p
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, perlu meningkatkan kapasitas kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ; b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
1
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049) ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637 ); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
3
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. 43.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas dan Pengelolaan Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan;
4
44.
45. 46.
47.
48.
49.
50. 51. 52.
53.
54.
55. 56.
57.
58. 59.
60.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 02/MEN/1983 tentang Instalasi Alarm Kebakaran Aromatik; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 02/KPTS/1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan pada Bangunan Gedung; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 560 / MENKES / PER / VIII / 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah, Tata cara Penyampaian Laporannya dan Tata cara Penanggulangan seperlunya; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu lintas Dan Angkutan Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 93A/MENKES/SKB/II/1996, Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : KM 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 30/PER/M.KOMINFO/09/2008; Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
5
61.
62.
63. 64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128 / MENKES / SK / II / 2004 tentang Kebijakan dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1267 / MENKES / SK / XII / 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 666 / MENKES / SK / VI/ 2007 tentang Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS; Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 62 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2000 Nomor 60 Seri C); Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14); Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15); Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1); Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 02 Tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. 6
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten. 3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember. 4. Bupati adalah Bupati Jember. 5. Pejabat yang ditunjuk pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. 7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Jember. 8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pemerintah Kabupaten Jember. 9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 10.
Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11.
Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12.
Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
13.
Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut pajak daerah dan instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya. 7
14.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
15.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
16.
Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17.
Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpnan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Umum untuk menampung penerimaan pendapatan dan pengeluaran keuangan BLUD.
18. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSD, Puskesmas, Jember Medical Center dan UPT Labkesling Dinas Kesehatan Kabupaten Jember meliputi upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, atau pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. 19.
Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember yang selanjutnya disebut RSD adalah RSD yang dimiliki dan dikelola oleh Pemeritah Kabupaten Jember, terdiri dari RSD Dr Soebandi klas B pendidikan, RSD Balung klas C, RSD Kalisat klas D berdasarkan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/524/012/2009, telah ditetapkan sebagai sebagai PPK-BLUD.
20.
Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang meliputi rumah sakit daerah, Puskesmas dan jaringannya, laboratorium kesehatan lingkungan dan Jember Medical Center.
8
21.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum adalah instansi Pemerintah Kabupaten Jember yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh badan layanan umum.
22.
Sarana Pelayanan Kesehatan dasar adalah tempat dan atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang meliputi : Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas); Puskesmas Pembantu; Puskesmas Keliling; Pondok Bersalin Desa (Polindes), Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).
23.
Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, PonKesDes, dan Polindes.
24.
Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya.
25. Puskesmas Pembantu adalah Unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan sebagian tugas Puskesmas. 26. Jember Medical Center, yang selanjutnya disingkat JMC adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan unggulan sesuai kebutuhan masyarakat. 27. Laboratorium Kesehatan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat Labkesling adalah UPT Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat. 28. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSD atau di Puskesmas. 29. Penjamin, adalah orang atau badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan kesehatan di RSD, Puskesmas, JMC maupun Labkesling. 30. Tarif
pelayanan
kesehatan
adalah
sebagaian
atau
seluruhnya
biaya
penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan Sarana pelayanan Kesehatab Dasar, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. 31. Pola Tarif adalah Pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan.
9
32. Karcis harian adalah tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan umum pasien Rawat Jalan, atau Rawat Darurat oleh tenaga kesehatan di RSD tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik yang hanya berlaku pada hari itu. 33. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik di rawat jalan atau rawat darurat. 34. Pelayan rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal diruang inap. 35. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian atau cacat. 36. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur. 37. Pelayanan Medik adalah pelayanan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi
visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non
operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psiatrik, rehabilitasi medik maupun pelayanan penunjang medik serta tindakan medik gigi. 38. Pelayanan rawat pulih kesadaran adalah perawatan di ruang pulih sadar (Recovery Room) untuk mengembalikan kesadaran (reanimasi) pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau kondisi medik lainnya. 39. Pelayanan rawat isolasi adalah perawatan di ruang isolasi bagi pasien yang menderita atau diduga menderita penyakit menular yang membahayakan. 40. Pelayanan rawat intensif adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi yang intensif untuk penyelamatan jiwa pasien dan/atau mencegah kegagalan fungsi organ utama. Pelayanan rawat intensif, meliputi : ICU, ICCU, dan NICU. 41. Pelayanan rawat sehari (One Day Care) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam. 42. Tindakan medik anestesi adalah tindakan medik yang menggunakan peralatan dan obat anestesi sehingga terjadi kondisi anestesia baik secara menyeluruh (general anestesi) atau pada sebagian tubuh (regional anestesi) maupun tindakan resusitasi yang dilaksanakan oleh dokter spesialis anestesi.
10
43. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersetifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya. 44. Tindakan medik pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawab tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah. 45. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan (psiaktrik) dalam rangka penanganan kegawatan psiatrik, diagnosa, pengobatan dan/atau perawatannya. 46. Visite adalah kunjungan dokter kepada penderita yang rawat inap dalam rangka diagnosa, observasi, dan/atau terapi. 47. Asuhan keperawatan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat atau bidan dalam praktik profesinya untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan
bantuan
perawatan dasar, sebagian (partial nursing care), total maupun perawatan intensif. 48. Perawatan Dasar/Minimal adalah pelayanan keperawatan terhadap kebutuhan dasar pasien (ketergantungan rendah) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata kurang dari 3 jam per hari. 49. Perawatan Partial adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang tidak mampu melaksanakan kegiatan primer (ketergantungan sedang) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 4 jam sampai dengan 6 jam per hari. 50. Perawatan Total adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang sama sekali tidak dapat melakukan semua kegiatan secara mandiri (ketergantungan tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 7 jam sampai dengan 9 jam per hari. 51. Perawatan intensif adalah asuhan perawatan pada pasien yang membutuhkan rawat intensif (ketergantungan sangat tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata lebih dari 9 jam per hari. 52. Tindakan keperawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat atau bidan profesional baik tindakan mandiri dan atau tugas limpah atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, mempertahankan atau pengobatan klien.
11
53. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transusi. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah. 54. Pelayanan Penyegeraan (Cito) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin. 55. Medik Operatif adalah tindakan medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya di RSD atau Puskesmas oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/operasi yang dilakukan di Kamar operasi atau kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan anestesi (pembiusan). 56. Medik Non Operatif adalah semua tindakan medik non operatif yang dilakukan dengan atau tanpa pembiusan dalam rangka diagnosis, terapi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan baik menggunakan atau tidak menggunakan alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau didelegasikan/dilimpahkan kepada tenaga keperawatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. 57. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnosa
medik
dan
terapi
meliputi
pemeriksaan
laboratorium,
radiologi
(radiodiagnostik) dan Diagnostik Elektromedik. 58. Pelayanan penunjang non medik adalah pelayanan yang secara tidak langsung menunjang pelayanan medik, meliputi pelayanan farmasi, pelayanan sterilisasi dan/atau pelayanan gizi. 59. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi mental adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya. 60. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihanyang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. 61. Pelayanan konsultasi khusus, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, farmasi, atau konsultasi kesehatan lainnya oleh tenaga kesehatan yang kompeten dibidangnya. 62. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pemberian ijin kepada peserta didik dan atau masyarakat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di sarana pelayanan kesehatan.
12
63. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah pelayanan pemusnahan sampah hasil kegiatan medis Pihak Ketiga melalui pembakaran pada suhu yang terkendali menggunakan incinerator. 64. Pelayanan pengolahan limbah medis adalah pelayanan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku. 65. Pelayanan sterilisasi dan binatu adalah pelayanan penunjang non medik meliputi pencucian linen dan sterilisasi linen, bahan maupun instrumen medik sesuai standar yang telah ditetapkan. 66. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum. 67. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas
adalah
program
penjaminan
biaya
pelayanan
kesehatan
bagi
masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah). 68. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Jember diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBD (Pemerintah Daerah). 69. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh RSD atau Puskesmas
untuk
kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan. 70. Otopsi adalah kegiatan bedah mayat oleh dokter forensik atau dokter yang memiliki kompetensi bedah mayat untuk menetapkan sebab kematian baik untuk pemeriksaan jenazah yang dilakukan di RSD maupun di luar RSD dalam rangka kebutuhan dan kepentingan proses hukum dan/atau kepentingan medico legal lainnya. 71. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor
identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data
demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
13
72. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di RSD atau di Puskesmas Perawatan. 73. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama antara RSD, Puskesmas, JMC, atau Labkesling dengan Pihak Ketiga dalam penyediaan pelayananan, pemanfaatan sarana, prasarana peralatan, pendidikan, penelitian dan kerjasama lainnya yang sah. 74. Pelayanan akupuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan jarum khusus akupungtur dalam rangka diagonosa, terapi, atau rehabilitasi. 75. Pelayanan Laser akupuntur adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menggunakan alat laser helium maupun laser CO2 dalam rangka diagonosa, terapi, atau rehabilitasi. 76. Pelayanan Body terapi dilakukan
oleh
tenaga
pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang kesehatan
terlatih
dengan
menggunakan
metode
elektrosimulator atau body shape instrument dalam rangka diagonosa, terapi, atau rehabilitasi. 77. Pelayanan akupresure Totok Wajah adalah pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dengan melakukan tekanan (presure) pada simpul-simpul saraf tertentu di wajah dalam rangka diagnosa, terapi atau rehabilitasi. 78. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi diagnosis, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya. 79. Konsultasi Medik adalah konsultasi yang dilakukan baik oleh pasien dan tenaga medik maupun antar tenaga medik dari jenis spesialisasi yang berbeda atau konsultasi dari dokter jaga kepada tenaga medik dalam rangka penanganan suatu kasus penyakit tertentu ataupun perawatan pasien. 80. Bahan dan alat Habis Pakai (BAHP) adalah bahan, alat kesehatan, bahan kimia, obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh RSD, Puskesmas, atau Labkesling sebagai komponen biaya operasional. 81. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) Intalasi Farmasi RSD yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan/atau sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana tarif retribusi.
14
82. Tenaga medis adalah tenaga kesehatan yang memiliki kualifikasi dan keahlian dalam bidang medis tertentu. Tenaga medis meliputi dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis. 83. Jasa medik adalah imbalan jasa profesional yang diberikan kepada tenaga medis setelah memberikan pelayanan atau tindakan medik kepada pasien. 84. Biaya satuan (Unit cost) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan meliputi biaya umum (fix cost), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (variable cost). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah tidak diperhitungkan. 85. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, honorarium, gaji, yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 86. Biaya akomodasi atau tarif sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi disesuaikan dengan kelas perawatan di RSD atau di Puskesmas. 87. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar rumah sakit atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat inap. 88. Pelayanan transportasi Ambulance adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (ambulance) baik disertai kru (crew) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan. 89. Pelayanan Transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di dalam atau di luar RSD atau Puskesmas dengan mobil khusus pengangkut jenazah. 90. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. 91. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 92. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15
93. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 94. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari bak sampah ke TPS atau TPA. 95. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada seluruh pemilik, penghuni atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan didalam Pemerintah Kabupaten. 96. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, perusakan dan lainlain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar. 97. Limbah cair adalah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. 98. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagi hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil. 99. Ijin Tinggal Terbatas adalah ijin tinggal yang diberikan kepada orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang. 100. Izin Tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara kasatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 101. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 102. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagi bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 103. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang meliputi pada registrasi Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana. 104. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
16
105. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan. 106. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kabupaten. 107. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman. 108. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah, milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. 109. Penggunaan tanah makam adalah penggunaan tanah makam untuk keperluan pemakaman jenazah. 110. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis. 111. Pengabuan jenazah adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah. 112. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan pengabuan. 113. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 114. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. 115. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala daerah sebagai tempat parker kendaraan. 116. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat danditinggalka pengemudinya. 117. Usaha Parkir adalah usaha untuk mendapatkan uang dengan menyediakan tempat untuk parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir. 118. Pengusaha Parkir adalah Orang atau Badan yang menjalankan usaha parkir dengan ijin Kepala Daerah.
17
119. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan
mempergunakan
fasilitas
umum
yang
disediakan
oleh
Pemerintah
Kabupaten. 120. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang. 121. Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki /dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli. 122. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten. 123. Kios adalah bangunan semi permanen di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langitlangit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 124. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan. 125. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan. 126. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai criteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah. 127. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta toko/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan. 128. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten pada acara-acara tertentu. 129. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
18
130. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempattempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. 131. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaran bermotor, kereta gandengan, keret tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 132. Kendaraan Bermotor adalah adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 133. Kendaraan wajib uji adalah mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. 134. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 135. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 136. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang. 137. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu. 138. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri. 139. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor. 140. Sepeda Motor adalah Kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumahrumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah. 141. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus. 142. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan.
19
143. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor. 144. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. 145. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan perlengkapan, ukuran,
bentuk,
karoseri,
pemuatan,
rancangan
teknis
kendaraan
sesuai
peruntukannya, emisi gas buang penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. 146. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. 147. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran. 148. Pemeriksaan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan pemeriksaan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik. 149. Ponten adalah tempat buang air besar/kecil dan atau untuk cuci/mandi orang pribadi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai sarana fasilitas umum. 150. Penyedotan
Kakus
adalah
kegiatan
pelayanan
penyedotan
kakus
dengan
menggunakan sarana mobil tinja milik Pemerintah Kabupaten. 151. Penyelenggara Tekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus. 152. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggarakannya komunikasi. 153. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transeiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi. 154. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun , memiliki,menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
20
155. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain. 156. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujutkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain. 157. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC). 158. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi. 159. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transciver Station) berdasarkan cellular planning yang diselarasakan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi. 160. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus. 161. Menara Telekomunikasi kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada. 162. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 163. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. 164. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 165. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21
166. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 167. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 168. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 169. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2 Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas : a. retribusi Pelayanan Kesehatan; b. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ; d. retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. retribusi Pelayanan Pasar; g. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i.
retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
j.
retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
k. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
22
(1) Pengaturan
BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Asas, Maksud dan Tujuan Pasal 3 retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan
berdasarkan
asas
kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien yang diselenggarakan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel. (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di RSD, Puskesmas, JMC dan Labkesling sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (provider) dan pengelola RSD, Puskesmas, JMC dan Labkesling dapat terlindungi dengan baik. (3) Tujuan pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah : a. terwujudnya masyarakat Jember yang sehat dan produktif; b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSD, Puskesmas, JMC,dan Labkesling yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan; c. tersedianya jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSD, di Puskesmas, di JMC,dan di Labkesling sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat; d. meningkatnya kapasitas dan potensi RSD, Puskesmas, JMC atau Labkesling secara berhasil guna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Jember; e. terlaksananya program dan kegiatan operasional RSD, Puskesmas, JMC atau Labkesling sesuai dengan Rencana Strategis RSD dan Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten; dan f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di RSD, Puskesmas, JMC, dan di Labkesling.
Bagian Kedua Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 4 (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dalam Program JAMKESMAS atau Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 23
(2) Pelayanan kesehatan tertentu di Puskesmas yang digratiskan bagi penduduk Jember dijamin dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penggantian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dibebankan pada keuangan Pemerintah Kabupaten sebagai subsidi pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (5) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di RSD, di Puskesmas atau di JMC, masing-masing dapat mendatangkan dokter spesialis tamu sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerjasama. (6) Jasa medik dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan perjanjian kerjasama sedangkan jasa sarana sesuai dengan jenis dan klasifikasi pelayanannya. (7) Dalam hal keterbatasan kemampuan keuangan daerah, RSD atau Puskesmas dapat melakukan kerjasama operasional dalam penyediaan alat kedokteran atau alat laboratorium sesuai peraturan perundangan-undangan. Kerjasama operasional tersebut harus menjamin mutu dan akses bagi masyarakat miskin, dan besaran tarif retribusi ditetapkan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati. (8) Retribusi pelayanan kesehatan di RSD untuk kelas III ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sedangkan tarif pelayanan kelas II, kelas I, Kelas Utama dan tarif pelayanan non kelas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Prinsip, Sasaran dan Struktur Dalam Penetapan Besaran Tarif Retribusi Pasal 5
(1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di RSD, di Puskesmas, di JMC, dan di Labkesling.
24
(2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau
seluruh
biaya
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
dengan
tidak
mengutamakan mencari keuntungan dan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis. (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan. (4) Penghitungan biaya komponen jasa sarana berdasarkan biaya satuan (unit cost) per jenis layanan meliputi biaya bahan alat habis pakai (BAHP) dasar, biaya operasional, biaya pemeliharaan, sebagian biaya investasi, belanja pegawai non gaji PNS, dan biaya investasi riil yang dikeluarkan sebagai biaya langsung (biaya variabel) untuk penyediaan pelayanan. (5) Komponen Jasa pelayanan meliputi jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan profesi sesuai dengan jenis pelayanannya dan tenaga profesional pelaksananya. (6) Komposisi proporsi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (5) per jenis pelayanan untuk RSD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati, sedangkan komposisi jasa pelayanan per jenis pelayanan di Puskesmas, JMC dan Labkesling tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. (7) Penetapan besarnya tarif retribusi untuk Kelas III di RSD, di Puskesmas, JMC, dan Labkesling sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Jenis Pelayanan Kesehatan yang dikenakan Retribusi Pasal 6
(1) Jenis jenis pelayanan di RSD, Puskesmas, JMC dan di Labkesling sebagai objek retribusi, meliputi : a. pelayanan kesehatan; b. pelayanan pendidikan dan penelitian; c. pelayanan kesehatan lainnya, terdiri dari : 1. pelayanan administrasi dan rekam medik; 2. pelayanan pembakaran sampah medis (incenerator); 3. pelayanan Pengolahan Limbah Rumah sakit; dan 4. pelayanan Sterilisasi dan Binatu. (2) Pelayanan kesehatan di RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi a. pelayanan rawat jalan;
25
b. pelayanan rawat darurat; c. pelayanan rawat inap, rawat intensif, rawat isolasi, rawat pulih sadar dan pelayanan rawat sehari (one day care); d. pelayanan medik; e. pelayanan penunjang medik; f. pelayanan Keperawatan; g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut; i. pelayanan pemeriksaan kesehatan (general/medical check up); j. pelayanan konsultasi; k. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen; l. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental; m. pelayanan pemulasaraan jenazah dan medico legal; dan n. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah. (3) Pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. pelayanan rawat jalan; b. pelayanan rawat darurat; c. pelayanan rawat inap dan rawat isolasi; d. pelayanan medik; e. pelayanan penunjang medik; f. pelayanan Keperawatan; g. pelayanan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; h. pelayanan kesehatan gigi dan mulut ; i. pelayanan pengujian kesehatan (general/medical check up); j. pelayanan konsultasi; k. pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen; l. pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental; m. pelayanan Perawatan kesehatan Masyarakat (Public Health Nursing); n. pelayanan pemulasaraan jenazah dan medico legal; dan o. pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah. (4) Pelayanan kesehatan di JMC, meliputi: a. pelayanan klinik umum; b. pelayanan klinik komplementer dan akupuntur; c. pelayanan rehabilitasi medik dan Fisioterapi; d. pelayanan kecantikan estetika;
26
e. pelayanan klinik psikologi dan tumbuh kembang; f. pelayanan klinik gigi dan mulut; dan g. pelayanan laboratorium klinik. (5) Objek Pelayanan kesehatan di Labkesling, meliputi: a. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, meliputi fisika, kimia dan/atau bakteriologi dari : 1. spesimen makanan dan minuman olahan; 2. air bersih, air minum, air kolam atau air limbah; 3. pemeriksaan lain yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. b. pelayanan Laboratorium Klinik. (6) pelayanan Pendidikan dan Penelitian meliputi : a. pelayanan praktek klinik bagi mahasiswa kedokteran dan/atau mahasiswa Diploma Kesehatan; b. pelayanan praktek magang sekolah kejuruan; c. pelayanan penelitian klinik dan penelitian manajemen kesehatan; d. penyelenggaraan pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsi di bidang kesehatan; dan e. pelayanan penyelenggaraan seminar, workshop dan sejenisnya. (7) Setiap pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan di RSD, Puskesmas dan di JMC Pasal 7
(1) Pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan atau rawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian yang berlaku hari itu. (2) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien. (3) Setiap pasien baru dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien yang berlaku seumur hidup (single numbering identity). Setiap pasien rawat jalan, rawat darurat, rapat inap yang membutuhkan observasi, konsultasi pemeriksaan penunjang medik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tambahan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.
27
Pasal 8
(1) Klasifikasi akomodasi rawat inap meliputi Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama dan Non Kelas. (2) Akomodasi rawat intensif (ICU/ICCU/NICU, rawat Bersalin, Rawat bayi (Neonatus) dan rawat isolasi termasuk klasifikasi non kelas berlaku tarif tunggal (single tarif). (3) Klasifikasi tindakan medik dan penunjang medik meliputi kelas umum (kelas III, kelas II) dan kelas privat (kelas I dan kelas utama). (4) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak membedakan mutu pelayanan. Perbedaan tarif retribusi karena perbedaan sarana dan pelayanan yang lebih bersifat privat sesuai permintaan dan/ atau kebutuhan pasien. (5) Tarif akomodasi dihitung harian berdasarkan hari rawat termasuk makan diet pasien besarannya sesuai kelasnya. (6) Setiap pasien rawat inap dikenakan retribusi adminitrasi dan pelayanan rekam medik rawat inap berlaku sekali selama dirawat. (7) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 jam karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1(satu) hari rawat sesuai kelasnya. (8) Tarif visite dan konsultasi medik pasien rawat berlaku ketentuan sebagai berikut : a. besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter emergency dan/atau dokter spesialis tamu. b. tarif konsultasi medis ditempat (onsite) dipersamakan dengan besaran tarif visite sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. besaran tarif konsultasi melalui telpon (on call) maksimal 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi konsultasi medis ditempat (on site); dan d. setiap konsultasi melalui telpon (on call) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. (9) Setiap pasien rawat inap yang mendapatkan pelayanan medik, asuhan keperawatan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan konsultasi dikenakan sesuai jenis dan klasifikasi pelayanan yang diterimanya.
Pasal 9
(1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psikiatrik, tindakan anestesi, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik.
28
(2) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran canggih pelayanan/tindakan medik dan penunjang medik diklasifikasikan dalam tindakan medik sederhana kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih. (3) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan medik operatif kecil, dan/atau tindakan medic operatif sedang. (4) Kelompok tindakan medik operatif di RSD yang masuk klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta besaran tarif yang merupakan penjabaran dari Lampiran IV Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Bupati. (5) Jasa medik tindakan anestesi maksimal 40% (empat puluh per seratus) dari jasa medik operator. Dalam hal tindakan medik anestesi dilakukan oleh penata (perawat) anestesi, maka jasa anestesinya maksimal 15% (lima belas per seratus) dan tanggungjawab ada pada tenaga medik operator. (6) Pelayanan rawat pulih sadar sampai 2 (dua) jam pasca operasi merupakan bagian dari pelayanan tindakan medik operatif. (7) Dalam hal lebih dari 2 (dua) jam pasien belum pulih kesadarannya dilakukan tindakan medik sesuai indikasi medik dan dikenakan tambahan tarif tindakan medik anestesi sesuai yang diterimanya.
Pasal 10
(1) Berdasarkan urgensi dan kondisi pasien,
tindakan medik operatif dikelompokkan
dalam : a. tindakan medik operatif elektif atau terencana; b. tindakan medik operatif emergensi (gawat darurat); c. tindakan medik operatif penyegeraan (cito). (2) Pelayanan Tindakan medik operatif apabila didampingi operator bidang spesialisasi berbeda (joint operation) dikenakan tambahan jasa medik operator paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari jasa medik operator utama. (3) Besaran tarif retribusi dalam hal terjadi perluasan operasi atau operasi bersama (join operation) dengan melibatkan operator dari bidang lain, maka jasa medik operatornya sesuai dengan jenis klasifikasi operasinya sedangkan jasa sarananya diperhitungkan sesuai kelompok operasinya.
29
(4) Dalam hal tindakan medik operatif memerlukan sejumlah tindakan medik operatif yang berbeda, sepanjang dilakukan oleh tenaga medis operator yang sama, pada waktu yang sama, jasa sarananya diperhitungkan satu tindakan medik operatif sesuai klasifikasinya, sedangkan jasa medik operatornya sesuai dengan jumlah tindakan operatif yang dilakukan. (5) Setiap tindakan medik penyegeraan (cito) harus sepengetahuan atau mendapat persetujuan pasien atau keluarganya. Tambahan tarif retribusi tindakan penyegeraan paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dari tindakan medik elektif (terencana). (6) Tindakan medik operatif yang dilaksanakan oleh dokter spesialis tamu, jasa medik operatornya disesuaikan dengan perjanjian kerjasama, sedangkan jasa sarana sesuai jenis dan klasifikasi operasi yang dilaksanakan. (7) Pelayanan pemakaian alat kesehatan atau kedokteran di luar fasilitas standar dikenakan sewa pemakain alat, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan yang dihitung dengan satuan waktu tertentu. (8) Pemakaian alat kesehatan habis pakai diluar komponen tarif (implan orthopaedi dan sejenisnya) diperhitungkan tersendiri.
Pasal 11
(1) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis). (2) Tarif retribusi pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan anestesi, asuhan/tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima. (3) Besaran tarif retribusi persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sesuai besaran tarif yang berlaku dalam program tersebut. (4) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya. (5) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana (KB) tidak/belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencana. (6) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijamin oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi atau Pemerintah Kabupaten, maka hanya dikenakan tarif reribusi pelayanan KB.
30
(7) Besaran tarif retribusi pelayanan keluarga berencana diklasifikasikan dengan pelayanan KB dengan penyulit dan Pelayanan KB tanpa penyulit.
Pasal 12
(1) Pelayanan penunjang medik terdiri dari : a. pelayanan laboratorium klinik, meliputi : 1. pelayanan patologi klinik; 2. pelayanan mikrobiologi klinik; dan 3. pelayanan patologi anatomi. b. pelayanan radiodiagnostik meliputi : 1. radiodiagnostik dengan kontras; 2. radiodiagnostik tanpa kontras; 3. radiodiagnostik imaging; dan 4. pelayanan pemeriksaan diagnostik elektromedik. (2) Tarif retribusi pelayanan radiodiagnostik dengan kontras tidak/belum termasuk kontrasnya sesuai dengan jenis dan kemasan bahan kontrasnya. (3) Setiap pemeriksaan penunjang medik yang membutuhkan tindakan anestesi, dikenakan tambahan tarif retribusi pelayanan tindakan anestesi sesuai tindakan yang diterimanya. (4) Pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dan diagnostik elektromedik sudah termasuk jasa pembacaan dan print out hasil. (5) Setiap permintaan pemeriksaan penunjang medik penyegeraan (Cito) dikenakan tambahan jasa pelayanan paling tinggi 30% (tiga puluh per seratus) dan tambahan jasa sarana secara proporsional kewajaran sesuai penggunaan peralatan penunjang mediknya. (6) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat darurat diklasifikasikan tarif layanan penyegeraan (Cito). (7) Tarif retribusi pelayanan pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan seseuai dengan asal klasifikasi kunjungan polinya, yaitu poli umum dan poli spesialis. (8) Pelayanan penunjang medik bagi pasien yang tidak sedang dirawat di RSD diberlakukan sama dengan tarif retribusi pelayanan klas utama. (9) Pengulangan pemeriksaan penunjang medik karena kesalahan RSD atau Puskesmas menjadi beban RSD atau Puskesmas dan tidak boleh dibebankan pada pasien atau penjamin.
31
Pasal 13
(1) Pelayanan keperawatan meliputi pelayanan asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan. (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan keperawatan mandiri dan tindakan keperawatan tugas limpah (kolaborasi). (3) Klasifikasi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. asuhan keperawatan dasar (minimum nursing care) untuk kategori pelayanan 1 jam sampai dengan 3 jam per hari; b. asuhan keperawatan parsial (partial nursing care) untuk kategori pelayanan 4 jam sampai dengan 6 jam per hari; c. asuhan keperawatan total (total nursing care) untuk kategori pelayanan 7 jam sampai dengan 9 jam per hari; dan d. Asuhan keperawatan intensif (partial nursing care) untuk kategori pelayanan lebih dari 9 jam per hari. (4) Tarif retribusi asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tarif asuhan keperawatan harian sesuai dengan kelas perawatan yang ditempati dengan ketentuan sebagai berikut : a. kategori asuhan keperawatan dasar jasa pelayanan keperawatan
sebesar 10%
(sepuluh per seratus) dari biaya akomodasi; b. kategori asuhan keperawatan parsial, jasa pelayanan keperawatan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari biaya akomodasi; c. kategori asuhan keperawatan total, jasa pelayanan keperawatan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari biaya akomodasi; d. kategori asuhanan keperawatan intensif, jasa pelayanan keperawatan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari biaya akomodasi. (5) Asuhan keperawatan rawat isolasi, rawat bersalin, dan rawat darurat darurat masuk kategori pelayanan asuhan keperawatan total berlaku tarif tunggal (single tarif).
Pasal 14
(1) Retribusi pelayanan transfusi darah di RSD terdiri dari : a. biaya penyimpanan darah di Bank RSD; b. biaya transpor pengambilan darah dari RSD ke UTD PMI Jember pergi-pulang ; dan c. tarif Pelayanan Tindakan Medik transfusi.
32
(2) Harga penggantian labu (kantong) dan pengolahan darah diperhitungkan tersendiri sesuai dengan harga yang berlaku di UTD PMI Jember. (3) Jasa sarana pelayanan terapi oksigen meliputi sewa pemakaian tabung, manomater, masker atau jaringan oksigen sentral. (4) Retribusi pelayanan oksigen tidak/belum termasuk pemakaian oksigen yang dihitung dalam satuan volume persatuan waktu tertentu (liter/jam). (5) Pemakaian gas medik di kamar operasi (OK) merupakan komponen jasa sarana tindakan medik operatif. (6) Harga oksigen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan harga oksigen yang berlaku pada saat itu.
Pasal 15
(1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, meliputi : a. pelayanan medik gigi dasar; b. pelayanan medik gigi spesialis; c. pelayanan konsultasi gigi dan mulut; d. pelayanan tindakan medik gigi dan bedah mulut; e. pelayanan peningkatan dan/atau pencegahan oral higiene (rongga mulut); f. pelayanan konservasi gigi; g. pelayanan prostodonsi; dan h. pelayanan prostesa gigi. (2) Setiap tindakan medik gigi yang memerlukan serial tahapan (kunjungan ulang), maka dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan jenis tindakan medik gigi pada setiap tahapan. Pasal 16
(1) Pelayanan rehabilitasi medik dan keterapian fisik di RSD dan JMC, meliputi : a. pelayanan konsultasi rehabilitasi medik; b. pelayanan terapi modalitas (dengan peralatan medik); c. pelayanan fisioterapi dan terapi latihan; d. pelayanan terapi wicara (spech therapy); e. pelayanan terapi okupasi; f. pelayanan senan hamil dan senan nifas; g. pemeriksaan osteoporosis (bone density); h. pelayanan akupuncture (penjaruman); dan
33
i. pelayanan Prostetik-Orthotik. (2) Pelayanan Psikologi dan Tumbuh Kembang di JMC, meliputi : a. pelayanan konseling psikologi, meliputi konseling pribadi, kelompok, layanan mediasi dan psikoterapi ; b. pelayanan pemeriksaan psikologi meliputi tes psikologi, tes kepribadian, tes sikap, test modalitas belajar, test intelegensia, tes kecepatan dan ketelitian kerja dan observasi perkembangan anak; dan c. pelatihan parenting untuk institusi pendidikan maupun institusi non pendidikan. (3) Pelayanan Kecantikan estetika di JMC, meliputi pelayanan chemical peeling, Cauter dan menghilangkan tato. (4) Pelayanan klinik komplementer dan akupungtur di JMC, meliputi pelayanan terapi akupungtur, laser akupungtur, akupungtur kecantikan, body therapy dan totok wajah.
Pasal 17
(1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab RSD atau Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya. (2) Pelayanan farmasi di RSD, meliputi : a. pelayanan konsultasi/informasi obat; b. pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer); c. pelayanan handling sitostatika; dan d. pelayanan/asuhan farmasi klinik. (3) Untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lainnya diluar komponen jasa sarana, RSD dapat membentuk unit pelayanan farmasi (depo farmasi) sesuai peraturan perundangan-undangan. (4) Pengelolaan keuangan unit pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan sistem dana bergulir (revolving fund) dan sebagian keuntungan pengelolaannya dapat digunakan untuk pengembangan mutu pelayanan dan pos remunerasi RSD. (5) Pengelolaan dan penetapan harga jual obat dan alat kesehatan pakai habis di luar jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (6) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut : a. pelayanan obat rawat jalan dijamin oleh Pemerintah Kabupaten untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis; dan
34
b. setiap pelayanan obat rawat jalan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis obat yang dibedakan menurut jenis obat puyer (racikan) dan obat jadi yang dihitung per resep. (7) Pelayaan gizi, meliputi penyediaan makanan pasien, diet pasien dan konsultasi gizi.
Pasal 18
(1) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, pengawetan, konservasi dan bedah jenazah. Setiap pelayanan pemulasaran jenazah dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanan meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. (2) Dalam hal pemulasaraan jenazah membutuhkan pemeriksaan laboratrium forensik, bahan pengawet jenazah, dan/atau peti jenazah diperhitungkan tersendiri sesuai pelayanan yang diterima. (3) Pelayanan bedah mayat (otopsi) diklasifikasikan dalam : a. tingkat kondisi jenazah; b. lokasi pelayanan otopsi; dan c. waktu pelaksanaan otopsi. (4) Pelayanan medico legal, meliputi : a. pelayanan Visum et Repertum; b. pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah; c. pelayanan klaim asuransi; d. pelayanan resume medis; e. pelayanan salinan dokumen rekam medik; dan f. pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan. (5) Pelayanan visum et repertum (VeR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diklasifikasikan dalam VeR korban hidup dan VeR korban mati. Setiap pelayanan VeR korban mati harus berdasarkan pada hasil otopsi klinik.
Pasal 19
(1) Pelayanan rawat sehari (one day care) diselenggarakan dalam bentuk paket yang terdiri dari tindakan medik operatif, tindakan medik invasif, tindakan medik non operatif),
asuhan/tindakan
keperawatan,
pemeriksaan
penunjang
medik,
dan
akomodasi rawat sehari. (2) Retribusi tindakan medik, asuhan keperawatan dan/atau pemeriksaan penunjang medik diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
35
(3) Pelayanan pemeriksaan / pengujian kesehatan (medical/general check up) meliputi : a. pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji; b. pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin; c.
pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
d. pemeriksaan kesehatan untuk asuransi; e. pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah; dan f.
paket-paket medical check up sesuai kebutuhan.
(4) Setiap pelayaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan yang dibutuhkan. (5) Dalam rangka mengembangkan paket-paket pelayanan medical check up kelas utama sesuai kebutuhan masyarakat, maka tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 20
(1) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat di RSD dan di Puskesmas dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah (home visit) dan perawatan di rumah (home care). Retribusi kunjungan rumah (home visit) tidak/belum termasuk tindakan medik, atau tindakan keperawatan yang diperlukan untuk rawat di rumah (home care) yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterima. (2) Pelayanan konsultasi sanitasi atau kesehatan lingkungan dan pelayanan pendidikan kesehatan (Health Education) bagi orang atau badan yang membutuhkan dikenakan retribusi yang terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
Pasal 21
(1) Pelayanan transportasi pasien (ambulance) dan transportasi jenazah dikenakan tarif sesuai
dengan
tabel
jarak
kota
tujuan
diperhitungkan
pergi-pulang
yang
diklasifikasikan dalam tujuan Dalam Kabupaten dan Luar Kabupaten, meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. (2) Pelayanan transportasi ambulance dibedakan : a. ambulance transport tanpa crew tenaga kesehatan; b. ambulance rujukan diserta crew tenaga kesehatan; dan c. ambulance emergency 118.
36
(3) Penghitungan komponen jasa sarana transportasi pasien atau jenazah meliputi biaya pemeliharaan rutin (service), penggantian suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan serta biaya penyusutan. (4) Tarif pelayanan transportasi ambulance atau mobil jenazah diperhitungkan tarif awal dengan jarak tempuh paling jauh 10 (sepuluh) kilometer pergi-pulang. Setiap kelebihan 1 (satu) kilometer diperhitungkan tambahan setara 1,5 liter BBM/km. (5) Dalam hal transportasi pasien rujukan membutuhkan tenaga keperawatan atau tenaga medis pendamping maka jasa pelayanannya diperhitungkan tersendiri sesuai kategori kru (crew) penamping dan jarak tujuan rujukan. (6) Tarif
retribusi pelayanan transporasi ambulan dan mobil jenazah tidak/belum
termasuk biaya penyeberangan dan/atau biaya masuk jalan tol sesuai dengan biaya yang berlaku pada saat itu.
Paragraf 2 Pelayanan Labkesling Pasal 22
(1) Pelayanan kesehatan di Labkesling, meliputi : a. pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat; b. pengukuran kondisi lingkungan dan/atau tempat kerja; c. pelayanan pengambilan sampel di lapangan; dan d. konsultasi sanitasi dan kesehatan lingkungan. (2) Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , meliputi : a. pemeriksaan bahan (spesimen) air minum, air bersih, dan/atau air limbah. b. pemeriksaan bahan (spesimen) dari makanan atau minuman olahan/kemasan. Masing-masing dengan pemeriksaan biologi, dan/atau pemeriksaan kimia. (3) Setiap pelayanan Labkesling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan tarif retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan.
37
Paragraf 3 Pelayanan Pendidikan dan Penelitian Pasal 23
(1) Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di RSD dan di Puskesmas meliputi : a. internship, praktek klinik mahasiswa kedokteran, keperawatan dan/atau pendidikan kesehatan lainnya; b. praktek teknis vokasi dan administrasi peserta pendidikan non kesehatan; c. pelatihan mandiri (inhouse training) yang diselenggarakan RSD; dan d. studi banding (Benchmarkin) dari instansi lain. (2) Pemanfaat RSD dan Puskesmas untuk praktek klinik calon tenaga kesehatan harus menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan pasien yang sedang dirawat. (3) RSD dan Puskemas dapat melakukan kerjasama dengan RS Pendidikan dan/atau Institusi Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. (4) Penghitungan tarif layanan pendidikan dan pelatihan meliputi Bahan Alat Habis Pakai (BAHP) jasa sarana (institutional fee) dan jasa pelayanan (pembimbing praktek klinik/teknis, narasumber). (5) Bahan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi dan
tak
terbatas pada penyediaan bahan peraga, bahan/alat steril, penggandaan materi, konsumsi, dan/atau bahan praktek klinik. (6) Pelayanan penelitian klinik di RSD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan etical clearance dari Panitia Etik Rumah Sakit dan direktur. Setiap pelayanan penelitian klinik di Puskesmas harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan. (7) Setiap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan tarif layanan penelitian terdiri dari jasa sarana (institutional fee) dan jasa pelayanan (pembimbing peneliti, narasumber). Paragraf 4 Pelayanan Kesehatan Lainnya Pasal 24
(1) Pelayanan kesehatan lainnya meliputi : a. pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien; b. pelayanan administrasi keuangan; c. pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik pihak ketiga; dan d. pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga. 38
(2) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien satu nomor rekam medik (single numbering identity). (3) Pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi pasien pihak ketiga (penjaminan) dikenakan tambahan biaya administrasi paling tinggi 2,5% (dua koma lima per seratus) dari total klaim atau sesuai dengan perjanjian kerjasama. (4) Dalam melaksanakan fungsinya, RSD dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimilik untuk memberikan pelayanan pembakaran sampah medik, Pengolahan limbah Rumah Sakit/klinik atau pelayanan sterilisasi dan binatu pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama. (5) Pelayanan pengolahan limbah rumah sakit/klinik meliputi pelayanan limbah cair (IPAL) dan limbah padat yang memerlukan pembakaran (Incenerator) sesuai peraturan perundangan-undangan. (6) Pelayanan pembakaran limbah medik (incenerator) diklasifikasikan dalam limbah medik mudah terbakar dan sulit terbakar. (7) Pelayanan sterilisasi dan binatu meliputi pelayanan sterilisasi instrument/alat operatif, alat kesehatan tertentu, linen steril dan pelayanan pencucian. (8) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikenakan
retribusi meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan. Bagian Kelima Cara Mengukur Penggunaan Jasa Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan : a.
jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
b.
untuk pelayanan pendidikan dan penelitian berdasarkan kategori peserta didik atau peneliti, lama pendidikan atau penelitian, dan jumlah peserta atau rombongan untuk studi banding;
c.
untuk pelayanan transportasi pasien (ambulance) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer
dan jumlah dan jenis kru (crew) yang
menyertai; d.
Untuk pelayanan sterilisasi dan binatu dihitung berdasarkan jenis bahan atau alat serta volume dengan ukuran set (kecil – besar) atau kilogram;
e.
Untuk pengolahan limbah dihitung berdasarkan jenis, kategori dan volume limbah Rumah Sakit/klinik, pihak ketiga. 39
Bagian Keenam Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga Pasal 26
(1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. (2) Pasien penjaminan meliputi : a. pelayanan Pasien Program JAMKESMAS atau Program JAMKESDA; b. pelayanan pasien ASKES PNS; c. pelayanan pasien ASKES SWASTA (INHEALTH); d. pelayanan pasien ASTEK (JAMSOSTEK); dan e. pelayanan pasien perusahaan perseroan lainnya. (3) Pelayanan pasien Program JAMKESMAS dan/atau JAMKESDA haknya di ruang rawat Klas III dan tidak bisa minta pindah kelas perawatan diatasnya, kecuali ruang rawat klas III penuh, maka RSD atau Puskesmas dapat menempatkan sementara di Kelas II sampai dapat dipindahkan ke kelas III. (4) Pasien penjamin di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menghendaki kenaikan kelas pelayanan di luar yang sudah diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pasien yang bersangkutan wajib membayar selisih tarif retribusi (cost sharing) yang sudah ditetapkan. (5) Dalam hal kerjasama pelayanan dengan penjaminan dengan pihak swasta besaran tarif pelayanan dapat ditetapkan tersendiri sesuai kesepakatan bersama sepanjang tidak merugikan keuangan daerah. (6) Dalam hal terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap penerimaan retribusi pelayanan kesehatan penjaminan, maka pemanfaatan dan pengelolaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh Pengelolaan Keuangan Pasal 27
(1) Seluruh penenerimaan retribusi pelayanan kesehatan di RSD disetor ke Rekening Kas BLUD dan digunakan secara langsung sesuai dengan ketentuan PPK-BLUD. (2) Seluruh penerimaan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, JMC, dan Labkesling wajib disetor bruto ke Kas Daerah sesuai peraturan perundanganundangan.
40
(3) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di RSD, di Puskesmas maupun di Labkesling. (4) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam RBA Definitif untuk RSD dan DPA Dinas Kesehatan untuk JMC, Puskesmas dan Labkesling. (5) Pengalokasian jasa pelayanan dalam RBA Definitif dan DPA APBD paling tinggi 44% (empat puluh empat per seratus) dari rencana target pendapatan RSD, Puskesmas, JMC, maupun Labkesling. (6) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Sistem Remunerasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (7) Direktur RSD, Kepala UPT Puskesmas maupun Kepala UPT Labkesling wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan-undangan. (8) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Pasal 28
Dengan Nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi, sebagai
pembayaran
atas
Pelayanan
Persampahan
dan
Kebersihan
yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 29 (1)
Objek
Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
adalah
pelayanan
Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, meliputi : a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; 41
b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan c. (2)
penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan tempat sosial.
Pasal 30
(1)
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Persampahan/Kebersihan.
(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 31
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan golongan pelayanan volume sampah dan jangka waktu pelayanan.
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Pasal 32
(1)
Prinsip
dan
sasaran
persampahan/kebersihan
dalam
penetapan
berdasarkan
biaya
tarif
penyediaan
retribusi jasa,
pelayanan kemampuan
masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2)
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)
Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
42
Bagian Keempat Struktur dan Besasan Tarif Retribusi Pasal 33
Struktur dan besarnya tarif Retribusi diatur sebagaimana dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 34
Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 35
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan lamanya pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pasal 36
Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB V RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Pasal 37
Dengan nama Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.
43
Pasal 38
Objek Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan : a. kartu tanda penduduk; b. kartu keterangan bertempat tinggal; c. kartu identitas kerja; d. kartu penduduk sementara; e. kartu identitas penduduk musiman; f. kartu keluarga; dan g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
Pasal 39
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Kabupaten.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 40
Tingkat penggunaan jasa pelayananCetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Pasal 41
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
44
Bagian Keempat Struktur dan Besasan Tarif Retribusi Pasal 42
Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 43
Besarnya tarif retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 44
Masa retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil.
Pasal 45
Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi
Pasal 46
Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi, atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
45
Pasal 47
Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi : a. pelayanan
penguburan/pemakaman
termasuk
penggalian
dan
pengurukan,
pembakaran/ pengabuan mayat; dan b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Kabupaten.
Pasal 48
Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 49
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan atau pengabuan mayat.
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi. Pasal 50
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
46
Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 51
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk mayat orang dewasa dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mayat anak-anak, dengan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 52
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 53
Masa retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan pemakaman atau pengabuan mayat.
Pasal 54
Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan atau diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Pasal 55
Dengan nama Retribusi pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
47
Pasal 56
Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
Pasal 57
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 58
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 59
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pengelolaan tempat pelayanan parkir. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan tempat parkir, biaya administrasi dan biaya operasional.
Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 60
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan berdasarkan jenis pelayanan parkir. (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini. (3) Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir. (4) Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara langsung atau berlangganan.
48
(5) Pembayaran
retribusi
berlangganan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4)
diberlakukan bagi kendaraan berplat nomor kendaraan Kabupaten. (6) Tata cara pemungutan retribusi parkir berlangganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 61
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 62
Masa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir ditepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis.
Pasal 63
Retribusi terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan parkir ditepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Pasal 64
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
49
Pasal 65
Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
Pasal 66 Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 67
(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan. (2) Klasifikasi berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. LTU 1 yaitu toko/kios yang menghadap ke luar; b. LTU 2 yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam; c. LTU 3 yaitu toko/kios, bedak tertutup; d. LTU 4 yaitu los terbuka didalam pasar; dan e. LTU 5 yaitu di dalam halaman pasar.
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 68
Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu.
50
Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 69
Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.
Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 70
Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguanaan jasa dan tarif Retribusi.
Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 71
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan. Pasal 72
Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Pasal 73
Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
51
Pasal 74
Objek Retribusi Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji. Pasal 75
Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 76
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis kendaraan dan jumlah kendaraan yang diuji.
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 77
(1)
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya operasional penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
(2)
Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi, pengadaan buku uji, pengadaan tanda uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya baut, kawat, segel serta biaya pembinaan dan pengawasan terhadap kendaraan bermotor.
(3)
Buku uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila hilang, subjek retribusi diwajibkan untuk segera mengganti dengan besaran tarif Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jika rusak mengganti sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
52
Bagian Keempat Struktur dan besaran tarif retribusi Pasal 78 Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini. Pasal 79 Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengunaan jasa dengan tarif Retribusi.
Bagian Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 80
Masa Retribusi adalah batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan. Pasal 81
Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pasal 82
(1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis : a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; dan b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang melakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji lagi. (3) Dalam melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemilik atau pemegang kendaraan diberi batas waktu selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. (4) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat melaksanakan perbaikanperbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka diperlakukan sebagai pemohon baru dan dipungut biaya uji lagi. 53
Pasal 83
(1) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan, wajib dilakukan uji berkala. (2) Masa uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 6 (enam) bulan. (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji berkala yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. (4) Pemilik kendaraan bermotor dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan : a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku; b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan; dan c. membayar biaya uji berkala.
BAB X RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Pasal 84
Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten.
Pasal 85
Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Kabupaten terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
54
Pasal 86
Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 87
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan pada frekuensi, jangka waktu, volume dan jumlah alat Pemadam Kebakaran yang diperiksa atau diuji. Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 88
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian penyediaan peralatan, segel, sertifikat, plumber, label, stiker, biaya operasional dan pemeliharaan.
Bagian Keempat Struktur dan besaran tarif retribusi Pasal 89
Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 90
Besarnya Retribusi yang terutang berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi
55
Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 91
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan.
Pasal 92
Retribusi terutang terjadi pada saat Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersaman.
BAB XI RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Pasal 93
Dengan nama
retribusi pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus oleh
Pemerintah Kabupaten. Pasal 94
(1) Objek
Retribusi
Penyediaan
dan/atau
Penyedotan
Kakus
adalah
Pelayanan
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten. (2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh BUMN,BUMD dan pihak swasta.
Pasal 95
Subjek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dari Pemerintah Kabupaten.
56
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 96
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume tinja dan jarak antara lokasi pelayanan dengan lokasi pengolahan tinja.
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 97
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 98
Struktur dan besarnya tarif retribusi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Tata Cara Penghitungan Retribusi Pasal 99 Besarnya Retribusi yang Terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.
Bagian Keenam Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 100 Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan.
57
Pasal 101 Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB XII RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Pasal 102
Dengan Nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi, sebagai pembayaran atas pelayanan pengolahan limbah cair oleh Pemerintah Kabupaten. Pasal 103
(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Pengolahan Limbah Cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair. (2) Dikecualikan dari Obyek Rertribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengelolaan limbah cair yang disediakan ,dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai,drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya. (3) Subyek retribusi pengolahan limbah cair adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengolahan limbah cair.
Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 104
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan parameter, jenis pelayanan dan frekuensi pengolahan limbah cair.
58
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 105
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersakutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal Penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
Bagian Keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 106
Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini. Pasal 107
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pengolahan limbah cair.
Bagian Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 108
Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan pelayanan.
Pasal 109 Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
59
BAB XIII RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subjek Retribusi Pasal 110
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
Pasal 111
(1)
Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
(2)
Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi bersama yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)
Tidak termasuk objek retribusi adalah Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus, seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, komunikasi antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah, Pemeintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (backbone).
Pasal 112 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 113 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan menara telekomunikasi dari nilai investasi usaha di luar penjualan kantor atau biaya
operasional
yang
nilainya
dikaitkan
dengan
pengendalian usaha dan kegiatan menara telekomunikasi. 60
frekwensi
pengawasan
dan
Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 114
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
Bagian Keempat Besaran Tarif Retribusi
Pasal 115
Besaran tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi. Contoh : Retribusi Terutang = 2%xNJOP PBB MenaraTelekomunikasi.
Bagian Kelima Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 116
Masa retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. Pasal 117
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.
61
BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 118
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) RSD, Puskesmas, JMC dan Labkesling dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sudah memperoleh jasa pelayanan yang pemanfaatannya dan pembagiannya dengan sistem remunerasi yang diatur dengan Peraturan Bupati. (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.
BAB XV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 119
(1)
Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)
Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)
Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB XVI PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Pasal 120
(1)
Retribusi
dipungut
dengan
menggunakan
SKRD
atau
dokumen
lain
yang
dipersamakan. (2)
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3)
Tata Cara Pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
62
Pasal 121
Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), disetor ke kas daerah melalui bendahara khusus penerima (BKP) pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah dan khusus untuk hasil pemungutan retribusi pelayanan RSD, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.
Pasal 122
(1)
Pembayaran Retribusi Jasa Umum dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan, ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.
(2)
Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi jasa umum harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. Pasal 123
(1)
Pembayaran Retribusi Jasa Umum harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2)
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 124
(1)
Setiap pembayaran retribusi jasa umum diberikan tanda bukti pembayaran.
(2)
Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3)
Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedua Tata Cara Penagihan Pasal 125
(1)
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 63
(2)
Penagihan Retribusi terutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan dengan surat teguran/peringatan.
(3)
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang; dan
(4)
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
Bagian Ketiga Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pasal 126
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Bagian Keempat Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dan Pembatalan Pasal 127
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
(2)
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari kesalahan wajib retribusi.
(3)
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
(4)
Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
64
(5)
Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
(6)
Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan.
Bagian Kelima Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pasal 128
(1)
Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD.
(2)
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SKRD.
(3)
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi.
(4)
Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diputuskan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal permohonan keberatan diterima.
Bagian Keenam Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pasal 129
(1)
Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian retribusi.
(2)
Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3)
Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan
pembayaran
retribusi
tersebut
pembayaran retribusi selanjutnya.
65
dapat
memperhitungkan
dengan
Pasal 130
(1)
Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
(2)
Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan pada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
(3)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
Pasal 131
(1)
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Retribusi.
(2)
Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.
BAB XVII KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 132
(1)
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3)
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
66
(4)
Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
(5)
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.
Pasal 133
(1)
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB XVIII PEMERIKSAAN Pasal 134
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah. (2)
Wajib Retribusi yang diperiksa wajib: a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c.
memberikan keterangan yang diperlukan.
BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 135
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
67
BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 136 Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi jasa umum akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
BAB XXI PENYIDIKAN Pasal 137
(1)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(3)
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; e. melakukan penggeledahan
untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
68
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan ; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (4)
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XXII KETENTUAN PIDANA Pasal 138
Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 139
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 140
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 5 );
69
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perijinan Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 11 ) ; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Kebersihan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 2 Seri C ) ; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balung (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 3 Seri C ) ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 8 ) ; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 13 ) ; 7. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Jember
Nomor
16
Tahun
2006
tentang
Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta-Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 16 ) ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 17 ) ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 12 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
70
Pasal 141
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 3 Agustus 2011
Pj. BUPATI JEMBER, ttd ZARKASI
Diundangkan di Jember pada tanggal 10 Agustus 2011
SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 4
71
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM A. UMUM Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum merupakan sumber Pendapatan Daerah dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menata kembali retribusi dan untuk lebih memberikan dukungan pada pembiayaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mengatur retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya
salah
tafsir
dan
salah
melaksanakan peraturan daerah ini. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 72
pengertian
dalam
memahami
dan
Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25
73
Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43
74
Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61
75
Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79
76
Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup Jelas Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97
77
Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas. Pasal 103 Ayat (1) Pelaksanaan Pelayanan Pengolahan Limbah Cair dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Laboratorium sudah bersertifikat, petugasnya juga sudah bersertifikat dan ada kelembagaan yang menangani. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas.
78
Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Cukup jelas. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Ayat (1) Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan Adalah dinas /badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Pemberian besarnya insentif dilakukan melaui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangai masalah keuangan. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Cukup jelas. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123
79
Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Cukup jelas. Pasal 138 Cukup jelas. Pasal 139 Cukup jelas.
80
Pasal 140 Cukup jelas. Pasal 141 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 4
81
LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) JASA SARANA
NO
JENIS PELAYANAN
I.
PELAYANAN RAWAT JALAN UMUM/ KIA 1. Pemeriksaan dan Pengobatan PELAYANAN RAWAT JALAN GIGI 1. Pencabutan gigi susu 2. Pencabutan gigi seri, taring dan molar 1 & 2 3. Pencabutan gigi molar 3 4. Pembersihan karang gigi 5. Tumpatan gigi permanen/susu 6. Tumpatan gigi dengan ART 7. Tumpatan gigi dengan komposite tanpa sinar 8. Tumpatan sementara PERTOLONGAN GAWAT DARURAT 1. Debrimen luka 2. Jahitan luka 1 – 4 jahitan 3. Jahitan luka 5 – 10 jahitan 4. Jahitan luka >10 jahitan 5. Perawatan luka bakar < 10% 6. Perawatan luka bakar > 10% tidak kompleks 7. Pemasangan infus 8. Pemasangan kateter 9. Pemasangan bidai 10. Pemasangan NGT/OGT 11. Pemakaian nebulizer (sekali pakai) PELAYANAN PEMBERIAN OKSIGEN 1. Pelayanan pemberian oksigen PELAYANAN RAWAT INAP 1. Pelayanan rawat inap biasa per hari 2. Pelayanan rawat inap khusus per hari 3. Pelayanan rawat inap bayi (0-28 hari) per hari TINDAKAN MEDIS RINGAN 1. Tindik daun telinga 2. Sirkumsisi/ sunat 3. Mengangkat atheroma/ lipoma/ caplak dan operasi 4. Pemasangan/ pencabutan IUD 5. Ekstraksi corpus alienum 6. Ekstraksi kuku 7. Incisi / eksisi 8. Pengambilan pap smear (tidak termasuk biaya Laboratorium) TINDAKAN MEDIS SEDANG 1. Pemasangan implan / susuk 2. Pencabutan implan / susuk 3. Vasektomi
II.
III.
IV. V.
VI.
VII.
JENIS PELAYANAN
VIII.
PERTOLONGAN PERSALINAN DAN CURRETAGE 1. Persalinan normal oleh dokter 2. Persalinan normal oleh bidan 3. Persalinan dengan tindakan/peralatan di Puskesmas
82
TARIF
KET
3.000
2.000
5.000
Gratis
2.400 6.000 9.000 3.000 3.000 6.000 12.000 1.800
1.600 4.000 6.000 2.000 2.000 4.000 8.000 1.200
4.000 10.000 15.000 5.000 5.000 10.000 20.000 3.000
Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
3.000 4.500 6.000 7.500 9.000 15.000 3.000 4.500 3.000 4.500 3.000
2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 10.000 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000
5.000 7.500 10.000 12.500 15.000 25.000 5.000 7.500 5.000 7.500 5.000
Gratis
3.000
2.000
5.000
21.000 45.000 18.000
14.000 30.000 12.000
35.000 75.000 30.000
3.000 30.000 30.000 15.000 9.000 12.000 6.000 6.000
2.000 20.000 20.000 10.000 6.000 8.000 4.000 4.000
5.000 50.000 50.000 25.000 15.000 20.000 10.000 10.000
15.000 21.000 90.000
10.000 14.000 60.000
25.000 35.000 150.000
JASA SARANA
NO
JASA LAYANAN
150.000 120.000 300.000
JASA LAYANAN 100.000 80.000 200.000
TARIF 250.000 200.000 500.000
Gratis
Gratis
Gratis
KET
IX.
PONED 4. Curretage di Puskesmas PONED LABORATORIUM & PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK LAIN 1. Pemeriksaan darah a. Pemeriksaan darah lengkap dengan hematologi analyser b. Pemeriksaan darah lengkap sederhana c. Pemeriksaan golongan darah d. Pemeriksaan Laju Endap Darah e. Pemeriksaaan Hemoglobin f. Pemeriksaan Hitung Jenis/ Sederhana g. Pemeriksaan Thrombosit h. Hapusan Darah Tepi i. Pemeriksaaan Leukosit j. Widal k. SGOT l. SGPT m. Bilirubin n. Alkali phospatase o. Cholesterol p. Gula darah puasa q. Gula darah 2 jam post prandial r. Asam urat s. Total protein t. Albumin u. Globulin v. BUN w. Serum creatinin x. Trigliserida 2. Pemeriksaan Urine a. Urine lengkap b. Pemeriksaan albumin / sederhana c. Pemeriksaan reduksi / sederhana d. Pemeriksaan bilirubin / sederhana e. Pemeriksaan urobilin / sederhana f. Pemeriksaan sedimen / sederhana g. Plano test 3. Pemeriksaan Laboratorium Lainnya a. Tinja dan benzidine test / sederhana b. Tinja lengkap c. Pemeriksaan sputum BTA d. Pemeriksaan hapusan cairan urethra & vagina e. Pemeriksaan elektronik EKG f. Pemeriksaan dengan USG g. Pemeriksaan radiologi
JENIS PELAYANAN
X.
TRANSFUSI DARAH 1. Biaya penggantian kantong darah 2. Pelayanan transfusi darah PELAYANAN AMBULANCE / KENDARAAN PUSLING 1. Radius 5 km dari Puskesmas 2. Radius lebih dari 5 km ditambah 1 km berikutnya PENGUJIAN KESEHATAN 1. Pemeriksaan Kesehatan Pelajar 2. Pemeriksaan Kesehatan Umum 3. Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin (2 orang) 4. Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji
XII.
40.000
100.000
15.000
10.000
25.000
12.000 6.000 3.600 1.800 4.800 4.800 12.000 3.600 12.000 6.600 6.600 6.600 9.000 12.000 6.000 6.000 10.200 10.200 6.600 6.600 6.600 6.600 9.000
8.000 4.000 2.400 1.200 3.200 3.200 8.000 2.400 8.000 4.400 4.400 4.400 6.000 8.000 4.000 4.000 6.800 6.800 4.400 4.400 4.400 4.400 6.000
20.000 10.000 6.000 3.000 8.000 8.000 20.000 6.000 20.000 11.000 11.000 11.000 15.000 20.000 10.000 10.000 17.000 17.000 11.000 11.000 11.000 11.000 15.000
7.200 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 6.000
4.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 4.000
12.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000
6.000 12.000 12.000 12.000 15.000 15.000 27.000
4.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 18.000
10.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 45.000
JASA SARANA
NO
XI.
60.000
83
JASA LAYANAN
TARIF
Sesuai tarif unit transfusi darah 12.000 8.000 20.000 27.000 3.000
18.000 2.000
45.000 5.000
1.800 1.200 3.000 3.000 2.000 5.000 6.000 4.000 10.000 Sesuai Keputusan Bupati
Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Gratis
Gratis
Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis
Gratis Gratis
KET
XIII.
PEMERIKSAAN VISUM PERAWATAN JENAZAH 1. Pemeriksaan luar 2. Pemeriksaan dalam 3. Perawatan jenazah
ET
REFERTUM
& 9.000 30.000 18.000
6.000 20.000 12.000
15.000 50.000 30.000
Pj. BUPATI JEMBER, ttd ZARKASI
SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
84
LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN
NO
JENIS PEMERIKSAAN
JASA SARANA 45.000
JASA LAYANAN 30.000
TARIF
1.
Formalin
75.000
2.
Borax
45.000
30.000
75.000
3.
Pemanis
45.000
30.000
75.000
4.
Pewarna
45.000
30.000
75.000
5.
Biologi / per parameter
45.000
30.000
75.000
6.
Kimia air terbatas
120.000
80.000
200.000
Pj. BUPATI JEMBER, ttd ZARKASI
SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
85
LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI JEMBER MEDICAL CENTER JASA SARANA
NO
JENIS PEMERIKSAAN
I.
PELAYANAN KLINIK UMUM 1. Pemeriksaan Umum 2. Surat Keterangan Sehat 3. Pemeriksaan untuk Tenaga Kerja 4. Sircumsisi Laser 5. Sircumsisi FlashCauter 6. Sircumsisi Konvensional 7. Konsultasi Gizi PELAYANAN KLINIK KOMPLEMENTER & AKUPUNKTUR 1. Akupunktur 2. Laser akupunktur a. Laser helium b. Laser CO2 3. Akupunktur kecantikan a. Kecantikan wajah b. Obesitas 4. Body therapy a. Memakai elektro stimulator b. Memakai body shape instrument type MC 5. Totok wajah PELAYANAN REHABILITASI MEDIK & FISIOTERAPI 1. Sederhana a. Infra Merah b. Hidrocollator Hot Pack c. Massage Bayi d. Massage e. Paravin Bath f. Icing / Cad Terapy g. Ergo Cycle / Sepeda Statis Listrik h. Treadmil Listrik i. Quadricep Exercise 2. Kecil a. Short Wave Diathermi b. Micro Wave Diathermi c. Ultra sound Diathermi d. Traksi Leher e. Traksi Pinggang PELAYANAN KECANTIKAN ESTETIKA 1. Chemical peeling a. Chemical peeling b. Chemical peeling + Masker + Serum Rejuvenation 2. Cauter 3. Menghilangkan Tato
II.
III.
IV.
NO V.
PELAYANAN KLINIK PSIKOLOGI & TUMBUH KEMBANG 10. Pelayanan Konseling Psikologi
86
TARIF
12.000 12.000 12.000 132.000 117.600 77.100 9.000
8.000 8.000 8.000 88.000 78.400 51.400 6.000
20.000 20.000 20.000 220.000 196.000 128.500 15.000
19.500
13.000
32.500
19.500 19.500
13.000 13.000
32.500 32.500
57.300 33.000
38.200 22.000
95.500 55.000
12.300 42.000 31.200
8.200 28.000 20.800
20.500 70.000 52.000
7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800
5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200
13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
8.700 8.700 8.700 8.700 8.700
5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
14.500 14.500 14.500 14.500 14.500
33.000 42.000 15.000 156.000
22.000 28.000 10.000 104.000
55.000 70.000 25.000 260.000
JASA SARANA
JENIS PEMERIKSAAN
JASA LAYANAN
JASA LAYANAN
TARIF
VI.
a. Konsultasi Pribadi b. Konseling Kelompok c. Layanan Mediasi d. Psikoterapi 11. Pemeriksaan Psikologi Individual a. Tes Intelegensi (tes IQ) b. Tes Minat dan Bakat c. Tes Kesiapan Sekolah d. Observasi Perkembangan Anak e. Tes Modalitas Belajar 12. Pemeriksaan Psikologi Individual a. Tes Modalitas Belajar b. Tes Kepribadian (personality Tes) c. Tes Sikap d. Tes Kecepatan dan Ketelitian Kerja 13. Jasa Pelatihan (Parenting) a. Institusi non pendidikan b. Institusi pendidikan PELAYANAN KLINIK GIGI DAN MULUT 1. Sederhana a. Konsultasi Pencegahan/Peningkatan OH b. Pelayanan Medik Dasar 1). Bedah mulut - Pencabutan Gigi Permanent - Pencabutan Gigi Sulung 2). Konservasi - Arsen / Eugenol + Fletcher - TKF - Pulp Capping - Tumpatan Amalgam Kelas I - Bongkar Tumpatan 2. Kecil a. Pencegahan/Peningkatan OH 1). Scalling / Rahang b. Pelayanan Medik Dasar 1). Bedah mulut - Insici Abses - Pencabutan Gigi dengan Komplikasi - Alveolectomy / Regio - Operasi Epulis Kecil - Operculectomy - Operasi Mucocele 2). Periodonsia - Curratage / Regio 3). Konservasi Gigi - Tumpatan Amalgam Kelas III - Tumpatan Composite Kelas I Kecil, III, IV - Tumpatan GI Kelas I Kecil, III,IV - Bongkar Crown Gigi - Resementasi Crown Gigi
NO
JENIS PEMERIKSAAN 3.
Sedang a. Pelayanan Medik Dasar Khusus 1). Bedah mulut - Insici Abses sedang / Regio - Operasi Epulis Sedang - Operasi Kista Kecil - Operasi Kista Sedang 2). Konservasi gigi
87
15.000 33.000 33.000 33.000
10.000 22.000 22.000 22.000
25.000 55.000 55.000 55.000
19.500 24.000 19.500 19.500 19.500
13.000 16.000 13.000 13.000 13.000
32.500 40.000 32.500 32.500 32.500
10.500 15.000 15.000 15.000
7.000 10.000 10.000 10.000
17.500 25.000 25.000 25.000
51.000 186.000
34.000 124.000
85.000 310.000
11.400
7.600
19.000
16.800 15.000
11.200 10.000
28.000 25.000
15.000 15.000 15.000 18.600 15.000
10.000 10.000 10.000 12.400 10.000
25.000 25.000 25.000 31.000 25.000
15.000
10.000
25.000
16.800 24.000 24.000 24.000 24.000 42.000
11.200 16.000 16.000 16.000 16.000 28.000
28.000 40.000 40.000 40.000 40.000 70.000
24.000
16.000
40.000
31.200 27.600 18.600 15.000 15.000 JASA SARANA
20.800 18.400 12.400 10.000 10.000 JASA LAYANAN
52.000 46.000 31.000 25.000 25.000
33.000 33.000 42.000 60.000
22.000 22.000 28.000 40.000
TARIF
55.000 55.000 70.000 100.000
- Tumpatan Composite Kelas I, II, besar - Tumpatan Endo Intra Canal b. Kunjungan I 1). Trepanasi + preparasi SA + cresophene akar tunggal 2). Trepanasi + preparasi SA + cresophene akar ganda 3). Trepanasi + Anasthesi + Preparasi SA + Cresophene akar tunggal 4). Trepanasi + Anasthesi + Preparasi SA + Cresophene akar ganda 5). Ganti obat c. Kunjungan IV 1). Pengisian SA Akar Tunggal 2). Pengisian SA Akar Ganda - Pasak tuang - Pasak Prefabricated (Unimatrik) - Mahkota Sementara 3). Prostho - GTS Lepasan - Gigi Berikutnya - Gigi Tiruan Penuh RA + RB - Preparasi Protesa Patah - Gigi Tiruan Lepasan Valplast 4. Besar a. Pelayanan Medik Dasar Khusus 1). Bedah mulut - Partial Impacted - Full Impacted 2). Protesa - Rebasing Protesa - Menambah 1 gigi 3). Konservasi gigi - Jaket Akrilik - Bridge Akrilik
34.000 22.000
85.000 55.000
27.600
18.400
46.000
49.200
32.800
82.000
31.200
20.800
52.000
56.400
37.600
94.000
17.700
11.800
29.500
17.700
11.800
29.500
46.500 24.900 15.000
31.000 16.600 10.000
77.500 41.500 25.000
60.000 24.000 546.000 60.000 114.000
40.000 16.000 364.000 40.000 76.000
100.000 40.000 910.000 100.000 190.000
141.000 276.000
94.000 184.000
235.000 460.000
78.000 24.000
52.000 16.000
130.000 40.000
60.000 168.000
40.000 112.000
100.000 280.000
JASA SARANA
NO
JENIS PEMERIKSAAN
VII.
PELAYANAN MEDIK GIGI SPESIALIS 1. Orthodonti a. Alat Ortho Cekat (Breket) - Kontrol - Ganti Kawat b. Alat Ortho Lepasan - Kontrol 2. Bedah Mulut a. Fiksasi Rahang / Regio b. Avulsi Gigi / 1 Gigi 3. Konservasi Gigi a. Pasak dengan Composite b. Inlay / Onlay Logam c. Pasak + Inti + Mahkota Jaket Porceline Fusi Metal
VIII.
51.000 33.000
PELAYANAN LABORATORIUM KLNIK 1. Hematologi a. Hematology Analyzer b. Haemoglobin c. Lekosit d. LED e. Diffcount
88
JASA LAYANAN
TARIF
906,000 15.000 24.000 186.000 15.000
604.000 10.000 16.000 124.000 10.000
1.510.000 25.000 40.000 310.000 25.000
186.000 186.000
124.000 124.000
310.000 310.000
38.400 60.000 186.000
25.600 40.000 124.000
64.000 100.000 310.000
19.500 10.500 10.500 10.500 10.500
13.000 7000 7000 7000 7000
32.500 17.500 17.500 17.500 17.500
2.
3.
4.
f. Thrombosit g. Hematocrit h. Eritrosit i. Bleeding Time j. Clotting Time k. Hapusan Darah l. Golongan Darah Urine a. Urine Lengkap b. Albumin c. Reduksi d. Urobilin e. Bilirubin f. Sedimen Urine a. Plano Test b. Faeces Lengkap Lever Function Test a. SGOT b. SGPT c. Bilirubin d. Albumin e. TTT f. Globulin g. Gamma GT h. Alkali Phosphatase
NO
6.
7.
7000 7000 7000 6000 6000 10.000 6000
17.500 17.500 17.500 15.000 15.000 25.000 15.000
12.000 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400
8.000 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
20.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
10.800 10.800
7.200 7.200
18.000 18.000
12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300 15.000 10.200
8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 10.000 6.800
20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 25.000 17.000
JASA SARANA
JENIS PEMERIKSAAN 5.
10.500 10.500 10.500 9000 9000 15.000 9000
Immunologi / Serologi a. HBsAg b. HbsAg Titer (MEIA) c. Anti HBs (MEIA) d. Anti HBs titer e. Anti HCV f. Hbe Ag g. Anti Hbe h. Anti HAV i. Widal j. VDRL k. TPHA l. Anti HIV pack m. Anti HIV n. IgG Toxoplasma o. IgM Toxoplasma p. TORCH q. T 3 r. T 4 s. TSH-s t. Free T3 u. Free T4 Lemak a. Cholesterol b. Trigliserida c. HDL Chol d. LDL Chol Glucose a. BSN b. 2 jpp
89
JASA LAYANAN
TARIF
19.500 32.250 34.800 48.000 72.000 72.000 87.000 72.000 15.000 19.500 24.000 19.500 35.100 39.000 39.000 246.000 33.600 33.600 34.950 48.000 39.600
13.000 21.500 23.200 32.000 48.000 48.000 58.000 48.000 10.000 13.000 16.000 13.000 23.400 26.000 26.000 164.000 22.400 22.400 23.300 32.000 26.400
32.500 53.750 58.000 80.000 120.000 120.000 145.000 120.000 25.000 32.500 40.000 32.500 58.500 65.000 65.000 410.000 56.000 56.000 58.250 80.000 66.000
10.800 10.800 10.800 10.800
7.200 7.200 7.200 7.200
18.000 18.000 18.000 18.000
9.000 9.000
6.000 6.000
15.000 15.000
c. BSR d. Glucose Stick 8. Renal Function Test a. Serum Creatinin b. BUN c. Uric Acid 9. Microbiologi a. BTA b. GO Preparat c. Trichomunas 10. Lain-lain a. ECG b. Pap Smear c. Sperma Analisa 11. Narkoba a. Opium b. Marijuana c. Amphetamine d. Methamphetamine e. Cocain
NO
9.000 10.800
6.000 7.200
15.000 18.000
11.325 10.800 11.325
7.550 7.200 7.550
18.875 18.000 18.875
11.325 11.325 11.325
7.550 7.550 7.550
18.875 18.875 18.875
19.500 18.000 15.000
13.000 12.000 10.000
32.500 30.000 25.000
16.050 16.050 16.050 16.050 16.050
10.700 10.700 10.700 10.700 10.700
26.750 26.750 26.750 26.750 26.750
JASA SARANA
JENIS PEMERIKSAAN 12. Paket Elektronik a. Natrium b. Kalium c. Chlorida d. Calcium e. Sampling dirumah pasien pada jam dinas f. Sampling dirumah pasien di luar jam dinas
15.000 15.000 15.000 15.000 10.500 13.500
JASA LAYANAN
10.000 10.000 10.000 10.000 7.000 9000
TARIF
25.000 25.000 25.000 25.000 17.500 22.500
Pj. BUPATI JEMBER,
ttd ZARKASI
SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
90
LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH KELAS III KABUPATEN JEMBER
NO
I.
II.
III.
IV. a.
RSD TYPE B (Rp)
JENIS PELAYANAN
Rawat Jalan a. Karcis Poli Spesialis b. Konsultasi Poli Spesialis c. Karcis Poli Umum/Gizi d. Karcis IGD RAWAT INAP a. One Day Care b. Rawat Inap Kelas III /perinatologi c. ICCU/ICU / NICU / PICU /HCU d. RR,ROI, INTERMEDIATE dan ruang perawatan yang setara JASA KONSULTASI / VISITE a. Jasa konsultasi/visite dokter spesialis b. Jasa visite dokter umum c. Jasa konsultasi/visite dokter emergensy PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK HEMATOLOGI : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Hematologi Analyzer / Otomatis Haemoglobin Lekosit Hitung Jenis LED Trombosit / Diff Retikulosit PCV / Hematokrit
9. MCHC 10. MCV 11. MCH 12. Eosinofil 13. Masa Pendarahan 14. Masa Pembekuan 15. PPT 16. APTT 17. Retraksi Bekuan 18. Golongan Darah 19. Anti D / Rhesus 20. Malaria / Filaria NO
JENIS PELAYANAN 21. LE Cell 22. Combs test 23. Evaluasi Hapusan Darah 24. Serum Iron 25. Total Iron B.C 26. G 6 PD 27. Fibrinogen
91
RSD TYPE C DAN D (Rp)
13.000 13.000 6.500 22.000
12.000 12.000 6.000 20.000
90.000 85.000 550.000 220.000
70.000 65.000 420.000 165.000
15.000 7.500 15.000
12.500 7.500 12.500
40.000 12.000 8.000 10.000 11.000 10.000 15.000 10.000
40.000 12.000 8.000 10.000 11.000 10.000 15.000 10.000
9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000 35.000 35.000 10.000 13.000 13.000 18.000
9.000 9.000 9.000 9.000 10.000 10.000 35.000 35.000 10.000 13.000 13.000 18.000
RSD TYPE B (Rp) 40.000 50.000 80.000 31.000 32.000 87.000 115.000
RSD TYPE C DAN D (Rp) 40.000 50.000 80.000 31.000 32.000 87.000 115.000
b.
NO
c.
28. Sumsum Tulang (sifatnya konsul) 29. Pengecatan Besi 30. Tindakan BMA / BMP 31. Asisten BMA / BMP 32. Tindakan sampling darah, urine, cairan lain 33. Sampling dirumah Pasien KIMIA KLINIK 1. TTT 2. Gross 3. Bilirubin Direct 4. Bilirubin Total 5. SGOT 6. SGPT 7. Alkali Fosfatase 8. Total Protein 9. Albumin 10. Glukosa darah Puasa 11. Glukosa darah 2 jam PP 12. Glukosa stik 13. Cholesterol 14. HDL 15. LDL 16. Serum Creatin 17. Urea 18. Bun 19. Asam Urat 20. Clearence Creatin 21. Calsium 22. Clorida 23. Natrium 24. Magnesium 25. Fosphor 26. Kalium 27. Amylase 28. Lipase 29. CPK 30. LDH 31. Acid Fosphatase 32. Bile Acid 33. Gamma GT 34. Trigliserida
JENIS PELAYANAN 35. Analisa Batu Ginjal 36. CK – NAC 37. CK – MB 38. Hb Aic 39. Fruktosamin 40. Cholinesterase Urine 1. Esbach 2. Urine lengkap - Alb - Reduksi - BJ - Urobilin
92
60.000 25.000 150.000 35.000 10.000 25.000
60.000 25.000 150.000 35.000 10.000 25.000
17.000 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 15.000 15.000 16.000 21.000 21.000 26.000 15.000 15.000 15.000 18.000 30.000 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 66.000 56.000 41.000 41.000 66.000 192.000 26.000 18.000
17.000 17.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 15.000 15.000 16.000 21.000 21.000 26.000 15.000 15.000 15.000 18.000 30.000 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 31.500 66.000 56.000 41.000 41.000 66.000 192.000 26.000 18.000
RSD TYPE B (Rp) 90.000 75.000 75.000 92.500 122.500 51.000
RSD TYPE C DAN D (Rp) 90.000 75.000 75.000 92.500 122.500 51.000
20.000 18.000 9.000 9.000 9.000 9.000
20.000 18.000 9.000 9.000 9.000 9.000
d.
e.
NO
f.
- Bilirubin - Sedimen 3. Micral Test 4. Bence Jones Protein SEROLOGI IMUNOLOGI 1. β HCG Urine 2. Test pack 3. Titrasi β HCG 4. RA Test 5. VDRL 6. Widal Slide 7. Widal 24 jam 8. ASTO 9. CRP 10. TPHA 11. Toxo Plasma IgG 12. Toxo Plasma IgM 13. HBs – Ab 14. HBs – Ag 15. HBs – Ag Pack 16. Dengue Blood IgG 17. Dengue Blood IgM 18. Anti HCV 19. Hbe Ag 20. IgM – Anti HAV 21. IgM – Anti HCV 22. IgM – Anti HCV Pack 23. Anti HIV Pack 24. Anti HIV 25. Seramuba 26. Ana Test MIKROBIOLOGI 1. Direct Preparat - Difteri - Go - MH - Gram JENIS PELAYANAN - BTA - Jamur - Trichomonas - Wet 2. Tes Kepekaan aerob / anaerob 3. Kultur Urine, Darah, Feces, Pus 4. Gall Culture 5. Rectral Swab Biakan 6. Kultur Anaerob LAIN –LAIN 1. Sperma analisa 2. Faeses lengkap 3. Bensidine 4. Konsentrasi NaCl 5. Visum Cairan Pleura 6. Visum Vaginal Swab 7. Amphetamin 8. Methamphetamin 9. Benzodiazepan 10. THC
93
9.000 9.000 42.000 18.000
9.000 9.000 42.000 18.000
15.000 55.000 15.000 38.000 30.000 32.000 17.000 40.000 60.000 60.000 116.500 116.500 96.500 86.000 39.000 137.500 137.500 40.000 152.000 152.500 350.000 50.000 52.500 112.500 176.500 150.000
15.000 55.000 15.000 38.000 30.000 32.000 17.000 40.000 60.000 60.000 116.500 116.500 96.500 86.000 39.000 137.500 137.500 40.000 152.000 152.500 350.000 50.000 52.500 112.500 176.500 150.000
18.000 15.000 23.000 15.000 RSD TYPE B (Rp) 23.000 15.000 15.000 15.000 30.000 75.000 45.000 125.000 100.000
18.000 15.000 23.000 15.000 RSD TYPE C DAN D (Rp) 23.000 15.000 15.000 15.000 30.000 75.000 45.000 125.000 100.000
40.000 18.000 55.000 15.500 19.000 23.000 50.000 50.000 50.000 50.000
40.000 18.000 55.000 15.500 19.000 23.000 50.000 50.000 50.000 50.000
11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.
Opiates Spot TB Troponin I Liquor : - None - Pandy - Hitung Jenis - Hitung Cell - Glukose - Protein Cairan Pleura Analisa Gas Darah Kering LE Test T3 T4 TSH – s Free T3 Free T4 AFP CEA Ca – 125 Ca 15- 3 Ca 19-9 PSA Total Free PSA B HCG Serum IgG Pilori IgM Pilori
NO
JENIS PELAYANAN
V. 1 2 3 4 5 6 7 8 VI. 1 2 3 4 5 6 7
33. Tubex TF 34. Blood Beta Keton 35. Hb Elektroforesis 36. I N R 37. Viskositas darah / plasma 38. LP a 39. Cholest APO A1 40. Cholest APO B 41. Feritin PEMERIKSAAN LAB. PATOLOGI ANATOMI Histopatologi Kecil Histopatologi Sedang Histopatologi Besar Sitologi Cairan Pap Smear Biopsi FNA Biopsi FNA organ dalam Biopsi FNA di ruangan + biaya visite PEMERIKSAAN RADIO DIANOSTIK Kepala Thorax Kecil Thorax Besar Abdomen Kecil Abdomen Besar Abdomen 3 posisi Extremitas Kecil
94
50.000 92.500 135.000
50.000 92.500 135.000
10.000 10.000 11.000 11.000 14.500 14.500 52.500 190.000 132.500 90.000 90.000 106.000 152.500 152.500 102.000 122.000 267.000 217.000 292.000 142.000 242.000 152.500 112.500 112.500
10.000 10.000 11.000 11.000 14.500 14.500 52.500 190.000 132.500 90.000 90.000 106.000 152.500 152.500 102.000 122.000 267.000 217.000 292.000 142.000 242.000 152.500 112.500 112.500
RSD TYPE B (Rp) 110.000 70.000 145.000 30.000 30.000 150.000 60.000 60.000 125.000
RSD TYPE C DAN D (Rp) 110.000 70.000 145.000 30.000 30.000 150.000 60.000 60.000 125.000
100.000 250.000 450.000 100.000 60.000 200.000 225.000 50.000
100.000 250.000 450.000 100.000 60.000 200.000 225.000 50.000
60.000 45.000 55.000 45.000 55.000 95.000 45.000
60.000 45.000 55.000 45.000 55.000 95.000 45.000
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Extremitas Besar Pelvis Kecil Pelvis Besar Cervical 2 posisi Cervical 4 posisi Thoraxal 2 posisi Thoraxal 4 posisi Lumbal 2 posisi Lumbal 4 posisi Mammografi Bone Survey USG U S G Colour (Digital) Oesophagus Lambung Usus Halus Usus Besar Cholecystografi Myelografi I.V.P Cystografi
55.000 45.000 55.000 90.000 120.000 105.000 157.500 90.000 120.000 115.000 600.000 130.000 300.000 190.000 260.000 300.000 450.000 260.000 450.000 300.000 190.000
No
JENIS PELAYANAN
Type B
29 30 31 32 33 34 35 36 37 VII. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Urethrografi Fistulografi H.S.G Panoramic Foto C – Arm CT Scan tanpa kontras CT Scan dengan kontras MRI Lokal Dental Foto PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK Audiometri Audiomteri Anak/Play Audiometri Autorefraktometer/Keratometer Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption Bera (Evoked Potensial) Biometri Brain Mapping Bronchial Provocation Test Bronchoscopy Bronchoscopy + Biopsi Cardio Topo Graphy (CTG) / Kebidanan Carotid Doppler Colonoskopi Colonoskopi + Biopsi Colonoskopi + Sclerosing Doppler Aorta Thoracalis Abdominalis dan Cabang cabangnya Doppler DJJ Echo Kardiografi Electro Ensefalo Grafi (EEG) Electro Myografi (EMG) Elektrokardiografi (ECG) ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreaography) Esofagogastroduodenoskopi Esofagogastroduodenoskopi + Biopsi
95
55.000 45.000 55.000 90.000 120.000 105.000 157.500 90.000 120.000 115.000 600.000 130.000 300.000 190.000 260.000 300.000 450.000 260.000 450.000 300.000 190.000 Type C dan D
190.000 190.000 225.000 100.000 150.000 650.000 750.000 1.500.000 50.000
190.000 190.000 225.000 100.000 150.000 650.000 750.000 1.500.000 50.000
125.000 125.000 50.000 25.000 500.000 150.000 500.000 225.000 300.000 350.000 100.000 200.000 650.000 750.000 850.000 400.000 25.000 400.000 400.000 700.000 50.000 1.400.000 550.000 650.000
125.000 125.000 50.000 25.000 500.000 150.000 500.000 225.000 300.000 350.000 100.000 200.000 650.000 750.000 850.000 400.000 25.000 400.000 400.000 700.000 50.000 1.400.000 550.000 650.000
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
No 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 VIII. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 IX. 1 2 3 4
Esofagogastroduodenoskopi + Sclerosing FFA Humprey Merimetri Kolposcopy Laparascopy / Peritoneoscopy Nasopharingoscopy Nasopharingoscopy + Biopsi Biopsi THT OCT Pigflow Proctoscopy Rectosigmoidoscopy Rectosigmoidoscopy + Biopsi Rectosigmoidoscopy + Sclerosing
750.000 650.000 150.000 250.000 1.000.000 300.000 400.000 125.000 550.000 50.000 100.000 500.000 600.000 700.000
JENIS PELAYANAN
Type B
Schimmer Test Sinuscopy Speech Audiometri Spirometry TCD TEE (Traso Eshopageal Echo) Telemetri Timpanometri Treadmill Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura Urethroscopy / Cystoscopy Uroflometri USG Organ Mata Vaskular Doppler Vaskular Doppler terbatas Vektor Cardiographi Vitalitester gigi VO2 Max TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDERHANA : Angkat Jahitan/Rawat Luka Post Operasi Funduscopy Injeksi Injeksi Conjuctiva Irigasi cerumen Off Tampon Anterior Pemeriksaan Gynekologi (Vulva Hygiene,VT,Porsio) Refraksi + Resep/Kaca mata Serumen/Suction Telinga Slit Lamp Tampon Telinga Tes Bisik Test APM Test Buta Warna Test Fluoresin Tonometri TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KECIL : Acne Vulgaris ( injeksi ) Allergy Tset/Patch Test Anel Test Aspirasi Hermathrosis
96
750.000 650.000 150.000 250.000 1.000.000 300.000 400.000 125.000 550.000 50.000 100.000 500.000 600.000 700.000
Type C dan D
25.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 1.500.000 125.000 200.000 300.000 200.000 1.000.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 200.000 100.000 25.000
25.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000 1.500.000 125.000 200.000 300.000 200.000 1.000.000 100.000 150.000 150.000 100.000 150.000 200.000 100.000 20.000
35.000
27.500
5 6 7 8 9 10 11 12 13
No 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 X. 1 2 3 4 5 6 7
Bilas Lambung Dilatasi Phimosis Eksisi Clavus Eksisi Granuloma Pyogenikum Eksisi Keloid < 5 cm Eksisi Syringoma Eksisi Veruka Vulgaris Ekstirpasi Ateroma/Lipoma/Ganglion < 2cm Ekstraksi cerumen
JENIS PELAYANAN
Type B
Ekstraksi corpus alienum tanpa komplikasi Ekstraksi kuku Enucleasi Clavus sederhana Enucleasi Keratosis Seroboika + cauterisasi sederhana FNA (Fine Needle Aspiration) FNAB Parotis Hecting Sederhana (1-3 cm) Injeksi Keloid IPPB (Intermitten Positive Pressure Breathing) Irigasi Telinga Irigasi Trauma Kimia Mantoux Test MMPI Moluscen Contagiosum Papsmear (pengambilan sekret) Pemasangan Kateter (kasus non operasi) Pemeriksaan Hamil + Doppler Pengeluaran Corpus Alienum Psikoterapi suportif Punksi Efusi Perikondria/Efusi Perikondrial Rawat Luka Kronik < 1 jam/rawat luka bakar ≤ 20% Skin tag (cauter) sederhana TCA Sondage Canalculi Lakrimalis Spooling Bola Mata Spooling cerumen telinga Syringoma TCA sederhana Tarsorapi SBL TCA Test Buta Warna TCA Test Psikologi Tindakan Businasi Tindakan Nebulizer Tindakan pada Keratosis Seroboika Tindakan pembuatan visum et repertum korban hidup Tindakan Roster Plasty Veruca Palmar Plantaris Sederhana Window Gips TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF SEDANG : Acute Substance Abuse Adult Acute Individual Psycotherapy Adult Non Acute Individual Psycotherapy Aff Tampon Belog Angkat K – Wire Aspirasi Pneumotoraks Biopsi (Pengambilan jaringan)
97
95.000
Type C dan D
65.000
8 9 10
No 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Biopsi Portio Caustic Konkanasi Cauterisasi Condiloma Acuminata
JENIS PELAYANAN
Type B
Cauterisasi Tumor Kulit jinak Corpus Alienum Mata Cryosurgery Digitalisasi cepat Eksisi Hordeolum/Granuloma Ekstirpasi Fibroma Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 cm Ekstraksi Serumen Obsturan Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva Enucleasi Clavus Kompleks Enucleasi Keratosis Seroboika + Cauterisasi kompleks Enucleasi Veruka Vulgaris Epilasi Bulu Mata Granulasi faring Granuloma Pyogenikum sederhana Granulasi Telinga Group Therapy Hecting > 3 Individual psychotherapy childhood Individual Treatment for Mental Retardation Injeksi Intra Artikuler Insisi Abses Glutea/Mammae (Besar) Insisi abses liang telinga Insisi Abses retrouarikuler/Mastoid Insisi abses Tonsil/Peritonsil Insisi Furunkel /Abses Insisi Mucocele Irigasi Mata Irigasi Sinus Irigasi Sinus Maxillaris Jahit Luka Besar/Kompleks Jahitan luka kecil kelopak/konjungtiva Keratosis Obsturan Kista Dermoid Lipoma Superficial Mental Health Problem/Autis,Hyperaktif Nevus Pigmentosum Eksisi Primer Nevus,Pterigium ekstirpasi Pasang Tampon Anterior Pasang/Aff Psarium Pasang/Angkat IUD Pasang/buka gips sirkular Pasang/Lepas Susuk PC/Parasintesa Telinga Pengangkatan Nevus Pengangkatan skin tag Pengangkatan Tandur Kulit Pengeluaran corpus alienum dengan penyulit Perawatan Epistaksis Punksi asites
98
Type C dan D
No 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 XI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 No 27 28 29 29 30
JENIS PELAYANAN
Type B
Punksi Haematoma Telinga dengan fiksasi Punksi Pleura Rawat Luka 1 – 2jam/Rawat Luka Bakar > 20% Resusitasi Jantung Paru Scraping Konjungtiva Tarsal Scraping Kornea Spuling Saluran Lakrimal Septum Nasi SH Test/Post Coital Test Skin tag (Cauter) komplek Syringoma TCA Komplek TCA (caustik) Condiloma Acuminata TCA (caustik) Tumor Kulit Jinak Tindakan anoscopy Tindakan Bedah Beku Tindakan Bedah Flap Tindakan cuci sinus (Perawatan) Tindakan Dermabrasi Tindakan Punksi Lumbal Vena sectie Venodilusi Veruca Palmar plantaris multiple Wheller,Kista,Tumor Kecil jinak TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF BESAR : DC Shock Enucleatie Kista D 42 Evakuasi Molahidatidosa (Tahap I) Extensive Mental Health Service Frenectomi Injeksi Haemorroid Injeksi Varices Intubasi + Ventilator Kuretase tanpa narkose Myelografi/Caudografi Myringtomy Nekrotomi luka diabetik + amputasi digiti Parasentese telinga Pasang Traksi Vertebrae Pemasangan belog tampon #######HAPUS######## Pemasangan Infus Intra Oesseous Pemasangan Infus Vena Umbilikalis Penutupan Oroantral Fistula Pleurodesis Palmar & Plantar Wart Punksi Sumsum Tulang Punksi/Irigasi Pleura Rawat Luka Bakar > 75%/Rawat Luka > 2 jam Reposisi dengan anestesi lokal Sirkumsisi JENIS PELAYANAN
300.000
Type B
Sleep Diagnostik/Gangguan Tidur Pengeluaran Corpus Alienum (THT) Insisi Multiple Hordeolum/Calazion Tindakan deepening sulcus Torakostomi
99
Type C dan D
250.000
Type C dan D
XII. 1 2 3 4 5 6 7 8 XIII. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 XIV. 1 2 3 4 5 No 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KHUSUS ESWL Pemasangan Temporer Pace Maker Pemberian Obat Citostatika Intrathecal Pericardio Sintesis Swan ganz Trombolitik YAG Laser Pemasangan CVP TINDAKAN MEDIK OPERATIF KECIL : Abses mammae periductul mastitis evakuasi hematoma mammae Amputasi jari single Atheroma Biopsi Hati Biopsi Limphonode,Otot dan Organ Biopsi Prostat Biopsi testis Eksisional Biopsi Eksisi Pterigium Eksterpasi Granuloma Ekstirpasi Polip Ekstraksi Corpus Alienum Konjungtiva Ekstraksi Corpus Alienum Kornea (deep) Ekstraksi Multiple Corpus Alienum Kornea Enucleatie kista Hidradenitis,BC gitis pada Axilla Insisi Abses Mastoid Insisi Abses Palpebra Insisi Phlegmoon Keratometer-Biometri Kornea Superficial Laryngoscopy Laryngoscopy + Biopsi Meatotomi Oesophaguscopy Oesophaguscopy + Biopsi/ekstraksi corpus alienum Hecting Cornea,Sklera Potong Flap Probing Ductuslakrimalis (anak-anak) TINDAKAN MEDIK OPERATIF SEDANG Angiofibroma, Neurofibroma < 3 lesi Appendiktomi Akut Aspirasi after katarak Basal cell Ca SCC > 10 mm Biopsi syaraf cutaneous/otot JENIS PELAYANAN
3.500.000 1.425.000 600.000 1.875.000 1.875.000 750.000 650.000 300.000 1.300.000
3.500.000 1.425.000 600.000 1.875.000 1.875.000 750.000 650.000 250.000 1.100.000
2.000.000
1.750.000
Type B
Biopsi tulang Blepharoplasti atas Blepharoplasti bawah Block syaraf tepi Cyclocryo Debridement /Eksisi Tangensial (ET) Debridement + amputasi jari Debridement fraktur terbuka Debridement pada luka bakar Drainase Abses Eksisi Giant Fibroadenoma Tumor Phyloides
100
Type C dan D
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
No 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Eksisi kelenjar air liur submandibula Eksisi Keloid > 5 cm Eksisi Kista Urachus Eksisi Kista,Ulcus,Scar (< 3 lesi) diameter 10-20 cm Eksisi LN> 3 sisi pada leher atau axilla Eksisi Mammae Aberran Eksisi satu LN leher atau axilla Eksisi tatto luas Eksterpasi ganglion carpi Ekstirpasi Pterigium (2 kwadran) Ekstirpasi Tumor Eschariotomy/Faciotomy Evakuasi Blood cloth Evakuasi hematoma pasca operasi leher Eviserasi dan enukleasi Fissurectomy Fistulectomi Flap konjungtiva Haemorroidektomy Hernia Inguinalis/Hydrokel Neonatus/Anak Hernia Umbilikalis Herniotomi Hydradenitis,BC Gitis pada Axilla Hydrocelectomy Iridektomi Perifer Insisional Parotis Jahitan kornea simple Kolostomi Koreksi extropion/entropion Laparatomi Percobaan Laser foto koagulasi Laser iridotomi Laser Trabekuloplasty Lipoma Superficial Lobulo Plasty 1 telinga Mandibula Simple Marsupialisasi Ranula Melanoma Maligna < 10 mm atau > 10 mm tanpa diseksi kelenjar
JENIS PELAYANAN
Type B
Nevus Congenital Operasi Kelenjar Sub Mandibula Dengan atau tanpa Reseksi LN Leher Operasi pada varicocele/palomo Parasintesa Hiperma Pengangkatan Fibro Adenoma Mammae Probing Duktus Nasolakrimalis Regional Flap Rekanalisasi Ruptur Repair Enteropion Senil Repair Fistel Repair Sederhana pada Wajah Repair muscle/tendon Repair Ruptur Sclera Repair tendon jari Repair Tendon tunggal
101
Type C dan D
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 XV. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
No 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Repalatoplasti Reposisi fraktur nasal Reposisi fraktur rahang sederhana Reposisi Fraktur Sederhana Revisi Labioplasti Revisi Striktur ani Ruptur Palpebra (deep) Ruptur Palpebra + Pig Tail Sircumsisi pada phimosis dengan narkose Situasi Hecting dengan Brust Abdomen Skingrafting yang tidak luas Spinkterectomy Tarsoraphi Tonsilektomi Tracheostomi Tumor Kecil Jinak,Kista Mata Vesicolithotomi (Sectio Alta) WSD TINDAKAN MEDIK OPERATIF BESAR Abdominollopectomi Adenoidektomi Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik Amputasi Eksisi Kista Branchiongenik Amputasi jari multiple Anterior/Posterior Sklerotomi Apendektomi Laparascopy Apendektomi Perforata Arthrodesis sendi kecil Bcc,SCC dengan flap/Skin Graft dan dedeksi LN Burrhole Carpal tunel syndrome (Release) Cillin’s Knife Condylotomy Mandibula CWL
JENIS PELAYANAN
3.000.000
Type B
Debridement Osteomyelitis Deseksi Kelenjar Inguinal Detorsi Testis dengan Orchidopexi Diverticulectomy Eksisi Angiofibroma Nasopharing Eksisi Chode/Chordectomi Eksisi Higroma Eksisi Kista Branchial Eksplorasi abses Parafaringeal Eksplorasi Enterocutan Fistel Eksplorasi Kista Branchial Eksplorasi Kista Branchial Ekstraksi Corpus Sclerectomi Fiksasi Internal Eksternal Fistulektomy Komplek Hernia Incarcereta Herniatomi Bilateral Hernioplasty Herniotomi Komplek Hygroma Coli Ileus Obstruktif
102
2.750.000
Type C dan D
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 No 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Ileostomi Anak Ileostomi Neonatus Insisi Abses Leher Dalam Internal Bleeding Invaginasi Isthobektomi Katarak,ECCE,ICCE,Disisi Lentis Kiste Sinus Branchialis Kolesistektomi Koreksi Disartikulasi Koreksi Priapismus Koreksi Torsio Testis Labioplasty Unilateral Laparotomy untuk : Caecostomi,Enterotomi,Colostomi,Ileostomi Laparatomy VC Lipoma Komplek dan deep Maksilektomi Partialis Mandibulektomi Marginalis Melanoma Maligna < 10 mm atau > 10 mm dengan diseksi kelenjar Melanoma maligna dengan flap/skin graft dengan/diseksi LN Nefropexi Neorektomi Saraf Vidian Nepfrostomi Open Nephrectomi Nevus + flap graft Off DJ Stent Omentektomi JENIS PELAYANAN
Type B
Open reduksi fraktur/dislokasi lama Open Renal Biopsi Operasi hernia dengan komplikasi Operasi pada spermatocele Operasi Psoas Hiscth/Boari Flap Operasi Tumor Pembuluh Darah Parotidektomi Pembedahan Kompartemental Penektomi Partial Pilorotomi Rekonstruksi Kontraktur Release Adhession dan Reseksi Release Carpal Tunnel Syndrome Bilateral Release dan flap jauh Release dan FTSG Release Triger Finger/de quarvein Repair diafragma: Anterior Reseksi, Low Anterior Repair fistel Uretra Pasca Urethroplasti Repair hepar Repair Hernia Diafragma Repair Hernia Hiatal/Pahiatal Repair komplikasi AV shunt Repair luka pada wajah komplek Repair tendon multiple Repair varices Reposisi fraktur maxilla/Zygoma Reseksi Ademiosis
103
Type C dan D
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
No 113 114 XVI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Reseksi dinding dada tanpa flap Reseksi Kista dan Anastomosis Reseksi Mandibula Sederhana/terbatas tanpa Rekonstruksi Simple mastektomi dengan MRM Sindaktil dan grafting Sinus /fistula di leher komplek Skingrafting yang luas Splenektomi Spleenektomi partial Sub Total Lobektomi thyroid Surgical staging Tendon Transfer Simple TM Joint Tonsilektomi + Deseksi Tumor ganas lainnya Tumor jinak mammae,kista bilateral mammae Tumor jinak mammae,kista, FAM > 2 lesi pada satu mammae Tumor pipi,gusi tanpa flap atau skin graft Turbinektomi Tutup fistel palato plasti Uretero Sigmoidektomi Ureterostomi
JENIS PELAYANAN
Type B
Vasografi VATS TINDAKAN MEDIK OPERATIF KHUSUS Akalasia Oesophagus + Funduplikasi Aneurisma Aorta Arteri Carotis Arteri Renalis Stenosis Atresia Duodenum Atresia Esophagus Atresia Usus AV Shunt Biopsi Tumor Abdomen Eksplorasi Laparatomi Cimimo Shunt Cloaca Repair Deseksi KGB Pelvis Deseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional Drainase Kista Pankreas Duhamel Eksisi hemangioma komplek Eksisi Karotid Bodi Tumor Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi/RND Eksplorasi Ductus Koledokus Eksterpasi Tumor scalp/cranium Estetik cranio facial Eksplorasi fistel esophagus Extended Maxillectomy,Enucleasi Bulbi,Eksisi choncanasi dengan flap dan graft kulit Face Lift Fraktur Muka Multiple Free flap surgery Fronto orbital advancement pada craniosysnostosis Gastrektomi (bilroth 1 & 2) Gastrostomy Glosectomy
104
4.000.000
Type C dan D
3.500.000
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
No 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
Glosectomy Totalis Graft Vena membuat A Fistula Hemicolectomi/Reseksi Sigmosa Hemiglosectomi Hemiglosectomi + RND Hemimandibulektomi dengan rekonstruksi mikrosurgery Hemimandibuktomi dengan flap rekonstruksi mikrosurgery atau extended mandibulektomi Hemimandibulektomi tanpa rekonstruksi Hemi pelvektomi Invaginasi dengan reseksi Kolecsistektomy dengan eksplorasi duktus Koreksi fraktur rahang multiple komplek Labiopalatoplasti
JENIS PELAYANAN
Type B
Labiopalatoplasti Bilateral Laparascopy Koleksistektomy Laringektomi Le Fort Advancement Surgery Limfadenektomi Ileoinguinal Limfadenektomi Retroperitoneal Maksilektomi totalis Malformasi anorectum PSA + fistula repair Mamma Augmentasi Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi Mandibulektomi Totalis Mastektomi Radikal Miles Operation MRM dengan flap latisimus dorsi dan skin graft MRM dengan flap abdomen Mycocutaneus Pectoral Major Neuroblastoma Operasi Fraktur Muka Multiple Operasi mega Colon (Hirschprung) Operasi Shunting Femoralis Oeprasi Vasculer yang memerlukan tehnik Operasi Whipple Palatoplasty Paroditektomi dengan flap dan rekonstruksi Paroditektomi Radikal + Mandibulektomi Postero Sagital Anorectoplasty (PSA) Potong Flap pada wajah dan rekonstruksi Pyloromyotomy Reduksi invaginasi , Reduksi Volvulus,Drainage Pankreas Release dan free flap bedah mikro Repair Hepar/Repair Lien Repair Pankreas dan Duodenum Repair Ulcus/Perforasi gaster Replantasi Reseksi dan anastomosis duodenum Reseksi dinding dada + flap atau rekonstruksi Reseksi esophagus + interposition colon Reseksi gaster partial Reseksi gaster total Reseksi hepar Reseksi pankreas partial
105
Type C dan D
85 86 87 88 89 90 91 92 No 93 94 95 96 97
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
Reseksi pankreas total Reseksi Rahang Reseksi Tumor system biller Revisi shunt termasuk pengangkatan shunt yang terinfeksi Salvaging operasi mikro Segmentectomy Shunting pada portal hypertensi Simpatektomi JENIS PELAYANAN
Type B
Simple Maxillectomy Sistoplasti reduksi Stabilisasi/Rekonstruksi sternum Stapedektomi Shunting : - Femoralis - Poplitea/Tibialis - Splenorenal Subdural peritonal shunt TEPG Thirotoxicosis/Struma Toxic/Basedow Tindakan by pass/Billiodigestif Total kolectomi dan rekonstruksi Total kolectomi dan repair Total Thiroidektomi dan RND Unilateral Transposisi : Gaster Usus halus,colon Transposisi : Sigmoid Transeksi Esophagus Tromboembolektomi arteri perifer Tumor pada bibir tanpa atau dengan rekonstruksi Tumor Tulang Wajah Vasculer graft Pembuluh darah besar Ventriculo Atrial Shunt Ventriculoperitoneal shunt Wilm Tumor Window dengan reseksi kista AMP,APB,DHS,CBP Amputasi forequarter Amputasi Symes,BK,AK,BE,Disartidikulasi Sendi Besar Bone Graft Canal Stenosis Decompresi – Stabilisasi Coflax Debridement Spondilitis TBC + Stabilisasi dan Fusi Discplasty Fiksasi Internal sederhana/ORIF Ganti sendi (Arthroplasty) Grafting pada Arterial Insufiensi HNP Cervical Pendekatan Anterior IDET,Face Block,Discografi Kiphoplasty/Vertebroplasty Koreski Scoliosis Koreksi Spondilitis Laminektomi HNP MED (Micro Endoscopy Decompretion) Microscopy Spine Surgery Operasi Fraktur Komplek Acetabulum Operasi Fraktur Komplek Pelvis Operasi Fraktur Comolek Tulang Belakang
106
Type C dan D
138
Operasi Fusi Korpus Approach Anterior
No 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
JENIS PELAYANAN
Type C dan D
Type B
Type C dan D
Operasi Stabilisasi Cervikal Operasi Tumor Spinal Daerah Toracolumbal Rekonstruksi Terbuka Sendi ACL Replantasi 2 jari Spinal Segmental Instrumentation (SSI) Spondilolistesis Decompression Stabilisasi Tibial Piton TKR,THR Tumor Tulanh Reseksi + rekonstruksi Adrenalektomi Abdominotorakal Bivalve Bladder Neck Incision Diverticulektomi Vesika Extended Pyelolitotomy (Gilverne) End to end anastomose ureter Enukleasi Kista Ginjal Epididimovasostomi Eksisi fistel urethra Eksplorasi testis mikro surgery Fraktur Penis Hipospadia Horseshoe Kidney Koreksi Heal Condoit (Bricker) Internal Urethrotomi/Sachze Kriptorkismus Limfadenektomi Ileoinguinal Limfadenektomi Retroperitoneal Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet) Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika Nefrektomi Partial Nefrolitotomi Nefrostomi Percutan Neoimplantasi Ureterocalycal Penektomi Radikal PER (Primary Endoskopic Realigment) Percutaneus Nephrolithostripsy (PCNL) Pyelolithotomi Pyeloplasti Radikal Cystektomi Radikal Nefrektomi Radikal Prostatektomi Rekonstruksi penis Rekonstruksi Renovaskuler Renoraphy Repair Vesico Vagina Fistel Complex RPG – Ps DJ Stand Sachse TUR Prostat TUR Tumor Buli-Buli
No 188
Type B
JENIS PELAYANAN Tutup Fistel
107
189 190 191 192 193 194 195 196
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207
208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232
No 233 234 235 236 237 238 239
Undesensus testis/Orchidopeksi Subkapsuler Ureterolysis Ureterone Cystosthomi Uretroplasty URS Abses Cerebri Cranioplasti Complicated Functional Neuro : - Stereotaxy sederhana/komplek - Percutaneus Kordotomi EDH Eksisi Cele Kraniotomi Kraniotomi + Bedah Mikro Kraniotomi + Endoscopy Laminektomy Operasi Mikro Kranialis/Spinalis Perifer Operasi Tumor Spinal Operasi Tumor Cerebri Operasi Stroke Haemorrage Neuroplasty/Anastomosis/Eksplorasi bedah mikro : - Plexus Brachialis Lumbalis Sacralis - N.Cranialis/Spinalis Perifer Pedicle Screw Rekonstruksi Meningokel Spina Bifida SDH VP Shunt Abaltio Retino Cryo Terapi Decompresi Jahit Kornea dan Palpebra Luka Lama Keratoplastik Koreksi Bilateral Eso/Exotropia Strabismus Koreksi Strabismus LASIK Orbitotomi Lateral Phaco Emulsifikasi + IOL Plastik Palpebra Ptosis Plastik Rekonstruksi Rekonstruksi Kelopak Mata Berat Rekonstruksi Soket Berat Rekontruksi Orbita Congenital SICS Sirklase mata Trabekulektomi Triple Prosdur Keratoplasti dengan Glaukoma Vitrectomi CWL + Sinuscopy
JENIS PELAYANAN
Type B
CWL + Sinuscopy + Biopsi Deseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus Ethmoidektomi (Intranasal) Faringotomi Frontoethmoidektomi (Ekstranasal) Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)
108
Type C dan D
240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 XVII. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
No 21 22 XVIII 1 2 XIX 1
Insisi Abses Leher Dalam Kompleks Laringektomi Mastoidektomi Radikal Mikro Laringoscopy Mycocutaneus Flap/Pectoral Mayor Myringoplasty/Timpanoplasti Operasi Tumor Nasi & Sinus Maksila Pengangkatan Tumor dengan Transpalatal Radical Neck Desection Radikal Mastoidektomi Rekonstruksi Hidung Rhinoplasti Rhinotomy Lateral Septum Koreksi Sinuskopi Stapedektomi Temporal Bone Resection Timpanoplasti TINDAKAN MEDIK KANDUNGAN DAN PERSALINAN (Tarip sudah termasuk visite dokter ahli kandungan) Histerektomi Histerektomi pervaginam Istektomi Kuretase Kuretase Misabortion Kuretase Molahidatidosa Laparaskopi Diagnostik Laparaskopi Operatif MOW (Minilap/Laparaskopi) Ovarektomi Persalinan Ekstraksi Forcep Persalinan Ekstraksi Vacum Persalinan Normal Persalinan Oksitosin drip Persalinan Sungsang/Gemeli Placenta Manual Salfingektomi Salfingektomiovarektomi SC Gemeli SC+MOW
JENIS PELAYANAN
6.100.500 7.625.625 4.575.375 1.102.500 1.102.500 1.102.500 1.525.125 6.100.500 1.102.500 4.575.375 2.205.000 2.205.000 1.102.500 1.653.750 2.205.000 1.653.750 4.575.375 4.575.375 6.200.000 5.450.000
5.185.000 9.150.750
Type C dan D 4.700.000 8.715.000
600.000 800.000
600.000 700.000
23.000
18.000
23.000 39.000 78.000
18.000 31.000 62.000
Type B
Sectio Sesarea Whartheim TINDAKAN MEDIK HEMODIALISA Hemodialisa Re Use Hemodialisa Single Use TINDAKAN DAN ATAU PELAYANAN MEDIK PENYAKIT GIGI DAN MULUT Sederhana : a. Pencegahan / Peningkatan Oral Hygiene Konsultasi / Resep b. Bedah Mulut : - Pengobatan Keradangan - Pencabutan Gigi Sulung - Pencabutan Gigi Tetap
109
5.810.000 7.262.500 4.357.500 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 5.810.000 1.050.000 4.357.500 2.100.000 2.100.000 1.102.500 1.575.000 2.100.000 1.575.000 4.357.500 4.357.500 5.900.000 5.185.000
2
No
3
c. Konsevasi - Arsen / Engenol Dentorit - Chkm / Cresofen Dentorit - Pulp Capping - Pengisian Cavum Pulpa dgn ZnOe/Ca (OH)2 Cement - Trepanasi / Preparasi - Bongkar Tumpatan / Gigi (Besar) - Bongkar Tumpatan / Gigi (Kecil) - Tumpatan Amalgam Kecil d. Orthodonsi - Kontrol Alat Ortho Lepasan - Reparasi Klamer Kecil : a. Pencegahan / Peningkatan Oral Hygiene • Periodonsi - Scaling - Ant / Post per rahang • Konservasi - Fissure Sealent / Gigi - Topical Aplikasi Flour / Rahang b. Bedah Mulut - Incisi Abses Intra Oral - Pencabutan Gigi dgn komplikasi - Alveolectomy / Regio - Operasi Epulis Kecil - Uperculectomy - Operasi Mucocele c. Periodonsi - Curettage / Regio d. Konservasi - Tumpatan Amalgam Besar - Tumpatan Glassionomer Kecil - Tumpatan Composit Kecil
JENIS PELAYANAN
31.000 31.000 47.000 78.000 62.000 94.000 62.000 94.000
25.000 25.000 37.500 62.000 50.000 75.000 50.000 75.000
39.000 62.000
31.000 50.000
55.000
44.000
100.000 42.000
80.000 34.000
75.000 130.000 75.000 110.000 110.000 125.000
60.000 104.000 60.000 88.000 88.000 100.000
75.000
60.000
125.000 100.000 125.000
100.000 80.000 100.000
310.000 62.000
Type C dan D 248.000 50.000
110.000 230.000 230.000 35.000 75.000
88.000 184.000 184.000 28.000 60.000
110.000
88.000
185.000 185.000 185.000 310.000
148.000 148.000 148.000 248.000
200.000 300.000
160.000 240.000
Type B
- Inlay / On lay (tidak termasuk biaya lab. Gigi) - Bongkar Bridge / Gigi ( tanpa bur ) e. Orthodonti - Reparasi Busur Labial - Reparasi Plat - Jarum cito Jec - Angkat Jahitan post Odontectomi - Angkat Jahitan post Operasi f. Prosthodonti - G.T.S lepasan gigi berikutnya ( Gigi beli sendiri ) Sedang : a. Bedah Mulut - Incisi Abses Oral / Region - Operasi Epulis Sedang - Operasi Kista Kecil - Operasi Kista Sedang b. Periodonsi - Ginggivectomie / Region - Ginggivoplastie / Region c. Konservasi
110
4
No
5.
6.
- Veneer Composit / Labial - Tumpatan Komposit Besar - Tumpatan Glass Ionomer Besar - Jaket / Mahkota Acrylic - Bridge Acrylic (tidak termasuk Lab Gigi) - Pin dengan Komposit / Glass Ionomer d. Orthodonsi - Kontrol Alat Cekat e. Prosthodonsi - Menambah satu (1) gigi (tidak termasuk harga gigi) - Reparasi protesa patah Besar : a. Bedah Mulut - Odontectomi / Partial Impected Kecil - Odontectomi / Partial Impected Sedang - Odontectomi / Full Impected Besar - Excici Phlegmon: • Incici Extra • Incici Multiple - Ranula - Exotosis - Osteomylitis Debridement - Bongkar Archbar b. Konservasi - Endo Intracanal 1 saluran akar - Endo Intracanal 1 saluran akar ganda - Pulpectomi 1 saluran akar - Pulpectomi saluran akar ganda JENIS PELAYANAN
310.000 190.000 150.000 620.000 620.000 250.000
248.000 152.000 120.000 500.000 500.000 200.000
90.000
72.000
300.000 230.000
240.000 184.000
300.000 500.000 700.000
240.000 400.000 560.000
150.000 350.000 700.000 700.000 250.000 350.000
120.000 280.000 560.000 560.000 200.000 280.000
200.000 300.000 200.000 300.000
160.000 240.000 160.000 240.000
350.000 550.000
Type C dan D 280.000 440.000
450.000 550.000 450.000 200.000 250.000
360.000 440.000 360.000 160.000 200.000
550.000 400.000
440.000 320.000
300.000 375.000
240.000 300.000
350.000 250.000
280.000 200.000
150.000
120.000
700.000
560.000
3.200.000
2.600.000
Type B
- Pasak Tuang + Inti (tidak termasuk Lab Gigi) - Jaket Acrylic c. Prosthodonsi - GTS Lepasan (plat + gigi 1 ) tidak termasuk harga gigi - Rebassing GTL - GTS Lepasan (plat + gigi 1 ) tidak termasuk harga gigi - Reparasi GTS Patah - Reparasi Klamer d. Orthodonsi - Alat Ortho lepasan pertama per rahang - Alat Ortho lanjutan per rahang e. Periodonsi - Pulpectomi 1 saluran akar 1 visite - Pulpectomi 2 saluran akar/ganda 1 visite Canggih : a. Bedah Mulut + Konservasi - Apec Resectie - Hemeseksi b. Periodonsi - Splinting Komposit per gigi Khusus : a. Bedah Mulut - Intermaxillary Fixation Wiring - Archbar per rahang b. Prosthodonsi GTL lepasan / Full Denture RA & RB (tidak termasuk harga gigi) c. Orthodonsi
111
XX. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
No 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 XXI. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 XXII
Alat Ortho Cekat per rahang d. Konservasi - Jacket porselen (tidak tremasuk lab)/per unit - Full Crown Porselen (tidak termasuk Lab)/per unit PELAYANAN REHABILITASI MEDIK Infra Merah Hidrocollator Hot Pack Massage Parafin Bath Icing/Cold Terapy Sepeda Statis Listrik Treamil Listrik Quadrip Exercise Short Wave Diathermi Micro Wave Diathermi Ultra Sound Diathermi Traksi Leher Traksi Pinggang Stimulasi Listrik TENS (Interferensial Therapi) Therapi Latihan
JENIS PELAYANAN
2.750.000
2.600.000
700.000 750.000
560.000 560.000
8.000 8.000 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 12.500 12.500 12.500 15.000 15.000 12.500 12.500 15.000
8.000 8.000 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 12.500 12.500 12.500 15.000 15.000 12.500 12.500 15.000
Type B
Bladder Training Senam Hamil Senam Nifas Terapi Latihan Khusus (Stroke/CP/Sensori Integrity) Penjaruman Therapi Wicara Therapi Okupasi Incontinance Electrotherapi Manipulasi/Streching Pemeriksaan Osteoporosi (Bone Density) TINDAKAN KHUSUS KEPERAWATAN Convultion Management CPR ( Cardio Pulmonary Resusitation ) Isolasi pasien kegawatdaruratan psikiatri Logroll pada pasien Cervical Memasang long spinal Board pada pasien Cervical Merawat Stoma Oksigenation ( Low Flow low Concentration & Low Flow high Concentration ) Perawaan pasien dengan ventilator Perawatan Massive Epistaksis Perawatan Massive Haemoptoe Perawatan Massive perdarahan saluran cerna Resisusitasi Combustio > 25% Spoel Blast Manual dengan Gross Hematuria > 5X Terapi aktivitas kelompok Irigasi Mata Observasi Compartement Syndrom Post Pemasangan Gips Pasang NGT dengan Resiko Tinggi (Fraktur Basis Cranii) Pemasangan Skin Traksi Dengan Membuka Gips Perawatan Luka Chronik/Combutio dengan lama waktu 1-2 jam Perawatan pasien ventilator Suction/Bronchial Toilet PELAYANAN KEPERAWATAN PER HARI
112
12.500 12.500 12.500 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 15.000 75.000 30.000
Type C dan D 12.500 12.500 12.500 20.000 25.000 20.000 20.000 20.000 15.000 75.000 20.000
1 2
XXIII 1 2 3 4 XXIV 1 2 3
No 4 5 6
7
8
Kelas III/perinatologi Rawat inap ICU, ICCU, NICU, PICU, HCU, TICU Rawat Inap RR, ROI & Intermediate TINDAKAN KEBIDANAN Digital Eksplorasi Uterus Manual Placenta Partus Normal Partus spontan Bracht LAIN-LAIN (tarif belum termasuk pemakaian barang farmasi dan alat kesehatan habis pakai) Konservasi Otopsi / Bedah mayat dan atau keterangan sebab kematian Perawatan Jenazah
JENIS PELAYANAN
13.000 75.000 33.000
11.500 62.000 27.500
150.000 550.000 500.000 550.000
125.000 450.000 400.000 450.000
225.000 500.000 75.000
225.000 500.000 75.000
60.000 60.000
Type C dan D 60.000 60.000
10.000 7.500 60.000 100.000
10.000 7.500 60.000 100.000
75.000 7.500
75.000 7.500
Sesuai tarif PMI 10.000 1.000
Sesuai tarif PMI 10.000 1.000
Type B
Surat Keterangan Klaim Asuransi Surat Keterangan Visum Et Repertum Sterilisasi Peralatan Operasi : - Alat Tenun/Linen per kg - Alat Kesehatan/Instrumen per kg - Bahan Medis Habis Pakai per Tromol Kecil - Bahan Medis Habis Pakai per Tromol Besar Ambulance : - Radius ≤ 10 Km - Radius > 10 Km (tarif tambahan per 1 Km) Bank Darah : - Biaya penggantian kantong darah - Penyimpanan darah di Bank Darah - Transportasi pengambilan dari PMI per Km (jarak RSD ke PMI setempat/berangkat dan pulang)
Pj. BUPATI JEMBER,
ttd ZARKASI
SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
113
LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
NO 1.
2.
3.
JASA PELAYANAN
TARIF (Rp)
Permukiman : a. Mewah b. Menengah c. Kecil Komersial : a. Toko - Besar - Sedang - Kecil b. Pasar - Kios - Los / kaki lima c. Hotel / Tempat Kos - Besar - Sedang - Kecil d. Bioskop : - Sedang - Kecil e. Restoran - Besar - Sedang - Kecil f. Industri - Besar - Sedang - Kecil g. Tempat Usaha - Bengkel - Salon Fasilitas Umum a. Fasilitas Kesehatan - Besar (RS) - Sedang (RS) - Apotik
114
KETERANGAN
5.000,00 3.000,00 1.000,00
per bulan per bulan per bulan
10.000,00 5.000,00 2.000,00
per bulan per bulan per bulan
2.000,00 1.000,00
per bulan per bulan
8.000,00 5.000,00 3.000,00
per meter kubik per meter kubik per meter kubik
3.000,00 2.000,00
per meter kubik per meter kubik
8.000,00 5.000,00 3.000,00
per meter kubik per meter kubik per meter kubik
10.000,00 5.000,00 3.000,00
per meter kubik per meter kubik per meter kubik
3.000,00 2.000,00
per bulan per bulan
7.000,00 5.000,00 3.000,00
per meter kubik per meter kubik per meter kubik
NO
4.
JASA PELAYANAN
TARIF (Rp)
b. Perkantoran - Besar - Sedang - Kecil c. Sekolah - Besar - Sedang - Kecil Rumah sakit, puskesmas, laboratorium, tempat dokter praktek, tempat bidan praktek (sampah medis padat tidak beracun).
KETERANGAN
8.000,00 5.000,00 3.000,00
per meter kubik per meter kubik per meter kubik
5.000,00 3.000,00 2.000,00 7.000,00
per meter kubik per meter kubik per meter kubik per kilo gram
Pj. BUPATI JEMBER,
ttd ZARKASI
SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
115
LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
RETRIBUSI NO
JASA PELAYANAN WNI
I.
II.
PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN KEPENDUDUKAN 1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) 2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
Orang Asing
10.000 10.000
15.000 50.000
45.000 60.000
100.000 150.000
50.000 75.000
200.000 300.000
45.000
200.000
50.000
100.000
75.000
150.000
25.000
100.000
PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN PENCATATAN SIPIL 1. Penerbitan Akta Kelahiran a. Dilaporkan usia 0 - 60 hari
2.
3.
4.
5.
Penerbitan Akta Perkawinan a. Perkawinan dilaporkan tidak lebih 60 hari sejak tanggal pemberkatan perkawinan oleh pemuka agama/pemuka kepercayaan 1). Didalam Kantor 2). Diluar Kantor b. Perkawinan dilaporkan tidak lebih 60 hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri Jember 1). Didalam Kantor 2). Diluar Kantor Penerbitan Akta Perceraian a. Perceraian dilaporkan tidak lebih 60 hari sejak tanggal putusan Pengadilan Negeri Penerbitan Akta Pengakuan Anak a. Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak kurang 30 hari b. c. Pengakuan Anak ke 2 dan seterusnya
Pencatatan Pengesahan Anak a. Wajib dilaporkan paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan
6. Pencatatan Perubahan Nama a. Wajib dilaporkan oleh penduduk paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan
116
85.000
SANKSI WNI
Orang Asing
Pengadilan Negeri b. Wajib dilaporkan oleh penduduk lebih dari 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri setelah membayar denda administratif (Hanya berlaku bagi orang asing)
85.000
Pj. BUPATI JEMBER, ttd ZARKASI
SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
117
LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM NO
1.
2.
JASA PELAYANAN
TARIF (Rp)
KETERANGAN
Parkir Harian Kendaraan Luar Kota : (1) (2)
Sepeda Motor Kendaraan bermotor roda empat
1.000,00 2.000,00
sekali parkir sekali parkir
(3)
Kendaraan bermotor roda enam
5.000,00
sekali parkir
Parkir Berlangganan (1) (2)
Sepeda Motor Kendaraan bermotor roda empat
20.000,00
setahun
40.000,00
setahun
(3) (4)
Kendaraan bermotor roda enam Kendaraan bermotor jenis angkutan barang roda
50.000,00 25.000,00
setahun setahun
empat atau taxi argo
Pj. BUPATI JEMBER,
ttd ZARKASI
SEKRETARIS KABUPATEN, ttd
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
118
LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
OBJEK RETRIBUSI / LTU
2
TARIF (Rp/m )
KET.
PASAR UTAMA I II III IV V
400 350 250 200 2500
1 Pasar
PASAR KELAS I I II III IV V
300 250 200 150 1500
10 Pasar
250 200 150 100 1250
18 Pasar
200 150 100 100 1000
2 Pasar
PASAR KELAS II I II III IV V
PASAR KELAS III I II III IV V
Pj. BUPATI JEMBER,
ttd SEKRETARIS KABUPATEN,
ZARKASI ttd SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013 119
LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
NO 1.
JASA PELAYANAN
TARIF (Rp)
KETERANGAN
BIAYA UJI a. Kendaraan bermotor jenis mobil barang dengan
30.000,00
setiap kendaraan
40.000,00
setiap kendaraan
20.000,00
setiap kendaraan
20.000,00
setiap kendaraan
40.000,00
setiap kendaraan
40.000,00
setiap kendaraan
50.000,00
setiap kendaraan
7.000,00
setiap kendaraan
JBB < 3.500 kg b. Kendaraan bermotor jenis mobil barang dengan JBB > 3.500 kg c.
Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum
d. Kendaraan bermotor jenis mobil bus dengan JBB < 3.500 kg e. Kendaraan bermotor jenis mobil bus dengan JBB > 3.500 kg f.
Kereta gandengan
g. Kereta tempelan 2.
Biaya Tanda Uji
3.
Biaya tanda samping
15.000,00
setiap kendaraan
4.
Biaya penggantian buku uji
15.000,00
per penggantian
5.
Biaya Numpang Uji dengan JBB < 3500 kg
20.000,00
setiap kendaraan
6.
Biaya Numpang Uji dengan JBB > 3500 kg
25.000,00
setiap kendaraan
7.
Biaya Numpang Uji kereta gandengan dan
30.000,00
setiap kendaraan
tempelan
Pj. BUPATI JEMBER, ttd
SEKRETARIS KABUPATEN,
ZARKASI
ttd
SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
120
LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
NO
JASA PELAYANAN
1.
Tabung Racun Api : a. Jenis busa (1) Isi s/d 20 liter (2) Isi 21 s/d 50 liter (3) Isi lebih 51 liter b. Jenis serbuk dan atau gas (1) Berat s/d 6 kg (2) Berat 7 s/d 19 kg (3) Berat lebih 19 kg Hidran Springkle otomatis Pemanfaatan mobil pompa, mobil pemadam kebakaran : a. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta. b. Bantuan khusus penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Jember c. Penggantian penggunaan bahan bakar, pada bantuan pemompaan dan penyiraman bukan atas kejadian kebakaran selama berlangsungnya penjagaan tersebut pada huruf a dan b. d. Selain pengenaan retribusi pada huruf a, b dan c, dikenakan pula pungutan penggunaan bahan bakar atas jarak pelayanan sebagai berikut : (1) Jarak s/d 5 (lima) km (2) Jarak > 5 (lima) s/d 30 (tiga puluh) km (3) Jarak > 30 (tiga puluh) km
2. 3. 4.
TARIF (Rp)
KETERANGAN
5.000,00 10.000,00 25.000,00
per tahun per tahun per tahun
5.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 100,00
per tahun per tahun per tahun per titik / tahun per m² / tahun
20.000,00
per jam / unit
10.000,00
per jam / unit
15.000,00
per unit/pengisian
50.000,00 100.000,00 200.000,00
per unit per unit per unit
Pj. BUPATI JEMBER, SEKRETARIS KABUPATEN,
ttd ttd
ZARKASI SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
121
LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS DAN JASA PEMAKAIAN PONTEN
NO 1.
2.
3.
JASA PELAYANAN
TARIF (Rp)
Pelayanan Penyedotan Kakus : a. Hotel/penginapan, bioskop, rumah toko, restoran/ rumah makan dan badan usaha lain b. Kantor Pemerintah c. Rumah Penduduk d. Rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan badan sosial lain Pemakaian Ponten: a. Jasa pemakaian ponten (mobil toilet) b. Jasa pemakaian untuk buang air besar/kecil c. Jasa pemakaian untuk mandi Jasa Penggunaan IPLT
KETERANGAN
300.000,00
per mobil
300.000,00 250.000,00 250.000,00
per mobil per mobil per mobil
250.000,00 1.000,00 2.000,00 25.000,00
per hari per orang per orang 3 Per m
Pj. BUPATI JEMBER, ttd ZARKASI SEKRETARIS KABUPATEN, ttd SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
122
LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR : 4 TAHUN 2011 TANGGAL : 3 Agustus 2011
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR A.
PENGUJIAN KUALITAS LIMBAH CAIR
NO
JENIS INDUSTRI
1 2 3 4 5 6 7
Accumulator Agar-agar Asam Nitrat Baterai Kering Bir Bleaching Earth Cat
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Cold Storage Elektroplanting Elektroplanting Ethanol Farmasi Galvanis Gula Karet Karton Box Kayu Lapis Kembang Gula Keramik/Marmer Kertas Kertas dan Pulp Korek Api
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Kulit Mie / Krupuk Minyak Kelapa Sawit Minuman Ringan MSG / IMP Pelebur Tembaga Pencucian Kendaraan Pengalengan Pengilangan Minyak Ikan Pengolahan Daging Pengolahan Buah / Sayur Pengipasan Biji Kopi / Coklat Penyulingan Pelumas Bekas Rumah Potong Hewan Saos
PARAMETER TSS,COD,Pb,Cu,Sb,Zn,Fe dan ML BOD,COD,TSS,NHзN,TDS dan CL2 bebas BOD,COD dan TSS COD,TSS,V,ML,Zn,Hg,SR,Mn dan Ni BOD,COD dan TSS COD dan TSS + COD,TSS,Hg,Zn,Pb,Cu,Cr6 ,TI,Cd,Phenol dan ML BOD,COD,ML dan TSS TSS, CL2 tersisa,CU,Pb,Zn,Cr total dan Ni + TSS,CN, Cr6 ,Cr total,Cu,Zn,Ni,Cd,dan TSS BOD,COD,TSS dan H2S BOD,COD,TSS,N total dan Phenol Fe,Mn,Zn,Cr total,Ni,Pb,Cu,Co,Cd dan TSS BOD,COD,TSS,ML dan H2S BOD,COD,TSS dan NHзN BOD,COD,TSS,Pb dan Cr total BOD,COD,TSS, NHзN,ML dan Phenol BOD,COD,TSS,ML TSS,Cr total,Co,Ni,Zn,Mn,Cd dan Pb BOD,COD dan TSS BOD,COD,TSS dan Pb + BOD,COD,TSS,NO3N,Fe,Mn,Zn,Cr6 dan Cr total BOD,COD,TSS,Cr total,MI, NHзN dan ML BOD,COD,TSS dan ML BOD,COD,TSS,NHзN dan ML BOD,COD,TSS dan ML BOD,COD,TSS,NHзN TDS,TSS,Fe,Cu,Zn,Ni,Cd,Pb,F,Hg dan As BOD,COD,TSS,ML,Detergen,Phospat P2O4 BOD,COD,TSS dan ML BOD,COD,TSS,ML,H2S, NHзN dan Phenol BOD,COD,TSS dan ML BOD dan TSS BOD,COD,TSS dan ML BOD,COD,TSS,ML,H2S, NHзN dan Phenol BOD,COD,TSS,ML dan NHзN BOD,COD,TSS
123
TARIF (Rp) 175.000,00 100.000,00 85.000,00 175.000,00 85.000,00 70.000,00 175.000,00 125.000,00 170.000,00 175.000,00 100.000,00 125.000,00 265.000,00 125.000,00 85.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 150.000,00 85.000,00 90.000,00 150.000,00 110.000,00 85.000,00 100.000,00 100.000,00 85.000,00 150.000,00 100.000,00 80.000,00 100.000,00 85.000,00 50.000,00 50.000,00 110.000,00 90.000,00 80.000,00
38 39 40 41 42 43
Sabun/Detergen/Minyak Nabati Sorbitor Susu Tahu / Kecap Tapioka Tekstil
44 45 46
Tepung Ikan Tepung Silikan Ternak Sapi Perah / Babi
BOD,COD,TSS,ML,Detergen,Phospat P2O4
100.000,00
BOD,COD,TSS, NHзN dan Ni BOD,COD,TSS BOD,COD,TSS BOD,COD,TSS dan CN BOD,COD,TSS,Phenol,Cr total,ML, NHзN dan H2S BOD,COD,TSS,NH4 dan H2S TSS dan TDS BOD,COD,TSS, NHзN,H2S
100.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 120.000,00 100.000,00 15.000,00 100.000,00
Pj. BUPATI JEMBER, ttd ZARKASI
SEKRETARIS KABUPATEN,
ttd SUGIARTO, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580609 198603 1 013
124
