Pendidikan,Ekonomi Dan Sosial Budaya. 3. Strategi Pembangunan Desa yang partisipatif yang di arahkan agar masyarakat benar-benar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan pembangunan. Strategi Pembangunan Pertama di maksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di desa yang terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan desa yang ada sebagai pelaku pembangunan di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat diharapkan dalam penyusunan rencana program kegiatan tidak asalasalan akan tetapi berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang ada di desa dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Strategi Pembangunan Kedua dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan di bidang Pendidikan, Ekonomi dan Sosial. Strategi Pembangunan Ketiga dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingan-kepentingannya (baik perorangan maupun kelompok) dapat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan publik.
BAB V PENUTUP
Dengan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangkamenengah Desa (RPJM-Desa ) Tahun 20162022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku kami mengharapkan agar penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Di Deasa Tengin Baru periode selanjutnya akan lebih baik dan lebih optimal dengan tetap berpegang teguh pada tujuan ,asas ,prinsip dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan danpelaksanaan Pembangunan yang ada. Untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan setelah pelaksanaan Rencana Pembamgunan Jangka Menengah Desa ( Rpjm-Desa ) Tahun 2016-2022 Desa Tengin Baru ,maka kepada semua pihak pelaku penyelenggara an pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di harapkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Desa Tahun 2016 sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan plaksanaan pembangunan di Desa Tengin Baru dapat berjalan dengan lancar dan lebih baik . Rencana Pembangunn Jangka Menengah Desa ( RPJM-Desa ) Tahun 2016-2022 Desa Tengin Baru merupakan penjabaran dari Visi Dan Misi Serta Rencana Program Kepala Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku hasil pemilihan secara langsung pada tanggal 20 agustus 2009.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM- Desa ) Tahun 2016-2022 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku selanjutnya menjadi bagian untuk di jadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Desa Tengin Baru dalam penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan dan pembangunan yang berkeseinambungan. Mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM- Desa ) Tahun 2010,2016 Dan 2022desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku ini di harapkan adanya peningkatan dalam pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat dan kelembagaan serta aparatur khususnya di tingkat desa dalam melaksanakan program pembangunan secara demokrasi dan transparan. Selain itu di harapkan pula adanya peran serta secara AKTIF dari MASYARAKAT
dan di
bebaskannya mereka untuk memutuskan pilihan kegiatan sehingga masyarakat merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
