PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG DALAM URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dimana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; b. bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah, sedangkan urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan ; c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b konsideran menimbang ini, dipandang perlu menetapkan Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

C:\Program Files\PDFConverter\temp\PerdaKewenanganPP38-'07_7011252.doc

2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG DALAM URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN

. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Malang ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang ; 3. Bupati adalah Bupati Malang ;


3

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Malang, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ; 5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; 8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 (1) Maksud penetapan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; (2) Tujuan penetapan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan adalah untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan secara proporsional berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan ; (3) Sasaran penetapan kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang dalam urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan adalah untuk meningkatkan kapasitas Daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya. BAB III KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pasal 3 (1) Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya ;


4

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Pasal 4 (1) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar ; (2) Urusan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pendidikan ; b. kesehatan ; c. lingkungan hidup ; d. pekerjaan umum ; e. penataan ruang ; f. perencanaan pembangunan ; g. perumahan ; h. kepemudaan dan olahraga ; i. penanaman modal ; j. koperasi dan usaha kecil dan menengah ; k. kependudukan dan catatan sipil ; l. ketenagakerjaan ; m. ketahanan pangan ; n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ; p. perhubungan ; q. komunikasi dan informatika ; r. pertanahan ; s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ; u. pemberdayaan masyarakat dan desa ; v. sosial ; w. kebudayaan ; x. statistik ; y. kearsipan ; dan z. perpustakaan. Pasal 5 (1) Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah ; (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan ; b. pertanian ;


5

c. d. e. f. g. h.

kehutanan ; energi dan sumber daya mineral ; pariwisata ; industri ; perdagangan ; dan ketransmigrasian. Pasal 6

Rincian Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal 7 (1) Penyelenggaraan Urusan Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku dan dapat dilaksanakan secara bertahap ; (2) Pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku, sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 8 (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, Pemerintah Daerah dapat : a. menyelenggarakan sendiri ; atau b. menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut secara bertahap kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan. (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang oleh Pemerintah Daerah ditugaskan penyelenggaraannya kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan, dapat diserahkan untuk menjadi urusan Pemerintahan Desa apabila Pemerintahan Desa telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang disyaratkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ; (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana yang diperlukan ;


6

(4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasil guna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa yang bersangkutan ; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 (1) Semua ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang berkaitan secara langsung dengan pembagian urusan pemerintahan Daerah, wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ; (2) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 28 Desember 2007 BUPATI MALANG ttd.

Diundangkan di Malang pada tanggal 28 Desember 2007

SUJUD PRIBADI

SEKRETARIS DAERAH ttd. BETJIK SOEDJARWOKO NIP. 510 073 302 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2007 NOMOR 2/E


7

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALANG DALAM URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN

I.

PENJELASAN UMUM. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan Daerah secara proporsional maka perlu mengacu pula pada kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Penggunaan ketiga kriteria tersebut diterapkan secara kumulatif sebagai satu kesatuan dengan mempertimbangkan keserasian dan keadilan hubungan antar tingkatan dan susunan pemerintahan. Hal tersebut adalah sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu mendorong akuntabilitas Pemerintahan Daerah kepada rakyat. Kriteria efisiensi didasarkan pada pemikiran bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan sedapat mungkin mencapai skala ekonomis. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggara pemerintahan wajib mengedepankan pencapaian efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan di era global. Dengan penerapan ketiga kriteria tersebut, semangat demokrasi yang diterapkan melalui kriteria eksternalitas dan akuntabilitas, serta semangat ekonomis yang diwujudkan melalui kriteria efisiensi dapat disinergikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan demokratisasi sebagai esensi dasar dari kebijakan desentralisasi. Mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh Daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang benar-benar mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kekhasan Daerah.


82

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas.


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Recommend Documents