PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PEKERJAAN UMUM Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Telp G R E S I K RENSTRA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PEKERJAAN UMUM Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Telp. 3953278 GRESIK

RENSTRA 2016-2021

pendahuluan

1.1 Latar Belakang Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Dinas

Pekerjaan

Umum

serta

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Gresik

yang

dalam

pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum

yang akan disusun setiap tahun sebagai

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 adalah : I RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

1

pendahuluan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 Rencana Strategis kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik

Nomor 2

tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ; 11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum ; 12. Peraturan Bupati Gresik Nomor …… Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 dimaksudkan agar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten I RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

2

pendahuluan

Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 adalah untuk : 1) Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 ke dalam rencana instansional ; 2) Menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik 2016 – 2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional ; 3) Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan ; 4) Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal,

peningkatan

produktivitas

dan

menjamin

efektivitas

penggunaan sumber daya organisasi. 1.4 Sistematika Penulisan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 disusun dengan tata urut sebagai berikut : 1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan tata urut penyusunan Renstra. 2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya SKPD, kinerja pelayanan SKPD dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD. 3. Pada bab III berisi uraian isu-isu strategis berdasarkanh hasil analisis gambaran pelayanan SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD); Hasil review Renstra SKPD provinsi; Hasil penelaahan RTRW; I RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

3

pendahuluan

Hasil analisis dokumen KLHS; dan Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD 4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran Jangka menegah, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2015. 5. Pada bab V berisi uraian tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

yang akan

dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2021. 6. Pada bab VI berisi uraian Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. 7. Bab VII adalah merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2016– 2021, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan RKT dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja SKPD.

I RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

4

gambaran pelayanan skpd

A. Tugas , Fungsi dan struktur organisasi SKPD 1. Kepala Dinas Mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang

Pekerjaan

Umum,

Kebinamargaan,

pengairan,

tata

ruang,

keciptakaryaan, perumahan dan permukiman yang menjadi kewenangan daerah

dan

tugas

perundangundangan.

pembantuan Dalam

sesuai

melaksanakan

ketentuan tugas

peraturan

Kepala

Dinas

menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan

kebijakan,

bidang

Pekerjaan

Umum,

Kebinamargaan,

pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang pekerjaan umum,

kebinamargaan,

pengairan,

tata

ruang,

keciptakaryaan,

perumahan dan permukiman; c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang Pekerjaan Umum, Kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan, perbaikan bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman; e. Pemantauan dan analisa kelayakan sarana prasarana infrastruktur bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan danpermukiman; f. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pekerjaan umum,

kebinamargaan,

pengairan,

tata

ruang,

keciptakaryaan,

perumahan dan permukiman; g. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau rekomendasi perizinan, verifikasi bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman sesuai ketentuan peraturan perundangan; h. Pengelolaan manajemen bidang pekerjaan umum, kebinamargaan, pengairan, tata ruang, keciptakaryaan, perumahan dan permukiman;

III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

1


i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bidang pekerjaan umum,

kebinamargaan,

pengairan,

tata

ruang,

keciptakaryaan,

perumahan dan permukiman; j. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum; k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat 1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi: a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan; b. Pelayanan

administrasi

umum,

ketatausahaan,

kearsipan

dan

dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian; d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor; e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas; f. Pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup Dinas Pekerjaan Umum; g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri dari: 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; mempunyai tugas : a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketata usahaan; b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan; III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

2


c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan; d. Melaksanakan

urusan

rumah

tangga,

keamanan

kantor

dan

mempersiapkan sarana prasarana kantor; e. Melakukan

pengelolaan

uang

perjalanan

dinas

pimpinan;\

Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor; f. Melaksanakan pelayanan dan pemrosesan administrasi kepegawaian; g. Menyiapkan proses administrasi bagi penempatan dan pendistribusian Pegawai di lingkungan Dinas; h. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai; i.

Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan Pegawai;

j.

Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Program dan Pelaporan; mempunyai tugas : a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis di Bidang Pekerjaan Umum; b. Melaksanakan

penyusunan

rencana

kegiatan

tahunan

Dinas

Pekerjaan Umum; c. Melaksanakan Verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan; d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum; e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum; f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Keuangan; mempunyai tugas : III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

3


a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan; b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan; c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan; d. Melaksanakan

verifikasi

kelengkapan

bukti-bukti

administrasi

keuangan; e. Menyusun

rekapitulasi

penyerapan

keuangan

sebagai

bahan

evaluasi kinerja keuangan; f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan dinas; g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan (1) Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan dan bina manfaat jalan dan jembatan (2) Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan rencana kinerja program dan kinerja kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatandan bina manfaat jalan dan jembatan; b. Perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan dan bina manfaat jalan dan jembatan; c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan dan bina manfaat jalan dan jembatan; d. Pelaksanaan

koordinasi,

akselerasi

dan

sinkronisasi

pelaksanaan,

program dan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan dan bina manfaat jalan dan jembatan;


4


e. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya pemeliharaan jalan dan jembatan dan bina manfaat jalan dan jembatan; f. Pelaksanaan kebijakan penentuan klas jalan dan kelayakan penggunaan jalan dan jembatan sesuai kualifikasinya; g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan jalan dan jembatan dan bina manfaat jalan dan jembatan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan terdiri dari : 1. Seksi Pemeliharaan jalan dan jembatan, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; b. Menyusun

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan

pemeliharaan jalan dan jembatan; c. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan; d. Melakasanakan pengawasan pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; e. Melaksanakan pendataan dan klasifikasi jalan dan jembatan milik pemerintah kabupaten; f. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan sesuai klasifikasinya; g. Melaksanakan tugas pembantuan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan; h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Bina Manfaat Jalan dan Jembatan; mempunyai tugas : III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

5


a. Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan sarana dan prasarana jalan dan bina manfaat jalan dan jembatan; b. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sarana dan prasarana jalan bina manfaat jalan dan jembatan; c. Menyusun kebijakan saran dan prasarana jalan dan pemanfaatan jalan dan jembatan; d. Melaksanakan pendataan dan menyusun kualifikasi klas jalan, nama jalan, kelayakan jalan dan jembatan; e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pemantauan pemanfaatan saran dan prasarana jalan dan jembatan; f. Melaksanakan pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan.

4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan (1) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pekerjaan umum dibidang pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan jalan dan jembatan dan pengendalian mutu. (2) Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :


6


a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kinerja program dan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan; b. Pelaksanaan

koordinasi

perumusan

kebijakan

teknis

pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; c. Pelaksanaan koordinasi pembangunan, peningkatan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan d. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembangunan, peningkatan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan e. Penyelenggaraan pelayanan standar mutu dan rekomendasi teknis kualitas pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan f. Pelaksanaan tugas pembantuan dibidang pembangunan, peningkatan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan g. Pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pembangunan,

peningkatan dan pengendalian mutu jalan dan jembatan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan; b. Menyusun

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan

pembangunan dan peningkatan jalan; c. Melakukan penyusunan perencanaan pembangunan dan peningkatan jalan; d. Melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan; e. Melaksanakan pembinaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan; f. Melaksanakan

pelayanan

administrasi

teknis

pembangunan

dan

peningkatan jalan; g. Melaksanakan tugas pembantuan pembangunan dan peningkatan jalan; III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

7


h. Melaukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan dan peningkatan jalan; i.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan; b. Menyusun

pedoman

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan

pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan; c. Melakukan penyusunan perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas jembatan; d. Melaksanakan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan; e. Melaksanakan

pembinaan

kepada

pelaksana

pembangunan

dan

pembangunan

dan

peningkatan kualitas jembatan; f. Melaksanakan

pelayanan

administrasi

teknis

peningkatan jembatan; g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan jalan dan jembatan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan pengendalian standar mutu jalan dan jembatan; b. Menyusun

pedoman

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan

pengendalian standar mutu jalan dan jembatan; c. Melaksanakan kebijakan pengendalian standar mutu jalan dan jembatan;


8


d. Melakukan pengawasan dan menentukan standart mutu kualitas rencana dan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jalan dan jembatan; e. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian jalan dan jembatan; f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian standar mutu pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian mutu; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sesuai dengan bidang tugasnya. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan .

1. Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan (1) Kepala Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum pada bidang urusan Tata Bangunan yang meliputi pembangunan gedung Negara, renovasi dan rehab gedung negara, pembinan dan pengawasan bangunan. (2) Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana kinerja program dan kegiatan pembangunan gedung Negara, renovasi dan rehab gedung Negara, pembinaan dan pengawasan bangunan; b. Pelaksanaan koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis pembangunan gedung negara, renovasi dan rehab gedung negara, pembinaan dan pengawasan bangunan; III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

9


c. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan gedung negara, renovasi dan rehab gedung negara, pembinaan dan pengawasan bangunan; d. Pelaksanaan

koordinasi,

akselerasi

dan

sinkronisasi

kebijakan

pembangunan gedung negara, renovasi dan rehab gedung negara, pembinaan dan pengawasan bangunan; e. Perkoordinasian pendataan dan pengawasan pemanfaatan gedung negara; f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pembangunan gedung negara, renovasi dan rehab gedung negara, pembinaan dan pengawasan bangunan; g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan teknis perizinan dan/ atau rekomendasi izin pengelolaan gedung negara dan gedung yang dilindungi negara; h. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan gedung negara, renovasi dan rehab gedung negara, pembinaan dan pengawasan bangunan; i.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan terdiri dari : 1. Seksi Pembangunan Gedung Negara; mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan pembangunan gedung negara; b. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan gedung negara; c. Melaksanakan kebijakan pembangunan gedung negara; d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi teknis pembangunan gedung negara;


10


e. Menyusun rumusan kebijakan dalam pengaturan pemanfaatan kawasan strategis, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penataan investasi di f. kawasan kabupaten dan kawasan lintas kabupaten bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; g. Menyelenggarakan pelayanan verifikasi dan rekomendasi di bidang pekerjaan umum, urusan penataan ruang; h. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; i. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten; j. Menyelenggarakan

sosiaisasi

perencanaan,

pemanfaatan

dan

pengendalian tata rauang; k. Memfasilitasi pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan ruang dan pemanfaatan ruang tingkat kabupaten. l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Renovasi dan Rehab Gedung Negara; mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan renovasi dan rehab gedung negara; b. Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan renovasi dan rehab gedung negara; c. Melakukan penyusunan perencanaan renovasi dan rehab gedung negara; d. Melaksanakan kebijakan pembangunan renovasi dan rehab gedung negara; e. Melakukan pembinaan dan fasilitasi teknis renovasi dan rehab gedung negara; III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

11


f. Melakukan

pelayanan

perizinan

dan/atau

rekomendasi

teknis

pelaksanaan renovasi dan rehab gedung negara; g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan gedung negara; h. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan , mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pembangunan, renovasi dan rehab gedung negara; b. Menyusun

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pengawasan

pembangunan, renovasi dan rehab gedung; c. Melaksanakan pendataan dan pengawasan kondisi gedung negara dalam kondisi kurang baik dan rusak; d. Melaksanakan tugas teknis pengawasan pembangunan, renovasi dan rehab gedung; e. Melakukan pembinaan dan fasilitasi jasa konstruksi; f. Membuat rekomendasi hasil pelaksanaan pengawsan pembangunan, renovasi dan rehab gedung; g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan pembangunan, renovasi dan rehab gedung; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya; Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

2. Bidang Pengairan 1. Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pekerjaan umum bidang

pengairan

meliputi

pengaturan,

pembinaan,

pembangunan/rehabilitasi, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian. 2. Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

12


Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengairan, menyelenggarakan fungsi: a.

Perumusan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air kabupaten;

b.

Penetapan rencana dan pola pengelolaan sumber daya air, serta pengelolaan wilayah sungai dalam satu kabupaten;

c.

Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

d.

Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air dan pembentukan komisi irigasi kabupaten di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

e.

Pelaksanaan penjagaan efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;

f.

Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam kabupaten;

g.

Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air dan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;

h.

Pendayagunaan, konservasi dan pengendalian sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

i.

Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air dan pembangunan dan peningkatan tingkat kabupaten;

i.

Penyelenggaraan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

j.

Penyelenggaraan pengawasan, pengelolaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

k.



13


Bidang Pengairan, terdiri dari: 1. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi; mempunyai tugas: a. Menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air dan wilayah sungai dalam satu kabupaten; b. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten; c. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten; d. Melaksanakan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; e. Mengendalikan daya rusak air yang berdampak skala kabupaten; f. Menyusun dan mengelola sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten; g. Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi terhadap sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam kabupaten; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; mempunyai tugas: a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan operasinal dan pemeliharaan sarana pengarian; b. Melaksanakan operasional pemeliharaan pada sungai, danau dan waduk pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; c. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha; d. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; e. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten; f. Mendayagunakan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten; III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

14


g. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang pengairan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Bina Manfaat Pengairan; mempunyai tugas : a. Menyusun rencana program dan kegiatan bina manfaat pengairan; b. Memfasilitasi pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam kabupaten; c. Memfasilitasi pembentukan komisi irigasi kabupaten; d. Menyelenggarakan pelayanan penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air dan saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi pada wilayah sungai dalam kabupaten; e. Melaksanakan penetapan rencana dan pola pengelolaan sumber daya air, dalam kabupaten; f. Memberdayakan dan memberikan bimbingan serta penyuluhan kepada para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten; g. Memberdayakan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan bidang tugasnya. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengairan.

3. 1.

Bidang Tata Ruang Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata ruang

yang

meliputi

perencanaan

tata

ruang,

pengendalian

dan

pemanfaatan tata ruang serta utilitas. 2.

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi : III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

15


a.) Penyusunan rencana kinerja program dan kegiatan perencanaan tata ruang, pengendalian, pemanfaatan tata ruang dan utilitas; b). Perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pengendalian, pemanfaatan tata ruang dan utilitas; c). Penyusunan

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan

kebijakan

perencanaan tata ruang, pengendalian, pemanfaatan tata ruang dan utilitas; d). Pelaksanaan kebijakan perencanaan tata ruang, pengendalian, pemanfaatan tata ruang dan utilitas; e). Pelaksanaan koordinasi, akselerasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan perencanaan tata ruang; f). Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; g). Penyelenggaraan pelayanan verifikasi dan rekomendasi izin bidang urusan perencanaan tata ruang, pengendalian, pemanfaatan tata ruang dan utilitas; h). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang, pengendalian, pemanfaatan tata ruang dan utilitas; i).


Bidang Tata Ruang terdiri dari : 1.

Seksi Perencanaan Tata Ruang; mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan perencanaan tata ruang; b). Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perencanaan tata ruang; c). Melaksanakan kebijakan teknis perencanaan tata ruang; d). Melakukan penyusunan perencanaan tata ruang; e). Melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan perencanaan tata ruang; f). Membuat rekomendasi dalam rangka pemanfaatan hasil perencanaan tata ruang;


16


g). Melakukan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

perencanaan tata ruang; h). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Bina manfaat Tata Ruang, mempunyai tugas: a). Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; b). Menyusun

pedoman,

petunjuk

teknis

dan

petunjuk

pelaksanaan

pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; c). Melaksanakan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; d). Melakukan teknis pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; e). Melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; f). Melaksanakan pelayanan izin dan/ atau rekomendasi pemanfaatan tata ruang; g). Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; h). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya. 3. Seksi Utilitas, mempunyai tugas : a). Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan pengendalian dan pemanfaatan utilitas; b). Menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pemafaatan utilitas; c). Melaksanakan kebijakan pengendalian dan pemanfaatan utilitas; d). Melakukan teknis pengendalian dan pemanfaatan utilitas; e). Melakukan pembinaan dan fasilitas pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan utilitas; f). Menyusun rekomendasi izin pemanfaatan sarana dan parasarana utilitas untuk kepentingan umum;


17


g). Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pemafaatan utilitas; h). Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perumahan dan Permukiman 1. Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pekerjaan umum yang meliputi pengembangan kawasan perumahan, permukiman dan air bersih, pemadam kebakaran serta pengelolaan fasilitas umum dan pemakaman. 2. Bidang Perumahan dan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rumusan kebijakan, program kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan kawasan perumahan, permukiman, air bersih, pemadam kebakaran, fasilitas umum dan pemakaman; b. Pelaksanaan

kebijakan

pembangunan

dan

pengembangan

sistem

kawasan, panataan kawasan perumahan dan permukiman, air bersih, pemadam kebakaran, fasilitas umum dan pemakaman; c. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kemitraan antara pemerintah daerah,badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan, permukiman, air bersih, pemadam kebakaran, fasilitas umum dan pemakaman; d. Pelaksanaan

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

bidang

perumahan, air bersih, pemadam kebakaran, fasilitas umum dan pemakaman dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum; e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan, permukiman, air bersih, pemadam kebakaran, fasilitas umum dan pemakaman sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan; III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

18


f. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, dan pengaturan bantuan; g. Pelaksanaan pembinaan perumahan formal, permukiman, dan swadaya pembangunan baru, perbaikan, pemugaran, perluasan, pemeliharaan, dan pemanfaatan, air bersih, pemadam kebakaran, fasilitas umum dan pemakaman; h. Pelaksanaan fasilitasi penerapan kebijakan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, permukiman, air bersih, pemadam kebakaran, fasilitas umum dan pemakaman yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat ; i.

Pengkoordinasian Pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, social ekonomi budaya, serta prasarana sosial umum pendukung perumahan;

j.

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari : 1. Seksi Permukiman dan Pemakaman; mempunyai tugas: a. Menyusunan rumusan kebijakan, program kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan kawasan perumahan, permukiman dan pemakaman; b. Melaksanakan pembangunan pengembangan sistem kawasan penataan kawasan perumahan, permukiman dan pemakaman; c. Mengkoordinasikan, pengawasan dan pengendalian kebijakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan, permukiman dan pemakaman; d. Melaksanakan kebijakan teknis bidang perumahan, permukiman dan pemakaman; e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan, permukiman dan pemakaman;


19


f.

Melaksanakan pembinaan perumahan formal, permukiman dan swadaya pembangunan baru, perbaikan, pemugaran, perluasan pemeliharaan;

g. Melaksanaan fasilitasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan, permukiman dan pemakaman; h. Melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

tentang

pembangunan perumahan permukiman dan pemakaman; i.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Air bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Penyehatan Lingkungan; mempunyai tugas: a. Menyusun rumusan kebijakan pelaksanaan program kegiatan penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman; b. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan sarana

dan

prasarana

penyehatan

lingkungan

perumahan

dan

permukiman dengan melaksanakan kerja sama antara pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat; c. Mengkoordinasikan,

pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman; d. Melaksanakan fasilitasi, akselerasi dan sinkronisasi kebijakan penyehatan lingkungan permukiman antara pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman; e. Melaksanakan

pengawasan

dan

pengelolaan

sarana

prasarana

penyehatan lingkungan permukiman dengan membangun kemitraan antara pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat dalam penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman; f.

Melaksanakan pembinaan dan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan perumahan dan permukiman;


20


g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan perumahan dan perumahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain diberikan oleh kepala bidang permukiman dan air bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Air Bersih; mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kinerja program dan kegiatan penyediaan air bersih skala kabupaten; b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tata cara pengadaan pemeliharaan air bersih; c. Melaksanakan kebijakan penyediaan, pengadaan dan pengelolaan air bersih; d. Melaksanakan pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang ketersediaan air bersih; e. Melakukan pembinaan pengelolaan sumber-sumber air bersih dan pendistribusian air bersih dengan bekerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat; f.

Melakukan

evaluasi,

studi

kelayakan

dan

pengkajian

terhadap

pengelolaan sumber-sumber air bersih dan pendistribusian air bersih dengan bekerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat; g. Melakukan

monitoring

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pelaksanaan

pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur penunjang ketersediaan air bersih; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Permukiman dan Air Bersih sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing seksi dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman.


21


5. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Struktur

organisasi

Dinas

Pekerjaan

Umum

Kabupaten

Gresik

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas :

b. Sumber Daya SKPD Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari: III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

22


1. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin seorang Kepala Dinas; 2. Sekretariat, dipimpin seorang sekretaris terdiri dari: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 7 orang staf b. Subbagian Program dan Pelaporan, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 4 orang staf c. Subbagian Keuangan, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 10 orang staf 3. Bidang Pemeliharaan Dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan, dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari: a. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 17 orang staf b. Seksi Bina Manfaat, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang staf

4. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari: a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 8 orang staf b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan , terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf c. Seksi Pengendalian Mutu, terdiri 1 orang kepala seksi dan 4 orang staf 5. Bidang Tata Bangunan dan Pengawasan, dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari: a. Seksi Pembangunan Gedung Negara, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 5 orang staf b. Seksi Renovasi dan Rehabilitasi Gedung Negara, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang staf c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang staf 6. Bidang Tata Ruang, dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari: a. Seksi Perencanaan Tata Ruang, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 2 orang staf III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

23


b. Seksi Bina Manfaat Tata Ruang, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf c. Seksi Utilitas, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 3 orang staf 7. Bidang Pengairan, dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari: a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 9 orang staf b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 7 orang staf c. Seksi Bina Manfaat Pengairan, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 6 orang staf

8. Bidang Permukiman dan air bersih, dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari: a. Seksi Pemukiman dan Air Bersih, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 4 orang staf b. Seksi Pemukiman dan Makam, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 6 orang staf c. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 5 orang staf d. Seksi Air Bersih, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 4 orang staf

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari: a. Unit Pelaksana Teknis Gresik Selatan, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 16 orang staf b. Unit Pelaksana Teknis Gresik Utara, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 11 orang staf c. Unit Pelaksana Teknis Gresik Bawean, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 5 orang staf d. Unit Pelaksana Teknis Peralatan, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 11 orang staf e. Unit Pelaksana Teknis Rusunawa, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 4 orang staf III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

24


f. Unit Pelaksana Teknis Pembina Jasa Konstruksi, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 3 orang staf g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 1 orang staf h. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 14 orang staf Tenaga honorer, terdiri dari sebanyak 3 orang

No. 1.

2.

3.

4.

Uraian Pangkat/ Golongan Juru Muda (Ia) Juru Muda Tingkat I (Ib) Juru (Ic) Juru Tingkat I (Id) Pengatur Muda (IIa) Pengatur Muda Tingkat I (IIb) Pengatur (IIc) Pengatur Tingkat I (IId) Penata Muda (IIIa) Penata Muda Tingkat I (IIIb) Penata (IIIc) Penata Tingkat I (IIId) Pembina (IVa) Pembina Tingkat I (IVb) Pembina Utama Muda (IVc) Pembina Utama Madya (IVd) Pembina Utama (IVe)

Pendidikan SD 1 10 4 1

SMP SMA D3

4 1 8 2 2

7 16 50 9 4 9

8 1 4 1

S1

3 37 6 6 1

S2

3 10 7 1 1

Jumlah 0 1 14 1 19 18 54 15 8 46 9 16 8 1 1 0 0

JUMLAH 16 17 95 8 53 22 211 Tabel : Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan pendidikan

c.

Kinerja Pelayanan SKPD Hasil capaian kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari

akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab melalui penetapan hasil capaian

kinerja

akan dapat

diketahui tingkat


25


keberhasilan, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan operasional organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai berikut : 1) Peningkatan koordinasi teknis dengan instasi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian . 2) Perlu dilaksanakan penanganan program secara terpadu, sehingga prioritas dan kontinyuitas kegiatan dapat terlaksanan dengan baik. 3) Sebagai Dinas Teknis juga mempunyai tugas sebagai pelayanan masyarakat dalam hal perijinan, penanggulangan dan penanganan (Force Majure) dalam keadaan terpaksa seperti bencana alam, banjir, kebakaran. d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masingmasing dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi. 1.1 Faktor Kekuatan Organisasi : 1) Tersedianya anggaran yang cukup 2) Tersedianya SDM yang berpengalaman 3) Tersedianya Tupoksi pada Dinas Pekerjaan Umum 4) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 5) Jumlah tenaga yang ada 1.2 Faktor Kelemahan Organisasi : 1) Belum mantapnya koordinasi antar bidang 2) Jumlah tenaga teknik belum memenuhi kebutuhan III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

26


3) Kurangnya displin aparat 4) Banyaknya jenis kegiatan yang ditangani 5) Banyak alat-alat /sarana yang umumnya tidak layak pakai

2. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung

oleh

manajemen

Dinas,

namun

dapat

mempengaruhi

upaya

peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. 2.1 Faktor Peluang Organisasi : 1) Adanya hubungan informasi dan komunikasi antar dinas/ instansi terkait baik horizontal maupun vertikal 2) Adanya bantuan pihak ketiga / para tenaga ahli dan teknik untuk pelaksanaan perencanaan 3) Adanya dukungan Perda, Juklak dan Juknis tugas pekerjaan umum 2.2 Faktor Tantangan Organisasi : 1) Mengatasi dan mensinkronkan program baik horizontal maupun vertikal. 2) Menyatukan persepsi antara dinas dengan pihak ketiga 3) Mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah

Faktor Kunci Keberhasilan Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi yang mencakup bidang atau aspek dari misi di mana di dalamnya sangat tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan III RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

27


dengan penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik akan dapat diupayakan secara maksimal guna mewujuedkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun 2021 yang akan datang. Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT,

faktor-faktor

kunci keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang kurang optimal 2. Mendayagunakan pihak ketiga /para tenaga ahli untuk menghindari hal-hal yang tidak diiginkan 3. Mendayagunakan Peraturan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas 4. Mengoptimalkan koordinasi dan memanfaatkan peraturan yang ada guna meningkatkan produktifitas kerja 5. Meningkatkan hubungan kerja antar dinas dengan stakeholder 6. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang ada


28

isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pekerjaan umum dan tata ruang

1. Sumber Daya Air (SDA) Luas irigasi keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebesar 16.286 m2. dari luas tersebut sebesar 8.799,36 m2 atau sebesar 53,96% berada dalam kondisi baik. Jumlah ini meningkat daripada tahun 2013 yang luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 8.678,24 m2 atau sebesar 54%. Luas irigasi dalam kondisi baik ini meningkat 1,40% dari tahun sebelumnya. Peningkatan irigasi kondis baik ini tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang dalam beberapa tahun terakhir sangat berupaya untuk meningkatkan kondisi infrastruktur dengan menggenjot proyek-proyek infrastruktur. Namun demikian, dalam capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2011 sampai dengan 2014 mempunyai kriteria penilaian sangat tinggi. Hal ini dikarenakan realisasi kinerja yang mencapai 100,06%. Setelah dicermati lebih mendalam ternyata penentuan target capaian indikator yang memang terlampau kecil, yaitu hanya 1 persen dari kondisi tahun sebelumnya. Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, potensi pemanfaatan Sungai Bengawan Solo sebagai sumber air baku menjadi kurang optimal, sedangkan kebutuhan air baku di Kabupaten Gresik masih belum terpenuhi secara menyeluruh. Berdasarkan profil PDAM, sumber baku yang digunakan oleh PDAM berasal dari: 1. Kali Surabaya 2. IPA Krikilan 3. IPA Legundi 4. IPA Perumnas

III I RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

1


5. Sumur Dalam Suci 6. Sumur Dalam Randuagung 7. Sumur GKB III 8. Air Curah, Segoromadu 9. Air Curah Gadung 10. Air Curah PT. Dewata 11. Air Curah Pt. Drupadi Kondisi geografis Kabupaten Gresik merupakan daerah hilir aliran sungai. Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi merupakan kewenang Balai Besar, dalam rangka pemenuhan kualitas air baku mengalami kendala karena keterbatasan kewenangan. Sedangkan, sebagai daerah hilir memerlukan upaya pengolahan dan pengelolaan kualitas air lebih dibandingkan daerah hulu sungai. Terdapat alih fungsi waduk/embung/bozem menjadi kegiatan perikanan. Hal

ini

pada

akhirnya

menimbulkan

masalah

karena

fungsi

waduk/embung/bozem yang seharusnya menjadi hak sumber air secara umum, namun karena dibudidayakan menjadikan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan air disekitarnya.

2. Air Minum Jumlah seluruh rumah tangga di Kabupaten Gresik pada tahun 2014 sebanyak 260.945 rumah tangga, dari jumlah ini jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebanyak 195.750 atau sebesar 75%. Kondisi ini meningkat sebesar 5% dari tahun sebelumnya yaitu 193.177 rumah tangga. Sistem SPAM yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi SPAM jaringan perpipaan PDAM, SPAM Jaringan Perpipaan Non PDAM, dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Jumlah pelanggan PDAM Gresik tahun 2013 adalah sebanyak 74.427 SR. jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 428.122 atau 33% dari jumlah


2


penduduk. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 428.122 jiwa atau 54% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa PDAM sebanyak 779.759 jiwa. Ketersediaan air bersih perpipaan PDAM masih mencakup 9 Kecamatan dari 18 Kecamatan Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik. Berdasarkan Profil PDAM Kabupaten Gresik Tahun 2010 cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Gresik sebesar 42% dari jumlah penduduk di Sembilan wilayah kecamatan yang dilayani, 25 % terhadap jumlah total jumlah penduduk keseluruhan wilayah administrasi Kabupaten Gresik. Data terupdate dari RISPAM Kabupaten Gresik Tahun 2014 cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Gresik terhadap jumlah total jumlah penduduk keseluruhan wilayah administrasi Kabupaten Gresik meningkat menjadi 33%. Hal ini mengindikasikan belum tercapainya Standart Pelayanan Air Minum MDG’s pada tahun 2015 sebesar 80 % masyarakat perkotaan dan 60% masyarakat perdesaan; Berdasarkan dara dari Profil Kesehatan Kab. Gresik 2014, PDAM Kab Gresik dan Dinas PU Kab Gresik yang termuat dalam RAD AMPL 20152019, persentase rumah tanga yang terlanyani akses air minum baik dariperpipaan PDAM maupun non perpipaan PDAM sekitar 49,58%. Capaian akses air minum ini dapat dikatakan cukup jauh dari target Pemerintah Pusat tahun 2019 100%air bersih; Sistem jaringan perpipaan non PDAM di Kabupaten Gresik yaitu terdapat HIPPAM yang tersebar diseluruh kecamatan. Kondisi HIPPAM tidak semuanya bagus, ada beberapa yang tidak berjalan sesuai fungsinya lagi. Hippam yang kondisinya “mati” yaitu HIPPAM di Desa Baron dan Madumulyorejo di Kecamatan Dukun, Desa Racikulon di Kecamatan Sidayu, dan Desa Kesambenkulon di Kecamatan Wringinanom. Di Kabupaten Gresik terdapat beberapa desa yang termasuk dalam kategori daerah kritis kekeringan atau rawan air. Alah satu upaya mengatasinya adalah dengan pembuatan sumur bor dalam yang merupakan sistem SPAM Jaringan bukan perpipaan (BPJ). Pembuatan


3


sumur bor dalam didahului dengan tes geolistrik untuk mengetahui potensi air terdapat pada kedalaman berapa. Permasalahan SPAM yang ada pada kondisi eksisting dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu permasalahan pada SPAM jaringan perpipaan PDAM, SPAM jaringan perpipaan Non PDAM dan SPAM bukan Jaringan perpipaan. Permasalahan yang dihadapi oleh setiap sistem dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu, permasalhan aspek teknis, permasalahan aspek manajemen dan permasalahan aspek keuangan.

Permasalahan SPAM Sistem SPAM

Aspek Teknis

Aspek

Aspek Keuangan

Manajemen SPAM

Kapasitas jaringan distribusi

Penyusunan

PDAM

Jaringan

yang ada masih terbatas

pedoman kerja

Kabupaten

Perpipaan

disbanding kebutuhan

untuk seluruh

Gresik belum

PDAM

masyarakat

karyawan

menyelesaikan

Ketergantungan yang sangat

belum ada

utang kepada

tinggi terhadap energi listrik

Pengaturan

pemerintah pusat

Pengawasan kulaitas air

dan

Penyesuaian

minum belum dilakukan

penempatan

tariff baru

dengan tertib

karyawan

dilakukan pada

sesuai dengan

awal tahun 2014

kemampuan

Penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya

SPAM

Perawatan dan pemeliharaan Pelatihan

Pengelolaan

Jaringan

yang tidak dilakukan secara

tentang

yang belum baik

Perpipaan

berkala

manajemen

menjadikan

Non PDAM

Sistem pengaliran pada

HIPPAM masih

beberapa

daerah pelayanan masih ada

kurang

pelanggan tidak


4


Sistem SPAM

Aspek Teknis

Aspek

Aspek Keuangan

Manajemen yang tidak dapat terlayani 24

Pelatihan untuk membayar

jam

pemeliharaan

Manajemen

Terdapat daerah pelayanan

jaringan masih

keuangan yang

yang sudah tidak dapat

kurang

tidak baik

dijangkau oleh sistem pengaliran yang ada, sehingga terdapat pelanggan yang tidak tidak dilayani SPAM Bukan

Perawatan dan pemeliharaan Tidak adanya

Masalah

Jaringan

yang tidak dilakukan secara

pelatihan

pembayaran

Perpipaan

berkala

kepada

belum ada

(BJP)

Beberapa sumber yang

masyarakat

pengaturan yang

digunakan belum teruji

yang

terencana

kualitasnya

mengelola

Lebih besar biaya

Belum dapat menjangkau

Pengelolaan

perawatan

masyarakat yang lebih

belum

daripada para

banyak

terorganisir

pelanggan yang

dengan baik

membayar

Kebutuhan air bersih di Pulau Bawean diperoleh dari sumur dan mata air. Banyak terdapat sumber mata air di Pulau Bawean, saat ini pemanfaatan air dari sumber mata air tersebut belum dikelola secara baik. Penggunaan air dari masing-masing desa menggunakan saluran sendiri-sendiri menggunakan pipa paralon dengan berbagai ukuran, hanya beberapa saja yang mengunakan bak penampungan sebagai pembagi ke masingmasing desa. Disamping rawan gangguan, kondisi ini juga tidak menjamin kualitas air, kotoran atau material tumbuhan berupa daun dan ranting juga


5


ikut masuk ke dalam saluran yan akhirnya menyumbat aliran air dalam pipa paralon, yang pada akhirnya meningkatkan biaya pemeliharaan. 

Masih tingginya tingkat Kebocoran atau kehilangan air yang perpipaan PDAM hingga tahun 2013 sekitar 30,61%;



Ketersediaan sumber air baku di wilayah pelayanan;



Tingginya biaya operasioanal khususnya terkait ketergantungan kebutuhan sumber listrik dari PLN dan rehabilitasi jaringan perpipan;

Penyelenggara SPAM yang belum memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air Baku (SIPA). Harga jual air lebih lebih rendah dari harga pokok air, hal ini disebabkan karena kenaikan beban listrik dan pembelian air curah dari pihak swasta. Akibatnya tariff rata-rata belum full cost recovery. Tariff yang berlaku belum ada penyesuaian selama ± 10 tahun terakhir.

Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap air minum layak belum mencapai 100%; Ketersediaan infrastruktur dasar adalah salah satu ukuran dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan. Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak merupakan salah satu indikator pencapaian dari Goal ke-7 MDGs, yaitu Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas. Sumber air berkualitas menyediakan

air

yang

aman

untuk

diminum

bagi masyarakat,

sehingga meminimalkan terjangkitnya berbagai macam penyakit. Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak menunjukkan prosisi relatif Kabupaten Gresik terhadap Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Timur. Pengukuran yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah rumus baru yang digunakan sejak Tahun 2011.


6


Proporsi RT Air minum layak

Sumber Data: BPS, diolah Dari grafik diatas, nampak dua permasalahan. Yang pertama adalah nilai capaian Tahun 2013 lebih rendah daripada Tahun 2012. Yang kedua adalah nilai capaian Tahun 2015 belum mencapai 100% sebagaimana target RPJMN 2015-2019.

Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak belum mencapai 100%; Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa, tanki septik (septic tank)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang digunakan sendiri atau bersama. Capaian Kabupaten Gresik untuk Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak cukup bagus, bahkan jauh lebih bagus daripada provinsi dan nasional. Pada Tahun 2009,

capaian Kabupaten Gresik 68,36%

sementara capaian Provinsi 51,19% dan capaian Nasional sebesar 51.07%. Di Tahun 2013, capaian Kabupaten Gresik meningkat hingga 86.62 %. Namun demikian, diperlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMN 2015-2019, yaitu 100%.

3. Air Limbah Limbah cair grey water di Kabupaten Gresik sesuai data keluarga dengan kepemilikan sanitasi dasar SPAL menunjukkan jumlah keluarga memiliki SPAL 60,99%, sehingga masih ada 39,01% yang belum


7


memiliki SPAL. SPAL yang dimaksud adalah saluran drainase kedap air, dan sisanya dibuang di saluran tidak kedap air (halaman rumah). Produksi limbah cair rumah tangga secara keseluruhan mencapai 70% - 80% dari pemakaian air bersih di mana rata-rata penggunaan air 100 l/orang/hari. Berdasarkan data PDAM tahun 2012 kemampuan produksi total 646 l/dt. Tingkat kebocorang 28% sehingga kebutuhan yang dipergunakan oleh masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 465,52 l/dt. Maka dengan kondisi tersebut asumsi banyaknya limbah cair rumah tangga yang diproduksi masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 82,861 m3/hr. Kabupaten Gresik sebagai kota industri sangat rentan dengan permasalahan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri yang tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan keberadaan industri-industri besar yang berada di daerah pesisir, sehingga apabila tidak terdapat pengolahan limbah yang baik dapat merusak lingkungan pesisir dan ekosistemnya. Kurangnya prasarana-sarana terkait pengolahan air limbah. Berdasarkan data dari Pemutakhiran SSK 2015, 1. Hanya ada 1 truk penyedot tinja milik pemda, pembuangan tinja ke IPLT, sungai atau ke tanah 2. Sudah ada IPLT tapi belum beroperasi 3. Pemanfaatan IPAL Komunal di wilayah perdesaan yang kurang optimal. Belum adanya regulasi atau peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah (baru Raperda).

4. Drainase Kondisi sistem drainase permukiman di wilayah-wilayah kecamatan atau desa di Kabupaten Gresik, selain di wilayah kota, pada umumnya belum menunjukkan masalah yang berarti. Hal ini disebabkan masih banyaknya daerah terbuka yang mampu berfungsi sebagai daerah


8


resapan air sehingga potensi banjir dan genangan kecil. Wilayah ibukota kecamatan kebanyakan sudah dilengkapi dengan sistem drainase permukiman walaupun kebanyakan dengan dimensi drainase yang kecil. Selain itu, kondisi drainase di wilayah tersebut seringkali dalam kondis yang tidak atau belum terawatt, seperti dinding saluran yang tidak diplengseng, ditumbuhi rumput, badan saluran tertimbun tanah dan buntu atau ujungnya tidak menuju badan air penerima (sungai). Di wilayah perkotaan Gresik, khusunya di wilayah Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar walaupun telah memiliki sistem drainase yang terbangun cukup lengkap dan merata di seluruh wilayah kota, tetap saja banjir dan genangan masih sering terjadi di beberapa lokasi terutama apabila terjadi hujan yang cukup lebat. Keadaan ini disebabkan oleh saluran-saluran tersier dan sekunder yang dimensinya terlalu kecil, tersumbat sampah, dan bozem-bozem yang tidak lagi berfungsi akibat pendangkalan dan pengurukan menjadi kawasan permukiman. Di Pulau Bawean telah terdapat sistem drainase permukiman, terutama permukiman-permukiman yang terdapat di tepi jalan raya. Namun kondisinya memprihatinkan, selain karena dimensi saluran yang kecil dan terbuka juga diperparah dengan sering tertimbunnya longsoran tanah dari lereng-lereng bukit atau kebun disekitarnya sehingga sistem drainase menjadi terputus. Selain

itu karena tidak terdapatnya

pengelolaan sampah, drainase di Pulau bawean yang berupa drainase tertutup sering terdapat timbunan sampah yang bahkan dengan sengaja dibuang masuarakat di drainase tersebut. Permasalahan umum drainase di Kabupaten Gresik yang ada sekarang adalah berupa banjir dan genangan yang disebabkan oleh faktor – faktor berikut ini : 1. Pertambahan debit limpasan akibat perubahan tataguna lahan di daerah tangkapan saluran yang bersangkutan.


9


2. Dimensi saluran dan atau dimensi gorong-gorong yang ada sudah tidak lagi memadai dibanding dengan besarnya debit air yang harus dialirkan. 3. Hambatan aliran pada saluran : akibat sampah, pendangkalan saluran (sedimentasi), pertumbuhan vegetasi yang tidak terkendali, dan adanya jaringan pipa, kabel, dan benda lain yang melintang saluran. 4. Saluran mengalami penyempitan yang disebabkan saluran melewati sebelah lahan milik warga dan tidak bisa dinormalisasi. 5. Sistem drainase yang belum tertata dengan baik : hierarki jaringan drainase tersier, sekunder, primerhingga saluran alami yang belum tertata secara sistematis, juga ditemukan saluran drainase yang tidak menerus (terputus). Ada saluran yang outletnya tidak bermuara ke laut atau ke saluran yang lebih tinggi tingkatannya namun menghilang di persawahan, tambak dan tegalan 6. Kurang memadainya pelaksanaaan operasi dan pemeliharaan jaringan saluran drainase.

5. Permukiman Dalam

pembangunan

perumahan

formal,

ketentuan

penyedianan

Prasarana dan Sarana Umum (PSU) telah diatur komposisipenyediaan lahannya dalam Peremnpera Nomor 11 Tahun 20118 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman. Di mana untuk luasan lahan perumahan < 25 Ha maka perlu membagi pola lahan menjadi 70% lahan efektif dan 305 lahan PSU; Lahan untuk luasan lahan perumahan 25-100 Ha polanya 60%:40%; luasan lahan perumahan polanya 55%:45%. Kewajiban penyediaan PSU, terutama untuk area RTH bukan hanya menjadi kewajiban bagi pengembang perumahan formal. Begitupun dengan rencana pembangunan rumah swadaya, dalam pengajuan IMBnya harus memenuhi persyaratan seperti : 10% RTH privat/pekarangan, KDB dan KLB).


10


Yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut. Seringkali sebelum pembangunan baik perumahan ataupun rumah atau bangunan pribadi dalam proses perijinannya sudah sesuai dengan IMB. Namun dalam pelaksanaan pembangunan maupun dengan berjalannya waktu ternyata bangunan tidak sesuai atau terjadi perubahan dengan yang tercantum dalam IMB. Untuk permasalahan pada sarana dan prasarana dasar perumahan diantaranya adalah : 1. buruknya kondisi jalan berupa jalan lingkungan sebagai aksesibilitas penduduk menuju kawasan perumahan dan permukiman, 2. Belum semua perumahan dan kawasan permukiman

dilayani oleh

PDAM; 3. Ketersediaan makam yang sering kali tidak disediakan oleh pengembang perumahan sehingga sering terjadi konflik dengan warga sekitar. Berdasarkan hasil Analisis dan Kajian RP3KP Kabupaten Gresik, diproyeksikan dalam dua puluh tahun kedepan (tahun 2035), Kabupaten Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed housing (rumah horisontal).


11


Jumlah Kebutuhan Rumah Tahun 2020

Hasil Analisi RP3KP Kabupaten Gresik 2015-2035 Penanganan permukiman kumuh yang kurang optimal dikarenakan belum adanya perencanaan secara makro sehingga penanangan permukiman kumuh dapat terukur terhadap target Pemerintah Pusat untuk mencapai 0% Kumuh;

6. Bangunan Gedung Kesulitan

memproses

izin

mendirikan

bangunan

karena

terdapat

disharmoni antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan sesuai dengan Permen Agraria Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan investor dalam mengurus Izin

Mendirikan

Bangunan

dan

menta’ati

ketentuan-ketentuan

di

dalamnya. Hal ini menjadikan masalah ketika bangunan yang belum berizin tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.


12


 Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko / ruko di peramahan. Potensi pendapatan daerah dari IMB  Permasalahan perubahan bangunan cagar budaya.  Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan kota gresik lama

7. Penataan Bangunan dan Lingkungannya Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di kawasan Kota Gresik Lama. Belum adanya regulasi terkait upaya konservasi bangunan cagar budaya dan lingkungan kawasan cagar budaya. Belum adanya Tim Ahli Bangunan Gedung (masih ranperbub)

8. Jalan Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Gresik sepanjang 512,16 km didominasi jenis perkerasan aspal yaitu sepanjang 329,29 km. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 261,28 km (51,01%); kondisi sedang 140,18 km (27,37%); kondisi sedang/rusak sepanjang 36,57 km (7,14%); kondisi rusak sepanjang 19,30 km (3,77%); dan rusak berat sepanjang 54,83 km (10,71%). Dengan demikian jalan yang yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 401,46 km atau sebesar 78,39% sedangkan sisanya adalah tidak mantap.


13


Rekapitulasi Kondisi Jalan Tahun 2014 Kondisi (Km) No

Jenis Permukaan

Panjang (Km)

Baik (B)

Rusak

Sedang Sedang/Rusak Rusak (S)

(Sr)

Berat

(R)

(Rb)

1

ASPAL

329.29

200.49

91.85

14.27

8.65

14.03

2

BETON

16.32

7.51

5.86

1.10

1.60

0.25

3

PAVING

145.35

51.53

42.47

19.15

6.65

25.55

4

BATU

13.60

1.75

-

2.05

1.10

8.70

5

TANAH

1.30

-

-

-

1.30

-

6

SIRTU

6.30

-

-

-

-

6.30

512.16

261.28

140.18

36.57

19.30

54.83

JUMLAH

Sumber : Dinas PU Bidang Binamarga

Berdasarkan hasil proyeksi Dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten Gresik Tahun 2014, hingga Tahun 2034, beberapa ruas jalan utama akan mempunyai LOS kritis antara lain Jl. Dr. Wahidin sebesar 1,08 (F), Jl. Jaksa Agung sebesar 0,86 (E), Jl. Raya Maduran sebesar 0,85 (E), dan Jl Raya Manyar sebesar 0,86 (E). Sebagian besar ruas jalan tersebut dilalui oleh kendaraan berat menuju kawasan industri-pergudangangan di Kabupaten Gresik. Belum adanya Jembatan Timbang pada wilayah Gresik Selatan, dengan adanya rencana peningkatan kelas jalan Legundi-Bunder menjadi jalas strategis nasional maka akan terjadi peningkatan volume lalu lintas khususnya oleh kendaraan angkutan barang yang berdampak pada kondisi fisik jalan kedepannnya Pembangunan Jalan tol Surabaya – Gresik – Lamongan sesuai yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030 belum terlaksana. Permasalahan bottle neck pada ruas Duduksampeyan – Lamongan yang sering menjadi kemacetan panjang.


14


9. Jasa Kontruksi 1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi 2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota 3. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) 4. Pengawasan

tertib

usaha,

tertib

penyelenggaraan

dan

tertib

pemanfaatan jasa konstruksi

10. Penataan Ruang Terjadi deviasi/simpangan antara rencana tata ruang yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Gresik dengan kondisi eksisting saat ini. Beberapa deviasi yang terjadi antara lain : 1 1. Struktur hierarkhi kota yang meliputi perkotaan sedang dan perkotaan kecil kurang sesuai. IKK Cerme dan IKK Bungah jumlah penduduknya dibawah 100.000 Jiwa seharusnya masuk pada IKK Perkotaan Kecil, namun dalam RTRW termasuk dalam IKK Perkotaan Sedang. 2. Belum terlaksananya pembangunan jalan tol Gresik-Lamongan 3. Terjadinya deviasi rencana kawasan pertanian antara RTRW dengan LP2B. Dalam RTRW total luas kawasan pertanian adalah 35.959, 56 Ha sedangkan dalam LP2B luas kawasan pertanian adalah 24.716 Ha dan luas cadangan sebesar 3.005 Ha 4. Belum terlaksananya pemindahan terminal kelas B yaitu Terminal Bunder dari Kecamatan kebomas ke Kecamatan Duduksampeyan 5. Direncanakan 208 titik zona tower bersama namun pada kondisi eksisting sudah terdapat 320 titik zona tower bersama Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang Kabupaten Gresik. Rencana tata ruang yang telah menjadi dasar hukum di Kabupaten Gresik hanyalah RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor

8 Tahun 2011

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 – 1

Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030


15


2030 dan Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2014. Tingginya investasi yang masuk di Kabupaten Gresik baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RTDR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yg meliputi: Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan; Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan Zonasi. Di Kabupaten Gresik sendiri, setelah penetapan RTRW Tahun 2010-2030 telah

disusun

dokumen

RDTR

antara

lain:

RDTR

Kecamatan

Ujungpangkah RDTR Kecamatan Panceng RDTR kecamatan Sidayu, RDTR Kecamatan Sangkapura, RDTR Kecamatan Duduksampeyan dan Cerme, RDTR Perkotaan (Kecamatan Gresik dan Kebomas) RDTR BWP Gresik Selatan (Kecamatan Driyorejo, Kedamean, dan Menganti) Tahun 2013, RDTR BWP Kawasan Manyar Bungah Tahun 2015. Proses perizinan sering berhubungan dengan penataan ruangnya sehingga adanya peraturan mengenai tata ruang sangat dibutuhkan dalam penerbitan beberapa izin.

Misal sebagai contoh penerbitan izin

penyelenggaraan reklame, sering berhubungan dengan penempatan titik pole yang yang boleh dipasang reklame terkait aturan detail tata ruangnya. permasalahan yang terjadi untuk koridor jalan-jalan utama yang ada di pusat kota belum diterbitkan aturan kaitannya berhubungan terhadap RTBL. RTBL dimaksud sangat membantu dan mengatur lokasi mana yang bisa ditempati titik pole reklame, garis simpadan dan tata letak potongan detail lainnya.


16


Arahan wilayah pesisir Kabupaten Gresik untuk Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Andalan Nasional sebagai kawasan industri sektor unggulan utama dan didukung dengan lokasi yang strategis menyebabkan timbulnya pengembangan kawasan yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini juga meningkatkan aktifitas wilayah pesisir khususnya aktifitas perkapalan dan pelabuhan sehingga menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan wilayah perairan untuk parkir kapal-kapal besar dengan kapal-kapal nelayan kecil. Permasalahan bioekoregion di wilayah hilir DAS Bengawan Solo Hilir sebagai akibat degradasi lingkungan. Sedimentasi yang sangat luas di muara sungai menyebabkan konflik pemenfaatan dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk budidaya perikanan tangkap dan tambak. Di sisi lain, permasalahan di Hulu DAS Bengawan Solo yang rentan akan erosi menyebabkan transport sedimen di hulu ke hilir semakin tinggi. Selain itu, tingginya sedimentasi di hilir sungai di pantai utara Kabupaten Gresik, khususnya pantai-pantai di Kecamatan Ujungpangkah dan Panceng dimanfaatkan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan mengkavling-kavling tanah hasil oloran alami, bahkan kemudian diurug untuk mempercepat pembentukan daratan untuk kemudian disertifikatkan sebagai tanah milik pribadi.

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; a. Perumahan 1. Sub Urusan Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten (data belum ada. Bencana yang terjadi di Kabupaten Gresik Yang menimbulkan baik secara fisik maupun non fisik adalah bencana banjir, mungkin perlu adanya pendataan lebih detail daerah rawan banjir yang tidak hanya bebabis wilayah administrasi desa, tapi sudah terdelineasi kawasannya secara jelas, terkodukmentasi kondisi lingkungan dan bangunan terdampak sehingga mempermudah penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana banjir tersebut).


17


2. Sub Urusan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 3. Sub

Urusan

Penerbitan

izin

pembangunan

dan

pengembangan

perumahan. 4. Sub Urusan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG). 5. Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah Dalam

rangka

percepatan

pemenuhan

kebutuhan

rumah

untuk

masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencanangkan program sejuta rumah, Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 42/PRT/M/2015 tentang Bantuan Uang Muka (BUM) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah pusat menganggarkan Rp220 miliar untuk 55.000 unit rumah. BUM bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas MBR terhadap KPR bersubsidi untuk perolehan rumah tapak. BUM diberikan kepada penerima BUM sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Hal ini merupakan potensi yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Berdasarkan data kemiskinan mikro Kabupaten Gresik, tercatat 97.426 jiwa penduduk yang berpenghasilan rendah, 85.072 jiwa sudah memiliki hunian sendiri, 12.354 jiwa belum memiliki hunian sendiri.

a. Backlog kebutuhan rumah Backlog rumah selalu menjadi isu utama di setiap daerah di seluruh Indonesia, akan tetapi belum ada definisi yang baku tentang cara menghitung backlog rumah.Jadi perlu dijadikan catatan bahwa angka backlogrumah bukan angka mutlak yang menunjukkan kondisi riil perumahan di suatu daerah. Dimana dalam melakukan perhitungan kebutuhan rumah, dasarnya adalah proyeksi jumlah penduduk yang secara administrasi tercatat sebagai penduduk wilayah setempat

atau

ber-KTP

setempat.

Sedangkan

pembandingnya

adalah

ketersediaan semua bangunan rumah, dimana rumah-rumah tersebut tidak mutlak ditempati oleh penduduk ber-KTP setempat. Kondisi di lapangan (terutama di kawasan perkotaan) menunjukkan bahwa sebagian rumah ditempati


18


oleh warga pendatang yang tidak masuk dalam pendataaan ketersediaan rumah yang menempati rumah-rumah di kota tersebut baik dengan status hak milik, kontrak, sewa maupun indekost. Berdasarkan hasil Analisis dan Kajian RP3KP Kabupaten Gresik, diproyeksikan dalam dua puluh tahun kedepan (tahun 2035), Kabupaten Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed housing (rumah horisontal). Berdasarkan hasil analisis dan proyeksi, dalam dua puluh tahun kedepan (tahun 2035), Kabupaten Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah. Meskipun begitu, masih terdapat 2 wilayah kecamatan yang justru masih surplus rumah, yaitu Kecamatan Driyorejo yang surplus rumah sebesar 514 unit sampai tahun 2016. Setelah itu, tahun 2017 baru backlog sebesar 1,530 unit. Kecamatan lainnya adalah Menganti yang pada tahun 2017 diproyeksikan masih backlog sebesar 1.436 unit. Setelah itu, tahun 2018 mulai backlog sebesar 1.436 unit.

Backlog Rumah Kabupaten Gresik

(Sumber: Hasil Survey dan Analisis, 2015)


19


Wilayah kecamatan dengan jumlah backlog tertinggi secara berturut-turut adalah Kecamatan Cerme sebesar 292,189 unit rumah, Kecamatan Kebomas sebesar 155,775 unit rumah, Kecamatan Wringinanom sebesar 123,569 unit rumah dan Kecamatan Menganti sebesar 115.665 unit rumah. Yang perlu digarisbawahi aadalah hasil analisis backlog rumah di atas baru berdasarkan ketersediaan rumah dengan tipe landed housing (rumah horisontal) yang ada di Kabupaten Gresik. Jadi belum diperhitungkan ketersediaan unit rumah susun sederhana sewa dan perumahan formal di seluruh Kabupaten Gresik, mengingat hambatan ketersediaan data. Pembangunan perumahan dengan tipe vertical housing merupakan sebuah potensi mengingat keterbasan lahan sehingga penyediaan fasilitas, prasarana dan sarana bias lebih efisien 2. Kawasan Permukiman Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Kawasan Siap Bangun (Kasiba) Dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Pengaruh yang cukup kuat dari wilayah Surabaya Metropolitan Area yang menjadikan kawasan hinterland di Kabupaten Gresik untuk pemenuhan demand kebutuhan hunian. Kondisi tersebut dipertegas lagi dengan keberadaan Kasiba Driorejo dan rencana pengembangan kota baru mandiri pada empat kecamatan Driorejo, Kedamean, Menganti dan Cerme. Berdasarkan Dokumen Masterplan Rencana Pengembangan Kota Baru Gresik Selatan, di Kecamatan Driyorejo terdapat 25 developer/ pengembang perumahan dalam bentuk real estate. Perumahan-perumahan yang terdapat di Kecamatan Driyorejo antara lain

Kota Baru Driyorejo, Sumput

Asri, Griya

Kencana, Bukit Bambe Indah, Tanjung Asri Estate. Di Kecamatan Driyorejo juga terdapat pengembangan kasiba dan lisiba yaitu pada kawasan Perum Perumnas Kota Baru Driyorejo, dengan kelengkapan fasilitas sarpras berupa jalan berkondisi baik, drainase, jaringan PDAM, TPS. Beberapa permasalahan yang masih sering dijumpai pada kawasan permukiman informal pada Kecamatan Driyorejo yaitu jalan lingkungan berkondisi buruk (sumput asri), debit PDAM rendah, tidak tersedia TPS pada


20


perumahan massal horisontal. Sedangkan permasalahan pada kasiba & lisiba yaitu saluran drainase yang bercampur dengan saluran pembuangan rumah tangga (menimbulkan bau tidak sedap). Sebagian wilayah sudah terlayani namun penyediaannya masih terbatas dan bahkan dibeberapa desa masih menggunakan sumur/pompa. 3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Dalam perkembangan suatu kota, sangat erat kaitannya dengan mobilitas penduduknya. Masyarakat yang mampu, cenderung memilih tempat huniannya keluar dari pusat kota. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang mampu akan cenderung memilih tempat tinggal di pusat kota, khususnya kelompok masyarakat urbanisasi yang ingin mencari pekerjaan dikota. Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Gresik didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 050/970/HK/437.12/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik. Dalam SK Bupati tersebut terdapat 50 (lima puluh) lokasi kawasan kumuh yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik, namun rencana penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam dokumen Penyusunan Rencana Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan lebih difokuskan pada kawasan perkotaan saja yaitu pada 23 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar. permukiman

lebih

difokuskan

Kedepannya, perencanaan penanganan

pada

wilayah

pedesaan

yang

notabene

keterjangkauan terhadap pelayanan dasar prasarana-sarana serta fasilitas pelayanan publik yang rendah. Secara keseluruhan, kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Gresik berdasarkan SK Bupati adalah sebagai berikut: Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik


21


Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik No

Lokasi

Luas Kawasan

Kecamatan

Desa/Kelurahan

(Ha)

1

Gresik

Kroman

1,64

2

Gresik

Sukodono

4,28

3

Gresik

Trate

0,08

4

Gresik

Pekauman

0,04

5

Gresik

Karangpoh

0,79

6

Gresik

Tlogobendung

0,06

7

Gresik

Pekelingan

2,65

8

Gresik

Kebungson

6,11

9

Gresik

Pulopancikan

2,30

10

Gresik

Bedilan

0,49

11

Gresik

Gapurosukolilo

0,12

12

Gresik

Lumpur

2,74

13

Gresik

Tlogopojok

0,78

14

Kebomas

Giri

0,18

15

Gresik

Kramatinggil

2,57

16

Kebomas

Indro

5,28

17

Kebomas

Karangkiring

1,80

18

Gresik

Kemuteran

1,80

19

Gresik

Sidorukun

4,24

20

Kebomas

Tenggulunan

3,28

21

Manyar

Manyarsidorukun 0,42

22

Manyar

Leran

1,50

23

Manyar

Sukomulyo

1,50

24

Ujungpangkah Pangkahkulon

21,80

25

Ujungpangkah Pangkahwetan

31,86

26

Ujungpangkah Banyuurip

5,35


22


No

Lokasi

Luas Kawasan

Kecamatan

Desa/Kelurahan

(Ha)

27

Panceng

Campurejo

4,38

28

Wringinanom

Sembung

4,80

29

Wringinanom

Kesambenkulon

5,14

30

Wringinanom

Seumbergede

4,30

31

Driyorejo

Banjaran

2,44

32

Driyorejo

Mojosarirejo

3,71

33

Driyorejo

Tanjungan

2,24

34

Driyorejo

Karangdong

3,75

35

Driyorejo

Kesambenwetan

3,06

36

Driyorejo

Krikilan

2,96

37

Driyorejo

Karangdong

3,75

38

Driyorejo

Wedoroanom

5,34

39

Driyorejo

Petiken

3,00

40

Driyorejo

Sumput

4,44

41

Kedamean

Manunggal

3,77

42

Benjeng

Jogodalu

7,99

43

Menganti

Menganti

4,24

44

Menganti

Sidowongu

3,18

45

Menganti

Domas

2,88

46

Menganti

Kepatihan

3,71

47

Menganti

Mojotengah

2,39

48

Menganti

Sidojangkung

2,00

49

Menganti

Bringkang

3,43

50

Menganti

Hendrosari

1,62

Sumber: SK Bupati Gresik No 050/970/HK/437.12/2014 : Kawasan Pekotaan


23


Berdasarkan undangan rencana survey lokasi oleh Satker didampingi SKPD terkait Kab. Gresik dari 8 lokasi usulan penanganan kumuh disampaikan 6 lokasi yang akan disurvey, diantaranya: 1)

Kelurahan Terate.

2)

Kelurahan Pekauman.

3)

Desa Tlogobendung.

4)

Kelurahan Karangpoh.

5)

Kelurahan Kebungson.

6)

Kelurahan Kroman.

7)

Kelurahan Sukodono (tidak masuk rencana survey)

8)

Kelurahan Lumpur (tidak masuk rencana survey) Dari 50 lokasi penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Kumuh di Kabupaten Gresik, baru 8 lokasi yang masuk rencana penanganan. Bila ditinjau secara luasan, dari 8 lokasi yang baru ditangani sekitar ± 15,74 ha dari total luasan

± 192,18 ha atau baru 8,19% Lingkungan Perumahan dan

Permukiman Kumuh yang baru ditangani. Dibutuhkan upaya lebih untuk dapat mencapai target yang telah diamanatkan RPJMN 2019 yaitu 0% kumuh. Dalam RJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa arahan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar, terkait perumahan, air minum dan sanitasi, pemerintah pusat mentarget penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah yakni pembangunan baru untuk 9 juta rumah tangga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 5,5 juta rumah tangga dan pembangunan rusunawa untuk 514.976 rumah tangga, serta peningkatan kualitas hunian sebanyak 9,6 juta rumah tangga dalam pencapaian pengentasan kumuh 0 persen. Gresik merupakan salah satu kabupaten dari 5 kabupaten/ kota yang penanganan dalam perencanaan maupun pelaksanaan permukiman kumuhnya di ambil alih oleh pemerintah pusat dari pemerintah provinsi, sehingga masukan data

permukiman

kmuh

pusat

Bangkim

merupakan

rekomendasi

data

permukiman kumuh dari pemerintah daerah. Dalam


24


4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Dalam rangka mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah. Pada kondisi yang terjadi di lapangan, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman seringkali tidak sesuai antara yang akan diserahkan dengan ketentuan yang dipersyaratkan baik dari persyaratan umum, persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut menjadi kendala bagi pemerintah daerah yang

dalam hal ini diwakili oleh Tim Verifikasi dalam melakukan

penilaian kesesuaian dan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang akan diserahkan. Dengan adanya regulasi pada tingkat daerah (Peraturan Daerah) yang mengacu pada peraturan diatasnya terkait penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman, akan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Sehingga prasarana, sarana, dan utilitas umum yang dalam penyerahannya tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan tidak menjadi beban pengelolaan pemerintah daerah. Perlu diinventarisasi data prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah serta dipetakan sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam pemeliharaan, pengelolaan dan pembiayaannya.


25


B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih VISI Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder’s yang ada di Kabupaten Gresik, maka pada masa bhakti 2016-2021 pemerintah Kabupaten Gresik mencetuskan visi dalam menghadapi pelbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan seluruh

potensi

daerah

serta

mengedepankan

nilai-nilai

luhur

demi

kesejahteraan masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu; “TERWUJUDNYA GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA DAN BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS” Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna untuk menghadirkan Gresik yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagama’an guna merajut kebersamaan dalam keberagaman, meletakkan keadilan dalam pembangunan untuk pemerataan kemakmuran rakyat, merangkul komitmen seluruh stakeholder dalam kemuliaan integritas guna mewujudkan Gresik yang sejahtera, dan menciptakan kehidupan yang berkualitas di segala aspek. Adapun makna yang terkandung dalam setiap frase dijelaskan sebagai berikut; Terwujudnya Menjamin terlaksananya semua Program Pembangunan untuk kepentingan rakyat Gresik. Gresik Satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik. Agamis Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebera’agama’an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan


26


kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan lingkungannya. Adil Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan. Sejahtera Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memliki pendapatan yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. Berkehidupan yang Berkualitas Kemandirian dalam segala aspek kehidupan yang dinikmati oleh segenap komponen masyarakat secara berkeadilan dan bermartabat.

Misi Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara pemerintahan dalam 4 (empat) rencana strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut; Misi ke-1 Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri; Misi ke-2 Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik; Misi ke-3 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;


27


Misi ke-4 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan kesehatan,

mewujudkan

pendidikan

yang

berkelanjutan,dan

pemenuhan

kebutuhan dasar lainnya. Adapun Motto yang diusung dalam pembangunan Gresik Periode 2016-2021 adalah

“Dengan

Kejujuran,

Kebersamaan,

Kerja

Keras,

Kesabaran,

Keikhlasan mewujudkan Gresik yang Lebih Baik”

Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Pada MISI 3 RPJMD 2016-2021 Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan sebagai berikut:


28


Tujuan 4 N o

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur diiringi maintenance yang berkelanjutan.

1

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunanberlandask an tata ruang.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

419 km Jalan (81,81%) dan 278 Jembatan (94,88%)

Persentase Kemantapan Infrastruktur Perdesaan/Kelura han

Jalan Poros Desa 371.030 Km dalam kondisi baik dari 531.471 Km (70%)

89,51% Jalan dan 97,88% Jembatan

Penguatan basis data pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastuktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, Islamic Centre, pusat kegiatan dan budaya Islam.

Program

Urusan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Pembangunan Infstruktur Strategis dalam Pengembangan Wilayah


Capaian Kinerja

15 Lokasi

100%

105 lokasi

Program Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Kelurahan

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi Ketiga

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Upaya Menambah Peluang Kerja Dan Peluang Usaha Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Menekan Angka Kemiskinan Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah


Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan Non-Revenue Water dan pemanfaatan idle capacity;

Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);

Indikator Kinerja

72.49%

Persentase Kondisi Baik Saluran Drainase Perkotaan

88.850 m' kondisi baik dari 139.939 m' (63,49%)

Presentase Ketersediaan Lampu PJU

6000 titik dari 12.000 kebutuhan (55%)

Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi

7.699,49 kondisi baik dari 147.356 (5,23%)

Kapasitas tampungan air waduk

Pengamanan Aset Pengairan


Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program

Urusan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

75,00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

65%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10.121.808 m3 dari kondisi ideal 16.869.680 m3

64%

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

150 lokasi yang telah diamankan dari 400 lokasi (115 DI, 156 Waduk, dan 129 Jumlah saluran pembuang)

200

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku


No


Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Indikator Kinerja

Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;

Persentase Akses Air Bersih/Minum

Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian Banjir akibat Bengawan Solo, Luapan Kali Lamong, Luapan Kali Surabaya, Banjir Perkotaan, dan Banjir Pulau Bawean Pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis; Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.

Peningkatan peran lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka intervensi secara spesifik dan responsif guna menghadirkan keselarasan pembangunan.

Kondisi Awal

55,95%

Persentase Kemantapan Saluran Pembuang

4000

70 km kondisi baik dari 350 km (20%)

Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih

N/A

Jumlah sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang diterbitkan

N/A

Jumlah Komulatif RTBL yang disusun

Kondisi Akhir

Program

Urusan

100% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rumah Tangga Pengakses Fasilitas air limbah komunal


Capaian Kinerja

8.500 Rumah Tangga

92%

Program Penanggulangan Banjir

90-150 orang

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

80 sertifikat

15 dokumen

32 Dokumen

Program Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung Negara Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang


No


Tujuan 4

Mewujudkan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Secara Inklusif Melalui Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu Capaian Kinerja

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Indikator Kinerja

Program Kondisi Awal

2

Mendorong percepatan pengentasan linkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni

Penguatan pembangunan kawasan permukinan melalui percepatan pengentasan lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin.

Mewujudkan kawasan permukinan yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan linkungan..

Presentasi Rumah Layak Huni

85.53% (232.928 rumah layak huni dari 272.348 rumah)

Luas penanganan kawasan permukiman kumuh

181,92 ha

38,92 ha

Persentase Pengelolaan Areal Pemakaman

100%

100%


Urusan

Kondisi Akhir

86.19%

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No


C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota 1.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 20152019

menjadi

Indonesia

yang

berdaulat,

mandiri,

dan

berkepribadian

berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi. misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sesuai

dengan

peran,

tugas

dan

fungsinya

serta

dengan

mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantanganutama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 . Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah: “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja,amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan


1


kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 2. Mempercepat

pembangunan

infrastruktur

jalan

untuk

mendukung

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan

yang terpadu,

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan

dampak

dari

pengaruh

hasil

sasaran-sasaran

strategis

(outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat


2


Sementara sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) dalam hal ini

merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi. Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan upayaupaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu: 1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 2. Meningkatnya ketahanan air. 3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional. 4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman 5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan. 6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional. 7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan stakeholders dan customers tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi : 1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. 2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas. 3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sertasarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:


3


Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untukkeseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan b. Meningkatnya

keterpaduan

perencanaan,

pemrograman

dan

penganggaran. c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan b. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional


4


Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan

kualitas hidup manusia

Indonesia

sejalan

dengan

prinsip

“infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis: a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu: a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan. b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana f. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :


5


A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan yaitu: 1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah. 2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur.

B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi yaitu : Pengelolaan Sumber Daya Air

C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim yaitu : Penyelenggaraan Jalan

D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’. Yaitu : 1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 2. Penyediaan Perumahan 3. Pembiayaan Perumahan E. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien,


6


transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yaitu : 1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

D. Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis yang dibahas dalam Kabupaten Gresik merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan berkaitan dengan sinkronisasi terhadap isu strategis berskala internasional, nasional, hingga regional provinsi. Adapun isu strategis yang ditelaah meliputi

a. Ketersedian Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar Ketersedian Air Minum Layak Berdasarkan data RISPAM Kabupaten Gresik Tahun 2014 cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Gresik terhadap jumlah total jumlah penduduk keseluruhan wilayah administrasi Kabupaten Gresik meningkat menjadi 33%. Hal ini mengindikasikan belum tercapainya Standart Pelayanan Air Minum MDG’s pada tahun 2015 sebesar 80 % masyarakat perkotaan dan 60% masyarakat perdesaan; Sedangkan secara jangkauan kewilayahan, ketersediaan air bersih perpipaan PDAM masih mencakup 9 Kecamatan dari 18 Kecamatan Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik. Berdasarkan dara dari Profil Kesehatan Kab. Gresik 2014, PDAM Kab Gresik dan Dinas PU Kab Gresik yang termuat dalam RAD AMPL

2015-2019,

persentase

rumah tanga yang terlayani akses air minum baik dari perpipaan PDAM maupun non perpipaan


7


PDAM sekitar 49,58%. Capaian akses air minum ini dapat dikatakan cukup jauh dari target Pemerintah Pusat tahun 2019 yaitu mencapai 100% air bersih;

Pengentasan Kawasan Kumuh Pengentasan kawasan kumuh masih belum optimal disebabkan perencanaan makro yang masih belum komprehensif sehingga upaya pengentasan berdasarkan data parsial dengan metodologi penetapan kawasan kumuh tertentu. Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Gresik

didasarkan

pada

050/970/HK/437.12/2014

Surat tentang

Keputusan Penetapan

(SK)

Bupati

Lokasi

Nomor

Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik. Dalam SK Bupati tersebut terdapat 50 (lima puluh) lokasi kawasan kumuh yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik, namun rencana penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam dokumen Penyusunan Rencana Penanganan Permukiman Kumuh

Perkotaan

lebih difokuskan pada

kawasan perkotaan saja yaitu pada 23 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar. Kedepannya, perencanaan penanganan permukiman lebih difokuskan pada

wilayah

pedesaan

yang notabene

keterjangkauan

terhadap

pelayanan dasar prasarana-sarana serta fasilitas pelayanan publik yang rendah. Dari 50 lokasi penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, baru 8 lokasi yang masuk rencana penanganan dengan luasan sekitar ± 15,74 ha atau 8,19% dari total luasan

± 192,18 ha Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Kumuh yang baru ditangani.

Dibutuhkan upaya lebih untuk dapat

mencapai target yang telah diamanatkan RPJMN 2019 yaitu 0% kumuh. Pelayanan Sanitasi Dasar Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat

kesehatan

antara

lain

dilengkapi

dengan


leher

8


angsa,

tanki septik

(SPAL),

(septic

tank)/Sistem

Pengolahan

Air

Limbah

yang digunakan sendiri atau bersama. Capaian Kabupaten

Gresik pada Tahun 2013, capaian Kabupaten Gresik meningkat hingga 86.62 %. Adapun di sektor pengolahan persampahan tingkat layanan sampah masih sangat kecil hanya berkisar 20.91 %, paling besar masyarakat mengelola sampah rumahtangga dengan cara dibakar hingga mencapai 49.43 %, dibuang ke lahan kosong 18.21%, dan masih ada 8,7 % yang dibuang ke sungai, sedangkan pengolahan limbah cair grey water di Kabupaten Gresik sesuai data keluarga dengan kepemilikan sanitasi dasar SPAL menunjukkan jumlah keluarga memiliki SPAL 60,99%, sehingga masih ada 39,01% yang belum memiliki SPAL. SPAL yang dimaksud adalah saluran drainase kedap air, dan sisanya dibuang di saluran tidak kedap air (halaman rumah). Produksi limbah cair rumah tangga secara keseluruhan mencapai 70% - 80% dari pemakaian air bersih di mana rata-rata penggunaan air 100 l/orang/hari. Berdasarkan data PDAM tahun 2012 kemampuan produksi total 646 l/dt. Tingkat kebocorang

28%

sehingga

kebutuhan

yang

dipergunakan

oleh

masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 465,52 l/dt.

b. Konektivitas Daerah Ditinjau dari segi infraktutur jalan jalan kabupaten di Kabupaten Gresik yang mencapai 512,16 km didominasi jenis perkerasan aspal yaitu sepanjang 329,29 km. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 261,28 km (51,01%); kondisi sedang 140,18 km (27,37%); kondisi sedang/rusak sepanjang 36,57 km (7,14%); kondisi rusak sepanjang 19,30 km (3,77%); dan rusak berat sepanjang 54,83 km (10,71%). Dengan demikian jalan yang yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 401,46 km atau sebesar 78,39% sedangkan sisanya adalah tidak mantap.


9


Adapun ditelaah secara kondisi geografis, kabupaten Gresik merupakan wilayah penyangga Surabaya dengan dominasi beban dalam sektor industri, permukiman, perdagangan dan jasa. Aksesibilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang seluruh aktivitas kegiatan ekonomi dan sosial.

Pergantian dan integrasi antar moda

merupakan hal sangat penting dalam lingkup perhubungan, untuk itu perlu adanya Integrasi transportasi melalui terminal kargo dan pemfungsian kembali jalur kereta api di Gresik, untuk menunjang sektor angkutan barang ke pelabuhan (internasional kalimireng, kali lamong, perak) dan kawasan-kawasan industri, serta integrasi terminal orang (bunder) dengan stasiun kereta api di Duduksampean. Selain itu, dperlukan evaluasi dan penataan ulang jalur (trayek) anggkutan umum pedesaaan dan perkotaan dilihat dari karakteristik skala pelayanan serta pergerakan diseluruh wilayah perbatasan hingga perkotaaan. Serta peningkatan infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten, Jalan Nasional, Jalan Tol dan Kebutuhan Flyover), lapangan terbang (bandara) dan pelabuhan harus diikuti dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Untuk itu perlu Pusat Informasi dan Pengendalian Lalu Lintas yang dikelola secara online, agar permasalahan lalu-lintas yang terjadi bisa diatasi lebih sangat cepat saat itu juga. Di sektor perhubungan laut, peningkatan sarana dan pelayanan moda

angkutan

perhubungan

laut,

seperti

penambahan

armada

transportasi kapal laut dari Gresik ke Pulau Bawean yang mampu berlayar ketika ombak/gelombang besar. Sedangkan untuk sektor perhubungan udara dalam hal ini adalah lapangan terbang bawean adalah melalui pengembangan dan peningkatan fasilitas serta tata kelola di Lapter Bawean, agar segera beroperasi dengan baik. c. Permukiman Inklusif Selain upaya pengentasan kawasan kumuh yang mencakup permukiman kumuh, ketersediaan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat secara inklusif adalah isu strategis utama yang membutuhkan


10


penguatan lintas sektor. Dalam hal infrastruktur drainase, Kondisi sistem drainase permukiman di wilayah-wilayah kecamatan atau desa di Kabupaten Gresik, selain di wilayah kota masih banyak terdapat daerah terbuka yang mampu berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga potensi banjir dan genangan kecil. Sedangkan di wilayah perkotaan Gresik, khusunya di wilayah Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar walaupun telah memiliki sistem drainase yang terbangun cukup lengkap dan merata di seluruh wilayah kota, tetap saja banjir dan genangan masih sering terjadi di beberapa lokasi terutama apabila terjadi hujan yang cukup lebat. Keadaan ini disebabkan oleh saluran-saluran tersier dan sekunder yang dimensinya terlalu kecil, tersumbat sampah, dan bozem-bozem yang tidak lagi berfungsi akibat pendangkalan dan pengurukan menjadi kawasan permukiman. Dalam hal ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), masih belum optimalnya

pengawasan terutama dalam implementasi ketentuan

penyedianan

Prasarana

dan

Sarana

Umum

(PSU)

telah

diatur

komposisipenyediaan lahannya dalam Peremnpera Nomor 11 Tahun 20118

tentang

Pedoman

Keserasian

Kawasan

Perumahan

dan

Permukiman sehingga pembangunan baik perumahan ataupun rumah atau bangunan pribadi dalam proses perijinannya sudah sesuai dengan IMB

namun dalam pelaksanaan pembangunan maupun dengan

berjalannya waktu ternyata bangunan tidak sesuai atau terjadi perubahan dengan

yang

tercantum

dalam

IMB.

Sedangkan

dalam

rangka

mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah. Namun, kondisi di lapangan, penyerahan


11


prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman seringkali tidak sesuai antara yang akan diserahkan dengan ketentuan yang dipersyaratkan baik dari persyaratan umum, persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun estimasi kebutuhan rumah, berdasarkan hasil Analisis dan Kajian RP3KP Kabupaten Gresik, diproyeksikan dalam dua puluh tahun kedepan (tahun 2035), Kabupaten Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed housing (rumah horisontal).

d. Pengendalian Banjir Bencana Banjir di Kabupaten Gresik yang disebabkan oleh Bengawan Solo terdapat 5 (Lima) Kecamatan terdampak banjir meliputi Kecamatan

Dukun,

Bungan,

Sidayu,

ujungpangkah

dan

Manyar.

Pengendalian Bencana banjir akibat Bengawan Solo telah diminimalisir dengan ketersediaan tanggul dan didukung dengan terbangunnya Bandung Gerak Sembayat. Bencana banjir akibat luapan Kali Lamong berpengaruh terhadap 5 (Lima) kecamatan terdampak meliputi Benjeng, Cerme, Balongpanggang, Menganti, dan sebagian kecil Kecamatan Kebomas.. Pengendalian banjir akibat luapan kali lamong teruatama pada Kecamatan Benjeng, Cerme, dan Balongpanggang menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian dalm rangka mendukung ketahanan dan kerawanan pangan. Adapun pengendalian banjir masih belum optimal karena belum tersedianya tanggul. Pembangunan tanggul terhambat akibat masih belum selesainya pembebasan lahan terhadap Daerah Aliran Sungai. Bencana banjir selanjurnya adalah akibat luapan Kali Surabaya pada Daerah Driyorejo. Pengendalian banjir pada segmen ini masih belum optimal disebabkan tanggul yang belum tersedia. Wilayah terdampak banjir adalah daerah perkotaan yang menjadi salah satu aglomerasi


12


industry

sehingga

pengendaliannya.

diperlukan

Sednagkan

penguatan Bbanjir

lintas

Perkotaan

sektor

pada

dalam

Kecamatan

Kebomas dan Gresik telah dikendalikan dengan fasilitas Rumah Pompa didukung sistem drainase melalui Bozem. Hal ini ditunjang dengan dirumuskannya masterplan drainase yang telah mencakup wilayah perkotaan.. Adapun Di Pulau Bawean telah terdapat sistem drainase permukiman, terutama permukiman-permukiman yang terdapat di tepi jalan raya. Kondisi system drainase masih belum optimal dan cenderung berpotensi tertimbun longsoran tanah dari lereng-lereng bukit atau kebun disekitarnya.

e. Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik Agenda pembangunan wilayah Gresik sebagaimana tertuang dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten yang terbagi atas; a. RDTR BWP Duduksampeyan dan Cerme b. RDTR BWP Gresik Perkotaan (Kecamatan Gresik dan Kebomas) c. RDTR BWP Gresik Selatan (Kecamatan Driyorejo, Menganti, dan Kedamean) d. RDTR BWP Gresik Utara (Kecamatan Panceng, Sidayu, dan Ujungpangkah) e. RDTR BWP Manyar dan Bungah

Sedangkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan terbagi menjadi Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.Adapun agenda pokok pembangunan tata ruang wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana berikut; 1.

Pembangunan

Pelabuhan

Kali

Mireng

II

yang

berskala

internasional di Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000 ha. Yang diperkirakan akan mempengaruhi struktur ruang yang signifikan di Kabupaten Gresik.


13


2.

Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan ruang laut, peisir dan pulau-pulau kecil di kelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil dikelola oleh pemerintah provinsi sedangkan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan, pesisir kabupaten Gresik banyak demand terhadap pelabuhan terutama pada pesisir di ujungpangkah – Bunga.h

3.

Perencanaan Jalan Tol Krian – Legundi - Bunder.

4.

Inisiasipembangunan 320 titik menara telekomukasi (tower) di Kabupaten Gresik hingga tahun 2015. Sedangkan, terdapat beberapa menara yang penempatannya berada di luar rencana 208 titik zona tower yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Gresik .

5.

Rencana PLU di Ujungpangkah yang dapat mendukung kegiatan di Pelabuhan Kalimireng II.

6.

Pembebasan

lahan

di

Kecamatan

Wringinanom

untuk

pembangunan TPA Regional belum terlaksana karena tanah yang akan digunakan merupakan tanah warga, sedangkan warga menolak untuk pembangunan TPA Regional. Rencana penempatan TPA

Regional tersebut

dialihkan

ke

Desa

Banyu

Tengah

Kecamatan Panceng. 7.

Pemangunan dan pemanfaatan Bendung Gerak Sembayat sebagai salah satu sumber air baku.

8.

Intensitas perkembangan jumlah perumahan dan industri yang pesat di Kabupaten Gresik.

9.

Pemetaan jenis rawan bencana lain di Kabupaten Gresik yaitu rawan bencana kekeringan dan rawan bencana teknologi industri.

10. Alih fungsi perubahan lahan pertanian dan tambak produktif menjadi kawasan terbangun seperti industri dan permukiman yang


14


tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik. 11. Inisiasi Mou Bupati dan Walikota seluruh Jawa Timur terkait pengelolaan aliran DAS Brantas dari Mojokerto – Surabaya. 12. Rencana pembangunan Central Business District yang berada di Gresik Kota Baru. 13. Terdapat asset-aset Tanah Negara terkait Pertahanan dan Keamanan Negara di Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom dan Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo. 14. Rencana Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan nasional. 15. Penurunan status Kawasan Cagar Alam di wilayah Bawean menjadi Taman Wisata Alam. 16. Perwujudan keterpaduan moda kendaraan umum (Angkutan Umum, Kendaraan Pribadi, dll) menuju ke angkutan massal (Kereta Api) dengan menggunakan sistem Transit Oriented Development (TOD)

di

Kecamatan

Duduksampeyan,

melalui pemindahan

terminal Bunder yaitu terminal kelas B dari Kecamatan Kebomas ke Kecamatan Duduksampeyan yang lokasinya berdekatan dengan statsiun Kereta Api. 17. Perwujudan sistem prasarana pada jaringan transportasi darat berupa pengembangan Jalan Lingkar Barat Gresik. 18. Jaringan gas ke arah utara menjangkau Kecamatan Bungah dan Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.


15


Tujuan 4 N o

Sasaran

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Upaya Menambah Peluang Kerja Dan Peluang Usaha Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Menekan Angka Kemiskinan Menghadirkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah Arah Kebijakan

Strategi

Peningkatan kualitas pembangunan infrastuktur diiringi maintenance yang berkelanjutan.

1

Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunanberlandask an tata ruang.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan harmonis berlandaskan Rencana Tata Ruang guna mendukung daya saing daerah, menguatkan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali didukung keselarasan dan pemerataan pembangunan.

Indikator Kinerja

Kondisi Awal

Kondisi Akhir

Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

419 km Jalan (81,81%) dan 278 Jembatan (94,88%)

Persentase Kemantapan Infrastruktur Perdesaan/Kelura han

Jalan Poros Desa 371.030 Km dalam kondisi baik dari 531.471 Km (70%)

89,51% Jalan dan 97,88% Jembatan

Penguatan basis data pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur pendukung dalam pengembangan kawasan strategis meliputi Gelora Joko Samudro, WEP, dan infrastuktur lain serta penguatan karakter Gresik sebagai kota Santri dan Kota Wali dengan penataan kawasan religi, Islamic Centre, pusat kegiatan dan budaya Islam.

Program

Urusan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jumlah Pembangunan Infstruktur Strategis dalam Pengembangan Wilayah


Capaian Kinerja

15 Lokasi

100%

105 lokasi

Program Rehabilitasi/Pemelihara an Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Kelurahan

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh


Misi Ketiga


Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi Penguatan institusional dan kerjasama antar sektor dalam pelayanan air minum, air baku, dan sanitasi untuk meningkatkan atribusi pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas layanan dasar infrastruktur melalui perbaikan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan, sarana prasarana penunjang, dan peningkatan keberdayaan masyarakat.

Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan Non-Revenue Water dan pemanfaatan idle capacity;

Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK);

Indikator Kinerja

72.49%

Persentase Kondisi Baik Saluran Drainase Perkotaan

88.850 m' kondisi baik dari 139.939 m' (63,49%)

Presentase Ketersediaan Lampu PJU

6000 titik dari 12.000 kebutuhan (55%)

Persentase Kemantapan Jaringan Irigasi

7.699,49 kondisi baik dari 147.356 (5,23%)

Kapasitas tampungan air waduk

Pengamanan Aset Pengairan


Capaian Kinerja Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program

Urusan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

75,00%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

65%

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

10.121.808 m3 dari kondisi ideal 16.869.680 m3

64%

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

150 lokasi yang telah diamankan dari 400 lokasi (115 DI, 156 Waduk, dan 129 Jumlah saluran pembuang)

200

Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku


No


Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Indikator Kinerja

Optimalisasi Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;

Persentase Akses Air Bersih/Minum

Peningkatan peran lintas sektor dalam rangka pengendalian Banjir akibat Bengawan Solo, Luapan Kali Lamong, Luapan Kali Surabaya, Banjir Perkotaan, dan Banjir Pulau Bawean Pemenuhan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif, spesifik, dan harmonis; Penguatan peran lintas sektor dalam meletakkan pembangunan sesuai dengan tata ruang ditunjang komprehensifitas regulasi dan validitas data.

Peningkatan peran lintas sektor melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam rangka intervensi secara spesifik dan responsif guna menghadirkan keselarasan pembangunan.

55,95%

Persentase Kemantapan Saluran Pembuang

4000

70 km kondisi baik dari 350 km (20%)

Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang dilatih

N/A

Jumlah sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang diterbitkan

N/A

Jumlah Komulatif RTBL yang disusun

Kondisi Akhir

Program

Urusan

100% Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rumah Tangga Pengakses Fasilitas air limbah komunal


Capaian Kinerja Kondisi Awal

8.500 Rumah Tangga

92%

Program Penanggulangan Banjir

90-150 orang

Program Pengaturan Jasa Konstruksi

80 sertifikat

15 dokumen

32 Dokumen

Program Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung Negara Program Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang


No


Tujuan 4

Mewujudkan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Secara Inklusif Melalui Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu Capaian Kinerja

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

Indikator Kinerja

Program Kondisi Awal

2

Mendorong percepatan pengentasan linkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni

Penguatan pembangunan kawasan permukinan melalui percepatan pengentasan lingkungan kumuh, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, dan kemudahan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat miskin.

Mewujudkan kawasan permukinan yang kondusif, inklusif, berkelanjutan dan berwawasan linkungan..

Presentasi Rumah Layak Huni

85.53% (232.928 rumah layak huni dari 272.348 rumah)

Luas penanganan kawasan permukiman kumuh

181,92 ha

38,92 ha

Persentase Pengelolaan Areal Pemakaman

100%

100%


Urusan

Kondisi Akhir

86.19%

Program Pengembangan Perumahan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No



1


A. Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota 1.1 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 20152019

menjadi

Indonesia

yang

berdaulat,

mandiri,

dan

berkepribadian

berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi. misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

sesuai

dengan

peran,

tugas

dan

fungsinya

serta

dengan

mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantanganutama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 . Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah: “TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja,amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut : 1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan


33


kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi; 2. Mempercepat

pembangunan

infrastruktur

jalan

untuk

mendukung

konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim; 3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’; 4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI; 5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi

perencanaan

yang terpadu,

pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan

dampak

dari

pengaruh

hasil

sasaran-sasaran

strategis

(outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat


34


Sementara sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) dalam hal ini

merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi. Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan upayaupaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu: 1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran 2. Meningkatnya ketahanan air. 3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional. 4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman 5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan. 6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional. 7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna memenuhi harapan stakeholders dan customers tersebut diatas maka diperlukan upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning and growth, yang meliputi : 1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. 2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas. 3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat 4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sertasarana dan prasarana.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:


35


Tujuan 1: Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untukkeseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan b. Meningkatnya

keterpaduan

perencanaan,

pemrograman

dan

penganggaran. c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan b. Meningkatnya ketahanan air.

Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu: a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional


36


Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan

kualitas hidup manusia

Indonesia

sejalan

dengan

prinsip

“infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis: a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan. b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu: a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan. b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana f. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :


37


A. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan yaitu: 1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah. 2. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur.

B. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi yaitu : Pengelolaan Sumber Daya Air

C. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim yaitu : Penyelenggaraan Jalan

D. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’. Yaitu : 1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 2. Penyediaan Perumahan 3. Pembiayaan Perumahan E. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien,


38


transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yaitu : 1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana 3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

B. Penentuan Isu-isu Strategis Isu strategis yang dibahas dalam Kabupaten Gresik merupakan intisari dari kompilasi permasalahan pembangunan berkaitan dengan sinkronisasi terhadap isu strategis berskala internasional, nasional, hingga regional provinsi. Adapun isu strategis yang ditelaah meliputi

a. Ketersedian Air Minum Layak, Pengentasan Kawasan Kumuh, dan Pelayanan Sanitasi Dasar Ketersedian Air Minum Layak Berdasarkan RISPAM

data

Kabupaten

Gresik

Tahun

2014

cakupan pelayanan PDAM Kabupaten terhadap jumlah

Gresik jumlah

total

penduduk

keseluruhan

wilayah

administrasi

Kabupaten

Gresik

meningkat

menjadi

33%.

Hal

ini

mengindikasikan

belum

tercapainya Standart Pelayanan Air Minum MDG’s pada tahun 2015 sebesar 80 % masyarakat perkotaan dan 60% masyarakat perdesaan; Sedangkan secara jangkauan kewilayahan, ketersediaan air bersih perpipaan PDAM masih mencakup 9 Kecamatan dari 18 Kecamatan Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik.


39


Berdasarkan dara dari Profil Kesehatan Kab. Gresik 2014, PDAM Kab Gresik dan Dinas PU Kab Gresik yang termuat dalam RAD AMPL 2015-2019, persentase rumah tanga yang terlayani akses air minum baik dari perpipaan PDAM maupun non perpipaan PDAM sekitar 49,58%. Capaian akses air minum ini dapat dikatakan cukup jauh dari target Pemerintah Pusat tahun 2019 yaitu mencapai 100% air bersih;

Pengentasan Kawasan Kumuh Pengentasan kawasan kumuh masih belum optimal disebabkan perencanaan makro yang masih belum komprehensif sehingga upaya pengentasan berdasarkan data parsial dengan metodologi penetapan kawasan kumuh tertentu. Penetapan kawasan kumuh di Kabupaten Gresik

didasarkan

pada

050/970/HK/437.12/2014

Surat tentang

Keputusan Penetapan

(SK)

Bupati

Lokasi

Nomor

Lingkungan

Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik. Dalam SK Bupati tersebut terdapat 50 (lima puluh) lokasi kawasan kumuh yang tersebar di seluruh Kabupaten Gresik, namun rencana penanganan permukiman kumuh yang tertuang dalam dokumen Penyusunan Rencana Penanganan Permukiman Kumuh

Perkotaan

lebih difokuskan pada

kawasan perkotaan saja yaitu pada 23 lokasi yang tersebar pada Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas dan Kecamatan Manyar. Kedepannya, perencanaan penanganan permukiman lebih difokuskan pada

wilayah

pedesaan

yang notabene

keterjangkauan

terhadap

pelayanan dasar prasarana-sarana serta fasilitas pelayanan publik yang rendah. Dari 50 lokasi penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, baru 8 lokasi yang masuk rencana penanganan dengan luasan sekitar ± 15,74 ha atau 8,19% dari total luasan

± 192,18 ha Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Kumuh yang baru ditangani.

Dibutuhkan upaya lebih untuk dapat

mencapai target yang telah diamanatkan RPJMN 2019 yaitu 0% kumuh.


40


Pelayanan Sanitasi Dasar Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat angsa,

kesehatan

tanki septik

(SPAL),

(septic

antara

lain

tank)/Sistem

dilengkapi Pengolahan

dengan Air

leher

Limbah

yang digunakan sendiri atau bersama. Capaian Kabupaten

Gresik pada Tahun 2013, capaian Kabupaten Gresik meningkat hingga 86.62 %. Adapun di sektor pengolahan persampahan tingkat layanan sampah masih sangat kecil hanya berkisar 20.91 %, paling besar masyarakat mengelola sampah rumahtangga dengan cara dibakar hingga mencapai 49.43 %, dibuang ke lahan kosong 18.21%, dan masih ada 8,7 % yang dibuang ke sungai, sedangkan pengolahan limbah cair grey water di Kabupaten Gresik sesuai data keluarga dengan kepemilikan sanitasi dasar SPAL menunjukkan jumlah keluarga memiliki SPAL 60,99%, sehingga masih ada 39,01% yang belum memiliki SPAL. SPAL yang dimaksud adalah saluran drainase kedap air, dan sisanya dibuang di saluran tidak kedap air (halaman rumah). Produksi limbah cair rumah tangga secara keseluruhan mencapai 70% - 80% dari pemakaian air bersih di mana rata-rata penggunaan air 100 l/orang/hari. Berdasarkan data PDAM tahun 2012 kemampuan produksi total 646 l/dt. Tingkat kebocorang

28%

sehingga

kebutuhan

yang

dipergunakan

oleh

masyarakat Kabupaten Gresik sebesar 465,52 l/dt.

b. Konektivitas Daerah Ditinjau dari segi infraktutur jalan jalan kabupaten di Kabupaten Gresik yang mencapai 512,16 km didominasi jenis perkerasan aspal yaitu sepanjang 329,29 km. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 261,28 km (51,01%); kondisi sedang 140,18 km (27,37%); kondisi sedang/rusak sepanjang 36,57 km (7,14%); kondisi rusak sepanjang 19,30 km (3,77%); dan rusak berat sepanjang 54,83 km (10,71%). Dengan demikian jalan yang yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan


41


dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 401,46 km atau sebesar 78,39% sedangkan sisanya adalah tidak mantap. Adapun ditelaah secara kondisi geografis, kabupaten Gresik merupakan wilayah penyangga Surabaya dengan dominasi beban dalam sektor industri, permukiman, perdagangan dan jasa. Aksesibilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang seluruh aktivitas kegiatan ekonomi dan sosial.

Pergantian dan integrasi antar moda

merupakan hal sangat penting dalam lingkup perhubungan, untuk itu perlu adanya Integrasi transportasi melalui terminal kargo dan pemfungsian kembali jalur kereta api di Gresik, untuk menunjang sektor angkutan barang ke pelabuhan (internasional kalimireng, kali lamong, perak) dan kawasan-kawasan industri, serta integrasi terminal orang (bunder) dengan stasiun kereta api di Duduksampean. Selain itu, dperlukan evaluasi dan penataan ulang jalur (trayek) anggkutan umum pedesaaan dan perkotaan dilihat dari karakteristik skala pelayanan serta pergerakan diseluruh wilayah perbatasan hingga perkotaaan. Serta peningkatan infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten, Jalan Nasional, Jalan Tol dan Kebutuhan Flyover), lapangan terbang (bandara) dan pelabuhan harus diikuti dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Untuk itu perlu Pusat Informasi dan Pengendalian Lalu Lintas yang dikelola secara online, agar permasalahan lalu-lintas yang terjadi bisa diatasi lebih sangat cepat saat itu juga. Di sektor perhubungan laut, peningkatan sarana dan pelayanan moda

angkutan

perhubungan

laut,

seperti

penambahan

armada

transportasi kapal laut dari Gresik ke Pulau Bawean yang mampu berlayar ketika ombak/gelombang besar. Sedangkan untuk sektor perhubungan udara dalam hal ini adalah lapangan terbang bawean adalah melalui pengembangan dan peningkatan fasilitas serta tata kelola di Lapter Bawean, agar segera beroperasi dengan baik.


42


c. Permukiman Inklusif Selain upaya pengentasan kawasan kumuh yang mencakup permukiman kumuh, ketersediaan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat secara inklusif adalah isu strategis utama yang membutuhkan penguatan lintas sektor. Dalam hal infrastruktur drainase, Kondisi sistem drainase permukiman di wilayah-wilayah kecamatan atau desa di Kabupaten Gresik, selain di wilayah kota masih banyak terdapat daerah terbuka yang mampu berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga potensi banjir dan genangan kecil. Sedangkan di wilayah perkotaan Gresik, khusunya di wilayah Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar walaupun telah memiliki sistem drainase yang terbangun cukup lengkap dan merata di seluruh wilayah kota, tetap saja banjir dan genangan masih sering terjadi di beberapa lokasi terutama apabila terjadi hujan yang cukup lebat. Keadaan ini disebabkan oleh saluran-saluran tersier dan sekunder yang dimensinya terlalu kecil, tersumbat sampah, dan bozem-bozem yang tidak lagi berfungsi akibat pendangkalan dan pengurukan menjadi kawasan permukiman. Dalam hal ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH), masih belum optimalnya

pengawasan terutama dalam implementasi ketentuan

penyedianan

Prasarana

dan

Sarana

Umum

(PSU)

telah

diatur

komposisipenyediaan lahannya dalam Peremnpera Nomor 11 Tahun 20118

tentang

Pedoman

Keserasian

Kawasan

Perumahan

dan

Permukiman sehingga pembangunan baik perumahan ataupun rumah atau bangunan pribadi dalam proses perijinannya sudah sesuai dengan IMB

namun dalam pelaksanaan pembangunan maupun dengan

berjalannya waktu ternyata bangunan tidak sesuai atau terjadi perubahan dengan

yang

tercantum

dalam

IMB.

Sedangkan

dalam

rangka

mernberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana,


43


Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan dengan cara penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah. Namun, kondisi di lapangan, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman seringkali tidak sesuai antara yang akan diserahkan dengan ketentuan yang dipersyaratkan baik dari persyaratan umum, persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Adapun estimasi kebutuhan rumah, berdasarkan hasil Analisis dan Kajian RP3KP Kabupaten Gresik, diproyeksikan dalam dua puluh tahun kedepan (tahun 2035), Kabupaten Gresik mengalami backlog perumahan sebesar 1,700,708 unit rumah dengan asumsi ketersediaan rumah dengan type landed housing (rumah horisontal).

d. Pengendalian Banjir Bencana Banjir di Kabupaten Gresik yang disebabkan oleh Bengawan Solo terdapat 5 (Lima) Kecamatan terdampak banjir meliputi Kecamatan

Dukun,

Bungan,

Sidayu,

ujungpangkah

dan

Manyar.

Pengendalian Bencana banjir akibat Bengawan Solo telah diminimalisir dengan ketersediaan tanggul dan didukung dengan terbangunnya Bandung Gerak Sembayat. Bencana banjir akibat luapan Kali Lamong berpengaruh terhadap 5 (Lima) kecamatan terdampak meliputi Benjeng, Cerme, Balongpanggang, Menganti, dan sebagian kecil Kecamatan Kebomas.. Pengendalian banjir akibat luapan kali lamong teruatama pada Kecamatan Benjeng, Cerme, dan Balongpanggang menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian dalm rangka mendukung ketahanan dan kerawanan pangan. Adapun pengendalian banjir masih belum optimal karena belum tersedianya tanggul. Pembangunan tanggul terhambat akibat masih belum selesainya pembebasan lahan terhadap Daerah Aliran Sungai.


44


Bencana banjir selanjurnya adalah akibat luapan Kali Surabaya pada Daerah Driyorejo. Pengendalian banjir pada segmen ini masih belum optimal disebabkan tanggul yang belum tersedia. Wilayah terdampak banjir adalah daerah perkotaan yang menjadi salah satu aglomerasi industry

sehingga

pengendaliannya.

diperlukan

Sednagkan

penguatan Bbanjir

lintas

Perkotaan

sektor

pada

dalam

Kecamatan

Kebomas dan Gresik telah dikendalikan dengan fasilitas Rumah Pompa didukung sistem drainase melalui Bozem. Hal ini ditunjang dengan dirumuskannya masterplan drainase yang telah mencakup wilayah perkotaan.. Adapun Di Pulau Bawean telah terdapat sistem drainase permukiman, terutama permukiman-permukiman yang terdapat di tepi jalan raya. Kondisi system drainase masih belum optimal dan cenderung berpotensi tertimbun longsoran tanah dari lereng-lereng bukit atau kebun disekitarnya.

e. Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik Agenda pembangunan wilayah Gresik sebagaimana tertuang dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten yang terbagi atas; a. RDTR BWP Duduksampeyan dan Cerme b. RDTR BWP Gresik Perkotaan (Kecamatan Gresik dan Kebomas) c. RDTR BWP Gresik Selatan (Kecamatan Driyorejo, Menganti, dan Kedamean) d. RDTR BWP Gresik Utara (Kecamatan Panceng, Sidayu, dan Ujungpangkah) e. RDTR BWP Manyar dan Bungah

Sedangkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan terbagi menjadi Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.Adapun agenda pokok pembangunan tata ruang wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana berikut;


45


1.

Pembangunan

Pelabuhan

Kali

Mireng

II

yang

berskala

internasional di Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000 ha. Yang diperkirakan akan mempengaruhi struktur ruang yang signifikan di Kabupaten Gresik. 2.

Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan ruang laut, peisir dan pulau-pulau kecil di kelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil dikelola oleh pemerintah provinsi sedangkan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan, pesisir kabupaten Gresik banyak demand terhadap pelabuhan terutama pada pesisir di ujungpangkah – Bunga.h

3.

Perencanaan Jalan Tol Krian – Legundi - Bunder.

4.

Inisiasipembangunan 320 titik menara telekomukasi (tower) di Kabupaten Gresik hingga tahun 2015. Sedangkan, terdapat beberapa menara yang penempatannya berada di luar rencana 208 titik zona tower yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Gresik .

5.

Rencana PLU di Ujungpangkah yang dapat mendukung kegiatan di Pelabuhan Kalimireng II.

6.

Pembebasan

lahan

di

Kecamatan

Wringinanom

untuk

pembangunan TPA Regional belum terlaksana karena tanah yang akan digunakan merupakan tanah warga, sedangkan warga menolak untuk pembangunan TPA Regional. Rencana penempatan TPA

Regional tersebut

dialihkan

ke

Desa

Banyu

Tengah

Kecamatan Panceng. 7.

Pemangunan dan pemanfaatan Bendung Gerak Sembayat sebagai salah satu sumber air baku.

8.

Intensitas perkembangan jumlah perumahan dan industri yang pesat di Kabupaten Gresik.


46


9.

Pemetaan jenis rawan bencana lain di Kabupaten Gresik yaitu rawan bencana kekeringan dan rawan bencana teknologi industri.

10. Alih fungsi perubahan lahan pertanian dan tambak produktif menjadi kawasan terbangun seperti industri dan permukiman yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik. 11. Inisiasi Mou Bupati dan Walikota seluruh Jawa Timur terkait pengelolaan aliran DAS Brantas dari Mojokerto – Surabaya. 12. Rencana pembangunan Central Business District yang berada di Gresik Kota Baru. 13. Terdapat asset-aset Tanah Negara terkait Pertahanan dan Keamanan Negara di Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom dan Desa Wedoroanom Kecamatan Driyorejo. 14. Rencana Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan nasional. 15. Penurunan status Kawasan Cagar Alam di wilayah Bawean menjadi Taman Wisata Alam. 16. Perwujudan keterpaduan moda kendaraan umum (Angkutan Umum, Kendaraan Pribadi, dll) menuju ke angkutan massal (Kereta Api) dengan menggunakan sistem Transit Oriented Development (TOD)

di

Kecamatan

Duduksampeyan,

melalui pemindahan

terminal Bunder yaitu terminal kelas B dari Kecamatan Kebomas ke Kecamatan Duduksampeyan yang lokasinya berdekatan dengan statsiun Kereta Api. 17. Perwujudan sistem prasarana pada jaringan transportasi darat berupa pengembangan Jalan Lingkar Barat Gresik. 18. Jaringan gas ke arah utara menjangkau Kecamatan Bungah dan Pulau Bawean di Kabupaten Gresik.


47

visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan

A. Visi dan Misi SKPD 1. Visi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan

suatu

langkah

penting

dalam

perjalanan

penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan membangun visi bersama, maka ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 yakni : “TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA URUSAN PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN, PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG GRESIK LEBIH BAIK DAN BERKUALITAS “

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum dituntut dapat menyediakan, memelihara infrastruktur

yang

dibangun

dan

memberikan

pelayanan

urusan

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman untuk masyarakat Kabupaten

Gresik,

guna

menunjang

roda

perekonomian

IV I RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

demi

1


kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar berdampak positif dan berkelanjutan.

2. Misi Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi SKPD. Dalam rangka mewujudkan visi-nya maka ditetapkan misi yang di emban Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2021 sebagai berikut : 1) Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Profesional 2) Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Berkualitas 3) Mewujudkan Pembinaan Dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Prima

B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 1. Tujuan Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ; 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi


2


3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra. Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : 1) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Profesional” maka ditetapkan tujuan : a. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana penunjang

kinerja

pembangunan

urusan

pekerjaan

umum,

Perumahan dan tata ruang 2) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Berkualitas” maka ditetapkan tujuan : a. Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang 3) Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Pembinaan Dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Permukiman Yang Prima” maka ditetapkan tujuan : a. Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka

memberikan

pelayanan

Urusan

Pekerjaan

Umum,

Perumahan dan permukiman b. 2. Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan


3


dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik menetapkan sasaran dengan rincian sebagai berikut : 1) Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang” maka ditetapkan sasaran : a. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 1. Tersedianya sarana aparatur kondisi baik

b. Meningkatnya Aparatur yang professional Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 1. Jumlah pegawai yang bersertifikat diklat teknis Ke PUan

c. Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 1. Tersedianya pedoman harga standar bangunan di Kabupaten


4


2. Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan yang diterbitkan

2) Untuk

mewujudkan

tujuan

“Meningkatkan

kualitas

operasional,

pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang” maka ditetapkan sasaran : a. Meningkatnya sarana infrastruktur daerah Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 2. Jumlah Jembatan kabupaten dalam kondisi baik 3. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan 4. Tersedianya lampu penerangan jalan umum 5. Tersedianya kawasan dan infrastruktur yang berkembang

b. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 1. Panjang Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 2. Volume daya tampung waduk

c. Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 1. Rumah tangga pengguna air bersih 2. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 3. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 4. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan 5. Cakupan ketersediaan Rumah layak huni 6. Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU


5


d. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 1. Tersedianya dokumen teknis tata ruang dalam setahun 3) Untuk mewujudkan tujuan “ Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan permukiman” maka ditetapkan sasaran: a. Terwujudnya pelayanan publik yang prima Sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran adalah : 1. Persentase Pembinaan Jasa Konstruksi 2. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

C. Strategi dan Kebijakan Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum terdiri atas : 1) Peningkatan kualitas penyediaan alat pendukung kinerja 2) Peningkatan

pengawasan,

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan 3) Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana urusan Pekerjaan umum, perumahan dan permukiman 4) Peningkatan pelayanan publik

Kebijakan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021 dirumuskan sebagai berikut :


6


a. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air 1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. 2. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. 3. Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan penggunaan air melalui demand management. 4. Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. 5. Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap. 6. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dan air permukaan. 7. Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. 8. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.


7


9. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga

pada

tahap

pencegahan

serta

pemulihan

pasca

bencana.

Penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis. 10. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. 11. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber daya

air

dilakukan

secara

terencana

dan

dikelola

secara

berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

b. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan 1. Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun dengan

mengoptimalkan

pemanfaatan

prasarana

jalan

melalui

pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan. 2. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi. 3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. 4. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. 5. Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.


8


c. Bangunan Gedung dan Lingkungan 1. Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung. 2. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan keselamatan gedung. 3. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan.

d. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1. Air Minum 1. Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM 2. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan untuk membantu pelayanan air minum perdesaan. 3. Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum.

2. Air Limbah 1. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang dikelola secara langsung oleh masyarakat 2. Pengelolaan air limbah

3. Drainase 1. Menciptakan kesadaran seluruh

stakeholders terhadap pentingnya

peningkatan pelayanan drainase. 2. Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan drainase. 3. Meningkatkan kinerja pengelola drainase. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase melalui uji

kompetensi,

pendidikan,

pelatihan,

dan

perbaikan

pelayanan

kesehatan.


9


e. Kebijakan Penataan Ruang 1. Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalm pelaksanaan penataan ruang, termasuk dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang pleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan implementasi program pembangunan daerah. 3. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruang. 4. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di berbagai arah spasial, dengan penjurunya pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dan pembangunan daerah.

f. Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi 1. Melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam bentuk dekonsentrasi/tugas pembantuan. 2. Melakukan pembinaan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif. 3. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi.

g. Kebijakan Peningkatan Pengawasan 1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan Good Governance.


10


2. Melibatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

pengawasan

pembangunan infrastruktur PU dan permukiman. 3. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif untuk melaksanakan

pengawasan

terhadap

seluruh

penyelenggaraan

pembangunan infrastruktur bidang PU dan permukiman. 4. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan.

h. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan 1. Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan permukiman berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan dan NSPM 2. Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan dalam mendukung peningkatan daya saing : 

Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi pengembangan

manajemen

keuangan,

aset,

dan

peraturan

perundang-undangan untuk mewujudkan penggunaan secara efisien yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin. 

Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum.



Peningkatan menajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi tupoksi

organisasi

yang

tidak

tumpang

tindih

serta

dapat

mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif. 3. Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan dan ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak negatif globalisasi melalui penataan sistem administrasi yang baik.


11


4. Optimalisiasi peran sekretariat sebagai unit terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang ke-PU-an dan permukiman melalui penerapan prinsip-prinsip good governance.


12

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Nomenklatur program-program di Dinas Pekerjaan Umum secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

A. Program

Teknis,

merupakan

program-program

yang

menghasilkan

pelayanan kepada kelompok sasaran / masyarakat (pelayanan eksternal), yaitu:

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Pembangunan Jalan b. Pembangunan Jembatan 2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong a.

Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong- gorong

b.

Pembangunan saluran drainase/goronggorong

c.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Rehabilitasi/pemeliharan jalan b. Peningkatan/pemeliharaan insfrastruktur Jalan (DAK) 4. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan a. Inspeksi Kondisi Jalan 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Pegadaan alat-alat berat

V I RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

1


b. Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan c. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat d. Pengadaan Penerangan Jalan Umum e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum f. Operasional Utilitas g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a. Pembangunan pintu air b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi c. Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan f. Rehabilitasi/pemeliharaan Sumber Daya Air

7. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku a. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa b. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa c. Peningkatan distribusi penyediaan air baku d. Pembangunan Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa (BK Provinsi)

8. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya b. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya c. Rehabilitasikawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau


2


9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah b. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah c. Rehabilitasi/pemelihara an sarana dan prasarana air limbah d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan e. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum Berbasis Masyarakat f. Penyusunan DED Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih g. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air Bersih h. Penyusunan Identifikasi Deteksi Sumber Air Bersih perdesaan i.

Konservasi Sumber Baku Air Bersih rumah tangga perdesaan

10. Program Pengendalian Banjir a. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 11. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh a. Pembangunan/peningk atan infrastruktur b. Revitalisasi Kawasan c. Pembangunan Islamic Center d. Pembangunan Sarana Olah Raga 12. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Kelurahan a. Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/kelurahan b. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/kelurahan c. Pembangunan

sarana

dan

prasarana

air

bersih

perdesaaan/kelurahan d. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan/kelurahan e. Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Lingkungan Permukiman f. BOP Jalan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan g. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 13. Program Pengaturan Jasa Konstruksi a. Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi b. Pembinaan Jasa Kontruksi


3


14. Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong a. Perencanaan Rehabilitasi/Pemelihara an Drainase/Gorong- Gorong b. Rehabilitasi/Pemelihara an Drainase/Gorong- Gorong c. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 15. Program Pengembangan Dan Implementasi Kegiatan Ke PU-an a. Penyusunan Perencanaan Program Ke Pu-An b. Penyusunan Harga Satuan Dan Upah Kerja c. Operasional Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Ke Pu-An d. Operasional Pelelangan e. Penunjang Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP) f. BOP Penunjang Kegiatan Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas g. BOP Penunjang Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) h. BOP Kegiatan KePUan Cabang Selatan i.

BOP Kegiatan KePUan Cabang Utara

j.

BOP Kegiatan KePUan Cabang Bawean

k. BOP Kegiatan KePUan Peralatan 16. Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Ke PU an a. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi b. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Minum c. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi d. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Bidang Jalan e. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Infrastruktur Irigasi untuk kedaulatan Pangan f. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Transportasi (Peningkatan Jalan) g. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Transportasi (Peningkatan Jalan) h. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Transportasi (Pemeliharaan Jalan)


4


i.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Bidang Air Minum

j.

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus IPD Bidang Sanitasi

17. Program Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung Negara a. Pendataaan Bangunan Gedung b. Monitoring Pembinaan dan Pengawasan bangunan Gedung c. Sertifikasi Standar Laik Fungsi bangunan gedung 18. Program Pengembangan Perumahan a. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Rusunawa) b. Pengelolaan rusunawa c. BOP pengeluaran stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 19. Program Lingkungan Sehat Perumahan a. Pembangunan Sarana Infrastruktur Pengolahan Limbah Komunal b. BOP Penunjang Program Sanitasi Berbasis Masyarakat 20. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan a. Pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman 21. Program

Peningkatan

Kesiagaan

dan

Pencegahan

Bahaya

Kebakaran b. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran c. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran d. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 22. Program Pengelolaan Areal Pemakaman a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemakaman 23. Program Pengelolaan Dana Spesifik Grand Bidang Perumahan a. Pengelolaan

Dana

Alokasi

Khusus

Bidang

Perumahan

dan

Permukiman 24. Program Perencanaan Tata Ruang a. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL b. Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan


5


c. Revisi Rencana Tata Ruang d. Survey dan pemetaan 25. Program Pemanfaatan Ruang a. Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang b. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang c. Sosialisasi

kebijakan,

norma,

standar,

prosedur

dan

manual

pemanfaatan ruang 26. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang b. Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang c. Pengawasan Pemanfaatan Ruang d. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

B. Program

Generik,

merupakan

program-program

yang

bersifat

pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal), yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan jasa kebersihan kantor e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja f. Penyediaan Alat Tulis Kantor g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor i.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k. Penyediaan makanan dan minuman l.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

m. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor


6


n. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan gedung kantor b. Pemeliharaan Gedung Kantor c. Rehabilitasi gedung negara d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah c. Penyusunan Laporan dan Monitoring Realisasi Kinerja SKPD d. Penyusunan Profil SKPD

TARGET KINERJA Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya: C. .3 KERANGKA PENDANAAN 1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator sasaran 2. Penetapan

target

relevan

dengan

indikator

kinerjanya,

logis

dan

berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini base line capaian pada tahun 2015.


7

indikator kinerja skpd yang mengacu pada tujuan dan sasaran rpjmd

Dalam rangka implementasi RPJMD 2016-2021 pada Misi Ketiga “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan”. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan ke-2 ditetapkan sasaran strategis yaitu : Sasaran pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi; Sasaran ke-7 yaitu: Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang.

Sedangkan

Dalam

rangka

mendukung

pencapaian

tujuan

ke-4

ditetapkan sasaran strategis yaitu Sasaran pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi; Sasaran ke-14 yaitu Mendorong percepatan pengentasan linkungan kumuh didukung kemudahan akses terhadap perumahan dan peningkatan kualitas rumah layak huni.

VI I RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

1

penutup

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut : 1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik sampai dengan tahun 2021; 2. Dengan ditetapkanya Restra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 – 2021 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang pekerjaan umum terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masingmasing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan ; 3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 – 2021 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2021 ; 4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra DinasPekerjaan Umum Tahun 2016 – 2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.

-------------

VII I RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM 2016-2021

1

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

VISI

:

TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA URUSAN PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG GRESIK LEBIH BAIK DAN BERKUALITAS

MISI 1

:

Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Yang Profesional

Tujuan

:

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang

SASARAN URAIAN

1 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

INDIKATOR KINERJA

1.1 Persentase penyelesaian administrasi dalam setahun

SATUAN

Kondisi Awal

%

100

TARGET

STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021 100

100

100

100

100

KEBIJAKAN

PROGRAM SKPD

100 Peningkatan kualitas 1.1.1 Program Pelayanan penyediaan alat Administrasi Perkantoran pendukung kinerja

KEGIATAN

BIDANG PELAKSANA

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sekretariat

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 4 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 11 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat

Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat Sekretariat Sekretariat

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

1.2 Tersedianya sarana aparatur kondisi baik

SATUAN

%

Kondisi Awal

100

TARGET


2016 2017 2018 2019 2020 2021

100

100

100

100

100

KEBIJAKAN

PROGRAM SKPD

100 Optimalisiasi 1.2.1 Program Peningkatan peralatan aparatur Sarana Dan Prasarana dalam mendukung Aparatur implementasi 1.2.2 Program Peningkatan program Sarana Dan Prasarana pembangunan Aparatur bidang ke-PU-an dan permukiman

1.2.3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

2 Meningkatnya Aparatur yang profesional

2.1 Jumlah pegawai yang bersertifikat diklat teknis ke PU an

%

100

100

100

100

100

100

100 Peningkatan sumber 2.1.1 Program Peningkatan daya manusia Kapasitas Sumber Daya meliputi Aparatur pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia

KEGIATAN

BIDANG PELAKSANA

14 Penyediaan Makanan Dan Sekretariat Minuman 15 Rapat-Rapat Koordinasi Sekretariat Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 16 Penyediaan Jasa Sekretariat Administrasi Kantor Tata 1 Pembangunan Gedung Bangunan Kantor dan Pengawasa

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat

2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Sekretariat

3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 Pengadaan Mebeleur

Sekretariat

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1 Pengadaan Alat-Alat Berat

Sekretariat

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat

Pemeliharaa n dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan

Sekretariat

SASARAN URAIAN

3 Meningkatnya manajemen pendukung pelaksanaan pembangunan

INDIKATOR KINERJA

3.1 Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten

3.2 Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan yang diterbitkan

Peningkatan sumber daya manusia TARGET STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN meliputi Kondisi SATUAN Awal PROGRAM SKPD KEGIATAN KEBIJAKANdan 2016 2017 2018 2019 2020 2021 pengembangan pengelolaan sumber 2 Bimbingan Teknis daya manusia Implementasi Peraturan Perundang-Undangan %

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100 Peningkatan menajemen kelembagaan

100 Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur

3.1.1 Program Pengembangan 1 Penyusunan Perencanaan Dan Implementasi Sistem, Program Ke Pu-An Kebijakan Dan Peraturan 2 Penyusunan Harga Satuan Perundang-Undangan Dan Upah Kerja Pengelolaan Sumber 3 Operasional Pengamanan Daya Buatan Prasarana Dan Sarana Ke Pu-An 4 Operasional Pelelangan 3.2.1 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

1 Inspeksi Kondisi Jalan

3.2.2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 3 Penyusunan Rencana Strategis SKPD

BIDANG PELAKSANA

Sekretariat

Sekretariat Sekretariat Sekretariat

Sekretariat Pemeliharaa n dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat


VISI

: TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA URUSAN PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG GRESIK LEBIH BAIK DAN BERKUALITAS

MISI 2

: Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Yang Berkualitas : Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum, Perumahan dan tata ruang

Tujuan

SASARAN URAIAN

1 Meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan

INDIKATOR KINERJA

1.1 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

SATUAN

%

Kondisi Awal

81.81

TARGET

2016 83.31

2017 84.81

2018 86.11

2019 87.21


2020 88.41

2021

KEBIJAKAN

89.51 Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun

PROGRAM SKPD

KEGIATAN

1.1.1 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

1 Pembangunan Jalan

1.1.2 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

2 Pembangunan Jalan Dan Jembatan Perdesaan

BIDANG PELAKSANA

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

1.1.3 Program 1 Rehabilitasi/ Rehabilitasi/Pemeliharaan Pemeliharaan Jalan Jalan Dan Jembatan

Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan Pemeliharaan 2 Rehabilitasi/Pemelihar dan Bina Manfaat aan Jalan Dan Jalan dan Jembatan Perdesaaan Jembatan


1 Pengadaan sarana dan Pemeliharaan dan Bina Manfaat prasarana jalan dan Jalan dan jembatan Jembatan

1.2 Tersedianya lampu penerangan jalan umum

%

55.00

58.33

61.66

65.00

68.33

71.66

75.00 Meningkatkan prasarana jalan


1 Pengadaan Penerangan Jalan Umum

1.2.2 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Pemeliharaan 1 Rehabilitasi/Pemelihar dan Bina Manfaat aan Penerangan Jalan Jalan dan Umum

1.3.1 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

1 Pembangunan Jembatan

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jembatan

1.3 Jembatan kabupaten dalam kondisi baik

%

94.88

95.38

95.88

96.38

96.88

97.38

97.88 Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jembatan yang telah terbangun

Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan

Jembatan kabupaten dalam INDIKATOR KINERJA kondisi baik

SASARAN URAIAN

2 Meningkatnya 2.1 Panjang Jaringan Sarana Infrastruktur irigasi Kabupaten Irigasi dalam kondisi baik

2.2 Volume daya tampung waduk

3 Meningkatnya penanggulangan banjir

3.1 Saluran Pembuang dalam kondisi baik

SATUAN

%

%

%

Kondisi Awal

5.23

60.00

20

TARGET

2016

15.23

63.86

25

2017

25.23

63.87

37

2018

35.23

63.95

50

2019

45.23

64.13

64

2020

55.23

64.31

78

2021

Mempertahankan kinerja pelayanan STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM SKPD KEGIATAN KEBIJAKAN prasarana jembatan yang telah terbangun 1.3.2 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

1 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

2.1.1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 Pembangunan Pintu Air 2 Rehabilitasi/Pemelihar aan Jaringan Irigasi 3 Rehabilitasi/Pemelihar aan Pintu Air

Pengairan

4 Rehabilitasi/Pemelihar aan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6 Pembangunan Infrastruktur Irigasi 64.49 Pemanfaatan air 2.2.1 Program Pengembangan, 1 Pembangunan tanah untuk Pengelolaan Dan Embung Dan pemenuhan Konversi Sungai, Danau Bangunan Penampung kebutuhan air baku Dan Sumber Daya Air Air Lainnya 2 Pemeliharaan Dan akan dikendalikan Rehabilitasi Embung dan sejalan dengan Dan Bangunan itu akan dilakukan Penampung Air upaya peningkatan Lainnya penyediaan air baku dan air 3 Rehabilitasi Kawasan permukaan Kritis Daerah Tangkapan Sungai Dan Danau 2.2.2 Program Penyediaan Dan 1 Pembangunan Pengolahan Air Baku Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa 2 Peningkatan Distribusi Penyediaan Air Baku 92 Mengurangi 3.1.1 Pengendalian banjir 1 Rehabilitasi/Pemelihar genangan banjir di aan Normalisasi pedesaan Saluran Sungai

Pengairan

65.23 Bertambahnya penyediaan air baku dan pelayanan irigasi

2 Rehabilitasi saluran pembuang 3.2 Panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik

%

63.49

64.99

66.49

67.99

69.49

70.99

Pembangunan BIDANG dan Peningkatan PELAKSANA Jalan dan Jembatan Pemeliharaan dan Bina Manfaat Jalan dan Jembatan

Pengairan Pengairan

Pengairan Pengairan Pengairan

Pengairan

Pengairan

Pengairan

Pengairan Pengairan

Pengairan

72.49 Menciptakan 3.2.1 Program Pembangunan 1 Pembangunan Saluran Permukiman kesadaran seluruh Saluran Drainase/GorongDrainase/Gorongdan Air Bersih stakeholders Gorong Gorong terhadap pentingnya peningkatan pelayanan drainase perkotaan

Panjang saluran URAIAN

SASARANdrainase perkotaan SATUAN dalam kondisi baik INDIKATOR KINERJA

4 Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman dan Penataan Kawasan Daerah Sesuai RTRW

4.1 Rumah tangga pengguna air bersih

4.2 Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.

%

Ha

4.3 Cakupan lingkungan permukiman kumuh

Ha

4.4 Rumah layak huni

%

4.5 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU

Kondisi Awal

55.95

4000

181.92

TARGET

2016

65.95

4750

173.92

2017

75.95

5500

161.92

2018

85.95

6250

148.92

2019

100.00

7000

118.92

2020

100.00

7750

78.92

2021

Menciptakan kesadaran seluruhSTRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN stakeholders PROGRAM SKPD KEGIATAN KEBIJAKAN terhadap 3.2.2 Program Pemeliharaan 1 Perencanaan pentingnya Saluran Drainase/GorongRehabilitasi/Pemelihar peningkatan Gorong aan Drainase/Gorongpelayanan drainase Gorong perkotaan

100.00 Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM

4.1.1 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 4.1.2 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

8500

Meningkatkan 4.2.1 Program Pengembangan cakupan dan Kinerja Pengelolaan Air kualitas pelayanan Minum Dan Air Limbah air limbah yang 4.2.2 Program Lingkungan dikelola secara Sehat Perumahan langsung oleh masyarakat. 38.92 Berkurangnya 4.3.1 Program Pengembangan kawasna kumuh Perumahan 4.3.2 Program Pengembangan Perumahan

%

85.53

2.60

85.64

3.10

85.75

4.10

85.86

5.60

85.97

7.60

86.08

10.10

86.19 Tersedianya rumah 4.4.1 Program Pengembangan layak huni bagi Perumahan keluarga miskin

10.10 Mewujudkan permukiman yang sehat dan layak huni

4.5.1 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan

BIDANG PELAKSANA

Permukiman dan Air Bersih

2 Rehabilitasi/Pemelihar aan Drainase/GorongGorong


1 Pembangunan Jaringan Air bersih/Minum


1 Pembangunan Sarana Permukiman Dan Prasarana Air dan Air Bersih Bersih Perdesaaan 1 Penyediaan Prasarana Permukiman Dan Sarana Air Limbah dan Air Bersih

1 Pembangunan Sarana Sanitasi


1 Penetapan Kebijakan, Permukiman Strategis Dan Program dan Air Bersih Perumahan 1 Pembangunan Sarana Permukiman Dan Prasarana Rumah dan Air Bersih Sederhana Sehat 1 Fasilitasi Dan Stimulasi Permukiman Pembangunan dan Air Bersih Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 2 BOP Pengeluaran Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 1 Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan



Cakupan Lingkungan Yang INDIKATOR Sehat danKINERJA Aman yang didukung dengan PSU

SASARAN URAIAN

4.6 Pemanfaatan kesesuaian tata ruang berdasarkan RTRW

TARGET

SATUAN

Kondisi Awal

2016

2017

2018

2019

2020

2021

%

100

100

100

100

100

100

100

Mewujudkan BIDANG permukiman yang STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN PELAKSANA PROGRAM SKPD KEGIATAN KEBIJAKAN sehat dan layak huni 4.5.2 Program Lingkungan 2 Penyediaan Sarana Air Permukiman Sehat Perumahan Bersih Dan Sanitasi dan Air Bersih Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan fungsi tata ruang

4.6.1 Program Perencanaan Tata Ruang

1 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Tata Ruang

4.6.2 Program Pemanfaatan Ruang

1 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang 1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tata Ruang

2 Operasional Utilitas

Tata Ruang

4.6.3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4.7 Tersedianya kawasan dan infrastruktur yang berkembang

lokasi

15

15

15

15

15

15

15

Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur

4.7.1 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Tata Ruang

1 Perencanaan Tata Bangunan Pengembangan dan Infrastruktur Pengawasan 2 Pembangunan/Peningk Tata Bangunan atan Infrastruktur dan Pengawasan 3 Revitalisasi Kawasan Tata Bangunan dan Pengawasan


VISI

:

TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA URUSAN PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG GRESIK LEBIH BAIK DAN BERKUALITAS

MISI 3

:

Mewujudkan Pembinaan Dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Yang Prima

Tujuan

:

Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan permukiman

SASARAN URAIAN

1 Terwujudnya pelayanan publik yang prima

INDIKATOR KINERJA

1.1 Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih

1.2 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

1.3 Jumlah bantuan stimulan sarana dan prasarana makam ke desa

SATUAN

%

%

%

TARGET


Kondisi Awal

2016

2017

2018

2019

2020

2021

100

100

100

100

100

100

100

10

4.70

20

8.41

30

13.45

35

18.48

40

25.21

45

29.41

45

KEBIJAKAN

PROGRAM SKPD

Meningkatka 1.1.1 Program Pengaturan n sistem Jasa Konstruksi penyelenggar aan konstruksi yang menjamin kehandalan konstruksi Meningkatny 1.2.1 Program Peningkatan a resposif Kesiagaan Dan pelayanan Pencegahan Bahaya pemadam Kebakaran kebakaran

29.41 meningkatny 1.3.1 Program Pengelolaan a Pelayanan Areal Pemakaman pemakaman

KEGIATAN

BIDANG PELAKSANA

1 Pengaturan Dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

Sekretariat

2 Pembinaan Jasa Kontruksi

Sekretariat

1 Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Sekretariat

2 Pengadaan Sarana Dan Sekretariat Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 3 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Sekretariat

4 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 1 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 2 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman

Sekretariat

Perkim

Perkim

SASARAN URAIAN

INDIKATOR KINERJA

1.4 Sosialisasi dan Pembinaan teknis kepada masyarakat

SATUAN

%

Kondisi Awal

100

TARGET

2016

100

2017

100

2018

100


2019

100

2020

100

2021

100

KEBIJAKAN

PROGRAM SKPD

Melakukan 1.4.1 Program Peningkatan pembinaan Sarana Dan infrastruktur Prasarana yang efisien, Kebinamargaan efektif dan 1.4.2 Program Penyediaan produktif Dan Pengolahan Air Baku 1.4.3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

KEGIATAN

3 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 4 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman 1 Operasional Utilitas

BIDANG PELAKSANA

Perkim Perkim

Tata Ruang

1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air

Pengairan

1 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air Minum

Permukima n dan Air Bersih

1.4.4 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

2 Fasilitasi Pembinaan Permukima Teknik Pengolahan Air n dan Air Limbah Bersih 1 Fasilitasi Pembangunan Permukima Prasarana Dan Sarana n dan Air Dasar Pemukiman Bersih Berbasis Masyarakat

1.4.5 Program Pengembangan Perumahan

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan

Permukima n dan Air Bersih

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PEKERJAAN UMUM Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 247 Telp G R E S I K RENSTRA

Recommend Documents