Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau disebut juga dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (berikut perubahannya, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008). RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka

ekonomi

daerah,

prioritas

pembangunan

daerah,

rencana

kerja

serta

anggaran/pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). UU No. 32 Tahun 2004 memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Daerah untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Barito Kuala berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui mekanisme forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari rembug warga, Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan hingga pada Msrenbang Kabupaten serta memperhatikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Barito Kuala pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat, sesuai dengan amanat UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 2 bahwasanya Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Provinsi yang mempunyai wewenang, keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Di samping itu, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga mengamanatkan bahwa RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara sehingga RKPD sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai dokumen resmi daerah, RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala dengan perencanaan dan penganggaran Tahunan, baik dalam bentuk KUA-PPAS maupun RAPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015. RKPD Kabupaten barito Kuala Tahun 2015 berfungsi sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013- 2017,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 _________ 1


khususnya pelaksanaan tahun ketiga dalam rencana operasional yang memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, serta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah guna mewujudkan Visi Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017 yaitu

„SAMA

RASA”

BARITO

KUALA

SATU

KATA UNTUK MAJU,

MANDIRI

MEWUJUDKAN RAKYAT BERDAYA SAING YANG SEJAHTERA”. Visi ini akan diwujudkan melalui 4 Misi, 4 Tujuan dan 8 Sasaran Strategis. Sedangkan fungsi pokok RKPD adalah sebagai berikut: (i) sebagai acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik; (ii) pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 (satu) tahun; dan (iii) menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain: a. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578); d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; k. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2014; l. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025; m. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19); n. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15

tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala. o. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala. p. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. q. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor

03

Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. 1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD tahun 2015 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun dan masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 - 2017. Tahun 2015 adalah tahun ketiga dari periodesasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 – 2017. Penyusunan RKPD Tahun 2015 ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi



RKPD Tahun 2015 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD dan RTRW yang ada. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017 dan Provinsi Kalimantan Selatan 2010 – 2014 juga harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010 – 2014 yang akan

dijabarkan dalam RKP 2015 dan RKPD Kalimantan Selatan tahun 2015.

Perumusan

program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2015 hendaknya mempedomani Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan dan keuangan daerah. Oleh karena itu seluruh dokumen perencanaan pembangunan memiliki hubungan integral dengan melakukan harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian diharapkan akan mempercepat pembangunan yang pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all) dan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs). 1.4. Sistematika Dokumen

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 disajikan berdasarkan Lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu: BAB I

PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD selama ini serta permasalahan permasalahan dalam pembangunan selama ini.

BAB III

RANCANGAN

KERANGKA

EKONOMI

DAERAH

DAN

KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barito Kuala. BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan.



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014.

BAB VI

PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2015. Dalam hal ini, Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUAPBD) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disusun dan disepakati selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Tujuan penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Barito Kuala mencakup sebagai berikut : a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; c. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan RKA SKPD; d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KU - APBD, PPAS, RAPBD dan APBD; e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD, sebagai

acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada

masyarakat; dan f. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.



II.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2.1.1.

Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis Kabupaten Barito Kuala terletak antara 114°20‟50” - 114°50‟18” Bujur Timur dan 2°29‟50” - 3°30‟18” Lintang Selatan. Kabupaten Barito Kuala terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas :

o o o o

Sebelah Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa Sebelah Barat dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala dengan Marabahan sebagai ibukotanya terdiri atas 17 kecamatan dengan 6 kelurahan dan 195 desa. Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala 7,99 persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan luasnya 2.996,96 km2 atau 299.696 hektar. Tabel 2.1 Pembagian Desa dan Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Jumlah Desa/Kelurahan (1) (2) (3) 1. Tabunganen 14 2. Tamban 16 3. Mekarsari 9 4. Anjir Muara 15 5. Anjir Pasar 15 6. Alalak 18 7. Rantau Badauh 9 8. Barambai 11 9. Belawang 13 10. Wanaraya 13 11. Cerbon 8 12. Bakumpai 9 13. Marabahan 10 14. Mandastana 14 15. Tabukan 11 16. Kuripan 9 17. Jejangkit 7 Jumlah 201 Sumber : Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2012 No.

Kecamatan

Luas (Km)

Persentase

(4) 249,00 164,30 143,50 117,25 126,00 106,85 206,00 261,81 80,25 37,50 183,00 261,00 221,00 136,00 166,00 343,50 303,00 2.996,96

(5) 8,01 5,48 4,79 3,91 4,20 3,57 6,87 8,74 2,68 1,25 6,11 8,71 7,37 4,54 5,54 11,46 6,77 100,00

Terlihat bahwa kecamatan Kuripan merupakan Kecamatan terluas yakni 343,50 km2 atau 11,46 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wanaraya yakni 37,50 km2 atau hanya 1,25 % dari total luas Kabupaten Barito Kuala.


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2.1.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan

daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: 2.1.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari indikator-indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: a.

Pertumbuhan Ekonomi Kondisi perekonomian Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan membaik, hal ini dapat dilihat

dari Laju Pertumbuhan PDRB Konstan dalam 3 tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan positif. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2012 sebesar

5,40 % (dengan IBS) atau 6,52 % (tanpa

IBS) sedangkaan tahun 2013 angka sementara mengalami peningkatan menjadi 5,71 % (dengan IBS) dan tidak mengalami peningkatan apabila dilihat pada PDRB tanpa IBS yakni tetap sebesar 6,52 %.

7,00

6,52

6,52

6,05

6,00

4,00

Pertumbuhan (%)

5,00

5,71 5,40

5,09

3,00 IBS

2,00 Tanpa IBS

1,00 0,00 2011

2012

2013

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 - 2013



Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terkait dan sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang memadai. Tabel 2.2 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRD tahun 2011 – 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Barito Kuala No

Sektor

1 1 2 3 4 5 6 7 8

2 Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, sewa dan jasa perusahaan 9 Jasa – jasa PDRB Tanpa IBS Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

2011 (Juta Rp) 3 729.450,61 20,71 484.025,32 3.511,23 215.374,60 324.966,85 31.931,91 75.197,77

2012 (Juta Rp) 4 767.406,45 20,75 489.056,98 3.709,81 229.194,55 350.662,15 32.373,47 77.107,84

2013* (Juta Rp) 5 806.718,63 20,79 499.120,29 3.943,37 243.014,50 363.509,80 37.815,04 79.017,91

190.068,71 2.054.547,71 1.570.522,99

194.059,72 2.143.591,71 1.654.534,74

198.050,74 2.226.711,05 1.727.090,77

Jika dilihat dari sektor pembentuk PDRBnya Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan, Hotel dan Restoran.

merupakan sektor yang berperan paling tinggi menyumbang

PDRB di Kabupaten Barito Kuala dengan persentase masing-masing 35,50 %, 23,56 % dan 15,82 % pada tahun 2011, tahun 2012 masing-masing sebesar 35,80 %, 22,81 % dan 16,36 % dan pada tahun 2013 sebesar 36,24 %, 22,42 % dan 16,33 %. Perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Kuala yang diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB perkapita. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari besarnya PDRB perkapita, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata dan tidak mencerminkan pemerataan karena angka ini hanya merupakan rata-rata. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran umum peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Barito Kuala akan terasa lebih merata jika diimbangi dengan peningkatan pendapatan



masyarakatnya yang ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita.

Pendapatan perkapita /

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Kuala jika pada tahun 2011 hanya sebesar Rp.14.205.520,- maka pada tahun 2012 terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar Rp.15.627.800,-.

PDRB Per Kapita (Rp) 16.531.086 15.627.800

14.205.520

2011

2012

2013 *)

PDRB Per Kapita (Rp) Catatan : *) Angka Perkiraan Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Barito Kuala Gambar 2.2 PDRB Perkapita Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 - 2013 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Barito Kuala berdasarkan harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp. 14.205.520, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 15.627.800 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 16.531.086. b.

Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari

sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari tingkat inflasi tersebut. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun sebaliknya pada inflasi yang tinggi masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi yang disebabkan harga meningkat dengan cepat.



Laju Inflasi (%) 8,38 5,96

5,68

3,98

4,3

3,79

2011

2012 Banjarmasin

2013 Nasional

Gambar 2.3 Laju Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2013

Inflasi Kabupaten Barito Kuala masih mengikuti laju inflasi Kota Banjarmasin, karena pengukuran laju inflasi di Kalimantan Selatan hanya dilakukan di Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi. 2.1.2.2.

a.

Fokus Kesejahteraan Sosial

Pendidikan Pembangunan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam mamajukan Kabupaten

Barito Kuala melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis. Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Barito Kuala yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata‐rata lama sekolah (RLS) dari 7,15 tahun pada tahun 2012 menjadi 7,25 tahun pada tahun 2013, serta angka melek huruf usia 15 tahun keatas yang meningkat dari 94,15 % pada tahun 2012 menjadi 94,91 % pada tahun 2013. Jika melihat angka Rata‐rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Barito Kuala maka terdapat masalah pendidikan sebagaimana diindikasikan oleh RLS yang masih rendah, yakni hanya 7,25 tahun, artinya pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Barito Kuala rata‐rata baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas II SMP. Meskipun demikian, peningkatan rata‐rata lama sekolah dalam tiga tahun terakhir ini menunjukan perubahan tingkat pendidikan di Barito Kuala ke arah yang lebih baik. Perkembangan tingkat pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kabupaten Barito Kuala secara umum dijelaskan oleh besaran Angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2011 – 2013 terus meningkat baik pada jenjang



pendidikan SD/MI, SMP/M.Ts maupun pada jenjang SMA/MA. Keadaan ini juga berlaku pada Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Selengkapnya mengenai kinerja pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel 2.3 Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 - 2013 No

Sektor

1 1 2

2 Angka Melek Huruf Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/RA b. SMP/M.Ts c. SMA/MA Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI b. SMP/M.Ts c. SMA/MA Rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas

3

4

2011

Tahun 2012

94,15

94,15

2013 5 94,91

107,73 98,81 64,98

108,32 99,60 68,31

108.66 103,39 70,81

95,55 85,78 56,84 7,15

97,75 89,91 63,82 7,15

98,04 93,13 68,68 7,25

Sumber : BPS Kab. Barito Kuala b.

Kesehatan Prioritas pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Barito

Kuala pada sasaran 4 (empat) yaitu “Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diindikasikan oleh semakin mudah, murah, memadai dan meratanya penyelenggaraan layanan kesehatan, yang mendorong kemandirian kemampuan masyarakat dalam berpola hidup sehat”. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain (1) indikator derajat kesehatan yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi; (2) indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor terkait. Tinggi rendahnya kualitas SDM sangat ditentukan juga oleh derajat kesehatan masyarkat. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi faktor penting yang harus diupayakan pemenuhannya, sehingga pelayanan dasar dibidang kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut kinerja bidang kesehatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.



Tabel 2.4 Kinerja Pembangunan Bidang Kesehatan Barito KualaTahun 2011 – 2013 No

Sektor

1 1

2

2 3

2011 3 60/5.431 KLH 10/5.431 KLH 62,34

Angka Kematian Bayi (AKB) /10.000 kelahiran *) Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 kelahiran hidup *) Usia harapan Hidup (UHH)

Tahun 2012 4 74/5.640 KLH 7/5.640 KLH 62,76

2013 5 106/5.505 KLH 9/5.505 KLH 63,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala c.

Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Kuala berfluktuasi dari tahun ke tahun, baik yang berhubungan engan angkatan kerja, bukan angkatan kerja, pencari kerja, tingkat partisipasi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kesempatan kerja. Tabel 2.5 Perkembangan Data Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 – 2012 No.

Indikator Ketenagakerjaan

1 2 1 Angkatan kerja (orang) 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 9%) 3 Bukan angkatan kerja (orang) 4 Persentase bukan angkatan kerja (%) 5 Bekerja (orang) 6 Tingkat kesempatan kerja (%) 7 Pencari kerja (orang) 8 Tingkat pengangguran terbuka (%) Sumber : Barito Kuala Dalam Angka 2013

Tahun 2011 3 151.803 76,28 47.206 23,72 144.398 95,12 7.405 3,72

2012 4 164.631 80,66 39.468 19,34 157.259 95,52 7.372 4,48

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, angkatan kerja di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dari 151.803 jiwa pada tahun 2011 menjadi 164.631 jiwa pada tahun 2012. Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 3,72 % pada tahun 2011 menjadi 4,48 % pada tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan disamping faktor internal berupa pertumbuhan penduduk berupa peningkatan usia dari bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti masuknya penduduk luar Barito Kuala ke dalam Kabupaten Barito Kuala. d.

Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala selama 2 tahun terakhir yakni tahun 2012

dan 2013 memperlihatkan pada posisi yang sama stagnan pada 5,12 %. Berbeda dengan tahun 2011, pada waktu itu persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala dberada pada angka 3,45 %.



Namun persentase tersebut masih berada dibawah rata-rata penduduk miskin Kalimantan Selatan yang mencapai 5,21 %. 2.1.2.3.

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Kondisi makro bidang kesenian dan budaya pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang cukup baik terlihat dari berbagai aktivitas pentas seni dan budaya yang yang diselenggarakan baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Sedangkan dari bidang keolahragaan meski tidak terlalu signifikan tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan berarti khususnya cabang olah raga yang menjadi andalan Kabupaten Barito Kuala yakni cabang renang. Disamping cabang olah raga renang, Kabupaten Barito Kuala juga memiliki organisasi cabang oleh raga lainnya seperti, tennis, volly ball, sepak bola, catur, tenis meja dan lainlain.

Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga

bersama yang sering digelar pemerintah Kabupaten Barito Kuala, seperti acara Car Free Day (CFD) dan Family Day (FD) serta bersepeda santai yang sering dilaksanakan dalam rangka menyambut event-event tertentu. 2.1.3.

Aspek Pelayanan Umum

Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 2.1.3.1.

a.

Fokus Layanan Urusan Wajib

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kinerja urusan pendidikan selama tahun 2013 dapat terlihat dari jumlah kualitas gedung/ruang kelas, rasio guru dan ruang kelas terhadap murid serta jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Sedangkan untuk sarana prasarana pendidikan pada tahun 2013 kondisi bangunan baik SD/MI bangunan baik SMP/MTs

81,05 %; kondisi

72,52 % ; kondisi bangunan baik SMA/MIA/SMK 82,88 %.

Meskipun secara statistik angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 76,99 % untuk kondisi baik bangunan SD/MI ; 72,34 % kondisi baik bangunan SMP/MTs serta 82,55 % kondisi baik bangunan SMA/MA/SMK namun di tahun 2013 ini berarti masih ada bangunan

sekolah-sekolah yang belum 100% dalam kondisi baik. Untuk kualitas tenaga



pengajar jika dilihat melalui kualifikasi lulusan, rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2013 ini masih 82 % dari keseluruhan jumlah guru yang ada yaitu 3.677 guru. Rasio guru Tahun 2013 adalah 1:11,65. Rasio ini meningkat bila dibanding tahun lalu adalah 1: 11,71 b.

Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala menjadi urusan yang sangat penting untuk ditingkatkan mengingat prioritas pembangunan adalah Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diindikasikan oleh semakin mudah, murah, memadai dan meratanya penyelenggaraan layanan kesehatan, yang mendorong kemandirian kemampuan masyarakat dalam berpola hidup sehat”. Berbagai upaya dilakukan sehingga dalam memberikan pelayanan yang mudah dan memadai pada urusan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator antara lain meningkatnya usia harapan hidup dari 62,76 tahun (2012) menjadi 63,13 tahun (2013) dan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu Puskesmas, Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2013 sudah terdapat 19 Puskesmas, yang terdiri 9 Puskesmas Perawatan dan 10 Puskesmas Non Perawatan

c.

Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan jaringan irigasi. Di Kabupaten Barito Kuala terdapat jalan negara sepanjang 62 km, jalan provinsi 68,94

km dan jalan kabupaten sepanjang 628,13 km.

Berdasarkan kondisi dari jalan tersebut, jalan negara 23,78 km dalam kondisi baik, 25,92 km kondisi sedang dan 12,30 km dalam kondisi rusak. Jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Barito Kuala dalam kondisi baik sepanjang 36 km dan rusak 32,94 km.

Sedangkan jalan

kabupaten 186,97 km dalam kondisi baik, 191,47 km kondisi sedang dan 90,88 km dalam kondisi rusak. d.

Infrastruktur lainnya yang sangat penting bagi Kabupaten Barito Kuala mengingat secara topografi merupakan dataran rendah dengan banyak sungai yang melintasinya, adalah infrastruktur penguhung yakni jembatan. Saat ini jumlah jembatan yang ada di Kabupaten barito kuala sebanyak 1.985 buah yang terdiri dari 1.380 berupa jembatan dengan konstruksi kayu, 60 jembatan dengan kontruksi beton, 123 buah konstruksi baja dan 12 buah jembatan dengan kontruksi komposit. Panjang jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala adalah 2.589.711 meter yang terdiri dari 1.790.098 meter dalam kondisi baik dan 808.613 meter dalam kondisi rusak.

e.

Urusan Perumahan menjadi urusan yang penting, karena perumahan merupakan kebutuhan yang pokok dan wajib dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat. Masih terdapat masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang belum memiliki rumah layak huni. Namun demikian, keadaan tersebut jauh lebih baik dilihat dari meningkatnya rumah layak huni. Hal ini didukung pula dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki jamban. Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, pemerintah juga terus berupaya melakukan fasilitasi agar masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang saat ini belum memiliki rumah layak huni dapat segera memiliki rumah secara mudah dan dengan harga yang terjangkau.



f.

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala 2010 – 2030 sudah ditetapkan dengan Perarutan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Dokumen tersebut sudah dapat dijadikan acuan/pedoman dalam pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan ruang di Kabupaten Barito Kuala

g.

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dikatakan semakin baik, di samping terlihat dari ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2017, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah) Tahun 2011 - 2031 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014. Untuk perencanaan pembangunan tahun 2015, sudah didukung dengan adanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Interaktif (e-Planning) yang dikelola oleh Bappeda yang menyediakan fasilitas dan kemudahan dari perencanaan tingkat Kelurahan sampai tingkat Kabupaten.

h.

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuen logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik.

i.

Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah penumpang moda transportasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi sehingga masyarakat beralih dari menggunakan moda transportasi masal ke transportasi pribadi baik dalam bentuk roda 4 dan roda 2.

j.

Jumlah kendaraan pribadi yang melintasi jalan di Kabupaten Barito Kuala semakin meningkat. Ini berarti menuntut untuk disediakan berbagai fasilitas umum yang memadai seperti terminal dan rambu-rambu lalulintas. Jumlah sarana perhubungan berupa dermaga/pelabuhan sebagai fasilitas perhubungan/transportasi air adalah 25 buah yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala.

k.

Kinerja pembangunan pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari cakupan penanganan terhadap lahan yang kritis di Kabupaten Barito Kuala. Dari data yang didapat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013 BLH telah memulihkan lebih kurang 500 hektar lahan kritis di beberapa kecamatan.

l.

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala juga sedang berupaya melakukan pengelolaan persampahan dengan terus menambah sarana dan prasarana persampahan.

m.

Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti pelayanan pembuatan KTP untuk penduduk usia wajib KTP. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2013, jumlah penduduk wajib KTP dan sudah memiliki KTP dengan Nomor Induk KTP (e-KTP) sudah mencapai 227.094 orang. Hal ini tentunya akan terus bertambah mengingat penduduk usia KTP yang terus bertambah dan dibutuhkan perekaman data kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pelayanan administrasi kependudukan dilayani oleh SKPD yang



memiliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan kependudukan dan catatan sipil yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. n.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangat strategis. Perempuan dewasa ini sudah berada pada garis terdepan bersama dengan laki-laki baik sosial kemasyarakatan maupun pemerintahan.

Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kiprah

perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemerintaha. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami di kabupaten Barito Kuala relatif kecil bila dibandingkan dengan di daerah lainnya. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala peningkatan selama ini. o.

Jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Barito Kuala menurut data pada Buku Barito Kuala Dalam Angka tahun 2013 adalah sebanyak 48.253 akseptor yang terdiri dari IUD 707 akseptor, MOP 638 akseptor, MOW 516 akseptor, Implant 5.442 akseptor, Suntik 18.664 akseptor, Pil 21.440 akseptor dan Kondom 1.206 akseptor. Sedangkan jumlah akseptor KB baru di Kabupaten Barito Kuala menurut data pada Buku Barito Kuala Dalam Angka tahun 2013 adalah sebanyak 48.253 akseptor yang terdiri dari IUD 160 akseptor, MOP 25 akseptor, MOW 86 akseptor, Implant 1.203 akseptor, Suntik 5.353 akseptor, Pil 5.686 akseptor dan Kondom 1.443 akseptor

p.

Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Barito Kuala menurut data sektoral SKPD terdiri dari anak terlantar sebanyak 1.310 orang, anak balita terlantar 202 orang, pengemis 45 orang dan gelandangan 21 orang. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya adalah korban penggunaan narkoba sebanyak 53 orang, penyandang cacat 300 orang bekas narapidana sebanyak 256 orang dan lanjut usia terlantar 3.125 orang.

q.

Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari 8 indikator seperti (i) angkatan kerja, (ii) tingkat partisipasi angkatan kerja, (iii) bukan angkatan kerja, (iv) persentase bukan angkatan kerja, (v) jumlah yang bekerja, (vi) tingkat kesempatan kerja, (vii) jumlah pencari kerja dan (viii) tingkat pengangguran.

Data terakhir yang menggambarkan

kondisi indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut, jumlah angkatan kerja sebanyak 164.631 orang, tingkat partisipasi angkatan kerja 80,66 %, bukan angkatan kerja 39.468 orang, persentase bukan angkatan kerja 19,34 %, jumlah penduduk yang bekerja 157.259 orang, tingkat kesempatan kerja sebanyak 95,52 %, jumlah pencari kerja 7.372 orang dan tingkat pengangguran terbuka hanya 4,48 %. r.

Kinerja urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari jumlah koperasi maupun jumlah UMKM aktif yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Hingga tahun 2013 jumlah KUD sebanyak 33 unit dengan 15.920 orang anggota. Dari 33 unit KUD tersebut hanya 21 unit KUD yang tergolong aktif sedangkan 12 unit lainnya adalah tidak aktif. Disamping koperasi (KUD), di Kabupaten Barito Kuala juga terdapat 605 unit usaha kecil menengah dengan rincian 2 unit industri sedang, 117 industri kecil dan 486 unit industri rumah tangga.

s.

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Namun jika dilihat dari Laju pertumbuhan investasi di Kabupaten Barito Kuala masih rendah. Nilai investasi di Kabupaten Barito Kuala masih perlu



ditingkatkan mengingat daerah ini memiliki potensi besar terutama pada sektor agribisnis. Berbagai upaya selain perizinan terus ditingkatan untuk menunjang iklim investasi yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan lokal Kabupaten Barito Kuala. t.

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya yang dibina. Dalam penyelenggaran pagelaran/pentas seni dan budaya pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari sebanyak 3 kali kegiatan pada tahun 2012 menjadi 5 kali kegiatan pada tahun 2013. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang ada tidak mengalami perubahan dan tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yakni jumlah sanggar seni dan budaya yang dibina sebanyak 2 buah, serta benda dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 5 buah.

u.

Peran serta masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga ataupun organisasi kemasyarakat yang mendukung nasionalisme untuk pertahanan keamanan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Berbagai upaya terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas keamanan daerah dengan terus memberikan pembekalan untuk peningkatan kualitas SDM sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas di Kabupaten Barito Kuala. Beberapa program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk mewujudkan stabilitas keamanan daerah antara lain adalah program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pengembangan wawasan kebangsaan, dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan dan keamanan.

v.

Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kinerja pada urusan ini dapat terlihat dari sisi otonomi daerah dan pemerintahan umum, administrasi pengelolaan keuangan dan adminitrasi pengelolaan kepegawaian. Untuk menumbuhkan kenyamanan di masyarakat maka diperlukan adanya penegakan peraturan daerah.

w.

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2013 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat.

x.

Pada tahun 2013, kinerja makro urusan statistik telah menghasilkan beberapa buku/dokumen yang menunjang perencanaan pembangunan, yaitu Buku Barito Kuala Dalam Angka tahun 2013, Buku Profil Kecamatan, Buku Produk Domestik Regionasl Bruto Kabupaten Barito Kuala tahun 2013, Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala tahun 2013, Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.



y.

Kinerja makro urusan kearsipan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, jumlah arsip yang diklasifikasikan serta jumlah berkas/arsip di Depo Penyimpanan. Untuk penanganan arsip, pada tahun 2013 telah berperan secara baik dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah di Kabupaten Barito Kuala.

z.

Kinerja makro urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah jaringan telepon genggam, jumlah warnet dan jumlah surat kabar lokal. Jumlah jaringan telepon genggam sampai dengan tahun 2013 mencapai 5 jaringan. Akses komunikasi dan informatika di Kabupaten Barito Kuala secara kuantitas sudah cukup memadai, hanya saja perlu ditingkatkan pada kualitas jaringan sehingga aksesibilitas informasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.

2.1.3.2.

a.

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat dari terjadinya peningkatan produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kontribusi

sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun berada pada urutan teratas, dengan persentase berkisar antara 35 – 36 % terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortukultura, Kabupaten Barito Kuala merupakan penyumbang terbesar pangan untuk Kalimantan Selatan yakni mencapai 17 % dari total kebutuhan pangan Kalimantan Selatan. b.

Kinarja pelayanan pada urusan kehutanan antara lain dapat dilihat dari indikator-indikator seperti kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Konstan dan upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis.Kabupaten Barito Kuala sebagai kabupaten yang memiliki konstribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang relatif kecil.

c.

Kinerja pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah ikan hasil tangkap dari laut, jumlah ikan hasil budidaya,

Produktivitas hasil

perikanan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2012 tercatat sebesar 2.811,5 ton untuk perikanan laut, 6.367, 8 ton untuk perikanan darat, 8.097,4 ton untuk budidaya tambak, 439,77 ton untuk budidaya kolam dan 105,14 ton untuk produksi perikanan mina padi.

Selain itu

terdapat aktivitas budidaya ikan dalam karamba jaring apung yang pada tahun 2012 lalu produksinya mencapai 70,2 ton ikan. d.

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Kinerja makro urusan industri dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Kinerja pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Barito Kuala.



Aspek Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Kemampuan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dalam 3 tahun terakhir ini yang tertinggi adalah pada sektor / lapangan usaha Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kontribusi sektor Pertanian pada tahun 2013 mencapai Rp. 806,7 Milyard, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar Rp. 499,12 Milyar dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai penyumbang terbesar ketiga sebesar Rp. 363,5 Milyar. 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Barito Kuala meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya prioritas Kabupaten Barito Kuala dalam Rencana Pembangunan Jangka Memengah (RPJM) Daerah 2013 – 2017 guna meningkatkan daya saing daerah. Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya bahwa di Kabupaten Barito Kuala terdapat jalan negara sepanjang 62 km, jalan provinsi 68,94 km dan jalan kabupaten sepanjang 628,13 km. Berdasarkan kondisi dari jalan tersebut, jalan negara 23,78 km dalam kondisi baik, 25,92 km kondisi sedang dan 12,30 km dalam kondisi rusak. Jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Barito Kuala dalam kondisi baik sepanjang 36 km dan rusak 32,94 km. Sedangkan jalan kabupaten 186,97 km dalam kondisi baik, 191,47 km kondisi sedang dan 90,88 km dalam kondisi rusak. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang dilintasi oleh beberapa sungai besar dan kecil, maka keberadaan jembatan memegang peraanan strategis dalam mendukung aksesibilitas antar wilayah kecdamatan dalam Kabupaten Barito Kuala dan antar kabupaten dalam wilayah Kalimantan Selatan. Jembatan-jembatan tersebut dewasa ini sudah cukup memadai sebagai penghubung antar wilayah dan antar sentra produksi serta pusat-pusat aktivitas perekonomian masyasarakat di Kabupaten Barito Kuala. Seluruh desa di Kabupaten Barito Kuala sudah dapat dialiri listrik yang di supplay oleh PT. PLN dan listrik tenaga surya meskipun dalam kapasitas yang relatif kecil. Tentunya hal ini akan ditingkatkan kualitas dan akuantitas layanan hingga pada rumah tangga-rumha tangga masyarakat di Kabupaten Barito Kuala.


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2.1.4.3.

Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. Kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Barito Kuala relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Beberapa proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Kondisi iklim usaha Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013 sangat kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal. 2.1.4.4.

Fokus Sumber Daya Manusia

Penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2012 berjumlah 286.075 jiwa yang terdiri dari lakilaki 143.238 jiwa dan perempuan 142.837 jiwa dengan sex ratio sebesar 100. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang lalu, jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan sebesar 2,65 %. Jumlah rumha tangga di Kabupaten Barito Kuala adalah sebanyak 78.949 rumah tangga, dengan distribusi penduduk menurut kecamatan tersesar berada di Kecamatan Alalak sebanyak 53.834 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 5.499 jiwa. Kepadatan penduduk per km2 di Kabupaten Barito Kuala adalah 95,46 jiwa. Kecamatan Alalak adalah kecamatan dengan penduduk terpadat dengan 501,48 jiwa per km2, disusul Kecamatan Wanaraya 339,31 jiwa per km2, sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Kuripan dengan 16,01 jiea per km2.



2.2. 2.2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Belanja Langsung SKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 No. 1 1

Urusan/SKPD 2 Pendidikan

60.597.749.812

Dinas Pendidikan 2

3

Kesehatan

34.712.553.742 23.611.048.819

RSUD. H. Abdul Azis Marabahan

11.101.504.923

Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

5

Perhubungan

Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

7

Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

8

KB dan Keluarga Sejahtera BKBP3A

10

Koperasi dan UKM Pemuda dan Olah Raga Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata

13

14

2.923.528.320 2.923.528.320

6.204.224.306 4.420.957.365 4.420.957.365 1.797.091.124 1.797.091.124 2.826.987.632 3.540.431.550

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 12

237.435.704.422

2.826.987.632

Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

11

237.435.704.422

6.204.224.306

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6

60.597.749.812

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum 4

Anggaran Belanja Langsung (Rp) 3

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

3.540.431.550 6.646.012.407 6.646.012.407 4.798.555.594 4.798.555.594 3.161.011.447

Bakesbang Polinmas

1.816.932.447

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1.344.079.000

Penangulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.136.294.700 1.136.294.700



No. 1 15

Urusan/SKP D 2 Otonomi Daerah, P emerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan P ersandian

Anggaran Belanja Langsung (Rp) 3

63.825.524.315

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

-

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

Sekretariat Daerah

30.678.945.829

Sekretariat DPRD

12.679.300.164

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6.648.127.890

PPKD

-

Inspektorat

2.209.931.228

Badan Kepegawaian Daerah

3.571.102.419

Kecamatan Tabunganen

473.290.620

Kecamatan Tamban

446.676.330

Kecamatan Mekarsari

434.509.836

Kecamatan Anjir Pasar

390.996.605

Kecamatan Anjir Muara

401.727.485

Kecamatan Alalak

743.293.855

Kecamatan Mandastana

428.058.255

Kecamatan Belawang

417.480.784

Kecamatan Wanaraya

391.292.330

Kecamatan Barambai

370.949.004

Kecamatan Rantau Badauh

399.157.905

Kecamatan Cerbon

355.179.330

Kecamatan Bakumpai

357.662.617

Kecamatan Marabahan

475.221.149

Kecamatan Tabukan

16

Kecamatan Kuripan Kecamatan Jejangkit Kantor Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Daerah Ketahanan P angan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

17

P emberdayaan M asyarakat dan P emerintah Desa

18

BPMPD P erpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

19

20 21

P ertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kelautan dan P erikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Jumlah

331.022.682 328.071.443 366.633.335 926.893.220 13.651.347.970 13.651.347.970 2.726.714.378 2.726.714.378 877.724.500 877.724.500 15.456.545.655 12.480.991.226 2.975.554.429 3.633.901.806 3.633.901.806 6.345.726.004 6.345.726.004 476.718.587.049



Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah Tahun 2013 Tabel 2.7 Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah Tahun 2013

No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

SKPD 2 Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD H. Abdul Azis Marabahan Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesejahteraan, Pembangunan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PPKD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Tabunganen Kecamatan Tamban Kecamatan Mekarsari Kecamatan Anjir Pasar Kecamatan Anjir Muara Kecamatan Alalak Kecamatan Mandastana Kecamatan Belawang Kecamatan Wanaraya Kecamatan Barambai Kecamatan Rantau Badauh Kecamatan Cerbon Kecamatan Bakumpai Kecamatan Marabahan Kecamatan Tabukan Kecamatan Kuripan Kecamatan Jejangkit Kantor Pelayanan Terpadu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Msyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perikanan dan Kelautan

Fisik 3 94,98 99,56 87,88 99,02 99,78 91,96 93,19 98,29 100,00

Realisasi (%) Keuangan 4 93,04 91,95 87,01 95,41 89,46 91,06 84,11 93,48 96,96

99,67 100,00 98,81 96,64

95,72 94,44 97,57 90,38

83,48 94,94 00,00 00,00 92,50 97,41 99,94

76,44 87,72 00,00 00,00 82,34 78,20 76,02

00,00 88,61 95,00 98,39 98,02 99,36 99,39 99,29 99,05 95,52 98,76 99,41 98,31 99,23 99,27 98,86 98,85 99,22 96,06 99,07 88,73 96,37 98,57 99,80 92,51 93,20 99,67 98,34

00,00 86,67 68,09 94,08 91,52 98,15 97,41 95,40 95,77 90,68 96,58 95,07 97,65 97,09 98,30 95,88 97,98 96,99 80,12 95,45 83,49 96,23 93,21 82,73 91,52 86,89 93,33 97,44



Capaian Indikator Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2013

Tabel 2.8 Capaian Indikator Berdasarkan Sasaran Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2013 No 1 I 1.1

1.2 1.3

1.4

1.5

Indikator Capaian Program/Kegiatan 2 3 4 5 6 Sasaran 1 . Terwujudnya peningkatan intensitas kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin berdaya saing, yang diindikasikan bertambahnya jumlah serta jenis usaha, posisi tawar produk dan mandirinya lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya. Persentase koperasi aktif per jumlah Meningkatkan jumlah koperasi aktif Pembinaan dan penghargaan koperasi Lembaga 30 koperasi dari 55 menjadi 105 (Jumlah koperasi ada 134 ) Koordinasi pelaksanaan kebijakan Lembaga 40 Persentase UMK Meningkatnya jumlah pelaku UKM Fasilitasi pengembangan UKM OK 84 (dari 35.165 menjadi 35.936) Kontribusi sektor industri terhadap Meningkatkan PDRB sector industry Pengembangan dan pelayanan Orang 20 PDRB dari 2,12% menjadi 6,54% teknologi industri Pengembangan sentra-sentra industri Kali 3 potensial Produktivitas sektor industri Terlaksananya pemeliharaan pasar( Pembangunan infrstruktur perdesaan Unit/pasar 36 18 unit) (lingkungan pasar) Menurunnya % jumlah barang dan Pengembangan pasar dan distribusi Unit 6 jasa yang tidak memenuhi standar barang kualitas yang berlaku (dari 5 5) Sosialisasi penggunaan produk dalam Orang 50 negeri Produksi padi atau bahan pangan Meningkatnya produktivitas Peningkatan produksi pertanian Pohon 30.000 utama lokal lainnya per hektar pertanian dari 43 kw/ha menjadi 52 kw/ha Pengembangan diversifikasi pertanian Pohon 6.000 Pengembangan intensifikasi tanaman Ha 3 padi IKK (PP No. 6 tahun 2008)

IKU RPJMD 2013 – 2017

Program / Kegiatan Terpilih


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No

IKK (PP No. 6 tahun 2008)

IKU RPJMD 2013 – 2017

1

2

3

1.6

1.7

II 2.1

2.2

Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

Tersedianya alat mesin pertanian (500 unit alat mesin produksi dan 500 unit mesin pasca panen) Meningkatnya intensitas pemanfaatan sawah yang beririgasi tata air mikro (dari 5.219,92 ha menjadi 4.000 ha)

Program / Kegiatan Terpilih 4 Peningkatan kemampuan lembaga petani Peningkatan ketahanan pangan

Pengembangan lahan dan air

Indikator Program/Kegiatan 5 Desa

Capaian 6 155

Unit/buah

100

Unit

100

Peningkatan kualitas JUT Meter 400 Tersedianya rencana zonasi wilayah Tersedianya rencana zonasi wilayah Dokumen 1 pesisir dan pulau-pulau kecil (1 pesisir dan pulau-pulau kecil peraturan) Sasaran 2. Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian inovatif yang semakin ke hilir yang diindikasikan bertambahnya luas lahan usaha, ragam diversifikasi, produksi, posisi tawar komoditas yang bernilai tambah, yang mendukung kemampuan berketahanan pangan. Produksi padi atau bahan pangan Rencana pemetaan lahan pertanian Perluasan cetak sawah Ha 700 utama lokal lainnya per hektar pangan berkelanjutan (2 kecamatan menjadi 17 kecamatan) Ketersediaan bahan pangan (beras) per Terbentuknya desa mandiri pangan Pengembangan desa mandiri pangan Orang / lembaga 25.000 1.000 penduduk dari 11 menjadi 16 dan lumbung pangan dari 31 menjadi 45 unit Peningkatan kemampuan lembaga Orang 255 petani Meningkatkan produksi perkebunan Pengembangan diversifikasi tanaman Ha 9 dari 18.145 ton menjadi 21.774 ton Meningkatkan produksi, produktivitas Ha 300 mutu produk perkebunan Meningkatkan populasi ternak sapi Pendistribusian bibit ternak Ekor 300 dari 6.569 ekor menjadi 7.226 ekor Meningkatnya produksi daging Pencegahan dan penanggulangan Ekor 1.000 ternak sebesar 5 % per tahun dari penyakit ternak 1.515.376 kg menjadi 1.591.144,8 kg Jumlah produksi perikanan




IKU RPJMD 2013 – 2017

1

2

3 Menurunkan kasus penyakit te rnak dari 4 kasus menjadi 1 kasus Meningkatkan produksi perikanan budidaya dari 7.012 ton menjadi 15.710 ton Meningkatkan produksi perikanan tangkap dari 6.641 ton menjadi 8.143 ton Meningkatkan pemakaian benih unggul bagi masyarakat dari 200 ribu ekor menjadi 400 ribu ekor Rehabilitasi lahan seluas 150 ha pertahun

2.3

Jumlah produksi perikanan

2.4

Jumlah ekspor hasil perikanan

2.5

Jumlah rata-rata konsumsi ikan

2.6

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

2.7

Kerusakan kawasan hutan

2.8

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

III 3.1

3.2 3.3

Program / Kegiatan Terpilih 4 Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Revitalisasi perikanan budidaya kawasan tawar

Indikator Program/Kegiatan 5 Kasus

Capaian 6 2

Ha

200

Pendampingan kelompok nelayan

Orang

110

Pengembangan budidaya perikanan

Ekor

1.500.000

Pembangunan hutan kota

Ha

2,42

Pembangunan hutan rakyat

Ha

150

Rehabilitasi hutan dan reklamasi hutan di DAS Pemeliharaan dan penanaman pohon

Ha

20

Rehabilitasi hutan galam dari 9.797, Pohon 1.000 76 ha menjadi 10.600 ha Sasaran 3. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang professional, terjangkau, merata dan berkualitas yang diindikasikan kompetensi masyarakat yang semakin beriman, bertaqwa, unggul, mampu bersaing dan memiliki semangat untuk berubah lebih baik. Pondidikan Anak Usia Dini Menyelenggarakan pendidikan anak Pendidikan Anak Usia Dini Orang/lembaga 1.048 usia dini informal dan non formal (KLA) Peningkatan APK / APM PAUDNI Peningkatan APK dan APM, Menyelenggarakan Wajad Dikdas 9 Penuntasan buka aksara Orang 70 SD/MI/Paket A/SMP/SMA/SMK/MA tahun Penyediaan dana BOS jenjang Unit/sek 318 SMP/Mts Rehab gedung SD Ruang 244




1 3.4

2 Peningkatan siswa yang memiliki buku pelajaran lengkap, SD,MI, SMP,Mts,SMA,SMK,MA.

IKU RPJMD 2013 – 2017 3

Menyelenggarakan pendidikan nonformal (paket A,B dan C) Mengupayakan pembangunan SMK, dan SMA bagi kecamatan yang belum tersedia (KLA)

3.5

Peningkatan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

3.6

Keberadaan koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah

3.7

Rasio jumlah pengunjung perpustakaan

Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatkan minat budaya baca di masyarakat (KLA)

4 Pembangunan gedung perpustakaan

Indikator Program/Kegiatan 5 Unit

Pengadaan alat praktik Penambahan ruang kelas Penyelenggaraan Paket A

Sekolah Ruang Orang

38 40 40

Penyelenggaraan paket Penambahan gedung SMP

Oarang Ruang

120 40

Rehab sedang gedung SMP Penambahan ruang kelas baru SMA Penambahan gedung laboratorium Rehab berat/sedang Rehab berat dan sedang ruang kelas Penyediaan BOMM Gudung SMA N Mekarsari Program paket C Pelatihan bagi pendidik

Ruang Ruang/RKB Sekolah Sekolah Ruang Siswa

35 7 5 8 25 2195

Siswa/orang Orang/guru

200 630

Pendidikan lanjutan Penghargaan dan perlindungan profesi guru

Orang/guru Orang/guru

37 50

Pengembangan minat baca

Orang/siswa

100

Penyediaan bahan pustaka Publikasi dan sosialisasi minat baca

Buku/eksem Orang

2.082 60


Capaian 6 39


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No 1 IV 4.1

Indikator Capaian Program/Kegiatan 2 3 4 5 6 Sasaran 4. Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mudah, murah, merata serta memadai yang diindikasikan semakin mampu, berdaya dan mandirinya masyarakat dalam berpola hidup bersih dan sehat Cakupan komplikasi kebidanan yang Meningkatkan akses pelayanan Pengadaan, peningkatan sarpras Unit 20 ditangani kesehatan kepada masyarakat (KLA) puskesmas Pembangunan puskesmas Unit 2 Puskes pembantu Buah/unit 10 Obat dan perbekalan kesehatan Item/jenis 300 Fogging Desa 50 Posyandu lansia posyandu 100 Pertolongan persalinan bagi ibu… Bidan 140 Relokasi RSUD H.Abdu Aziz Ha 150,Proses Marabahan pembebasan Percepatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Upaya kesehatan masyarakat Pengadaan, peningkatan sarpras Pkm/unit 15 puskesmas Perbaikan sarpras dan jaringannya Pkm/unit 5 Promosi kesehatan danpemberdayaan Pemberdayaan masyarakat Kader 100 masyarakat Pengembangan lingkungan sehat Pengkajian dan penyuluhan Buah jamban/orang 30 / 19 lingkungan sehat Pencegahan penanggulangan Pencegahan penyakit menular Kasus 1824 penyakit menular Pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan Kali 10 kesehatan makanan (KLA) pengendaliankeamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga Peningkatan gizi dan kesehatan Pemberian tambahan makanan Anak 40 keluarga. (KLA) IKK (PP No. 6 tahun 2008)

IKU RPJMD 2013 – 2017





IKU RPJMD 2013 – 2017

1

2

3 Pelayanan kesehatan dirumah sakit (rawat jalan,rawat inap, biaya umum, tindakan medik penunjang medik, kelas III gra-tis rawat inap, kelas III gratis biaya umum, kelas III gratis tin-dakan medik dan kelas III gratis penunjang medik)

Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan dirumah sakit

4.2

Tingkat prevalensi peserta KB aktif

Meningkatkan masyarakat peserta keluarga berencana

4.3

Tingkat prevalensi kesertaan KB Pria

Meningkatkan peran rumah tangga dalam mendukung program desa P2WKSS

4.4

Persentase jumlah PKK aktif

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan terpadu untuk ibu, bayi, balita dan lansia.(KLA)

Program / Kegiatan Terpilih 4 Penambahan ruang inap

Indikator Program/Kegiatan 5 Ruang

Capaian 6 2

Pengadaan alat kesehatan Pengadaan bahan logistic, bagi pasien kelas III Pendidikan dan pelatihan

Buah Porsi

82 28800

Orang

27

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Pembinaan keluarga berencana

Jenis

3

Orang

300

Kesatuan gerak PKK-KB-Kes Pemberdayaan ekonomi keluarga

Orang Kec.

300 6

Pembinaan organisasi masyarakat peduli KB Pembinaan organisasi

Orang

577

Orang

50

Pengumpulan bahan inforamsi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Kec.

17


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala No 1 V 5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Indikator Capaian Program/Kegiatan 2 3 4 5 6 Sasaran 5. Terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan,rasa aman dan adil. Persentase kepemilikan KTP Meningkatkan pelayanan Peningkatan pelayanan publik dalam Orang 227094 administrasi kependudukan yang bidang kependudukan tertib dan baik.(KLA) Persentase kepemilikan akta kelahiran Pengembangan data base Orang/pasang 25 per 1000 penduduk kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan Kec. 6 Web site milik pemerintah daerah Tersedianya pusat data yang dapat Pembinaan dan pengembangan Orang 40 menyimpan dan menye-barkan secara sumber daya komunikasi dan elektronik yang mudah dan cepat informasi diakses. (KLA) Web site milik pemerintah daerah Penyebarluasan informasi Ok 156 penyelenggaran pemerintah daerah Tersedianya dokumen perencanaan Dokumen perencanaan pemPengendalian progaram RPJPD Dok 1 RPJPD yang telah ditetapkan dengan bangunan dan pengen-dalian dengan perda sistem teknologi terpadu Tersedianya dokumen peren-canaan Penyusunan dok.RPJMD yang telah Dok 1 RPJMD yang telah dite-tapkan dengan diperdakan perda/perkada Penyusunan dok RKPD Dok 2 Penyusunan dok KUA-PPAS dan Dok 6 lampiran Penyusunan buku IPM Buku/judul 1 Tersedianya dokumen perencanaan Penyusunan hasil koordinasi PDRB Laporan 1 RKPD yang telah ditetapkan dengan perda /perkada Penyusunan RKPD pola Online Program 1 Persentase konsistensi penjabaran Buku batola dalam angka Judul 1 program RPJMD ke dalam RKPD Profil daerah Judul 18 IKK (PP No. 6 tahun 2008)

IKU RPJMD 2013 – 2017





1 5.8

2 Rasio ruang trbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB

5.9

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

5.10

Persentase penanganan sampah

5.11

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

5.12 5.13

Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP

IKU RPJMD 2013 – 2017 3 Kebijakan atau peraturan tentang tata ruang sebanyak 2 buah Meningkatkan pemangaatan ruang yang sesuai dengan dokumen tata ruang Pengawasan pelaksanaan amdal (KLA)

Pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan pada setiap pembangunan melalui kajian lingkungan dengan pengintegrasian aspek sosial, ekonomi dan lingkungan

Tenaga pengendali keamanan dan ketentraman yang handal

Komunikasi bagi TOMAS dan TOGA dalam pembangunan Kesadaran tentang bahayanya narkoba dan miras Peningkatan peran dan fungsi orsospol dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Program / Kegiatan Terpilih 4 Penyusunan dokumen RTRWK

Indikator Program/Kegiatan 5 Dok

Capaian 6 1

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Pengendalian dampak perubahan iklim (penanaman pohon)

Orang

68

Perusahaan

32

Orang

68

Pohon

500

Rehabilitasi hutan dan lahan

Pohon

1000

Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas aparat dalam siskamswaskarsa Operasi intlijen daerah

Orang

16

Orang

5

Kec.

17

Koordinasi forum diskusi politik

Orang

75

Penyuluhan pencegahan peredaran minuman keras dan narkoba Evaluasi dan monitoring terhadap parpol

Orang

20

Partai

11




IKU RPJMD 2013 – 2017

1

2

3 Masyarakat yang sadar akan hakhaknya sebagai pemilih Peningkatan pemeliharaan keamanan dan pengendalian kenyamanan lingkungan Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam penegakan perda Kegiatan pelayanan pengawalan dan pengamanan kepala daerah dan wakil kepala daerah Jumlah sistem informasi manajemen pemda Indeks kepuasan layanan masyarakat

Peningkatan kapasitas dan kinerja pegawai

5.14

Peningkatan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

5.15

Peningkatan irigasi kabupaten baik

5.16

Peningkatan rumah tangga persanitasi

Pembinaan dan pengembangan pegawai Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Pelaku jasa kontruksi yang terakreditasi sebanyak 50 %

Rumah tangga bersanitasi

Program / Kegiatan Terpilih 4 Penyuluhan bagi masyarakat thp pendidikan politik Penyiapan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan

Indikator Program/Kegiatan 5 Orang

Capaian 6 75

Orang

120

Pengendalian keamanan lingkungan

Kali

19

Kunjungan kerja kepala daerah

Kali

120

Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Pengawasan internal secara berkala Pemeriksaan dan survey lapangan pemohon perizinan Diklat prajabatan

perda/buku

50

Obrik Ok

148 212

Orang

54

Peningkatan keterampilan dan profesionalisme pegawai

Orang peg.

425

Pendidikan penjenjangan pegawai

Orang

12

Pelatihan tenaga kependidikan/guru

Orang

630

Forum jasa konstruksi

Orang

20

Pendataan penyedian jasa konstruksi Sosialisasi penyebaran informasi teknik jasa konsruksi Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Rekanan Orang Unit

50 3 keg… 350




1 5.17

2 Persentase penaganan kawasan kumuh

IKU RPJMD 2013 – 2017 3 Pengendalian pengelolaan persampahan

Prosentase penerapan pengelolaan arsip secara buku

5.18 5.19 VI

6.1

6.2

6.3

Program / Kegiatan Terpilih 4 Stimulasi perumahan masyarakat kurang mampu Penyediaan prasarana air minum Penyediaan prasarana air limbah Penyediaan prasarana pengelolaan persampahan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan daerah

Indikator Program/Kegiatan 5 Unit

Capaian 6 10

Kec. Kelurahan/desa Bulan

2 3 12

Judul

18

Jumlah kegiatan pembinaan petugas Pendataan dan penataan dokumen Unit depo 1 pengelola pengarsipan kearsiapan Persentase luas lahan bersertifikat Sertifikasi tanah-tanah pemerintah Penataan, penguasaan, pemilikan, Persil 4 yang menjadi aset daerah penggunaan dan pemanfaatan lahan Persentase penyelesaian kasus tanah Terdeliniasinya batas-batas Pembuatan sertifikat hak milik tanah Ha 100 negara kecamatan dan desa aset daerah Sasaran 6. Terwujudnya pemenuhan hak sosial masyarakat, berupa jaminan, pelayanan, kesempatan dan perlindungan yang diindikasikan martabat masyarakat semakin baik, memiliki keberdayaan, kebanggaan sehingga mampu mendukung terbentunya rasa cinta tanah air dan hidup dalam lingkungan keluarga bahagia Jumlah sarana sosial seperti panti Menurunnya permasalahan Pembinaan anak terlantar Orang 40 asuhan, panti jompo dan panti kesejahteraan sosial yang dialami rehabilitasi oleh masyarakat Pengembangan bakat dan keerampilan Orang 92 anak terlantar Persentase PMKS yang memperoleh Kemampuan dan keberdayaan ssosial Peningkatan kapasitas petugas dan Orang 27 bantuan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat pendamping sosial pemberdayaan terpencil (KAT), dan penyandang fakir miskin masalah kese-jahteraan sosial (PMKS) lainnya Persentase partisipasi perempuan di Keserasiankebijakan, pembangunan Fasilitasi pengembangan pusat Kec. 17 lembaga pemerintah kesejahteraan perempuan dan pelayanan terpadu pemberdayaan perlindungan anak perempuan (P2TP2)




IKU RPJMD 2013 – 2017

1 6.4

2 Persentase angkatan kerja perempuan

3

Penguatan kelembagaan pengarustamaan gender Kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak (KLA) Pengetahuan dan pemahaman ibu rumah tangga dalam pembangunan Terciptanya pelayanan KB bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I Terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya dan seni daerah dalam rangka menangkal masuknya arus budaya luar kedalam kehidupan masyarakat didaerah

6.5

Jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per 1000 penduduk

Meningkatkan keserasian berbagai kebijakan di bidang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Meningkatkan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagi bidang pembangunan

Program / Kegiatan Terpilih 4 Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak Pembinaan organisasi perempuan Pengembangan system informasi gender dan anak Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera Pembinaan kelompok peduli KB

Indikator Program/Kegiatan 5 Orang

Capaian 6 40

Orang Orang

50 50

Orang

240

Desa/orang

2 desa/…

Orang

577

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Set

17

Fasilitasi plerkembangan keragaman budaya daerah Lomba krasi dan karya tulis ilmiah remaja

Kali

10

Orang

206

Festivas budaya daerah Pengelolaan dan pengembangan sejarah purbakala Pembinaan dan fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan

Kali Jenis

3 5

Orang/keg

48/5




IKU RPJMD 2013 – 2017

1

2

3

Meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat melalui pemasyarakatan olahraga

6.6 6.7

6.8 VII 7.1

7.2

Jumlah kunjungan wisata Prosentase transmigran swakarsa

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Program / Kegiatan Terpilih 4 Pelatihan keterampilan pemuda Peningkatan ketaqwaan pemuda Penyelenggaraan kompetisi dan pembinaan olahraga dimasyarakat

Penguatan kelembagaan pemerintahan desa

Pembinaan manajemen badan usaha milik desa

Peningkatan promosi wisata Meningkatkan kesejahteraan di daerah transmigrasi

Promosi pariwisata nusantara Penyediaan dan penglolaan prasarana sosial ekonomi di wilayah transmigrasi Kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor pengem-bangan kawasan transmigrasi Diklat keterampilan pencari kerja

Indikator Program/Kegiatan 5 Orang Orang Jenis/keg

Orang Orang Stand Unit/jenis/paket

Ok/oh/desa

Capaian 6 30 80 5/5

68 100 52 3/8/1

10/20/2

Kualitas SDM tenaga kerja dan Orang/perusahaan 20 perlindungan tenaga kerja Sasaran 7. Terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan lainnya yang diindikasikan semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana wilayah, berupa jalan dan jembatan, yang menghubungkan sentra usaha masyarakat di pedesaan dan perkotaan Peningkatan penjang jalan kabupaten Pengembangan dan pengelola-lan Pemeliharaan jaringan irigasi Km 79,20 dalam kondisi baik jaringan daerah rawa (kurang dari 1000 ha) sekitar 50 % Pembangunan pintu air Unit 15 Peningkatan partisipasi masya-rakat Angkatan 3 dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air Peningkatan irigasi kabupaten baik Pembangunan draenase Buah 9 Pemeliharaan prasarana transportasi Rehabilitasi jalan Km 9,86 perdesaan sebanyak 30 % dari yang rusak




IKU RPJMD 2013 – 2017

1

2

3

Pembangunan kantor-kantor instansi pemerintah, yang belum tersedia

VIII 8.1

8.2 8.3

4 Rehabilitasi jembatan Pemeliharaan jalan Pembangunan turap Peningkatan kualitas infrastruktur Rehab jalan dan jembatan perdesaan Gedung DPKAD

Indikator Program/Kegiatan 5 Buah Km Km M Km Unit

Gedung satpol PP Gedung Diskoperindag TPA Tebing Rimbah Gedung nakertrans Gedung DPRD

Unit Unit Unit Unit Unit


Capaian 6 20 90 1 1528 50 1 1 1 1 1 1

Pembangunan gedung dan Sarpras DPRD Sasaran 8. Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat, memadai yanag diindikasikan semakin terpenuhinya kebutuhan air bersih, sanitasi, jalan pemukiman. Peningkatan panjang jalan kabupaten Kapasitas layanan dalam rangka Penyediaan sarpras air minum Unit 1 dalam kondisi baik pencapaian target penduduk yang memanfaatkan air bersih (MDGs) Penyediaan sarpras air limbah Kec. 2 Peningkatan rumah tangga persanitasi Masyarakat yang terlayani dapat Pengembangan sistem air minum Kec. 3 mengakses air bersih sebanyak 5 % Manajemen BUMDES Bintek BUMDES Orang 100 Penyuluhan pola hidup sehat Kali 134 Pengkajian lingkungan sehat Jamban 30



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah Selama tahun pertama pelaksanaan pembangunan jangka menengah 2013 – 2017 yakni tahun 2013 lalu, tahap demi tahap pembangunan sudah menampakkan banyak kemajuan yang telah dicapai. Namun dilain sisi, masih terdapat kendala dan permasalahan pembangunan yang memerlukan penanganan secara serius terencana, sistematis dan konsisten dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan daerah ini. Adapun permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini antara lain adalah sebagai berikut : a.

Belum berkembangnya produk unggulan daerah yang memiliki keunggulan baik keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif, sehingga belum mampu bersaing dengan produk sejenis lainnya terutama dalam penetrasi pasar.

b.

Belum terkelola dengan baik strategi one village one product (OVOP) yang sebenarnya sangat memiliki potensi dan prospek untuk dikembangkan menurut sentra kegiatan usaha masyarakat.

c.

Semakin berkurangnya luas lahan potensial sebagai akibat dari berkembangnya areal perkebunan kelapa sawit di beberapa kecamatan.

d.

Produktivitas usaha pertanian khususnya tanaman padi masih rendah bila dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan.

e.

Potensi perikanan belum terkelola dengan baik, sehingga kesinambungan usaha masih rendah dan dengan produktivitas yang masih rendah pula.

f.

Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Barito Kuala hanya bisa tanam sekali dalam setahun, karena kondisi karakteristik lahan rawa yang sulit untuk menerapkan tanam dua kali setahun.

g.

Mekanisasi pertanian masih menghadapi kendala pada kurangnya ketersediaan alat mesin pertanian (alsintan) baik untuk pengolahan tanah maupun untuk panen dan pasca panen.

h.

Belum meratanya distribusi guru di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala, sehingga ada wilayah yang mengalami kelebihan guru sementara di lain wilayah masih mengalami kekurangan guru.

i.

Belum semua sekolah memiliki fasilitas laboratorium dan perpustakaan yang sangat menunjang kegiatan belajar mengajar.

j.

Masyarakat belum sepenuhnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

k.

Puskesmas perawatan inap belum memadai dari sisi jumlah, oleh karena itu kedepan akan terus diupayakan untuk menambah puskesmas perawatan inap, terutama pada kecamatan-kecamatan yang letaknya relatif jauh dari fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan perawatan inap.

l.

Angka Kematian Ibu dan Bayi masih relatif tinggi.



III.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2011 sebesar 5,09 % dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 5,40 %, terakhir pada tahun 2013 masih mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 5,71 %. Sedangkan untuk tahun 2015, perekonomian Kabupaten Barito Kuala diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5,70 – 6,42 %. Perekonomian Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2015 mendatang, ditargetkan dapat tumbuh dan berkembang secara signifikan, bukan saja pada 3 (tiga) sektor dengan kontirbusi tertinggi yaitu Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan, Restoran dan Hotel, melainkan juga pada 6 (enam) sektor lainnya terutama sektor jasa. Dengan melihat trend pertumbuhan ekonomi dan beberapa indikator makro ekonomi lainnya, termasuk kapasitas fiskal

daerah, serta dengan memperhatikan proyeksi indikator ekonomi makro

nasional yang menjadi dasar asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2015, adalah sebagai berikut : a.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala diasumsikan berkisar antara 5,70 – 6,42 % dengan IBS atau 6,7 – 7,0 % tanpa IBS.

b.

PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku ditargetkan naik menjadi Rp. 17.570.000,-

c.

Target kontribusi 9 (sembilan) sektor pada PDRB adalah (i) Kontribusi sektor pertanian 35,86 %, (ii) Industri Pengolahan 21,86 %, (iii) Listrik, Gas dan Air Bersih 0,18 %, (iv) Bangunan 11,22 %, (v) Perdagangan, Hotel dan Restoran 17,47 %, (vi) Pengangkutan dan Komunikasi 1,37 %, (vii) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 3,44 %, (viii) Jasa-jasa 8,61 % dan pada sektor Pertambangan dan Penggalian diperkirakan tetap pada 0,00 % mengingat tidak ada aktivitas ekonomi pada sektor ini.

d.

Laju inflasi selama tahun 2015 diharapkan dapat dikendalikan pada kisaran 5,5 – 6,0 %. Pada tahun 2014 dan 2015 perkembangan sektor lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten

Barito Kuala diproyeksi masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor basis dengan kontribusi tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan kondisi perekonomian Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2013 serta proyeksi kondisi perekonomian pada tahun 2014 dan prediksi tahun 2015 di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Tahun 2011 – 2013 dan Proyeksi Tahun 2014 - 2015 No.

Indikator Makro

1 1

2 PDRB harga dengan IBS (juta) PDRB harga tanpa IBS (juta) Tingkat pertumbuhan ekonomi dengan IBS (%) Tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa IBS (%) Laju inflasi (Banjarmasin) (%) Struktur PDRD (%) a. Pertanian b. Pertambangan dan penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, gas dan air minum e. Bangunan f. Perdagangan, hotel dan restoran g. Pengangkutan dan komunikasi h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan i. Jasa-jasa PDRB (%) Produktivitas sektoral (juta rupiah) a. Pertanian b. Pertambangan dan penggalian c. Industri Pengolahan d. Listrik, gas dan air minum e. Bangunan f. Perdagangan, hotel dan restoran g. Pengangkutan dan komunikasi h. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan i. Jasa-jasa

2 3

4 5 6

7

Realisasi 2012 2013 4 5 2.143.591,71 2.226.211,05

Proyeksi 2014 2015 6 7 2.319.344,78 2.411.198,71

1.654.534,74

1.727.090,77

1.807.645,36

1.884.404,33

5,4

5,7

5,8

6,4

6,5

6,5

6,7

6,9

5,96

5,68

5,60

5,5

35,80 0,00

36,24 0,00

36,43 0,00

35,86 0,00

22,81 0,17

22,42 0,18

22,06 0,18

21,85 0,18

10,69 16,36

10,92 16,33

11,07 16,78

11,22 17,47

1,51

1,47

1,42

1,37

3,60

3,55

3,44

3,44

9,05

8,90

8,61

8,61

767.406,45 20,75

806.718,63 20,79

845.013,56 20,83

864.542,50 20,87

489.056,98 3.709,81

499.120,29 3,943,69

511.699,42 4.150,69

526.794,39 4.226,36

229.194,55 350.662,15

243.014,50 363.509,80

256.834,45 389.205,10

270.654,40 421.324,22

32.373,47

32.815,04

32.991,66

33.109,41

77.107,84

79.017,91

79.781,93

82.838,04

194.059,72

198.050,74

199.647,14

207.688,53



3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 Pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2015, sangat dipengaruhi antara lain

oleh kinerja berbagai sektor ekonomi yang menjadi kontributor dalam PDRB Kabupaten Barito Kuala seperti pertanian, industri dan pengolahan, perdagangan dan jasa serta sektor lainnya. Pertanian sebagai sektor dominan, dihadapkan pada masih rendahnya produktivitas usaha dan harga produk hasil pertanian. Eksistensi lahan pertanian yang rentan terjadinya degradasi luas lahan akibat terjadinya alih fungsi lahan tentu akan berpengaruh terhadap produksi dan keberlangsungan usaha pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Mulai tumbuhnya industri skala rumah tangga dan industri kecil yang bergerak pada usaha pengolahan hasil, tentu memberikan warna baru dalam struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala pasca terpuruknya kontribusi sektor ini beberapa tahun yang lalu. Masuknya investor perkebunan besar swasta khususnya perkebunan kelapa sawit, akan membuka lapangan kerja baru baik bagi masyarakat. Dengan demikian produk domestik pada sektor ini akan memberikan pengaruh (multy player efect) bagi sektor ekonomi lainnya dan sudah tentu akan berpengaruh bagi tumbuhnya perekonomian di daerah ini

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Dalam menentukan prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala turut mempertimbangkan evaluasi keuangan daerah tahun lalu serta proyeksi kedepan yang mengacu pada tuntutan dan perkembangan kondisi perekonomian.



3.2.1.

Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 – 2013 dan Proyeksi Tahun 2014

No. 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5

Uraian 2 Pendapatan asli daerah Pajak daerah Retribusi daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Lain-lain pendapatan daerah yang sah Hibah Dana darurat Bagi hasil pajak dari provinsi Dana penyesuaian dan otonomi khusus Bantuan keuangan dari provinsi JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

2011 3 20.880.364.216,00 4.061.734.750,00 4.432.972.376,00 1.600.000.000,00

Realisasi Pendapatan 2012 4 18.528.239.888,00 4.109.478.770,00 3.345.139.820,00 1.210.000.000,00

2013 5 22.406.841.402,00 4.109.478.770,00 6.474.718.820,00 1.210.000.000,00

10.785.657.090,00 482.118.630.000,00 72.000.000.000,00 351.329.830.000,00 58.788.800.000,00 120.548.471.760,00 0,00 0,00 22.500.000.000,00 95.548.471.760,00 2.500.000.000,00 623.547.465.976,00

9.863.621.298,00 557.879.658.000,00 72.000.000.000,00 423.209.928.000,00 62.669.730.000,00 90.061.884.760,00 0,00 0,00 30.000.000.000,00 57.561.884.760,00 2.500.000.000,00 666.469.782.648,00

10.612.643.812,00 662.140.204.000,00 72.000.000.000,00 490.244.084.000,00 99.896.120.000,00 94.538.316.000,00 0,00 0,00 35.000.000.000,00 56.524.516.000,00 3.031.800.000,00 779.085.361.402,00

Proyeksi 2014 6 24.458.558.590,00 6.060.958.770,00 6.311.525.820,00 1.400.000.000,00 10.686.074.000,00 585.244.084.000,00 95.000.000.000,00 490.244.084.000,00 0,00 120.979.402.272,00 0,00 0,00 50.000.000.000,00 70.979.402.272,00 0,00 730.682.044.862,00


RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 ___________________________

3.2.2.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1.

Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Sumber–sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga pada waktu-waktu mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber–sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Dalam rangka meningkatkan kapasitas APBD untuk tahun 2015, tetap akan diupayakan semaksimal mungkin peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi pendapatan dari berbagai sumber yang menjadi tugas dan wewenang kabupaten dalam pengelolaannya. Semua pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dalam kebijakan pendapatan ini, upaya optimalisasi PAD merupakan langkah penting dan strategis, mengingat nilai PAD lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam arti sesungguhnya. Oleh sebab itu, berbagai upaya dan usaha akan tetap dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan senantiasa berusaha lebih keras mencari solusi inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dimaksud. Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2015 dengan melakukan intensifikasi penerimaan pada sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut : a.

Upaya intensifikasi penerimaan yang berasal dari retribusi perizinan, retribusi usaha dan retribusi dari pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan, sewa rumah dinas , sewa gedung dan retribusi pasar, dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuhkembangnya dunia usaha;

b.

Meningkatkan penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada BUMD yang ada di Kabupaten Barito Kuala;

c.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yakni untuk menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan dan pemanfaatan lahan jalan untuk pemasangan iklan;

d.

Pendapatan juga diharapkan dapat meningkat atau minimal sama dengan tahun anggaran sebelumnya untuk penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain-lain;

e.

Perbaikan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.



f.

Peningkatan pengelolaan dana perimbangan dan bagi hasil dengan upaya :  Dana yang berasal dari DAU dikelola sebaik-baiknya untuk membiayai belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka pelayanan dasar dan pelayanan umum.  Dana DAK diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program unggulan strategis daerah.  Dana bagi hasil pajak / bukan pajak diupayakan melalui intensifikasi dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah.

3.2.2.2.

Arah Kebijakan Belanja Daerah

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah tahun 2012 – 2013 dan Proyeksi Tahun 2014 - 2015 Jumlah NO

1

Uraian

Realisasi

2

Proyeksi

2012

2013

2014

2015

4

5

6

7

1.1

Belanja Tidak Langsung

382.425.225.255,00

408.209.402.648,00

1.1.1

Belanja Pegawai

346.471.536.447,00

380.180.328.485,00

439.946.026.669,00

461.814.238.873,00

1.1.2

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Belanja Subsidi

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

Belanja Hibah

16.622.498.220,00

5.300.355.000,00

3.323.799.500,00

2.520.000.000,00

1.1.5

Belanja Bantuan Sosial

1.756.900.000,00

5.300.300.000,00

6.404.350.000,00

4.512.350.000,00

1.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ kota dan Pemerintah Desa

81.526.075,00

107.054.650,00

689.185.487,00

840.520.062,00

1.1.7

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kot a dan Pemerintahan Desa

17.335.164.513,00

17.321.364.513,00

28.565.414.513,00

31.965.414.513,00

1.1.8

Belanja Tidak Terduga

157.600.000,00

0,00

1.847.324.216,00

14.323.980.781,00

1.2

Belanja Langsung

323.476.756.478,00

464.322.712.893,00

410.302.386.790,00

355.701.091.896,00

1.2.1

Belanja Pegawai

13.775.927.200,00

13.720.801.300,00

11.582.028.073,00

355.701.091.896,00

1.2.2

Belanja Barang dan Jasa

111.311.300.655,00

140.353.620.107,00

154.471.743.119,00

0

1.2.3

Belanja Modal

198.389.528.623,29

310.248.291.486,00

244.248.615.598,00

0

Total Jumlah Belanja

705.901.981.733,29

872.532.115.541,00

891.078.487.175,00

871.677.596.125,00

480.776.100.385,00

515.976.504.229,00

Sumber : BPKAD Kab. Barito Kuala


RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 ___________________________ Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah

dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan

(transparansi),

selain

itu

pengelolaan

belanja

harus

diadministrasikan

dan

dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas). Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal

tersebut maka belanja daerah harus

mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang meliputi :

a.

Belanja Tidak Langsung Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran

2015 diarahkan untuk : -

Belanja Pegawai, antara lain untuk gaji dan tunjangan pegawa, belanja pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan pegawai, belanja penerimaan laiinnya untuk KDH dan Wakil KDH serta biaya pemungutan pajak daerah.

-

Belanja Hibah, pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Semi Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,

perusahaan Daerah serta masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan; -

Belanja Bantuan Sosial, pada APBD Tahun Anggaran 2015 dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;

-

Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-

Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa pada Tahun Anggaran 2015 diutamakan Bantuan yang diusulkan melalui mekanisme Musrenbang Kabupaten Barito Kuala serta Bantuan kepada Partai Politik;


RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 ___________________________ -

Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk kegiatan- kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah serta tidak biasa/ tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2015.

b.

Belanja Langsung Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan Program

dan Kegiatan, dengan kebijakan diarahkan untuk : -

Belanja Pegawai antara lain untuk honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur.

-

Belanja Barang dan Jasa antara lain untuk beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS, barang habis pakai, bahan material, belanja barang untuk dihibahkan, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa kendaraan bermotor, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, belanja pemeliharaan dan perjalanan dinas.

-

Belanja Modal antara lain untuk pengadaan tanah dan berbagai peralatan yang diperlukan seperti alat angkutan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubelair, alat-dan lain-lain sesuai keperluan dan prioritas yang ditetapkan.

-

Belanja daerah juga diprioritaskan untuk kegiatan yang memerlukan sistem penganggaran tahun jamak (multy years), yang belum diselesaikan pada tahun anggaran sebelumnya. pembangunan baru yang merupakan kegiatan multy years

Untuk

akan diterbitkan nota kesepakatan

kegiatan tahun jamak (multy years) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (multy years). -

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Kesehatan (BPJS) sebagai transformasi PT Persero ASKES. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin guna meringankan beban hidup terutama yang berhubungan dengan pelayanan bidang kesehatan termasuk dalam prioritas yang akan mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah tahun 2015.

-

Anggaran belanja daerah tahun 2015 akan memprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

-

Sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pada bidang kesehatan seperti peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, pemenuhan tenaga dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya serta program dan kegiatan lainnya yang benar-benar menyentuh pelayanan dasar masyarakat akan mendapatkan alokasi anggaran belanja yang memadai baik untuk pengobatan, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat untuk berpola hidup sehat.


RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 ___________________________ -

Prioritas anggaran belanja daerah lainnya diperuntukkan bagi penyediaan sarana dan prasarana wilayah berskala primer, antara lain jalan usaha tani, jalan dan jembatan menuju sentra usaha pertanian, termasuk jalan dan jembatan penghubung antar desa dan antar kecamatan. Jika anggaran belanja tersedia dan memungkinkan atau setelah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dipastikan alokasinya, maka pembangunan beberapa sarana wilayah dan sarana perkantoran dapat dianggarkan melalui tahun jamak dan hal ini dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Barito Kuala.

-

Anggaran belanja daerah pada APBD tahun 2015, masih memprioritaskan untuk memperbaiki dan menyempurnakan beberapa ruas jalan yang menghubungkan

sentra-sentra produksi

masyarakat dan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya baik antar desa maupun antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. -

Anggaran belanja daerah tahun 2015 juga dialokasikan bagi upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan dan yang paling utama adalah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem pemberdayaan masyarakat yang memadai diterapkan pada setiap kegiatan di berbagai bidang pembangunan dan langkah ini menuntut kebijakan anggaran belanja yang konsekuen sehingga setiap upaya pemberdayaan masyarakat khususnya yang berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, memungkinkan difasilitasi melalui penyediaan anggaran belanja yang memadai.

-

Bidang Kependudukan yang memfokuskan pada pelayanan administrasi kependudukan untuk setiap penduduk guna memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan perekaman data penduduk usia wajib KTP yang baru untuk mendapatkan

e-KTP masih akan mendapatkan

alokasi anggaran dalam belanja daerah. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi kegiatan operasional penyelenggaraan e-KTP secara berkesinambungan. -

Demikian pula secara kelembagaan dan kompetensi aparatur, khususnya dalam pengawasan dan penciptaan budaya kerja, diperlukan anggaran belanja yang memadai. Oleh sebab itu dalam kebijakan anggaran belanja, alokasi untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah ditetapkan, dengan catatan bahwa belanja aparatur tersebut harus tetap pada perbandingan ideal dengan belanja publik.

-

Dalam kebijakan anggaran belanja yang ditetapkan pemerintah, juga tidak terlepas dari upaya peningkatan kinerja pemerintah kabupaten. SKPD perlu melakukan evaluasi hasil kinerja yang telah dicapai sehingga diperoleh aktivitas pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja SKPD, khususnya jika dicermati dari sisi efektivitas dan efisiensinya, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

-

Kelancaran pengadaan dan penyaluran berbagai sarana produksi yang dibutuhkan masyarakat terutama pada sektor – sektor primer seperti pertanian dalam arti luas, menjadi bagian dari prioritas belanja daerah tahun 2015. Dengan demikian diharapkan daya tarik, daya tahan dan daya saing produk unggulan daerah sebagai hasil kreativitas masyarakat dapat terwujud.


RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 ___________________________ Bidang pertanian sebagai bidang yang memperoleh dukungan, dikembangkan melalui peningkatan fungsi kelembagaan masyarakat petani pada setiap sentra usaha pertanian, dengan seluruh perlakuan yang menjadi bagian dari sistem agribisnisnya. Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2015 diarahkan kepada : a.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

b.

Prioritas Penggunaan

anggaran

diprioritaskan

untuk

mendanai

kegiatan-kegiatan

penyediaan

infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran sebagai penyumbang PDRB terbesar dalam perekonomian Kabupaten Barito Kuala. c.

Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d.

Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e.

Transparan dan akuntabel Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.


RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 ___________________________ 3.2.2.3.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor potensial lainnya. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Keberpihakan pada aktivitas perekonomian masyarakat untuk terpenuhinya berbagai sarana produksi baik yang berhubungan dengan pengadaan dan penyakurannya menjadi bagian dari pembiayaan daerah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Hal ini tentu untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu terutama petani yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masayarakat. Kebijakan pembiayaan yang berhubungan dengan penerimaan lebih, akan diarahkan kepada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas dengan memperhatikan dampaknya terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang kesemuanya diperuntukkan bagi pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, permasalahan dan partisipasi yang diberikan disamping sebagai dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2015, khusus untuk anggaran perprogram dan kegiatan untuk masing-masing SKPD seperti yang termuat pada lampiran. Kebijakan Pembiayaan Daerah pada ABPD Kabupaten Barito Kuala tahun Anggaran 2015 akan diarahkan untuk: a.

b.

Penerimaan Pembiayaan Daerah ; Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun 2015 dan Penerimaan pinjaman pokok Dana Talangan pengadaan pupuk bersubsidi kepada petani kurang mampu. Pengeluaran Pembiayaan Daerah ; Menyisihkan SILPA untuk pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka perbaikan kinerja. Dengan demikian diharapkan pada saatnya nanti iklim investasi dan penanaman modal daerah pada BUMD baik BUMD yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten menjadi lebih berkembang bagi perbaikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.



IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Visi Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017 “SAMA RASA” – Barito Kuala Satu Kata Untuk Maju, Mandiri Mewujudkan Rakyat Berdaya Saing Yang Sejahtera”. Visi ini akan diwujudkan melalui 4 Misi, 4 Tujuan dan * Sasaran sebagaimana tergambar pada Tabel 4.1 berikut ini. Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah No. 1 1

Misi 2 “SA” – Satu sinergitas usaha berdaya saing yang ditumbuhkembangkan melalui peningkatan perekonomian berbasis pertanian inovatif.

Tujuan 3 Meningkatkan dan mengembangkan aktivitas perekonomian yang berdaya saing dengan mewujudkan pertanian yang inovatif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sasaran 4 Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan intensitas kegiatan perekonomian masyarakat yang semakin berdaya saing, yang diindikasikan bertambahnya jumlah serta jenis usaha, posisi tawar produk dan mandirinya lembaga usaha masyarakat yang mendukung pendapatannya. Sasaran 2. Terwujudnya peningkatan usaha masyarakat di bidang pertanian inovatif yang semakin ke hilir yang diindikasikan bertambahnya luas lahan usaha, ragam diversifikasi, produksi, posisi tawar komoditas yang bernilai tambah, yang mendukung kemampuan berketahanan pangan.

2

“MA”, Masyarakat cerdas, sehat dan bertaqwa yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala untuk mendukung Pembangunan Manusia yang Berkualitas.

Sasaran 3. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat yang professional, terjangkau, merata dan berkualitas yang diindikasikan kompetensi masyarakat yang semakin beriman, bertaqwa, unggul, mampu bersaing dan memiliki semangat untuk berubah lebih baik.



Sasaran 4. Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mudah, murah, merata serta memadai yang diindikasikan semakin mampu, berdaya dan mandirinya masyarakat dalam berpola hidup bersih dan sehat. 3

“RA”, Rasa aman dan adil, yang dipenuhi dengan penyelenggaraan tata pemerintahan dan penciptaan tata kehidupan sosial yang baik.

Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan dan menciptakan tata kehidupan sosial yang baik.

Sasaran 5. Terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan, rasa aman dan adil. Sasaran 6. Terwujudnya pemenuhan hak sosial masyarakat, berupa jaminan, pelayanan, kesempatan dan perlindungan yang diindikasikan martabat masyarakat semakin baik, memiliki keberdayaan, kebanggaan sehingga mampu mendukung terbentuknya rasa cinta tanah air dan hidup dalam lingkungan keluarga bahagia.

4

“SA”, Sarana dan prasarana wilayah yang ditingkatkan melalui perbaikan kualitas dan kuantitas pembangunannya.

Mewujudkan masyarakat yang aman, damai adil dan sejahtera dengan dipenuhinya hak dasar masyarakat yang dijamin oleh penciptaan tata kehidupan sosial dan budaya yang baik.

Sasaran 7. Terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan lainnya yang diindikasikan semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana wilatyah, berupa jalan dan jembatan, yang menghubungkan sentra usaha masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Sasaran 8. Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat, memadai yang diindikasikan semakin terpenuhinya kebutuhan air bersih, sanitasi, jalan permukiman, perumahan beserta ruang lingkungan yang mendukungnya.



4.2. Prioritas Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015

Tabel 4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2015 No. 1 1

Prioritas 2 Peningkatan Aktivitas Perekonomian

Fokus Prioritas 3 Kemudahan mobilitas usaha masyarakat

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2

3

Peningkatan Produksi Pertanian

Pendidikan

Kemudahan aksesibilitas teknologi dan alsintan

terhadap

Peningkatan akses pelayanan pendidikan

saprodi,

7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Sasaran Pembangunan 2015 4 Berkembangnya kemampuan kewirausahaan dan kompetitif UKM Berkembangnya sarana pemasaran produk UMKM Meningkatkan investasi/Penanaman Modal Meningkatkan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional Berkembangnya sentra industri potensial dan diversifikasi produk yang diterima pasar Berkembangnya lumbung pangan desa Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan Berkembangnya intensifikasi lahan pertanian Penyediaan sarana produksi dan pasca produksi pertanina Meningkatnya kualitas jalan usaha tani dan tata kelola air Meningkatnya nilai tukar pertanian Meningkatnya pembinaan penertiban industri hasil hutan Terwujudnya penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan melaksanakan wajar 12 tahun (SMA Universal) Meningkatnya intensitas penyelenggaraan PAUDNI Terwujudnya penuntasan Buta Aksara Meningkatnya sarpras pendidikan Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan Terlakasananya pendidikan non formal



No. 1 4

5

Prioritas 2

Fokus Prioritas 3 Peningkatan akses pelayanan kesehatan

Kesehatan

Tatalaksana Pemerintahan yang Baik

Terlaksananya Rerormasi Birokrasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

6

Meningkatkan masyarakat

pemenuhan

hak

sosial

Pemenuhan hak Dasar Masyarakat

10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Sasaran Pembangunan 2015 4 Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular Meningkatnya perbaikan gizi keluarga Meningaktnya keselamatan ibu melahirkan dan anak Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan BLUD Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan Berkembangnya komunikasi dan media massa Terkendalinya pembangunan spasial Pengendalian pencemaran dan perusakan lingk. hidup Meningkatnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban dalam berpolitik dan pembangunan Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sistem pengawasan internal, akuntabilitas kinerja Pembinaan dan pengembangan aparatur, Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Penataan penguasaan kepemilikan dan pemanfaatan tanah Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstentifikasi peningkatan PAD Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Tersedainya sarana dan prasarana tranportasi umum Meningkatnya rambu-rambu lalu lintas darat dan sungai Pencegahan dini bencana alam Penanganan tanggap darurat dan pasca bencana Pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial Penguatan kelembagaan penagrusutamaan gender Perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial



No. 1

Prioritas 2

Fokus Prioritas 3

7

Infrastruktur

Jalan dan jembatan

8

Permukiman

Kualitas Permukiman Masyarakat

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.

Sasaran Pembangunan 2015 4 Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak Fasilitasi penyelenggaraan budaya daerah Terbina peran serta kepemudaan dalam pembangunan Meningkatnya pemasaran pariwisata. Meningkatnya pembangunan jalan dan jembatan Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air baku Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatnya fasilitasi pembangunan rumah layak huni Pengendalian dan pencemaran lingkungan Revitalisasi rumah tidak layak huni bagi warga tidak mampu



V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Prioritas : 1 Fokus Prioritas : 1 No. 1 1

2

Sasaran 2015 2 Berkembangnya kemampuan dan kompetitif UKM

Berkembangnya sarana pemasaran produk UMKM

Program 3 Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

-

Kegiatan 4 Fasilitasi pengembangan UKM Perencanaan koordinasi dan pengembangan UKM

Indikator 5 Jumlah UMKM yang difasilitasi (UMKM)

Target 6 80

Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

-

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

Peserta sosialisasi kewirausahaan (UMKM)

40

Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

-

Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM

Frekwensi promosi dan pemasaran produk (kali)

1

Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

-

Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian

Jumlah koperasi yang terlibat (buah)

40

3

Meningkatkan investasi/penanaman modal

Peningkatan promosi dan kerjasama investasi

-

Penyelenggaraan pameran investasi/ promosi daerah

Jumlah pelaksanaan pameran promosi dan investasi (kali)

2

4

Meningkatkan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah

Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

-

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen

Pelaksanaan pengawasan peredaran barang dan jasa (bulan)

12

-



No. 1 5

Sasaran 2015 2 Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi pasar tradisional

Program 3 Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

-

6

Berkembangnya sentra industri potensial dan diversifikasi produk yang diterima pasar

Kegiatan 4 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri Pengembangan pasar dan distribusi barang/jasa Penyempurnaan perangkat peraturan kebijakan dan pelaksanaan operasional

Indikator 5 Peserta sosialisasi SRG (orang)

Target 6 100

Program pembangunan infrastruktur perdesaaan

-

Rehabilitasi / pemeliharaan pasar pedesaan

Jumlah pasar yang mendapatkan pembangunan/pemeliharaa n (unit)

3

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

-

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry Pengadaan dan pelatihan pembuatan kerupuk ikan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah

Pembinaan IKM dan Kerajinan (kecamatan)

17

-

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

-

Pengembangan dan pelayanan teknologi industry

Jumlah pelaku IKM yang ditingkatkan kemampuannya (orang)

7

Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial

-

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Pelaksanaan pameran kerajinan (kali)

3



No. 1 7

Sasaran 2015 2 Berkembangnya lumbung pangan desa

Program 3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

-

Kegiatan 4 Analisis dan Penyusunan pola Konsumsi dan Suplay Pangan laporan berkala kondisi Ketahanan Pangan Daerah Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Pengembangan desa mandiri pangan Pameran Ketahanan Pangan dan Lomba Cipta menu pangan

Indikator 5 Cadangan pangan pemerintah (kg)

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

-

peningkatan Kemampuan lembaga petani

Jumlah poktan yang menyusun RDK/RDKK

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

-

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Pelaksanaan kaji terap teknologi (unit)

Peningkatan kapasitas Tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Petani yang terlibat dalam penyusunan RDK/RDKK (kelompoktani)

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

-

Target 6 15.750

1.600 122

1.600



Prioritas : 2 Fokus Prioritas : 2 No. 1 1

Sasaran 2015 2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan

Program 3 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

-

Kegiatan 4 Pengembangan diversifikasi tanaman Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan Pengawasan dan pembinaan perusahaan perkebunan kelapa sawit Sosialisasi perbenihan

Indikator 5 Jumlah bibit jeruk yang tersedia (pohon)

Target 6 30.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

-

Pendataan masalah peternakan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Jumlah peserta pelatihan kesehatan hewan (OK)

50

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

-

Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pengembangan agribisnis peternakan Revitalisasi perikanan budidaya di kawasan budidaya air tawar

Sarana dan prasarana pembibitan ternak yang dibangun (ha)

10

Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Bantuan stimulan bagi kelompok

Sosialisasi UU tentang Perikanan (kali)

5

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan

Jumlah pengadaan KJA (unit)

10

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Sarana penangkapan ikan yang disalurkan (paket)

4

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

-

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

-

-

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

-



No. 1 2

Sasaran 2015 2 Berkembangnya intensifikasi lahan pertanian

Program 3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

-

3

Penyediaan sarana produksi dan pasca produksi pertanian

Kegiatan 4 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Indikator 5 Sekolah Lapang yang dilaksanakan (unit)

Target 6 4

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

-

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

Pelatihan teknologi tepat guna peternakan (orang)

75

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

-

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Penguatan modal LM3 (kelompok)

3

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

-

Penyusunan data base potensi produksi pangan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Pengembangan perbenihan/perbibitan Peningkatan mutu dan keamanan pangan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

Pemantauan dan analisis harga pangan pokok (laporan)

12

-



No. 1 4

Sasaran 2015 2 Peningkatkan kualitas jalan usaha tani dan tata kelola lahan dan air

Program 3 Program Pengembangan Lahan dan Air Program Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

-

5

Meningkatnya nilai tukar petani

Kegiatan 4 Pengembangan lahan Pengembangan tata guna air Peningkatan jalan usaha tani

Indikator 5 Luas lahan yang dioptimalisasi (ha)

Target 6 500

Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa dan pengamanan SD kelautan Pengujian kualitas air Sungai Barito

Pokwasmas yang terbentuk (kelompok)

3

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

-

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Jumlah sosialisasi tentang pencegahan kebakaran hutan (kali)

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

-

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Pameran/Agro expo produk unggulan daerah bidang pertanian (kali)

3

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

-

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan

Ketersediaan pasar hewan yang representatif (unit)

1

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

-

Penyusunan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

dokumen pengelolaan wilayah pesisir yang sudah memiliki dasar hukum (dokumen)

1

Pelaksanaan pameran bidang perikanan (kali)

3

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

-

Pameran, bazar tingkat propinsi, nasional dan luar negeri




Sasaran 2015 2 Terwujudnya penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan melaksanakan wajar 12 tahun (SMA Universal)

Program 3 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-

Program Pendidikan Menengah

-

Kegiatan 4 Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Terlaksananya workshop implentasi kurikulum 2013 jenjang SMP Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Penyediaan dana pengembangansekolah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Indikator 5 Jumlah penambahan ruang kelas (buah)

Target 6 13

Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

Pengadaan meubeler sekolah berupa meja dan kursi (pasang)

500



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

-

2

Meningkatnya intensitas penyelenggaraan PAUDNI

Program Pendidikan Anak Usia Dini

-

Kegiatan 4 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa

Indikator 5

Target 6

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Pengandaan rapor, Ijazah; STTB;STL SD/MI;SLTP dan SLTA Penggandaan naskah, Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs;SMA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB;SD/MI;SMP/MTs;SMA /MA/SMK Pembinaan UKS SD/MI;SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

Pengawas sekolah yang dievaluasi kinerjanya (orang)

65

Pembangunan gedung sekolah Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

Pelatihan guru IGTKI dan HIMAPAUDI se Kab. Batola (orang)

60



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 -

3

4

Terwujudnya penuntasan Buta Aksara

Meningkatnya sarana prasarana pendidikan

Kegiatan 4 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pembuatan gedung TK PAUD

Indikator 5

Target 6

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

-

Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Pelaksanaan pendidikan Paket A dan B (bulan)

12


-

Penyelenggaraan paket C setara SMU

Pelaksanaan pendidikan Paket C (bulan)

12

Program Pendidikan Non Formal

-

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Peringatan hari aksara (kali)

1


-

Penambahan ruang kelas sekolah Penambahan ruang guru sekolah Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Pembangunan pepustakaan sekolah Pengadaan mebeluer sekolah Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Jumlah kantor SMP satiu atap yang dibangun (buah)

6

Pembangunan gedung sekolah Penambahan ruang kelas sekolah Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain lain) Pengadaan mebeluer sekolah

Pembangunan gedung SMA Belawang (unit)

1


-

-



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 -

5

Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan


-

Program pendidikan menengah

-

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-

Kegiatan 4 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain lain) Penambahan ruang kelas sekolah

Indikator 5

Target 6

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Penyusunan kurikulum Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

Tenaga pendidikn non formal dan informal yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

400

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Pelatihan Penyusunan kurikulum Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Tenaga pendidik yang ditingkatkan kompetensinya untuk kurikulum 2013 (orang)

320

pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

Guru SD yang meningkat kompetensinya (orang)

280



No. 1 6

Sasaran 2015 2 Terlaksananya pendidikan non formal

Program 3 Program Pendidikan Non Formal

-

Kegiatan 4 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Indikator 5 Pelaksanaan Jambore PTK PNFI (orang)

Target 6 200

Kegiatan 4 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannyasmas Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah Peningkatan kesehatan masyarakat Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial

Indikator 5 Pelaksanaan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular (kasus)

Target 6 1.824


Sasaran 2015 2 Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Program 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

-



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

-

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

-

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

-

2

Meningkatnya perbaikan gizi keluarga

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

-

Kegiatan 4 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Penyediaan jasa pelayanan kesehatan

Indikator 5

Target 6

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Penyuluhan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan (kecamatan)

17

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Pelaksanaan monitoring BPSPAMS (desa)

36

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan imuniasasi Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Pelaksanaan fogging fokus DBD dan pemberantasan jentik nyamuk & abatisasi (desa)

201

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Pemberian bantuan sembako bagi keluarga rawan pangan (KK)

26



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 -

-

3

4

Meningaktnya keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan

Kegiatan 4 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Indikator 5

Target 6

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

-

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga

Penyuluhan Hygiene Sanitasi Makanan JAS (sekolah)

36

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

-

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Sosialisasi bahaya merokok aktif dan pasif pada ibu hamil, bayi dan anak balita (orang)

900

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

-

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

Pelaksanaan kelas ibu hamil dan ibu Balita (kelas)

228

Program Keluarga Berencana

-

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

Pelayanan kesehatan reproduksi individu bagi akseptor Gakin (Akseptor)

201

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

-

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Pembinaan tentang kesehatan reproduksi remaja di sekolah (sekolah)

57

Program Obat dan Pembekalan Kesehatan

-

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Pembelian obat-obatan (item)

300

-



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 Program Pengawasan Obat dan Makanan

-

5

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan

Kegiatan 4 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Indikator 5

Target 6

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

Peserta penyuluhan keamanan pangan (orang)

35

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

-

Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri

Jumlah peserta pertemuan Saintifikasi Jamu (orang)

58

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

-

Penyusunan standar pelayanan kesehatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Maintenance SIMPUs di Puskesmas (pkm)

16

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

-

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic

Jumlah dukun yang bermitra dengan bidang (orang)

370

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

-

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Pelaksana Posyandu usia lanjut (buah)

150



No. 1 6

Sasaran 2015 2 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan.

Program 3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Kegiatan 4 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

Indikator 5 Biaya operasional untuk Puskesmas yang tersedia (buah pkm)

-

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

Pembelian bahan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) (posyandu)

-

Pembangunan puskesmas Pembangunan puskesmas pembantu Pengadaan puskesmas keliling

Poskesdes yang dibangun untuk Tamban raya (unit)

Kegiatan 4 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Implementasi sistem administrasi kependudukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Peningkatan pelayan publik alam bidang kependudukan

Indikator 5 Dokumen kependudukan yang dilayani (orang)

-

-

Target 6 19

382

1


Sasaran 2015 2 Meningkatnya penataan administrasi kependudukan

Program 3 Program Penataan Administrasi Kependudukan

-

Target 6 228.094



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 -

2

Berkembangnya komunikasi dan media massa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

-

Terkendalinya pembangunan spasial

Indikator 5

Target 6

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Jaringan internet kecamatan yang dipelihara (OB)

51

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

-

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Aparatur yang mengikuti Bintek Open Source (orang)

60

Program Kerjasama Informsi dan Media Massa

-

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Peserta diseminasi informasi pemerintahan dan pembangunan (media)

30

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RT/RW Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang Survey dan pemetaan

Rencana detail yang disusun (judul)

1

3

Kegiatan 4 Pengembangan data base Kependudukan Penyusunan kebijakan kependudukan Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Sosialisasi kebijakan kependudukan

Perencanan tata ruang

-



No. 1

4

Sasaran 2015 2

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Program 3 Pemanfaatan ruang

Kegiatan 4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang

Indikator 5 Laporan hadil monitoring yang disusun (laporan)

-

Pengendalian pemanfaatan ruang

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

-

Pengawasan pemanfaatan ruang

Data spasial untuk pengawasan dan pengendalian yang tersedia (laporan)

1

-

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan status lingkungan hidup daerah (SLHD)

Laporan Menuju Indonesia Hijau yang tersusun (dokumen)

1

-

Target 6 1

Pengendalian kebakaran hutan

-

Koordinasi pengendalian kebakaran hutan

Koordinasi yang dapat dilaksanakan (SKPD)

48

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

-

Bimbingan teknis persampahan Peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan Kerjasama pengelolaan sampah

Kelompok pengelola sampah yang dibentuk (kelompok)

1

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura Pemantauan Kualitas Lingkungan Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Pengkajian dampak lingkungan Koordinasi penyusunan AMDAL

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terlaksana (jenis)

4

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

-



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

-

5

Meningkatnya masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban dalam berpolitik dan pembangunan

Kegiatan 4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan pelaporan Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup (DAK)

Indikator 5

Target 6

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Informasi status kerusakan lahan yang tersusun (dokumen0

1

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

-

Rehabilitasi hutan dan lahan

Jumlah pohon perindang yang ditaman (pohon)

1

Peningkatan Pengendalian Polusi

-

Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran

Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat (orang)

68

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

-

Pengendalian keamanan lingkungan Opresionalisasi komonitas intelejen daerah (Kominda)

Anggota Tim TTPGKDN yang diberdayakan (orang)

21

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

-

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa didaerah Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Anggota Linmas yang mengikuti lomba baris berbaris (orang)

300

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Peserta Diklat Paskibraka (orang)

41

Pengembangan wawasan kebangsaan

-



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 -

-

Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

-

6

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Peningkatan Pelayanan Publik

-

7

Meningkatnya sistem pengawasan internal, akuntabilitas kinerja

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

-

Kegiatan 4 Pelatihan dan pelaksanaan PASKIBRA setiap 17 Agustus Peningkatan pembinaan, monitoring dan kerjasama dengan forum kerukunan umat beragama (PKUB) Peningkatan pembinaan Monitoring dan kerjasama dengan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) Peningkatan pembinaan Monitoring dan kerjasama dengan forum pembauran Kebangsaan (FPK)

Indikator 5

Target 6

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

Kader anti narkoba yang dibentuk (orang)

100

Sosialisasi perijinan Pemeriksaan dan pengecekan lapangan pemohon perijinan Peningkatan wawasan aparatur Kantor Pelayanan Terpadu

Peserta sosialisasi tentang perizinan (orang)

850

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Pengawasan internal secara berkala yang dilaksanakan (obrik)

231



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 -

8

Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

-

Pendidikan kedinasan

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Kegiatan 4 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah Tindak Lanjut Hasil temuan pengawasan Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Indikator 5

Target 6

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Tenaga pemeriksa yang mengikuti pelatihan pengembangan (OK)

4

-

Pendidikan penjenjangan struktural Penigkatan keterampilan dan profesionalisme

Pegawai yang mengikuti Diklat Tk. II, III dan IV (orang)

3, 7, 40

-

Seleksi penerimaan calon PNS Penempatan PNS Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Monitoring.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sumpah/janji PNS

Jumlah peserta tes calon aparatur (orang)

3.000

-

-



No. 1 9

Sasaran 2015 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Program 3 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

-

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

-

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

-

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

-

Kegiatan 4 Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat pedesaan

Indikator 5 Koordinasi pengembangan dan pemanfaatan tegnologi tepat guna (orang)

Target 6 34

Pembinaan manajemen badan usaha milik Desa Bimbingan teknis badan usaha milik desa Perlombaan desa dan kelurahan

Peserta bimbingan teknis badan usaha milik desa (orang)

Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan

Posyantek Percontohan yang berfungsi (buah)

1

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Proses Pemilihan Kepala Desa Pelatihan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Aparatur desa yang memahami manajemen pemerintahan desa (orang)

180

100



No. 1 10

Sasaran 2015 2 Meningkatnya penatausahaan kepemilikan dan pemanfaatan tanah

Program 3 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

11

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

-

12

Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

-

Kegiatan 4 Pembuatan sertifikat hak milik tanah aset pemerintah daerah

Indikator 5 Jumlah bidang tanah yang dibuatkan Sertifikat hak pakai tanah (SHP) oleh Pemerintah Kabupaten (persil/SHP)

Target 6 111

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Penyusunan laporan keuangan akhir tahun kabupaten barito kuala Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksaan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Ditetakkannya APBD dengan Perda 2015 dan Perubahan 2014 (jenis)

2

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah melalui Pendataan Individual PBB

DHKP, SPPDT, STTS PBB yang diserahkan Tahun 2015 (desa)

201



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 -

13

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

Program perencanaan pembangunan Daerah

-

Kegiatan 4 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Melalui Pendataan PRD Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Melalui Penyerahan DHKP dan STTS PBB

Indikator 5

Target 6

Penyusunan rancangan RKPD Penetapan RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Dokumen perencanaan yang disusun (judul)

6

Kegiatan 4 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Indikator 5 Perlengkapan gedung kantor yang diadakan (gedung)

Target 6 2

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Pengendalian , penertiban, pengawasan Angkutan sungai dan Jalan serta Pengendalian dan pengawasan angkutan batu bara yang dilaksanakan (OH)


Sasaran 2015 2 Tersedainya sarana dan prasarana tranportasi umum

Program 3 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan

-

-

883



No. 1 2

3

Sasaran 2015 2 Meningkatnya rambu-rambu lalu lintas darat dan sungai

Pencegahan dini bencana alam dan penanganan tanggap darurat dan pasca bencana

Program 3 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

-

Meningkatnya pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial

Indikator 5 Pagar pengaman jalan yang dibuat (meter)

Target 6 153

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

-

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Pengujian kelaikan kendaraan bermotor yang dilaksanakan (bulan)

2

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

-

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam Pelatihan keterampilan dan penanggulangan bencana

Ketersediaan petugas penanggulangan bencana yang handal (orang)

50

-

4

Kegiatan 4 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

-

Peningkatan kemampuan (Capacity Building ) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

Pemberian bantuan peralatan sarana rumah tangga dalam bedah rumah (Kecamatan)

17

-

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Keluarga lansia yang dibina (orang)

50

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

-

Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas SDM kesejahteran sosial masyarakat

Pengurus KTI, PSM, TKSK, WKSBM yang dikirim (orang)

50

-



No. 1

5

Sasaran 2015 2

Penguatan kelembagaan penagrusutamaan gender

Program 3 Program Keluarga Harapan

-

Kegiatan 4 Pelayanan keluarga harapan

Indikator 5 Pelayanan keluarga harapan Rumah tangga sangat miskin ( RTSM ) yang dilakukan (orang)

Target 6 1.306

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

-

Bantuan sosial korban bencana alam dan bencana sosial

Buffer stock korban bencana yang disalurkan (Kecamatan)

17

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

-

Pelaksanaan Sosilaisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PelaksanaanPerda PUG dan Anak

Peserta sosialisasi UU No. 9 tahu 2000 ttg PUG (orang)

50

Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

-

Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Kegiatan Bimbingan Manajemen Usah Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha

Kegiatan pembinaan dan penilaian Desa Pelaksana P2WKSS di Kab. Batola (desa)

2

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan (laporan)

1

-

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

-



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 -

6

7

8

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Fasilitasi penyelenggaraan budaya daerah

Terbina peran serta kepemudaan dalam pembangunan

Program pembinaan anak terlantar

-

Kegiatan 4 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Indikator 5

Target 6

Pelatihan keteram[ilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

Anak terlanmtar yang dibina dan mandiri dalam berusaha (orang)

60

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

-

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah

Sosialisasi tentang bina keluarga (kecamatan)

17

Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pengelolaan Keragaman Budaya

-

Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi BKB (orang)

519

-

Kegiatan Pengembangan Kesenian dan kebudayaan daerah Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Alat kesenian yang peruntukkan bagi masyarakat (set)

11

Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan Kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan Kegiatan Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda

Peserta yang mengikuti kemah pramuka (orang)

80

Kegiatan Penyelenggaraan kompetisi olahraga Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Pelaksanaan event Olah raga (POPDA) di Kabupaten Barito Kuala (kali)

5

Peningkatan peran serta kepemudaan

-

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

-



No. 1

9

Sasaran 2015 2

Meningkatnya pemasaran pariwisata.

Program 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

-

-

10

Meningkatnya kualitas dan dan produktivitas tenaga kerja

Kegiatan 4 Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana olah raga

Kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata Kegiatan Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

-

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

-

Kerjasama pendidikan dan pelatihan Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

-

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial Fasilitasi penyelesaian prosedur, pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

-

Indikator 5 Sarana dan prasarana olah raga yang dibangun/ditingkatkan (paket) Kontes Duta Wisata yang terpilih (pasang)

Target 6 7

Jumlah data lowongan pekerjaan yang diperoleh dari perusahaan (perusahaan) Pelatihan keterampilan yang dilaksanakan (jenis)

20

Survay pasar untuk kebutuhan hidup layak yang dilaksanakan (unit)

2

3

2




2

Sasaran 2015 2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan

Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi

Program 3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Indikator 5 Kecamatan yang mendapatkan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan (kecamatan)

Target 6 17

-

Kegiatan 4 Peningkatan jalan poros lintas desa Pengaspalan jalan Pengerasan jalan penghubung desa Perencanaan Jalan Peningkatan jalan Peningkatan dan pemasiran jalan Pengerasan, peninggian dan engaspalan jalan antar desa Perencanaan jembatan Pembuatan jembatan penghubung

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

-

Pembuatan siring jalan

Panjang sising jalan yang dibangun (meter)

4.020

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

-

Peningkatan jalan dan pelebaran jalan Rehabilitasi / pemeliharan jalan dan jembatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan (kecamatan0

Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

-

Pemasiran jalan usaha tani

Panjang jalan usaha tani yang ditingkatkan (sesuai usulan masyarakat) (meter)

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

-

Pembuatan gorong-gorong beton karya baru

Jumlah gorong-gorong yang dibangun (unit)

7

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

-

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Perencanaan pembangunan pintu air

Jumlah sungai yang dipelihara (lokasi)

9

-

-

17

30.800



No. 1

Sasaran 2015 2

Program 3 -

3

Meningkatnya pengelolaan dan penyediaan air baku

Kegiatan 4 Pembangunan Pintu Air Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi saluran sungai Pembangunan tabat beton

Indikator 5

Target 6

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

-

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam konservasi sungai (orang)

120

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

-

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Pengembangan sistem distribusi air minum

Jaringan air minum yang dibangun (meter)

1.000

-

4

Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum


-

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan

Jumlah sarana air bersih yang dibangun (kegiatan)

5

Berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

-

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Panjang jalan yang dibangun (meter)

2.922


-

Pemasiran jalan usaha tani Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan (sda)

Panjang jalan usaha tani yang direhab (meter)

1.900

7




Sasaran 2015 2 Meningkatnya fasilitasi pembangunan rumah layak huni

Program 3 Pengembangan Perumahan

-

2

Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan

Target 6 3

-

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

Sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin yang dibangun (desa)

2

Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

-

Pemeliharaan RTH

Lokasi jalan kota yang terpelihara (lokasi)

35

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

-

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan persampahan (orang)

176

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Kecamatan yang mendapatkan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (kecamatan)

4

Meningkatnya revitalisasi rumah tidak layak huni bagi warga tidak mampu.

Indikator 5 Lokasi pengembangan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (kecamatan)

Lingkungan Sehat Perumahan

-

3

Kegiatan 4 koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Pengembangan Perumahan

-



VI.

PENUTUP

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka

enyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

(RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk Tahun Anggaran 2015 RKPD disusun sebagai pedoman SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan

serta

berlandaskan

pada

prinsip

untuk

mencapai

kinerja

yang

dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) hingga tingkat kabupaten (Musrenbang kabupaten) maupun forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 dapat dilakukan Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala khususnya SKPD yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada masa-masa yang akan datang.

Marabahan, 6 Mei 2014 BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Recommend Documents