PEMBERDAYAAN ASSET TANAH WAKAF DAN NON WAKAF SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DI PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADITYAH JAMBI

PEMBERDAYAAN ASSET TANAH WAKAF DAN NON WAKAF SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DI PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADITYAH JAMBI Fetrimen Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA [email protected] ABSTRACT: Many assets land owned Muhammadiyah untapped by Persyarikatan Muhammadiyah started at the level of the branches to the central level, when the assets of the land owned by the waqf faith professed by wakif to use educational facilities or social amenities more, then the assets of the land was put to good use, so that assets such land lots used by the community because of the land ownership are not yet using the name Persyarikatan but many are using personal names or on behalf of the chairman Persyarikatan and ownership are obvious, like any asset of land have a certificate of good certificate endowments as well as a certificate of non endowments. It also occurs in the scope of the Regional Chairman of Muhammadiyah Jambi. As this study include land assets and non endowments Muhammadiyah Regional Leadership within the scope of the Regional Chairman of Muhammadiyah Jambi. In addition, the need to be formulated is a status, certification of land endowments, non endowments land titling, land asset status is certified in Muhammadiyah Regional Leadership within the scope of the Regional Chairman of Muhammadiyah Jambi.The method used in this study is a survey method. Survey methods in research designed to obtain information about the status and symptoms during the study was conducted to describe the variable or about something in a condition. This research method, gives an overview of concrete empowerment existing land assets through inventory Jambi region. Therefore, this study method is designed to reveal the factual data based on information found at the time to survey the Muhammadiyah Regional Leadership in Jambi. Keyword: Soil-owned assets Muhammadiyah, non endowments, educational facilities

JURNAL EKONOMI ISLAM Volume 7, Nomor 2, September 2016

45

ABSTRAK: Banyak asset tanah yang dimiliki persyarikatan Muhammadiyah belum dimanfaatkan dengan baik oleh persyarikatan Muhammadiyah mulai pada tingkat ranting sampai tingkat pusat, ketika asset tanah dimiliki baik melalui wakaf yang diikrarkan oleh wakif untuk penggunaan sarana pendidikan atau sarana sosial lainnya, kemudian asset tanah tersebut belum dimanafatkan dengan baik, sehingga asset tanah tersebut banyak dimanfaatkan oleh pihak masyarakat karena dalam kepemilikan tanah belum menggunakan nama persyarikatan tapi banyak yang menggunakan namanama pribadi atau atas nama ketua persyarikatan dan status kepemilikan yang jelas, seperti setiap asset tanah memiliki sertifikat baik sertifikat wakaf maupun sertifikat non wakaf. Hal ini juga terjadi pada lingkup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi. Adapunpenelitian ini meliputi asset tanah wakaf dan non wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam lingkup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi. Selain itu, yang perlu dirumuskan adalah status, sertifikasi tanah wakaf, sertifikasi tanah non wakaf, status asset tanah yang bersetifikat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam lingkup Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode survei dalam penelitian dirancang untuk memperoleh informasi tentang status dan gejala pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan variabel atau tentang sesuatu yang ada dalam suatu kondisi. Metode penelitian ini, memberikan gambaran tentang pemberdayaan kongkrit aset tanah yang ada diwilayah Jambi melalui inventarisasi. Oleh karena itu, metode penelitian ini dirancang untuk mengungkapkan data faktual berdasarkan informasi yang ditemukan pada waktu melakukan survey terhadap Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Jambi. Kata kunci: Tanah asset milik Muhammadiyah, non wakaf, fasilitas pendidikan A.

dengan tuntunan Al-Qur’an dan Sunnah.

PENDAHULUAN Awal

Muhammadiyah

berdirinya

Persyarikatan suatu

bercampur dengan bid’ah, tahyul dan churafat

kegelisahan seorang Muhammad Darwis yang

(TBC). Melihat kondisi ini, KH. Ahmad

belakangan dikenal dengan KH. Ahmad

Dahlan merasa prihatin yang mendalam dan

Dahlan dalam melihat kondisi umat yang

terpanggil

tidak lagi menjalankan ajaran Islam sesuai

tradisi masyarakat. Salah satu yang dilakukan

46

merupakan

Banyak ajaran Islam yang dijalankan telah

keimanannya

untuk

merubah


KH. Ahmad Dahlan adalah berusaha merubah

perjuangan KH. Ahmad Dahlan membangun

arah kiblat Masjid di Kauman yang selama ini

masjid

dianggap salah karena menghadap kejalan

rumahnya,

raya

kiblat,

pertentangan, yakni dirusaknya masjid yang

walaupun dalam merubah arah kiblat ini, KH.

dibangun tersebut oleh masyarakat setempat,

Ahmad Dahlan mendapat pertentangan yang

selain itu pembaharuan yang dilakukan KH.

cukup menyusahkannya dari ulama-ulama

Ahmad Dahlan juga dinyatakan sebagai

lain karena telah merubah tradisi selama ini,

ajaran yang sesat. Walaupun dinyatakan

tapi KH. Ahmad Dahlan bergeming, tetap

sebagai ajaran sesat, KH. Ahmad Dahlan dan

melakukan perubahan karena suatu keyakinan

jemaahnya tetap melakukan perubahan untuk

yang benar.

kearah yang lebih baik.

bukan

menghadap

kearah

Selain merubah arah kiblat KH.

dan

pendopo hal

Selain

sendiri

disamping

juga

mendapat

ini

dari

peristiwa-peristiwa

Ahmad Dahlan juga membenarkan shaf shalat

tersebut,

berjemaah yang harus rapat dan lurus, bukan

berdiri pada saat masyarakat mengalami

shalat berjemaah sesuai dengan kehendak

kemunduran

hati. Ketika baru pulang dari Mekkah KH.

kehidupan dan kejumudan berpikir. Hal ini

Ahmad Dahlan gelisah melihat kondisi shaf

dapat dilihat dari perjuangan KH. Ahmad

shalat berjemaah yang dilakukan oleh umat

Dahlan untuk menyelaraskan pendidikan

berpencar tidak rapat dan lurus, mereka lebih

umat Islam yang terbelakang dari pendidikan

senang

berjemaah

barat. Pada masa itu, terjadi dikotomi

membuat shaf sesuai dengan kemauan, tidak

pendidikan yang sangat mendalam, berakibat

memperhatikan sunnah yang telah diajarkan

pada paradigma kaum santri di pesantren dan

oleh Rasulullah SAW yakni shaf yang lurus

kelompok yang mendapat pendidikan barat

dan rapat merupakan kesempurnaan shalat

memandang gaya kehidupan masing-masing.

berjemaah. Kedua hal yang kecil tapi krusial

Bagi kaum santri, segala aspek kehidupan

dilakukan

dengan

yang menyerupai gaya penjajah khususnya

keyakinan yang teguh dan berpegang pada

Belanda, seperti memakai celana panjang,

Al-qur’an dan Sunah, tapi dalam perjalanan

dasi, topi, sepatu dan bersekolah hukumnya

melakukan perubahan itu, banyak mendapat

haram, sedangkan bagi yang berpendidikan

perlawanan dari para ulama dan tokoh-tokoh

barat memandang kaum santri sebagai kaum

masyarakat

yang terbelakang, buta huruf hanya pandai

melaksanakan

KH.

Ahmad

setempat,

shalat

Dahlan

berakhibat

pada

Persyarikatan dan


dalam

Muhammadiyah segala

aspek

47

berdoa, membungkus jenazah, membahas soal

pendidikan

syorga dan neraka, tidak berpikir logis.

dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan

Paradigma berpikir tersebut

umat sebagai gerakan dakwah sosial yang

yang ingin

Islam

dan

pendidikan barat

dirubah oleh KH. Ahmad Dahlan dengan cara

dilakukan

menyatukan

dengan

Pendirian sekolah muhammadiyah dan amal

KH.Ahmad

usaha lainnya tidak lepas dari cita-cita para

pendidikan Dahlan,

pendidikan barat.

sebagai

Islam

Menurut seorang

muslim

yang

founding

Persyarikatan

father

Muhammadiyah.

Muhammadiyah

yang

memahami ilmu Agama seharusnya juga

menginginkan umat Islam cerdas, sehat dan

menguasai ilmu-ilmu esakta. Hal pertama

sejahtera.

yang dilakukan oleh KH. Ahmad Dahlan

Oleh sebab itu, mereka berkeinginan

adalah mendirikan sekolah dirumah beliau

membangun perpustakaan, rumah sakit dan

sendiri dengan menggunakan meja, kursi dan

meningkatkan perekonomian umat diatas

papan tulis seperti sekolah-sekolah khas

asset tanah yang dimiliki oleh Persyarikatan

eropa. Selain mengajarkan agama Islam dan

Muhammadiyah sebagai sarana dakwah. Aset

huruf Arab, beliau juga mengajarkan ilmu

tanah yang dimiliki Muhammadiyah tidak

esakta dan huruf latin, apa yang beliau

hanya diperoleh dengan cara membeli tetapi

lakukan tidak hanya mendapat tantangan dari

juga diperoleh dari kepercayaan umat pada

kaum ulama tetapi juga dari kerabat sendiri.

Muhammadiyah,

Dalam pendirian sekolah ini, KH.

seperti

anggota

Muhammadiyah mewakafkan tanah, gedung

mewujudkan

dan harta lainnya untuk pengembangan

perintah Allah SWT yang tertera dalam ayat-

gerakan dakwah Muhammadiyah. Semakin

ayat Al-Qur’an pada aksi-aksi sosial sebagai

banyaknya

gerakan dakwah untuk menegakan amar

Muhammadiyah tidak lepas dari kegigihan

ma’ruf

Muhammadiyah

Ahmad

Dahlan

dan

berusaha

mencegah

kemungkaran.

harta

wakaf

yang

untuk

diperoleh

mewujudkan

Pendirian sekolah ini menjadi pondasi awal

masyarakat Islam yang sebenar-benarnya

bagi

melalui jalur pendidikan dan jalur sosial

perkembangan

Persyarikatan sekolah

yang

Persyarikatan

gerakan

dakwah

Muhammadiyah, banyaknya didirikan

oleh

Muhammadiyah

anggota

merupakan

lainnya

sebagai

gerakan

dakwah

Muhammadiyah untuk mewujudkan gerakan amar ma’ruf dan mencegah kemungkaran.

kesinambungan dari cita-cita KH. Ahmad Dahlan

48

yang

menyatukan

paradigma


PEMBAHASAN KONSEP ASSET

dan/atau pelayanan public serta Jumlah

WAKAF

produksi atau unit serupa yang diharapkan

Makna Aset Tanah

diperoleh

Ketika memahami makna asset tanah,

pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Aset

maka ada dua istilah yang diterjemahkan

tetap sering merupakan suatu bagian utama

secara berbeda yaitu makna asset dan makna

aset

tanah, ketika membahas asset didefinisikan

penyajian neraca. Termasuk dalam aset

dalam pandangan ilmu ekonomi sebagai

adalah:

sesuatu yang berguna atau berharga seperti

entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh

aset besar untuk sekolahn properti total, uang

entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah

perusahaan dan lain-lain.

lainnya, universitas, dan kontraktor, (b) Hak

2.

Makna Aset

atas tanah.

Aset adalah sumber daya ekonomi

a.

B. 1.

yang

dikuasai

dan/atau

dimiliki

oleh

dari

suatu

aset

organisasi,

untuk

signifikan

aktivitas

dalam

(a) Aset tetap yang dimiliki oleh

Klasifikasi Aset Tetap Aset

tetap

diklasifikasikan

perorangan atau organisasi sebagai akibat dari

berdasarkan kesamaan dalam sifat atau

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

ekonomi atau sosial

Berikut adalah

diharapkan dapat

di masa depan

diperoleh, baik oleh

klasifikasi aset tetap yang

digunakan: (a) Tanah;

(b) Peralatan dan

pemerintah maupun masyarakat, serta dapat

Mesin; (c) Gedung dan Bangunan; (d) Jalan,

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber

Irigasi, dan Jaringan; (e) Aset Tetap Lainnya;

daya non keuangan yang diperlukan untuk

dan (f) Konstruksi dalam Pengerjaan. Tanah

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan

yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah

sumber- sumber daya yang dipelihara karena

tanah yang diperoleh dengan maksud untuk

alasan

dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam

sejarah

dan

budaya

(Tim

Kementerian Keuangan, 2005: 2).

kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan

Aset tetap adalah aset berwujud yang

mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas

diperoleh dengan maksud untuk dipakai

bulan untuk digunakan dalam kegiatan yang

dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Masa

siap dipakai. Peralatan dan mesin mencakup

manfaat adalah periode suatu aset diharapkan

mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat

digunakan

elektonik, dan seluruh inventaris kantor dan

untuk

aktivitas

pemerintah


49

peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan

Dalam

masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan

mempunyai manfaat lebih dari dua belas

dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, irigasi,

bulan, suatu entitas harus menilai manfaat

dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan

ekonomik masa depan yang dapat diberikan

jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta

oleh pos tersebut, baik langsung maupun

dimiliki dan/atau dikuasai dan dalam kondisi

tidak langsung, bagi kegiatan operasional.

siap dipakai (Tim Kementerian Keuangan,

Manfaat

2005: 7).

pendapatan

tetap

menentukan

apakah

tersebut atau

dapat

suatu

berupa

penghematan

pos

aliran belanja.

Aset tetap lainnya mencakup aset

Manfaat ekonomi masa yang akan datang

yang

akan

tidak

dapat

dikelompokkan

mengalir

ke

suatu

entitas

dapat

kedalam kelompok aset tetap di atas, yang

dipastikan bila entitas tersebut akan menerima

diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan

manfaat

operasional dan dalam kondisi siap dipakai.

Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset

manfaat dan risiko telah diterima entitas

tetap yang sedang dalam proses pembangunan

tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan

namun pada tanggal laporan keuangan belum

aset tidak dapat diakui.

selesai seluruhnya. Aset tetap yang tidak

dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila

digunakan untuk keperluan operasional tidak

terdapat transaksi pertukaran dengan bukti

memenuhi definisi aset tetap dan harus

pembelian

disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan

mengidentifikasikan biayanya.

nilai

tercatatnya

(Tim

Kementerian

dan

menerima

risiko

terkait.

Pengukuran dapat

aset

tetap

yang

Dalam keadaan suatu aset yang

Keuangan, 2005: 10).

dikonstruksi/dibangun

b.

Pengakuan Aset Tetap

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap,

dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal

suatu aset harus berwujud dan memenuhi

dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan

kriteria: (a) Mempunyai masa manfaat lebih

baku, tenaga kerja dan biaya lain yang

dari dua belas bulan; (b) Biaya perolehan aset

digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan

dapat diukur secara andal;

(c) Tidak

utama dari perolehan aset tetap adalah untuk

dimaksudkan untuk dijual dalam operasi

digunakan oleh pemerintah dalam mendukung

normal entitas; dan

kegiatan

(d) Diperoleh atau

dibangun dengan maksud untuk digunakan.

50

operasionalnya

dimaksudkan untuk dijual.

sendiri,

dan

suatu

bukan

Pengakuan aset


tetap akan sangat andal bila aset tetap telah

baku, dan biaya tidak langsung termasuk

diterima atau diserahkan hak kepemilikannya

biaya

atau pada saat penguasaannya berpindah.

perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan,

Saat pengakuan aset akan lebih dapat

perencanaan

dan

dan semua biaya lainnya

pengawasan, yang terjadi

diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah

berkenaan dengan pembangunan aset tetap

terjadi perpindahan hak kepemilikan dan

tersebut.

penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat

d.

Penilaian Awal Aset Tetap

tanah dan bukti kepemilikan kendaraan

Barang berwujud yang memenuhi

bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum

kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset

didukung dengan

bukti secara hukum

dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada

dikarenakan masih adanya suatu proses

awalnya harus diukur berdasarkan biaya

administrasi

seperti

perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan

harus

tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar

diselesaikan proses jual beli (akta) dan

nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

sertifikat

instansi

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah

berwenang, maka aset tetap tersebut harus

sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh,

diakui pada saat terdapat bukti bahwa

tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah

penguasaan atas aset tetap tersebut telah

daerah oleh pengembang (developer) dengan

berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran

tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah

dan penguasaan atas sertifikat tanah atas

daerah untuk membangun tempat parkir,

nama pemilik sebelumnya (Tim Kementerian

jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki.

Keuangan, 2005: 12).

Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai

c.

melalui pengimplementasian wewenang yang

pembelian

yang

diharuskan,

tanah

yang

masih

kepemilikannya

di

Pengukuran Aset Tetap biaya

dimiliki

tetap

dikarenakan wewenang dan peraturan yang

dengan menggunakan biaya perolehan tidak

ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan

memungkinkan

tetap

atas sebidang tanah dan bangunan yang

didasarkan pada nilai wajar pada saat

kemudian akan digunakan sebagai tempat

perolehan.

operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas

Aset perolehan.

tetap

dinilai

Apabila

dengan

penilaian

maka

nilai

aset aset

Biaya perolehan aset tetap yang

dibangun dengan cara

swakelola meliputi

pemerintah.

Sebagai

contoh,

aset tetap yang diperoleh harus dinilai

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan


51

berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap

organik) yang terletak dipermukaan bumi,

tersebut diperoleh.

yang telah dan sedang serta terus mengalami

Penggunaan nilai wajar pada saat

perubahan yang dipengaruhi oleh faktor-

perolehan merupakan suatu proses penilaian

faktor: Bahan Induk, Iklim, Organisme,

kembali (revaluasi) dan tetap konsisten

Topografi, dan Waktu. Pada Pendekatan

dengan biaya perolehan. Penilaian kembali

Edaphologis (Jones dari Cornel University

yang dimaksud yang berhubungan hanya

Inggris) Kata Edaphos diartikan sebagai

diterapkan pada penilaian untuk periode

bahan

pelaporan selanjutnya, bukan pada saat

Tanah adalah media tumbuh tanaman.

perolehan awal. Untuk keperluan penyusunan

tanah

subur.

Perbedaan Pedologis dan Edaphologis.

neraca awal suatu entitas, biaya perolehan

Pada

aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar

berdasarkan dinamika dan evolusi tanah

pada saat neraca awal tersebut disusun.

secara alamiah atau berdasarkan pengetahuan

Periode selanjutnya setelah tanggal neraca

alam murni. Kajian ini meliputi fisika tanah,

awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu

kimia tanah, biologi tanah, morfologi Tanah,

entitas menggunakan biaya perolehan atau

klasifikasi Tanah, survei dan pemetaan tanah,

harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

analisis bentang lahan, dan ilmu ukur tanah.

3.

Makna Tanah

Sedangkan

Makna tanah ketika didefinisikan

mengkaji

kajian

Pedologis,

pada tanah

mengkaji

kajian berdasarkan

tanah

Edaphologis, peranannya

melalui Pendekatan Geologi sekitar Akhir

sebagai media tumbuh tanaman. Kajian ini

Abad XIX maka tanah diterjemahkan sebagai

meliputi kesuburan tanah, konservasi tanah

lapisan permukaan bumi yang berasal dari

dan

bebatuan yang telah mengalami serangkaian

pemupukan, ekologi tanah, dan bioteknologi

pelapukan oleh gaya-gaya alam, sehingga

tanah.

membentuk regolit (lapisan partikel halus). Sedangkan melalui

Pendekatan

Ilmu

Tanah

Agrohidrologi,

Paduan

antara

pupuk

Pedologis

dan

dan

Pedologi

Edaphologis, meliputi kajian pengelolaan

1870)

tanah dan air, evaluasi kesesuaian lahan, tata

(Dokuchaev Pendekatan

air,

sebagai

Ilmu

guna

lahan,

pengelolaan

tanah

rawa,

Pengetahuan Alam Murni. Kata Pedoi gumpal

pengelolaan

tanah.

lingkungan. Definisi Tanah secara umum

Tanah adalah bahan padat (mineral atau

adalah lapisan permukaan bumi yang secara

52

sumber

daya

alam

dan


fisik berfungsi sebagai tempat tumbuh dan

negatif karena merupakan hama dan penyakit

berkembangnya perakaran penopang tegak

tanaman. Dua Pemahaman Penting tentang

tumbuhnya

tanaman

menyuplai

Tanah, (1) tanah sebagai tempat tumbuh dan

kebutuhan

air

udara; secara

penyedia kebutuhan tanaman dan tanah juga

dan dan

dan

berfungsi sebagai pelindung tanaman dari

penyuplai hara atau nutrisi (senyawa organik

serangan hama dan penyakit serta dampak

dan anorganik sederhana dan unsur-unsur

negatif pestisida maupun limbah industri yang

esensial seperti: N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn,

berbahaya.

kimiawi berfungsi

sebagai

gudang

Fe, Mn, B, Cl); dan secara biologi berfungsi

Profil Tanah adalah irisan vertikal

yang

tanah dari lapisan paling atas hingga ke

berpartisipasi aktif dalam penyediaan hara

batuan induk tanah. Profil dari tanah yang

tersebut dan zat-zat aditif (pemacu tumbuh,

berkembang

proteksi) bagi tanaman, yang ketiganya secara

horison-horison sbb: O –A – E – B - C – R.

integral mampu menunjang produktivitas

Solum Tanah terdiri dari: O – A – E – B.

tanah untuk menghasilkan biomass dan

Lapisan Tanah Atas meliputi: O-A. Lapisan

produksi baik tanaman pangan, tanaman obat-

Tanah Bawa: E – B. Kegunaan profil tanah

obatan,

untuk mengetahui kedalaman lapisan olah

sebagai

habitat

biota

industri

(organisme)

perkebunan,

maupun

biasanya

memiliki

(Lapisan Tanah Atas = O - A) dan solum

kehutanan. Adapun (a)Tempat

lanjut

Fungsi

tumbuh

dan

Tanah

adalah

berkembangnya

tanah (O – A – E – B). Dalam

Undang-Undang

Pokok

perakaran, (b) Penyedia kebutuhan primer

Agraria pasal empat ayat satu dinyatakan

tanaman (air, udara, dan unsur-unsur hara),

bahwa tanah merupakan adanya macam-

(c) Penyedia kebutuhan sekunder tanaman

macam hak atas permukaan bumi, pada ayat

(zat-zat pemacu tumbuh: hormon, vitamin,

kedua pada pasal yang sama dijelaskan

dan asam-asam organik; antibiotik dan toksin

tentang hak-hak atas tanah memberikan

anti hama; enzim yang dapat meningkatkan

wewenang untuk mempergunakan tanah yang

kesediaan hara), (d) Sebagai habitat biota

bersangkutan, tubuh bumi dan air serta ruang

tanah, baik yang berdampak positif karena

angkasa yang ada diatasnya, sekedar yang

terlibat langsung atau tak langsung dalam

diperlukan dalam rangka penggunaan tanah

penyediaan kebutuhan primer dan sekunder

tersebut

tanaman tersebut, maupun yang berdampak

Agraria,1990).

(Undang-Undang


Pokok

53

Adapun tanda bukti hak yang paling

berupa Tanah Negara (tanah yang dikuasai

kuat atas tanah yakni sertifikat tanah. Tanah

oleh Negara), tanah hak berdasarkan pada

dapat diperoleh dari wakaf oleh wakif yang

pasal enam belas undang-undang pokok

mewakafkan harta benda miliknya pada

agraria, tanah hak menurut hukum adat

nazhir yang menerima harta benda wakaf dari

seperti girik, petak c, kekitir dan lain

wakif untuk dikelola dan dikembangkan

sebagainya. Adapun hak tanah dalam Pasal

sesuai

tanah.

Enam Belas Undang-Undang Pokok Agraria

Sedangkan pengukuran tanah dapat dilakukan

adalah hak milik, hak guna usaha (HGU), hak

untuk mendapatkan kepastian objek (tanah)

guna bangunan (HGB), hak pakai (HP)

yaitu kepastian letak, luas dan batas-batasnya.

wewenang pemberian hak atas tanah dapat

Batas tersebut harus disetujui oleh pemilik

dilihat pada tabel (Peraturan KBPN No. 1

yang berbatasan.

Tahun 2011).

dengan

peruntukannya

Asset tanah dapat juga diketahui berdasarkan pada statusnya. Status tanah Tabel 1. Wewenang Pemberian Hak Tanah N KAKANTAH

KAKANWIL BPN

BPN RI

1Hak Milik

Hak Milik

Hak Milik

-

a. tanah pertanian perorangan

-

> 20.000 m

o 1

Sisanya

2

b. tanah pertanian badan hokum > 20.000 m2 Tanah non pertanian > 2. 000 m2 s/d < 5.000 m2 2 3

0Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha

Nihil

< 100 Ha

Sisanya

Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan

54


Untuk perorangan

Perseorangan >1.000 m2 s/d < 5.000 m2

< 1.000 m2

Badan Hukum >5.000 m2 s/d < 75.000

Untuk badan hukum

m2

Sisanya

< 5.000 m2 Semua pemberian HGB atas tanah hak pengelo laan 0Hak Pakai

Hak Pakai

Hak Pakai

Tanah pertanian pero

Tanah pertanian perorangan > 20.000

Sisanya

rangan < 20.000 m2

m2

Tanah pertanian berba dan

Tanah non pertanian pero rangan >

hukum < 20.000m

2.000 m2 s/d < 5.000 m2

4

2

Tanah non pertanian berba Tanah pertanian berbadan hu kum > 20.000 m2

dan hukum < 20.000 m2

Tanah non pertanian berbadan hukum >2.000 m2 s/d < 25.000 m2

Persyaratan permohonan hak atas

dalam SK Menteri Dalam Negeri No.

tanah (sertifikat tanah asset) dapat dilakukan

14/DDA/1972 dan surat Menteri Dalam

oleh

atau

Negeri No. 593/2483/Agr. Tertanggal 22-06-

organisasi keagamaan misalnya, persyarikatan

1982 dengan syarat permohonan hak tanah

Muhammadiyah memohon hak milik (HM)

sebagai

pada Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk

(Persyarikatan Muhammadiyah) melampirkan

seluruh tanah yang digunakan untuk sarana

foto copy surat-surat yang berhubungan

dakwah

dengan

organisasi

kemasyarakatan

seperti

penggunaan

sarana

berikut:

mengenai

pendirian

Persyarikatan

pendidikan oleh Amal Usaha Muhammadiyah

Muhammadiyah

dan semua gedung dakwah Muhammadiyah,

Muhammadiyah, berkaitan dengan tanahnya

mulai dari tingkat ranting sampai pimpinan

melampirkan data yuridis yakni foto copy

pusat

surat alas hak (bukti-bukti hak) yang dimiliki,

harus

atas

nama

Persyarikatan

atau

pemohon

badan

hokum

di

misalnya surat jual beli, akta jual beli (AJB),

Jogjakarta dan Jakarta sebagaimana diatur

surat-surat hibah (akta hibah) dan lain

Muhammadiyah

yang

berkedudukan


55

fisik

atas izin dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah

melampirkan foto copy surat ukur atau

dengan isi permohonan izinnya adalah : status

gambar situasi tanah, izin menggunakan

tanah, asal usul tanah, luas atau letak yang

bangunan (IMB) jika telah memiliki, bukti

jelas, penggunaan asset tanah, harga tanah

PP

(NJOP/umum), kemudian Pimpinan Pusat

sebagainya.

pembayaran

Sedangkan

data

PBB.

(MWK

Muhammadiyah, 2011: 6-7)

Muhammadiyah

membentuk

team

untuk

wakaf,

meneliti izin ruislag, ditinjau ke lapangan,

berdasarkan pada Undang-Undang No. 41

jika disetujui maka pengukuran dilakukan

Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan

BPN, penelitian harga tanah, melakukan

Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang

penelitian terhadap tanah yang ruislag dengan

pelaksanaannya, maka sertifikat tanah wakaf

tanah Persyarikatan. Sedangkan ruislag untuk

berkaitan dengan wakif dapat dilakukan oleh

tanah wakaf harus mendapat izin dari

perorangan, organisasi dan badan hukum,

kementrian agama dan pertimbangan dari

sama juga dengan nazhir. Nazhir wajib

Badan Wakaf Indonesia (BWI) apabila tanah

didaftarkan pada Kementrian Agama melalui

wakaf digunakan untuk kepentingan umum

Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan

sesuai dengan rencana tata ruang setempat,

Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan bukti

tanah wakaf tidak dapat dipergunakan untuk

pendaftaran nazhir, misalnya Pimpinan Pusat

hal lain kecuali harus sesuai dengan akta ikrar

Muhammadiyah memilih atau menetapkan

wakaf, pertukaran dilakukan untuk keperluan

nazhir badan hukum yakni Persyarikatan

keagamaan dalam kebutuhan yang mendesak

Muhammadiyah

dan secara langsung (MWK PPM, 2010: 25).

Dalam

sertifikat

yang

tanah

berkedudukan

di

Jogjakarta dan Jakarta. Tidak dibenarkan

Penggunaan tanah asset maupun tanah

tanah yang diwakafkan ke Muhammadiyah

wakaf bagi persyarikatan Muhammadiyah

menggunakan nazhir perorangan yang akan

sangat penting untuk sarana dakwah, pada

mendatangkan masalah dikemudian hari.

tanggal 17 Juni 1920, ketika bidang-bidang

Apabila sudah terlanjur menggunakan nama

diresmikanakwah

perorangan, maka segara untuk dirubah atas

(Pengurus Besar) Muhammadiyah, maka

nama Persyarikatan Muhammadiyah (UU No.

bidang-bidang tersebut membuat program

41 Tahun 2004 tentang wakaf).

yang

dalam

mengembangkan

Hoofd

gerakan

Bestuur

dakwah

Pengalihan tanah asset pada pihak lain

Muhammadiyah, seperti bidang pendidikan

dapat dilakukan oleh PCM, PDM dan PWM

yang ingin mencetak kader-kader (sarjana dan

56


Mahaguru) untuk kepentingan umat Islam dan

mempertahankan

tanah

wakaf

tersebut

Muhammadiyah, maka didirikan universitas

(http://id.shvoong.com/law-and-politics).

Muhammadiyah, sedangkan bidang tabilgh mendirikan masjid dan mushala sebagai

b.

sarana dakwah pusat pendidikan dan ibadah,

Peraturan Perwakafan Berdasarkan

hal

tersebut,

maka

pada bidang taman pustaka mendirikan

pemerintah

perpustakaan,

bidang

undangan yang berkaitan dengan perwakafan

penolong kesengsaraan umum mendirikan

tanah. Menurut Imam Suhadi, yang dikutip

hospital (rumah sakit), armenhuis (rumah

Anang

miskin) weeshuis (rumah yatim), walaupun

perwakafan

mendapatkan kesan yang apatis, ketua bidang

Belanda, tepatnya secara administrarif tahun

PKO, Kyai Suja’ tetap optimis dengan ucapan

1905 tentang pendaftaran tanah wakaf (Anang

Hum rijal wa nahnu rijal. Untuk pendirian

Rohwiyono, 2011:378), setelah Indonesia

para sarana dakwah, maka para ketua

merdeka,

menggunakan tanah asset dan wanah wakaf

dikembangkn sedemikian rupa, baik dalam

untuk mengembangkan dakwah social sebagai

bentuk

intrepretasi surat Al Maun.

peundangan-undangan wakaf telah diatur

a.

Wakaf Tanah ( Harta Benda Wakaf )

dengan sebaik-baik termasuk tentang harta

Tanah wakaf sangat banyak ditemui di

yang boleh diwakafkan yakni harta yang tidak

Indonesia dan dilengkapi dengan segala

bergerak maupun harta yang bergerak, yang

permasalahannya seperti banyak tanah wakaf

tidak bergerak adalah tanah, rumah, dan lain

tersebut belum memiliki sertifikat yang

sebagainya, adapun harta bergerak adalah

menerangkan keberadaan pewakafan tanah

mobil, motor dan lainnya. Kemudian pada

tersebut. Akibatnya banyak ahli waris wakif

tahun 1977 ada peraturan pemerintah tentang

(pemberi wakaf) mengklaim tanah yang

pelaksanaan perwakafan, sosialisasi mengenai

dikelola nadzir (penerima

pengelolah

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977

wakaf) adalah miliknya, sehingga setiap saat

beserta peraturan pelaksanaannya Perwakafan

bisa alihfungsikan atau diambil. Jika sudah

di Indonesia ini, baik berada di bawah

demikian mampu

sedangkan

pada

dan

kejadiannya, nadzir tak melakukan

perlawanan

akan dan

mengeluarkan

Rohwiyono, telah

ada

peraturan peraturan

perundang-

bahwa

peraturan

masa

penjajahan

perwakafan pemerintah

telah maupun

pengawasan perseorangan maupun di bawah pengawasan karena

organisasi-organisasi

peraturan


ini

dikaitkan

Islam, dengan

57

permasalahan agraria, maka peraturan yang

pemerintah tersebut, sehingga mereka belum

mengatur dan menjamin perwakafan di

mengetahui

Indonesia belum ada undang-undang yang

sebagai nadzir. Selain itu faktor kurang jelas

jelas,sehingga

status tanah yang diwakafkan karena belum

mengatur

dengan

mengakibatkan

sering

terjadi

sengketa

maupun hilangnya tanah-tanah wakaf dan

kewajiban

dan

fungsinya

terdata dengan tertib, terutama tanah-tanah untuk kepentingan umum. Adapun faktor-faktor yang mendorong

banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan masih

seorang muslim untuk mewakafkan tanahnya

bahwa

bila dipandang dari sudut hukum Islam

penyerahan tanah wakaf cukup dilakukan

semata-mata maka soal wakaf menjadi begitu

secara lisan dan merasa bukan kewajibannya

sederhana asalkan bila dilandasi kepercayaan

lagi mengurus administrasinya, karena tanah

dan dianggap telah memenuhi ketentuan

tersebut menurut pendapatnya, telah menjadi

hukum Islam yang berlaku. Hal ini disatu sisi

milik masyarakat atau agama, diberikan

adalah kemudahan administratif artinya tidak

semata-mata karena Allah SWT.

ada prosedur yang rumit dalam berwakaf

wakaf,

diantaranya

adanya wakif yang

karena

berkeyakinan

Dalam peraturan perintah tentang

namun

demikian

disisi

lain

dengan

pelaksanaan perwakafan tahun 1977 ini telah

kemudahan itu belum banyak tanah-tanah

diatur tentang pengurusan tanah wakaf sudah

wakaf

dapat dilaksanakan, namun karena sosialisasi

menimbulkan kesulitan pada pengawasan dan

yang masih kurang, maka wakif atau nazhir

pendataan

mengalami

mengurus

menunjukkan bahwa ibadah tidaklah hanya

sertidfikasi sehingga dalam waktu lama

cukup dilandasi dengan keikhlasan dan

belum terbit sertifikat tanah wakaf dan

kepercayaan menerima amanat semata-mata

permasalahan lain, muncul masih banyaknya

karena Allah SWT, tetapi ibadah juga untuk

nadzir yang enggan mengurus administrasi

kemaslahatan umat jauh ke depan. Khususnya

tanah

dikarenakan

wakaf akan sangat berarti jika tanah yang

terbentur masalah biaya. Faktor biaya penting

diwakafkan tidak hanya bermanfaat dalam

dalam pengurusan administrasi wakaf tanah

jangka pendek tetapi manfaatnya dapat

merupakan hal yang sangat Permasalahan

dirasakan turun temurun dalam jangka waktu

lainnya,

yang tidak terbatas sebagaimana sifat wakaf

wakaf

mengetahui

58

kesulitan

dalam

bersangkutan,

sebagian nadzir yang dan

memahami

belum peraturan

yang harta

didaftarkan wakaf.

sehingga

Indikasi

ini

itu sendiri.


Undang-Undang Tentang Wakaf

terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan

Undang-undang

yang

peningkatan ekonomi umat atau kemajuan

dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan

kesejahteraan umum lainnya yang tidak

wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41

bertentangan dengan syariah dan peraturan

Tahun 20014 tentang Wakaf dan Peraturan

perundang-undangan sesuai dengan tujuan

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang

dan fungsi harta benda wakaf yang ada pada

Pelaksanaan Wakaf. Sesuai dengan pasal 15

pasal 22 dalam undang-undang tersebut.

c.

terakhir

pada undang-undang tersebut, salah satu

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor

wakaf adalah wakaf harta benda yang tidak

42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf

bergerak merupakan

yakni

tanah.

perbuatan

dilakukan wakif untuk

Wakaf

tanah

dijelaskan bahwa wakaf tanah dianggap

hukum

yang

wakaf untuk selamanya, maka diperlukan

atau

pelepasan

memisahkan

hak

dari

pemegang

hak

menyerahkan sebagian tanah yang dimiliknya

pengelolaan atau hak milik. Hak atas tanah

untuk dimanfaatkan selamamya atau jangka

yang diwakafkan wajib dimiliki atau dikuasai

waktu tertentu sesuai dengan kepentingan

oleh wakif (orang yang berwakaf) secara sah

untuk kesejahteraan menurut Syariah. Sesuai

serta bebas dari segala sitaan, perkara,

dengan pasal 1 ayat 5 dijelaskan tentang

sengketa dan tidak dijaminkan.

makna wakaf harta benda adalah harta benda

Wakaf tanah berbeda dengan wakaf

yang memiliki daya tahan lama dan/atau

tidak bergerak lainnya, wakaf tanah seseuai

manfaat jangka panjang serta mempunyai

dengan pasal 18 dinyatakan bahwa wakaf

nilai

yang

tidak bergerak berupa tanah hanya dapat

diwakafkan oleh wakif. Hal berkaitan dengan

diwakafkan dalam jangka waktu yang selama-

yang dinyatakan dalam pasal 16 ayat 2 poin a

lamanya kecuali wakaf atas hak tanah seperti

bahwa harta benda wakaf adalah hak atas

yang tercamtum pad pasal 17 menajelaskan

tanah sesuai dengan ketentuan dan peraturan

tentang wakaf atas hak tanah yakni hak atas

perundang-undangan yang berlaku baik yang

tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari hak

sudah maupun yang belum terdaftar.

milik atas tanah baik yang sudah terdaftar

ekonomi

menurut

syariah

Tanah yang telah diwakafkan, dapat

atau belum terdaftar, hak guna bangunan, hak

dimanfaatkan untuk sarana dan kegiatan

guna pakai dan hak guna usaha diatas tanah

ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta

Negara, hak guna bangunan atau hak pakai

kesehatan, bantuan pada fakir miskin, anak

diatas hak pengelolaan atau hak milik wajib


59

mendapat

izin

hak

masyarakat.selain istilah istibdal, ada juga

pengelolaan atau hak milik, hak milik atas

ibdal yang berkaitan dengan penukaran fungsi

rumah

tanah

tanah wakaf atau penggantian tanah wakaf

pengertian

dengan tanah wakaf lainnya (Tolhah Hasan,

susun,

sebagaimana

tertulis

pemegang

apabila

wakaf

dijelaskan

pada

wakaf pada pasal 1, jika wakaf tanah

2009:4),

digunakan untuk selamanya, maka diperukan

menafsirkan antara arti istibdal dan ibdal

pelepasan

sama karena berkaitan penukaran posisi tanah

hak

dari

pemegang

hak

pengelolaan atau hak miliki. diwakafkan

ada

juga

ulama

yang

wakaf yang diberikan sejak adanya akta ikrar

Benda wakaf yang tidak bergerak dapat

tapi

wakaf.

bersama

dengan

tanaman

dan/atau

menyatakan bahwa ulama fiqih berbeda

benda-benda lain yang berkaitan dengan

dalam menyikapi arti istibdal ini, bagi mereka

tanah, hak atas tanah diperoleh dari instansi

yang

pemerintah

daerah,

keabadian maka menjaga kelestarian atau

BUMN/BUMD dan pemerintah desa atau

keberadaan barang wakaf merupakan suatu

sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib

keniscayaan, apapun alasannya bahwa tanah

mendapat izin dari pejabat yang berwenang

wakaf tersebut tidak boleh ditukar dalam

sesuai dengan perundang-undangan yang

bentuk apapun, apalagi tanah wakaf tersebut

berlaku. Setelah memperoleh wakaf tanah,

berdiri

maka yang perlu dilakukan oleh nadzir

Hanabilah

(pengelola wakaf) adalah mengelola dengan

dilakukan istibdal dengan alas an darurat

baik sesuai dengan keinginan dari wakif.

karena

d.

Istibdal Tanah Wakaf

kepentingan umum seperti membuat jalan,

Istibdal merupakan bentuk penjualan

perluasan kuburan dan lain sebagainya,

barang (tanah) wakaf yang dilakukan oleh

sedangkan ulama yang berorientasi pada

nadzir dan dibelikan pada barang (tanah) lain

prinsip pemanfaatan menyatakan penukaran

yang lebih strategis atau dapat juga diartikan

barang wakaf dilakukan dengan alas an-

sebagai pengeluaran status suatu barang dari

alasan tertentu, seperti halnya wakaf tersebut

status wakaf. Istibdal dapat dilakukan dengan

tidak

penjualan tanah wakaf kemudian membelikan

masyarakat maka tanah wakaf tersebut boleh

kebarang

ditukar dengan barang yang lebih bermanfaat.

bangunannya

60

dan/atau

pusat,

yang

pemerintah

lebih

dibutuhkan

oleh

Lebih

lanjut

menitika

masjid, (

beratkan

namun

wakaf

pada

dalam

Hambaliyah)

tanah

lagi

Tolhah

prinsip

mazhab

membolehkan

digunakan

memberikan

Hasan

manfaat

untuk

pada


Perbedaan

kedua

pendapat

ini

1.

Apabila benda wakaf tersebut berupa

berdampak pada pengelolaan barang wakaf,

masjid,

bagi yang berpegang pada prinsip keabadian,

madzhab Malikiyah sepakat tentang hal

maka

itu kecuali imam Ahmad Bin Hambal

tanah

wakaf

yang

tidak

bisa

dimanfaatkan akan menjadi terlantar dan

2.

hampir

semua

imam-imam

Apabila wakaf berupa tanah yang

menghilangkan daya guna tanah wakaf

menghasilkan

sehingga merugikan wakif jika dihubungkan

boleh dijual kecuali dalam keadaan

pahala

darurat, umpamanya untuk perluasan

yang

diterima,

sedangkan

jika

berpegang pada prinsip pemanfaatan maka

manfaat,

maka

tidak

masjid

dengan mudahnya nadzir menjual tanah

Adapun madzhab Syafi’iyah tidak

wakaf termasuk menjual masjid, hal ini akan

jauh berbeda pendapat dengan madzhab

menimbulkan

terhadap

Malikiyah, mempersempit terhadap bolehnya

pelaksanaan wakaf. Jika madzhab yang

istibdal wakaf dan dikalangan mereka ada

dijadikan

terdapat

perbedaan pendapat seperti perkarangan yang

perbedaan dalam menterjemahkan isitbdal,

tidak membawa manfaat sama sekali, ada

seperti madzhab Hanafiyah membolehkan

yang membolehkan dan ada yang tidak

isitbdal dengan dua alasan yakni :

memboleh, kecuali hal tidak berkaitan dengan

1. Ada syarat dari wakif, seperti ketika

wakaf, umpamanya hibah yang diberikan oleh

berikrar

efek

rujukan

negatif maka

mengucapkan

akan

bahwa

boleh

mengganti dengan tanah yang lain

Hanbali menyatakan bahwa jika kehilangan

2. Keadaan darurat atau karena maslahah seperti

tanah

wakaf

tidak

pemberi, maka boleh dijual. Adapun madzhab

dapat

manfaat dan kedayagunaannya atau dalam keadaan darurat, maka boleh dilakukan

memberikan manfaat apa-apa, sehingga

istibdal.

dalam pengelolaan membawa kerugian

madzhab yang banyak memberi kelonggaran

pada nadzir baik ada izin atau tidak dari

dalam masalah istibdal.

wakif maka tanah wakaf tersebut boleh diistibdalkan. Adapun madzhab Malikiyah melarang terjadinya istibdal dengan juga dengan alasan, yakni:

Madzhab

Hanbali

dipandang

Diantara empat madzhab tersebut disamping ada perbedaan pendapat, ada juga persamaannya, antara lain: 

Mungkin barang wakaf dijaga kelestarian dan dilindungi keberadaannya


61



Penukaran atau penjualan barang wakaf

yang berlaku dan tidak bertentangan

hanya dapat dilakukan apabila ada alasan

dengan syariah

darurat

atau

untuk

mempertahankan

2.

dilakukan setelah memperoleh izin dan

manfaatnya 

Penukaran

menteri atas persetujuan Badan Wakaf

maupun penjualan barang

Indonesia

wakaf harus dilakukan oleh pemerintah, paling tidak harus seizing pemerintah 

Pelaksanaan ketentuan hanya dapat

3.

Harta benda wakaf yang sudah diubah

penjualan

statusnya karena ketentuan pengecualian

barang wakaf harus diwujudkan menjadi

wajib ditukar dengan harta benda yang

barang wakaf penggantinya

bermanfaat dan nilai tukar sekurang-

Hasil

e.

penukaran

maupun

Istibdal Dalam Undang-Undang No.

kurangnya sama dengan harta benda

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

wakaf semula

Dalam Undang-Undang Nomor 41

4.

Ketentuan mengenai perubahan status

Tahun 2004 Tentang Wakaf, masalah istibdal

harta benda wakaf diatur lebih lanjut

ada dalam hukum pengecualian, seperti pada

dengan peraturan pemerintah

pasal 40 dan pasal 41, pada pasal 40

Hal ini diperjelas oleh aturan yang

dinyatakan bahwa harta benda wakaf yang

terdapat dalam peraturan pemerintah nomor

telah diwakafkan dilarang untuk :

42 tahun 2006 pada pasal 49 dinyatakan

1.

Dijadikan jaminan dan disita

bahwa:

2.

Dihibahkan dan dijual

1.

3.

Diwariskan atau ditukar

dengan

4.

Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak

kecuali dengan izin tertulis dari menteri

lainnya

atas

1.

62

bentuk

penukaran

pertimbangan

Badan

dilarang Wakaf

Indonesia

Sedangkan pada pasal 41 dinyatakan 2.

bahwa:

Perubahan status harta benda wakaf

Izin tertulis dari menteri hanya dapat

Ketentuan seperti yang tertera pada

diberikan dengan pertimbangan sebagai

pasal 40 dikecuali apabila harta benda

berikut :

wakaf yang telah diwakafkan digunakan

a. Perubahan

untuk kepentingan umum sesuai dengan

tersebut

rencana umum tata ruang berdasarkan

kepentingan umum sesuai dengan

pada peraturan perundangan-undangan

rencana

harta

benda

digunakan umum

tata

wakaf untuk ruang


berdasarkan pada perundangan dan

kemasyarakatan

tidak bertentangan dengan syariah

mensejahterakan anggotanya. Harta yang

b. Harta benda wakaf tidak dapat

diperoleh dengan usaha (harta non wakaf)

dipergunakan sesuai dengan ikrar

tersebut dapat digunakan sesuai dengan

wakaf

keinganan

c. Pertukaran keperluan

dilakukan

untuk

keagamaan

secara

langsung dan mendesak 3.

pengelola

dan

tujuan

kebutuhan

masyarakat. Pengelolaan harta hasil usaha (harta non wakaf) hampir tidak ada permasalahan

Selain pertimbangan, izin pertukaran

yang berarti dalam pemanfaatannya, karena

harta

harta

benda

wakaf

hanya

dapat

dilakukan apabila : a. Harta

hasil

usaha

(harta

non

wakaf)

merupakan harta yang diperoleh dengan

benda

penukar

memiliki

beberapa cara dalam memperoleh telah ada

sertifikat atau bukti kepemilikan

undang-undang yang mengatur secara detail

yang sah sesuai dengan peraturan

yaitu undang-undang yang berkaitan dengan

peundang-undangan

agraria jika itu berkaitan dengan tanah, tapi

b. Nilai dan manfaat harta penukar

jika terjadi istibdal (tukar guling) antara tanah

sekurang-kurangnya sama dengan

wakaf dengan tanah non wakaf, hal ini baru

harta wakaf semula

diatur sedemikian rupa oleh undang-undang

c. Nilai dan manfaat harta benda penukar

ditetapkan

bupati/walikota

undang nomor 41 tahun 2004 tentang tanah

berdasarkan

wakaf maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf dan diundang-undang agrarian juga diatur

Harta Non Wakaf Selain

wakaf,

termasuk yang termaktub dalam undang-

oelh

pertimbangan dari tim penilai f.

dengan

dapat

dengan baik. Adapun untuk memperoleh harta

dikelola dengan baik adalah harta yang

hasil usaha (harta non wakaf) dapat dilakukan

diperoleh dari hasil usaha ‘keringat’ baik hasil

dengan beberapa cara yakni:

yang

maupun



Jual beli yang menjadi hak milik,

lewat



Hak guna bangunan, hak pakai, hak guna

diperoleh

dilakukan organisasi

harta

secara

dengan

yang

pribadi

pengumpulan

(patungan)

kemasyarakatan

usaha,

maupun pemberian (hibah) yang diberikan oleh

seseorang

atau

organisasi


63



Akta jual beli (AJB) atau pun hibah, cara

sebelumnya atau untuk menilai keefektifan

memperoleh tergantung pada kesepakatan

program, melainkan juga dapat digunakan

antara pemilik lahan dengan pengelola.

untuk penyelidikan hubungan atau untuk

Berkaitan dengan harta non wakaf ini,

menguji hipotesis. Metode penelitian ini,

jika digabungkan pengelolaan dengan harta

memberikan gambaran tentang pemberdayaan

benda wakaf maka pembuktian harta tersebut

kongkrit aset tanah yang ada diwilayah Jambi

bukan berasal dari wakaf dapat dibukti secara

melalui inventarisasi. Oleh karena itu, metode

tertulis darimana asal harta guna menghindari

penelitian

percampuradukan penggunaan fungsi dan

mengungkapkan data faktual berdasarkan

peruntukan harta non wakaf tersebut, contoh

informasi

bukti adalah memiliki akte jual beli atau

melakukan survey terhadap Pimpinan Daerah

sertfikat.

Muhammadiyah di Jambi.

C. METODE PENELITIAN

D. POPULASI

ini yang

dirancang ditemukan

pada

untuk waktu

Metode penelitian yang digunakan

Populasi memiliki pengertian sebagai

dalam penelitian ini adalah metode survei.

objek atau subjek yang mempunyai kualitas

Menurut

oleh

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

Sugiyono, penelitian survei adalah penelitian

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

yang dilakukan pada populasi besar maupun

ditarik

kecil dengan data yang dipelajari berasal dari

Sementara itu Furqon menyatakan bahwa

sampel yang diambil dari sebaran populasi.

populasi merupakan sekumpulan objek, orang

(Sugiyono,2007:7)

atau keadaan yang paling tidak memiliki satu

Kerlinger

yang

dikutip

Metode survei dalam

kesimpulan.

(Sugyono,2007:72)

memperoleh

karakteristik umum yang sama. (Furqon,

informasi tentang status dan gejala pada saat

2004:146) bertolak dari pendapat tersebut,

penelitian dilakukan dengan tujuan untuk

maka

melukiskan variabel atau tentang sesuatu

manusia

yang ada dalam suatu kondisi. (Donald Ary

penelitian dan memenuhi tujuan penelitian.

L.,2006:3)

survei

Dalam penelitian ini yang menjadi objek

untuk

penelitian adalah Pimpinan Daerah cabang

penelitian

dilakukan

dirancang

untuk

Penggunaan bukan

metode hanya

membandingkan

kondisi-kondisi

dengan

yang

64

kriteria

telah

tertentu ditetapkan

populasi yang

Muhammadiyah

merupakan dijadikan

sekumpulan

sebagai

objek

yang berada di Pimpinan

Muhammadiyah Jambi. Populasi tersebut


berjumlah sebanyak 76 lokasi yang tersebar

pembagian jumlah Daerah Muhammadiyah

di 10 Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan

yakni:

dapat diperlihatkan pada tabel 1 tentang Tabel 2: Jumlah Sebaran Populasi Penelitian Daerah N Muhammadiyah Jambi o. Pimpinan 0 Daerah Muhammadiyah kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi 1 Pimpinan 0 Daerah Muhammadiyah Merangin, Sarolangun 2 Pimpinan 0 Daerah Muhammadiyah Bungo, Tebo, Kerinci 3 Pimpinan 0 Daerah Muhammadiyah Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung 4

Timur

Sumber data : Daftar Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi. E.

Hasil Temuan dan Pembahasan

Jambi adalah 77 bidang

1.

Jumlah tanah wakaf dan non wakaf di

seperti terlihat pada tabel 2.

Pimpinan

Wilayah

prosentase

Muhammadiyah

Jumlah Tanah Wakaf dan Non Wakaf di PWM Jambi 39%

wakaf 61%


65

a. Pimpinan Daerah Muhammadiyah

bidang dan non wakaf 3 bidang di

Kota Jambi 15 bidang, Batanghari 1

kota Jambi, Batanghari 1bidang non

bidang dan Muaro Jambi 5 bidang

wakaf dan Muaro Jambi tanah wakaf

memiliki aset tanah wakaf dan Non

2 bidang dan non wakaf 3 bidang.

Wakaf di Pimpinan Wilayah Jambi.

Prosentasenya seperti pada tabel 3.

Adapun jumlah tanah wakaf 12 wakaf dan non wakaf di 3 PDM tersebut 1

2

33% 67%

b. Pada

Pimpinan

Daerah

Muhammadiyah

Sarolangun

Muhammadiyah Merangin ada 6

memiliki 6 bidang, seluruhnya tanah

bidang diantaranya 5 bidang tanah

wakaf. Prosentasenya seperti pada

wakaf dan 1 bidang non wakaf

tabel 4.

sedangkan

Pimpinan

Daerah

Tanah Wakaf dan Non Wakaf di PDM Merangin dan Sarolangun 8%

1

2

92%

c. Pada

Pimpinan

Muhammadiyah

66

Bungo

Daerah

bidang diantaranya 2 bidang tanah

ada

wakaf dan 2 bidang non wakaf dan

4


Pimpinan Daerah Muhammadiyah

Daerah Muhammadiyah Kerinci ada

Tebo memiliki 5 bidang, tanah

23 bidang, sebanyak 14 bidang

wakaf 2 bidang dan non wakaf 3

wakaf dan 9 bidang non wakaf.

bidang sedangkan pada Pimpinan

Prosentasenya seperti pada tabel 5.

Jumlah Tanah Wakaf dan Non Wakaf di Bungo, Tebo dan Kerinci 1

2

44% 56%

Daerah

Daerah

Jabung

Jabung Timur memiliki 6 bidang,

Barat ada 6 bidang diantaranya 1

tanah wakaf 5 bidang dan 1 bidang

bidang tanah wakaf dan 5 bidang

non wakaf. Prosentasenya seperti

non wakaf

pada tabel 6

d. Pada

Pimpinan

Muhammadiyah

Tanjung

sedangkan Pimpinan

Muhammadiyah

Tanjung

Jumlah Tanah Wakaf dan Non Wakaf di Tanjung Jabung Barat dan Timur 2 50%1 50%

2. Bangunan pada asset tanah wakaf dan non wakaf

di

Muhammadiyah bidang dibangun

dibangun panti,

Pimpinan adalah

bidang

8

PWM, PDM, PCM dan PRM, sedangkan

26

tanah yang masih kosong masih ada 16

bidang

bidang lagi. Adapun presentasenya pada

sebanyak

sekolah, 9

Wilayah

masjid, 18 bidang dibangun sekretariat

dibangun

tebel 7 sebagai berikut


67

Bangunan Pada tanah wakaf dan Non Wakaf di PWM Jambi 1

2

3

21% 23%

4

5

34%

12% 10%

3. Asset tanah wakaf yang telah bersertifikat

proses, 30 belum bersertifikat dan 1

di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

bidang surat wakaf hilang sesuai dengan

Jambi ada sebanyak 10 bidang telah

prosentase tabel 8 berikut :

bersertifikat, 8 bidang masih dalam

Sertifikasi Tanah Wakaf di PWM Jambi 1

2

3

4

2% 21% 61%

16%

4. Asset tanah non wakaf telah bersertifikat

masih dalam proses dan 14 bidang belum

di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

bersertifikat sesuai prosentase pada tabel

Jambi ada sebanyak 10 bidang, 4 bidang

9 berikut :

Sertifikasi Tanah Non Wakaf di PWM Jambi 3 50%

1 36%

2 14%

68


Dalam penelitian ini, pengambilan

Adapun PDM Batanghari hanya memiliki 5 %

data di bagi pada 4 regional berdasarkan pada

dan PDM Muaro Jambi memiliki sebanyak 24

kedekatan

regional

%. Dari ketiga PDM ini, aset tanah milik

Pimpinan Daerah

Persyarikatan Muhammadiyah masih ada

geografis,

mencakupi

3

dan 2

setiap

Muhammadiyah. Pada regional satu meliputi

yang

Pimpinan

belum

atas

nama

Persyarikatan

Muhammadiyah

kota

Muhammadiyah, karena banyaknya form

Muaro

Pada

tentang pemilik atau aset tanah atas nama

regional dua meliputi Pimpinan Daerah

siapa hampir tidak ada yang mengisi. Di Kota

Muhammadiyah Merangin dan Sarolangun.

Jambi jumlah tanah wakaf sebanyak 12

Pada regional ketiga meliputi Pimpinan

bidang sedangkan non wakaf hanya 3 bidang

Daerah

Tebo,

saja. Di Batahari hanya ada 1 bidang tanah

Kerinci. Sedangkan regional empat meliputi

non wakaf, tidak ada tanah wakaf. Di Muaro

Pimpinan Daerah Muhmmadiyah Tanjung

Jambi ada 2 bidang tanah wakaf dan 3 bidang

Jabung dan Tanjung Jabung Timur. Pada tiap

non wakaf.

Jambi,

Daerah

Batanghari,

Muhammadiyah

regional

diperoleh

hasil

Jambi.

Bungo,

sesuai

dengan

Adapun

pada

regional

kedua

di

perumusan masalah yang di teliti. Adapun

peroleh jumlah aset tanah milik Persyarikatan

hasil penelitian tersebut adalah :

Muhammadiyah yang dikelola oleh Pimpinan

1.

Asset Tanah Wakaf dan Non Wakaf

Daerah Muhammadiyah adalah sebanyak 12

di

bidang aset tanah. Secara rinci posisi aset-aset

Pimpinan

Wilayah

Muhammadiyah Jambi

tersebut tersebar di PDM Merangin memiliki

Pada regional satu di peroleh jumlah

6 bidang, PDM Sarolangun memiliki 6 bidang

aset tanah wakaf dan non wakaf milik

aset tanah wakaf dan non wakaf. Pada

Persyarikatan Muhammadiyah yang ada di

regional dua ini, aset wakaf dan non wakaf

Pimpinan Wilayah Jambi sebanyak 77 bidang.

yang di miliki oleh PDM tidak ada yang

Secara rinci posisi aset-aset tersebut tersebar

mendominasi. Hanya saja posisi aset wakaf

di PDM kota Jambi memiliki 15 bidang, PDM

yang dimiliki Merangin sebanyak 5 bidang

Batanghari memiliki 1 bidang aset sedangkan

atau 83% sedangkan non wakaf hanya 1

pada PDM Muaro Jambi memiliki 5 aset

bidang atau sebanyak 17%. Sedangkan pada

tanah. Pada regional satu ini, aset tanah yang

PDM Sarolangun 100% aset yang dimiliki

paling banyak dimiliki oleh PDM kota Jambi

berasal dari wakaf. Dari kedua PDM ini, aset

sebanyak 71% dari jumlah seluruh aset.

tanah milik Persyarikatan Muhammadiyah


69

nama

Bungo jumlah wakaf sebanyak 2 bidang dan

karena

non wakaf sebanyak 2 bidang, sedangkan

banyaknya form tentang pemilik atau aset

pada PDM Tebo jumlah wakaf sebanyak 2

tanah atas nama siapa, tidak ada yang mengisi

bidang dan non wakaf sebanyak 3 bidang.

masih

ada

Persyarikatan

yang

belum

atas

Muhammadiyah,

baik di PDM Merangin maupun PDM

Adapun pada regional keempat di

Sarolangun, padahal atas nama kepemilikan


sangat penting dalam mendata jumlah aset


tanah Persyarikatan.

Daerah adalah sebanyak 12 bidang aset tanah. di

Secara rinci posisi aset-aset tersebut tersebar


di PDM Tanjung Jabung Barat memiliki 6


bidang,

Daerah Muhammadiyah adalah sebanyak 32

memiliki 6 bidang aset tanah. Pada regional

bidang aset tanah. Secara rinci posisi aset-aset

empat ini, aset tanah wakaf dan non wakaf

tersebut tersebar di PDM Bungo memiliki 4

memiliki jumlah yang sama pada masing-

bidang, PDM Tebo memiliki 5 bidang aset

masing PDM yakni 50%. Hanya pada jumlah

sedangkan pada PDM Kerinci memiliki 23

tanah wakaf yang dimiliki yang berbeda pada

aset

Tanjung

Adapun pada regional

tanah.

Pada

regional

ketiga

ketiga

ini,

PDM

Tanjung

Jabung

Barat

Jabung

Jumlah

Timur

wakaf

kepemilikan aset tanah didominasi oleh PCM

sebanyak 1 bidang sedangkan non wakaf

yang ada di PDM Kerinci, tetapi yang paling

sebanyak 5 bidang. Pada Tanjung Jabung

banyak aset tanah dimiliki oleh PDM Kerinci

Timur jumlah tanah wakaf sebnayak 5 bidang

sebanyak 72 % dari jumlah seluruh aset.

dan non wakaf 1 bidang. aset tanah milik

Adapun PDM Tebo hanya memiliki 16% dan


PDM Bungo memiliki sebanyak 12 %. Dari

yang

ketiga

milik

Muhammadiyah, karena form tentang pemilik


atau aset tanah atas nama siapa, tidak ada

yang

yang mengisi baik Tanjung Jabung Barat

PDM belum

ini, atas

aset nama

tanah

Persyarikatan

Muhammadiyah, karena form tentang pemilik atau aset tanah atas nama siapa, tidak ada

belum

atas

nama

Persyarikatan

maupun Tanjung Jabung Timur Kalau

di

rekapitulasi

secara

yang mengisi. Pada PDM Kerinci jumlah

keseluruhan aset tanah di Pimpinan Wilayah

tanah wakaf sebanyak 14 bidang sedangkan

Muhammadiyah Sumatera Barat jumlahnya

non wakaf sebanyak 9 bidang. Di PDM

adalah sebanyak 77 bidang aset. Aset tersebut

70


Daerah

Pimpinan Wilayah Jambi, sedangkan urutan

Muhammadiyah. Adapun prosentase pemilik

kedua yang memperoleh aset tanah dari wakaf

aset yang paling banyak adalah PDM Kerinci

adalah Pimpinan Daerah Kota Jambi sebesar

sebanyak 23 bidang aset atau 30 % dari

12 bidang aset tanah atau setara dengan 25 %

seluruh aset yang dimiliki PWM Jambi,

aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan

sedangkan kota Jambi memiliki aset tanah di

Wilayah Jambi.

PWM Jambi hanya 15 aset atau setara dengan

Adapun

tersebar

di

berbagai

Pimpinan

Pimpinan

19 %. Melihat pada prosentase tersebut, maka

Muhammadiyah

pergerakan Persyarikatan Muhammadiyah di

bidang aset tanah wakaf atau 12 %. Di

PWM Jambi hanya berkembang di PDM kota

Sarolangun ini bahwa semua aset diperoleh

Jambi dan Kerinci.

dari wakaf, sedangkan PDM Merangin dan

2.

Status Asset Tanah Wakaf dan Non

Tanjung Jabung Timur sama-sama memiliki

Wakaf di PWM Jambi

aset tanah wakaf sebesar 5 bidang setara

Adapun status aset tanah tersebut, ada

dengan 10 % aset PWM Jambi, pada PDM

yang telah memiliki sertifikat dan ada juga

Bungo dan Tebo dan Muaro Jambi masing-

yang belum. Aset tanah ada yang diperoleh

masing memiliki 2 bidang aset tanah wakaf,

melalui tanah wakaf, ada juga yang di peroleh

maka dari ketiga PDM ini, PWM Sumatera

dengan proses jual beli serta hibah dan

Barat memperoleh aset tanah wakaf masing-

sebagainya.

hasil

masing sebesar 4 %. Dari PDM Batanghari,

prosentase penelitian kepemilikan tanah aset

PWM tidak memperoleh aset tanah wakaf

secara keseluruhan di Pimpinan Wilayah

1bidangpun, karena PDM Batanghari belum

Muhammadiyah Jambi sebanyak 49 bidang

memiliki sarana sosial menunjang dakwah

aset

Persyarikatan.

Berdasarkan

pada

tanah yang di peroleh melalui wakaf

Sarolangun

Daerah memiliki

6

dan 28 bidang aset tanah yang diperoleh dari

Aset tanah yang diperoleh dari non

non wakaf umpamanya akta jual beli, hibah

wakaf miliki Persyarkatan Muhammadiyah

dan lain sebagainya.

sebesar 28 bidang aset tanah. Aset ini

Adapun

yang

paling

banyak

diperoleh dari jual beli, hibah dan lain

memperoleh aset tanah dari wakaf adalah

sebagainya.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kerinci

memiliki aset tanah non wakaf adalah PDM

sebanyak 14 bidang aset tanah setara dengan

Kerinci sebesar 9 bidang aset tanah atau 32 %

29 % aset tanah wakaf yang di miliki

dari aset tanah non wakaf yang dimiliki oleh

PDM


yang

paling

banyak

71

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi,

pengembangan dakwah bil hal Persyarikatan

selain PDM Kerinci, yang banyak memiliki

Muhammadiyah sebanyak 18 sekretariat atau

aset tanah non wakaf yakni PDM Tanjung

23 % penggunaan aset tanah dan sarana sosial

Jabung Barat sebanyak 5 bidang atau 18 %,

lain

PDM yang memiliki aset tanah dengan cara

Persyarikatan Muhammadiyah adalah panti

jual beli, hibah dan lain sebagainya atau aset

sebanyak 8 panti atau 10 % penggunaan aset

tanah non wakaf yakni PDM kota Jambi

tanah, panti yang dibangun bermacam-macam

sebanyak 3 bidang dan PDM Muaro Jambi 3

seperti panti asuhan, panti jompo dan panti

bidang dan Tebo memiliki 3 bidang setara

yatim. adapun penggunaan aset tanah untuk

dengan 11 % aset tanah non wakaf yang

kebutuhan lain, belum mampu digunakan oleh

dimiliki PWM Jambi. Adapun PDM Bungo

PWM Jambi

memiliki 2 bidang atau 4 %. PDM Merangin

umpamanya rumah sakit, klinik atau masih

1 bidang, Tanjung JabungTimur 1 bidang dan

ada lahan kosong yang cukup signifikan yang

PDM Batanghari 1 bidang setara dengan 3 %.

belum dimanfaatkan sebanyak 16 bidang atau

3.

Sarana yang Dibangun

23 % aset tanah yang dimiliki PWM Jambi

Sarana dakwah yang dibangun di atas

belum dikelola.

aset tanah wakaf maupun non wakaf paling

yang

4.

dibangun

pada

aset

untuk membangun

tanah

sarana

Tanah Wakaf yang Bersertifikat

banyak di dominasi bangunan sekolah,Masjid,

Adapun aset tanah yang di peroleh

sekretariat, panti dan masih banyak lahan

dari tanah wakaf yang telah bersetifikat di

yang kosong. Bangunan sekolah digunakan

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi

sebagai

bagi

sebanyak 10 bidang. Aset tanah wakaf yang

Persyarikatan Muhammadiyah di Pimpinan

telah disertifikat tersebut tersebar di PDM

Wilayah Muhammadiyah Jambi sebanyak 26

yang

sekolah atau 34 % penggunaan aset tanah

melakukan sertifikasi terhadap aset tanah

yang ada. Selain sekolah, bangunan Masjid

wakaf adalah PDM kota Jambi sebanyak 5

pada Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang

bidang tanah yang telah bersertifikat atau 50

ada di PWM Jambi menggunakan aset tanah

%

sebagai sarana dakwah sebesar 9 Masjid atau

bersertifikat,

12 % penggunaan aset tanah, selain bangunan

Batanghari tidak ada wakaf yang telah

perkantoran sebagai sarana sekretariat PWM,

bersertifikat, sedangkan PDM Muaro Jambi

PDM,

telah melabeli aset tanah wakaf dengan hak

72

sarana

Cabang

dakwah

dan

sosial

Ranting

untuk

ada.

dari

PDM

aset

yang

tanah

paling

wakaf

sedangkan

yang pada

banyak

telah PDM


milik sertifikat sebanyak 2 bidang atau 20 %,

tanah non wakaf atau baru 36 % asset tanah

sedangkan pada PDM Merangin belum

non wakaf yang mampu disertifikatkan, masih

mampu mensertifikasi aset tanah wakaf, PDM

ada dalam proses sebanyak 4 atau 14 % lagi

Sarolangun juga belum mampu mengurus aset

aset

tanah wakaf menjadi hak milik bersertifikat

sedangkan yang masih belum disentuh untuk

tanah wakaf, sedangkan PDM Bungo juga

melakukan sertifikasi masih sebanyak 14

belum

wakaf,

bidang setara dengan 50 % asset tidak

sedangkan PDM Tebo juga belum mampu

bersertifikasi. Dari 10 bidang tanah yang telah

membuat sertifikat tanah wakaf, sedangkan

disertifikatan sebanyak 3 bidang atau 30 %

PDM Kerinci baru memiliki sertifikat tanah

asset tanah non wakaf merupakan sertifikat

wakaf sebanyak 3 bidang setara dengan 30 %

hak milik (HM), sedangkan 2 bidang atau 20

aset wakaf , Tanjung Jabung Barat dan

% asset tanah non wakaf memiliki sertifikat

Tanjung Jabung Timur juga belum mampu

hak pakai (HP) sedangkan 5 bidang atau 50 %

membuat sertifikat tanah wakafnya, kalau

telah memiliki kekuatan hukum penggunaan

direkapitulasi

sebagai hak guna bangun (HGB).

memiliki

sertifikat

aset

wakaf

tanah

yang

sudah

tanah

non

wakaf

dalam

proses,

bersetifikat sebanyak 10 bidang atau 21 %,

Masih banyak asset tanah non wakaf

sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak

yang perlu di jaga kepemilikannya oleh PDM

30 bidang setara 61 %. Dalam proses

yang ada di PWM Jambi. Kekuatan hukum

pembuatan sertifikat sebanyak 8 bidang setara

dalam penguasaan tanah sangat penting

16 % selain itu ada 1 surat wakaf yang hilang

sebagai pembuktian asset tanah tersebut

yakni 1 bidang atau 2%. Ada beberapa

sebagai milik Persyarikatan Muhammadiyah.

kendala

sertfikasi

Ada 70 % bidang asset tanah non wakaf yang

umpamanya akta ikrar wakaf masih atas

belum jelas kepemilikannya, hanya sebatas

pribadi

Persyarikatan

masuk pada kategori bahwa PWM memiliki

Muhammadiyah dan persyaratan lain yang

tanah sebanyak 30 bidang asset tanah non

belum lengkap dimiliki oleh PDM dalam

wakaf. Pada waktu melakukan penelitian,

mengurus sertifikat aset tanah wakaf

dalam pengisian form tentang atas nama

5.

Tanah Non Wakaf yang Bersetifikat

masih banyak yang belum menulisnya, maka

Adapun asset tanah non wakaf yang di

ketika asset tanah non wakaf disertifikasi

miliki PWM Jambi telah mampu untuk di

sebanyak 10 bidang, maka bidang asset tanah

sertifikatkan adalah sebanyak 10 bidang asset

non wakaf belum jelas kepemilikannya.

dalam

melakukan

pengurus


73

Kalau dilihat secara keseluruhan asset

paling banyak di dominasi bangunan sekolah,

tanah yang dimiliki PWM Jambi sebagai

Masjid, Sekretariat, panti dan masih banyak

sarana dakwah cukup banyak sebanyak 77

lahan wakaf dan non wakaf yang belum

bidang asset, tapi dari jumlah asset tanah yang

bermanfaat. Aset tanah yang di peroleh dari

sebanyak itu masih banyak yang belum di

tanah wakaf yang telah bersetifikat di

sertifikasi. Dalam pengisian angket, yang

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi

terdata telah bersertifikasi baru sebanyak 20

sebanyak 10 bidang. Asset tanah non wakaf

bidang asset tanah dengan rincian 10 aset

yang di miliki PWM Jambi telah mampu

tanah wakaf dan 10 bidang asset tanah non

untuk di sertifikatkan adalah sebanyak 10

wakaf. Masih ada 57 bidang asset tanah yang

bidang

dimiliki PWM Jambi yang perlu untuk di

Jumlah asset tanah sebagai sarana

inventaris ulang sebagai pelengkap data

dakwah sebanyak 77 bidang, bersertifikat

kepemilikan. Agar tidak memiliki masalah

baru sebanyak 20 bidang, masih ada 57

dikemudian hari bagi Muhammadiyah dalam

bidang yang harus di usahakan kekuatan

berdakwah.

hukum tetap. Pada asset tanah masih ada sekitar 16 bidang atau 21 % yang perlu

PENUTUP

dimanfaatkan sebagai sarana dakwah bagi

Rekapitulasi secara keseluruhan aset

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi.

tanah di Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Sinergisitas dalam mengembangkan sarana

Jambi jumlahnya adalah sebanyak 77 bidang

dakwah

aset. Aset tersebut tersebar di berbagai

Muhammadiyah Jambi, karena belum merata

Pimpinan

proses sertifikasi setiap Pimpinan Daerah

F.

Daerah

Muhammadiyah.

di

Pimpinan

Berdasarkan pada hasil prosentase penelitian

Muhammadiyah

di

kepemilikan tanah aset secara keseluruhan di

Muhammadiyah Jambi

Pimpinan

Wilayah

Wilayah

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jambi sebanyak 49 bidang aset

tanah yang di

peroleh melalui wakaf dan 28 bidang aset tanah

yang

diperoleh

dari

non

wakaf

umpamanya akta jual beli, hibah dan lain sebagainya. Sarana dakwah yang dibangun di atas aset tanah wakaf maupun non wakaf

74


RUJUKAN Arikunto, Suharsimi.2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. Ary, L. Donald. 2006. Introduction In Research In Education. www.uri.edu/research /irc/sch/oll/notes/ research.html Departemen Agama.1998. Peraturan Wakaf (Waqf Regulation). Jakarta: Ditjen Bimas Islam Departemen Agama.2007. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya. Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam Fajri MD, Faozan Amar, Anang Rohwiyono (ed), 2012. Reaktualisasi dan Kontekstual Islam Berkemajuan Di Tengah Peradaban Global. Jakarta: Al-Wasat Fakultas Pertanian. 2006. Diktat Ilmu Tanah Pada Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Palembang: Fakultas Pertanian Furqon. 2004. Statistik Terapan Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. http://id.shvoong.com/law-and-politics/1878332-wakaf-tanah-bersertifikasi-untukmenghindari/#ixzz1ikY2KrCk http://owlyevitch.blogsome.com/2006/12715/trackback. Didownload tanggal 19 April 2007 Hasan, Tholhah, 2009, Istibdal Harta Benda Wakaf. Dalam Jurnal Al-Awqaf, Volume II Nomor 3 ISSN 2085-0824, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Hasanah, Uswatun, 2008, Wakaf Dan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Jurnal AlAwqaf, Volume I Nomor I ISSN 2085-0824, Jakart: Badan Wakaf Indonesia Hendrato, Rusdianrasih,2005, Pelaksanaan Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara. Didownload dari www.uns.ac.id tanggal 15 April 2007 Ibrahim, Anwar, 2009, Waqf An-Nuqud (Wakaf Uang) Dalam Perspektf Hukum Islam. Dalam Jurnal Al-Awqaf, Volume IV Nomor I ISSN 2085-0824, Badan Wakaf Indonesia Kamil, Sukron, 2011, Wakaf Untuk Keadilan Sosial: Antara Teori Dan Praktek. Dalam Jurnal Al-Awqaf, Volume IV Nomor I ISSN 2085-0824, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia Kementrian Agraria RI. 1990. Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta: Kementrian Agraria Keputusan Muhammadiyah Ke 46 Tentang Pedoman Revitalisasi Cabang dan Ranting Muhammadiyah. Jakarta: Berita Resmi Muhammadiyah


75

Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2008. Sistem Pendidikan Kader. Jogjakarta: MPK PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.2011. Buku Saku: Petunjuk

Pengamanan

Tanah

Aset

Maupun

Tanah

Wakaf

Persyarikatan

Muhammadiyah. Jakarta: PP. Muhammadiyah Majelis Wakaf Dan ZIS PP Muhammadaiyah. 2010. Panduan Wakaf. Jakarta: MWZ PP Muhammadiyah Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Tanah. Jakarta: BPN RI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tanggal 13 Juni 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: DepKeu Roham, Abujamin.2011. Dakwah Islam Benteng Aqidah Lintas Agama. Jakarta: Emerald Rohwiyonno, Anang. 2011. Wakaf Di Indonesia Dan Pemberdayaannya. Dalam “Jurnal Ekonomi Islam, volume 1, nomor 2, ISSN : 2087-7056, Fakultas Agama Islam UHAMKA” Saleh, Rutny M., 2006. Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia, Jakarta: tidak dipublikasikan Sudjana, 1996. Metoda Statistik. Bandung : Tarsito. Sugiyono.2007. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta.

76


PEMBERDAYAAN ASSET TANAH WAKAF DAN NON WAKAF SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DI PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADITYAH JAMBI

Recommend Documents