PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO, Menimbang

: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 perlu diadakan penyesuaian; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto.

Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan LNRI Nomor 4428); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LNRI Nomor 4741 ) ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten JenepontoTahun 2006 Nomor 150); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO

3 MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. 5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. 6. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto. 7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dan Inspektorat; 8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah. 9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan. 10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.; 11. Unit Pelaksana Tehnis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Operasional Lembaga Teknis Daerah ; 12. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor ;

4 BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan Pasal 2 (1)

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ; b. Inspektorat Kabupaten; c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ; d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat; e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ; f.

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan; h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ; i.

Kantor Lingkungan Hidup;

j.

Kantor Pelayanan Terpadu;

k. Kantor Penanaman Modal; l.

Satuan Polisi Pamong Praja;

m. Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang ; (2) (3)

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati ; Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, yang berbentuk satuan dipimpin oleh kepala satuan, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.

5 (4)

Kepala badan, inspektur, kepala kantor, kepala satuan dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3

1). (2).

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB III UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 4

(1).

(2).

(3).

Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan ; Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat ; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

6 BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 5 (1)

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari: a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Ekonomi terdiri atas: 1. Sub Bidang Ekonomi Makro dan Sektor Riil 2. Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam d. Bidang Sosial Budaya terdiri atas: 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan 2. Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pariwisata e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas: 1. Sub Bidang Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Tarkim 2. Sub Bidang Infrastruktur Pedesaan, Perkotaan, Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi f. Bidang Litbang dan Statistik terdiri atas: 1. Sub Bidang Litbang dan Sistem Perencanaan 2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2)

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7 Pasal 6 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Inspektorat Kabupaten Pasal 7 (1)

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari : a. Inspektur b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas: 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas: 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas: 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan f.

Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas: 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

8 (2)

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 8

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Pasal 9 (1)

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Mutasi Pegawai terdiri atas: 1. Sub Bidang Mutasi Jabatan 2. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan d. Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Disiplin terdiri atas: 1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai 2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai e. Bidang Diklat Aparatur terdiri atas: 1. Sub Bidang Prajabatan dan Struktural 2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional. f.

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Informasi Kepegawaian terdiri atas: 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

9 (2)

Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 10

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Pasal 11 (1)

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari: a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Integrasi Bangsa terdiri atas: 1. Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan 2. Sub Bidang Permasalahan Aktual d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi terdiri atas: 1. Sub Bidang Demokratisasi 2. Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan LSM e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas: 1. Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana 2. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Perlindungan Masyarakat. f.

Kelompok Jabatan Fungsional

10 (2)

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 12

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kelima Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pasal 13 (1)

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri atas: 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan 2. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset Pemerintah Desa dan Kelurahan d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat terdiri atas: 1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 2. Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri atas: 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 2. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat

11 f.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas: 1. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sarana – Prasarana Perdesaan 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

g. Kelompok Jabatan Fungsional (2)

Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 14

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pasal 15 (1)

Susunan Organisasi Badan Perempuan terdiri dari :

Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Data dan Informasi Program terdiri atas: 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data 2. Sub Bidang Evaluasi dan Informasi Program d. Bidang Keluarga Berencana terdiri atas: 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 2. Sub Bidang Reproduksi Remaja

12 e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat terdiri atas: 1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga 2. Sub Bidang Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Institusi Masyarakat f.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas: 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan 2. Sub Bidang Perlindungan Anak

g. Kelompok Jabatan Fungsional (2)

Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 16

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pasal 17 (1)

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari: a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terdiri atas: 1. Sub Bidang Pengkajian, Penerapan Teknologi dan Informasi 2. Sub Bidang Diklat Pertanian d. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian terdiri atas: 1. Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga, Sarana dan Prasarana 2. Sub Bidang Pembinaan Kelompok Tani

13

e. Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas: 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 2. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Gizi f. (2)


Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 18

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Pasal 19 (1)

(2)

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari : a.

Kepala Kantor

b. c. d. e. f.

Sub Bagian Tata Usaha Seksi Pengolahan Bahan Pustaka Seksi Pelayanan Informasi Pustaka Seksi Pengelolaan Arsip Daerah Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 20

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

14 Bagian Kesembilan Kantor Lingkungan Hidup Pasal 21 (1)

Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

(2)

Kepala Kantor Sub. Bagian Tata Usaha Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Seksi Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 22

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesepuluh Kantor Pelayanan Terpadu Pasal 23 (1)

Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

(2)

Kepala Kantor Sub Bagian Tata Usaha Seksi Penelitian Administrasi Seksi Pengelolaan Perizinan Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pelayanan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 24

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

15 Bagian Kesebelas Kantor Penanaman Modal Pasal 25 (1)

Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

(2)

Kepala Kantor Sub Bagian Tata Usaha Seksi Perencanaan Penanaman Modal Seksi Pengembangan Iklim Investasi Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modal Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 26

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Penanaman Modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Belas Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 27 (1)

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : a. b. c. d. e. f.

(2).

Kepala Satuan Sub. Bagian Tata Usaha Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Operasional Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidikan Seksi Pengawalan dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

16 Pasal 28 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Belas Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Pasal 29 (1).

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang terdiri dari : a. Direktur b. Bagian Tata Usaha terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan terdiri atas: 1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik 2. Seksi Keperawatan d. Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas: 1. Seksi Rekam Medik 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan e. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan terdiri atas: 1. Seksi Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasarana f.

(2).


Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 30

Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

17 BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 31 Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. BAB VI TATA KERJA Pasal 32 (1).

(2).

(3).

(4).

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Inspektur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 33

Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pejabat struktural organisasi perangkat daerah diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

18 BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 34 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 35 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 36 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto. Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 7 November 2008. Pj. BUPATI JENEPONTO,

H. MUH. SALEH RADJAB Diundangkan di Jeneponto pada tanggal 7 November 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M. Si. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2008 NOMOR 190

19

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA BADAN

SEKRETARIS


Bidang Ekonomi

Sub Bidang Ekonomi Makro & Sektor Formal

Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Bidang Sosial Budaya

Bidang Fisik & Prasarana

Sub Bidang Pendidikan & Kesehatan

Sub Bidang Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Tarkim

Sub Bidang Sosial, Budaya, & Pariwisata

Sub Bidang Infrastruktur Perdesaan, Perkotaan & Sumber Daya Air, Lingkungan Hidup Pertambangan & Energi

Sub Bidang Ekonomi SDA

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Litbang & Statistik

Sub Bidang Litbang & Sistem Perencanaan

Sub Bidang Statistik & Pelaporan

UPTB Pj. BUPATI JENEPONTO,

H. MUH. SALEH RADJAB

20

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO INSPEKTUR

SEKRETARIS



Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah III

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan




Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan




Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan




Pj. BUPATI JENEPONTO,


21

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA BADAN

SEKRETARIS


Bidang Mutasi Pegawai

Sub Bidang Mutasi Jabatan

Sub Bidang Mutasi Kepangkatan


Bidang Kesejahteraan Pegawai & Disiplin

Bidang Diklat Aparatur

Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai

Sub Bidang Diklat Prajabatan & Struktural

Sub Bidang Pembinaan Displin Pegawai

Sub Bidang Diklat Teknis & Fungsional

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Perencanaan, Pengembangan & Informasi Kepegawaian

Sub Bidang Formasi & Pengadaan Pegawai

Sub Bidang Pengolahan Data & Informasi Kepegawaian



22

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA BADAN

SEKRETARIS


Bidang Integrasi Bangsa

Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa & Wawawsan Kebangsaan

Sub Bidang Permasalahan Aktual


Bidang Hubungan antar Lembaga & Demokratisasi

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Perlindungan Masyarakat

Sub Bidang Demokratisasi

Sub Bidang Kesiapsiagaan & Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Hub. Partai Politik, Organisasi Kemasy. & LSM

Sub Bidang Pengembangan SDM & Perlindungan Masyarakat



23

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA BADAN

SEKRETARIS


Bidang Pemerintahan Desa & Kelurahan


Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa & Kel.

Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Sub Bidang Pengelolaan Keuangan & Aset Pemerintah Desa / Kel.

Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masy. & Kesejahteraan Keluarga

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

UPTB

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pengembangan SDA & Teknologi Tepat Guna

Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Sarana – Prasarana Perdesaan

Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat

Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna


H. MUH. SALEH RADJAB.

24

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA BADAN

SEKRETARIS


Bidang Data & Informasi Program

Sub Bidang Pengumpulan & Pengolahan Data

Sub Bidang Evaluasi & Infornasi Program


Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Sejahtera & Penggerakan Masyarakat

Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB & KR

Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga

Sub Bidang Peningkatan Keluarga Sejahtera & Institusi Masyarakat

Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan

Sub Bidang Perlindungan Anak



25

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA BADAN

SEKRETARIS


Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Sub Bidang Pengkajian, Penerapan Teknologi & Informasi

Sub Bidang Diklat Pertanian


Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Ketahanan Pangan

Sub Bidang Kelembagaa, Tenaga, Sarana & Prasarana

Sub Bidang Ketersediaan & Distribusi Pangan

Sub Bidang Pembinaan Kelompok Tani

Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi, Kewaspadaan Pangan & Gizi



26

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA KANTOR

Sub Bagian Tata Usaha


Seksi Pengolahan Bahan Pustaka

Seksi Pelayanan Informasi Pustaka

Seksi Pengelolaan Arsip Daerah



27

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA KANTOR



Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan

Seksi Pelestarian & Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup

Seksi Pembinaan & Pengawasan Lingkungan Hidup



28

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA KANTOR



Seksi Penelitian Administrasi

Seksi Pengelolaan Perizinan

Seksi Pengolahan Data & Informasi Pelayanan



29

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA KANTOR



Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Seksi Pengembangan Iklim Investasi

Seksi Kerjasama & Promosi Penanaman Modal



30

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPALA SATUAN



Seksi Ketentraman Ketertiban & Pembinaan Operasional

Seksi Penegakan Peraturan Daerah & Penyidikan

Seksi Pengawalan & Pengembangan Kapasitas Satpol PP



31 Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 4 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DIREKTUR

BAGIAN TATA USAHA


Bidang Pelayanan & Asuhan Keperawatan

Seksi Pelayanan & Penunjang Medik

Seksi Keperawatan


Bidang Rekam Medik, Pengawasan & Pengendalian

Seksi Rekam Medik

Seksi Pengawasan & Pengendalian Pelayanan

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan

Bidang Perencanaan, Pengembangan & Pemeliharaan

Seksi Penyusunan Program, Pengawasan & Evaluasi

Seksi Kesehatan Lingkungan Sarana & Prasarana



32

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Recommend Documents