PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO Menimbang

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 perlu diadakan penyesuaian; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LNRI Nomor 4741 ) ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. 5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 6. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. 7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. 8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. 9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. 10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. 11. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pembentukan dan Kedudukan Pasal 2 (1)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari: a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ; b. Dinas Kesehatan ;

4 c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial; d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ; f.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

g. Dinas Pekerjaan Umum ; h. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan; i.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

j.

Dinas Pertanian ;

k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; l.

Dinas Kelautan dan Perikanan;

m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; n. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi. (2) (3)

Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah ; Dinas Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3

(1) (2)

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dam fungsinya.

5 BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 4 (1)

(2)

(3)

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan ; UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat ; Pembentukan UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pasal 5

(1).

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar terdiri atas: 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar 2. Seksi Evaluasi dan Kelembagaan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan d. Bidang Manajemen Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdir atas: 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Kejuruan 2. Seksi Evaluasi dan Kelembagaan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan

6 e. Bidang Manajemen Pendidikan Non Formal dan Pra Sekolah terdiri atas: 1. Seksi Pendidikan Non Formal 2. Seksi Pendidikan Pra Sekolah 3. Seksi Pembinaan Kursus dan UKS f. Bidang Manajemen Ketenagaan terdiri atas: 1. Seksi Tenaga Edukatif 2. Seksi Tenaga Administrasi 3. Seksi Pelatihan g. Bidang Manajemen Pemuda dan Olahraga terdiri atas: 1. Seksi Pembinaan Pemuda 2. Seksi Pengembangan Olahraga 3. Seksi Sarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga h. Kelompok Jabatan Fungsional (2).

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Dinas Kesehatan Pasal 7 (1).

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan

7 c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas: 1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular 2. Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Imunisasi dan Kesehatan Matra 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Kesehatan Kerja e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri atas: 1. Seksi Kesehatan Keluarga 2. Seksi Gizi Masyarakat 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat f.

Bidang Bina Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas: 1. Seksi Pengamanan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 2. Seksi Pengamanan Makanan, Minuman dan Kosmetika 3. Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas dan Publik

g. Kelompok Jabatan Fungsional (2).

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Pasal 9 (1).

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial terdiri dari :

8 a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri atas: 1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja d. Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja terdiri atas: 1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja 2. Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek e. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas: 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial f.

Bidang Transmigrasi terdiri atas: 1. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan 2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

g. Bidang Kesetiakawanan Sosial terdiri atas: 1. Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana dan Fakir Miskin 2. Seksi Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepahlawanan/Keperintisan h. Kelompok Jabatan Fungsional (2).

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

9 Bagian Keempat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pasal 11 (1).

Susunan Organisasi terdiri dari : a. Kepala Dinas

Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Perhubungan Darat terdiri atas: 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri atas: 1. Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan 2. Seksi Terminal dan Perparkiran e. Bidang Perhubungan Laut terdiri atas: 1. Seksi Kepelabuhanan 2. Seksi Lalu Lintas Laut dan Perizinan f.

Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas: 1. Seksi Komunikasi dan Pelayanan Mobile 2. Seksi Penyajian Informasi 3. Seksi Perizinan Media Elektronik


Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 12

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

10 Bagian Kelima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 13 (1).

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas: 1. Seksi Identitas Kependudukan 2. Seksi Perpindahan Penduduk d. Bidang Catatan Sipil terdiri atas: 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian 3. Seksi Pencatatan Perubahan dan Mutasi Data Akte Catatan Sipil e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan terdiri atas: 1. Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi 2. Seksi Analisa Data Pengolahan dan Dokumen Kependudukan f.

(2).

Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 14

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

11 Bagian Keenam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pasal 15 (1).

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Kebudayaan terdiri atas: 1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 2. Seksi Kesenian Daerah 3. Seksi Adat dan Budaya Daerah d. Bidang Pariwisata terdiri atas: 1. Seksi Sarana Pariwisata 2. Seksi Pembinaan Usaha Wisata 3. Seksi Perizinan Wisata e. Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri atas: 1. Seksi Promosi Pariwisata 2. Seksi Pemasaran f.

(2).


Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

12 Bagian Ketujuh Dinas Pekerjaan Umum Pasal 17 (1).

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Bina Teknik terdiri atas: 1. Seksi Perencanaan Teknis 2. Seksi Peralatan dan Laboratorium d. Bidang Bina Marga terdiri atas: 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan e. Bidang Cipta Karya terdiri atas: 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih 2. Seksi Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan f.

Bidang Pengairan terdiri atas: 1. Seksi Pembangunan Pengairan 2. Seksi Bina Manfaat, Operasional dan Pemeliharaan Pengairan


Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 18

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

13 Bagian Kedelapan Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Pasal 19 (1).

Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Tata Ruang terdiri atas: 1. Seksi Survey dan Pemetaan 2. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang 3. Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan d. Bidang Perumahan terdiri atas: 1. Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman e. Bidang Kebersihan terdiri atas: 1. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Rumah Tangga 2. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Permukiman 3. Seksi Penataan TPS dan TPA f.

Bidang Pelayanan Umum dan Keindahan terdiri atas: 1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman 2. Seksi Pemadam Kebakaran 3. Seksi Pemakaman

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2).

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14 Pasal 20 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesembilan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 21 (1).

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Koperasi terdiri atas: 1. Seksi Bina Lembaga Koperasi 2. Seksi Bina Usaha Koperasi d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas: 1. Seksi Bina Usaha Mikro 2. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM terdiri atas: 1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan 2. Seksi Pendidikan/Pengembangan Koperasi dan UMKM f.

Bidang Pembiayaan terdiri atas: 1. Seksi Fasilitas Pembiayaan 2. Seksi Pengawasan Simpan Pinjam

g. Kelompok Jabatan Fungsional

15 (2).

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 22

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesepuluh Dinas Pertanian Pasal 23 (1).

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Tanaman Pangan terdiri atas: 1. Seksi Produksi Padi dan Palawija 2. Seksi Bina Usaha Tani 3. Seksi Intensifikasi d. Bidang Holtikultura terdiri atas: 1. Seksi Produksi Holtikultura 2. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran 3. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura e. Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Perlindungan Tanaman terdiri atas: 1. Seksi Pengolahan Lahan 2. Seksi Pengelolaan Air 3. Seksi Perlindungan Tanaman f.

Bidang Peternakan terdiri atas: 1. Seksi Produksi Ternak 2. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Retribusi

16 g. Kelompok Jabatan Fungsional (2).

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 24

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesebelas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 25 (1).

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Kehutanan terdiri atas: 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hutan 3. Seksi Peredaran dan Usaha Hasil Hutan d. Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: 1. Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Perpetaan 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi DAS e. Bidang Perkebunan terdiri atas: 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman 2. Seksi Pengolahan dan Usaha Perkebunan 3. Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan f.

(2).


Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

17 Pasal 26 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keduabelas Dinas Kelautan dan Perikanan Pasal 27 (1).

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap terdiri atas: 1. Seksi Budidaya Perikanan dan Kelautan 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap d. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan terdiri atas: 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan mutu Pemasaran 2. Seksi Perizinan Usaha Perikanan dan Jasa Kelautan e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri atas: 1. Seksi Pengelolaan Agribisnis dan Agroindustri 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya dan Ekosistem Kelautan dan Perikanan f.

(2).


Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 28

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

18 Bagian Ketigabelas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 29 (1).

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pendapatan Daerah terdiri atas: 1. Seksi Pajak 2. Seksi Retribusi 3. Seksi Pendapatan Lain – Lain dan Dana Perimbangan d. Bidang Anggaran terdiri atas: 1. Seksi Penyusunan APBD 2. Seksi Otorisasi DPA – SKPD 3. Seksi Perbendaharaan e. Bidang Akuntansi terdiri atas: 1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 2. Seksi Akuntansi Asset 3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan f.

Bidang Aset Daerah terdiri atas: 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan 2. Seksi Analisa Asset 3. Seksi Penghapusan Asset


Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

19 Bagian Keempatbelas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Pasal 30 (1).

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Perindustrian terdiri atas: 1. Seksi Bina Industri dan Perizinan 2. Seksi Bina Sarana dan Prasarana d. Bidang Perdagangan terdiri atas: 1. Seksi Bina Usaha Sarana Perdagangan 2. Seksi Bina Perlindungan Konsumen dan Metrologi e. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri atas: 1. Seksi Pertambangan Umum dan Energi 2. Seksi Pengendalian dan Perizinan f.

(2).


Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 31

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

20 BAB V KLELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 32 Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan. BAB VI TATA KERJA Pasal 33 (1).

(2).

(3).

(4).

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 34

Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pejabat struktural organisasi perangkat daerah diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

21 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati. Pasal 37 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto. Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 7 November 2008 Pj. BUPATI JENEPONTO,

H. MUH. SALEH RADJAB Diundangkan di Jeneponto pada tanggal 7 November 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M. Si. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2008 NOMOR 189

22

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Manajemen Pendidikan Dasar

Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Manajemen Pendidikan Menengah & Kejuruan

Bidang Manajemen Pendidikan Non Formal & Pra Sekolah

Bidang Manajemen Ketenagaan

Seksi Kurikulum Pendidikan Menegah & Kejuruan

Seksi Pendidikan Non Formal

Seksi Tenaga Edukatif

Seksi Evaluasi & Kelembagaan

Seksi Evaluasi & Kelembagaan

Seksi Pendidikan Pra Sekolah

Seksi Tenaga Administrasi

Seksi Sarana & Prasarana Pendidikan

Seksi Sarana & Prasarana Pendidikan

Seksi Pembinaan Kursus dan UKS

Seksi Pelatihan

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Manjemen Pemuda dan Olah Raga

Seksi Pembinaan Pemuda

Seksi Pengembangan Olah Raga

Seksi Sarana Pembinaan Pemuda & Olah Raga

UPTD Pj. BUPATI JENEPONTO,

H. MUH. SALEH RADJAB

23 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Sub Bagian Umum & Kepegawaian


Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan

Bidang Bina Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Seksi Pengendalian Penyakit Menular Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Imunisasi & Kesehatan Matra

Sub Bagian Keuangan

Bidang Bina Pelayanan Farmasi & Perbekalan Kesehatan

Seksi Kesehatan Keluarga

Seksi Pengamanan Ketersediaan Farmasi & Alat Kesehatan

Seksi Gizi Masyarakat

Seksi Pengamanan Makanan, Minuman & Kosmetika

Seksi Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman & Kesehatan Kerja

Sub Bagian Program

Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas & Publik



24 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS


Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja

Seksi Penempatan & Perluasan Kerja

Seksi Pelatihan & Produktifitas Tenaga Kerja


Bidang Pengawasan & Syarat Kerja

Bidang Rehabilitasi Sosial

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Transmigrasi

Bidang Kesetiakawanan Sosial

Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana dan Fakir Miskin

Seksi Pengawasan & Perlindungan Tenaga Kerja

Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat

Seksi Penyiapan Permukiman & Penempatan

Seksi Hubungan Industrial & Jamsostek

Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial

Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

Seksi Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kepahlawanan/Keperintisan



25 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS


Bidang Perhubungan Darat

Seksi Lalu Lintas & Angkutan Jalan

Seksi Pengujian & Perizinan Kendaraan Bermotor

Sub Bagian Program


Bidang Perhubungan Laut

Bidang Teknis Sarana & Prasarana

Sub Bagian Keuangan

Bidang Komunikasi & Informatika

Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan & Pemeliharaan

Seksi Kepelabuhanan

Seksi Komunikasi & Pelayanan Mobile

Seksi Terminal & Perparkiran

Seksi Lalu Lintas Laut & Perizinan

Seksi Penyajian Informasi

UPTD

Seksi Perizinan Media Elektronik

Pj. BUPATI JENEPONTO,


26

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Bidang Pendaftaran Penduduk

Seksi Identitas Kependudukan

Seksi Perpindahan Penduduk

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pengolahan Data & Dokumen Kependudukan

Bidang Catatan Sipil

Seksi Pencatatan Kelahiran & Kematian

Seksi Sistem Teknologi Informasi & Pelayanan Informasi

Seksi Pencatatan Perkawinan & Perceraian

Seksi Pencatatan Perubahan & Mutasi Data Akte Catatan Sipil

Sub Bagian Program

Seksi Analisa Data Pengolahan & Dokumen Kependudukan

UPTD



27

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS


Bidang Kebudayaan

Seksi Sejarah & Kepurbakalaan

Seksi Kesenian Daerah

Seksi Adat dan Budaya Daerah


Bidang Pariwisata

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Promosi & Pemasaran

Seksi Sarana Pariwisata

Seksi Promosi Pariwisata

Seksi Pembinaan Usaha Wisata

Seksi Pemasaran

Seksi Perizinan Wisata



28 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS


Bidang Bina Teknik

Seksi Perencanaan Teknis

Seksi Peralatan & Laboratorium


Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Bina Marga

Bidang Cipta Karya

Bidang Pengairan

Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan

Seksi Pembangunan & Pemeliharaan Air Bersih

Seksi Pembangunan Pengairan

Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan

Seksi Pembangunan & Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan & Pedesaan

UPTD

Seksi Bina Manfaat, Operasional & Pemeliharaan Pengairan



29

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS



Bidang Tata Ruang

Bidang Perumahan

Seksi Survey & Pemetaan

Seksi Pembiayaan & Pembinaan Perumahan Formal & Swadaya

Seksi Perencanaan, Pengendalian & Pemanfaatan Ruang

Seksi Perizinan & Pengawasan Bangunan

Sub Bagian Program

Bidang Kebersihan

Seksi Pengelolaan Persampahan & Limbah Rumah Tangga

Seksi Kebersihan Jalan, Saluran & Permukiman

Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan & Permukiman

UPTD

Seksi Penataan TPS dan TPA

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pelayanan Umum & Keindahan

Seksi Penataan & Pemeliharaan Taman Seksi Pemadam Kebakaran

Seksi Pemakaman



30

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS



Bidang Koperasi

Bidang Usaha Mikro, Kecil & Menengah

Seksi Bina Lembaga Koperasi

Seksi Bina Usaha Mikro

Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Kecil & Menengah

Sub Bagian Program

Bidang Pengembangan SDM Koperasi & UMKM

Seksi Pengembangan Kewirausahaan

Seksi Pendidikan/Pengembangan Koperasi & UMKM

UPTD

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pembiayaan

Seksi Fasilitas Pembiayaan

Seksi Pengawasan Simpan Pinjam



31

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS


Bidang Tanaman Pangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Hortikultura

Seksi Produksi Padi & Palawija

Seksi Produksi Hortikultura

Seksi Bina Usaha Tani

Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran

Seksi Intensifikasi

Seksi Sarana & Prasarana Hortikultura

Sub Bagian Program

Bidang Pengelolaan Lahan, Air & Perlindungan Tanaman

Seksi Pengelolaan Lahan Seksi Pengelolaan Air Seksi Perlindungan Tanaman

UPTD

Sub Bagian Keuangan

Bidang Peternakan

Seksi Produksi Ternak

Seksi Usaha & Peng. Peternakan

Seksi Kesehatan Hewan & Retribusi



32

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS


Bidang Kehutanan

Seksi Rehabilitasi Lahan & Konservasi Tanah

Seksi Pengawasan & Perlindungan Hutan

Seksi Peredaran & Usaha Hasil Hutan


Bidang Inventarisasi & Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Perkebunan

Seksi Inventarisasi Pengukuran & Perpetaan

Seksi Produksi & Perlindungan Tanaman

Seksi Monitoring Evaluasi DAS

Seksi Pengolahan & Usaha Perkebunan

UPTD

Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan



33

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS

SEKRETARIS


Bidang Perikanan Budidaya & Perikanan Tangkap


Bidang Bina Usaha & Kelembagaan

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pengawasan & Perlindungan,

Seksi Budidaya Perikanan & Kelautan

Seksi Pembinaan Kelembagaan & Mutu Pemasaran

Seksi Pengelolaan Agrobisnis & Agroindustri

Seksi Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap

Seksi Perizinan Usaha Perikanan & Jasa Kelautan

Seksi Pengawasan & Perlindungan Sumber Daya & Ekosistem Kelautan & Perikanan

UPTD



34

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS


Bidang Pendapatan Daerah


Bidang Anggaran

Seksi Pajak

Seksi Penyusunan APBD

Seksi Retribusi

Seksi Otorisasi DPA - SKPD

Seksi Pendapatan Lain – Lain & Dana Perimbangan

Seksi Perbendaharaan

Bidang Akuntansi

Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Seksi Akuntansi Asset

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Aset Daerah

Seksi Perencanaan Kebutuhan

Seksi Analisa Asset

Seksi Penghapusan Asset



35

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA DINAS



Bidang Perdagangan

Bidang Perindustrian

Seksi Bina Industri dan Perizinan

Seksi Bina Sarana & Prasarana

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pertambangan & Energi

Seksi Bina Usaha sarana Perdagangan

Seksi Pertambangan Umum & Energi

Seksi Bina Perlindungan Konsumen & Metrologi

Seksi Pengendalian dan Perizinan

UPTD



22

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Recommend Documents