PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI BUPATI MELAWI, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian Organisasi Perangkat Daerah sehingga perlu dirubah;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi.

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 4. Undang-Undang…

4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan…

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lambang Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Melawi Nomor 47). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT

DAERAH

KABUPATEN MELAWI.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 47), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 huruf A angka 1 huruf b) dan angka 2 huruf a) dan huruf c) diubah, huruf b) dihapus; huruf C angka 9) dan angka 10) diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 12 dan 13; huruf D angka 2), 3) dan angka 5) diubah bunyinya dan angka 4) dihapus, huruf E diubah dan ditambah 3 (tiga) angka yaitu angka 1), angka 2) dan angka 3); dan huruf J ditambah 4 (empat) angka yaitu angka 8), angka 9), angka 10) dan angka 11), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2…

Pasal 2 Perangkat Daerah Kabupaten meliputi : A. Sekretariat Daerah terdiri dari ; 1. Asisten I (Asisten Pemerintahan) membawahi : a) Bagian Pemerintahan; b) Bagian Hukum dan HAM; c) Bagian Hubungan Masyarakat; 2. Asisten II (Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat) a) Bagian Ekonomi dan Pembangunan; b) dihapus c) Bagian Kesejahteraan Rakyat. 3. Asisten III (Asisten Administrasi dan Umum) a) Bagian Organisasi; b) Bagian Umum; c) Bagian Perlengkapan Setda. B. Sekretariat DPRD Kabupaten Melawi C. Dinas Daerah terdiri dari ; 1) Dinas Pertanian, Perikanan dan Perternakan; 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 3) Dinas Pekerjaan Umum; 4) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan; 5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 6) Dinas Kesehatan; 7) Dinas Pendidikan; 8) Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 9) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 11) Dinas Pertambangan dan Energi; 12) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 13) Dinas Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Pertamanan D. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari : 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa Kesatuan Bangsa dan Politik; 3) Badan Lingkungan Hidup; 4) dihapus 5) Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal; 6) Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 7) Kantor Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. E. Lembaga Lain terdiri dari : 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2) Kantor Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan; 3) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Melawi. F. Inspektorat Kabupaten Melawi. G. Badan Kepegawaian Daerah. H. Rumah Sakit…

H. Rumah Sakit Umum Daerah. I. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Melawi. J. Kecamatan terdiri dari : 1) Kecamatan Nanga Pinoh ; 2) Kecamatan Ella Hilir ; 3) Kecamatan Menukung ; 4) Kecamatan Sokan ; 5) Kecamatan Sayan ; 6) Kecamatan Tanah Pinoh ; 7) Kecamatan Belimbing; 8) Kecamatan Pinoh Utara; 9) Kecamatan Pinoh Selatan; 10) Kecamatan Belimbing Hulu; 11) Kecamatan Tanah Pinoh Barat. K. Kelurahan. 2. Ketentuan Pasal 45 sampai dengan pasal 53 dihapus, sehingga ketentuan pasal 45 sampai dengan pasal 53 disesuaikan bunyinya dengan Bab V Pasal 16 sampai 24 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007; 3. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut: Pasal 71 (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati dan menyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 4. Ketentuan Pasal 72 huruf a sampai dengan huruf d diubah dan ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf d, huruf, e, huruf f, dan huruf g, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut: Pasal 72 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 71 ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainya; f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati; dan g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. 5. Ketentuan…

5.

Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a, b, dan c dan (2), ditambah huruf d, e dan f serta ditambah Pasal 73 A, 73B dan 73C, sehingga keseluruhan Pasal 73, 73A, 73B, dan 73C, berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 73 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. Kepala Satuan; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Seksi; f. Unit Pelaksana Teknis Satuan; g. Penyidik/ Kelompok jabatan fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasal 73A (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan; (2) Sekretariat dapat membawahi sebanyak – banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian. Pasal 73B (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini dapat dibentuk sebayak – banyaknya 4 (empat) Bidang; (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris; (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat membawahi sebayak–banyaknya 2 (dua) seksi. Pasal 73C Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

6. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut: Pasal 74 Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 7. Ketentuan…

7. Ketentuan Pasal 75 diubah, ditambah pasal 75A sehingga Pasal 75 dan Pasal 75A berbunyi sebagai berikut: Pasal 75 (1) Unit Pelaksana Teknis Satuan (UPTS) sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini, sebagai unsur pelaksana oprasional Satuan Daerah dilapangan yang melaksanakan sebagian tugas yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya; (2) Unit Pelaksana Teknis Satuan (UPTS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan dan secara teknis operasional dibawah koordinasi Camat kecuali yang mempunyai kekuatan khusus. Pasal 75A Penyidik/Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Penyidik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan melalui sekretaris satuan.

8. Ketentuan Pasal 90 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, serta ayat (7) dihapus sehingga keseluruhan pasal 90 berbunyi sebagai berikut: Pasal 90 (1) Sekretaris Daerah adalah jabatan Struktural eselon II a; (2) Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur Kabupaten, Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah jabatan stuktural eselon II b; (3) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas/Badan/Inspektorat/Inspektur Pembantu, dan Camat adalah pejabat struktural eselon IIIa; (4) Direktur Rumah sakit Umum Daerah, Sekretaris Kecamatan, Kepala Bidang Dinas/Badan, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris BPBD, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Bidang di BPBD adalah pejabat struktural eselon IIIb; (5) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT Dinas/Badan, Kepala Sub Bidang, Lurah, Kepala Sub Bagian di BPBD dan Kepala Seksi di BPBD adalah pejabat eselon IVa; (6) Sekretaris Lurah, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian Pada Sekretariat Kecamatan dan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Pejabat eselon IVb; (7) Dihapus.

9. Ketentuan…

9. Ketentuan Bab XVIII

Pasal 99 diubah bunyinya, sehingga Bab XVIII

Pasal 99

berbunyi sebagai berikut : BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 99 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dan segala Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi tetap berlaku, selama masih mengatur ketentuan peraturan lainnya dan segala ketentuan Peraturan Bupati Melawi Nomor 12 tahun 2008 tentang Badan Narkotika Kabupaten Melawi dan Peraturan Bupati Melawi Nomor 3 tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Melawi serta ketentuan yang telah ada dan mengatur materi yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh pada tanggal

2011

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO Diundangkan di Nanga Pinoh pada tanggal 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI I.

UMUM Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Ketentuan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, sedangkan berdasarkan pasal 148 ayat (1) menyatakan untuk membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dibentuk Badan Satuan Polisi Pamong Praja. Penetapan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi dilaksanakan setelah melakukan evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Melawi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi dan Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Melawi. Berdasarkan pertimbangan Objektif lainnya maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Melawi dan mendukung terwujudnya Tata Pemerintahan yang lebih baik (Good Local Governance). Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa dasar utama penyusunan Perangkat Daerah dalam bentuk suatu Organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang perlu ditangani. Bahwa tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam Organisasi sendiri. Dengan demikian Penetapan Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, lebih didasarkan pada hasil evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain Kewenangan, Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah, Kemampuan Keuangan Daerah, Luas Wilayah Kerja, Jumlah Penduduk dan Kondisi Geografis.

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal I s/d II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2011 NOMOR 87

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAN KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011 TANGGAL 7 JANUARI 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

LINGKUP TUGAS BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI NO 1

NAMA UNIT KERJA 2 BAGIAN PEMERINTAHAN

1.

2.

2

BAGIAN DAN HAM

HUKUM 1.

2.

LINGKUP TUGAS 3 Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pemerintahan yang meliputi: a. penyiapan bahan pembinaan dan perumusan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan serta pembinaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan ; b. penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, penataan dan pengembangan wilayah pemerintahan serta fasilitasi pengangkatan pejabat Daerah, instansi vertikal, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan ; c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pembinaan kesatuan bangsa yang meliputi pengembangan sistem dan pendidikan politik di daerah, pengembangan kerukunan sosial serta penanganan terhadap warga Negara asing ; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan serta pelaporan pelaksanaan tugas umum Pemerintah Kabupaten, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan serta penyelenggaraan hubungan antar lembaga pemerintah dan masyarakat. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pemerintahan yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang hukum dan HAM yang meliputi : a. penyusunan program dan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan perencanaan pengembangan hukum dan HAM ; b. penyiapan bahan pembinaan dan merumuskan kebijakan penyusunan perundang-undangan ; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan bantuan hukum dan fasilitasi usaha penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) ; d. pelaksanaan pengkajian, evaluasi, fasilitasi pembinaan dan pengembangan produk hukum dan HAM yang menjadi kewenangan Bupati. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang hukum dan HAM yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3

BAGIAN HUBUNGAN KEMASYARAKATAN

1.

2.

4.

BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

5.

DIHAPUS

6.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Hubungan Masyarakat yang meliputi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pembinaan hubungan dengan masyarakat dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan kegiatan tahunan sebagai pedoman kerja ; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk kerja berdasarkan rencana kegiatan ; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, Pembinaan administrasi hubungan dengan Masyarakat ; bahan perumusan kebijakan d. penyiapan dan petunjuk teknis pemyelenggaraan kehumasan ; Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Hubungan Masyarakat yang diserahkan oleh Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

1.

Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang meliputi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan peningkatan perekonomian kerakyatan dan pembangunan; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Daerah; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang pengembangan prasarana dan sarana ekonomi dan pembangunan daerah serta Koperasi dan UKM ; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi dibidang pengendalian perekonomian, Pembangunan, usaha daerah dan perdagangan ; 2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Ekonomi dan Pembangunan yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. DIHAPUS 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Kesejahteraan Rakyat yang meliputi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang kesehjateraan Rakyat ; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang kehidupan beragama dan pendidikan ; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan, monitoring, evaluasi di bidang mental spiritual ;

2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Kesejahteraan Rakyat yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. 7.

8

9.

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN UMUM

BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Organisasi yang meliputi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah Kabupaten serta lembaga ektra struktural, fasilitasi dan evaluasi penataan organisasi perangkat daerah ; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan standarisasi sarana dan prasarana kerja, standarisasi prosedur pelayanan serta pengembangan kinerja instansi perangkat daerah Kabupaten Melawi ; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan analisis jabatan, perumusan jabatan dan penyusunan formasi jabatan kompetensi jabatan, pengembangan SDM aparatur serta fasilitasi dan evaluasi ; 2.Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Organisasi yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah. 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Umum yang meliputi : a. penyiapan bahan pembinaan tata usaha umum, aparatur, perlengkapan dan perawatan, tata usaha keuangan dan penyusunan program di lingkungan Sekretariat Daerah ; b. penyelenggaraan urusan kehumasan dan penyebaran informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten ; c. penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan urusan protokol dan tata usaha pimpinan ; d. penyiapan bahan pembinaan dan penyelenggaraan urusan sandi dan telekomunikasi. 2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Umum yang diserahkan oleh Bupati.

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Perlengkapan Sekretariat Daerah yang meliputi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis penyusunan p;erencanaan kebutuhan dan inventarisasi perlengkapan Sekretariat Daerah; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis pengadaan perlengkapan Sekretariat Daerah; c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis penyimpanan di lingkungan

Sekretariat Daerah; d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi perlengkapan Sekretariat Daerah. 2. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang Perlengkapan Sekretariat Daerah yang diserahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


LINGKUP TUGAS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

NO 1

NAMA SATUAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MELAWI

LINGKUP TUGAS 1. Memberikan pelayanan kepada anggota dewan Perwakilan Rakyar daerah yang meliputi : a. Pelaksanaan fasilitasi rapat anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah; b. Penyiapan naskah Rancangan Peraturan Daearah usul inisiatif dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan produk-produk hukum lainnya; c. Pelaksanaan urusan rumah tangga angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; d.Penyiapan, pengelolaan, penyusunan infomasi dalam lingkup tugasnya; e. Pengolahan administrasi, organisasi pegawai, keuangan dan peralatan di lingkungan unit kerjanya.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


LINGKUP TUGAS DINAS-DINAS KABUPATEN MELAWI NO 1.

NAMA DINAS DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1.

LINGKUP TUGAS Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah Kabupaten ; c. penetapan standar pelayanan minimal di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ; d. penetapan standar pembibitan / pembenihan pertanian,peternakan dan perikanan ; e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sumber daya manusia aparat pertanian, peternakan dan perikanan keterampilan diklat kejuruan tingkat menengah; f. penyiapan bahan untuk pelaksanaan promosi ekspor komoditas pertanian, peternakan dan perikanan unggulan Kabupaten ; g. penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota, Propinsi dan luar negeri di bidang pertanian, peternakan dan perikanan; h. pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian, peternakan dan perikanan lintas Kabupaten/Kota ; i. pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian, peternakan dan perikanan ; j. penetapan kawasan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu berdasarka kesepakatan dengan Kab/Kota ; penyidikan penyakit di k. pelaksanaan bidang pertanian, peternakan dan perikanan lintas Kabupaten/Kota ; l. penyediaan dukungan pengendalian pembasmian/pemberantasan organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ; m. pengaturan penggunaan air irigasi ; n. pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosif organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ; o. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tehnis penelitian dan pengembangan terapan bidang pertanian, peternakan dan

2.

2.

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

perikanan ; p. Pengalokasian sumber daya potensial di bidang pertanian, peternakan dan perikanan ; q. Penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugas pertanian, peternakan dan perikanan ; r. Pengelolaan administrasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang diserahkan oleh Bupati.

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang kehutanan dan perkebunan di wilayah Kabupaten; c. penyelenggaraan inventarisasi hutan dan pemetaan hutan dan perkebunan; d. pengusulan penunjukan kawasan hutan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung. e. penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung; f. penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan tanam hutan raya perkebunan; g. pelaksanaan rehabilitasi hutan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya, hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/ pengelolaan hutan, dan di luar kawasan hutan skala kabupaten. h. pengusulan perubaha status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan. i. pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi. j. pengelolaan rencana-rencana kehutanan tingkat kabupaten. k. pertimbangan teknis dalam rangka untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. l. pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. m. pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani. n. Pemberian ijin pemanfaatan kayu UPK dala, Areal Penggunaan Lain (APL). o. pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu. p. pengawasan dan pengendalian penataausahaan hasil hutan skala kabupaten.

q. penetapan lahan kritis skala kabupaten. r. bimbingan masyarakat, pengembangan kelembagaan dan usaha serta kemitraan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. s. penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kabupaten. t. bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten. u. penyusunan rencana makro bidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten; v. penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai Kabupaten; w. pedoman penyelenggaraaan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung; x. penyelenggaraan perizinan Kabupaten meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi dan pengelolaan hasil hutan; y. bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan; z. pengawasan, perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan wilayah kabupaten; aa. pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu; bb. menyelenggarakan pengawasan dan rehabilitasi, reklamasi, system silvikultur, budidaya dan pengolahan di bidang kehutanan dan perkebunan; cc. penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungut hasil hutan bukan kayu di Kabupaten; dd. turut serta secara aktif bersama pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Kabupaten; ee. perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan Kabupaten; ff. penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan dan perkebunan; gg. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya; hh. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten. ii. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah kabupaten. jj. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten. kk. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. ll. Pemantauan dan evaluasi pengembagan air untuk perkebunan. mm. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten. nn. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan. oo. Pemberian izin produksi benih perkebunan. pp. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman. qq. Penetapan sentra produksi benih perkebunan. rr. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten. ss. Pembinaan dan pengawasan balai benih milik swasta. tt. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumbersumber pembiayaan/kredit perkebunan. uu. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.

vv. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten. ww. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten. xx. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten. yy. Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten. zz. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten. aaa. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten. bbb. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. ccc. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan. ddd. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten. eee. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten. fff. Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten. ggg. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten. hhh. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. iii. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten. jjj. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten. kkk. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang diserahkan oleh Bupati. 3

DINAS PEKERJAAN UMUM

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pekerjaan Umum yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, perumahan dan Tata Kota; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Kota di wilayah Kabupaten ; c. penetapan tata ruang Kabupaten ; d. penyedian bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan ; e. pemberian ijin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten ; f. penyediaan bantuan/dukungan untuk kerjasama antar Kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas jembatan dan jakan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan ; g. penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumberdaya air untuk permukaan pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten serta bangunan-bangunan pelengkapnya mulai dari bangunan-bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap

h. perencanaan, bangunan, pemeliharaan prasarana pengairan dan penanggulangan bencana banjir serta usaha-usaha pengendalian erosi sungai dan abasi Kabupaten ; i. perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum yang lintas Kabupaten ; j. perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain, termasuk yang berada di dalam,diatas, maupun yang melintasi saluran sungai ; k. penataan ruang perairan di wilayah laut Kabupaten ; l. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan Tata Kota Kabupaten ; m. pelatihan tertentu di bidang pekerjaan umum, perumahan dan Tata Kota; n. pengalokasian sumber daya potensial di bidang pekerjaan umum, perumahan dan Tata Kota; o. penelitian terapan di bidang pekerjaan umum dan perumahan ; p. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ; q. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan Tata Kota yang diserahkan oleh Bupati. 4.

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di wilayah Kabupaten ; c. penyediaan dukungan pengembang an Industri, Perdagangan dan Koperasi penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; d. pengelolaan laboratorium kemetrologian ; e. pelatihan tertentu di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; f. pengalokasian sumber daya potensial di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; g. penelitian terapan di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi ; h. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ;

i. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan perumahan yang diserahkan oleh Bupati.

5.

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Perhubungan, dan Telekomunikasi yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata ; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata ; c. penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten ; d. penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten untuk penumpang kelas ekonomi ; e. penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamatan (ramburambu) Kabupaten ; f. penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan ; g. pengelolaan pelabuhan dan Bandar udara yang dibangun atas prakarsa Kabupaten dan atau pelabuhan dan Bandar udara yang diserahkan oleh pemerintah ; h. penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan ; i. perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan ; j. penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar Kabupaten ; k. penetapan lintas penyebrangan ; l. penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang ; m. perencanaan dan pembangunan jaringan jalan kereta api lintas Kabupaten ; n. pelatihan tertentu di bidang perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata ; o. alokasi sumber daya potensial di bidang perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata ; p. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ; q. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. r. melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekon sentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, telekomunikasi dan pariwisata yang diserahkan oleh Bupati

6.

DINAS KESEHATAN

1. Melaksanakan

sebagian

kewenangan

otonomi

Kabupaten di bidang Kesehatan yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang kesehatan; c. penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan ; d. pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta dan rumah sakit kanker ; e. sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi ;; f. survailans epidimiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa ; g. penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan ; h. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang kesehatan; i. alokasi sumber daya potensial di bidang kesehatan ; j. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ; k. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan yang diserahkan oleh Bupati.

7.

DINAS PENDIDIKAN

1.

Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pendidikan yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan ; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang pendidikan ; c. penetapan kebijakan tentang pendidikan ; d. penyedian bantuan pengadaan buku pelajaran pokok model pendidikan untuk taman kanakkanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah ; e. mendukung / membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis ; f. pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi ; g. penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan atau penataran guru ; h. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang pendidikan ; i. alokasi sumber daya potensial di bidang pendidikan ; j. penyelenggaraan dan pembinaan perpustakaan ; k. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi

2.

8.

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1.

2.

9.

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

dalam lingkup tugasnya ; l. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Bupati.

Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, tenaga kerja dan trasnigrasi ; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang Sosial, tenaga kerja dan trasnigrasi ; c. mendukung upaya pengembangan pelayanan Sosial,tenaga kerja dan trasnigrasi; d. penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum regional ; e. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang Sosial, tenaga kerja dan trasnigrasi ; f. alokasi sumber daya potensial di bidang Sosial, tenaga kerja dan trasnigrasi ; g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ; h. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Sosial, tenaga kerja dan trasnigrasi yang diserahkan oleh Bupati.

1.

Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ; c. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ; d. pengalokasian sumber daya potensial di bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; e. pengawasan pelaksanaan bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata f. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ; g. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.

2.

Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas

pembantuan Kebudayaan Bupati. 10.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.

2.

11.

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yang diserahkan oleh

Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; c. perumusan dan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan penyusunan program dan anggaran, pengendalian, monitoring, koordinasi, evaluasi program dan statistik dan pelaporan program administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; d. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional dan pengendalian di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis budang Kependudukan dan Catatan Sipil ; f. fasilitasi pengembangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; g. pelatihan tertentu dna penelitian terapan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; h. alokasi sumber daya potensial di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; i. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ; j. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pertambangan dan Energi yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertambangan dan Energi ; b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang Pertambangan dan Energi ; c. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi serta air bawah tanah ; d. pemberian izin usaha inti pertambangan umum yang meliputi ekslorasi dan eksploitasi ; e. pengendalian dampak lingkungan hidup ; f. pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif ;

g. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang Pertambangan dan Energi ; h. pengalokasian sumber daya potensial di bidang Pertambangan dan Energi ; i. pengawasan pelaksanaan konservasi ; j. penetapan baku mutu lingkungan hidup Nasional ; k. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ; l. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pertambangan dan Energi yang diserahkan oleh Bupati. 12.

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah; b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ; c. pelaksanaan pengelolaan anggaran perbendaharaan, dan pembukuan keuangan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ; d. penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ; e. penyelenggaraan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah ; f. penyelenggaraan pengkajian dan analisis kebutuhan dan pengadaan aktiva tetap ; g. melaksaakan pengelolaan dan pemanfaatan, penyimpanan, pendistribusian, Pengamanan, penghapusan dan pengendalian aktiva tetap serta seluruh bukti sah kepemilikan asset daerah Kabupaten; h. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah ; i. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diserahkan oleh Bupati.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


LINGKUP TUGAS LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN MELAWI NO 1 1

NAMA LEMBAGA TEKNIS DAERAH 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1

2

2

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

LINGKUP TUGAS 3 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah; b. penyusunan Program Jangka Panjang dan Program Jangka Menengah Kabupaten ; c. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan visi, misi daerah, renstra dan skala prioritas ; d. penyusunan rencana program tahunan sebagai penjabaran program jangka menengah ; e. pelaksanaan koordinasi rencana pembangunan daerah dengan unit kerja lainnya ; f. pelaksanaan Penyusunan program Perencanaan pembangunan daerah ; g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang perencanaan pembangunan daerah ; h. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang diserahkan oleh Bupati. 3 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan b. perencanaan dan pengendalian pembangunan regional makro di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; c. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; d. mendukung upaya pengembangan Kesatuan

Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; e. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan tata Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa ; f. fasilitasi pengembangan Kesatuan Bangsa, Politik dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga adat ; g. pelatihan tertentu dan penelitian terapan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; h. alokasi sumber daya potensial di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; i. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi dalam lingkup tugasnya ; j. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang diserahkan oleh Bupati. 3.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Melaksanakan tugas di bidang Lingkungan Hidup, kebersihan, kebakaran dan tata kota yang `meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup; b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan lingkungan hidup; c. pelaksanaan kajian strategis di bidang lingkungan hidup; d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan pelayanan lingkungan hidup dengan unit kerja terkait ; e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang lingkungan hidup; f. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh Bupati.

1

2

4.

KANTOR KEBERSIHAN DAN KEBAKARAN

3 1. Melaksanakan tugas di bidang Kebesihan dan Kebakaranyang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di Kebesihan dan Kebakaran; b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan

bidang Kebersihan dan Kebakaran; c. pelaksanaan kajian strategis di bidang Kebersihan dan Kebakaran; d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan bidang Kebersihan dan Kebakaran dengan unit kerja terkait ; e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang Kebersihan dan Kebakaran; f. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kebersihan dan Kebakaran yang diserahkan oleh Bupati. 5.

BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

1. Melaksanakan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah; b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah; c. pelaksanaan kajian strategis di bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah; d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi kegiatan pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah dengan unit kerja terkait ; e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah; f. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan terpadu dan penanaman modal daerah yang diserahkan oleh Bupati.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


E.LINGKUP TUGAS LEMBAGA TEKNIS LAINNYA KABUPATEN MELAWI 1 1.

2 PELAKSANA HARIAN BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

3 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelaksanaan Harian Badan Badan Penaggulangan Bencana Daerah yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan penaggulangan bencana didaerah; b. penyusunan Program kerja dibidang Pelaksana Penaggulangan Bencana Daerah; c. pelaksanaan koordinasi di bidang penaggulangan bencana di daerah; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penaggulangan bencana didaerah; e. memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional Kepala pelaksanaan Badan Penaggulangan Bencana Daerah; f. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pelaksana penaggulangan bencana daerah; g. pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang penaggulangan bencana di daerah;

2.

KANTOR PELAKSANA PEYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN, PEKERBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelaksanaan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Pekerbunan dan Ketahanan Pangan yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penyuluh pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan; b. penyusunan Program kerja Pelaksana

c.

d.

e.

f.

g.

Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Ketahanan Pangan; pelaksanaan koordinasi di bidang penyuluh pertanian, perikanan, peternaka, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan; pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan; memberikan dukungan teknis, administratif dan operasional Kepala Badan Pelaksana Peyuluh Pertanian, Perikanan, peternakan, Kehutanan, perkebunan dan Ketahanan Pangan; penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang penyuluh Pertanian, Perikanan, peternakan, Kehutanan, perkebunan dan ketahanan pangan; pengelolaan administrasi, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya.

2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pelaksana penyuluh pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

3.

SEKRETARIAT KORPRI KABUPATEN

1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi fasilitasi Dewan Pengurus Korpri dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan dewan Pengurus Korpri yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sesuai peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku; b. penyelenggaraan

fasilitasi

dukungan

teknis dan administratif kepada Dewan pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; c. penyelenggaraan

pengelolaan

administrasi umum Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dan Dewan Pengurus Korpri; d. penyelenggaraan fasilitasi pembinaan dan perlindungan hukum anggota korpri;

e. penyelenggaraan

fasilitasi

dukungan

perumusan pengembangan kelembagaan , sumber

daya

anggota

Korpri

dan

kesejahteraan anggota Korpri; f. penyelenggaraan

fasilitasi

dukungan

perumusan kebijakan Dewan Pengurus Korpri; g. penyelenggaraan kegiatan,

dan

fasilitasi pelaksanaan

program, kebijakan

Dewan Pengurus Korpri; h. pengelolaan administratif kepegawaian, organisasi, tatalaksana, keuangan, umum, dan asset sekretariat Dewan Pengurus Korpri; i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pengurus Korpri

dan

Peraturan

bupati

sesuai

perundang-undangan

dengan yang

berlaku. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


F. LINGKUP TUGAS INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI 1

2 INSPEKTORAT KABUPATEN

3 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang Pengawasan yang `meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ; b. pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah kabupaten, tugas dekosentrasi dan pembantuan ; c. pengujian dan penilaian atas kebenaran berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas unit kerja perangkat daerah kabupaten dan satuan polisi pamong praja ; d. pengusutan atas kebenaran laporan atau pengaduan mengenai hambatan, penyimpangan atau penyalah gunaan wewenang, tugas dan tanggung jawab unit kerja perangkat daerah kabupaten dan satuan polisi pamong praja ; e. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap tindak lanjut hasil temuan dan penyimpangan ; f. pembinaan tenaga fungsional pengawasan ; g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pengawasan ; h. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


G. LINGKUP TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NO 1 1

NAMA SATUAN ORGANISASI 2 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LINGKUP TUGAS 3 1. Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi Kabupaten di bidang kepegawaian yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah ; b. perumusan kebijakan teknis pengembangan, pendidikan dan latihan pegawai ; c. pelaksanaan pengangkatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; e. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pengawasan ; h. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kepegawaian yang diserahkan oleh Bupati.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


H. LINGKUP TUGAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NO 1 1

NAMA SATUAN ORGANISASI 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

LINGKUP TUGAS 3 1. Melaksanakan tugas di bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum yang `meliputi : a. menyusun petunjuk operasional pelayanan medis rumah sakit umum ; b. penyusunan program kegiatan pelayanan penunjang medis rumah sakit umum ; c. pembinaan pelayanan dan asuhan keperawatan rumah sakit umum ; d. pelaksanaan pelayanan rujukan, pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan program pedoman dan petunjuk teknis ; e. pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sesuai dengan lingkup tugasnya ; f. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang pengawasan ; g. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan rumah sakit umum yang diserahkan oleh Bupati.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


I. LINGKUP TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MELAWI NO 1 1

NAMA SATUAN ORGANISASI 2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LINGKUP TUGAS 3 1. Melaksanakan tugas di bidang Ketentraman dan ketertiban umum untuk menegakkan Peraturan Daerah yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; b. penyusunan program di bidang Ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ; c. pelatihan teknis di bidang Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ; d. pelaksanaan penyelenggaraan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ; f. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dengan aparat negara, penyidik pegawai negeri sipil dan atau aparatur lainnya ; g. penyiapan, pengolahan dan penyusunan informasi di bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; h. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diserahkan oleh Bupati. BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


J. LINGKUP TUGAS KECAMATAN KABUPATEN MELAWI NO 1 1

NAMA SATUAN ORGANISASI 2 KANTOR KECAMATAN KABUPATEN MELAWI

LINGKUP TUGAS 3 1. Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan Kabupaten di wilayah kerjanya yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, ekomomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelayanan umum ; b. penyusunan rencana program kecamatan serta pelaksanaan statistik dan pelaporan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga kecamatan dan urusan umum lainnya ; c. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pembinaan dan pengembangan masyarakat ; d. pengkoordinasian kegiatan organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga masyarakat ; e. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan sebagian tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa, Pendidikan dan pertanahan yang diserahkan oleh Bupati.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


K. LINGKUP TUGAS KELURAHAN KABUPATEN MELAWI NO 1 1

NAMA SATUAN ORGANISASI 2 KANTOR KELURAHAN KABUPATEN MELAWI

LINGKUP TUGAS 3 1. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah di wilayah kerjanya yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, ekomomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelayanan umum ; b. penyusunan rencana program kelurahan serta pelaksanaan statistik dan pelaporan penyelenggaraan administrasi Kepegawaian organisasi dan ketatalaksanaan, rumah tangga kelurahan dan urusan umum lainnya ; c. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat di bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ; d. pengkoordinasian kegiatan organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga masyarakat ; e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; f. pengelolaan administrasi, organisasi dan ketatalaksana, kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan satuan kerjanya. 2. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pertanahan yang diserahkan oleh Bupati.

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

BIDANG PERHUBUNGAN SUNGAI,DANAU DAN PENYEBERANGAN

SEKSI LALU LINTAS DAN PERBENGKELAN

SEKSI LALU LINTAS SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

SEKSI ANGKUTAN JALAN

SEKSI ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT

SUB BAGIAN APARATUR DAN UMUM

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKSI SARANA KOMUNIKASI DAN DESIMINASI INFORMATIKA SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

BUPATI MELAWI, UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS



SEKRETARIAT


BIDANG PERTAMBANGAN UMUM


BIDANG GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BIDANG ENERGI

SEKSI PERIZINAN, DIKLAT DAN REKLAMASI

SEKSI MINYAK DAN GAS BUMI

SEKSI KONSERVASI

SEKSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

SEKSI KETENAGA LISTRIKAN

SEKSI GEOLOGI


FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN MELAWI KEPALA DINAS


SEKRETARIAT



BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BIDANG PERIKANAN

BIDANG PERTERNAKAN

SEKSI

SEKSI PRODUKSI PERIKANAN

SEKSI PERLINDUNGAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN VETERINER

SEKSI PERLINDUNGAN PERIKANAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN

SEKSI PRODUKSI PERTANIAN PANGAN DAN HORTIKULTURA


PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN

BUPATI MELAWI,

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MELAWI KEPALA BADAN



SEKRETARIAT


BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN

BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG PERENCANAAN FISIK DAN PRASARANA


BIDANG DATA DAN PENGENDALIAN

SUBBID PERTANIAN, INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

SUBBID PEMERINTAHAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SUBBID SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN

SUBBID DATA STATISTIK DAN PENELITIAN

SUBBID

SUBBID KESEJAHTERAAN RAKYAT

SUBBID INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN TATA RUANG

SUBBID PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

BUPATI MELAWI, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MELAWI KEPALA BADAN



SEKRETARIAT


BIDANG DATA DAN PENGADAAN PEGAWAI

BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN


BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB BAGIAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

SUB BIDANG DATA, INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEGAWAI

SUB BIDANG MUTASI

SUB BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI

SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN

SUB BIDANG PENGADAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI

SUB BIDANG KEPANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN

SUB BIDANG KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL


FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN MELAWI KEPALA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI


SEKRETARIAT


BIDANG PENDAPATAN

SEKSI PENDATAAN

SEKSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SEKSI BAGI HASIL, PERIMBANGAN DAN PENERIMAAN LAIN - LAIN

BIDANG ANGGARAN

SEKSI PERENCANAAN ANGGARAAN SEKSI ANALISA BELANJA DAN PEMBIAYAAN

BIDANG PEMBENDAHARAAN

SEKSI VERIFIKASI DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH SEKSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH


BIDANG AKUNTANSI


BIDANG ASSET DAERAH

SEKSI PENDATAAN ANALISA KEUANGAN DAERAH SEKSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH

SEKSI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN INVENTARISASI SEKSI PEMANFAATAN, PENGAWASANDAN PENGAPUSAN SEKSI PENGADAAN, PENILAIAN DAN DOKUMENTASI

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS



SEKRETARIAT


BIDANG KEPENDUDUKAN

BIDANG PENCATATAN SIPIL

BIDANG INFORMASI DAN EVALUASI

SEKSI PENDATAAN, ANALISA DAN PELAPORAN

SEKSI KELAHIRAN, KEMATIAN DAN PENGESAHAN ANAK

SEKSI INFORMASI , EDUKASI DAN DOKUMENTASI

SEKSI PEMBINAAN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SEKSI PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN PENGAKUAN ANAK

SEKSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI



BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB KABUPATEN MELAWI


SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

KEPALA


SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI PERLINDUNGAN ANAK

SEKSI KELUARGA BERENCANA

SEKSI KELUARGA SEJAHTERA

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MELAWI KEPALA DINAS



SEKRETARIAT


BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

SEKSI REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL SEKSI PENATAGUNAAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN

BIDANG PRODUKSI KEHUTANAN

BIDANG USAHA PERKEBUNAN


BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS PERKEBUNAN SEKSI

SEKSI

SEKSI PENGEMBANGAN USAHA PERKEBUNAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN PETANI

SEKSI

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN

PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN

SEKSI


FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN MELAWI

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT




BIDANG KESEHATAN KELUARGA

BIDANG PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

BIDANG PROMOSI DAN INFORMASI KESEHATAN

SEKSI YANKES DASAR DAN RUMAH SAKIT

SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA

SEKSI PELAYANAN KHUSUS DAN BENCANA

SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI INFORMASI KESEHATAN

GIZI

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

PUSAT PELAYANAN FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN

SEKSI

BUPATI MELAWI, PUSKESMAS

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MELAWI KEPALA BADAN



SEKRETARIAT


BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG PEMERINTAHAN DESA

BIDANG PEMBANGUNAN DESA


BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUB BIDANG KESATUAN BANGASA

SUB BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DESA

SUB BIDANG PENGEMBANGAN FISIK

SUB BIDANG KELEMBAGAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT

SUB BIDANG POLITIK

SUB BIDANG ADMINISTRASI DAN DANA DESA

SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DESA

SUB BIDANG PEMBINAAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF DAN TTG


FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MELAWI KEPALA DINAS



SEKRETARIAT


BIDANG MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN SLB

BIDANG MANAJEMEN PENDIDIKAN MENENGAH

SEKSI

BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAN

SEKSI

SEKSI PEMBELAJARAN DAN KESISWAAN TK,SD, DAN SLB

PEBELAJARAN DAN KESISWAAN

SMP,SMA DAN SMK

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

SEKSI PERENCANAAN DAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN DASAR

SEKSI PERENCANAAN DAN KELEMBAGAAN SMP, SMA DAN SMK

SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT, KURSUS – KURSUS DAN KELEMBAGAAN



BIDANG DATA, INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

SEKSI PENDATAAN PENDIDIKAN

SEKSI INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN (ICT CENTER)

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MELAWI KEPALA DINAS


SEKRETARIAT



BIDANG PERINDUSTRIAN


BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BIDANG PERDAGANGAN

SEKSI BINA PENGEMBANGAN PRODUKSI

SEKSI BINA USAHA PERDAGANGAN DAN PROMOSI

SEKSI BINA KOPERASI

SEKSI BINA PENGEMBANGAN USAHA

SEKSI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

SEKSI USAHA KECIL MENENGAH


FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MELAWI KEPALA DINAS


SEKRETARIAT



BIDANG BINA MARGA

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN

SEKSI PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS BINA MARGA

BIDANG SUMBER DAYA AIR

BIDANG CIPTA KARYA

SEKSI TATA BANGUNAN DAN GEDUNG

SEKSI PEMUKIMAN, PERUMAHAN DAN TATA KOTA SEKSI PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS CIPTA KARYA


BIDANG PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PERAWATAN

SEKSI

IRIGASI DAN RAWA

SEKSI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DAN INFORMASI TATA LAKSANA

SEKSI SUNGAI DAN WADUK

SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

SEKSI PEMBINAAN PERENCANAAN TEKNIS SUMBER DAYA AIR

SEKSI PERALATAN DAN ALAT BERAT


FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MELAWI KEPALA DINAS



SEKRETARIAT


BIDANG

BIDANG

BIDANG

SOSIAL

TENAGA KERJA

TRANSMIGRASI

SEKSI

REHABILITASI SOSIAL

SEKSI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PELATIHAN, PENGARAHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA


SEKSI PEMBINAAN, PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI

SEKSI

SEKSI

PENGAWASAN, HUBUNGAN INDUSTRI DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

PENGEMBANGAN PERMUKIMAN MASYARAKAT KAWASAN TRANSMIGRASI


FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN MELAWI LURAH


SEKSI PEMERINTAHAN


SEKRETARIS LURAH

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKSI KEMASYARAKATAN

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MELAWI DIREKTUR


KOMITE-KOMITE


SEKSI PELAYANAN MEDIK

SEKSI PELAYANAN PENUNJANG

SEKSI

PELAYANAN PERAWATAN

INSTALASI MEDIK, INSTALASI PENUNJANG MEDIK DAN NON MEDIK

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MELAWI KEPALA SATUAN POL PP

SEKRETARIS


KABID PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN KAPASIATAS PERSONIL

SUBBAG

SUBBAG

PROGRAM DAN KEUANGAN

APARATUR DAN UMUM

KABID PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN

KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KASI PENENDALIAN DAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL

KASI PEMERIKSAAN DAN PENGUSUTAN

KASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LINMAS

KASI PENGAWALAN,KESEMAPTAAN DAN OPERASI

KASI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN

KASI KESIAGAAN PENAGGULANGAN BENCANA

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MELAWI SEKRETARIS DEWAN



BAGIAN RAPAT DAN RISALAH

SUBBAG RAPAT

SUBBAG RISALAH

BAGIAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN HUMAS

SUBBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

SUBBAG HUMAS, DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

BAGIAN UMUM

SUBBAG APARATUR DAN PERLENGKAPAN

SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN MELAWI CAMAT


SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

SEKRETARIAT KECAMATAN

SUBBAG

SUBBAG

PROGRAM DAN KEUANGAN

APARATUR DAN UMUM

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

PENDIDIKAN

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

KEPALA


SEKSI KEARSIPAN



SEKSI PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

SEKSI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI


ASISTEN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN PEMERINTAHAN

BAGIAN PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN TATA PEMERINTAHAN UMUM PENY. OTDA

SUB BAGIAN PENATAAN DAN KOORDINASI PEMERINTAHAN SUB BAGIAN PEMERINTAHAN KECAMATAN DAN PERTANAHAN

BAGIAN HUKUM DAN HAM

BAGIAN HUMAS

SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK HUKUM

SUB BAGIAN PELIPUTAN DAN PEMBERITAAN

SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM

SUB BAGIAN SANTEL

SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAM

SUB BAGIAN PROTOKOL

BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SUB BAGIAN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN

SUB BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SUB BAGIAN PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN AGAMA

SUB BAGIAN KELEMBAGAAN

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN APARATUR

SUB BAGIAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

SUB BAGIAN KETATA LAKSANAAN

SUB BAGIAN PENGHUBUNG

SUB BAGIAN


SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ANALISI JABATAN DAN KEBIJAKAN APARATUR

BUPATI MELAWI, FIRMAN MUNTACO

BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA SETDA

SUB BAGIAN PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SETDA

STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MELAWI KEPALA BADAN



SEKRETARIAT


BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM, PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SERTA PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3

SUBBID AMDAL, PENGAWASAN DAN EVALUASI LINGKUNGAN

SUBBID PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SUBBID PENENDALIAN KERUSAKAN HUTAN, LAHAN SERTA SUNGAI DAN DANAU

SUBBID PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

SUBBID KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SUBBID KONSEVASI SDA DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN SERTA PENGELOLAAN B3 DAN LIMBAH B3


FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEBERSIHAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN MELAWI KEPALA KANTOR




SEKSI KEBERSIHAN DAN PENAGULANGAN SAMPAH

SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA KEBERSIHAN DAN KEBAKARAN

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN MELAWI INSPEKTUR


SEKRETARIAT

SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II


SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III


BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MELAWI


KEPALA DINAS


SEKRETARIAT


BIDANG KEPEMUDAAN

SEKSI PENGEMBANGAN AKTIVITAS, KEPELOPORAN DAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA SEKSI PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMUDA, IPTEK DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA SEKSI SARANA PRASARANA KEPEMUDAAN


BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BIDANG KEOLAHRAGAAN

SEKSI

SEKSI

OLAHRAGA PENDIDIKAN DAN REKREASI

KEBUDAYAAN

SEKSI OLAHRAGA PRESTASI DAN PENGEMBANGAN IPTEK KEOLAHRAGAAN

SEKSI PARIWISATA

SEKSI SARANA PRASARANA KEOLAHRAGAAN

SEKSI SARANA PRASARANA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BUPATI MELAWI,


FIRMAN MUNTACO

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MELAWI KEPALA KANTOR



SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN


SEKSI PENYEDIAAN INFORMASI, PENGKAJIAN DAN KERJASAMA

SEKSI PENGEMBANGAN PENYULUH

SEKSI KETAHANAN PANGAN

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO


STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN MELAWI KEPALA BADAN

SEKRETARIAT



BIDANG PELAYANAN PERIZINAN UMUM

SEKSI PELAYANAN PERIZINAN

SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN


BIDANG INFORMASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

BIDANG PENANAMAN MODAL

SEKSI

SEKSI PELAYANAN PENGAWASAN, EVALUASI DAN PENGADUAN

SEKSI PELAYANAN PROMOSI DAN KERJASAMA DAERAH

SEKSI PELAYANAN INFORMASI DAN PELAPORAN

PELAYANAN INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011 TANGGAL 7 JANUARI 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MELAWI KLASIFIKASI A KEPALA BADAN

 

UNSUR PENGARAH INSTANSI PROFESIONAL/ AHLI

KEPALA PELAKSANA BPBD

SEKRETARIAT

SUBBAG APARATUR DAN UMUM

SUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

SEKSI PENCEGAHAN

SEKSI KEDARURATAN

SEKSI REHABILITASI

SEKSI KESIAPSIAGAAN

SEKSI LOGISTIK

SEKSI REKONSTRUKSI


BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 1 TAHUN 2011 TANGGAL 7 JANUARI 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MELAWI

SEKRETARIS

SUBBAGIAN Umum dan Kerjasama

SUBBAGIAN Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani

SUBBAGIAN Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

BUPATI MELAWI,

FIRMAN MUNTACO

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

Recommend Documents