Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 I. PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Pembangunan merupakan salah satu kegiatan utama bagi pemerintah daerah

disamping pelayanan dan operasional internal birokrasi. Dengan telah diterapkannya Otonomi Daerah bagi Pemerintah Daerah berarti daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang dilakukan secara efisien dan efektif. Tahapan dalam penyusunan agenda perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan dengan mengacu kepada agenda perencanaan pembangunan nasional serta menjadi acuan bagi SKPD sehigga tercipta sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas SKPD menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah. Sebagaimana kita fahami bersama bahwa Kebijakan Umum Anggaran atau yang kita kenal dengan KUA merupakan salah satu tahapan proses yang harus diwujudkan guna memadukan perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran, yang sekaligus memformulasikan aspirasi para pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan ABPD setiap tahunnya. Pada titik tahap ini, KUA sebagai formulasi awal yang memadukan kedua perencanaan dimaksud akan menjadi panduan kebijakan, bagi proses penyusunan rancangan APBD beserta perubahannya. Untuk lebih memberikan nilai kualitas muatan pada materi rancangannya, sangat diperlukan pemahaman yang sama dari seluruh para pihak agar rancangan KUA benar-benar menjadi panduan kokoh yang disepakati para pemangku pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala. Dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah diwajibkan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) yang berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun bersangkutan. KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

_______________Kebijakan Umum APBD tahun 2017

1

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 adalah salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang disusun dalam rangka proses perencanaan pembangunan tahun 2017. Lebih lanjut ditekankan dalam pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD. Program dan kegiatan dalam Rancangan KUA Tahun 2017 telah disusun berdasarkan RKPD Tahun 2017 sebagai penjabaran dari sasaran dan capaian RPJMD dengan klasifikasi urusan-urusan Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan dalam pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan KUA memuat ; kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Selanjutnya dalam pasal 87 ayat (1) disebutkan Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang sudah tertuang, ditetapkan dan disosialisasikan pada dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017, berupa Visi “SAMA RASA BARITO KUALA SATU KATA UNTUK MAJU, MANDIRI MEWUJUDKAN RAKYAT BERDAYA SAING YANG SEJAHTERA”. Visi ini akan diwujudkan melalui 4 Misi, 4 Tujuan dan 8 Sasaran Strategis. Adapun 8 Sasaran Strategis yang sekaligus menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 – 2017 adalah (i) Peningkatan aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat, (ii) Peningkatan produksi pertanian, (iii) Pendidikan, (iv) Kesehatan, (v) Tata laksanan


2

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Pemerintahan Yang Baik, (vi) Meningkatkan Pemenuhan Hak Sosial Masyarakat, (vii) Infrastruktur dan (viii) Permukiman. Melalui 8 (delapan) prioritas yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017 khususnya pada 8 (delapan) Sasaran Strategis, semuanya bermuara pada tujuan pembangunan secara makro yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan kesejahteraan sosial dan keberlangsungan lingkungan. Sinergitas prioritas pembangunan daerah telah mengacu pada prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Agenda Nawa Cita pada RPJMN 2015 – 2019. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 terdapat beberapa hal yang mendapatkan perhatian yaitu Kebijakan Umum APBD mengacu pada upaya – upaya yang akan dilakukan dalam rangka meneruskan pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran serta kebijakan pemerintah daerah tahun 2013 - 2017, dengan tetap memegang beberapa prinsip – prinsip dalam penyusunan APBD yaitu : 1)

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2)

Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

3)

Transparan,

sehingga

memudahkan

masyarakat

untuk

mengetahui

dan

mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang APBD; 4)

Melibatkan partisipasi masyarakat;

5)

Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

6)

Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Dengan dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut diharapkan Kebijakan Umum APBD

Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan tahapan kegiatan selanjutnya, yakni penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2017.


3

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 1.2.

Tujuan Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

antara lain : a. Menjaga konsistensi perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RKPD dan RPJMD; b. Mensinergikan antara perencanaan dari pemerintah daerah dengan aspirasi masyarakat; c. Mengoptimalkan ketersediaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah dituangkan dalam RKPD; d. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel. Disamping itu KUA berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017, tetap

mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain sebagai berikut : (1)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

(2)

Undang-Undang Nomor

12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor

68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik


4

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Indonesia Tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851); (4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

(5)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(6)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);

(7)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;

(8)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

(9)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

(10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). (13) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); (14) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);


5

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 (15) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); (16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara – Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); (17) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (18) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); (19) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598); (20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); (21) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (22) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; (23) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (24) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;


6

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 (25) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. (26) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; (27) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (28) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (29) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. (30) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; (31) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. (32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; (33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; (34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; (35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; (36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengangaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


7

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 (38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; (40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (41) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD; (42) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengangaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; (44) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah; (45) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); (46) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518 ; (47) Peraturan Daerah Nomor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan


8

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 15); (48) Peraturan Daerah Nomor Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Dinas-Dinas Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 16); (49) Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17); (50) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3); (51) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6); (52) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala 2013 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 1); (53) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016; (54) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 22)


9

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. 2.1.1.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala selama tahun 2014 mencapai 4,46

%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yakni tahun 2013, pertumbhuhan ekonomi tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,31 %. Penyumbang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,31%, berikutnya adalah sektor Jasa Lainnya sebesar 9,75 % dan diurutan ketiga adalah sektor Jasa Pendidikan. 7.00 6.66

5.00 4.00 3.00 2.00

Pertumbuhan (%)

6.00

4.15

4.46

1.00 0.00 2012

2013*)

2014**)

Keterangan : *) angka diperbaiki **) angka sementara Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2014 Mencermati grafik pertumbuhan ekonomi di atas, terlihat adanya penurunan yang cukup signifikan antara tahun 2012 yang sebesar 6,66 % dan tahun 2013 menurun menjadi hanya 4,15 %. Secara riil, tidak terjadi penurunan sebagaimana tertera pada grafik di atas, melainkan terjadi peningkatan sebagaimana pada tahun 2014. Hanya saja terjadi perubahan yang mendasar pada jumlah sektor yang berkontribusi terhadap PDRB yang sebelumnya hanya 9 (sembilan) sektor kini menjadi 21 sektor.


10

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Pertumbuhan ekonomi terkait dan sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Kontribusi masing-masing sektor juga dipengaruhi oleh aktivitas pada sektor lainnya. Sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang memadai. Tabel 2.1 Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2012 – 2014 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Barito Kuala Kategori

Sektor

1 A

2 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri dan Pengolahan Pengadaan Listrik dan Gas Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang Konstruksi Perdagangan Besar dan eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan

B C D E F G H

I J K L

2012 2013*) 2014**) (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 3 4 5 1.326.084,4 1.313.219,4 1.325.315,9 3.439,0

3.685,3

3.951,8

777.714,6

792.532,9

2.754,4 10.278,9

3.038,3 10.669,7

3.505,2 11.487,3

526.372,5

557.506,4

594.699,4

416.114,2 149.043,9

452.945,0 155.120,9

492.417,7 162.647,4

94.148,6

101.686,1

110.339,2

82.400,3

85.988,6

93.858,6

67.002,2

76.616,2

82.227,6

131.464,6

142.864,8

155.016,3

743.169,3


11

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Kategori

Sektor

1 M,N O P

2

2012 (Juta Rp) 3 6.886,3 303.977,0 195.118,6

2013*) (Juta Rp) 4 6.187,8 322.018,5 213.140,3

2014**) (Juta Rp) 5 6.549,7 339.426,2 233.506,8

Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib Q Jasa Pendidikan 48.081,6 52.704,7 56.544,8 R,S,T,U Jasa Kesehatan 29.390,0 31.050,1 34.077,4 PDRB 4.134.723,0 4.306.156,7 4.498.104,4 Keterangan : * ) angka sementara **) angka sangat sementara Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tiga sektor yang paling dominan dalam berkontribusi terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2012 – 2014 adalah sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan di urutan pertama, diikuti oleh sektor Industri dan Pengolahan dan diurutan ketiga adalah sektor Konstruksi. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas menjadi sektor dengan kontribusi terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Barito Kuala.

2.1.2.

PRDB Perkapita Perkembangan perekonomian Kabupaten Barito Kuala yang diikuti dengan

pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB perkapita. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah salah satunya dapat tercermin dari besarnya PDRB perkapita, meskipun angka tersebut tidak menggambarkan pendapatan penduduk secara nyata dan tidak mencerminkan pemerataan karena angka ini hanya merupakan rata-rata. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai gambaran umum peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Barito Kuala akan terasa lebih merata jika diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakatnya yang ditandai dengan peningkatan pendapatan perkapita. Diharapkan dengan adanya peningkatan pendapatan akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan tarap hidup masyarakat itu sendiri.


12

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 PDRB Per Kapita (Ribu Rp) 25,000.0 20,000.0 15,000.0 10,000.0

15,876.9

16,929.5

19,256.5

5,000.0 2012

2313*)

2014**)

PDRB Per Kapita (Ribu Rp)

Catatan : *) angka diperbaiki **) angka sementara Sumber: BPS dan Bappeda Kabupaten Barito Kuala Gambar 2.2 PDRB Perkapita Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2014 Laju pertumbuhan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk tahun 2012 adalah sebesar 6,99 % dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 6,63 %. Namun demikian pada tahun 2014 secara signifikan PDRB perkapita meningkat tajam menjadi 13,75 %. Sedangkan jika dilihat Atas Dasar Harga Konstan, PDRB perkapita tahun 2012 sebesar 3,35 %, tahun 2013 turun ke angka 2,57 % dan tahun 2014 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2013 yakni sebesar 3,00 %.

2.1.3.

Laju Inflasi Inflasi Kabupaten Barito Kuala masih mengikuti laju inflasi Kota Banjarmasin,

karena pengukuran laju inflasi di Kalimantan Selatan hanya dilakukan di

Kota

Banjarmasin sebagai ibukota provinsi. Tekanan inflasi pada tahun 2014 di Kalimantan Selatan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Inflasi tahunan Kalimantan Selatan yang tercermin dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) kota Banjarmasin tercatat 6,98 persen. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan (Kalsel) Dyan Pramono Effendy di Banjarmasin, Rabu menerangkan, tingkat inflasi di provinsinya September 2013 sebesar 0,30 persen atau naik dibandingkan bulan-bulan sebelumnya (Agustus dan Juli 2014). Sementara tingkat inflasi di Kalsel Agustus 2014 sebesar 0,01 persen atau turun 0,67 persen dibandingkan Juli 2014, dan pada Juli 2014 tingkat inflasi 0,68 persen


13

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 atau turun 0,81 persen dibandingkan Juni 2014, dan Juni 2014 turun 0,19 persen dibandingkan Mei 2014. "Tingkat inflasi September 2014 di Kalsel tersebut gabungan dari inflasi di Kota Banjarmasin (ibu kota provinsi) 0,18 persen dan kota Tanjung, ibu kota Kabupaten Tabalong yang mengalami inflasi 0,42 persen," ungkapnya. Sedangkan laju inflasi kumulatif di Kalsel (September 2014 terhadap Desember 2013) 3,43 persen bulan sebelumnya 3,23 persen, dan laju inflasi "year on year" (y-o-y) di provinsi tersebut tercatat 4,80 persen, sebelumnya 4,14 persen. Khusus di Banjarmasin yang mandapat julukan kota seribu sungai, laju inflasi kumulatif tahun 2014 sebesar 3,34 persen, sebelumnya 3,15 persen, dan laju inflasi "y-o-y" 4,67 persen, sebelumnya 3,93 persen. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Banjarmasin pada September 2014 antara lain bahan bakar rumah tangga, sop, sekolah menengah atas, ikan patin, kue kering berminyak, martabak, dan minyak goreng. Sedangkan yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi antara lain semangka, bawang merah, angkutan udara, udang basah, daging ayam ras, ikan gabus (iwak haruan), baju muslim, ikan layang/benggol, tomat sayur, serta cabai merah. Di Kota Banjarmasin dari tujuh kelompok pengeluaran, empat di antaranya mengalami kenaikan indeks harga yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,90 persen (sebelumnya 0,64 persen), perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,54 persen (sebelumnya 0,73 persen). Kemudian kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen (sebelumnya 5,54 persen), serta pendidikan, rekreasi dan olahraga 1,34 perseb (sebelumnya 1,08 persen), ungkapnya dalam jumpa pers di Kantor BPS Kalsel, Jalan KS Tubun (Pekauman) Banjarmasin. Tiga kelompok lain yang mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,79 persen (sebelumnya 0,59 persen), kelompok sandang 0,25 persen (sebelumnya 0,18 persen), serta kelompok transportasi, komunikasi & olahraga 0,40 persen (sebelumnya 2,98 persen). Komoditi yang mengalami kenaikan harga dengan andil teringgi di kota minyak itu selama Septemeber 2014 antara lain kacang panjang, daging ayam ras, beras, kontrak rumah, akademi/perguruan tinggi, tomat sayur, es, dan bahan bakar rumah tangga. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan harga dengan andil deflasi tertinggi antara lain bayam, bawang merah, haruan, semangka, ikan sepat siam, daging ayam kampung, anggur, ikan layang/benggol, ikan papuyu (sejenis betok), dan ikan nila


14

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Laju Inflasi (%) 10

8.36

8 6 4 2

5.96

8.38 3.15

4.67

4.3

0 2012

2013 Banjarmasin

2014 Nasional

Gambar 2.3 Laju Inflasi Kota Banjarmasin Tahun 2012 – 2014

2.2.

Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2017 Memperhatikan capaian laju pertumbuhan ekonomi Barito Kuala dalam 3 (tahun)

yaitu tahun 2012, 2013 dan 2014 dan prospek ekonomi Barito Kuala tahun 2015 dan 2016, maka untuk tahun 2017 diprediksi pertumbuhan ekonomi Barito Kuala berada pada kisaran 4,5 – 5,7 persen. Sementara PDRB perkapita penduduk Barito Kuala tahun 2017 diprediksi berkisar antara Rp. 20,0 – 20,5 juta/tahun. Secara sektoral, sektor primer masih menjadi andalan Barito Kuala untuk memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Barito Kuala. Namun demikian, sektor skunder bahkan tersier, sudah mulai memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Barito Kuala, sehingga pada tahun 2017 mendatang, sektor skunder dan tersier ini dapat memberikan kontibusi berarti terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Barito Kuala.


15

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 III. ASUMSI-ASUMSI DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2017

3.1. Asumsi Dasar Asumsi dasar yang mempengaruhi APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 adalah (i) kondisi ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan, (ii) penerimaan daerah tidak mengalami penurunan, (iii) PDRB perkapita penduduk tumbuh secara signifikan, (iv) iklim investasi semakin kondusif, dan (iv) pertumbuhan penduduk yang terkendali. Asumsi non makro yang diduga akan berpengaruh terhadap APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 adalah adanya upaya peningkatan kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari berbagai aspek dan bidang pembangunan terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam skala nasional, berbagai kebijakan pemeritah dalam bidang tahun 2017, pemerintah nasional telah memproyeksikan beberapa point penting dalam perekonomian Indonesia kedepan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi dan harga minyak mentah dunia. Secara lengkap mengenai proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2017 tersaji pada Tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Kisaran Asumsi dasar RAPBN 2017 No 1 1 2 3 4 5 6 7

Asumsi 2 Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Nilai Tukar (Rp/US$1) Suku bunga SPN rata-rata 3 bulan (%) Harga Minyak (ICP) (US$/barel) Lifting minyak (ribu barel/hari) Lifting gas (mboepd)

Nilai 3 5,3 – 5,9 3,0 – 5,0 13.650 – 13.900 5,0 – 6,0 35 - 45 740 - 760 1.050 – 1.150

Sumber : Kementerian Keuangan RI Tahun 2016


16

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, dapat sampaikan beberapa hal dalam dokumen Kebijakan Umum APBD ini sebagai berikut : a.

Kementerian Keuangan RI memaparkan asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan oleh pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.

b.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2017, pemerintah memperkirakan asumsi pertumbuhan ekonomi akan berada di kisaran 5,3-5,9 persen. Sementara itu, asumsi inflasi berada di kisaran 3 hingga 5 persen. Untuk (asumsi) nilai tukar rupiah di kisaran Rp13.650 - Rp13.900 per dolar AS, dan suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan di kisaran 5-6 persen.

c.

Sementara itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) berada di kisaran 35 hingga 45 dolar AS per barel; asumsilifting minyak sebesar 740 ribu sampai 760 ribu barel per hari; dan asumsi lifting gas sebesar 1.050 ribu hingga 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

d.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyusun asumsi makro ekonomi Indonesia pada 2017 sebagai dasar penetapan pagu indikatif anggaran Kementerian/Lembaga (K/L). Ada optimisme pemerintah terhadap beberapa indikator makro, kecuali kurs rupiah, serta lifting minyak dan gas bumi.

e.

Realisasi kurs rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) relatif stabil sehingga ini menjadi dasar pemerintah memperkirakan asumsi dasar 2017.

f.

Diharapkan pada tahun 2017 menjadi momentum mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil serta berkualitas.

3.2. Laju Inflasi Pengukuran laju inflasi di Kalimantan Selatan dilakukan di Kota Banjarmasin dan Tanjung (Kab. Tabalong). Dengan demikian di Kabupaten Barito Kuala belum ada dilakukan pengukuran laju inflasi oleh isntansi terkait. Sehingga dalam mengasumsikan laju inflasi di Barito Kuala berpatokan pada laju inflasi kota terdekat yakni Kota Banjarmasin. Untuk tahun 2017 mendatang, laju inflasi Kota Banajrmasin diperkirakan akan berada pada kisaran 5,5 – 6,8.


17

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 3.3. Pertumbuhan PDRB Kapasitas produksi dan perolehan nilai tambah pada aktivitas perekonomian Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 berdasarkan apa yang terlihat pada kinerja 21 (dua puluh satu) sektor ekonomi pada tahun sebelumnya. Kondisi perekonomian Kabupaten Barito Kuala tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti produksi dan produktivitas dari seluruh sektor ekonomi melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang memberikan dampak cukup signifikan pada kinerja perekonomian daerah. Mencermati tingkat pertumbuhan ekonomi selama 3 (tiga) tahun terakhir, capaian tahun 2013 adalah pertumbuhan ekonomi yang terendah. Tahun 2012 ekonomi Barito Kuala tumbuh sebesar 6,66 persen, tahun 2013 pertumbuhan tetap positif namun dengan persentase yang lebih kecil yakni 4,15 persen dan tahun 2014 kembali menunjukkan peningkatan ke angka 4,46 persen. Secara umum pertumbuhan ekonomi Barito Kuala secara agregat selalu mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Barito Kuala tahun 2017, ditargetkan sebesar 5,7 persen. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya sebesar 5,2 persen. Tabel 3.2 Sasaran Makro Bidang Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Realisasi No Indikator Makro 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 1 Pertumbuhan ekonomi 4,89 4,46 5,0 (persen) 2 Laju Inflasi (persen) 6,98 7,16 5,03 Sumber : Bappeda Kab. Barito Kuala Tahun 2016

Proyeksi 2016 6 5,2

2017 7 4,5 - 5,7

5,0 – 6,0

5,5 – 6,8

Asumsi ini digunakan karena beberapa aspek secara internal dan eksternal antara lain peningkatan produksi-produksi pada sektor basis seperti pertanian, perikanan dan peternakan dan membaiknya iklim investasi. Sehingga diharapkan peningkatan produksi nantinya akan dapat mendorong pertumbuhan total PDRB Barito Kuala pada tahun 2017. 3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan kesimpulan dari berbagai hasil pembangunan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi capaian IPM suatu daerah mengindikasikan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan dan tingkat


18

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Karena aspek-aspek yang termuat dalam penentuan IPM melibatkan aspek pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Tabel 3.3 Komponen Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014 Tahun

Capaian / Proyeksi IPM

1 2013 2014 Keterangan *) angka perkiraan Sumber: BPS Kabupaten Batola

2 62,12 62,56 **) angka proyeksi

Rangking 4 12 12

Pencapaian nilai IPM Kabupaten Barito Kuala tahun 2014 adalah 62,56 termasuk kedalam klasifikasi IPM sedang (60
3.5. Fokus Prioritas Pembangunan Tahun 2017 Struktur perekonomian Kabupaten Barito Kuala secara konsisten, Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling dominan berkotribusi terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala. Tahun 2011 sektor ini berkontribusi sebesar 32,29 persen, tahun 2012 sebesar 31,41 persen. Demikian juga dengan tahun 2013 dan 2014, Sektor Pertanian masih memberikan kontribusi tersebsar pada perolehan PDRB yakni masing-masing sebesar 29,77 persen dan 28,53 persen, bahkan untuk tahun 2015 dan 2016 sektor pertanian masih berada pada posisi teratas dan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Barito Kuala. Sebagaimana telah diuraikan di atas, pada tahun 2017 target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala diproyeksikan sebesar 4,5 – 5,7 persen dengan PDRB perkapita diproyeksikan akan mencapai Rp. 20,0 – 20,5 juta / tahun.


19

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Guna mencapai tagret pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB perkapita di atas, maka prioritas pembangunan daerah pada tahun 2017, masih menempatkan pembangunan sektor pertanian secara luas sebagai sektor yang mendapatkan alokasi anggaran yang memadai dalam kebijakan belanja daerah. Prioritas ini tentunya memiliki relevansi yang kuat dengan Indikator Kinerja Utama yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Barito Kuala yakni : 1. Sasaran 1 “Peningkatan intensitas kegiatan perekonomian daerahberbasis pertanian inovatif yang berdaya saing” dengan indikator : a. Persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto. b. Persentase pertumbuhan Produk Domistik Regional Bruto perKapita. c. Persentase pertumbuhan produktivitas sektor industri. d. Persentase kontribusi sektor jasa terhadap PDRB e. Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB f. Persentase peningkatan investasi 2. Sasaran 2 “Terlaksananya peningkatan aktivitas sektor ekonomi pertanian masyarakat yang inovatif”, dengan indikator : a. Persentase peningkatan ragam diversifikasi usaha pertanian b. Persentase peningkatan ragam produk olahan perikanan c. Persentase peningkatan lahan usaha produk-produk hilir pertanian d. Persentase peningkatan nilai komoditas pertanian Adapun program pembangunan sektor pertanian yang menjadi prioritas pada tahun 2017 adalah program-program yang langsung dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas pertanian baik pertanian bahan pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan, fasilitasi penyediaan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian baik pada tahap produksi maupun pasca panen, dan berbagai sarana penunjang lainnya. Selain sarana dan prasarana yang bersentuhan langsung dengan proses prosuksi, infrastruktur pertanian juga memegang peranan penting dan berdampak signifikan terhadap produksi dan produktivitas. Infrastruktur tersebut berupa ketersediaan jaringan jalan usaha tani dan jaringan irigasi pada sentra usaha pertanian masyarakat.


20

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tahun anggaran 2017, diidentifikasikan akan berada pada situasi dan kondisi khusus sehingga memerlukan antisipasi yang memadai sejak dini, khsusnya berhubungan dengan : a. Semakin intensifnya operasionalisasi kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan dan diakomodasikan melalui kebijakan daerah, khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan berinvestasi di daerah, pengembangan potensi dan produksi lokal guna memenuhi kebutuhan nasional, pencegahan korupsi, yang secara keseluruhan bermuara pada optimasi anggaran yang disertai efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran. b. Semakin intensif dan semakin beragamnya jenis kegiatan pembangunan sebagai operasionalisasi kegiatan oleh pemerintah desa yang wajib difasilitasi pemerintah kabupaten. c. Berlakunya pembagian kewenangan secara definitif, yang didukung organisasi perangkat pemerintah Kabupaten Barito Kuala pasca diudangkannya UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. d. Dan yang paling memerlukan perhatian kita semua adalah penyelenggaraan Pilkada serentak Tahap II , yang juga diikuti Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala, termasuk suksesi kepemimpinan daerah di akhri tahun 2017. Dalam rangka mengantisipasi perubahan dimaksud, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala, diharapkan mampu mencermati, mengidentifikasi dan menemukenali setiap setiap permasalahan yang akan timbul dari dinamika aktivitas dan mengantisipasi dampak dinamika faktor-faktor dominan lingkungan berpengaruh, baik internal maupun yang bersifat eksternal. Penyusunan anggaran tahun 2017 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.


21

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 4.1. Pendapatan Daerah Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, pendapatan daerah pada tahun 2017 akan tetap didominasi dana-dana transfer daerah yang jenisnya lebih bervariasi.

Untuk memperoleh ebsaran jumlah anggaran dari

beberapa jenis dana transfer ini, saat ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah mengajukan permohonannya kepada Pemerintah Nasional melalui usulan program dan kegiatan.

Dengan demikian saat ini nilai dana transfer belum memungkinkan

diaktualisasikan sehingga untuk sementara, dengan memperhatikan situasional kebijakan anggaran nasional saat ini, nilai pendapatan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017, diasumsikan lebih kecil dibandingkan nila APBD Tahun 2017 meskipun ditambah eskalasi dengan prosentase tertentu. Di sisi lain, kemampuan keuangan daerah, sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, secara agregat diperkirakan berkembang dan diproyeksikan akan meningkat, khsusnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun untuk mewujudkan diperlukan usaha dan upaya yang tidak mudah, sehingga dukungan peraturan daerah terkait pengenaan pajak dan retribusi daerah yang berlaku sesuai Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 sangat diperlukan. Pendapatan Daerah pada APBD 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Untuk mencapai target yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2017 dengan melakukan intensifikasi penerimaan pada sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut : a. Upaya intensifikasi penerimaan yang berasal dari retribusi perizinan, retribusi usaha dan retribusi dari pemakaian kekayaan daerah berupa sewa tanah dan bangunan, sewa rumah dinas ,sewa gedung dan retribusi pasar, dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha; b. Meningkatkan penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meliputi hasil penyertaan modal pada BUMD yang ada di Kabupaten Barito Kuala; c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yakni untuk menampung penerimaanpenerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah,


22

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah antara lain terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan dan pemanfaatan lahan jalan untuk pemasangan iklan; d. Perbaikan

sistem

administrasi

pengelolaan

pendapatan

daerah

yang

berkesinambungan. e. Sedangkan khusus untuk Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor, diharapkan memungkinkan bertambah meningkat, seiring dengan jumlah kendaraan yang dimiliki masyarakat dan badan hukum di Kabupaten Barito Kuala meskipun Pendapatan Dari Bagi Hasil Pajak yang bersumber dari bagi hasil royalty batu bara tahun 2017, diperkirakan masih belum memungkinkan adanya peningkatan. f. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pusat atau dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sesuai proses pengajuan alokasi DAK yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, sampai saat ini belum diperoleh gambaran nyata, namun asumsi sementara perolehan Dana Alokasi Khusus tersebut akan mengalami penurunan jika dibandingkan alokasi DAK tahun 2016. g. Pendapatan dengan kategori Lain-Lain Pendapatan Yang Syah, secara keseluruhan akan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional.

4.2. Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, baik urusan wajib maupun urusan pilihan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah, yakni melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan penyediaan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial yang pelaksanaannya diwujudkan dengan penetapan target kinerja daerah dan target kinerja SKPD menuju dan bertumpu pada Standar Pelayanan Minimal 9SPM) yang telah ditetapkan.


23

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Secara operasional, belanja daerah juga dialokasikan untuk mengantisipasi pengendalian faktor pengaruh lingkungan, termasuk kebijakan pembangunan nasional dan regional, dengan memperhatikan PDRB dan proyeksi IPM Kabupaten Barito Kuala. Belanja daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan prinsip–prinsip penganggaran yang baik, guna memenuhi kaidah-kaidah Standard Akuntansi Pemerintah (SAP). Alokasi untuk setiap jenis belanja, disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan terpilih, sesuai sasaran strategis yang menjadi prioritas dan orientasi serta sifat karakteristik pembangunan yang ditetapkan sebelumnya. Belanja daerah digunakan bagi penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Belanja daerah diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah yakni melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan penyediaan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial yang pelaksanaannya diwujudkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Secara operasional, belanja daerah juga dialokasikan untuk mengantisipasi pengendalian faktor pengaruh lingkungan dengan memperhatikan PDRB dan proyeksi IPM Kabupaten Barito Kuala. Belanja daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan prinsip – prinsip penganggaran yang baik, guna memenuhi kaidah – kaidah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Alokasi untuk setiap jenis belanja, disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan terpilih , sesuai sasaran strategis yang menjadi prioritas dan orientasi serta sifat karakteristik pembangunan yang ditetapkan sebelumnya. Di sisi lain ketatalaksanaan dana transfer sampai dengan saat ini belum ditetapkan sehingga belum menjadi bahan formulasi untuk menentukan struktur belanja pada Kebijakan Umum Anggaran yang diajukan. Saat ini struktur belanja yang disusun adalah bahwa proyeksi belanja Tidak Langsung 9BTL) untuk sementara lebih besar dari pada Belanja Langsung (BL). Kondisi ini disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu : a. Bahwa belanja dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk sementara belum dimasukkan dalam anggaran belanja, khususnya Belanja Langsung (BL); b. Meningkatnya Belanja Tidak Langsung (BTL) seiring bertambahnya proyeksi Belanja Pegawai, utamanya Tambahan Penghasilan (TAMSIL) guru dan Dana Sertifikasi Guru, dan –


24

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 c. Meningkatnya Belanja Tidak Langsung (BTL) seiring bertambhanya Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

Sesuai dengan visi pembangunan yang telah

ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi, prioritas, tolok ukur dan target kinerja, optimalisasi, transparans dan akuntabel. Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung ini akan berubah, jika Menteri keuangan telah menetapkan alokasi Dana Perimbangan, utamanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kemungkinan juga dana-dana transfer lainnya.

4.2.1. Belanja Tidak Langsung Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Belanja Pegawai 1)

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD dan pemberian gaji ketiga belas.

2)

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017.

3)

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

4)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2016 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan


25

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. 5)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.

6)

Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011.

7)

Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8)

Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016 melalui dana transfer kedaerah dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja pegawai, dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.


26

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 b. Belanja Bunga Belanja bunga dalam APBD Kabupaten Barito Kuala belum dialokasikan dikarenakan belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan alokasi angaran apabila dipandang perlu berdasarkan perkembangan kebijakan pemerintah.

c. Belanja Subsidi Pemerintah

daerah

dapat

menganggarkan

belanja

subsidi

kepada

perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan

audit

sesuai

dengan

ketentuan

pemeriksaan

pengelolaan

dan

tanggungjawab keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Namun pada tahun 2017, dipandang masih belum perlu untuk mengalokasikan Belanja Subsidi dalam Rancangan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017. d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial 1)

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari


27

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 APBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. 2)

Belanja Hibah pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 dialokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahan daerah serta masyarakat dan organisasi masyarakat yang memenuhi persayaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang termasuk ke dalam Belanja Hibah pada tahun 2017 adalah hibah kepada lembaga sosial

kemasyarakatan

dan

kepada

institusi/lembaga

pemerintah/pendidikan serta kepada organisasi masyarakat lainnya. 3)

Belanja Bantuan Sosial pada APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dan memenuhi kriteria dan semua persyaratan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1)

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa untuk Tahun Anggaran 2017, akan dialokasikan dengan jumlah yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2016.

2)

Penganggaran dana bagi hasil kepada pemerintah desa yang bersumber dari pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi harus mempedomani UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

3)

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini juga


28

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 tentu akan menjadi acuan bagi Kabupaten Barito Kuala untuk mengalokasikan belanja bagi hasil untuk pemerintah desa di Kabupaten Barito Kuala. 4)

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk pemerintah desa dalam APBD Tahun 2017 akan diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

f. Belanja Bantuan Keuangan 1)

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2 )UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah Kaupaten Barito Kuala menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten

Barito

Kuala

Tahun

Anggaran

2017

untuk

membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Barito Kuala menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Barito Kuala dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 2)

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

3)

Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik


29

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengangaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. 4)

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah desa atau partai politik selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

g.

Belanja Tidak Terduga Penganggaran

belanja

tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan

mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatankegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya.

4.2.2.

Belanja Langsung Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan

pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan


30

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis. b.

Belanja Pegawai Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.

c.

Belanja Barang dan Jasa 1)

Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

2)

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

3)

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhannyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2016.

4)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor


31

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. 5)

Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

6)

Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

7)

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat

ditambah

seluruh

belanja

yang

terkait

dengan

pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan. 8)

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

9)

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

10) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia


32

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 11) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah. 12) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. d.

Belanja Modal 1)

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk untuk peningkatan aksesibilitas dan koneksitas antar wilayah dalam Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan aktivitas usaha dan perekonomian masyarakat dengan membangun

dan

meningkatkan

kualitas

jalan

dan

jembatan

yang

menghubungkan sumber produksi dengan pemasaran produk unggulan daerah. Disamping peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, Pemerintah


33

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Kabupaten Barito Kuala juga akan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat

seperti

fasilitas

pendidikan, kesehatan dan fasilitas pemerintahan berupa pembangunan kantor baik untuk SKPD di tingkat kabupaten maupun beberapa kantor camat yang perlu dilakukan pemeliharaan dan pembangunan gedung baru serta pengadaan lahan dan unsur pendukung lainnya. 2)

Anggaran belanja modal juga akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang bersifat multy years (tahun jamak) baik berupa kegiatan pembangunan lanjutan maupun kegiatan multy years baru yang tidak dapat dirampungkan dalam satu tahun anggaran

3)

Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

4)

Penganggaran pengadaan tanah / pembebasan lahan untuk kepentingan umum termasuk didalamnya pembebasan lahan untuk pembangunan jembatan Tabukan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun


34

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD. 5)

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai asset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan dilakukan terhadap kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong pelayanan langsung kepada masyarakat secara lebih baik. Berdasrkan manfaatnya, kebijakan pembiayaan pada APBD Tahun 2017, tetap difokuskan pada pelayanan masyarakat secara langsung, yakni alokasi dana pinjaman tanpa bunga guna pembelian pupuk bersubsidi. Demikian juga dengan kebijakan pembiayaan yang terkait dengan pengeluaran pembiayaan, tahun 2017 tetap diarahkan pada peningkatan jumlah penyertaan modal pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada Bank Kalsel. Dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pemerintah daerah juga berhak melakukan pinjaman daerah. Selain dilakukan secara hati-hati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, pinjaman yang dilakukan harus tepat sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan pada PAD juga diharapkan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor potensial lainnya.


35

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib yang menjadi kewajiban pemerintah daerah seperti pemberian pinjaman pupuk tanpa bunga kepada petani di Kabupaten Barito Kuala khususnya petani yang tergolong kurang mampu untuk pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian berupa pupuk dan kapur pertanian. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD baik BUMD milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala maupun milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berlokasi di Barito Kuala yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat. Keberpihakan pada aktivitas perekonomian masyarakat untuk terpenuhinya berbagai sarana produksi baik yang berhubungan dengan pengadaan dan penyakurannya menjadi bagian dari pembiayaan daerah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Hal ini tentu untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu terutama petani yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembiayaan yang berhubungan dengan penerimaan lebih, akan diarahkan kepada program dan kegiatan yang benar-benar prioritas dengan memperhatikan dampaknya terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang kesemuanya diperuntukkan bagi pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi, permasalahan dan partisipasi yang diberikan disamping sebagai dana cadangan dan penyertaan modal pemerintah daerah. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2017, khusus untuk anggaran per program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD seperti yang termuat pada lampiran yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 ini.


36

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 V. PENUTUP

Penyusunan Kebijakan Umum APBD merupakan proses berjenjang dan bertahap dalam rangka proses penyempurnaan perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran. Hal ini menjadi penting mengingat di masa yang akan datang masalah pembangunan tidak hanya menjadi bagian dari proses akomodasi dan formulasi aspirasi pihak pemangku kepentingan belaka, namun proses pembangunan juga harus menjadi bagian dari tahapan penciptaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Pendapatan daerah yang bersumber dari DAK tahun 2017, sementara pagu alokasi DAK tahun 2017 yang belum diketahui besarannya pagu alokasinya belum tertampung dalam APBD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 karena belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pagu tersebut nantinya dapat langsung ditampung dan/atau disesuaikan pada saat proses pembahasan RAPBD 2017 dengan mengacu kepada petunjuk teknis DAK, tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS. Hal ini juga berlaku untuk pendapatan yang bersumber dari dana transfer lainnya, baik Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) Demikian pula dari Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 ini dapat disarikan bahwa pada intinya substansi kebijakan dan prioritas pembangunan merupakan dinamika yang terus bergulir menuju terwujudnya karya terbaik yang bermuara kepada tersusunnya APBD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 yang lebih sempurna. Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017. Marabahan, 31 Juli 2016 BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD


37

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 Lampiran 1

RINGKASAN RANCANGAN STRUKTUR APBD TAHUN 2017 No. 1 1 1.1

Uriaian 2 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah

1.2

Dana Perimbangan

1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2

Nilai (Rp) 3

BELANJA

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.2

Belanja Langsung

SURPLUS / DEFISIT 3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan Pembiayaan Daerah

3.2

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

PEMBIAYAAN BERSIH (NETTO) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN


46

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016

Lampiran 2. Perbandingan Struktur Anggaran pada APBD Tahun 2016 dan Rencana Struktur Anggaran pada APBD Tahun 2016 Kode Rek 1 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.3 1.3.4 2 2.1 2.1.1

Uraian 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus BELANJA Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

RAPBD 2016 3 992.592.614.722,00 51.064.098.522,00 8.272.031.000,00 3.838.423.048,00 7.861.176.464,00

2017 4

Bertambah / Berkurang Rp Persentase 5 6

31.092.468.010,00 809.398.251.700,00 175.032.640.700,00 537.246.818.000,00 97.118.793.000,00 132.130.264.500,00 1.250.000.000,00 78.869.475.500,00 52.010.789.000,00 1.044.592.614.722,00 658.044.735.399,00 514.152.089.444,00


47

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016

1 2.1.4 2.1.5 2.1.6

2

Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.2 Belanja Langsung 2.2.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3 Belanja Modal SURPLUS / DEFISIT 3 PEMBAYARAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembayaran Daerah 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

4

5

6

16.432.171.850,00 1.410.150.000,00 1.150.493.100,00

123.823.450.414,00

1.076.380.591,00 386.547.879.323,00 8.208.137.090,00 174.707.084.971,00 203.632.657.262,00 (51.997.400.000,00) 66.000.000.000,00 55.000.000.000,00 11.000.000.000,00 14.000.000.000,00 3.000.000.000,00 11.000.000.000,00 55.000.000.000,00 0,00


48

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016 DAFTAR ISI

Hal I.

II.

PENDAHULUAN ..........................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang .....................................................................................

1

1.2.

Tujuan ..................................................................................................

4

1.3.

Dasar Hukum .......................................................................................

4

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .........................................

10

2.1.

Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya ..........................................................................................

10

Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2016......................................

15

III. ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD ............

16

2.2.

3.1.

Asumsi Dasar APBN ...........................................................................

16

3.2.

Laju Inflasi ............................................................................................

17

3.3.

Pertumbuhan PDRB ............................................................................

18

3.4.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ..................................................

18

3.5.

Fokus Prioritas Pembangunan Tahun 2017 .........................................

19

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ........................................................................................................

21

4.1.

Pendapatan Daerah ..............................................................................

22

4.2.

Belanja Daerah .....................................................................................

23

4.3.

Pembiayaan Daerah .............................................................................

35

PENUTUP ......................................................................................................

37

LAMPIRAN – LAMPIRAN ..................................................................................

38

V.


i

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala 2016

Recommend Documents