PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 5 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN JENEPONTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jeneponto ; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (LNRI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan LNRI Nomor 4588); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LNRI Nomor 4741 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (LNRI Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan LNRI Nomor 4826); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 150); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO
3 MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN JENEPONTO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Jeneponto. 6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan; (2) Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu ;
4 (3) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan ; (4) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ; (5) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pasal 3 (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ; (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi: a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat ; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan ; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ; f. Membina penyelengaraan pemerintahan desa dan/atau Kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan. (3).
Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5 Kelurahan Pasal 4 (1).
Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
(2).
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan mempunyai fungsi : a. b. c. d. e. f.
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan ; Pemberdayaan masyarakat ; Pelayanan masyarakat ; Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
(3).
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
(4).
Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Pertama Kecamatan Pasal 5 (1)
Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Program 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.
6 c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Pembangunan e. Seksi Pelayanan Umum f.
Seksi Kesejahteraan Sosial
g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban h. Kelompok Jabatan Fungsional (2)
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 6
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Kelurahan Pasal 7 (1)
Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah b. Sekretaris Lurah c. Seksi Pemerintahan d. Seksi Pembangunan e. Seksi Kesejahteraan Sosial f.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban
g. Kelompok Jabatan Fungsional
7 Pasal 8 (2)
Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 9
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan di tetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 10 Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. BAB V TATA KERJA Pasal 11 (1)
(2)
(3)
(4)
Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Kepala Seksi, Sekretaris Lurah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Kecamatan dan Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya
8 BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pejabat struktural organisasi perangkat daerah diangkat berdasarkan ketentuan sebagiamana diatur dalam Peraturan Daerah ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 14 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto. Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 7 November 2008 Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB Diundangkan di Jeneponto pada tanggal 7 November 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,
Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2008 NOMOR 191
Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 5 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
9
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
CAMAT
Sekretaris Camat
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pemerintahan
Sub Bagian Program
Seksi Pembangunan
Seksi Pelayanan Umum
Sub Bagian Keuangan
Seksi Kesejahteraan Sosial
Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian
Seksi Ketentraman & Ketertiban
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
10
Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 5 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008 STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
LURAH
SEKRETARIS LURAH
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pemerintahan
Seksi Pembangunan
Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Ketentraman & Ketertiban
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
11
Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 34 Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311
