Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan

Prosedur Pendirian PTN dan Penyelenggaraan Program StPPudi PTN

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl. Pintu Satu Senayan, Gedung D Jakarta Pusat

2016

0


1

Kata Pengantar Sejak tanggal 10 Agustus 2012 telah dilakukan pembaharuan dan strategi pembangunan pendidikan tinggi melalui penerbitan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan berbagai peraturan antara lain Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Peraturan menteri tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan Panduan Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Disamping itu, telah disusun oleh Kemenristekdikti bersama dengan LAM-PTKes Instrumen Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Dengan demikian, para pengusul cukup mengajukan satu dokumen untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Program Studi dengan status terakreditasi minimal. Proses administrasi Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi telah dilakukan secara daring (on-line), sehingga selain dapat mengurangi waktu, biaya, dan tenaga, juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang bersih dan efisien. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk memandu para pihak yang akan mengusulkan Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan. Terhitung sejak Buku Pedoman ini diterbitkan, pembukaan program studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan di Perguruan Tinggi dilakukan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang diuraikan dalam Buku ini. Atas bantuan dan kerja keras semua pihak dalam penerbitan buku ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Jakarta, Juli 2016 Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan DIKTI ttd, Patdono Suwignyo


2

Daftar Isi halaman Kata Pengantar

1

Daftar Isi

2

Bab I Pendahuluan

3

1. Latar Belakang

3

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)

3

3. Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan

3

Bab II Persyaratan dan Prosedur

4

1. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan

4

2. Prosedur Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan

6

3. Jadwal

9

Lampiran:

10 ********


3

Bab I Pendahuluan 1. Latar Belakang Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) telah menetapkan pola baru dalam perizinan pembukaan Program Studi. Sebelum UU Dikti ditetapkan, izin pembukaan Program Studi diterbitkan terlebih dahulu oleh Mendikbud (sekarang Menristekdikti) setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undanga. Kemudian dalam waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan izin tersebut, Perguruan Tinggi wajib meminta akreditasi. Setelah UU Dikti berlaku, izin pembukaan Program Studi akan diterbitkan apabila proposal pembukaan Program Studi telah memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi, sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes). Pengaturan pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU Dikti yang menetapkan sebagai berikut:  Ayat (3): Program Studi diselenggarakan atas Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.  Ayat (5): Program Studi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh penyeleng-garaan.

2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) Penerbitan izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi didasarkan pada UU. No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) yang menyatakan sebagai berikut:  Ayat (1) huruf a: Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan  Ayat (2): Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan standar minimum akreditasi untuk pembukaan program studi pada Perguruan Tinggi. Dengan demikian, izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi harus memenuhi syarat minimum akreditasi yang berarti pula harus memenuhi SN Dikti.

3. Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan diusulkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Menristekdikti dengan mengajukan proposal pembukaan Program Studi yang memuat pemenuhan semua persyaratan sebagaimana yang diuraikan di dalam buku ini. Proposal tersebut dikirimkan secara daring ke laman silemkerma.dikti.go.id . Kelengkapan persyaratan tersebut akan menentukan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari Program Studi yang akan dibuka. Evaluasi kecukupan tentang pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi tersebut akan dilakukan oleh tim yang ditugaskan oleh Kemenristekdikti dan LAM-PTKes. Apabila persyaratan minimum akreditasi untuk pembukaan Program Studi telah dipenuhi, maka Kemenristekdikti akan menerbitkan pembukaan Program Studi tersebut.


4

Bab II Persyaratan dan Prosedur 1. Persyaratan dan Dokumen Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan 1.1. Persyaratan Umum Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan Persyaratan Pembukaan Program Studi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari Perguruan Tinggi yang akan membuka prodi beserta semua perubahan yang telah dilakukan (khusus PTS); b. Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan prodi sebagai badan hukum (khusus PTS); c. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi (khusus PTS); d. Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS); e. Pertimbangan Senat mengenai penambahan program studi dari Perguruan Tinggi Pengusul; f. Usul Penambahan program studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi; g. Rencana penambahan Program Studi telah dicantumkan dalam Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang bersangkutan; h. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi bila L2 Dikti telah ada, Kopertis khusus PTS; i. Referensi Bank (khusus PTS); j. Kurikulum Program Studi disusun berdasarkan kompetensi lulusan dan merujuk SN-Dikti; k. Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi, dengan ketentuan umum: a) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun dalam hal telah berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau belum berusia 35 tahun dalam hal belum berstatus Pegawai Negeri Sipil pada saat diterima sebagai dosen pada PTN yang akan menambah Program Studi (khusus PTN); b) berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai dosen pada PTS yang akan menambah Program Studi (khusus PTS); c) bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu; d) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/Nomor Induk Dosen Khusus, atau telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional/ Nomor Induk Dosen Khusus pada Program Studi lain di PTN yang akan menambah program studi melalui mekanisme pindah home base. Perpindahan home base dapat diijinkan sejauh nisbah dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan tetap 1 (satu) : 20 (dua puluh); e) bukan pegawai tetap pada satuan administrasi pangkal instansi lain; dan f) bukan Pegawai Negeri Sipil bagi Dosen Program Studi yang akan dibuka di PTS. g) Memiliki tenaga kependidikan menimal 4 orang berijazah D3, satu diantaranya berijazah pustakawan


5

1.2 Persyaratan Khusus Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan 1.2.1 Persyaratan Program Studi Program Doktor a. Program Studi pada program magister atau program magister terapan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali. b. Jumlah dan kualifikasi dosen minimal 6 (enam) orang berijazah S3 dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka, 2 (dua) diantaranya memiliki jabatan akademik guru besar. Setiap dosen bergelar doktor harus memiliki paling sedikit satu karya ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal internasional terindeks dan dosen dengan jabatan akademik guru besar (profesor) harus memiliki paling sedikit 2 (dua) karya ilmiah yang telah dipublikasi pada jurnal insternasional terindeks. 1.2.2 Persyaratan Program Studi Program Magister a. Program Studi pada program sarjana atau program sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali. b. Jumlah dan kualifikasi dosen minimal 6 (enam) orang dosen berijazah S3 dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka. 1.2.3 Persyaratan Program Studi Program Sarjana/ Diploma a. Jumlah dan kualifikasi dosen minimal 6 (enam) orang dosen paling rendah berijazah S2 dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka. 1.2.4 Persyaratan Program Studi Program Profesi a. Program Studi pada program sarjana atau program sarjana terapan telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali. b. Jumlah dan kualifikasi dosen minimal 6 (enam) orang dosen paling rendah berijazah dan bersertifikat profesi, telah memiliki pengalaman praktek profesi paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis; atau berijazah magister dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka (kecuali ditentukan lain oleh perundangundangan). 1.2.5 Persyaratan Program Studi Program Spesialis a. Program Studi pada program profesi telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali atau program pendidikan dokter telah terakreditasi dengan peringkat akreditasi A. b. Jumlah dan kualifikasi dosen minimal 6 (enam) orang dosen dengan paling rendah berijazah dan bersertifikat spesialis, memiliki pengalaman praktek spesialis paling sedikit dua tahun yang dibuktikan dengan surat izin praktek profesi atau spesialis; atau berijazah doktor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebidang dengan program studi yang akan dibuka (kecuali ditentukan lain oleh perundangundangan).


6

1.3 Dokumen Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan Dokumen yang memuat persyaratan pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan dibuat dengan format pdf hasil copy scan atau hasil alihrupa berkas pengolah kata ke berkas pdf. Dokumen pdf harus dapat dibaca dengan jelas pada kondisi normal tanpa perbesaran. Dokumen yang kabur atau tidak terbaca dapat menyebabkan tidak dievaluasinya dokumen tersebut. Dokumen yang harus diunggah ke laman: silemkerma.dikti.go.id terdiri atas: a. Dokumen Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari Perguruan tinggi yang akan membuka program studi beserta semua perubahan yang telah dilakukan (khusus PTS); b. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan program studi sebagai badan hokum (khusus PTS); c. Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi atau Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi (khusus PTS); d. Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi; e. Surat persetujuan pembukaan program studi dari badan penyelenggara (khusus PTS); f. Surat Pertimbangan dan persetujuan Senat mengenai penambahan Program Studi dari Perguruan Tinggi Pengusul; g. Dokumen Rencana Strategis Perguruan Tinggi yang mencantumkan rencana penambahan Program Studi; h. Dokumen Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah Perguruan Tinggi yang akan menambah Program Studi apabila L2 Dikti telah ada (Kopertis Khusus Perguruan Tinggi Swasta); i. Proposal usulan Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen akreditasi Program Studi dari LAM-PTKes dan lampiran-lampirannya yang dimasukan dalam proposal pembukaan tersebut (satu instrumen akreditasi minimal untuk setiap Program Studi yang akan dibuka/ditambahkan) yang sudah diisi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi; j. Referensi Bank (khusus untuk PTS); k. Daftar publikasi semua calon dosen tetap dalam bentuk tabel pada jurnal internasional terindeks dan jurnal nasional (khusus untuk program studi program doktor).

2. Prosedur Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan 2.1 Prosedur Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan

a. Pemimpin Perguruan Tinggi meminta Rekomendasi dari L2 Dikti di wilayah Perguruan Tinggi yang akan menambah Program Studi apabila L2 Dikti telah ada (Kopertis Khusus Perguruan Tinggi Swasta); L2 Dikti/Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang:  rekam jejak Badan Penyelenggara (khusus PTS) dan kinerja Perguruan Tinggi yang akan menambah Program Studi;  tingkat kejenuhan Program Studi yang akan dibuka oleh Perguruan Tinggi tersebut di wilayah L2 Dikti/Kopertis terkait;  tingkat keberlanjutan Program Studi yang akan ditambahkan jika diizinkan oleh Pemerintah; dan


7

 bebas konflik internal PT ditingkat Badan Penyelenggara dan/atau tingkat PT (khusus PTS) b. Pemimpin Perguruan Tinggi membuat dokumen sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.1. huruf a sampai dengan huruf k, dengan susunan sebagai berikut: No

Dokumen

Contoh di Lampiran

a

Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi

Lihat Lampiran 1a dan 1b

b

Surat persetujuan pembukaan program studi dari badan penyenggara (khusus PTS)

Lihat Lampiran 2

c

Surat pertimbangan Senat mengenai penambahan Program Studi dari Senat Perguruan Tinggi pengusul

Lihat Lampiran 3

d

Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari Perguruan Tinggi yang akan membuka program studi beserta semua perubahan yang telah dilakukan (khusus PTS)

Lihat Lampiran 4

e

Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan prodi sebagai badan hukum (khusus PTS) Surat Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi atau Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi (khusus PTS) Dokumen Rencana Strategis dari Perguruan Tinggi yang mencantumkan rencana akan menambah Program Studi

Lihat Lampiran 5

h

Proposal /Usulan Pembukaan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Program Studi dari LAMPTKes dan lampiran-lampirannya yang dimasukan dalam proposal pembukaan program studi tersebut serta sudah diisi dan dilengkapi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (satu instrumen untuk satu Program Studi)

Dapat diunduh di laman silemkerma

i

Dokumen rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) atau Kopertis di wilayah Perguruan Tinggi yang akan membuka/ menambah Program Studi

Lihat Lampiran 6

j

Referensi Bank (khusus untuk PTS);

Tidak diberi contoh

k

Sertifikat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada butir 1.2 mengenai Persyaratan Khusus Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan

Tidak diberi contoh

l

Daftar publikasi semua calon dosen tetap dalam bentuk tabel pada jurnal internasional terindeks

Tidak diberi

f

g

Bentuk

Semua dokumen:  Dibuat dalam file pdf;  Dipindai (scan);  Dikirim secara daring ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dengan alamat: silemkerma.dikti. go.id

Tidak diberi contoh Tidak diberi contoh


m

dan jurnal nasional (khusus untuk program studi program doktor) Surat perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi pengusul dengan rumah sakit pendidikan (utama, afiliansi atau jejaring) *khusus program studi yang menggunakan lahan praktek/pembelajaran dirumah sakit.

8

contoh Tidak diberi contoh

Perhatian: Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Apabila Pemimpin Perguruan Tinggi memberikan data dan informasi yang tidak benar, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1.3 huruf a sampai dengan huruf k secara daring. d. Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti dapat menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan visitasi ke Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan BIdang Kesehatan dalam rangka memvalidasi data dan informasi yang dicantumkan dalam Rancangan Program Studi dengan fakta lapangan. e. Berdasarkan hasil butir d maka Tim Evaluator melaporkan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti. f. Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Evaluator, mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi kepada Menteri, dilampiri dengan surat keputusan rekomendasi akreditasi minimum dari LAM-PTKes. g. Menteri menetapkan izin Program Studi pada Perguruan Tinggi bersangkutan yang akan diberitahukan kepada pengusul secara daring. h. Setelah penetapan izin pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf g, Perguruan Tinggi sudah dapat menyelenggarakan Program Studi. Perbaikan Dokumen Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan Pengusul yang belum berhasil memenuhi persyaratan, diberi kesempatan untuk memperbaiki dokumen yang telah dikirimkan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, dengan langkah sebagai berikut: a. Pemimpin Perguruan Tinggi yang membuka Program Studi memperbaiki dokumen sesuai permintaan Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang akan diberitahukan secara daring, dan mengirimkan kembali secara daring ke: silemkerma.dikti. go.id. b. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen yang diperbaiki sebagaimana dimaksud pada huruf a secara daring. c. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.


9

d. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin pembukaan Program Studi dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengajukan usul tertulis penerbitan izin pembukaan Program Studi dilampiri keputusan rekomendasi akreditasi minimum dari LAM-PTKes, kepada Menteri Ristek dan Dikti. e. Menteri Ristek dan Dikti menetapkan izin pembukaan program Studi pada Perguruan Tinggi bersangkutan yang akan diberitahukan kepada pengusul secara daring. f. Setelah penetapan izin Program Studi pada Perguruan Tinggi oleh Menteri Ristek dan Dikti sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan program studi baru. Pengusul yang tidak memanfaatkan kesempatan perbaikan dokumen sampai batas waktu yang ditetapkan, dianggap mengundurkan diri dari proses pengusulan. Jika dikemudian hari pengusul mengajukan usul baru, maka usul tersebut akan diperlakukan sama dengan usul baru dari pengusul lain.

3. Jadwal Masa pengusulan penambahan Program Studi dengan jadwal sebagai berikut: No

Waktu

Kegiatan

1

Juli-September 2016

Penerimaan dokumen usul penambahan Program Studi

2

September-Oktober 2016

evaluasi dokumen secara digital (desk evaluation)

3

Oktober-Desember 2016

Pengumuman hasil evaluasi dokumen (desk evaluation)

4

Oktober-Desember 2016

Visitasi dan presentasi–bagi usulan yang lolos evaluasi dokumen (jika diperlukan)

5

November-Desember 2016

Pengumuman hasil visitasi dan presentasi

Masa perbaikan usul penambahan Program Studi dengan jadwal sebagai berikut: No

Waktu

Kegiatan

1

Januari-Februari 2017

Penerimaan dokumen perbaikan usul penambahan Program Studi

2

Februari-Maret 2017

Evaluasi dokumen perbaikan secara digital (desk evaluation)

3

Maret-Mei 2017

Pengumuman hasil evaluasi dokumen perbaikan (desk evaluation)

4

Maret-Mei 2017

Visitasi dan presentasi–bagi usulan yang lolos evaluasi dokumen perbaikan (jika diperlukan)

5

April-Mei 2017

Pengumuman hasil visitasi dan presentasi


10

Lampiran Lampiran 1a: Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi Negeri XYZ Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: [email protected] Nomor Hal Lampiran

: 7/PT../../20.. : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi : 7 (tujuh) Dokumen

Kepada yang terhormat, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl. Pintu I Senayan Jakarta Dengan hormat, Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua/Direktur/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik ............................ mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik ....................., dengan program studi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Program Studi ................................................................................................................. Program Studi ................................................................................................................. Program Studi ................................................................................................................. dst.

Bersama ini kami unggah 7 (tujuh) dokumen sebagai berikut: 1. Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi 2. Surat pertimbangan pembukaan sebagai penambahan Program Studi dari Senat PT; 3. Rencana Strategis dari PT yang akan menambah Program Studi; 4. Usul Rancangan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Program Studi dari LAM-PTKes yang sudah diisi oleh Pemimpin PT (satu instrumen untuk satu Program Studi); 5. Sertifikat akreditasi program studi mengenai Persyaratan Khusus Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan; 6. Daftar publikasi semua calon dosen tetap dalam bentuk tabel pada jurnal internasional terindeks dan jurnal nasional (khusus untuk program studi program doktor); 7. Surat perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi pengusul dengan rumah sakit pendidikan (utama, afiliansi atau jejaring) *khusus program studi yang menggunakan lahan praktek/pembelajaran dirumah sakit. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

kota, ..................... 20... Pemimpin PTN,

...............................


11

Lampiran 1b : Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi Swasta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi Swasta XYZ Alamat: Jl. Pembangunan Raya 777 Suralaya 99923 Indonesia Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: [email protected] Nomor Hal Lampiran

: 7/PT../../20.. : Usul Pembukaan sebagai Penambahan Program Studi pada Perguruan Tinggi : 14 (empat belas) Dokumen

Kepada yang terhormat, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Jl. Pintu I Senayan Jakarta Dengan hormat, Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua/Direktur/Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi ............................ mengusulkan pembukaan Program Studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi....................., dengan program studi sebagai berikut: 1. Program Studi ................................................................................................................. 2. Program Studi ................................................................................................................. 3. dst. Bersama ini kami unggah 14 (empat belas) dokumen sebagai berikut: 1. Surat usul penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi; 2. Surat pertimbangan pembukaan sebagai penambahan Program Studi dari Senat PT; 3. Rencana Strategis dari PT yang akan menambah Program Studi; 4. Usul Rancangan Program Studi yang berisi Instrumen Akreditasi Program Studi dari LAM-PTKes yang sudah diisi oleh Pemimpin PT (satu instrumen untuk satu Program Studi); 5. Rekomendasi Kopertis di wilayah PT yang akan menambah Program Studi, 6. Keputusan Menteri Tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi yang akan menambah Prodi; 7. Referensi Bank; 8. Daftar publikasi semua calon dosen tetap dalam bentuk tabel pada jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional; 9. SK Menkumham pengesahan Badan Penyelenggara; 10. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari Perguruan Tinggi yang akan membuka program studi beserta semua perubahan yang telah dilakukan 11. Surat persetujuan pembukaan program studi dari badan penyelenggara; 12. Sertifikat akreditasi program studi mengenai Persyaratan Khusus Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan; 13. Daftar publikasi semua calon dosen tetap dalam bentuk tabel pada jurnal internasional terindeks dan jurnal nasional (khusus untuk program studi program doktor); 14. Surat perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi pengusul dengan rumah sakit pendidikan (utama, afiliansi atau jejaring) *khusus program studi yang menggunakan lahan praktek/pembelajaran dirumah sakit. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami sampaikan terima kasih. kota, ..................... 20... Pemimpin PT,

...............................


Lampiran 2 : Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari Badan Penyelenggara (khusus PTS) Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain

Playuningbanyu Ngeli

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kalasan 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – Email: [email protected] Nomor Hal Lampiran

: ../YYS/.../20... : Persetujuan Penambahan Program Studi :

Kepada yang terhormat, Rektor/Ketua/Direktur Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli Di tempat. Dengan hormat, Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli, melalui surat ini Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain ............................ setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi Ngeli Ning Aja Keli dengan Program Studisebagai berikut: 1. 2. 3.

Program Studi ................................................................................................................. Program Studi ................................................................................................................. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada pihak yang berwenang. Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih. Kalasan, .... Desember 20... Ketua,

Prof.Dr.Igun Surigun,SH.,MH

12


Lampiran 3: Surat pertimbangan penambahan Program Studi dari Senat PT Senat

Perguruan Tinggi XYZ Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Kalasan 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – Email: [email protected] Nomor Hal Lampiran

: ../SU/.../20... : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Penambahan Program Studi :

Kepada yang terhormat, Rektor Universitas .......... Di tempat. Dengan hormat, Membalas surat Saudara tentang Rencana Penambahan Program Studi pada Universitas ......., melalui surat ini Senat Universitas ...... dalam Rapat Pleno tanggal .......................... telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas ......... dengan Program Studi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Program Studi ................................................................................................................. Program Studi ................................................................................................................. Program Studi ................................................................................................................. dst.

Selanjutnya, kami tidak berkeberatan Saudara mengusulkan penambahan Program Studi tersebut kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan banyak terima kasih. Kalasan, .... Desember 20... Ketua,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM

13


Lampiran 4: Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara

14


Lampiran 5: Dokumen Pengesahan Badan Penyelenggara Sebagai Badan Hukum

Lampiran 6: Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti)

15


16

Pembukaan Program Studi Rumpun Ilmu Terapan Bidang Kesehatan

Recommend Documents