Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2014

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Substansi RKPD memuat program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja (RENJA) SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara pararel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RENJASKPD yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala 2013 - 2017. RKPD dapat diubah dalam hal terjadi perubahan kebijakan baik kebijakan pemerintah nasional maupun pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan, seperti : a. Dalam perjalanannya terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan saaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah: b. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; c. Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; d. Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria : (i) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, (ii) tidak diharapkan terjadi secara berulang, (iii) Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah serta (iv) Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan pada akhir pelaksanaan anggaran. e. Keadaan luar biasa. ___________________________________RKPD

Perubahan Tahun 2014 1

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai dasar dan acuan penyusunan RAPBD diamanatkan melalui beberapa peraturan perundangan, antara lain: a. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4578); d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 2014; k. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025; l. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19); ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 m. n. o. p.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.

1.3. Sistematika Dokumen RKPD Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 disajikan berdasarkan Lampiran V Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu: BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan RPJMD serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2010 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD selama ini serta permasalahan permasalahan dalam pembangunan selama ini. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Barito Kuala. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014. BAB VI PENUTUP Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 1.4. Hubungan Antar Dokumen RKPD tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun dan masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 - 2017. Tahun 2014 adalah tahun kedua dari periodesasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 – 2017. Penyusunan RKPD Tahun 2014 ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2014 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPD dan RTRW yang ada. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017 dan Provinsi Kalimantan Selatan 2010 – 2014 juga harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2010 – 2014 yang akan dijabarkan dalam RKP 2014 dan RKPD Kalimantan Selatan tahun 2014. Perumusan program/kegiatan pembangunan daerah tahun 2014 hendaknya mempedomani Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk mencapai standar pelayanan minimal (SPM) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan dan keuangan daerah. Oleh karena itu seluruh dokumen perencanaan pembangunan memiliki hubungan integral dengan melakukan harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian diharapkan akan mempercepat pembangunan yang pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all) dan pencapaian tujuan Millenium Development Goals (MDGs). 1.5. Maksud Dan Tujuan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2014. Dalam hal ini, Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUAPBD) Perubahan serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan didasarkan atas dokumen RKPD Perubahan. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan yang telah disusun dan disepakati selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD Perubahan. Tujuan penyusunan dan penetapan RKPD Perubahan Kabupaten Barito Kuala mencakup sebagai berikut : a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah; c. Mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dan RKA Perubahan SKPD; d. Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KU – APBD-P, PPAS-P, RAPBD-P dan APBD-P; e. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah, mengukur capaian standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD, sebagai acuan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat; dan f. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 II.

2.1.

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi Secara geografis Kabupaten Barito Kuala terletak antara 114°20’50” - 114°50’18” Bujur Timur dan 2°29’50” - 3°30’18” Lintang Selatan. Kabupaten Barito Kuala terletak paling barat dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas : Sebelah Utara dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa Sebelah Barat dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Sebelah Timur dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Wilayah administrasi Kabupaten Barito Kuala dengan Marabahan sebagai ibukotanya terdiri atas 17 kecamatan dengan 6 kelurahan dan 195 desa. Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala 7,99 persen dari luas Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan luasnya 2.996,96 km2 atau 299.696 hektar. o o o o

Tabel 2.1 Pembagian Desa dan Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Jumlah Desa/Kelurahan (1) (2) (3) 1. Tabunganen 14 2. Tamban 16 3. Mekarsari 9 4. Anjir Muara 15 5. Anjir Pasar 15 6. Alalak 18 7. Rantau Badauh 9 8. Barambai 11 9. Belawang 13 10. Wanaraya 13 11. Cerbon 8 12. Bakumpai 9 13. Marabahan 10 14. Mandastana 14 15. Tabukan 11 16. Kuripan 9 17. Jejangkit 7 Jumlah 201 Sumber : Barito Kuala Dalam Angka Tahun 2013 No.

Kecamatan

Luas (Km)

Persentase

(4) 249,00 164,30 143,50 117,25 126,00 106,85 206,00 261,81 80,25 37,50 183,00 261,00 221,00 136,00 166,00 343,50 303,00 2.996,96

(5) 8,01 5,48 4,79 3,91 4,20 3,57 6,87 8,74 2,68 1,25 6,11 8,71 7,37 4,54 5,54 11,46 6,77 100,00

Terlihat bahwa kecamatan Kuripan merupakan Kecamatan terluas yakni 343,50 km2 atau 11,46 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wanaraya yakni 37,50 km2 atau hanya 1,25 % dari total luas Kabupaten Barito Kuala. ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan sosial dan; (3) aspek kesejahteraan fokus pada Seni Budaya dan Olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: 2.1.2.1.

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan fokus pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari indikator-indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita dan indeks gini serta rasio penduduk miskin. Kinerja sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut: a.

Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan membaik, hal ini dapat dilihat dari Laju Pertumbuhan PDRB Konstan dalam 3 tahun terakhir yang mengalami pertumbuhan positif. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2012 sebesar 5,40 % (dengan IBS) atau 6,52 % (tanpa IBS) sedangkaan tahun 2013 angka sementara mengalami peningkatan menjadi 5,71 % (dengan IBS) dan tidak mengalami peningkatan apabila dilihat pada PDRB tanpa IBS yakni tetap sebesar 6,52 %. 7,00

6,52

6,05

6,52

6,00

4,00 3,00 2,00

Pertumbuhan (%)

5,00

5,71 5,40

5,09

IBS Tanpa IBS

1,00 0,00

2011

2012

2013

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 - 2013

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terkait dan sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang memadai. Tabel 2.2 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRD tahun 2011 – 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Barito Kuala No

Sektor

1 1 2

2

3 4 5 6 7 8 9

Pertanian Pertambangan dan penggalian Industri pengolahan Listrik, gas dan air bersih Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan komunikasi Keuangan, sewa dan jasa perusahaan Jasa – jasa PDRB Tanpa IBS

2011 (Juta Rp) 3 729.450,61 20,71

2012 (Juta Rp) 4 767.406,45 20,75

2013* (Juta Rp) 5 806.718,63 20,79

484.025,32 3.511,23 215.374,60 324.966,85

489.056,98 3.709,81 229.194,55 350.662,15

499.120,29 3.943,37 243.014,50 363.509,80

31.931,91

32.373,47

37.815,04

75.197,77

77.107,84

79.017,91

190.068,71 2.054.547,71 1.570.522,99

194.059,72 2.143.591,71 1.654.534,74

198.050,74 2.226.711,05 1.727.090,77

Jika dilihat dari sektor pembentuk PDRBnya Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan, Hotel dan Restoran. merupakan sektor yang berperan paling tinggi menyumbang PDRB di Kabupaten Barito Kuala dengan persentase masing-masing 35,50 %, 23,56 % dan 15,82 % pada tahun 2011, tahun 2012 masing-masing sebesar 35,80 %, 22,81 % dan 16,36 % dan pada tahun 2013 sebesar 36,24 %, 22,42 % dan 16,33 %. Perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Kuala yang diikuti dengan pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB perkapita. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari besarnya PDRB perkapita, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata dan tidak mencerminkan pemerataan karena angka ini hanya merupakan rata-rata. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran umum peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Barito Kuala akan terasa lebih merata jika diimbangi dengan ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 peningkatan pendapatan masyarakatnya yang ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita / PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Kuala jika pada tahun 2011 hanya sebesar Rp.14.205.520,- maka pada tahun 2012 terjadi peningkatan pendapatan perkapita sebesar Rp.15.627.800,-.

PDRB Per Kapita (Rp) 16.531.086 15.627.800

14.205.520

2011

2012

2013 *)

PDRB Per Kapita (Rp)

Catatan : *) Angka Perkiraan Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Barito Kuala Gambar 2.2 PDRB Perkapita Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 - 2013 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Barito Kuala berdasarkan harga berlaku tahun 2011 sebesar Rp. 14.205.520, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 15.627.800 dan pada tahun 2013 mencapai Rp. 16.531.086. b.

Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif, tergantung dari tingkat inflasi tersebut. Apabila inflasi itu ringan justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Namun sebaliknya pada inflasi yang tinggi masyarakat menjadi tidak bersemangat untuk bekerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi yang disebabkan harga meningkat dengan cepat.

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014

Laju Inflasi (%) 8,38 5,96

5,68

3,98 4,3

3,79 2011

2012 Banjarmasin

2013 Nasional

Gambar 2.xx Laju Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2011 – 2013 Inflasi Kabupaten Barito Kuala masih mengikuti laju inflasi Kota Banjarmasin, karena pengukuran laju inflasi di Kalimantan Selatan hanya dilakukan di Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi. 2.1.2.2. a.

Fokus Kesejahteraan Sosial

Pendidikan

Pembangunan pendidikan telah memberikan kontribusi penting dalam mamajukan Kabupaten Barito Kuala melalui penyediaan layanan pendidikan yang lebih baik serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategis. Pembangunan pendidikan yang telah dilaksanakan sampai saat ini telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Kabupaten Barito Kuala yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya rata‐rata lama sekolah (RLS) dari 7,15 tahun pada tahun 2012 menjadi 7,25 tahun pada tahun 2013, serta angka melek huruf usia 15 tahun keatas yang meningkat dari 94,15 % pada tahun 2012 menjadi 94,91 % pada tahun 2013. Jika melihat angka Rata‐rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Barito Kuala maka terdapat masalah pendidikan sebagaimana diindikasikan oleh RLS yang masih rendah, yakni hanya 7,25 tahun, artinya pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Barito Kuala rata‐rata baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMP atau putus sekolah di kelas II SMP. Meskipun demikian, peningkatan rata‐rata lama sekolah dalam tiga tahun terakhir ini menunjukan perubahan tingkat pendidikan di Barito Kuala ke arah yang lebih baik. Perkembangan tingkat pendidikan dasar dan menengah yang ada di Kabupaten Barito Kuala secara umum dijelaskan oleh besaran Angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun 2011 – 2013 terus meningkat baik pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/M.Ts maupun pada jenjang SMA/MA. Keadaan ini juga berlaku pada Angka Partisipasi Murni (APM) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Selengkapnya mengenai kinerja pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 Tabel 2.5 Kinerja Pembangunan Bidang Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 - 2013 No

Sektor

1 1 2

2 Angka Melek Huruf Angka Partisipasi Kasar (APK) a. SD/RA b. SMP/M.Ts c. SMA/MA Angka Partisipasi Murni (APM) a. SD/MI b. SMP/M.Ts c. SMA/MA Rata-rata lama sekolah usia 15 tahun ke atas

3

4

Tahun 2012

2011 94,15

94,15

2013 5 94,91

107,73 98,81 64,98

108,32 99,60 68,31

108.66 103,39 70,81

95,55 85,78 56,84 7,15

97,75 89,91 63,82 7,15

98,04 93,13 68,68 7,25

Sumber : BPS Kab. Barito Kuala b.

Kesehatan

Prioritas pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Barito Kuala pada sasaran 4 (empat) yaitu “Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diindikasikan oleh semakin mudah, murah, memadai dan meratanya penyelenggaraan layanan kesehatan, yang mendorong kemandirian kemampuan masyarakat dalam berpola hidup sehat”. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain (1) indikator derajat kesehatan yang terdiri atas indikator-indikator untuk mortalitas, morbiditas dan status gizi; (2) indikator-indikator untuk keadaan lingkungan, perilaku hidup, akses dan mutu pelayanan kesehatan, sumberdaya kesehatan, manajemen kesehatan dan kontribusi sektor terkait. Tinggi rendahnya kualitas SDM sangat ditentukan juga oleh derajat kesehatan masyarkat. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi faktor penting yang harus diupayakan pemenuhannya, sehingga pelayanan dasar dibidang kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut kinerja bidang kesehatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2013.

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 Tabel 2.6 Kinerja Pembangunan Bidang Kesehatan Barito KualaTahun 2011 – 2013 No 1 1 2 3

Sektor 2 Angka Kematian Bayi (AKB) /10.000 kelahiran *) Angka Kematian Ibu (AKI) / 100.000 kelahiran hidup *) Usia harapan Hidup (UHH)

2011 3 60/5.431 KLH 10/5.431 KLH 62,34

Tahun 2012 4 74/5.640 KLH 7/5.640 KLH 62,76

2013 5 106/5.50 5 KLH 9/5.505 KLH 63,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Barito Kuala c.

Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Kabupaten Barito Kuala berfluktuasi dari tahun ke tahun, baik yang berhubungan engan angkatan kerja, bukan angkatan kerja, pencari kerja, tingkat partisipasi, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kesempatan kerja. Tabel 2.4 Perkembangan Data Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 – 2012 No.

Indikator Ketenagakerjaan

1 2 1 Angkatan kerja (orang) 2 Tingkat partisipasi angkatan kerja 9%) 3 Bukan angkatan kerja (orang) 4 Persentase bukan angkatan kerja (%) 5 Bekerja (orang) 6 Tingkat kesempatan kerja (%) 7 Pencari kerja (orang) 8 Tingkat pengangguran terbuka (%) Sumber : Barito Kuala Dalam Angka 2013

Tahun 2011 3 151.803 76,28 47.206 23,72 144.398 95,12 7.405 3,72

2012 4 164.631 80,66 39.468 19,34 157.259 95,52 7.372 4,48

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, angkatan kerja di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dari 151.803 jiwa pada tahun 2011 menjadi 164.631 jiwa pada tahun 2012. Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 3,72 % pada tahun 2011 menjadi 4,48 % pada tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan disamping faktor internal berupa pertumbuhan penduduk berupa peningkatan usia dari bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja juga disebabkan oleh faktor eksternal seperti masuknya penduduk luar Barito Kuala ke dalam Kabupaten Barito Kuala. d.

Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala selama 2 tahun terakhir yakni tahun 2012 dan 2013 memperlihatkan pada posisi yang sama stagnan pada 5,12 %. ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 Berbeda dengan tahun 2011, pada waktu itu persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala dberada pada angka 3,45 %. Namun persentase tersebut masih berada dibawah rata-rata penduduk miskin Kalimantan Selatan yang mencapai 5,21 %. 2.1.2.3.

Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga. Kondisi makro bidang kesenian dan budaya pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang cukup baik terlihat dari berbagai aktivitas pentas seni dan budaya yang yang diselenggarakan baik pada tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Sedangkan dari bidang keolahragaan meski tidak terlalu signifikan tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan berarti khususnya cabang olah raga yang menjadi andalan Kabupaten Barito Kuala yakni cabang renang. Disamping cabang olah raga renang, Kabupaten Barito Kuala juga memiliki organisasi cabang oleh raga lainnya seperti, tennis, volly ball, sepak bola, catur, tenis meja dan lain-lain. Animo masyarakat untuk berolahraga juga meningkat terlihat dari event-event olahraga bersama yang sering digelar pemerintah Kabupaten Barito Kuala, seperti acara Car Free Day (CFD) dan Family Day (FD) serta bersepeda santai yang sering dilaksanakan dalam rangka menyambut event-event tertentu. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat secara eksplisit terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib a.

Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Kinerja urusan pendidikan selama tahun 2013 dapat terlihat dari jumlah kualitas gedung/ruang kelas, rasio guru dan ruang kelas terhadap murid serta jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Sedangkan untuk sarana prasarana pendidikan pada tahun 2013 kondisi bangunan baik SD/MI 81,05 %; kondisi bangunan baik SMP/MTs 72,52 % ; kondisi bangunan baik SMA/MIA/SMK 82,88 %. Meskipun secara statistik angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 76,99 % untuk kondisi baik bangunan SD/MI ; 72,34 % kondisi baik bangunan SMP/MTs serta 82,55 % kondisi baik bangunan SMA/MA/SMK namun di tahun 2013 ini berarti masih ada bangunan sekolahsekolah yang belum 100% dalam kondisi baik. Untuk kualitas tenaga pengajar jika dilihat melalui kualifikasi lulusan, rasio Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2013 ini masih 82 % dari keseluruhan jumlah guru yang ada yaitu 3.677 guru. Rasio guru Tahun 2013 adalah 1:11,65. Rasio ini meningkat bila dibanding tahun lalu adalah 1: 11,71

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 b.

c.

d.

e.

f.

g.

Kesehatan di Kabupaten Barito Kuala menjadi urusan yang sangat penting untuk ditingkatkan mengingat prioritas pembangunan adalah Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang diindikasikan oleh semakin mudah, murah, memadai dan meratanya penyelenggaraan layanan kesehatan, yang mendorong kemandirian kemampuan masyarakat dalam berpola hidup sehat”. Berbagai upaya dilakukan sehingga dalam memberikan pelayanan yang mudah dan memadai pada urusan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator antara lain meningkatnya usia harapan hidup dari 62,76 tahun (2012) menjadi 63,13 tahun (2013) dan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jika dilihat dari sarana prasarana pendukung pelayanan kesehatan terutama yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yaitu Puskesmas, Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2013 sudah terdapat 19 Puskesmas, yang terdiri 9 Puskesmas Perawatan dan 10 Puskesmas Non Perawatan Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada peningkatan infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan jaringan irigasi. Di Kabupaten Barito Kuala terdapat jalan negara sepanjang 62 km, jalan provinsi 68,94 km dan jalan kabupaten sepanjang 628,13 km. Berdasarkan kondisi dari jalan tersebut, jalan negara 23,78 km dalam kondisi baik, 25,92 km kondisi sedang dan 12,30 km dalam kondisi rusak. Jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Barito Kuala dalam kondisi baik sepanjang 36 km dan rusak 32,94 km. Sedangkan jalan kabupaten 186,97 km dalam kondisi baik, 191,47 km kondisi sedang dan 90,88 km dalam kondisi rusak. Infrastruktur lainnya yang sangat penting bagi Kabupaten Barito Kuala mengingat secara topografi merupakan dataran rendah dengan banyak sungai yang melintasinya, adalah infrastruktur penguhung yakni jembatan. Saat ini jumlah jembatan yang ada di Kabupaten barito kuala sebanyak 1.985 buah yang terdiri dari 1.380 berupa jembatan dengan konstruksi kayu, 60 jembatan dengan kontruksi beton, 123 buah konstruksi baja dan 12 buah jembatan dengan kontruksi komposit. Panjang jaringan irigasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Kuala adalah 2.589.711 meter yang terdiri dari 1.790.098 meter dalam kondisi baik dan 808.613 meter dalam kondisi rusak. Urusan Perumahan menjadi urusan yang penting, karena perumahan merupakan kebutuhan yang pokok dan wajib dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat. Masih terdapat masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang belum memiliki rumah layak huni. Namun demikian, keadaan tersebut jauh lebih baik dilihat dari meningkatnya rumah layak huni. Hal ini didukung pula dengan meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki jamban. Terkait dengan kebutuhan rumah layak huni, pemerintah juga terus berupaya melakukan fasilitasi agar masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang saat ini belum memiliki rumah layak huni dapat segera memiliki rumah secara mudah dan dengan harga yang terjangkau. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala 2010 – 2030 sudah ditetapkan dengan Perarutan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Dokumen tersebut sudah dapat dijadikan acuan/pedoman dalam pemanfaatan, pengawasan, pengendalian dan kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan ruang di Kabupaten Barito Kuala Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dikatakan semakin baik, di samping terlihat dari ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2017, RTRW (Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah) Tahun 2011 - 2031 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014. Untuk perencanaan pembangunan tahun 2015, sudah didukung dengan adanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 Interaktif (e-Planning) yang dikelola oleh Bappeda yang menyediakan fasilitas dan kemudahan dari perencanaan tingkat Kelurahan sampai tingkat Kabupaten. h. Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuen logis keberadaan transportasi harus mampu menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang terbaik. i. Jumlah penumpang angkutan umum di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah penumpang moda transportasi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi sehingga masyarakat beralih dari menggunakan moda transportasi masal ke transportasi pribadi baik dalam bentuk roda 4 dan roda 2. j. Jumlah kendaraan pribadi yang melintasi jalan di Kabupaten Barito Kuala semakin meningkat. Ini berarti menuntut untuk disediakan berbagai fasilitas umum yang memadai seperti terminal dan rambu-rambu lalulintas. Jumlah sarana perhubungan berupa dermaga/pelabuhan sebagai fasilitas perhubungan/transportasi air adalah 25 buah yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. k. Kinerja pembangunan pada urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari cakupan penanganan terhadap lahan yang kritis di Kabupaten Barito Kuala. Dari data yang didapat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013 BLH telah memulihkan lebih kurang 500 hektar lahan kritis di beberapa kecamatan. l. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala juga sedang berupaya melakukan pengelolaan persampahan dengan terus menambah sarana dan prasarana persampahan. m. Keberhasilan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti pelayanan pembuatan KTP untuk penduduk usia wajib KTP. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2013, jumlah penduduk wajib KTP dan sudah memiliki KTP dengan Nomor Induk KTP (e-KTP) sudah mencapai 227.094 orang. Hal ini tentunya akan terus bertambah mengingat penduduk usia KTP yang terus bertambah dan dibutuhkan perekaman data kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). Pelayanan administrasi kependudukan dilayani oleh SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani urusan kependudukan dan catatan sipil yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. n. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peran perempuan dalam pembangunan sangat strategis. Perempuan dewasa ini sudah berada pada garis terdepan bersama dengan laki-laki baik sosial kemasyarakatan maupun pemerintahan. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kiprah perempuan dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemerintaha. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami di kabupaten Barito Kuala relatif kecil bila dibandingkan dengan di daerah lainnya. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala peningkatan selama ini. o. Jumlah akseptor KB aktif di Kabupaten Barito Kuala menurut data pada Buku Barito Kuala Dalam Angka tahun 2013 adalah sebanyak 48.253 akseptor yang terdiri dari IUD 707 akseptor, MOP 638 akseptor, MOW 516 akseptor, Implant 5.442 akseptor, Suntik 18.664 akseptor, Pil 21.440 akseptor dan Kondom 1.206 akseptor. Sedangkan jumlah akseptor KB baru di Kabupaten Barito Kuala menurut data pada Buku Barito Kuala Dalam Angka tahun 2013 adalah sebanyak 48.253 akseptor yang terdiri dari IUD 160 ___________________________________RKPD



p.

q.

r.

s.

t.

u.

akseptor, MOP 25 akseptor, MOW 86 akseptor, Implant 1.203 akseptor, Suntik 5.353 akseptor, Pil 5.686 akseptor dan Kondom 1.443 akseptor Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Barito Kuala menurut data sektoral SKPD terdiri dari anak terlantar sebanyak 1.310 orang, anak balita terlantar 202 orang, pengemis 45 orang dan gelandangan 21 orang. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya adalah korban penggunaan narkoba sebanyak 53 orang, penyandang cacat 300 orang bekas narapidana sebanyak 256 orang dan lanjut usia terlantar 3.125 orang. Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari 8 indikator seperti (i) angkatan kerja, (ii) tingkat partisipasi angkatan kerja, (iii) bukan angkatan kerja, (iv) persentase bukan angkatan kerja, (v) jumlah yang bekerja, (vi) tingkat kesempatan kerja, (vii) jumlah pencari kerja dan (viii) tingkat pengangguran. Data terakhir yang menggambarkan kondisi indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut, jumlah angkatan kerja sebanyak 164.631 orang, tingkat partisipasi angkatan kerja 80,66 %, bukan angkatan kerja 39.468 orang, persentase bukan angkatan kerja 19,34 %, jumlah penduduk yang bekerja 157.259 orang, tingkat kesempatan kerja sebanyak 95,52 %, jumlah pencari kerja 7.372 orang dan tingkat pengangguran terbuka hanya 4,48 %. Kinerja urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat dari jumlah koperasi maupun jumlah UMKM aktif yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Hingga tahun 2013 jumlah KUD sebanyak 33 unit dengan 15.920 orang anggota. Dari 33 unit KUD tersebut hanya 21 unit KUD yang tergolong aktif sedangkan 12 unit lainnya adalah tidak aktif. Disamping koperasi (KUD), di Kabupaten Barito Kuala juga terdapat 605 unit usaha kecil menengah dengan rincian 2 unit industri sedang, 117 industri kecil dan 486 unit industri rumah tangga. Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Namun jika dilihat dari Laju pertumbuhan investasi di Kabupaten Barito Kuala masih rendah. Nilai investasi di Kabupaten Barito Kuala masih perlu ditingkatkan mengingat daerah ini memiliki potensi besar terutama pada sektor agribisnis. Berbagai upaya selain perizinan terus ditingkatan untuk menunjang iklim investasi yang disesuaikan dengan potensi dan keunggulan lokal Kabupaten Barito Kuala. Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni dan jumlah sanggar seni dan budaya yang dibina. Dalam penyelenggaran pagelaran/pentas seni dan budaya pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari sebanyak 3 kali kegiatan pada tahun 2012 menjadi 5 kali kegiatan pada tahun 2013. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang ada tidak mengalami perubahan dan tetap atau sama dengan tahun sebelumnya yakni jumlah sanggar seni dan budaya yang dibina sebanyak 2 buah, serta benda dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 5 buah. Peran serta masyarakat yang tergabung dalam suatu lembaga ataupun organisasi kemasyarakat yang mendukung nasionalisme untuk pertahanan keamanan daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Berbagai upaya terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas keamanan daerah dengan terus memberikan pembekalan untuk peningkatan kualitas SDM sehingga dapat mengurangi tingkat kriminalitas di Kabupaten Barito Kuala. Beberapa program pembangunan yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri untuk mewujudkan stabilitas keamanan daerah antara lain adalah program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pengembangan wawasan

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 kebangsaan, dan program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan dan keamanan. v. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi, urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, kinerja pada urusan ini dapat terlihat dari sisi otonomi daerah dan pemerintahan umum, administrasi pengelolaan keuangan dan adminitrasi pengelolaan kepegawaian. Untuk menumbuhkan kenyamanan di masyarakat maka diperlukan adanya penegakan peraturan daerah. w. Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2013 telah dapat dicapai angka 100% untuk cakupan PKK yang aktif, swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. x. Pada tahun 2013, kinerja makro urusan statistik telah menghasilkan beberapa buku/dokumen yang menunjang perencanaan pembangunan, yaitu Buku Barito Kuala Dalam Angka tahun 2013, Buku Profil Kecamatan, Buku Produk Domestik Regionasl Bruto Kabupaten Barito Kuala tahun 2013, Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala tahun 2013, Dokumen-dokumen statistik tersebut untuk menunjang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. y. Kinerja makro urusan kearsipan Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah SKPD yang dilibatkan dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, jumlah arsip yang diklasifikasikan serta jumlah berkas/arsip di Depo Penyimpanan. Untuk penanganan arsip, pada tahun 2013 telah berperan secara baik dalam pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah di Kabupaten Barito Kuala. z. Kinerja makro urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah jaringan telepon genggam, jumlah warnet dan jumlah surat kabar lokal. Jumlah jaringan telepon genggam sampai dengan tahun 2013 mencapai 5 jaringan. Akses komunikasi dan informatika di Kabupaten Barito Kuala secara kuantitas sudah cukup memadai, hanya saja perlu ditingkatkan pada kualitas jaringan sehingga aksesibilitas informasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. 2.1.3.2. a.

b.

Fokus Pelayanan Urusan Pilihan

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian dapat dilihat dari terjadinya peningkatan produksi pertanian yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun berada pada urutan teratas, dengan persentase berkisar antara 35 – 36 % terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortukultura, Kabupaten Barito Kuala merupakan penyumbang terbesar pangan untuk Kalimantan Selatan yakni mencapai 17 % dari total kebutuhan pangan Kalimantan Selatan. Kinarja pelayanan pada urusan kehutanan antara lain dapat dilihat dari indikatorindikator seperti kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Konstan dan upaya

___________________________________RKPD



c.

rehabilitasi hutan dan lahan kritis.Kabupaten Barito Kuala sebagai kabupaten yang memiliki konstribusi sektor kehutanan terhadap PDRB yang relatif kecil. Kinerja pelayanan pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah ikan hasil tangkap dari laut, jumlah ikan hasil budidaya, Produktivitas hasil perikanan di Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2012 tercatat sebesar 2.811,5 ton untuk perikanan laut, 6.367, 8 ton untuk perikanan darat, 8.097,4 ton untuk budidaya tambak, 439,77 ton untuk budidaya kolam dan 105,14 ton untuk produksi perikanan mina padi. Selain itu terdapat aktivitas budidaya ikan dalam karamba jaring apung yang pada tahun 2012 lalu produksinya mencapai 70,2 ton ikan.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor pembentuk PDRB. Kemampuan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dalam 3 tahun terakhir ini yang tertinggi adalah pada sektor / lapangan usaha Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan, Hotel dan Restoran. Kontribusi sektor Pertanian pada tahun 2013 mencapai Rp. 806,7 Milyard, diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar Rp. 499,12 Milyar dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebagai penyumbang terbesar ketiga sebesar Rp. 363,5 Milyar. 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Ketersediaan fasillitas wilayah/infrastruktur Kabupaten Barito Kuala meliputi aksesibilitas wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih, ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu daya prioritas Kabupaten Barito Kuala dalam Rencana Pembangunan Jangka Memengah (RPJM) Daerah 2013 – 2017 guna meningkatkan daya saing daerah. Sebagaimana telah diutarakan pada bagian sebelumnya bahwa di Kabupaten Barito Kuala terdapat jalan negara sepanjang 62 km, jalan provinsi 68,94 km dan jalan kabupaten sepanjang 628,13 km. Berdasarkan kondisi dari jalan tersebut, jalan negara 23,78 km dalam kondisi baik, 25,92 km kondisi sedang dan 12,30 km dalam kondisi rusak. Jalan provinsi yang melintasi Kabupaten Barito Kuala dalam kondisi baik sepanjang 36 km dan rusak 32,94 km. Sedangkan jalan kabupaten 186,97 km dalam kondisi baik, 191,47 km kondisi sedang dan 90,88 km dalam kondisi rusak. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang dilintasi oleh beberapa sungai besar dan kecil, maka keberadaan jembatan memegang peraanan strategis dalam mendukung aksesibilitas antar wilayah kecdamatan dalam Kabupaten Barito Kuala dan antar kabupaten dalam wilayah Kalimantan Selatan. Jembatan-jembatan tersebut dewasa ini ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 sudah cukup memadai sebagai penghubung antar wilayah dan antar sentra produksi serta pusat-pusat aktivitas perekonomian masyasarakat di Kabupaten Barito Kuala. Seluruh desa di Kabupaten Barito Kuala sudah dapat dialiri listrik yang di supplay oleh PT. PLN dan listrik tenaga surya meskipun dalam kapasitas yang relatif kecil. Tentunya hal ini akan ditingkatkan kualitas dan akuantitas layanan hingga pada rumah tangga-rumha tangga masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Daya tarik investor untuk memanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban wilayah serta kemudahan proses perijinan. Kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Barito Kuala relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Beberapa proses perijinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan satu pintu, melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik. Kondisi iklim usaha Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2013 sangat kondusif sehingga berpengaruh secara langsung pada perkembangan penanaman modal. 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2012 berjumlah 286.075 jiwa yang terdiri dari laki-laki 143.238 jiwa dan perempuan 142.837 jiwa dengan sex ratio sebesar 100. Bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang lalu, jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan sebesar 2,65 %. Jumlah rumha tangga di Kabupaten Barito Kuala adalah sebanyak 78.949 rumah tangga, dengan distribusi penduduk menurut kecamatan tersesar berada di Kecamatan Alalak sebanyak 53.834 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 5.499 jiwa. Kepadatan penduduk per km2 di Kabupaten Barito Kuala adalah 95,46 jiwa. Kecamatan Alalak adalah kecamatan dengan penduduk terpadat dengan 501,48 jiwa per km2, disusul Kecamatan Wanaraya 339,31 jiwa per km2, sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah adalah Kecamatan Kuripan dengan 16,01 jiea per km2.

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Lalu 2.2.1.

Alokasi Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Tabel 2.5 Alokasi Anggaran Belanja Langsung SKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013

No. 1 1

Anggaran Belanja Langsung (Rp) 3

Urusan/SKPD 2 Pendidikan

60.597.749.812

Dinas Pendidikan 2

3

60.597.749.812

Kesehatan

34.712.553.742

Dinas Kesehatan

23.611.048.819

RSUD. H. Abdul Azis Marabahan

11.101.504.923

Pekerjaan Umum

237.435.704.422

Dinas Pekerjaan Umum 4

237.435.704.422

Perencanaan Pembangunan

2.923.528.320

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5

2.923.528.320

Perhubungan

6.204.224.306

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6

Lingkungan Hidup

4.420.957.365

Badan Lingkungan Hidup 7

4.420.957.365

Kependudukan dan Catatan Sipil

1.797.091.124

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8

6.204.224.306

1.797.091.124

KB dan Keluarga Sejahtera

2.826.987.632

BKBP3A

2.826.987.632

10 Sosial

3.540.431.550

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11 Koperasi dan UKM

3.540.431.550 6.646.012.407

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan 12 Pemuda dan Olah Raga

6.646.012.407 4.798.555.594

Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata 13 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

4.798.555.594 3.161.011.447

Bakesbang Polinmas

1.816.932.447

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1.344.079.000

14 Penangulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

___________________________________RKPD

1.136.294.700 1.136.294.700



No. 1 15

Urusan/SKP D 2 Otonomi Daerah, P emerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan P ersandian

Anggaran Belanja Langsung (Rp) 3

63.825.524.315

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

-

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

-

Sekretariat Daerah

30.678.945.829

Sekretariat DPRD

12.679.300.164

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6.648.127.890

PPKD

-

Inspektorat

2.209.931.228

Badan Kepegawaian Daerah

3.571.102.419

Kecamatan Tabunganen

473.290.620

Kecamatan Tamban

446.676.330

Kecamatan Mekarsari

434.509.836

Kecamatan Anjir Pasar

390.996.605

Kecamatan Anjir Muara

401.727.485

Kecamatan Alalak

743.293.855

Kecamatan Mandastana

428.058.255

Kecamatan Belawang

417.480.784

Kecamatan Wanaraya

391.292.330

Kecamatan Barambai

370.949.004

Kecamatan Rantau Badauh

399.157.905

Kecamatan Cerbon

355.179.330

Kecamatan Bakumpai

357.662.617

Kecamatan Marabahan

475.221.149

Kecamatan Tabukan

16

331.022.682 328.071.443 366.633.335 926.893.220 13.651.347.970

Kecamatan Kuripan Kecamatan Jejangkit Kantor Pelayanan Terpadu Dinas Pendapatan Daerah Ketahanan P angan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

13.651.347.970

17

P emberdayaan M asyarakat dan P emerintah Desa

18

BPMPD P erpustakaan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

19

20 21

P ertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kelautan dan P erikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Jumlah

___________________________________RKPD

2.726.714.378 2.726.714.378 877.724.500 877.724.500 15.456.545.655 12.480.991.226 2.975.554.429 3.633.901.806 3.633.901.806 6.345.726.004 6.345.726.004 476.718.587.049


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 2.2.2.

Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah tahun 2013 Tabel 2.6 Realisasi Fisik dan Keuangan Pembangunan Daerah Tahun 2013

No.

SKPD

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD H. Abdul Azis Marabahan Dinas Pekerjaan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesejahteraan, Pembangunan Politik dan Perlindungan Masyarakat Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah PPKD Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Tabunganen Kecamatan Tamban Kecamatan Mekarsari Kecamatan Anjir Pasar Kecamatan Anjir Muara Kecamatan Alalak Kecamatan Mandastana Kecamatan Belawang Kecamatan Wanaraya Kecamatan Barambai Kecamatan Rantau Badauh Kecamatan Cerbon

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

___________________________________RKPD

Realisasi (%) Fisik Keuangan 3 4 94,98 93,04 99,56 91,95 87,88 87,01 99,02 95,41 99,78 89,46 91,96 91,06 93,19 84,11 98,29 93,48 100,00 96,96 99,67 100,00 98,81

95,72 94,44 97,57

96,64

90,38

83,48 94,94 00,00 00,00 92,50 97,41 99,94

76,44 87,72 00,00 00,00 82,34 78,20 76,02

00,00 88,61 95,00 98,39 98,02 99,36 99,39 99,29 99,05 95,52 98,76 99,41 98,31 99,23 99,27

00,00 86,67 68,09 94,08 91,52 98,15 97,41 95,40 95,77 90,68 96,58 95,07 97,65 97,09 98,30



No. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

SKPD Kecamatan Bakumpai Kecamatan Marabahan Kecamatan Tabukan Kecamatan Kuripan Kecamatan Jejangkit Kantor Pelayanan Terpadu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Pemberdayaan Msyarakat dan Pemerintahan Desa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Peternakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perikanan dan Kelautan

___________________________________RKPD

Realisasi (%) Fisik Keuangan 98,86 95,88 98,85 97,98 99,22 96,99 96,06 80,12 99,07 95,45 88,73 83,49 96,37 96,23 98,57 93,21 99,80 92,51

82,73 91,52

93,20 99,67 98,34

86,89 93,33 97,44


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 III.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1.

Kondisi Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah pada tahun 2014 ini diharapkan akan terus membaik dan semakin kondusif karena didukung oleh makin berkembangnya investasi pada sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Disamping itu pertumbuhan sektor industri kecil dan memnengah di Kabupaten Barito Kuala diharapkan mampu mendongkrak peningkatan PDRB per kapita penduduk pada tahun 2014 mendatang. Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi Barito Kuala dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan global, kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala diprioritaskan kepada beberapa sektor yang dominan memberikan kontribusi terhadap PDRB dan memiliki berprospek yang baik untuk dikembangkan. Sektor pertaian sebagai sektor primer menjadi andalan bagi pertumbuhan ekonomi mendatang disamping sektor potensial lainnya seperti indistri dan pengolahan dan jasa. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan terutama padi masih tetap menjadi prioritas pada tahun 2014 yang ditempuh melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi. Upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tersebut ditempuh melalui penerapan paket teknologi dan mekanisasi pertanian dengan didukung oleh penyediaan dan penyaluran berbagai sarana produksi yang dibutuhkan petani terutama pupuk dan pestisida dengan jumlah, waktu dan harga yang memadai serta terjangkau. Disamping itu guna meningkaktkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha, akan diupayakan untuk meningkatkan penanganan pasca panen dan pemasaran produk yang ditunjang oleh berbagai kebijakan yang pro rakyat. Pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Usaha budidaya ternak khususnya peternakan Sapi Bali dengan sentra pengembangannya di Kecamatan Wanaraya dan Barambai akan dipertahankan dan dikembangkan sebagai usaha diversifikasi usaha masyarakat untuk menghasilkan ternak yang berkualitas baik untuk konsumsi maupun pembibitan guna memenuhi kebutuhan lokal Barito Kuala dan daerah sekitar. Potensi perikanan budidaya yang saat ini mulai berkembang baik di kolam, karamba/KJA dan tambak akan dijadikan usaha lainnya yang dapat memberikan dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku utama dan keluarganya. Penumbuhan dan pengembangan industri kecil berbasis potensi dan bahan bahan baku lokal dengan perluasan dan diversifikasi produk olahan terutama produk agroindustri melalui pendekatan peningkatan nilai tambah (added value) dengan diterapkan olah saji kemas sehingga mampu menembus pangsa pasar yang lebih luas tidak hanya pasar lokal (dalam daerah) melainkan pangsa pasar yang lebih luas (luar daerah). Penguatan sektor industri pengolahan diarahkan pada penguatan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB melalui upaya menumbuhkan kembali sektor industri ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 yang ada dengan melakukan perbaikan iklim usaha, product development, perluasan pasar, aliansi startegi usaha dan pembenahan terhadap hambatan-hambatan untuk memperkuat struktur industri kecil yang saat ini mulai tumbuh. Optimalisasi pemanfaatan energi listrik bagi masyarakat akan terus diupayakan untuk ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan listrik akan ditingkatkan sehingga pada saatnya nanti seluruh rumah tangga di Kabupaten Barito Kuala akan mendapatkan pelayanan listrik secara memadai. a. Pelayanan air bersih oleh PDAM Marabahan juga akan terus ditingkatkan. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih di beberapa kecamatan yang saat ini sudah dan belum memiliki instalasi pelayanan air bersih tetap menjadi prioritas untuk pengembangan sektor listrik dan air bersih di Kabupaten Barito Kuala. Upaya tersrebut diperlukan guna mewujudkan kemandirian energi dan mendukung berkembangnya perekonomian lokal Barito Kuala dengan berbasis kepada potensi lokal. b. Rencana utama penguatan sektor pertanian adalah penambahan kegiatan ekonomi produktif di sektor pertanian atau perdesaan termasuk perluasan produk agroindustri dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya dan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat pada umumnya yang sekaligus terus ditingkatkan usaha untuk konservasi lingkungan. c. Pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala perlu didukung oleh peningkatan daya saing industri manufaktur, peningkatan investasi, meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai baik jalan, irigasi, listrik, dan pusat pemasaran secara bertahap. Disamping itu diperlukan perluasan akses pasar bagi produk unggulan daerah, peningkatanketerampilan pelaku ekonomi melalui berbagai strata UMKM, industri dan perdagangan, peningkatan kelembagaan (regulasi dan kebijakan yang tepat, fokus dan tepat sasaran, transparan, keberpihakan, koordinasi dan sinergitas, serta peningkatan interpreneurshif sumberdaya manusia melalui lingkage antara dunia bisnis dan dunia edukasi diantaranya melalui pemberdayaan sekolah kejuruan. d. Dalam kaitannya dengan penguatan kelembagaan, implementasi kebijakan diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat terhadap pelaksanaan pembangunan ke depan, antara lain:  Mengintegrasikan berbagai kegiatan secara sinergis sehingga tujuan masingmasing kegiatan dapat lebih terlihat kontribusinya terhadap tujuan utama yang ditetapkan dalam setiap program;  Output kegiatan dapat lebih diarahkan untuk secara tegas mendukung masingmasing program pembangunan Kabupaten Barito Kuala; (iii) Pelaksanaan pembangunan dapat lebih mendorong kerjasama tim dari SKPD terkait dan antar Bidang di setiap SKPD;  Mengefektifkan fungsi pelayanan yang harus dilakukan oleh setiap SKPD;  Mengefisienkan penggunaan anggaran yang relatif terbatas jumlahnya;  Mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan sarana dan prasarana; dan  Memudahkan dan mengefisienkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. e. Untuk operasionalnya arah pembangunan tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, sedangkan ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas. Sinergitas pendanaan dari berbagai sumber baik dari masyarakat, sektor swasta, maupun pemerintah (daerah dan pusat) memerlukan pengorganisasian yang lebih kuat untuk mencapai hasil pembangunan yang lebih baik. ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 f.

Arah kebijakan ekonomi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan, mengurangi jumlah penganguran, serta dapat meningkatkan IPM di Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan yang telah ditargetkan sehingga dapat meningkatkan rangking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Kuala di dalam lingkup Provinsi Kalimantan Selatan.

3.1.1.1. Struktur Ekonomi Struktur ekonomi yang terbentuk di suatu daerah menggambarkan peranan suatu sektor dalam perekonomian daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya. Sebagai Kabupaten yang memiliki wilayah yang luas, Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang cukup strategis untuk melakukan kegiatan pertanian, itulah sebabnya kontribusi sektor tersebut cukup dominan dalam pembentukan PDRB. Dari tabel berikut dapat diketahui kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB. Tabel 3.1 Proyeksi Struktur Perekonomian Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 No

Sektor

Proyeksi 2014

(1)

(2)

(4)

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listik & Air Bersih

0,16

5

Bangunan

9,63

6

Perdagangan, Restoran dan Hotel

7

Pengangkutan dan Komunikasi

1,36

8

Keuangan, Persw dan Jasa Prsh

3,24

9

Jasa-jasa

PDRB PDRB TANPA IBS Sumber : BPS Kab. Barito Kuala yang diolah

32,24 0,00 30,50

14,73

8,15 100,00 69,50

Pada tahun 2014 struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala sektor pertanian diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar 32,24 %, yang diikuti oleh sektor industri dan pengolahan sebesar 30,50 %. Kontribusi sektor industri dan pengolahan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya mengingat sektor ini semakin tumbuh dan berkembang terutama industri kecil dan industri rumah tangga. ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 Secara struktural perekonomian Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2014 meskipun sektor pertanian tetap sebagai penyumbang terbesar terhadap PDRB, akan tetapi sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan dan jasa akan terus dipacu pertumbuhan dan perkembangannya sehingga ketiga sektor ini kedepan menjadi sektor andalan yang saling bersinergi dalam rangka meningkatkan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala. 3.1.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 ditaeretkan akan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan Industri Besar dan Sedang (IBS) tahun 2014 diharapkan akan tumbuh sebesar 5,83 % dan tanpa Industri Besar dan Sedang (IBS) ditagetkan akan tumbuh sebesar 6,73 %. Tabel 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 No

Sektor

Proyeksi 2014

(1)

(2)

(3)

1

Pertanian

8,72

2

Pertambangan & Penggalian

3,67

3

Industri Pengolahan

4,95

4

Listik & Air Bersih

5

Bangunan

8,66

6

Perdagangan, Restoran dan Hotel

5,61

7

Pengangkutan dan Komunikasi

8,06

8

Keuangan, Persw dan Jasa Prsh

11,48

9

Jasa-jasa

PDRB PDRB TANPA IBS Sumber : BPS Kab. Barito Kuala yang diolah 3.1.1.3.

12,39

9,15 5,83 6,73

PDRB Perkapita

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dengan menggunakan angka pendapatan per kapita yaitu hasil bagi antara pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran, meskipun data tersebut sebenarnya tidak dapat digunakan secara langsung sebagai ukuran dalam pemerataan pendapatan karena PDRB merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 PDRB per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2011 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 14.357.500,- dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 11. 215.970,-. Bila dibandingkan dengan PDRB per kapita tahun 2010 terjadi peningkatan masing-masing sebesar 9,49 % dan 10,19 %. PDRB per kapita penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 ditargetkan meningkat secara signifikan hingga mencapai Rp. 15.969.402,-. Peningkatan PDRB per kapita ini sangat dimungkinkan dikarenakan semakin tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah yang didukung dengan semakin mondusifnya iklim investasi di Kabupaten Barito Kuala. 3.1.1.4. Inflasi Perhitungan inflasi untuk Kabupaten Barito Kuala masih mengikuti perhitungan yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap inflasi yang terjadi di Kota Banjarmasin. Target laju inflasi tahun 2014 ditargetkan berkisar antara 3,5 – 5,5 %. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, inflasi tertinggi disumbangkan oleh komoditas bahan pangan. 3.1.2.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Pembangunan ekonomi Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2014, sangat dipengaruhi antara lain oleh kinerja berbagai sektor ekonomi yang menjadi kontributor dalam PDRB Kabupaten Barito Kuala seperti pertanian, industri dan pengolahan, perdagangan dan jasa serta sektor lainnya. Pertanian sebagai sektor dominan, dihadapkan pada masih rendahnya produktivitas usaha dan harga produk hasil pertanian. Eksistensi lahan pertanian yang rentan terjadinya degradasi luas lahan akibat terjadinya alih fungsi lahan tentu akan berpengaruh terhadap produksi dan keberlangsungan usaha pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Mulai tumbuhnya industri skala rumah tangga dan industri kecil yang bergerak pada usaha pengolahan hasil, tentu memberikan warna baru dalam struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala pasca terpuruknya kontribusi sektor ini beberapa tahun yang lalu. Masuknya investor perkebunan besar swasta khususnya perkebunan kelapa sawit, akan membuka lapangan kerja baru baik bagi masyarakat. Dengan demikian produk domestik pada sektor ini akan memberikan pengaruh (multy player efect) bagi sektor ekonomi lainnya dan sudah tentu akan berpengaruh bagi tumbuhnya perekonomian di daerah ini 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam RKPD Kabupaten Barito Kuala berisi gambaran kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri atas Struktur ___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 Pendapatan, Struktur Belanja dan Struktur Pembiayaan Daerah, yang dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka rencana pendanaan pada RKPD ini menjadi dasar dalam penetapan kerangka penganggaran untuk melaksanakan pembangunan tahunan yang dilaksanakan selama tahun 2014. Berdasarkan konteks visualisasi dan aktualisasi perubahan yang diinginkan dalam arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah: a. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah; b. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut; c. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab; d. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik; e. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat; f. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

___________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

No.

Uraian

(1)

(2)

1.1

Pendapatan asli daerah

Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 – 2013 dan Proyeksi Tahun 2014 Realisasi Pendapatan 2011 2012 (3) (4)

Proyeksi APBD-P Tahun 2014 (6)

2013 (5)

20.880.364.216,00

18.528.239.888,00

22.406.841.402,00

43.366.494.289,00

1.1.1 Pajak daerah

4.061.734.750,00

4.109.478.770,00

4.109.478.770,00

17.398.127.770,00

1.1.2 Retribusi daerah

4.432.972.376,00

3.345.139.820,00

6.474.718.820,00

4.794.475.633,00

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1.600.000.000,00

1.210.000.000,00

1.210.000.000,00

5.079.905.986,00

10.785.657.090,00

9.863.621.298,00

10.612.643.812,00

16.093.983.900,00

482.118.630.000,00

557.879.658.000,00

662.140.204.000,00

725.449.709.529,00

72.000.000.000,00

72.000.000.000,00

72.000.000.000,00

125.847.633.520,00

1.2.2 Dana alokasi umum

351.329.830.000,00

423.209.928.000,00

490.244.084.000,00

512.015.486.000,00

1.2.3 Dana alokasi khusus

58.788.800.000,00

62.669.730.000,00

99.896.120.000,00

87.586.590.000,00

120.548.471.760,00

90.061.884.760,00

94.538.316.000,00

147.933.621.213,00

1.3.1 Hibah

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2 Dana darurat

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi

22.500.000.000,00

30.000.000.000,00

35.000.000.000,00

69.960.687.213,00

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus

95.548.471.760,00

57.561.884.760,00

56.524.516.000,00

77.972.934.000,00

1.3.5 Bantuan keuangan dari provinsi JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

2.500.000.000,00 623.547.465.976,00

2.500.000.000,00 666.469.782.648,00

3.031.800.000,00 779.085.361.402,00

0,00 916.749.825.022,00

___________________________________RKPD

Perubahan Tahun 2014

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 1.2

Dana perimbangan

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

29

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah. Pendapatan daerah langsung adalah pendapatan asli daerah yang pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat. Pendapatan dari bagian Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditentukan oleh pemerintah di tingkat yang lebih tinggi baik provinsi maupun pusat, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak mengambil peran penting dalam bagian pendapatan ini. Rencana pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala yang dituangkan dalam APBD tahun 2014, merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah, pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari masyarakat dan dunia usaha dengan cara menyusun strategi untuk meningkatkan potensi keuangan daerah baik untuk dunia usaha maupun masyarakat itu sendiri. Strategi yang akan dilakukan untuk meningaktkan potensi dan kapasitas fiskal tersebut adalah sebagai berikut : a. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dengan tetap memperhatikan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah pemerintah tetap berupaya untuk tidak membebani dan memberatkan masyarakat dan dunia usaha; b. Mendorong peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat dalam berbagai sektor usaha produktif dengan memanfaatkan berbagai potensi, keunggulan dan daya saing lokal yang dimiliki; c. Mendorong terus berkembangnya kinerja investasi di Kabupaten Barito Kuala terutama pada sektor pertanian dalam arti luas, perdagangan dan jasa, perumahan dan UMKM serta sektor lainnya yang memiliki prospek pada masa datang; Rasionalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk barang maupun jasa sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Sumber pendapatan daerah Dana Alokasi Umum, secara standar perhitungan diharapkan mengalami kenaikan, atau sama dengan tahun 2013, hal ini seiring dengan eksistensi belanja pegawai, yang setiap tahun selalu bertambah. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pos lainlain pendapatan yang sah, pada kebijakan umum ini diasumsikan stagnan. Apabila mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya akan dilakukan penyesuaian kembali dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap menganut azas transparansi, efisiensi dan akuntabel. Khusus untuk pendapatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur menunggu kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah Nasional. Namun demikian peningkatan pendapatan tetap masih mempunyai peluang, yaitu dengan cara memfokuskan upaya peningkatan perolehan pendapatan, melalui optimasi kewenangan pemerintah kabupaten, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang benar – ___________________________________RKPD


30

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 benar diupayakan secara konsisten dan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan dunia usaha sebagai obyek pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah dimaksud antara lain adalah pajak/PBB dan retribusi. Pendapatan asli daerah juga dikembangkan melalui intensifikasi mutlak SKPD pemanfaatan potensi aliran sungai Barito, yaitu mengembangkan pola tindak dari aktivitas tambat lanting, pemanduan (hingga kini masih dalam proses dengan Kementrian Perhubungan), tambat tongkang, yang dapat didukung dengan peraturan daerah untuk maksud tersebut dan menggali sumbangan pihak ketiga lainnya. Pengembangan pendapatan asli daerah diusahakan dengan menggali sumber-sumber pendapatan non konvensional, yang antara lain memanfaatkan faktor-faktor lingkungan strategis wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagai pelabuhan khusus batubara diharapkan “out come”nya menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dalam kebijakan pendapatan ini, upaya optimalisasi PAD merupakan langkah penting dan strategis, mengingat nilai PAD lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam arti sesungguhnya. Oleh sebab itu, berbagai upaya dan usaha akan tetap dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan senantiasa berusaha lebih keras mencari solusi inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dimaksud. 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah pada APBD Perubahan tahun 2014 diarahkan ada peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Belanja daerah dikelompokan ke dalam belanja langsung dan tidak langsung yang masingmasing kelompok dirinci kedalam jenis belanja. Untuk belanja tidak langsung, jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sementara itu, untuk belanja langsung jenis belanjanya terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Prinsip efisiensi dan efektifitas harus diterapkan pada semua pos belanja daerah tersebut di atas. Secara substantif, kebijakan anggaran belanja untuk rancangan APBD - P tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. Gaji PNS dihitung dengan memperhatikan perubahan peraturan penggajian PNS dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji yang telah dibayarkan hingga bulan Juni 2014, termasuk didalamnya adalah pembayaran tunjangan PNS sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Anggaran belanja daerah pada APBD-P tahun 2014 tidak hanya perubahan berupa penambahan, melainkan juga redistribusi, penyesuaian struktur anggaran atau bahkan pengurangan anggaran. c. Belanja daerah pada APBD Perubahan TA. 2014 diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada dan diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat;

___________________________________RKPD


31

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 d.

e.

f.

g. h.

i.

j. k.

l.

m.

Belanja bidang kesehatan diperuntukkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, baik sarana bergerak maupun tidak bergerak yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningaktkan kualitas dan jangkauan pelayanan serta peningkatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui pemanfaatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui (BPJS). Belanja bidang pendidikan, diarahkan untuk mewujudkan Pendidikan Menengah Universal (PMU) dengan rasio jumlah siswa SMA/MA dan SMK adalah 60 : 40, dengan meningkatkan akses pendidikan SMK baik secara kualitas maupun kuantitas dan peningkatan kapasitas/kompetensi sumberdaya pendidikan (guru, pengawas dan tenaga pendidik lainnya) guna pengembangan kurikulum 2013. Disamping itu prioritas belanja bidang pendidikan juga diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada berbagai jenjang; Prioritas anggaran belanja daerah lainnya adalah pembangunan infrastruktur berupa pembangunan dan atau peningkatan jalan – jalan dan jembatan yang menghubungkan jalan usaha tani dan jalan – jalan perdesaan, dengan pusat-pusat kegiatan di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten dan untuk percepatan penyelesaian beberapa sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan menuju sentra usaha masyarakat, jalan/jembatan penghubung antar desa dan antar kecamatan termasuk jalan di wilayah “KUTA BAMARA” (Kuripan, Tabukan, Bakumpai dan Marabahan); Bidang Kependudukan, diprioritaskan untuk meningkatkan pelayanan kependudukan berupa kegiatan operasional penyelenggaraan e-KTP bagi penduduk usia wajib KTP yang belum memiliki KTP (perekaman e-KTP baru); Peningkatan kinerja pemerintah kabupaten perlu didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Oleh karena itu dalam kebijakan anggaran belanja yang ditetapkan, akan dialokasikan belanja untuk terpenuhinya sarana perlengkapan bagi SKPD dan pejabat yang berhak dan belum memperoleh pada tahun anggaran sebelumnya; Adanya beberapa SKPD yang belum mempunyai gedung kantor dan SKPD yang akan melakukan rehab dan perluasan/penambahan ruang kerja, menjadi prioritas belanja daerah yang perlu mendapatkan alokasi anggaran guna meningkatkan kinerja SKPD yang bersangkutan, termasuk jika diperlukan untuk pembebasan/pembelian lahan untuk lokasi pembangunan gedung kantor; Peningkatan kinerja pengelolaan aset daerah yang selama ini belum maksimal, dipandang perlu mendapatkan alokasi anggaran sehingga kedepan, pengelolaan aset milik daerah benar-benar berada pada tingkat manajemen yang baik; Prioritas lainnya yang akan mendapatkan anggaran adalah tambahan penyediaan alat produksi pertanian berupa mesin pertanian (Alsintan) dan alat perlengkapan lainnya, yang direncanakan dialokasikan kepada kelompok – kelompok tani, pada sentra sentra usaha, sebagai upaya pengembangan usaha ke sektor hilir; Perlunya alokasi anggaran bagi program dan kegiatan sesuai rekomendasi dari DPRD Kabupaten Barito Kuala atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Barito Kuala Tahun 2013, antara lain program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan perlindungan perempuan dan anak, serta program dan kegiatan lainnya; Program dan kegiatan lainnya yang diprioritaskandalam APBD Perubahan Tahun 2014, adalah peningkatan intensitas pelaksanaan ketertiban umum berbagai aktivitas masyarakat, peningkatan dukungan aktivitas kegiatan dan pembangunan tempattempat ibadah, guna memakmurkan tempat ibadah yang bersangkutan dan

___________________________________RKPD


32

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 peningkatan intensitas kegiatan terkait reformasi birokrasi, termasuk upaya pemberdayaan pemerintah desa sebagai antisipasi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 3.2.2.3.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dilakukan terhadap kewajiban pemerintah daerah, baik yang terkait dengan masalah hutang dan piutang pemerintah kabupaten maupun kewajiban untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Kebijakan pembiayaan pada APBD tahun 2014, khususnya untuk pengeluaran masih akan melanjutkan bagi kegiatan usaha pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan berupa pemberian pinjaman daerah yang diarahkan untuk pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat untuk pengadaan sarana produksi khususnya puppuk bersubsidi. Program ini layak untuk dilanjutkan mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Barito Kuala bermata pencaharian sebagai petani. Pemberian pinjaman tanpa bunga bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat petani khususnya petani yang kurang mampu agar dapat meningkatkan produksi dan produktivitas usaha yang bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian. a. Pembiayaan dilakukan terhadap kewajiban pemerintah daerah, baik yang terkait dengan masalah hutang dan piutang pemerintah kabupaten maupun kewajiban untuk mendorong pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Kebijakan pembiayaan pada APBD Perubahan tahun 2014, khususnya untuk pengeluaran diarahkan antara lain pada lanjutan pemberian pinjaman daerah yang diarahkan untuk pinjaman tanpa bunga kepada masyarakat untuk membeli pupuk bersubsidi, mampu memberikan kemudahan dan keringanan bagi masyarakat petani dan berdampak pada peningkatan hasil pertanian. Alokasi pembiayaan untuk pengadaan pupuk bersubsidi masih sama dengan APBD sebelum perubahan. b. Kebijakan pembiayaan pada APBD Perubahan terkait dengan penerimaan lebih diarahkan untuk menampung Silpa dan dana cadangan dan penyertaan modal. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2014 tercantum pada Struktur APBD Perubahan Tahun 2014 sebagaimana tertera pada lampiran Kebijakan Umum APBD Perubahan ini. c. Sedangkan anggaran untuk masing-masing SKPD pada APBD - P tahun 2014 adalah sebagaimana termuat dalam dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggarn 2014. Kebijakan pembiayaan terkait dengan penerimaan lebih diarahkan untuk menampung Silpa dan dana cadangan yang dipergunakan untuk cadangan pembiayaan pembangunan yang bersifat insidentil terutama yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan tanggap darurat serta kegiatan lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan pembiayaan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2014 tercantum pada Struktur APBD Perubahan Tahun 2014 sebagaimana terlampir.

___________________________________RKPD


33

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014, merupakan RKPD tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017. Dengan demikian maka seluruh rangkaian proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tahun 2014 merupakan bagian yang integral dari tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2014 merupakan penjabaran dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka kedudukan RPJMD sangat penting karena akan menjadi acuan dalam menentukan arah pembangunan baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Dalam mementukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014 perlu mempertimbangkan berbagai potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Disamping itu budaya yang hidup di masyarakat selama ini harus menjadi rujukan dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan sehingga tidak terjadi kontradiksi melainkan keharmonisan dan kesingkronan dalam menerapkan berbagai usaha dan upaya untuk mencapai tujuan bersama. Tabel 4. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Barito Kuala Visi ”BARITO KUALA SAMA RASA” BARITO KUALA, SATU KATA UNTUK MAJU, MANDIRI MEWUJUDKAN RAKYAT BERDAYA SAING YANG SEJAHTERA. Misi Tujuan Sasaran (1) (2) (3) Misi 1. “SA”, Satu Meningkatkan dan Sasaran 1. Terwujudnya peningkatan intensitas sinergitas usaha mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat yang berdaya saing yang aktivitas semakin berdaya saing, yang diindikasikan ditumbuhkembangk perekonomian bertambahnya jumlah serta jenis usaha, posisi an melalui yang berdaya tawar produk dan mandirinya lembaga usaha peningkatan saing dengan masyarakat yang mendukung pendapatannya. perekonomian mewujudkan Sasaran 2. Terwujudnya peningkatan usaha berbasis pertanian pertanian yang masyarakat di bidang pertanian inovatif yang inovatif. inovatif untuk semakin ke hilir yang diindikasikan meningkatkan bertambahnya luas lahan usaha, ragam pendapatan diversifikasi, produksi, posisi tawar komoditas masyarakat yang bernilai tambah, yang mendukung kemampuan berketahanan pangan. Misi 2. “MA”, Meningkatkan Sasaran 3. Terwujudnya penyelenggaraan Masyarakat cerdas, akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat yang professional, ___________________________________RKPD


34

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 sehat dan bertaqwa yang diwujudkan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Misi 3. “RA”, Rasa aman dan adil, yang dipenuhi dengan penyelenggaraan tata pemerintahan dan penciptaan tata kehidupan sosial yang baik.

Misi 4. “SA”, Sarana dan prasarana wilayah yang ditingkatkan melalui perbaikan kualitas dan kuantitas pembangunan-nya.

pendidikan serta akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala untuk mendukung Pembangunan Manusia yang Berkualitas Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan dan menciptakan tata kehidupan sosial yang baik

Mewujudkan masyarakat yang aman, damai adil dan sejahtera dengan dipenuhinya hak dasar masyarakat yang dijamin oleh penciptaan tata kehidupan sosial dan budaya yang baik

terjangkau, merata dan berkualitas yang diindikasikan kompetensi masyarakat yang semakin beriman, bertaqwa, unggul, mampu bersaing dan memiliki semangat untuk berubah lebih baik. Sasaran 4. Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mudah, murah, merata serta memadai yang diindikasikan semakin mampu, berdaya dan mandirinya masyarakat dalam berpola hidup bersih dan sehat. Sasaran 5. Terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan, rasa aman dan adil. Sasaran 6. Terwujudnya pemenuhan hak sosial masyarakat, berupa jaminan, pelayanan, kesempatan dan perlindungan yang diindikasikan martabat masyarakat semakin baik, memiliki keberdayaan, kebanggaan sehingga mampu mendukung terbentuknya rasa cinta tanah air dan hidup dalam lingkungan keluarga bahagia. Sasaran 7. Terwujudnya kemudahan mobilitas dalam beraktivitas usaha dan kegiatan lainnya yang diindikasikan semakin terpenuhi dan tersedianya secara memadai sarana dan prasarana wilatyah, berupa jalan dan jembatan, yang menghubungkan sentra usaha masyarakat di pedesaan dan perkotaan. Sasaran 8. Terwujudnya peningkatan kualitas permukiman dan lingkungan masyarakat yang sehat, memadai yang diindikasikan semakin terpenuhinya kebutuhan air bersih, sanitasi, jalan permukiman, perumahan beserta ruang lingkungan yang mendukungnya.

4.2. Prioritas Pembangunan. Prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2014 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah prioritas dan program pembangunan daerah tahun 2014.

___________________________________RKPD


35


Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah No. (1) 1

Prioritas Pembangunan (2) Meningkatkan aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat

Program Pembangunan (3) 1.1. Penciptaan iklim usaha kecil, menengah yang kondusif 1.2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah. 1.3. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 1.4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.5. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target

(4) Terciptanya iklim usaha kecil, menengah yang kondusif

(5) Kegiatan fasilitasi luar daerah (orang)

(6) 269

(7) Koperasi dan UKM

Jumlah masyarakat/unit usaha/kelompok usaha/pengusaha kecilmenengah yg terpantau kegiatan usaha dan permodalannya Meningkatnya kemampuan kewirausahaan bagi UKM

Fasilitasi dan promosi pemasaran yang dilaksanakan (kali)

1

Koperasi dan UKM

Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan (kali)

1

Koperasi dan UKM

Terlaksananya pembinaan terhadap koperasi

Jumlah koperasi yang dibina (buah)

40

Koperasi dan UKM

1

Penanaman Modal

Terlaksananya kajian kebijakan Jumlah dokumen penanaman modal di kajian (dokumen) Kabupaten


Urusan

36


No.

Prioritas Pembangunan

(1)

(2)

Program Pembangunan 1.6.

1.7. 1.8.

1.9.

1.10. 1.11.

(3) Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Peningkatan kemampuan teknologi industry Pengembangan industri kecil dan menengah.

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target

Urusan

(4) Meningkatnya Pengembangan Lembaga Ekonomi di Pedesaan

(5) Jumlah desa/kelurahan peserta lomba desa tk. Provinsi (desa)

(6) 195

(7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi

Jumlah stand pameran hasil pembangunan daerah (lokasi) Operasional SRG yang tersedia (orang)

6

Terwujudnya peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Penanaman Modal

100

Perdagangan

Terwujudnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

Pengawasan barang dan jasa yang beredar (bulan)

12

Perdagangan

Meningkatnya kemampuan teknologi industry

Pelaku IKM yang meningkat wawasannya (orang) Pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan (kali)

20

Industri

1

Industri

Terwujudnya pengembangan dan kemampuan IKM


37


No.


(1)

(2)

2

Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian secara luas

Program Pembangunan

Sasaran Program

Indikator

Target

Urusan

(3) 1.12. Pengembangan sentra-sentra industri potensial

(4) Terwujudnya pengembangan sentra-sentra industri potensial

(6) 3

(7)

1.13. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan desa/kelurahan dalam mengelola lembaga ekonomi desa Meningkatnya jenis bahan pangan pokok masyarakat.

(5) Promosi dan pengenalan produk yang dilaksanakan (kali) Desa/kelurahan yang mengikuti lomba (buah desa)

2.1. Peningkatan ketahanan pangan

Pemberdayan Masyarakat dan desa

97.206

Pertanian

Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman

Luas tanaman sayuran

20

Pertanian

Terlaksananya pengembangan tanaman perkebunan Tersedianya benih unggul padi

Luas tanaman hortikultura (ha) Jumlah ketersediaan benih unggul padi (ton) Jumlah ketersediaan pangan di desa Mandiri Pangan (kg)

50

Pertanian

30

Pertanian

Terlaksananya pelatihan pengembangan desa mandiri pangan

___________________________________RKPD

Luas tanam padi dan palawija (ha)

195

Industri


25.000

Ketahanan Pangan

38


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan (3) 2.2. Peningkatan pemasaran hasil produk pertanian /perkebunan 2.3. Peningkatan produksi pertanian /perkebunan 2.4. Peningkatan kesejahteraan petani 2.5. Pengembangan lahan dan air 2.6. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2.7. Peningkatan hasil peternakan

___________________________________RKPD

Sasaran Program (4) Terlaksananya peningkatan pemasaran hasil produk pertanian/perkebunan

Tersedianya bibit jeruk

Indikator

Target

Urusan

(5) Kontes produk unggulan daerah (kali)

(6) 3

(7)

Sosialisasi yang dilaksanakan (paket) Jumlah bibit jeruk (pohon)

1

Pertanian

21.000

Pertanian

Meningkatnya produksi perkebunan Meningkatnya kelembagaan PUAP dan usaha agribisnis

Luas lahan perkebunan (ha) Jumlah desa PUAP (buah)

300

Pertanian

155

Pertanian

Terlaksananya penyusunan RDK/RDKK Terlaksananya peningkatan jalan usaha tani (pendamping DAK) Tercapainya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Tercapainya peningkatan produksi hasil peternakan

Jumlah petani yang terlibat (orang) Panjang jalan usaha tani (meter)

225

Ketahanan Pangan


Populasi ternak yang terjaga kesehatannya (ekor) Jumlah ternak sapi yang diadakan (ekor)

20.000

Pertanian

1.000

Pertanian

114

Pertanian

39


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan (3) 2.8. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 2.9. Peningkatan penerapan teknologi peternakan

Sasaran Program

Target

Urusan (7)

(4) Tercapainya peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

(5) Pasar ternak yang terpelihara (buah)

(6) 1

Pertanian

Tercapainya pelaksanaan penerapan teknologi peternakan

Jumlah peserta pelatihan peternakan (orang)

50

Pertanian

Jumlah BPP pelaksana (buah)

13

Ketahanan Pangan

Lahan yang direvitalisasi (ha) Nelayan yang dibina (orang) Rencana zonasi yang ditetapkan (dokumen)

200

Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya penyuluhan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.10. Pengembangan Tercapainya peningkatan budidaya perikanan produksi perikanan budidaya 2.11. Pengembangan Tercapainya peningkatan perikanan tangkap produksi perikanan tangkap 2.12. Pengembangan Terlaksananya pembangunan ekonomi fasilitas penunjang ekonomi masyarakat pesisir masyarakat pesisir. 2.13. Peningkatan Terciptanya kesadaran hukum kesadaran dan dalam pendayagunaan penegakan hukum sumberdaya perikanan dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan

___________________________________RKPD

Indikator


Pelaksnaan penyuluhan hukum (kali)

60 1 5

Kelautan dan Perikanan

40


No.


(1)

(2)

3

Melaksanakan rintisan Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun

Program Pembangunan

Sasaran Program

Indikator

Target

Urusan

(3) 2.14. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebu nan 2.15. Rehabilitasi hutan dan lahan 2.16. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

(4) Terlaksananya penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

(5) Pelaksanaan pelatihan penyuluh (kali)

(6) 2

(7) Ketahanan Pangan

Terlaksananya pengembangan hutan rakyat Terlaksananya sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat tentang tatacara pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahan.

Lahan kritis yang direhabilitasi (ha) Pencegahan kebakaran (kecamatan)

20

Kehutanan

2

Kehutanan

2.17. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 3.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

Jumlah laporan rekonsiliasi (laporan)

10

Kehutanan

Terselenggaranya Pendidikan Anak Usia Dini Non Informal

Jumlah guru TK dan PAUDNI (orang)

125

Pendidikan

3.2. Pendidikan Non Formal 3.3. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

Terselenggaranya pendidikan kursus dan kelembagaan Terciptanya peningkatan mutu, akses dan manajemen pendidikan dasar sembilan tahun

Jumlah sarana PNF yang tersedia (unit) Jumlah sekolah yang direhab (ruang)

9

Pendidikan

85

Pendidikan

___________________________________RKPD


41


No.


(1)

(2)

4

Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan

Program Pembangunan

Sasaran Program

Indikator

Target

Urusan

(3) 3.4. Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

(4) Terlaksananya penghargaan terhadap profesi guru melalui seleksi sertifikasi guru.

(5) Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi (orang)

(6) 75

(7) Pendidikan

3.5. Pendidikan menengah

Tersedianya dana pengembangan infrastruktur ICT dan Mapping pendidikan setiap jenjang pendidikan Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan di setiap jenjang pendidikan Terlaksananya pembelian obatobatan

Ruang kantor/aula yang terbangun (ruang)

5

Pendidikan

Pelaksanaan evaluasi kinerja pendidik (kali)

1

Pendidikan

Pembelian obat (item)

300

Kesehatan

Terlaksananya pelayanan dan pembinaan reproduksi remaja. Terlaksananya pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal

Jumlah peserta PIK remaja (orang) Pelayanan Jamkesda, Jampersal dan JKN (PKM)

83

Kesehatan

19

Kesehatan

3.6. Manajemen pelayanan pendidikan 4.1. Obat dan perbekalan kesehatan

4.2. Kesehatan reproduksi remaja 4.3. Upaya kesehatan masyarakat

___________________________________RKPD


42


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan

Sasaran Program

(3) 4.4. Pengembangan obat asli Indonesia

(4) Terlaksananya pengenalan bahan alam asli Indonesia sebagai bahan pembyatan obat/jamu Terlaksananya optimalisasi pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat Terlaksananya pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita. Terlaksananya implementasi MPPS kegiatan PPSP Kabupaten Barito Kuala Terlaksananya eliminasi kusta, TB, malaria dan filariasis

(5) Jumlah Toma yang diperkenalkan (jenis)

(6) 50

(7) Kesehatan

Jumlah penyuluhan kesehatan (kali)

134

Kesehatan

Jumlah alat dan obat gisi yang terdistribusi (desa) Jumlah desa yang termonitor (desa)

201

Kesehatan

36

Kesehatan

Eliminasi kusta yang terlaksana (PKM)

19

Kesehatan

Terlaksananya pembuatan profil data perpilah PKM

Jumlah website yang terpasang (buah)

1

Kesehatan

Terlaksananya pertemuan pengenalan dampak bahaya NAFZA pada anak sekolah, pedagang eceran.

Jumlah peserta penyuluhan pangan (orang)

35

Kesehatan

4.5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 4.6. Perbaikan gizi masyareakat 4.7. Pengembangan lingkungan sehat 4.8. Pencegahan dan penanggulamngan penyakit menular 4.9. Standarisasi pelayanan kesehatan 4.10. Pengawasan obat dan makanan

___________________________________RKPD


Indikator

Target

Urusan

43


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan 4.11. 4.12.

4.13.

4.14. 4.15.

4.16. 4.17.

(3) Pelayanan kesehatan penduduk miskin Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target

Urusan

(4) Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

(5) Data yang divalidasi (PKM)

(6) 19

(7) Kesehatan

Terwujudnya kemitraan antara bidang dengan dukun bayi/dukun kampung

Jumlah kemitraan bidang dengan dukun (kasus)

370

Kesehatan

Terlaksananya pendidikan perawatan anak balita

Jumlah PKM dan desa yang terbina (buah)

19 / 25

Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan lansia

20.000

Kesehatan

Terlaksananya penyuluhan hygieny sanitasi penjamah makanan

Jumlah lansia yang terdeteksi gangguan kognitif (orang) Pelaksnaan penyuluhan makanan (kali)

10

Kesehatan

Terlaksananya pertemuan forum konumikasi desa siaga.

Jumlah pelaksanaan penyuluhan (kali)

134

Kesehatan

Terlaksananya penyuluhan kesehatan ibu hamil dan keluarga kurang mampu.

Jumlah pertolongan melahirkan bagi ibu kurang mampu (orang)

250

Kesehatan


44


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan (3) 4.18. Upaya kesehatan masyarakat

4.19. Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaran puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 4.20. Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit /RS Jiwa/RS Paru /RS Mata 4.21. Kesehatan reproduksi remaja

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target

(4) Terlaksananya pembangunan Poskesdes dan rehab sarana kesehatan.

(5) Daya listrik yang ditambah untuk PKM (buah) Penambahan dan pergantian listrik PKM (buah) Listrik yang tersambung (buah) Puskesmas pembantu yang terbangun (buah)

(6) 2

(7) Kesehatan

1

Kesehatan

7

Kesehatan

5

Kesehatan

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Biaya yang tersedia untuk rumah sakit (buah)

5

Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan reproduksi terhadap remaja

Pelaksanaan sosialisasi lintas sektor (kali)

6

Kesehatan

Terlaksananya pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan


Urusan

45


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan 4.22. 4.23. 4.24.

5

Melaksanakan reformasi birokrasi

5.1.

(3) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Penataan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah

Sasaran Program

Target

Urusan

(4) Terlaksananya eliminasi kusta, TB, malaria dan filaria.

(5) Jumlah kecamatan yang dilayani (buah)

(6) 17

(7) Kesehatan

Terlaksananya posyandu usia lanjut.

Jumlah posyandu lansia (buah)

150

Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan dan anak.

Jumlah bidan yang melayani (orang)

250

Kesehatan

Lokasi tanah untuk fasilitas perkantoran dan fasilitas daerah lainnya (bidang)

3

Pertanahan

Dokumen RDTR yang tersusun (judul) Dokumen yang tersusun (dok) Dokumen RKPD yang ditetapkan (dok)

1

Penataan Ruang

1

Penataan Ruang

1


Musrenbang yang terlaksana (kali)

20


Terlaksananya pengadaan lahan untuk lokasi pembangunan kantor dan fasilitas umum/ibadah Pemerintah Daerah Kab. Batola. 5.2. Perencanaan tata Terlaksananya penyusunan ruang detail tata ruang kawasan 5.3. Pemanfaatan ruang Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang 5.4. Perencanaan Tersusun dan ditetapkannya pembangunan dokumen perencanaan daerah pembangunan daerah

___________________________________RKPD

Indikator


46


No.


Program Pembangunan

Sasaran Program

Indikator

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Dokumen KUA dan PPAS yang disepakati (dokumen) Buku profil kabupaten (judul) Data dan statistik daerah yang tersusun (SKPD) Jumlah rencana dan evaluasi pengadaan barang dan jasa LPSE (jenis) Pemecahan masalahmasalah pembangunan (tahun) Jumlah kerjasama pendidikan (kali)

(6) 5

(7) Perencanaan Pembangunan

18

Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan

5.5. Pengembangan data/informasi 5.6. Pengembangan data/informasi/stati stik daerah

5.7. Perencanaan kerjasama pembangunan 5.8. Perencanaan manajemen pelayanan pendidikan 5.9. Perencanaan pembangunan ekonomi 5.10. Perencanaan sosial budaya

___________________________________RKPD

Tersedianya buku-buku profil kabupaten dan kecamatan Tersusun dan terkumpulnya data dan statistik daerah

Terlaksananya koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan Terlaksananya penyusunan master plan perencanaan ekonomi Terkoordinasinya kegiatan bidang sosial budaya


28

Urusan

4


1

Perencanaan pembangunan

1


Masterplan ekonomi yang tersusun (dok)

1


Tersusunnya dokumen sosial budaya (laporan)

2


47


No.


Program Pembangunan

Sasaran Program

Indikator

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Validasi data pendidikan dan kesehatan (laporan) Jumlah penduduk yang terlayani untuk KTP (orang)

(6) 3

5.11. Penataan administrasi kependudukan 5.12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5.13. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

___________________________________RKPD

Terlaksananya pelayanan dan penataan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Tercapainya Peningkatan Jumlah pengawasan sistem Pengawasan Internal internal (obrik) dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

227.094

(7) Perencanaan Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil

143

Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tersusunnya Perda Tentang APBD tahun 2015

Rancangan perda yang tersusun (buahI

1

Tersusunnya Perbub tentang pejabaran APBD tahun 2015

Rancangan Perbub yang tersusun (buah)

1


Urusan

48


No.


Program Pembangunan

(1)

(2)

(3)

5.14. Peningkatan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

___________________________________RKPD

Sasaran Program (4) Tersusunnya Perda tentang perubahan APBD tahun 2014

Indikator (5) Rancangan Perda yang disusun (buah)

Target

Urusan

(6) 1

(7) Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Tersusunnya Perda tentang Rancangan Perda pertanggungjawaban yang tersusun (buah) pelaksanaan APBD tahun 2013

1

Terlaksananya penataan adminsstrasi pengelolaan barang milik daerah, teroperasionalisasikannya sistem pengelolaan BMD, tersusunnya neraca aset pemerintah daerah, tersusunnya buku daftar inventaris milik daerah, dan terlaksananya pengamanan BMD Terciptanya kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Buku daftar inventaris daerah yang tersusun (judul)

4

Jumlah pengawasan dan penertiban yang dilakukan (kali)

390


Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

49


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan

Sasaran Program

Indikator

Target

(5) Rencana pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (orang) Peserta sosialisasi politik (orang)

(6) 15

(7) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

40

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

(3) 5.15. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

(4) Meningkatnya penyakit masyarakat (Pekat)

5.16. Pendidikan politik masyarakat

Meningkatnya pengetahuan politik masyarakat

5.17. Pengembangan wawasan kebangsaan

Terwujudnya kesadaran masyarakat akan jasa-jasa para pahlawan Terlaksananya diklat Paskibraka

Jumlah peserta sosialisasi (orang)

60

Jumlah peserta diklat Paskibraka (orang)

41

5.18. Pengembangan data/informasi

Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE pada semua SKPD

Jumlah dokumen rencana dan evaluasi per SKPD (jenis)

4

5.19. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Terlaksananya pembahasan rancangan perda

Jumlah Perda yang dibahas dan ditetapkan (perda)

15

___________________________________RKPD


Urusan

50


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan (3) 5.20. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Sasaran Program (4) Terciptanya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Indikator

Target

Urusan

(5) Jumlah obyek yang diawasi (obrik)

(6) 143

(7) Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Jumlah TLHP reguler APIP BPK-RI (LHP)

44

Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

5.21. Peningkatan Pelayanan Perijinan

Tercapainya kepuasan pemohon perizinan

Jumlah peserta sosialisasi perizinan (OK)

850

5.22. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Tercapainya peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Jumlah konsultasi dan koordinasi (OK)

114

Pengawalan dan pengamanan Bupati/Wakil Bupati (kali)

120

___________________________________RKPD



51


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan

Sasaran Program

(3) 5.23. Peningkatan kualitas pelayanan informasi

(4) Terdokumentasikannya produk hukum daerah tahun 2013 2017 (Perda, Perbup dan SK Bupati) yang terdokumentasikan menjadi sumber arsip. Terlaksananya penayangan/terbitan Informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten barito kuala melalui berbagai media cetak maupun elektronik lokal maupun nasional. Ditetapkannya produk hukum daerah

(5) Dokumen produk hukum daerah (buah)

Tersusunnya standard operasional prosedur (SOP) kerja dan pelayanan yang diterbitkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

5.24. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

5.25. Penataan perundangundangan 5.26. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan ___________________________________RKPD


Indikator

Target

Urusan

(6) 415

(7) Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Berita yang ditayangkan/dipublikasi kan (kali)

1.923


Jumlah produk hukum (dokumen)

415


Peraturan tentang SOP (buah)

100


52


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan (3) 5.27. Pendidikan kedinasan 5.28. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.29. Pembinaan dan pengembangan aparatur 5.30. Program Perencanaan Tata Ruang 5.31. Pengembangan data/ informasi 5.32. Penyelenggaraan dan peles-tarian dokumen/arsip daerah

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target

Urusan

(4) Terwujudnya peningkatan pendidikan kedinasan para pejabat struktural dan fungsional Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

(5) PNS yang mengikuti Diklat teknis (orang)

(6) 15

PNS yang mengikuti Psikotes (0rang)

40

Terlaksananya pengembangan dan pembinaan aparatur

Seleksi CPNS (kali)

1

Tersusunnya RDTRK

RDTRK yang tersusun (judul)

1

(7) Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otda, Pem. Umum, Adm. Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Penataan Ruang

Tersedianya pusat data yang menghimpun data / informasi pembangunan melalui SKPD terkait Terwujudnya penyelamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah

Bulan ketersediaannya (bulan)

12

Statistik

Pelaksanaan akusisi di SKPD (buah)

5

Kearsipan


53


No.


(1)

(2)


5.34.

6

Meningkatkan pemenuhan hak sosial masyarakat

6.1. 6.2. 6.3.

(3) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peningkatan peran serta kepemudaan

6.4. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

___________________________________RKPD

Sasaran Program (4) Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Indikator (5) Jumlah SKPD yang diakusisi (SKPD)

Tersedianya bahan bacaan Jumlah bahan bacaan untuk anak SD dan masyarakat (eks)

Target

Urusan

(6) 5

(7)

2.100

Kearsifan

Perpustakaan

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan Terlaksananya pembinaan dan pemasayarakatan olah raga

Kelompok Usaha Pemuda yang terpantau (kelompok) Jumlah kopmpetisi yang diikuti (kali)

10

Pemuda dan Olah Raga

5


Meningkatnya peran serta dan kesadaran pemuda dalam pembangunan Terlaksananya penumbuhan jiwa dan kemampuan kewirausahaan pemuda

Napak Tilas jejak pahlawan (orang)

48


Pelatihan keterampilan (orang)

30



54


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan 6.5. 6.6.

6.7. 6.8.

6.9.

(3) Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

6.10. 6.11. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target

(4) Terlaksananya pembinaan atlet pelajar dan masyarakat yang berprestasi Meningkatnya keterampilan bagi Korps Hansip/Hut Linmas dalam baris berbaris

(5) Jumlah event olah raga yang dilaksanakan (kali) Jumlah organisasi olah raga yang dibina (cabang)

(6) 3

(7) Pemuda dan Olah raga

10


Terlaksananya Diklat Paskibraka setiap 17 Agustus

Peserta diklat (orang)

41

Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah Kominda yang terlaksana (kecamatan)

17

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Terwujudnya perpustakaan yang representatif

Jumlah anak yang mendapatkan pengenalan perpustakaan untuk TK dan SD (oramg) Koordinasi kota sehat (kali)

525

Terjaganya kualitas lingkungan dari pencemaran dan pengerusakan lingkungan


2

Urusan

Perpustakaan

Lingkungan Hidup

55


No.


Program Pembangunan

Sasaran Program

Indikator

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) Perusahaan yang taat lingkungan (buah) Pemantauan B3 (perusahaan dan rumah sakit) Jumlah pohon yang ditaman (pohon)

(6) 30

(7) Lingkungan Hidup

5 dan 1

Lingkungan Hidup

500

Lingkungan Hidup

Tanaman perindang yang tertanam (pohon)

1.000

Lingkungan Hidup

Jumlah aparat desa yang faham tentang pengendalian polusi (orang) Jumlah peserta Bimtek persampahan (orang)

68

Lingkungan Hidup

60

Lingkungan Hidup

Honor petugas kebersihan yang terbayar (bulan)

12

Lingkungan Hidup

6.12. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 6.13. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdayan alam 6.14. Peningkatan pengendalian polusi

Terlaksananya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Terjaganya cadangan sumberdaya alam

6.15. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

___________________________________RKPD

Terkendalikannya polusi


Urusan

56


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan

Sasaran Program

Indikator

Target

(3) 6.16. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 6.17. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

(4) Terciptanya penguatan pengarusutamaan gender dan anak

(5) Kota Layak Anak yang terbentuk (lokasi)

(6) 2

(7) Pemberdayaan Perempuan dan PA

Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan

17

Pemberdayaan Perempuan dan PA

6.18. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 6.19. Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 6.20. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Meningkatnya peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Pelaksanaan sosialisasi Bina Keluarga dan pemahaman tentang AKI dan AKB (kecamatan) Penilaian desa pelaksana P2WKSS (desa)

2


Tersedianya bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

Orientasi PLKB/PKB (kecamatan)

17


Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Sosialisasi Inpres No. 9 tahun 2000 tentang PUG (kali)

1


___________________________________RKPD


Urusan

57


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan (3) 6.21. Keluarga Berencana 6.22. Pelayanan kontrasepsi 6.23. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri 6.24. Pemberdayaan fakir miskin , Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 6.25. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target

(4) Terlaksananya program Keluarga Berencana Terlaksananya program keluarga Berencana Terlaksananya pelayanan KB MOP dan MOW Terlaksananya pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB KR yang mandiri

(5) Jumlah peserta KB yang terlayani (orang)

(6) 600

Jumlah yang terlayani (orang) Anggota UPPKS yang dibina (orang)

26

Terwujudnya pemberdayaan keluarga miskin

Insentif pendamping PKH yang dibayarkan (orang)

24

Sosial

Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Pendataan Lansia rawan sosial (kecamatan)

17

Sosial


150

Urusan (7) KB dan Keluarga Sejahtera KB dan Keluarga Sejahtera KB dan Keluarga Sejahtera KB dan Keluarga Sejahtera

58


No.


(1)

(2)


6.27.

6.28. 6.29.

(3) Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Rehab dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Peningkatan pelayanan angkutan Pembinaan anak terlantar

6.30. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 6.31. Peningkatan kesempatan kerja 6.32. Perlindungan dan pengembangan lembga ketenagakerjaan

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target

Urusan (7)

(4) Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

(5) KTI, PSM,ORSOS yang dinilai (kecamatan)

(6) 17

Sosial

Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasin/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Jumlah terminal yang direhab (buah)

1

Perhubungan

Meningkatnya pelayanan angkutan bagi masyarakat Terlaksananya pembinaan panti sosial dan peningkatan keterampilan anak terlantar Terbukanya kesempatan kerja bagi penganggur dan setengah pengangguran

Jumlah peserta penyuluhan (orang) Anak terlantar yang terkirim untuk mengikuti pelatihan (orang) Lowongan kerja yang tersedia (perusahaan)

50

Perhubungan

40

Sosial

20

Ketenagakerjaan

Terbukanya kesempatan kerja bagi pengangguran dan setengah pengangguran Terlaksananya perlindungan dan pengembangan lembga ketenagakerjaan

Peserta pelatihan keterampilan (orang)

36

Ketenagakerjaan

Jumlah tenaga kerja yang terawasi dan terlindungi dan penagakan hukum (perusahaan)

40

Ketenagakerjaan


59


No.


(1)

(2)


6.34. 6.35.

6.36.

6.37. 6.38. 6.39.

(3) Pencegahan Dini dan Penaggulangan Korban Bencana Alam Pemberdayaan masyarakat perdesaan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pengembangan komunikasi dan informatika Kerjasama informasi dengan mas media Pengelolaan kekayaan budaya

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

(4) Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

(5) Peningkatan keterampilan penanggulangan bencana (orang)

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di perdesaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Pendampingan gerbangmas taskin (desa dan kecamatan) Jumlah masyarkat desa yang mandiri (kecamatan)

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Aparatur desa yang dilatih (orang)

Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informatika di daerah Terlaksananya kerjasama informasi dengan mas media Terpeliharanya situs-situs budaya daerah


Target (6) 60

Urusan (7) Penanggulangan Bencana

4 dan 2

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

16

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

180

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Komunikasi dan Informatika

Jumlah informasi yang ditayangkan/diterbitkan (kali publikasi) Situs budaya bawah air yang dipelihara (obyek)

1.923 3

Komunikasi dan Informatika Kenudayaan

60


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan 6.40. 6.41. 6.42. 6.43. 6.44.

(3) Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan destinasi pariwisata Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

6.45. Peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target (6) 15

(7) Kebudayaan

3

Pariwisata

Terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata Terlaksananya konservasi dan perlindungan sumberdaya hutan Terlaksananya kegiatan intelejen daerah (Kominda)

(5) Alat kesenian Habsy (set) Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata (kali) Obyek wisata yang terbangun (obyek) Kegiatan pencegahan kebakaran (kecamatan) Lokasi Kominda (kecamatan)

1

Pariwisata

2

Kehutanan

17


Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Honor tenaga pengendali (OB)

120

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan tindak kriminal

Penyelidikan, Penyidikan dan Penertiban Tindak Pelanggaran Perda (kali) Hansip yang meningkat keterampilannya (kegiatan)

120

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

(4) Terpeliharanya kebudayaan dan kesenian daerah Meningkatnya pemasaran paket wisata daerah


2

Urusan


61


No. (1) 7

Prioritas Pembangunan (2) Membangun infrastruktur

Program Pembangunan (3) 7.1. Pembangunan jalan dan jembatan

7.2. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan 3.1.

Pembangunan infrastruktur perdesaan 7.3. Pembangunan saluran draenase/goronggorong 7.4. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

___________________________________RKPD

Sasaran Program (4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan pada daerah sentra produksi unggulan daerah

Indikator

Target

Urusan

(5) Panjang jalan (km)

(6) 100,26

(7) Pekerjaan Umum

Jumlah jembatan (buah) Panjang jalan (km)

15

Pekerjaan Umum

99,86

Pekerjaan Umum

20

Pekerjaan Umum

Terwujudnya pengembangan infrastruktur perdesaan

Jumlah jembatan (buah) Panjang jalan yang dibangun (km)

44

Pekerjaan Umum

Terlaksananya pembangunan gorong-gorong

Jumlah gorong-gorong (buah)

9

Pekerjaan Umum

Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Sarana air limbah yang tersedia (kecamatan)

2

Pekerjaan Umum

Sistem pengembangan air minum yang tersedia (lokasi)

8

Pekerjaan Umum

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan


62


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan (3) 7.5. Pembangunan turap /talud /brojong 7.6. Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

7.7. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 7.8. Pengembangan dan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumberdaya air lainnya 7.9. Pengaturan jasa konstruksi

___________________________________RKPD

Sasaran Program

Indikator

Target

Urusan

(4) Meningkatnya pembangunan turap/talud/brojong

(5) Panjang yang terbangun (km)

(6) 1

(7) Pekerjaan Umum

Terlaksananya inspeksi kondisi jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala

Jumlah jalan (ruas)

77

Pekerjaan Umum

Jumlah jembatan (buah) Jumlah pintu air (unit)

35

Pekerjaan Umum

13

Pekerjaan Umum

28,20 3

Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

3

Pekerjaan Umum

Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Jaringan irigasi (km) Meningkatnya pengembangan, Jumlah masyarakat pengelolaan dan konservasi yang ditingkatkan sungai, danau dan sumberdaya partisipasinya air lainnya (angkatan)

Terlaksananya koordinasi dalam pelaksanaan tugas bidang jasa konstruksi


Pelaksanaan workshop (kali)

63


No.


(1)

(2)

Program Pembangunan (3) 7.10. Pemberdayaan jasa konstruksi 7.11. Pengawasan jasa konstruksi 7.12. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

8

Meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum di daerah permukiman

8.1. Pengembangan perumahan 8.2. Pembangunan sarana/prasarana fasilitas umum 8.3. Pengembangan wilayah transmigrasi 8.4. Transmigrasi lokal

___________________________________RKPD

Sasaran Program (4) Terlaksananya bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa Terevaluasinya kinerja pekerjaan penyediaan jasa konstruksi Terlaksananya pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur pada wilayah strategis dan cepat tumbuh Terlaksananya fasilitasi pengembangan perumahan bagi masyarakat kurang mampu Terlaksananya pembngunan sarana dan prasarana dan fasilitas umum Terlaksananya pengembangan wilayah transmigrasi

Indikator

Urusan

(5) Jumlah diklat swakelola (angkatan)

(6) 1

(7) Pekerjaan Umum

Pelaksanaan monitoring (OH)

75

Pekerjaan Umum

1.528

Pekerjaan Umum

Jumlah infrastruktur yang terbangun (meter) Jumlah rumah sederhana yang terbangun (unit) Jumlah fasilitas yang terbangun (unit)

Sarana air bersih yang tersedia/terbangun (unit/jenis) Terlaksananya penyuluhan dan Jumlah sasaran (UPT) pelatihan transmigrasi


Target

350

Perumahan Rakyat

1

Perumahan rakyat

3/8

Ketransmigrasian

2

Ketransmigrasian

64

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 V.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1. Progran dan Kegiatan Prioritas Rencana program dan kegiatan prirotas untuk tahun anggaran 2014 disajikan dan dirinci berdasarkan bidang urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sebagai berikut: Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 NO. 1

URUSAN/PROGRAM PENDIDIKAN a. Pendidikan Anak Usia Dini b. Pendidikan Non Formal

       

c.

Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun

d.

Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan



Pendidikan menengah

 

e.

2

KEGIATAN

KESEHATAN a. Keluarga Berencana

b.

Obat dan perbekalan kesehatan



Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini. Pembinaan pendidikian kursus dan kelembagaan. Pengembangan pendidikan keaksaraan. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup. Pembangunan gedung sekolah. Penambahan ruang kelas sekolah Penyediaan BOS jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs dan Pesantren Salafiyahdan satuan pendidikan setara non Islam setara SD dan SMP. Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan Paket C setara SMA Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

 Penyediaan peralatan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarha miskin.  Pelayanan KIE.  Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu.  Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan.  Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.  Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.  Pengadaan obat untuk pasien kelas III.

____________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 NO.

URUSAN/PROGRAM Kesehatan reproduksi remaja d. Upaya kesehatan masyarakat. c.

e. f.

Pelayanan kontrasepsi Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

g.

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan jaringannya Peningkatan pelayanan kesehatan anak anak Peningkatan pelayanan kesehatan lansia Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/RS Jiwa/RS Paru/RS Mata

h. i. j. k.

l.

KEGIATAN  Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja.  Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas jaringannya.  Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.  Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah.  Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan obat generik essensial.  Peningkatan kesehatan masyarakat.  Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana.  Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.  Penyelenggaraan penyehatan lingkungan.  Penyediaan jasa pelayanan kesehatan.  Pelayanan konsling Keluarga Berencana  Pelayanan vaksin bagi balita dan anak sekolah.  Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.  Peningkatan imunisasi.  Pembangunan puskesmas.  Pembangunan puskesmas pembantu  Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas / puskesmas pebantu.

 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak dan balita.   Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia.  Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.    

Penambahan gedung kelas III Rehabilitasi bangunan rumah sakit. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit. Pengadaan mobil ambulance.

 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit.

____________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 NO. 3

4

URUSAN/PROGRAM PEKERJAAN UMUM a. Pembangunan jalan dan jembatan b. Pembangunan saluran drainase/goronggorong c. Rehabilitasi/pemelihar aan jalan dan jembatan d. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah e. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya f. Pembangunan infrastruktur perdesaan

PERUMAHAN RAKYAT a. Pengembangan perumahan b.

5

PENATAAN RUANG a. Penataan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah b. Perencanaan tata ruang c.

6

Pembangunan sarana/prasarana

KEGIATAN  Pembangunan jalan  Pembangunan jembatan  Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan  Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan  Pengembangan sistem distribusi air minum  Pembangunan pintu air.  Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi  Rehabilitasi/pemelihaaraan pintu air.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan.  Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan.  Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan.  Perbaikan rumah masyarakat kurang mampu (Bedah rumah PKK)  Perencanaan, pengembangan dan pengawasan PSU perumahan rakyat.  Pembangunan sarana/prasarana beribadah.  Peningkatan sarana/prasarana berolah raga.  Pembangunan sarana/prasarana fasilitas lainnya.  Penataan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah  Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan  Survey dan pemetaan  Pengawasan penataan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Perencanaan  Penyusunan rancangan RKPD. pembangunan daerah  Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.  Penetapan RKPD

____________________________________RKPD



URUSAN/PROGRAM Perencanaan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial PERHUBUNGAN a. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas b.

7

8

9

10

11

12

b. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. LINGKUNGAN HIDUP a. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup b. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan

KEGIATAN  Koordinasi perumusan kebijakan dan singkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.      

Pengadaan rambu-rambu RPPJ. Zona selamat sekolah Pengadaan APILL. Pengadaan marka jalan. Pembangunan terminal type B Pembangunan jembatan timbang

 Koordinasi penilaian kota sehat  Pemantauan kualitas lingkungan  Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup.  Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.  Penyusunan status lingkungan hidup daerah  Pengembangan data dan informasi lingkungan hidup.  Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.

c. Peningkatan pengendalian polusi PERTANAHAN a. Penyelesaian masalah  Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan perbatasan antar antar kecamatan/desa/kelurahan dalam wilayah wilayah Kabupaten KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Penataan Administrasi  Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Keuangan  Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan  Peningkatan Pelayan Publik dalam bidang kependudukan  Sosialisasi Kebijakan Kependudukan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA a. Penguatan  Fasilitasi pengembangan Pusat pelayanan kelembagaan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) pengarusutamaan  Pengembangan informasi gender dan anak gender dan anak b. Peningkatan kualitas  Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan hidup dan perlindungan tenaga kerja perempuan. perempuan KB DAN KELUARGA SEJAHTERA a. Keluarga Berencana  Pembinaan keluarga berencana.  Pelaksanaan kesatuan gerak KB-PKK-Kesehatan .

____________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 NO. b.

URUSAN/PROGRAM Kesehatan Repreduksi Remaja (KRR)

c.

13

14

Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB SOSIAL a. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial a. Pemberdayaan fakir miskin , Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. KETENAGAKERJAAN a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja b. c.

15

Peningkatan kesempatan kerja Perlindungan dan pengembangan lembga ketenagakerjaan

KOPERASI DAN UKM a. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.

b. c. d.

Pengembangan system pendukung bagi UMKM Penciptaan iklim usaha kecil, menengah yang kondusif Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

KEGIATAN  Advokasi dan KIE bidang ketahanan keluarga tentang kesehatan remaja bagi kelompok BKR dan PIK remaja.  Pelaksanaan KIE – KRR melalui kelompok keluarga sejahtera.  Pemberdayaan ekonomi keluarga  Pembinaan kelompok masyarakat peduli KB.   Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat.  Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS.

 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.  Pendidikan dan pelatihan keterampilan sosialisasi bursa kerja online.  Penyiapan tenaga kerja siap pakai.  Penyuluhan lowongan kerja bagi siswa SLTA  Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial.  Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keamanan dan keselatan kerja.  Pembinaan dan pengawasan koperasi  Peningkatan wawsan UMKM.  Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian.  Fasilitasi perkuatan modal bagi UMKM  Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM  Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM.  Fasilitasi pengembangan usaha kecil, mikro dan menengah.

____________________________________RKPD



17

18

19

URUSAN/PROGRAM PENANAMAN MODAL a. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah KEBUDAYAAN a. Pengelolaan Keragaman Budaya

KEGIATAN  Peningkatan manajemen investasi daerah

 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah  Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA b. Peningkatan Peran  Pembinaan Organisasi Kepemudaan Serta Kepemudaan  Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan  Lomba Kreasi Karya Tulis ilmiah dikalangan pemuda  Pelatihan dan pelaksanaan Paskibraka c. Upaya Pencegahan  Pemberian penyuluhan tentang penyalahgunaan dan Penyalangunaan dan bahaya narkoba bagi Pemuda Narkoba d. Pembinaan dan  Pembinaan Olahraga yang berkembang Pemasyarakatan dimasyarakat Olahraga  Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat e. Peningkatan Sarana  Peningkatan Pembangunan Sarana dan dan Prasarana prasarana Olahraga Olahraga  Fasilitas Cabang Olahraga Prestasi daerah KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI a. Peningkatan  Pelatihan Pengendalian keamanan dan Keamanan kenyamanan lingkungan Kenyamanan  Operasionalisasi komonitas intelejen daerah Lingkungan (Kominda) b. Pengembangan  Pelatihan dan Pelaksanaan PASKIBRA setiap 17 Wawasan Agustus Kebangsaan c. Peningkatan  Penyuluhan pencegahan peredaran/ pengguna Pemberantasan minuman keras dan narkoba Penyakit Masyarakat (PEKAT) d. Pendidikan Politik  Fasilitas Penyelesaian perselisihan parpol Masyarakat e. Pencegahan Dini dan  Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Penaggulangan potensi bencana alam Korban Bencana Alam  Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi potensi bencana alam f. Dukungan Kelancaran  Pengamanan Pemilu?Pemilihan Bupati Penyelenggaraan Pemilihan Umum

____________________________________RKPD



URUSAN/PROGRAM KEGIATAN OTDA, PEM. UMUM, ADM. KEU. DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN a. Peningkatan pelayanan  Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, Kedinasan Kepala pimpinan/anggota organisasi sosial dan Daerah/Wakil Kepala kemasyarakatan. Daerah  Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.  Kunjungan/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur  Pendidikan dan pelatihan formal b. Pengembangan  Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilaiwawasan kebangsaan nilai luhur budaya bangsa. c. Kerjasama informasi  Penyebarluasan informasi pembangunan daerah. dengan mas media  Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah  Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat. d. Penataan otonomi  Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas daerah wilayah administrasi antar wilayah. e. Peningkatan kapasitas  Pembahasan rancangan peraturan daerah lembaga perwakilan  Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat rakyat daerah pemerintah dan tokoh masyarakat/agama.  Kunjungan kerja pimpinan dan anggota ke dalam daerah.  Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD. f. Peningkatan Sistem  Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Pengawasan Internal  Penanganan pengawasan pengaduan di dan Pengendalian lingkungan pemerintah daerah Pelaksanaan Kebijakan  Tindak lanjut hasil temuan pengawasan KDH  Koordinasi pengawasan yang lebih koprenhemsif g. Peningkatan Pelayanan  Pemeriksaan dan pengecekan Lapangan Perijinan Pemohon Perijinan  Sosialisasi perijinan h. Pembinaan dan  Seleksi Penerimaan CPNS Penembangan  Penempatan PNS Aparatur  Penataan system administrasi kenaikan pangkat  Pembangunan/Pengembangan system informasi kepegawaian  Seleksi dan penempatan PNS untuk tugas belajar  Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi  Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS  Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

____________________________________RKPD



URUSAN/PROGRAM Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan j. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah i.

21

22

23

24

KEGIATAN  Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan  Pengendalian Keamanan Lingkungan  Penyusunan Analisis Standar Biaya.  Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD  Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

KETAHANAN PANGAN a. Peningkatan  Pengembangan Lumbung Pangan Desa Ketahanan Pangan b. Peningkatan  Penyuluhan Penerapan teknologi Penerapan Teknologi pertanian/perkebunan Pertanian/ Perkebunan c. Pemberdayaan  Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/ Penyuluh perkebun Pertanian/Perkebunan Lapangan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a. Peningkatan  Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi keberdayaan masyarakat desa masyarakat pedesaan b. Pengembangan  Pembinaan manajemen badan usaha milik desa. lembaga ekonomi  Bimbingan teknis badan usaha milik desa. pedesaan c. Peningkatan  Bimbingan kelompok masyarakat pembangunan partisipasi masyarakat desa. dalam membangun  Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. desa  Pemberian stimulan pembangunan desa. STATISTIK a. Pengembangan data/  Penyusunan dan pengumpulan data/informasi informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.  Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan. KEARSIPAN a. Penyelenggaraan dan  Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah pelestarian dokumen/arsip daerah b. Pemeliharaan  Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah. rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

____________________________________RKPD



26

27

28

URUSAN/PROGRAM KEGIATAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Pengembangan  Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan komunikasi dan informatika informatika  Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi  Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi.  Penyebarluasan informasi pembangunan daerah PERPUSTAKAAN a. Pengembangan  Pemasyarakatan minat dan kebiasaan budaya baca dan membacauntuk mendorong terwujudnya pembinaan masyarakat pembelajar. perpustakaan  Pengembangan minat dan budaya baca  Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah PENANGGULANGAN BENCANA a. Pencegahan dini dan  Pemantauan dan penyebarluasan informasi penanggulangan potensi bencana alam. bencana alam  Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam  Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi pendudukan dari ancaman/bencana alam  Pelatihan keterampilan dan penangulangan bencana PERTANIAN a. Peningkatan  Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil ketahanan pangan pertanian.  Pengembangan intensifikasi padi dan palawija.  Pengembangan diversifikasi tanaman.  Peningkatan mutu dan keamanan pangan.  Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian.  Penembangan diversifikasi tanamanm  Pengembangan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan  Pengembangan perbenihan/perbibitan  Pengembangan tanaman kelap sawit. b. Peningkatan  Penyuluhan pemasaran produksi pemasaran hasil propertanian/perkebunan guna menghindari duk pertanian tengkulak dan sistem ijon. /perkebunan c. Peningkatan produksi  Penyediaan sarana produksi pertanian /perkebunan pertanian/perkebunan. d. Pengembangan lahan  Pengembangan lahan dan air dan air  Pengembangan tata guna air.  Peningkatan jalan usaha tani.

____________________________________RKPD



URUSAN/PROGRAM Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak b. Peningkatan Hasil Perternakan a.

c.

29

30

31

32

KEGIATAN  Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular  Pembangunan sarana prasarana pembibitan ternak  Pembibitan dan perawatan ternak  Pendisribusian bibit ternak kepada masyarakat  Pengembangan agribisnis perternakan  Fasilitas kerjasama regional/nasional/internasional/penyediaan hasil produksi

Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Perternakan KEHUTANAN a. Perlindungan dan  Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran konservasi sumber hutan dan lahan daya hutan b. Pembinaan dan  Patroli peredaran dan pengawasan hasil hutan penertiban industry hasil hutan c. Pemanfaatan Potensi  Pengembangan Hasil Hutan non kayu Sumber Daya Hutan  Pengembangan galamisasi ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL a. Rehabilitasi dan  Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, pemulihan cadangan mangrove, padang lamun, estuarin dan teluk sumberdaya alam PARIWISATA a. Pengembangan  Pemeliharaan dan pembersihan Objek Wisata Pemasaran Pariwisata  Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri  Pemilihan Atak dan Diang Duta Wisata Batola  Pembukaan Pasar Ramadhan  Pengirim Duta Wisata Nusantara  Pengiriman nanang galuh ke Tingkat Prov. KalSel  Festival Pasar Terapung b. Pengembangan  Pembangunan Sarana Wisata Air Jembatan Destinasi Pariwisata Barito-Pulau Kembang (Pulang Pergi/PP). Sarana/Dermaga, Promosi, Kafe Terapung, Kapal Fery. KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Pengembangan  Pengembangan bibit ikan unggul budidaya perikanan  Pembinaan dan pengembangan perikanan  Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air tawar  Revitalisasi perikanan budidaya dikawasan budidaya air payau  Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Penyakit ikan

____________________________________RKPD



URUSAN/PROGRAM Pengembangan perikanan tangkap PERDAGANGAN a. Pengembangan infrastruktur perdesaan b. Peningkatn efisiensi perdagangan dalam negeri b.

33

34

35

INDUSTRI a. Peningkatan kemampuan teknologi industry b. Pengembangan industri kecil dan menengah. KETRANSMIGRASIAN a. Pengembangan wilayah transmigrasi

KEGIATAN  Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap  Rehabilitasi/pemeliharaan pasar perdesaan.  Pengelolaan gudang SRG  Pengembangan pasar dan distribusi barang produk.  Kebijakan konversi minayk tanah ke LPG.  Pengembangan dan pelayanan teknologi industry.  Pembinaan industry kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klastert industry.  Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi.  Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

____________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 VI.

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 ini disusun, yang secara keseluruhan mencakup Rencana Kerja (RENJA) Perubahan masing-masing SKPD Kabupaten Barito Kuala, baik yang menyangkut kegiatan yang diproyeksikan dengan pendanaan yang direncanakan dari APBN, APBD Propinsi Kalimantan Selatan maupun APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014. Untuk selanjutnya dari materi RKPD Perubahan yang menyangkut program dan kegiatan terkait dengan pendanaan yang bersumber dari APBD-P Kabupaten Barito Kuala ini disarikan lebih lanjut dan dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014. Sedangkan yang terkait dengan program dan kegiatan yang berhubungan dengan anggaran APBD Propinsi Kalimantan Selatan maupun melalui APBN disampaikan lebih lanjut pada aras pemerintahan dimaksud untuk memperoleh alokasi anggaran Tahun 2014. RKPD Perubahan tahun 2014, disusun dengan tetap mengacu pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017. Hal ini dimaksudkan agar seluruh program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan tahun 2014 adalah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Barito Kuala sebagaimana yang terdapat dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017.

Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 2 Juli 2014 BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

____________________________________RKPD


Pemerintah Kabupaten Barito Kuala __________________________________2014 DAFTAR ISI I.

II.

III.

IV. V. VI.

PENDAHULUAN ........................................................................................ 1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1.2. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................... 1.3. Sistematika Dokumen RKPD ......................................................... 1.4. Hubungan Antar Dokumen ............................................................. 1.5. Maksud dan Tujuan ........................................................................ EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ............... 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ................................................. 2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................... RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ......................................................... 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ................................................... 3.2. Arah Kebijakan KeuanganDaerah .................................................. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ........................ 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................... 4.2. Prioritas Pembangunan .................................................................. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..................................................................................................... 5.1. Program dan Kegiatan Prioritas ..................................................... PENUTUP ...................................................................................................

1 1 2 3 3 4 5 5 19 23 23 27 34 34 35 65 65 76

________________________RKPD Perubahan Tahun 2014 77

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2014

Recommend Documents