.' ,.. ~
-=
'.
PEMERINT AH KABUPATEN MELAWI PERATURAH DAERAH KABUPATEH MELAWI HaMOR 12 TAHUN 2008
Tentang RETRJDUSI PE GUJIAN
NDARAAIII BIERilOTOR
I
t
~ .
Ir
DAGIAN HUKUlil SEKRETARlAT D• .1::R.i {IWlUPATEU MELAWI TAHUX 2008
PEMERlNTAH KABUPATEN MELAWI
•
= PERATUR,AN DAERAH KA6UPAT~ M~LAwl NOMOR 1:1. TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PENGUlIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAn MELAWI, Menimbang
a, bahwa pengujian kendaraan bermotor adalah merupakan kewenangan Pemeri ntah KDbupatenjKota;
b. bahwa untuk meJaksanakan kewenangan pengujian kendaraan benmotor sebagaimana pada huruf a diatas perlu pengaturannnya dengan maksud untuk memberi kan jaminan keselamata n secara teknis terhadap pengguna kendaraan bcrmotor di jalan, melestarikan kemungkinan dan pencemaran
yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan bermotor di jalan dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat; c. bahwa untuk melaksanakan maksud hunuf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Neogara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tamt>3han Lembaran Negara Repui>ik Indonesia Nomor 3209 );
2. Undang-Undang Namor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan lalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomar 49, Tambahan Lembaran Negara Republik I ndonesia Nomor 3486 ); 3. Undang·undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Penubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemer 240, Tambahan Lembaran Negara Repui>ik Indonesia Nomor 4048 ); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Penundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 53, Tambahan Lcmbaran Negara Republik I ndonesia Nemor 438$);
5. Undang-tJndang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Sekadau di Provinsi Ka limantan Barat ( Lembaran Negara
Republik I ndonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia f'.omor 4344 );
T
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tam bahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438) ; I
7. Undang-Undang Nomer 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 ); 8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 59,
,
Tambahan Lcmbaran Ncgara Republlk Indonesia Nomar 4344); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 1999 Nemer 26, Tambahcm Lembaran Net .ra r{C;PLlC; I;( I ndonesia Nemer 3410 ) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Peme~ksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomar GO, T~ mbaha n Lem baran Negara Republik Indonesia Nomar 3528); , 11. Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik I ndonesi a Tahun 1993 Nomar 61 , Tan,bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 3528 ) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomer 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3530 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 3529 ) ;
j
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
l
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsl dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia T"hun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737). .
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI dan BUPATI MELAWI MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN . DAERAH KABUPATEN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
MELAWI
TENTANG
RETRlBUSI
BAS I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Melawi 2. PemeMntah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bt.pJU g:j;:,lah Bupati f-1c1awi ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi; 5. Pejabat adalah pegawal yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku ; 6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan I nformatika Kabupaten Melawi ; 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informabka Kabupaten Melawi; 8. Retribusi pengujian kendaraan bermotor untuk selanjutnya disebut retribusi adalah pu ngutan
.I r
•
sebagai pembayaran atas jasa yang dibebankan pada setiap pemilik kendaraan bermotor yang di ujl dalam wilayah Kabupaten I'-1ela",1; 9. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara~an umum pada Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Melawi ; 10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor dengan peraturan Perundang·undangan ya ng berlaku ; 11. Penguji adalah Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan dibeMkan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenj ang kualifikasinya ; , I 12. Pengujlan kendaraan bermoter adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagianbagian kendaraan bermotor waji b ujl dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; 13. Kendaraan bermotor adalah kcndJr3Z1n yang digerakkan oleh peratCi tan teknis yang tkrada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dira ngkaikan dengan kendaraan bermoter ; 14. Kendaraan Wajib Uji adalah sebap kendaraan yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jolan yaitu mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan ; 15. Kendaraan umum adalah sebap kendaraan bermoter yang disediakan untuk dipergunaka n oleh umum dengan di pungut bayaran ; 16. Mobil Penumpang adalah scoap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 ( delapan ) tempat duduk tidak termasuk tern pat duduk pengemudi, baik dengan ma up ~ n ta npa perlengkapan pengangkutan bagasi ; ,• 17. Mobil Bus adalah sebap kendaraan bermoter yang dilengkapi lebih daM 8 ( delapan ) tempat duduk bdak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ; 18. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermoter selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ; . 19. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dan kendaraan bermotor untuk pe..1umpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk kep~rluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus ; 20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor ; 21. Kereta Tem pelan adalah suatu atat yang dipergunakcn untuk meng ~ ngkut barang yang diranca ng untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penaMknya ; 22. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, permuatan, rancang teknis kendaraan, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor ; 23. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang sclanjutnya disebut Uji Berkala adaldh Pengujian kendaraan bermoter secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji setiap 6 ( enam ) bulan
sekali ; 24. Buku Uji Berkala adalah ta nda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data, dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji ; 25. Tanda uji adalah tanda bukti lutus uji berbentuk oelat berisi Ontn m p nn"'n;::li (((vi"" .. ,iI .. " .. 1-.
26. Tanda samping adalah !anda bukti lulus uji berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor wajib uji ; 27. La ik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus di p~: llJhi agar terjam in kesclamatan dan menctogah l;;:rjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan ; 28. Pengujian Awal adalah pelaksanaan pemeriksaan yang pertama kali bagi kendaraan wajib iJji yang baru atau k.endaraan yang belum pemah diuji sarna sekali ; (. . 29, Numpang Uji adiJlah pengujian ker ,darazl1 bermotcr yang dilakul
BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK RErRlBUSI Pasal2
•
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan 8ermotor, dipungut retribusi atas Setiap peiayanan pengujian kendaraan bermotor. ! Pasal3
..
,. Pasal4 Subyek retribusi adalah sebap orang pribadi atau badan yang memperoleh yang mend.P.atkan pelayanan pengujian kendaraan bermoter.
i
BAB III GOLONGAN RETRIBUSI DAN CAM MENGUKUR T1NGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 5 Retribusi pengujian kendaraan bermoter termasuk golongan retribusi jasa umum. Pasal6
.
i'(
T1ngkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermoter diukur berdasarkan jenis kendaraan dan blaya pemeriksaan/pengujian kendaraan barmoter. Pasal7 (1)
Prinsip dalam penetapan tarit retribusi didasarl
(2)
l !
keadilan, dan disesuaikan dengan komponen biaya retribusi. Kompenen retribusi melipub: a. blaya investasl antara lain yaitu: 1) alat uji suspensi roda (pit wheel suspension tester) dan pemeriksaan kondisi teknis bagian bawah kendaraan; 2) alat uji rem; 3) alat uji lampu utama; 4) alat ujl speedometer; 5) alat uji emisl gas buang meliputi alat uji karbon monoksida (Co), hydrokarbon (He), dan ketebalan asap gas buang; alat pengukur berat; 6) 7) alat ujl kJneup roda depan (side slip tester), 8) alat pengukur suara (sound level meter); 9) alat pengukur dlmensi; I . 10) alat pengukur tekanan udara; 11) alat uji kaca; 12) alat kompresor udara; 13) generater set; 14) peralatan bantu; b. biaya pengetokan nomor uji; e. blaya tanda ujl dan segel; d. biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping; dan e. blaya operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengujian kendaraan bermoter.
BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUS! Pasal8 (1)
•
Tarit retribusi digolongkan berdasarl
taksi, kereta gandengan, kereta tempelan, dan traktor.
(2)
Talif retribusi ditetapkan sebagai berikut: a. biaya penggan~an formulir permohonan pengujian kendaraan bennotor sebesar RpS.OOO (lima libu rupiah); . , b. biaya pengujian kendaraan bennotor untuk setiap kendaraan terdili atas:
, -
-
Kendaraan Mobil bus
Mobil barang
-
Kendaraan khusus
-
Mobil Penumpang umum Ker!!ta gandengan, KereIa tempelan A1at Berat dan seienisnva
-
c. d. e.
I
f.
I
g.
h. I. j.
h.
Berat yaA~ dloerbolehkan JBB Kurang dan 4.000 Kg 4.000 Kg sid 8.000 Kg 8.000 Kg sid 12.000 Kg lebih dari 12.000 Kg
Rp. Rp. Rp. Rp.
Tarif 20.000,2S.000,30.000,3S.000,-
Kurang dali 4.000 Kg 4.000 Kg sid 8.000 Kg 8.000 Kg sid 12.000 Kg leblh dan 12.000 Kg
Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000,2S.000,30.000,3S.000,-
Kurang dari 4.000 Kg 4.000 Kg sid 8.000 Kg 8.000 Kg sid 12.000 Kg leblh d.ri 12.000 Kg
Rp. 20.000,Rp. 2S.000,Rp. 30.000,Rp. ~S.OOO,-
,
Rp. 20.000,-
,
Rp. 20.000,RD. 100.000 -
,
.,
,
,, , -
,
I,
biaya penggantian 1 (satu) pasang tanda uji berkala sebesar Rp 3.000,00 (\i9a ribu rupiah); biaya penggantian buku uji sebesar RplO.OOO,OO (sepuluh ribu rupiah); b1aya penggantian tanda samping sebesar Rp1S.000,00 (lima belas nbu ruPiahl; b1aya segel tanda uJi sebesar RpS.OOO,OO (lima libu rupiah); , biaya pelayanan reglstiasi: 1) reglstrasl perubahan bentuk sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); 2) registrasl kendaraan ujl pertama kall sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu , rupiah); 3) reglstrasl numpang uji sebesar Rp20.000,00 (dua puluh libu rupiah); biaya numpang uji kendaraan sebesar biaya uji berkala menurut jenis kendaraan yang numpang uji; , biaya penggantlan buku uji karena rusak/hilang sebesar Rp1S.000,00 (lima belas ribu rupiah); biaya penggantlan tanda ujl karena rusak/hilang sebesar RpS.OOO,OO (lima ribu , rupiah) per keping; b1aya penggan~an setlap segel tanda uji karena rusak/hilang sebesar Rp1.S00,00 (selibu lima ratus rupiah).
r
Pasol9 Penyesuaian komponen dan talif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal.8 ayat (2) diatur lebih IanJut dengan Peraturan Bupatl dengan persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB V WlLAYAH PEMUNGlJTAN DAN MASA RETRlBUSI Pasal 10
• (I) (2)
Retribusi yang telhutang dipungut di Daerah tempat pelayanan diberikan Masa rebibusi adalah ianokill w... kt'll ~;:am:::. ~ (on':> .... \ ...,,1 .............. ....... 1____ _ . _
-
4
_
_
•• ••
.
"
:{
BA6 VI
SANKS! ADMINISTRASI
,
, ,.
"
Pasalll Dalam hal wajib rebibusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, 'dikenakan sanksi, admlnlstrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dart Retrlbusi yang terutl!ng yang tidak atau kurang dlbayar dan ditagih dengan menggunakan surat taglhan retrlbusl daerah,
BAa VII TATA CAM PEMBAYARAN RETRl6USI Pasal12 ( 1) Pernbayaran retrlbusl yang terhutang harus dilunasl sekaligus (2) Pernbayaran rebibusi Pengujlan Kendaraan 6ermotor dilakukan setelah permlntaan penguJlan dlsetujuJ oIeh Kepala Dlnas II (3) Sistem, prosedur, dan tata eara pembayaran retribusl diatur lebih lanjut oleh 6upati beidasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, !
BAa VIII
,.
;,
KETENTUAN PENGUJlAN KENDARAAN 6ERMOTOR 60gian Kesatu Pengujian Kendaraan 6ermotor Pasal 13
1
!
1
(1)
Setiap kendaraan bermotor wajib ujl yang dimiliki orang pribadi atau badan yang dioperasikan di wilayah Kabupaten Melawi wajlb memenuhl persyaratan teknis dan laik jalan, :'1 (2) Penetapan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ·ayat (1) dilakukan dengan penelltian berupa pengujian kendaraan bermotor secara berkala oIeh tenaga pengu~ yang memilikl kualifikasl tertentu. (3) 60gl kendaraan bennotor wajib ujl yang dinyatakan lulus ujl diberikan tanda bukti lui us uji berupa buku uji, tanda uj l, dan tanda samping kendaraan, Pasal14
[-
I
Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dikecualikan begi: , a.
kendaraan bermotor yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republlk I ndonesia;
b,
kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan atau dalam perbaikan di bengkeJ umum yang dibuktikan dengan surat keterangan kerusakan kendaraan bermotor dan instansi teknis
terkait Pasal15 I
Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi : a, uji berlkala untuk pertama kall ; b, uji berlkala selanjutnya ; c. uji berlkala unbJk kenclaraan mutasl uji ; ujl berlkala unbJk kenclaraan numpang uji ; d, e, uji berlkala unbJk perubahan bentuk. Pasal16
.'
i
I
(2)
Kendaraan bermotor yang dibebaskan dan kewajiban uji berkala untuk pert
Kendaraan bermotor wa~b uji yang npenya ndak memperoleh sertifikat uji npe, sertifikat registrasi uji tlpe, dan tanda Iulus u~ ope waJib ujl berkala untuk pert;!ma kall sebelurn memperoleh surat. tanda nomer kendaraan bermotor dan buku kepemilikan kendaraan bermotor. Bagian Kedua Masa Berlaku Pasal18 (1) Masa ber1aku uji kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan. (2) Tanda bukll lutus ujl !<endaraan bennotor dlnyatakan tldak berlaku sebelum ~bls rnasa beriakunya dalam hal: : a. terjadI perubahan bentuk, karosen dan atau sumbu kendaraan bermotor yang t>erSangkutan; atau b. koncIlsi fisik dan teknis kendaraan yang bersangkutan tidak memenuhipersyaratan'\
,
'
Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur Pasal 19 (1) (2)
Permohonan pengujian kendaraan bermotor disampaikan secara tertulis kepada Bupan. Ketentuan IebIh loojut tata cara permohonan pengujian kendaraan bermotor diatur Ole? su'pan. I
Bagian Keempat Sanks! Adminlstrasi Pengujian
1
Pasal20
"
,
j:.
Kendaraan habls masa u~ tetapl ndak diuji berkala pada waktunya dikenakan blaya tambahJh sebesar 20 % (dua puluh peIOeIl) per bulan dan blaya uji kendaraan yang bersangkutan. ' Pasal21 Terhadap kendaraan yang kondisl fisik dan teknisnya ndak memenuhi persyaratan teknis 'dan laik jalan sebagalmana dirnaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan penyitaan tanda bukll lulus ujl, dan pernlllk/pemegang kendaraan wajib melakukan pengujian ulang atas kendaraan yang bersangkutan. BABIX PEMBlNAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDAUAN Pasal22 (1) (2)
t.
Pemblnaan, pengawasan, dan pengendalian atas kegiatan pengujian kendaraan 'lbermotor dliakukan oIeh Instansi teknls yang ditetapkan oleh SUpan. ,! ' Pemblnaan, pengawasan, dan pengendallan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melip,uo: a. pengaturan penyelenggaraan pelayanan pengujlan kendaraan bermotor; , b. penlngkatan profesIonalitas tenaga penguji dan kualitas pelayanan pengujian l\endaraan bermotor; dan
BA6 X KETENTUAN PENYIDlKAN Pasal23 (1)
Pejabat pegawai negert sipil tertentu di lingkungan Pemertntah Daerah diberi wewena'r.g khusus sebagal penyidlk untuk melakukan penyidlkan atas pelanggaran ketentuan dalam . Peraturan Daerah In! sebagalmana dimaksud dalam Undang undang Hukum Acara Pidana yang bi!rlaku.
(2)
Wewenang penyidik atas pelanggaran di bidang retribusi adalah: a. menerima, rnencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan at:lu lalX>ran berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; lli b. menelltl, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pnbadi alau badan tentang kebenaran perj)uatan yang dllakukan sehubungan dengan tindak pldana"retribusl; c. meminta keterangan dan bahan bukti dan orang prlbadl atau badan sehubungfff' dengan tindak pidana di bldang retribusi; . d. memeriksa buku-buku, catatan-.:atatan, dan dokumen-
I,
(3)
PenYidlk sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampalkan hasil penyidlkannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republlk Indonesia sesuai dengan ketentuan yang dlatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pldana yang berlaku. '
6ABXI
';
KETENTUAN PIDANA
,
Pasal24
(1)
'I: !.
Setiap orang pribadi atau badan yang memlliki kendaraan wajib uji tidak memenuhi ~aratan teknls dan IaIk jaJan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2 diancam dengan pidana iHlJf1\ngan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banvak Rp5.000.000,OO (lima juta nupiah).. . 41 '
!
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. Pasal 25 ;
(1)
.'
Setiap orang prtbadi atau badan yang memiliki kendaraan wajib uji yang tidak memenuhi keIentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diancam deng4n 'pjdana kunungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kalr' retribusi tenutang.
I .,
I
BAS XlI KETENTUAN PERAUHAN
-
J
I .
Pasal26
i
(1) Pada saat Peraturan Daerah Inl mulal berlaku terhadap tanda bukti lulus ujl yang telah dlmlliki tetap berlaku sampal habls masa berlakunya. :"
,
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah Inl, maka segala ketentuan dan perattMon ! yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah Inl dlnyatakan tidak berlaku .
I • !
BAS XlII
,
KETENTUAN PENUTUP
\ I
! .I
Pasal 27
Hal-hal yang belum OJkup dlatur dalam Peraturan Daerah Inl, sepanjang mengenal pelaksanaannya akan dlatur Ieblh lanJut dengan Peraturan Bupatl. Pasal28 i.
Peraturan Daerah lni mulal berlaku pada tanggal dlundangkan .
i
Agar setiap orang dapat mengetahulnya, memesintahkan pengundangan Peraturan Daerah Inl dengan penempatannya dalam L.embaran Daerah Kabupaten Melawi.
2008
SUMANKURlK
Dlundangkan dl Nanga Pinch pada tanggal,.1.j)~ 2008
DAERAH KABUPATEN MElAWI TAHUN 2008 NOMOR
I).
PENJELASAN
AT;...':; PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR I~ TAHUN 2008
It
TENTANG PEN GUJIAN l :Et;OAi<,,\Arl BERMOTOR
I. UMUM
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangr undang
Nomer 1S Tethun 1997 tentang Pajak ~.::!n Rl.trlb;,,:si DaerJh, RI..Uibusl Pcngujian KendaraZin 6ermotor tennasui< Retribusi Daerah Kabupaten yang diatur dengan Peraturan daerah.
Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan benmotor diharapkan mampu mendiJkung terjaminnya keselamatan, kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban dalam berlalulintas di j~lan
sehingga diharapkan semakin berkurang angka kec.lakaan lalu lintas di Kabupaten Melawi. Untuk maksud ter.iebut dlper1ukan suatu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan dalam ml""berikan pelayanan pengujian kendaraan benmotor kepada masyarakat agar penyelenggaraannya behar-benar member1 manfaat secara nyata bagi' masyarakat.
6erkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleli Pemerlntah Daerah adalah Retribusl Pengujian Kendaraan benmotor karena itu Pemerintah Kabupate~ Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Retrl busi Pengujian Kendaraan Bennotor dalam rangka mengoaU sumber-sumber pendapata~ daerah guna menunjang pem bangunan
Do PASAL, DEMI PASAL
•
Pasal 1 Angka 1 sid 13 cukup jelas Angka 14 Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor wajib ujl adalah kendaraankendaraan yang dimiliki oleh Instansi-instansi pemerintah. Angka 15 Termasuk dalam pengertian kendaraan umum adalah kendaraan yang disewakan kepada orang lain selama jangka waktu tertentu dan atau melalul jalur peJjalanan tertenbJ dan atau mempunyai trayek tetap, misalnya bus seIkolah, bus antar jemput karyawan, kendaracn biro perjalanan/travel, dan lain-lain kenda raan yung s>~jenis Angka 17 Termasuk dalam pengertian mobil bus adalah kendaraan bermotor yang memiliki jarak sumbu lebih besar atau sarna dengan 3.000 milimeter walaupun jumlah tempat duduknya kurang dan 8 tempat duduk. Angka 19 Yang tenmasuk kendaraan khusus antara lain kenda raan benmotor derek, ~ndaraan bermotor pemadam kebakarJo, kendaraan tx:rmotor untuk angkutan barang
bertJahaya dan beracun, kendaraan bermotor pencampur beton, dan lain sebagainya. Pasal 2 sid 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (2) Yang dimaksud dengan tenaga penguji yang memiliki kualifikasi tertentu adalah pegawai negeri sipil dengan golongan Nang minimal II/b dan telah mernenulli persyaratan minimum sebagai tenaga penguji yaitu: i , . a. mempunyai Ijasah seIkolah teknik tingkat menengah jurusan mesin atau pendidikan lain yang Sederajilt atau lebih tinggi dalam bidang kendaraan bermctor atau yang disamakan;
.
,
b. usia minimal 21 tahun; ., c. sehat jasmanl dan rohani; d. berkelakuan baik; e. memiliki surat izin mengemudi golongan B; f. lulus pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor atau yang disamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang beMaku; • g. dlsumpah sebagal penguji. Ayat (3) Sagl kendaraan yang tidak lulus uji diberikan kesempatan dilakukan uji ulapg-pada wakbJ yang teiah ditenbJkan dan terhadap kendaraan yang bersangku!
P,llIc:,;:IIl 14 i-ll1nof h v .........11 __ 1._ .. .. · ·
.
.
.
,I j!j:
•
Pasal 15 Huruf a Yang dimaksud dengan uji berkala untuk pertama kali adalah pengujian .. tJi,rkala untuk pertama kalinya bagi kendaraan bennotor wajib uji baik kendaraari yang diproduksl/clirakit secara massal maupun yang diproduksl/dlrakit sebanyakbanyaknya 10 (sepuluh) unit untuk setiap ~pe. . HUM b Yang dimaksud dengan uji berkala se!anjutnya adalah pengujian yang :dilakukan satu petiode tertentu untuk menjamin kendaraan bermotor selalu dala,m kondlsl memenuhl persyaratan teknis dan laikjalan. . Huruf c Yang dimaksud dengan"uji berkala untuk kendaraan mutasi uji adalah lpengujian terhadap kendaraan yang akan dllakukan mutasi keluar dan atau mutasll rnasuk ke wllayah Kabupaten Melawi sehingga kendaraan yang bersangkutim . dapat dipertanggungjawabkan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan. HUM d Yang dirnaksud dengan ujl berlkala untuk kendaraan numpang ujl adalah.pengujian terhadap kendaraan yang akan dilakukan numpang ujl keluar dan ata,U ,umpang ujl masuk ke Kabupaten Melawi dengan lokasi penguJlannya di wllayah J(abupaten Melawi. .' . Huruf e Yang climaksud dengan uji berkala unbJk perubahan bentuk adalah ! pengujian terhadap kendaraan yang mengalami perubahan benbJk, karoseri dan atau ,sumbu kendaraan bermotor. ' Pasol 16 sid Pasal 28 Cukup lelas
,'I . TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KASUPATEN MElAWI NOMOR 7.). ·
, IL ,
,I, . , , ,I . .
., f'
•
.. •
